EDISI 60 DESEMBER Jawa Timur. Tanoker. Membangkitkan Kearifan

EDISI 60 DESEMBER 2015

POTENS i Jawa Timur

Tanoker Membangkitkan Kearifan

Daftar Isi

Partisipasi Pilkada di Jatim Tinggi

GUBERNURAN : Gerakan Kembali ke Sungai

4

6

GUBERNURAN : Partisipasi Pilkada di Jatim Tinggi

8

LAPORAN UTAMA : Angka Cerai Gugat Tinggi, Kado Pahit di Hari Ibu

14

Gubernuran

Angka Cerai Gugat Tinggi, Kado Pahit di Hari Ibu

LOH JINAWI Jatim Diproyeksikan Jadi Provinsi Industri

Laporan Utama

18

PARAHIITA : Layani HIV/AIDS, Siagakan 46 RS

20

PARAHITA : Kali Pertama,Jembatan Timbang – Uji KIR Diintegrasikan

22

AGRO : Kentang Dataran Rendah Berprospek Tinggi

24

SUARA INDRAPURA : Disahkan, Dua Perda Kesehatan

28

26

HIJAU : Kabupaten Malang Tanam 14 Juta Pohon

30

Kentang Dataran Rendah Berprospek Tinggi AGRO RAGAM DAERAH: Cerutu Produksi Jember KRONIK KOMINFO : Jatim Provinsi Terbaik Kedua Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

32

TECHNO: Ini Negara dengan Jaringan 4G Tercepat di Dunia

34

JAGAD PEREMPUAN : Gubernur Apresiasi Peran Perempuan

SUSUNAN REDAKSI Diterbitkan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika ProVinsi Jawa Timur: Jl. A. YANI 242-244 Surabaya, 60235 Telepon: (031)-8294608, Faks: (031)-8294517; Email : [email protected] WEBSITE : www.jatimprov.go.id http://kominfo.jatimprov.go.id

Penanggung Jawab:

Kabid Diseminasi Informasi

fotoGRAFER : Henry de fretes

P elaksana Harian/Pemimpin Redaksi:

LAYOUT:

Kasi LAYANAN IINFORMASI PUBLIK

Redaktur Pelaksana: Kasi LAYANAN IINFORMASI PUBLIK

SEKRETARIS REDAKSI: RINI SULISTIYOWATI

COVER: SAADAH

2

EDISI 60 DESEMBER 2015

Pengarah:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

TIM Redaksi:

Siti saadah, m. afrizal, andi bagus , Tuti .W, SUPONO

AUDI

foto Cover :

TANOKER DI DESA Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Tim Ahli : Zainal Arifin Emka

cetak/ produksi: CV. SATRIO HUTOMO

Kabar Redaksi Memperbaiki Raport Merah Pernikahan

Kronik Kominfo

Jatim Provinsi Terbaik Kedua Penghargaan K I P

Jagad Perempuan

Gubernur Apresiasi Peran Perempuan

Plesir

Tanoker Membangkitkan Kearifan 36

SPORTIVITAS: Jatim Jadi Contoh Pembinaan Atlet selam

38

INOVASI: Alat Pendingin Tenaga Surya Tingkatkan Nilai Jual Nelayan

42

PLESIR : Tanoker Membangkitkan Kearifan

Ketahanan keluarga merupakan modal utama menciptakan ketahanan masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga yang kokoh, diharapkan mela­ hirkan masyarakat, bangsa dan negara yang kokoh pula. Namun sangat disa­yangkan, pernikahan sering tidak seperti yang diharapkan. Banyak pa­ sangan, bahkan yang masih muda usia pernikahannya, memutuskan untuk bercerai. Rasanya hal ini harus menjadi keprihatinan masyarakat yang harus bisa diselesaikan secara sistemik oleh semua komponen. Di Hari Ibu Nasional yang jatuh 22 Desember ini, ada kado yang tidak begitu menyenangkan bagi mereka. Sebagian dari Ibu dihadapkan oleh persoalan keluarga yang kadang sulit untuk dicari penyelesaiannya. Ya, se­ buah Perceraian. Persoalan ini kini menjadi tertinggi dalam persoalan sebuah keluarga. Pada 2011, perceraian di Jawa Timur tercatat mencapai 25.907 kasus, ke­ mudian meningkat di tahun 2012 mencapai 27.425 kasus. Sedangkan pada 2013 menjadi 74.777 kasus dan pada 2014 meningkat lagi menjadi 81.672 kasus perceraian. Tahun ini diperkirakan mencapai 100.000 kasus. Ting­ ginya angka perceraian di Indonesia menjadi perihal serius karena keluarga merupakan pendidikan pertama yang meletakkan dasar-dasar kepribadian, etika, dan moral anak-anak. Psikolog Tika Bisono mengatakan, berdasarkan angka statistik, dari 10 pernikahan yang terjadi di Indonesia, maka 3 di antaranya berujung ke per­ ceraian. Dia menyebutkan angka ini berdasarkan pengalaman para kliennya tentang perceraian. Tika menerangkan bahwa kini perceraian menjadi sesuatu yang mudah ditempuh. Di zaman dulu, kalau tidak dilandasi hal yang penting atau be­ rat sekali dalam pernikahan, maka tidak ada yang menempuh perceraian. Tetapi sekarang tidak demikian. Apalagi jika melihat posisi perempuan di masa kini, yang memiliki aktulisasi dan kesamaan hak dengan pria atau emansipasi, menjadi celah lebih besar sehingga lebih berani untuk meng­ gugat cerai. Banyak keluarga yang harus berakhir dengan perceraian disebabkan oleh karena persoalan ekonomi. Mereka tidak bisa bersikap secara tepat dan bijak tatkala dihadapkan pada persoalan ini. Padahal di balik setiap perceraian, korban pertama yang paling merasa­ kan adalah anak-anak. Faktanya, perselisihan sulit diselesaikan secara do­ mestik oleh internal keluarga akibat ketidakmampuannya bersikap netral. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu meningkatnya intensitas perselisihan, bahkan display drama pertengkaran suami-istri tersebut acap kali disak­ sikan secara langsung oleh anak-anak. Untuk mengurangi dampak tersebut, Wakil Menteri Agama RI menya­ takan, perlu antisipasi cermat. Upaya pembekalan kepada remaja usia nikah harus diberikan secara arif dan bijak. Salah satu akar penyebab percera­ ian terbesar adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami-istri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. BKKBN juga berupaya untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan demi menekan angka perceraian. Secara mental, usia remaja belum siap berumah tangga. Itu menyebabkan perceraian banyak terjadi pada pasangan remaja. Karena itu, bagi setiap keluarga utamanya pasangan yang masih muda ha­ rus tahu bahwa setiap orang yang ingin menikah harus menata ulang niat perkawinan yang dimiliki, yakni menjadikannya sebagai lahan ibadah ke­ pada Tuhan dan sarana menjalani silaturahmi, atau saling memahami agar menjadi keluarga bahagia. Semoga hal ini dapat menjadi perenungan bagi semua lapisan masyarakat, suami isteri, dan bagi orang-orang muda yang berencana menikah. Redaksi EDISI 60 DESEMBER 2015

3

POTENS i Jawa Timur

Gerakan Kembali ke Sungai S ebagai upaya merawat sungai dan memelihara kelestarian ikan di Kali Brantas untuk kesejah­ teraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur mela­ lui Biro Administrasi Sumber Daya Alam Set­ daprov Jatim mengkampanyekan “Gerakan Kembali ke Sungai 2015’. Kegiatan tersebut untuk pertama kalinya dicanangkan di kantor ECOTON, Desa Wringinanom, Ke­ camatan Wringinanom, Gresik, Sabtu (12/12).   Kegiatan diawali dengan Larung yang dilepas oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdul Ha­ mid. Pada larung itu sebanyak tujuh tumpeng gunungan diarak dari kantor Ecoton menuju Kali Brantas yang me­ lewati Desa Wringinanom dan Desa Penambangan Balo­ ngbendo. Ketujuh gunungan Tumpeng berupa beragam jenis makanan ikan sungai. Biasanya tumpeng yang dilarung berupa hasil bumi dan makanan. Namun dalam larung Brantas yang di­ larung pakan ikan seperti buah keres, buah loah, lumut dan kangkung yang umumnya disukai ikan. Ada juga polo pendhem, panggang ayam, dan kembang setaman.

Larung sesaji yang dilepas oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdul Hamid. (Foto: deny)

4

EDISI 60 DESEMBER 2015

Abdul Hamid mengatakan, pencanangan Gerakan Kembali ke Sungai 2015, dipandang penting untuk men­ jamin generasi mendatang dapat menikmati kondisi lingkungan yang lebih baik. Menurutnya, bila berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan, gerakan kembali ke sungai penting sekali agar anak cucu kita bisa menikmati lingkungan yang lebih baik. “Untuk itu sedini mungkin perlu ditumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita untuk mencintai dan merawat sungai­ nya,” ujarnya. Air sungai yang mengalir kemudian menjadi bahan baku PDAM di Kabupaten Gresik, PDAM Sidoarjo dan Kota Surabaya serta bahan baku industri, kelestariannya menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada di Kali Brantas. Dalam pengendalian pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup. Kegia­ tan Ekspose Kawasan Suaka Ikan yang  dilakukan oleh Biro Administrasi Sumber Daya Alam adalah bagian dari upaya Pemprov Jawa Timur untuk melindungi fungsi

GUBERNURAN Untuk itu sedini mungkin perlu ditumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita untuk mencintai dan merawat sungainya lingkungan Kali Surabaya. ”Kami mengapresiasi partipasi masyarakat Kawasan Suaka Ikan di Balongbendo dan Wringinanom yang te­ lah membentuk kelompok-kelompok pengawas lingku­ ngan,” ungkapnya. Relawan Suaka ikan  yang dideklarasikan oleh Pok­ maswas di Kecamatan Balongbendo dan Wringinanom adalah komitmen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam. “Kami memfasilitasi dan mendorong upaya-upaya masyarakat untuk menjaga ke­ lestarian lingkungan,” kata Lies Idawati, Kepala Biro Ad­ ministrasi Sumberdaya Alam, Setdaprov Jawa Timur. Dalam rangka koordinasi, fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan E­nergi Sumberdaya Mineral. Biro Administrasi SDA juga melantik 140 anggota masyarakat menjadi Relawan Suaka Ikan. Anggota Relawan terdiri dari PKK dan POK­ MASWAS di 10 desa yang dilewati Kali Surabaya yang ditetapkan menjadi kawasan suaka ikan, yaitu Desa: Kedungsukodani, Bakung Pringgondani, Bogem Pinggir, Penambangan, Jeruk Legi, Kedung Anyar, Sumberame, Wringinanom, Sumengko dan Lebani  Waras.  Rekor Muri Pada pencanangan kampanye “Gerakan Kembali ke Sungai 2015’ juga dipecahkan dua rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) masing-masing untuk kategori Peman­ tauan Kualitas Air secara Biotilik dengan jumlah paling banyak, melibatkan 1.000 siswa SD sampai SMA dari 21 sekolahan di Sungai Brantas yang berasal dari lima kabupaten, yakni Kabupaten Gresik, Jombang, Sidorajo, Mojokerto, dan Kota Mojokerto dan rekor pemindahan pohon asem terbanyak lebih dari 48 pohon.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu­ tanan, Sugeng Priyanto mengatakan, kegiatan ini dilak­ sanakan untuk mendorong percepatan upaya aksi nyata untuk mewujudkan mimpi keberlanjutan kehidupan di bumi sesuai tema Hari Lingkungan 2015, yaitu Mimpi dan Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Kehidupan di Muka Bumi. IKLH juga terkait erat dengan kebutuhan sasaran pe­ ngarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup. “Tahun 2013, angka IKLH Indonesia menunjukkan pada kisaran arti kurang (63,13) dan diharapkan tahun 2019 naik menjadi 68,5,” katanya. Satu aksi nyata yang dilakukan P3EJ bersama Eco­ ton, dalam meningkatkan IKLH di Jawa khususnya yang terkait dengan IKLH Sungai Brantas melakukan Gerakan Aksi Untuk Lingkungan (GAUL) dengan tema Gerakan Kembali ke Sungai 2015. Jawa dilewati sembilan DAS besar, salah satu DAS Brantas. Sungai Brantas panjang kurang lebih 320 km dan memiliki luas wilayah sungai ± 14.103 km2 yang mencakup ± 25 persen luas Propinsi Jawa Timur atau ± 9 persen luas Pulau Jawa. Secara administrasi DAS ini ada dalam sepuluh kabupaten dan tujuh kota, yaitu Kab. Nganjuk, Tulungagung, Malang, Blitar, Sidoarjo, Mojo­ kerto, Jombang, Kediri, Gresik, dan Kab. Mojokerto. Tu­ juh kota, yaitu Batu, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Blitar, Kediri, dan Pasuruan. Persoalannya, saat ini, kecuali DAS Citanduy, IKLH sem­ bilan DAS di Jawa (termasuk Brantas), memprihatinkan, yakni 46,88. Sementara itu, IKLH Bengawan Solo (44,59), Ciliwung (42,13), Cisadane (51,53), Cimanuk (46,28), Citanduy (62,43), Citarum (39,63) Progo (47,44) dan Serayu (58.01) (sumber: P3EJ, 2013). Gerakan Kembali ke Sungai 2015 ini menjadi momen­ tum awal dalam membangun kepedulian dan kecintaan masyarakat akan kondisi sungai-sungai kita yang saat ini tercemar limbah. “Jadi, satu langkah kecil namun pu­ nya makna mendalam dalam merawat Sungai Brantas menuju IKLH Sungai Brantas yang lebih manusiawi dan bermartabat,” ujar Sugeng. Direktur Eksekutif ECOTON, Prigi Arisandi menya­ takan, pencanangan Gerakan Kembali ke Sungai 2015, dipandang penting untuk menjamin generasi mendatang dapat menikmati kondisi lingkungan yang lebih baik.Bila kita berbicara tentang pembangunan yang berkelanju­ tan, gerakan kembali ke sungai penting sekali agar anak cucu kita bisa menikmati lingkungan yang baik, seperti kita saat ini. “Untuk itu sedini mungkin perlu ditum­ buhkan kesadaran pada anak-anak kita untuk mencintai dan merawat sungainya,” tegas Prigi.  (jal) EDISI 60 DESEMBER 2015

5

POTENS i Jawa Timur

Partisipasi Pilkada di Jatim

Foto: Dok KPU Jatim

Tinggi

P

elaksanaan tahapan pilkada serentak di 19 kabupaten/kota Jawa Timur selain berlang­ sung aman dan kondusif, juga mencatat angka partisipasi cukup tinggi. Seperti disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, partisipasi masyarakat cukup bagus dibanding dengan pilkada sebelumnya di Jatim. Gubernur menunjuk contoh Mojokerto yang sebe­ lumnya diprediksi golputnya tinggi  dan dikhawatirkan terjadi kerusuhan akibat pencoretan salah satu pasa­ ngan calon, ternyata tidak terbukti. Bahkan partisipasi pemilihnya mencapai 60 persen. Di Sidoarjo juga me­ ningkat 60 persen.  Untuk Surabaya juga mengalami pe­ ningkatan partisipasi pemilih 45 – 50 %. Ini artinya lebih baik dibandingkan lima tahun lalu. “Secara umum untuk tahun ini partisipasi masyarakat cukup bagus dan baik dibandingkan pelaksanaan pilka­ da sebelumnya,” tegas Soekarwo. Informasi yang didapatkan Gubernur, beberapa ken­

6

EDISI 60 DESEMBER 2015

dala hanya tercatat di lima TPS di Kabupaten Malang dengan adanya kotak suara yang tertukar. Selain itu juga di Pasuruan ada pemilih di luar DPT yang menggunakan hak pilihnya. Namun seluruh kendala bisa langsung di­ tindaklanjuti oleh panitia pengawas pemilu. “Yang jadi kendala hanya aturan KPU yang mem­ fokuskan seluruh atribut diambil alih KPU sehingga men­ jadikan gebyar pilkada tidak terasa,”ujarnya. Pakde Karwo juga yakin pengumuman hasil Pilkada Serentak 2015 pada 21-22 Desember mendatang, khu­ susnya di Jawa Timur bakal aman. Ini dilihat dari bebera­ pa faktor, mulai dari pengamanan yang sudah disiagakan sejak lama, serta sikap dewasa pemilih yang berpe­ ngaruh positif. “Kemarin saat hitung cepat yang dianggap rawan ternyata hasilnya aman. Apalagi nanti saat pengumu­ man resmi,” ujarnya. Meskipun aman dan kondusif pihak pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi dengan pihak

GUBERNURAN keamanan. Pengamanan disiagakan hingga proses Pilkada Serentak tuntas. “Saya yakin meski berdeka­ tan dengan libur nasional, pengumuman akan aman,” tegasnya. Lebih lanjut, gubernur yang akrab disapa Pakde Kar­ wo ini juga mengapresiasi sikap masyarakat yang dinilai lebih dewasa menyikapi demokrasi. Dicontohkan, dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto yang terjadi kasus anulir satu pasangan calon, ternyata berjalan lancar. “Padahal Mojokerto menjadi salah satu daerah yang dianggap rawan karena kerusuhan beberapa tahun lalu. Masya­ rakat tidak rusuh, mereka protes hanya dengan cara tak menggunakan hak pilihnya,” katanya. Meski demikian, pihaknya tetap meminta pemerintah mengevaluasi proses kampanye dalam Pilkada Seren­ tak 2015. “Ke depan bagaimana memberi peluang bagi calon untuk bisa mendekati pemilih. Calon seharusnya juga bisa meminta KPU, terkait daerah mana yang cocok untuk memasang alat peraga,” ujarnya. Ia menilai kampanye pasangan calon kurang cocok. Seharusnya dilakukan di luar ruangan, bukan di dalam ruangan seperti saat ini. Gubernur menilai, hal itulah yang menjadikan partisipasi masyarakat rendah. “Sub­ stansi pilihan langsung adalah calon harus bisa ketemu pemilihnya untuk menawarkan harapan baru. Ini tidak bisa dikonversikan dengan teori efisiensi,” ujarnya. Komisioner KPU Jatim bidang Data dan Teknis, Choirul Anam mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan pilkada serentak di Jatim berjalan aman dan kondusif, bahkan pihaknya menyatakan bahwa partisipasi masya­ rakat dalam pilkada serentak ini juga mengalami pening­ katan mencapai 70% dari tahun sebelumnya. “Bahkan kebutuhan logistik tiap TPS di Jawa Timur sudah tercukupi, termasuk tambahan 2,5 persen surat suara bahkan untuk daerah kepuluan juga sudah terpe­ nuhi,” ujarnya. Ia minta masyarakat dan tim sukses terutama di Situbondo, Sumenep, dan Ponorogo untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU yang dilakukan secara manual. Dikatakannya, selama ini KPU berpegang pada aturan yang ada,  yaitu sesuai hasil rekap manual berjenjang, mulai dari di PPK hingga di KPU kabupaten pada  16 Desember 2015. Rekapitulasi yang dilakukan KPU meng­ gunakan sistem real count yang juga bisa dipantau dan diakses oleh publik. Terkait beredarnya hasil quick count Bakesbanglinmas Ponorogo, Choirul menegaskan, semestinya hal itu tidak boleh diedarkan dan cukup menjadi konsumsi internal mereka. KPU juga meragukan copy-an hasil quick count tersebut. Mengingat di Ponorogo tidak ada kop surat Bakesbanglinmas, termasuk stempelnya.

“Terlepas dari itu semua, saya khawatir ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan merusak kondisi yang ada. Karenanya perlu diwaspadai,” tegasnya. Sesuai aturan perhitungan suara rekapitulasi tingkat kecamatan dimulai tanggal 10-16 Desember. Selanjut­ nya 11-17 Desember penyerahan salinan sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ke kabupaten.   Tanggal 16 -18 Desember penyerahan hasil rekapitulasi  suara, dan penetapan hasil rekapitulasi kepada KPU Provinsi. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur menyatakan belum mencabut status Siaga Satu terkait pelaksanaan pilkada serentak di 19 kabupaten/Kota di Jatim. “ Nanti kalau semuanya sudah selesai, baru saya mencabut statusnya,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol An­ ton setiadji. Kapolda Jatim juga berterima kasih kepada masya­ rakat dan menilai kecerdasan dan kedewasaan menjadi faktor utama. Mojokerto menjadi daerah yang menjadi prioritas pengamanan karena adanya pencoretan salah satu calon. Pada hari H, Kapolda bersama Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Sumardi dan Gubernur Jatim Soekarwo memantau langsung di Mojokerto. Pemilih Ganda Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan se­ jumlah pelanggaran mulai pelanggaran pemilih ganda, kotak tertukar dan permasalahan surat C1 di sejumlah daerah. Anggota Bawaslu Jatim, Sri Sugeng Pujiatmoko mengatakan, pelanggaran pemilihan ganda ditemukan di Sumenep dan Situbondo. Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada Sumenep, pemilih ganda tersebut sengaja dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sendiri. Sedangkan di Situbondo, Bawaslu menemukan pemilih ganda di TPS 19 dan 20 Desa Wringinanom. Di dua TPS itu seorang ibu rumah tangga ketahuan meng­ gunakan surat undangan C6 bukan miliknya untuk men­ coblos. Sufyanto, Ketua Bawaslu mengatakan, di Kediri petu­ gas TPS 15 Gedangsewu, Kecamatan Pare sengaja tidak memberikan salinan dokumen C1 ke para saksi. Pada­ hal salinan hasil suara harusnya diberikan ke para saksi. Itu juga terjadi di dua desa yaitu Desa Gedangsewu dan Tretek yang ada di Kecamatan Pare, Kediri. Sedangkan di Kabupaten Blitar dan Malang, Bawaslu juga menemukan adanya kotak suara yang tertukar. Di beberapa TPS di Blitar bahkan kelengkapan surat suara ternyata baru tiba di TPS pada pukul 12.00. “Kami sudah berusaha melakukan pencegahan karena Bawaslu Ja­ tim berkomitmen untuk menjaga agar pilkada serentak tak sampai berakhir di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. (pca) EDISI 60 DESEMBER 2015

7

POTENS i

grafis : audi

Jawa Timur

Angka Cerai Gugat Tinggi, Kado Pahit di Hari Ibu 8

EDISI 60 DESEMBER 2015

LAPORAN UTAMA

A

ngka cerai gugat di kalangan perempuan Jawa Timur terbilang cukup tinggi. Fenom­ ena ini tentu menjadi kado pahit bagi per­ empuan Indonesia yang setiap 22 Desember merayakan Hari Ibu. Data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya me­ nunjukkan, sepanjang tahun 2015 hingga Oktober ang­ ka cerai gugat di kalangan perempuan sebanyak 58.123 kasus. Dibandingkan cerai talak pada periode yang sama hanya 29.062 kasus, angka cerai gugat tersebut hampir dua kali lipatnya. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, Syaifudin Latief mengatakan, tren meningkatnya angka cerai gu­ gat di kalangan perempuan Jatim meningkat semenjak pascareformasi. Kalangan perempuan mungkin berang­ gapan bahwa ketika hak keadilan bisa didapat secara le­ luasa, mereka selanjutnya memanfaatkan jalur pengadi­ lan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Menurutnya, dari 58.123 kasus cerai gugat yang di­ terima PTA Surabaya pada tahun 2015, sebanyak 53.174 kasus telah diputus. Selebihnya dapat didamaikan atau rujuk kembali. Sejumlah faktor yang menjadi penyebab perceraian, seperti krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, meninggalkan kewajiban ekonomi, tidak tanggung ja­ wab, politis, tidak ada keharmonisan, hingga gangguan pihak ketiga. Dari beberapa faktor tersebut, penyebab terjadinya perceraian yang paling dominan adalah tidak adanya keharmonisan yang mencapai 24.513 kasus, disusul fak­ tor meninggalkan kewajiban ekonomi 18.657 kasus dan faktor tidak adanya tanggung jawab sebanyak 18.009 kasus. Dikatakannya, jika dilihat sebaran kasus cerai gugat pada beberapa kabupaten/kota di Jatim, sebagian besar kasus tersebut terjadi pada daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi dan populasi penduduknya cukup padat. Beberapa daerah yang angka cerai guga­ tnya tinggi adalah Kota Surabaya 3.695 kasus, Kabupat­ en Malang 4.413 kasus, Kabupaten Jember 3.895 kasus, Kabupaten Banyuwangi 3.980 kasus, Kabupaten Sidoar­ jo 2.516 kasus dan Kabupaten Blitar 2.807 kasus.             Tahun 2014, kasus cerai gugat juga terbilang sangat tinggi yakni 63.403 kasus, sementara cerai talak hanya 32.835 kasus. Sejumlah hal yang menjadi penyebab ter­ jadinya perceraian, di antaanya tidak adanya keharmo­ nisan 30.206 kasus, tidak ada tanggung jawab 20.704 kasus dan meninggalkan kewajiban ekonomi 18.431 kasus. Syaifudin mengakui, tingginya kasus cerai gugat me­ mang sangat merepotkan karyawan di tiap Pengadilan Agama (PA). Terbatasnya jumlah hakim yang tidak se­

banding dengan banyaknya kasus yang masuk dan harus diputus, membuat PA harus menerapkan strategi khu­ sus agar proses persidangan bisa cepat dengan putusan seadil-adilnya. Di antara strategi yang dilakukan PA yakni penerapan standar ISO 9001:2008. 9001:2008 dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Beberapa tero­ bosan yang dilakukan yakni penerapan pandaftaran ber­ basis online dan penggunaan jadwal sidang tepat waktu. PA di Jatim yang segera mendapatkan standarisasi ISO, yakni PA Surabaya. Di Indonesia terdapat dua PA yang sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008, yaitu PA Stabat dan Jakarta Selatan. Kedepankan Ego “Tingginya kasus cerai gugat di kalangan perempuan seharusnya menjadi renungan atau instropeksi diri bagi perempuan Indonesia. Terutama bagi mereka yang lama meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Ibu hanya karena memburu karir kerja,” kata Widayanti Ahmad, Presiden Direktur House Of Quality atau Rumah Mutu Surabaya. Ditegaskannya, tingginya kasus cerai gugat di kalan­ gan perempuan membuktikan masih banyak kalangan perempuan yang mengedepankan egonya demi kepua­ san pribadi. Harusnya suami dan istri sebelum berumah tangga membangun konsensus yang sama-sama ditaati. Kasus gugat cerai yang tinggi, membuktikan bahwa ru­ mah tangga tidak memiliki adanya konsensus kemana keluarga mereka akan dibawa. Dikatakannya, tingginya cerai gugat di kalangan pe­ rempuan bukanlah sebagai bukti bahwa kampanye emansipasi wanita yang selama ini digaungkan telah berhasil. Perempuan merasa memiliki hak yang sama di lembaga pengadilan. “Kasus cerai gugat justru membuk­ tikan kegagalan dan kesalahan dalam memahami makna emansipasi wanita,” tegasnya. Bagi Widayanti, ketika perempuan sudah terikat dalam tali perkawinan sementara mereka tetap melan­ jutkan dan mengembangkan karirnya di luar, maka tang­ gung jawab sebagai seorang Ibu yang sudah menjadi kodratnya tidaklah bisa ditinggalkan. Jika perempuan tersebut ingin tanggung jawabnya diperingan dalam keluarga, maka dia harus pandai-pan­ dai mengatur manajemen rumah tangganya. “Menjadi seorang ibu itu harus cerdas, bukan hanya cerdas dalam mengasuh anak, namun juga harus cerdas membawa tujuan keluarga yang baik,” katanya. Membangun rumah tangga adalah sama persis se­ perti membangun sebuah perusahaan. Jika anggota keluarga dibiasakan berdiskusi dan berbagi wewenang EDISI 60 DESEMBER 2015

9

POTENS i Jawa Timur

Widayanti Ahmad, Presiden Direktur House Of Quality atau Rumah Mutu Surabaya (Foto: rijal)

tanggung jawab antar anggota keluarga, seperti suami, anak dan istri, maka beban berat yang harus dipikul ibu dengan sendirinya akan terasa ringan. Tugas perempuan hanya tinggal melakukan kapan pembagian wewenang itu dievaluasi. “Evaluasi dilakukan untuk mengetahui mana yang kurang dan harus dicapai bersama atau siapa yang salah dan jangan sampai merasa paling benar,” ujarnya. Persoalan hidup berumah tangga apapun bentuknya sesungguhnya bisa diselesaikan dengan baik, selama kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk menyele­ saikannya. Yang menyebabkan persoa­ lan ekonomi berkembang menjadi masalah serius hingga mengakibatkan perceraian adalah ketidaksediaan atau ketidakmauan atau keengganan pasangan suami istri untuk mencari solusi bersama. Sikap memenangkan ego semakin mem­ peruncing permasalahan keluarga. Istri menuding dan menyalahkan suami yang dianggap tidak bertanggung jawab. “Suami yang merasa terhina semakin menunjukkan sikap tidak peduli dan seakan ingin mem­ buktikan bahwa dialah yang paling benar,” katanya. Jika saja masing-masing bisa menun­ Foto: newsmedia

10

EDISI 60 DESEMBER 2015

Tingginya kasus cerai gugat di kalangan perempuan seharusnya menjadi renungan atau instropeksi diri bagi perempuan Indonesia. Terutama bagi mereka yang lama meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Ibu hanya karena memburu karir kerja dukkan egonya, bersedia duduk berdua, melepas sega­ la emosi dan amarahnya, maka Insya Allah akan ketemu solusi. Yang diperlukan adalah sejumlah sikap positif dalam menghadapi persoalan ekonomi keluarga. Jan­ gan saling menyalahkan, jangan saling mencaci maki, jangan saling menuduh, jangan emosi. Duduklah de­ ngan sikap tenang dan damai. “Semua persoalan bisa diselesaikan sepanjang suami dan istri mau menyelesaikannya,” tuturnya. (jal)

LAPORAN UTAMA

Angka Perceraian Meningkat

Pernikahan

Itu Sakral

M

eningkatnya kasus perceraian menjadi perhatian banyak kalangan, mulai dari akademisi hingga Pemerintah sebagai pe­ mangku kebijakan, namun hal itu belum sanggup menurunkan angka perceraian. Banyak sebab yang melatarbelakangi mulai dari faktor ekonomi, pen­ didikan, ketidaksiapan secara psikologis, tidak bertang­ gung jawab hingga kehadiran pihak ketiga. Berdasarkan data yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag), kenaikan angka perce­ raian di Indonesia lima tahun terakhir kian tak terben­ dung. Pada 2010 hingga 2014, dari sekitar 2 juta pa­ sangan menikah, 15 persen di antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus pengadilan tinggi agama pada 2014 mencapai 382.231, meningkat sekitar 100.000 ka­ sus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak 251.208 kasus. Bak jamur di musim hujan, fenomena ini begitu menggejala di berbagai wilayah di Indonesia termasuk juga terjadi di Jawa Timur. Pada 2011, perceraian di Jawa Timur tercatat mencapai 25.907 kasus, kemu­ dian meningkat di tahun 2012 mencapai 27.425 kasus. Sedangkan pada 2013 menjadi 74.777 kasus dan pada 2014 meningkat lagi menjadi 81.672 kasus perceraian. Tahun ini diperkirakan mencapai 100.000 kasus. Sakral Menanggapi persoalan ini, Dekan Fakultas Psikologi,

Menikah itu menyatukan perbedaan, baik budaya, karakter, cara berpikir dan hal lainnya. Jadi keinginan menikah tidak hanya mengedepankan saling cinta tapi lebih dari itu juga keduanya sudah siap menghadapi berbagai persoalan dalam mengarungi bahtera rumah tangga EDISI 60 DESEMBER 2015

11

POTENS i Jawa Timur

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, Syaifudin Latief (Foto: rijal)

Universitas Surabaya (Ubaya), Prof Yusti Probowati me­ nyampaikan, pernikahan merupakan hal yang penting dan menempati posisi yang sakral dalam suatu hubun­ gan antar manusia. Ketika dua insan sepakat untuk melangsungkan pernikahan, maka sebetulnya mereka sudah harus memahami bahwa segala perbedaan dan pertentangan yang ada dapat diselesaikan dengan komunikasi. “Menikah itu menyatukan perbedaan, baik budaya, karakter, cara berpikir dan hal lainnya. Jadi keinginan menikah tidak hanya mengedepankan saling cinta tapi lebih dari itu juga keduanya sudah siap menghadapi berbagai persoalan dalam mengarungi bahtera rumah tangga,” tutur Profesor yang menekuni bidang psikologi hukum atau psikologi forensik. Te r k a i t dengan isu gender sebagai salah satu penyebab perceraian, ia m e nya ­ takan kasus perceraian tidak bisa kaji secara parsial dengan sebab tung­ gal. Sebelum mengarah pada isu gender dan

12

EDISI 60 DESEMBER 2015

perceraian, perlu dilihat secara komprehensif misalnya terkiat dengan kondisi pemenuhan kebutuhan keluarga secara ekonomi, biologis dan batin sudah tersedia atau justru sebaliknya. Faktanya sebagian besar meski tidak semua, istri yang memilih bekerja disebabkan oleh kondisi keuangan ke­ luarga yang belum mencukupi. Sementara konstruksi struktur masyarakat secara umum termasuk agama, yang memiliki kewajiban menafkahi seharusnya diper­ ankan oleh suami. Sehingga dalam kasus ini, istri bekerja tidak dipahami sebagai bentuk perlawanan dan men­ gancam martabat suami sebagai kepala keluarga namun hanya agar asap dapur tetap mengepul dan anak-anak dapat terpenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut, Prof Yusti tidak menampik bahwa kelu­ arga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja rentan mengalami kesalahpahaman. Hal ini terkait dengan tu­ gas masing-masing yang kadang kala terbengkalai akibat terlalu disibukkan dengan pekerjaan di luar. Menurutnya, komunikasi tetap paling utama, selain itu sikap saling menghormati, saling mendukung dan mudah melakukan penyesuaian satu sama lain. Apabila hal itu dilakukan dengan baik maka untuk menjadi ke­ luarga bahagia tentu bukan merupakan hal yang sulit. “Jadi tidak semata-mata perempuan yang disalahkan. Suami istri harus membiasakan diri terbuka mence­ ritakan apa saja yang dirasakan dan dialami. Selama bisa saling memahami saya rasa tidak ada masalah. Minimal istri paham makanan yang menjadi menu sajian besok sehingga tidak lantas melepaskan semua tanggung ja­ wab,” jelasnya. Dalam banyak kasus perceraian, perempuan yang di­ anugerahi gelar guru besar psikologi forensik pada 2007 silam ini mengungkapkan, lebih sering diakibatkan oleh faktor emosional. Perselisihan yang kian menajam tanpa ada satupun yang mengalah hingga berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apabila ini terjadi maka perce­ raian tidak dapat dihindarkan karena masing-masing dihantui prasangka buruk dan merasa dirinya terancam ke­ kerasan fisik. Padahal menurut pelopor aliran psikologi humanistik, Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Di­ antaranya, fisiologis, rasa aman dan per­ lindungan, rasa cinta, perasaan dihargai dan pengakuan dan aktualisasi diri. “Kebutuhan ini yang harusnya saling melengkapi antara suami dan istri,” ujarnya.

LAPORAN UTAMA

Ilustrasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Foto: Henry

Selain itu, faktor nikah muda, menurutnya juga men­ jadi sebab utama naiknya angka perceraian. Nikah muda sangat berisiko tinggi menghadapi masalah kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Secara psikologis, usia remaja berada pada umur 12 – 20 tahun sementara 21 tahun berarti memasuki masa dewasa awal. “Bisa dibayangkan remaja yang menikah muda, mu­ dah sekali mengambil keputusan, tidak siap mental, ti­ dak stabil secara emosi dan menurut kesehatan beresiko terkena kangker leher rahim karena usia remaja sel-sel leher rahim belum matang,”paparnya. Media Massa Ia kemudian menyoroti keberadaan media massa yang belakangan seringkali memuat konten kurang mendidik. Program infotaiment misalnya, sangat sering mengang­ kat tema mengenai gaya hidup para artis yang memi­ lih nikah muda, melakukan perselingkuhan selanjutnya bercerai. Maka tidak dapat dipungkiri muncul anggapan bahwa bercerai dan melakukan perselingkuhan adalah hal yang lumrah. Para remaja yang memiliki ciri mudah meniru, sam­ bung Yusti, akhirnya terstimuli untuk melakukan hal yang sama seperti para artis. Padahal perilaku tersebut

bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ia berpesan agar media massa lebih mem­ perhatikan dan mencermati setiap konten yang akan ditayangkan mengingat kalangan remaja dan anak-anak sedikit banyak dapat terpengaruh mindsetnya. Sebagai solusi menekan angka perceraian, Profe­ sor penyuka kucing ini mengusulkan dua hal. Pertama, sebelum diperkenankan menikah, kedua mempelai sudah harus mendapatkan konseling pra nikah. Hal ini dinilai penting agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh penger­ tian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkemba­ ngan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Kedua, para orang tua idealnya telah memahami ilmu tentang mengasuh, mendidik dan membimbing anak dengan benar dan tepat atau dikenal dengan istilah parenting. Anak tidak hanya dipenuhi kebutuhan makan saja, lebih dari itu aspek mendidik, melindungi, memberi contoh dan memperhatikan setiap perkembangannya juga harus mendapat perhatian lebih. Apalagi era digital saat ini anak-anak lebih dekat dengan berbagai macam gadget, internet dan media sosial sehingga dibutuhkan keterampilan khusus untuk mendampingi. (luk) EDISI 60 DESEMBER 2015

13

POTENS i Jawa Timur

APBD 2016,

Jatim Diproyeksikan Jadi Provinsi Industri

14

Foto: henry Grafis: audi

EDISI 60

DESEMBER 2015

LOH JINAWI

P

ada Anggaran Pendapatan Belanja Dae­ rah (APBD) tahun 2016, rencana Jawa Timur diproyeksikan sebagai provinsi industri, te­ patnya industri primer baik yang kecil mau­ pun menegah atas. Dipilihnya sektor ini karena dinilai cukup potensial untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan untuk mendukung rencana tersebut APBD 2016 difokuskan pada penguatan industri. Sebagai contoh, pengemba­ ngan industri primer, pembangunan ekonomi di Jatim, serta pembangunan sosial berkelanjutan yang fokus pada humas development melalui program pendidikan dan kesehatan. Soekarwo menjelaskan pengembangan sektor in­ dustri primer tidak hanya dilakukan di perkotaan tetapi juga di daerah. Dia berharap jumlah masyarakat yang mengelola industri sektor primer fase pertama lebih banyak sehingga fondasi ekonomi primer lebih kuat. Dia mencontohkan, jika sebelumnya petani menjual pisang, maka ke depan petani harus bisa menjual dalam bentuk makanan olahan. Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan un­ tuk mendukung hal tersebut. Dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang misalnya, Pemprov Jatim bertekad mentransformasi sebanyak 36,57% yang selama ini be­ rada dalam sektor pertanian menjadi 30%. Sedangkan tenaga kerja dari sektor pertanian terse­ but diharapkan mampu menjadi tenaga kerja di sektor industri primer atau pengolahan. Soekarwo menutur­ kan, sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja tetapi untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jatim hanya mencapai 14,67%. Sementara untuk sek­ tor industri pengolah yang berkontribusi 29,45% pada PDRB Jatim yang hanya menyerap 13,34%. Hal inilah, kata Soekarwo, yang perlu dibenahi se­ hingga tidak menimbulkan disparitas pada masyarakat. Menurutnya, dengan konstruksi pengembangan ke sek­ tor industri primer, produktivitas pertanian meningkat karena sebagian tenaga kerja beralih ke industri primer. Misalnya, terjadi peningkatan produksi dengan adanya agro input, teknologi on farm, rekayasa usaha tani. Semua hal tersebut bisa dilakukan dengan memberi­ kan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas ma­ najemen usaha melalui pelatihan pada inkubator dan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pemerintah juga memberikan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas produk seperti kemasan, standardisasi produk, dan desain produk. Berdasarkan data kekuatan APBD Jawa Timur mu­ lai 2012-2016 sebagai berikut APBD 2012 sebesar Rp

16,01 triliun meningkat menjadi Rp 17,61 triliun pada 2013 meningkat lagi menjadi Rp 20,54 triliun pada 2014. Kemudian naik lagi menjadi Rp 24,36 triliun pada 2015 tetapi pada 2016 APBD Jawa Timur turun menjadi Rp 23,05 triliun. Sumber pendapatan APBD berasal dari dana perimbangan, pajak kendaraan bermotor dan dari pendapatan lain-lain. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Candra Fajri Ananda, mengatakan pemerintah dengan APBD menyediakan layanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan fungsi pemerintah dengan APBD-nya mengalokasikan untuk pembangunan infrastrutur khususnya daerah se­ latan Jawa Timur. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur daerah selatan dan utara Jawa Timur bisa dilaku­ kan dengan sejajar. Dengan infrastruktur, masyarakat dari Malang, Kediri, Blitar dan lainnya yang bekerja di Surabaya dan sekitarnya bisa pulang setiap hari tanpa menetap di Surabaya. Tak hanya itu, dengan APBD pemerintah dapat mem­ bantu masyarakat miskin serta membuka lapangan usaha untuk menciptakan pekerjaan dan berdampak mengurangi pengangguran. Anggota Panggar DPRD Jawa Timur, Agus Maimun, mengatakan APBD menurut UU No 32 Tahun 2003 di­ artikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemeritah daerah dan DPRD serta diterapkan oleh peraturan dae­ rah. Oleh sebab itu APBD merupakan produk politik yang dilahirkan untuk menuju cita-cita daerah dalam mensejahterakan masyarakat. DIPA 2016 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan APBD tahun 2016 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 111,619 triliun. Ini artinya rata-rata naik 18 persen dibandinkan 2015 yang hanya Rp 98,44 triliun. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, DIPA 2016 harus diprio­ ritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kompetensi aparatur. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Usai menyerahkan DIPA APBN dan DIPA APBD tahun anggaran 2016 Ge­ dung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/12) siang, mengatakan, Dipa yang baru saja diserahkan total sebesar Rp 111,619 triliun tersebut Rp 72,75 triliun un­ tuk Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan Rp 38,90 triliun untuk istansi vertikal yang ada di Jawa Timur. Dikatakan Soekarwo, Presiden memerintahkan ke­ EDISI 60 DESEMBER 2015

15

POTENS i Jawa Timur

pada gubernur, bupati dan walikota agar terus meningkatkan kepedulian terha­ dap warga kelas bawah dan UMKM. Ha­ rus ada pemihakan yang serius terhadap kelompok ini. Sebab problem yang serius adalah ketidakadilan, hal ini menjadi menjadi bagian penting pekerjaan kon­ solidasi keamanan dan kenyamanan. Karena itu Kepolisian, TNI, pemerintah dan masya­rakat harus menjadikan se­ bagai pekerjaan serius dalam mengatasi disparitas. Untuk pemegang DIPA, kata Soekar­ wo, instansi pusat di daerah Pemerintah Provinsi, Kanwil, bupati/walikota agar proses pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung infrastruktur, belanja barang dan jasa segera dilakukan. Agar fungsi pemerintah bisa melakukan ungki­ tan belanja. “Jangan sampai penggunaan anggaran menumpuk ditriwulan akhir,” tuturnya.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyerahkan DIPA APBN dan APBD tahun anggaran 2016 kepada Bupati/Walikota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/12) (Foto: pono)

16

EDISI 60

DESEMBER 2015

LOH JINAWI

Sektor pertanian diharapkan juga mampu mengolah menjadi industri olahan. Seperti pertanian coklat yang diolah menjadi snack coklat (Foto: saadah)

Menurut Gubernur, dari DIPA tersebut Presiden menekankan bahwa dana di kementerian dan di daerah jumlahnya hampir seimbang. Artinya satu konsep uang mengikuti kewenangan. Kemudian konsep ke­ dua yang mendasar adalah transfer tersebut menyesuaikan kewenan­ gan antara pusat dan daerah. Kemudian melakukan reformasi dengan penguatan Dana alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jadi DAK dan DID menjadi badan strategi baru. Dana Insentif Daerah isinya berupa inovasi. Jika daerah bisa melakukan inovasi seperti percepa­ tan kesejahteraan masyarakat maka alokasinya ada di DID. Syaratnya jika daerah ingin mendapatkan dana DID harus mampu mencapai laporan kinerja keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian dilanjutkan dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Empat hal tersebut, yakni transformasi fiskal daerah yang hampir sama dengan kementerian, uang mengikuti kewenangan, DAK-DID mengganti DAU dan DAK, serta transfer bersifat umum dan khusus, ini menjadi model DIPA pada 2016 guna mendorong disparitas kecil yang menjadi urusan pemerintah.(ryo,sti) EDISI 60 DESEMBER 2015

17

POTENS i Jawa Timur

Layani HIV/AIDS,

Siagakan 46 RS

Ruang perawatan bagi penderita HIV/AIDS (ODHA) di Rumah Sakit Dr. Soetomo , Surabaya (Foto: surabayanews.co.id)

U

ntuk mempercepat dan mempermudah pelayanan pasien HIV/AIDS, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim menyiagakan 46 rumah sakit yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono, mengatakan, se­ bagai provinsi yang berpenduduk 38 juta jiwa, Jatim merupakan wilayah dengan epidemi terkonsentrasi penyakit HIV/AIDS. Jumlah kasus HIV positif di Jatim berdasarkan estimasi tahun 2012 adalah 57.321. Jika dihitung dalam persen sebegai perhitungan perkiraan prevalensi HIV pada populasi umum adalah 0,148% (kondisi epidemi meluas bila prevalensi sebesar lebih dari 1%). Dari jumlah tersebut, sampai dengan September 2015 sudah 31.131 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) ditemu­ kan. Pada sub populasi tertentu, yaitu pada populasi kunci, berdasar estimasi, prevalensi rata-rata di atas 5% dan menurut STBP (Survei Terpadu Biologis dan Perilaku) pada 2015, di beberapa kota menunjukkan angka preva­

18

EDISI 60

DESEMBER 2015

lensi HIV pada sub populasi kunci di atas 5%. “Dengan kondisi seperti itu sangat diperlukan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh ODHA,” tuturnya. Harsono mengatakan, Jumlah 46 RS tentu tidak akan mencukupi kebutuhan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP). Pasien sebaiknya dihubungkan dengan layanan PDP, sehingga jika dibagi rata, masingmasing RS akan melayani 677 orang. ‘’Ini angka asumsi, meskipun kenyataannya, ada ru­ mah sakit yang melayani ODHA jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit. Jarak dari rumah ke layanan, terka­ dang menjadi kendala bagi ODHA,’’ katanya. Kebutuhan layanan PDP di Puskesmas, sebagai bagian dari jejaring layanan komprehensif berkesinambungan (LKB), menjadi sangat diperlukan. Pedoman Pengoba­ tan Antiretroviral, daerah dengan tingkat epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, pengobatan antiretroviral dapat dimulai di puskesmas yang memiliki kemampuan pengobatan antiretroviral.

PARAHITA Jumlah AIDS  . Data Dinkes Jatim menyebutkan, estimasi penduduk Jatim yang menderita HIV/AIDS sebanyak 57.321 orang. Kota Surabaya menjadi daerah di Jatim yang jumlah penderitanya paling banyak, yaitu 7.045 orang, disusul Kabupaten Malang 2.693 orang, Jember 2.489 orang. Total ODHA yang meninggal dunia sampai September 2015 mencapai 3.323 orang. Sedangkan dari bulan Januari hingga September 2015 sebanyak 69 orang meninggal dunia di Jatim akibat HIV/ AIDS. Bayi yang lahir dengan HIV pada tahun 2015 se­ banyak 78  bayi, 20 di antaranya meninggal dunia. “Terus meningkatnya kasus HIV/AIDS sangat mempri­ hatinkan dan menjadi kecemasan masyarakat. Tapi se­ makin banyak jumlah ODHA yang terdata dan mendapat pengobatan semakin bagus. Daripada jumlahnya sedikit namun sebenarnya yang belum terdata dan mendapat pengobatan masih banya,” tutur dr Harsono. Kepala Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI), Prof Dr Bo­ erhan Hidayat dr SpA(K), menambahkan, yang menjadi perhatian pemerintah bukan hanya menemukan dan mendata ODHA, tapi juga mengajak mereka berobat dan memberikan dukungan moral. Karena kebanyakan penderita ODHA dikucilkan atau mengucilkan diri dari masyarakat, sehingga  mereka menutup diri. Apalagi bagi mereka yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) aktivitas mereka tidak terpantau dan dapat menularkan penyakit tersebut kepada lebih banyak orang.   “Ini yang menjadi keprihatinan, kami memiliki kemampuan untuk mengobati  mereka, namun memiliki keterbatasan dalam menjangkau dan menemu­ kan mereka,” ungkap Burhan. Salah satu yang sangat dibutuhkan penderita pen­ yakit ini adalah pusat layanan kesehatan yang memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak mem­ bedakan atau mengucilkan mereka dalam  pelayanan yang didapatkan.   RSKI salah satunya menjadi jujukan pasien ODHA untuk berobat dan ahlinya menangani pasien karena merupakan rumah sakit khusus bagi penyakit infeksi. Penanganan terhadap  pasien bukan sekadar pengoba­ tan, tapi juga pencegahan dan  edukasi. Karena pengo­ batan pada  ODHA harus menyeluruh, bukan hanya fisik, tetapi juga mental.   “Masih sedikit sekali rumah sakit yang memenuhi hak mereka sebagai pasien dan  tidak menyendirikan mereka karena dianggap penderita penyakit menular. Harusnya pelayanan  pasien HIV/AIDS harus lebih di­ manusiakan sehingga tidak berpengaruh buruk pada mental  mereka,” papar Boerhan.   Surabaya Menurun Meski jumlah kasus HIV di Surabaya turun tidak mem­

Dengan kondisi seperti itu sangat diperlukan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh ODHA buat kinerja tenaga kesehatan di kota ini turun. Data yang dihimpun di lapangan jumlah HIV Surabaya tahun 2014 mencapai 900 kasus, sedangkan tahun 2015 hanya 700 kasus. Koordinator Unit Perawatan Intermediet dan Penyak­ it Infeksi (UPIPI) RSU dr Soetomo Surabaya,  Erwin Astha Triyono mengaku, sejak Januari sampai Oktober 2015, sedikitnya 700 warga Surabaya teridentifikasi terjangkit HIV. Dan sampai saat ini Surabaya masih menjadi peny­ umbang HIV yang tertinggi di Jatim. Fenomena ini seperti gunung es dan harus segera di­ bongkar semua dan yang penting lagi jangan sampai ada kasus berikutnya. ‘’ HIV saat ini juga mulai menjangkit usia produktif 20-40 tahun dengan jumlah mencapai 50 persen dari total kasus,’’ katanya. Banyaknya kasus ini, Erwin mengaku telah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial, Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Surabaya untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait HIV. “Agar tidak terjadi diskriminasi, moment hari AIDS harus jadi ajang sosialisasi dengan baik agar masyarakat lebih paham. Akan menjadi lebih baik jika Odha diketahui selagi dini,” tambahnya. Lerbih lanjut dikatakannya, HIV/AIDS itu bisa dicegah dan diobati, walaupun tidak 100 persen penyakit sem­ buh dan 100 persenbisa kembali seperti orang normal. Tapi HIV/AIDS bisa diobati dan mengembalikan kuali­ tas hidup ODHA seperti orang normal. Dimana sese­ orang yang merasa berpotensi terkena HIV/AIDS segera melakukan konseling dan pemeriksaan untuk memas­ tikan kondisinya. Jika rutin dan teratur menjalani pemeriksaan serta mengkonsumsi obat, anti retro viral (ARV) lama kelamaan virus didalam tubuh mereka akan mati dan mengemba­ likan kekebalan mereka seperti orang normal. Ini salah satu bukti bahwa HIV bisa diobati. “Sebenarnya penyakit ini tidak jauh berbeda dengan penyakit diabetes melitus, dimana penderitanya harus mengkonsumsi obat seumur hidup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” terang Erwin. (hjr) EDISI 60 DESEMBER 2015

19

POTENS i Jawa Timur

Kali Pertama,

L

Jembatan Timbang – Uji KIR Diintegrasikan

ayanan jembatan timbang dan uji kir untuk kendaraan kini semakin mudah. Ini menyusul adanya terobosan yang dilakukan Pemprov Jatim, melalui Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim. Dishub mengintegrasikan layanan jembatan timbang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbang dan layanan uji kir di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) secara online. Integrasi jembatan timbang dengan penguji kendaraan bermotor ini merupakan satu-satu­ nya dan pertama kali di Indonesia. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahy­ udi, di Surabaya mengatakan sistem online yang diba­ ngun diantaranya untuk mengefektifkan pemantauan kendaraan angkutan barang. “Selama ini truk angkutan banyak berubah desain untuk kepentingan agar dapat mengangkut lebih banyak barang, dan tidak sesuai de­

ngan desain yang tercatat di buku uji,” ujarnya, Kamis (17/12). Menurut dia, saat kendaraan mencatatkan identas­ nya dalam buku uji di pusat pengujian kendaraan ber­ motor, akan dilengkapi dengan foto dan gambar ken­ daraan, identitas itu akan terekam dan dapat diakses melalui jembatan timbang. “Jika truk bernopol terten­ tu tidak sesuai dengan gambar yang tertera di buku uji, maka saat melalui jembatan timbang akan ditindak,” jelasnya. Selain fungsi tersebut, integrasi layanan secara online itu juga untuk mengantisipasi modus sopir truk yang memilih meminta buku uji baru, saat buku ujinya diti­ lang di jembatan timbang. “Harusnya mereka mengikuti sidang di pengadilan, tapi mereka memilih meminta buku uji baru karena lebih murah,” katanya. Akibatnya, kata Wahid, terdapat ratusan buku uji kendaraan bermotor di pengadilan yang tidak diambil, karena sopir memilih meminta buku uji baru. Jika antara

Kegiatan ujir KIR kendaraan bermototr dan Jembatan Timbang (foto : Dok Dishub LLAJ)

20

EDISI 60 DESEMBER 2015

PARAHITA

Salah satu tujuan dari dibangunnya sistem ini untuk mencegah duplikasi buku uji. Salah satunya karena buku uji baru yang disita karena pelanggaran menumpuk di pengadilan karena sengaja tidak diambil oleh pemilik yang melanggar jembatan timbang dan pusat pengujian kendaraan ber­ motor terhubung secara online maka akan dapat ter­ pantau kendaraan yang meminta buku uji, apakah itu modus menghindari sanksi tilang atau tidak. “Dalam sistem akan dapat dilihat, saat petugas memasukkan nomor polisi kendaraan, akan keluar sta­ tus buku uji kendaraan tersebut. Ditilang, atau memang harus ganti baru,” jelasnya. Menurutnya, sistem tersebut dinlai cukup bagus dan akan berlaku efektif jika dilakukan di semua jembatan timbang dan pusat pengujian kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, karena akan meminimalisasi modus pelanggaran kendaraan angkutan. “Kami akan usulkan kepada menteri perhubungan agar sistem ini diman­ faatkan, karena cukup efektif,” tuturnya. Sebagai tahap awal dan sebagai pilot project, inte­ grasi secara online tersebut terhubung antara pusat data jembatan timbang di kantor Dishub Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, dengan dua UPT PKB Tandes, dan UPT PKB Wiyung Kota Surabaya, UPT PKB Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, dan UPT PKB Kabupaten Banyuwangi. Penandatanganan kesepahaman  antara Dishub Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, dengan empat daerah tersebut sudah dilakukan akhir pekan lalu di Surabaya. Kepala Bidang Pengendalian daan Operasional (Kabid Dalops) Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, Isa Ansori, menambahkan, perjanjian kerjasama sistem interopera­ bilitas data UPPKB dengan UPT PKB merupakan tindak

lanjut dari nota kesepahaman bersama antara Pemprov Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota yang sudah ditandatangani oleh gubernur Jawa Timur dan bupati/walikota se- Jawa Timur. Dia menjelaskan, sistem interoperabilitas data UPPKB dan UPT PKB adalah pertukaran data dan informasi yang terkait dengan data kendaraan angkutan barang. “Salah satu tujuan dari dibangunnya sistem ini untuk mence­ gah duplikasi buku uji. Salah satunya karena buku uji baru yang disita karena pelanggaran menumpuk di pe­ ngadilan karena sengaja tidak diambil oleh pemilik yang melanggar,” katanya. Isa menuturkan adanya kerjasama itu untuk me­ ningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum operasional kendaraan angku­ tan barang secara terpadu, sehingga mewujudkan koor­ dinasi yang cepat, tepat dan terpadu dalam pengawasan kendaraan wajib uji di Jawa Timur. “Jika tahun ini masih lima UPT dan UPPKB yang sudah terhubung, tahun de­ pan akan ada 14 daerah lagi yang terhubung secara on­ line,” ujarnya. Untuk peralatannya, kata Isa, semua perangkat teknis hardware berupa komputer PC dan server sudah didistri­ busikan di lima daerah tersebut, lengkap dengan koneksi internetnya. Bukan hanya itu, tim teknis dari Universitas Brawijaya juga akan melakukan pendampi­ngan di lima UPT PKB dan UPPKB guna memberikan edukasi untuk operasional sistem di tahap awal. Dia menuturkan, di Jawa Timur, terdapat 19 Jem­ batan Timbang (JT) yang tersebar di 38 wilayah ka­ bupaten dan kota. Ke-19 jembatan timbang itu terbagi di beberapa koridor. Untuk koridor Sura­ baya-Jombang-Kertosono, ada Jembatan Tim­ bang (JT) Trowulan, JT Mojoagung, JT Trosobo. Di koridor Kertoson ada JT Pojok, koridor KertosonoCaruban-Madiun di JT Guyangan, Koridor Malang-BlitarTulungagung ada JT Talun, dan koridor Caruban-NgawiSolo ada JT Widodaren. Selanjutnya, di koridor Surabaya-Gempol-Malang ter­ sedia area istirahat di JT Singosari, koridor Gempol-Pa­ suruan-Pasuruan ada JT Rejoso, dan JT Sedarum, serta koridor Probolinggo-Lumajang-Jember ada JT Klakah. Untuk Koridor Jember-Banyuwangi ada JT Rambigun­ dam, dan JT Kalibarumanis, koridor Probolinggo-Situbon­ do-Ketapang-Bali ada JT Besuki dan JT Watudodol. Lalu, koridor Surabaya-Gresik-Lamongan ada JT La­ mongan, koridor Lamongan-Bojonegoro ada JT Baureno, koridor Lamongan-Tuban ada JT Widang, serta koridor Surabaya-Bangkalan-Sampang di JT Jrengik. “Mudahmudahan semua koridor di jembatan timbang di Jatim sudah terkoneksi secara online dengan UPT penujian kendaraan bermotor di Jatim,” harapnya. (ris) EDISI 60 DESEMBER 2015

21

POTENS i Jawa Timur

Nadiya,

Kentang Dataran Rendah Berprospek Tinggi

S

elama ini komoditi hortikultura kentang ha­ nya bisa diproduksi di dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permu­ kaan air laut (mdpl). Namun, kini riset terbaru yang dilakukan Badan penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim dan Universitas Brawijaya menemukan varietas kentang Nadiya. Bahkan, produktivitasnya bisa mencapai 71 ton per hektare. “Penelitian ini dilakukan tahun ini di daerah Poncoku­ sumo Malang. Hasilnya cukup bagus. Jika produktivitas kentang secara konvensional hanya mampu mencapai 16 ton per hektare, dengan va­ rietas Nadiya bisa mencapai 65-71 ton per hektare dengan skala percobaan,” kata Peneliti Universitas Brawijaya Malang, Prof Dr Ir Tatik Wardiyati MS saat ditemui, Jumat (18/12). Selain varietas Nadiya, ada pula varietas DTO 28. Untuk produktivitasnya, kata dia, mam­ pu menghasilkan umbi sebanyak 26,6 ton per hektare skala luas. “Yang menarik adalah kentang ini tidak ditanam di dataran tinggi tapi bisa dilakukan di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 700 mdpl. Kami ujicoba di Kecamatan Poncokusumo Malang dan Kecamatan Bumiaji Kota Batu mulai penanaman Juni sampai Oktober,” ujarnya. Ia menuturkan, untuk bisa menghasilkan kentang de­ ngan produktivitas tinggi memerlukan perlakukan yang berbeda. “Kentang ini tidak tahan genangan air tapi suka dengan tanah yang basah atau becek. Jadi, penanaman harus dilakukan di musim kemarau dan ditambah pera­ watan khusus,” jelasnya. Pola tanamnya pun sedikit berbeda dengan cara kon­ vensional. Jika biasanya kentang ditaman dengan sis­ tem single row, kentang nadiya dilakukan dengan cara doubel row dengan jarak tanam 70x30 cm. “Kalau di da­ taran tinggi suhu tanam sudah relatif stabil dan dingin,

22

EDISI 60

DESEMBER 2015

maka jika di dataran lebih rendah, kami menggunakan double row agar suhu tanah lebih dingin. Ditambahkan juga mulsa jerami di atas tanah agar kelembaban tanah juga terjaga,” jelasnya. Proses penyiraman juga dilakukan dengan cara springkle irrigation. Dilanjutkan dengan proses pemupukan menggunakan pupuk kandang. “Kalau pupuk di dataran tinggi pakai kotoran ayam. Setelah kami teliti untuk da­ taran rendah juga bisa menggunakan kotoran sapi dan kualitasnya pun sama,” ungkapnya. Untuk pemberian pupuk kotoran sapi, takarannya sekira 20 ton per hektare dilakukan dua minggu sebelum awal tanam. Ditambahkan pula pupuk NPK sebanyak 800 kg per hektare yang diberikan sebanyak dua kali yaitu saat tanam bibit dan saat umur 30 hari sejak awal tanam sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman kentang. Kepala Bidang SDA dan Te­ knologi Balitbang Jatim, Asri Harijati, menuturkan, perlunya riset terkait komoditi kentang ini dilakukan sebagai solusi atas pe­ ningkatan jumlah konsumsi kentang masyarakat Indonesia. “Ini menjadi te­ robosan baru. Kalau dulu kentang hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi, sekarang di daratan medium atau rendah pun bisa,” jelasnya. Diharapkannya, riset di Bumiaji dan Poncokusumo juga bisa menjadi percontohan bagi para petani untuk bisa menanam komoditi kentang di dataran rendah seki­ tar 700 mdpl. “Dalam riset ini semuanya lengkap dan te­ lah diujicobakan. Mulai varietas, dosis pupuk, jenis pu­ puk, jarak tanam, hingga penggunaan mulsa yang cocok, sehingga bisa dikembangkan lebih luas lagi,” ujarnya. Hasil riset tersebut, kata dia, juga akan dilaporkan pada Gubernur Jatim, Soekarwo. Ia berharap temuan dari hasil penelitian yang cukup bagus tersebut bisa di­ panen kentang Nadiya (Foto: istimewa)

AGRO jadikan bahan kebijakan gubernur dan bisa diterapkan di Jawa Timur. “Jika ini bisa diterapkan, maka Jatim bisa meningkatkan produksi kentang untuk memenuhi kebu­ tuhan konsumsi masyarakat,” ujarnya. Seperti diketahui, selama ini Jatim masih belum bisa memenuhi kebutuhan kentang sendiri. Proses impor kentang hingga kini juga terus berlangsung. Kepala Di­ nas Pertanian Jatim Wibowo Ekoputro mengatakan, impor memang terus berlangsung, namun hanya untuk kentang konsumsi (olahan) dan bibit saja. Dia mengakui, hingga kini pihaknya masih kesulitan mencukupi kebutuhan konsumsi kentang bagi warga Ja­ tim. Hal ini karena kentang hanya masih bisa diproduksi di dataran tinggi dan itu masih terbatas di Jatim, se­ hingga masih disiasati dengan mengimpor. Kentang kon­ sumsi yang biasa diimpor Jatim adalah hasil olahan yang biasa dijual untuk ru­ mah makan cepat saji dan itu jumlah kebutuhannya cukup besar.

“Kentang lokal dan kentang impor kualitasnya beda. Yang dibutuhkan rumah makan capat saji itu kentang impor yang rasanya gurih dan lebih empuk, seperti kentang varietas atlantik,” katanya. Saat ini jumlah lahan pertanian kentang di Jatim seki­ tar 7.000 hektar. Dari tiap hektarnya, produksi kentang mampu menghasilkan sekitar 15 ton per hektar dan total hasil produksi mencapai sekitar 105.000 ton. Dari hasil yang dicapai Jatim itu masih belum mencukupi ke­ butuhan konsumsi kentang Jatim. (afr)

EDISI 60 DESEMBER 2015

23

POTENS i Jawa Timur

Salah bentuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Medokan Ayu, Surabaya (Foto:henry)

Disahkan,

Dua Perda Kesehatan

M

enjelang akhir tahun 2015 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengesahkan dua Rancangan Pera­ turan Daerah (Rapeda) tentang Kesehatan yakni Perda tentang Sistem Kesehatan dan Perda Upaya Kesehatan, menjadi Peraturan Daerah (perda). Ketua Badan Peraturan Daerah (Beperda) DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan, dua Perda itu satu inisiatif de­ wan yaitu Raperda sistem kesehatan dan yang kedua usu­ lan eksekutif yaitu Raperda Upaya Kesehatan. “Kedua Perda ini akan memberikan legal standing terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat jatim. Dengan begitu upaya dan mutu pelayanan di Jatim ada payung hukumnya. Sekaligus dalam rangka menghadapi MEA, termasuk penangan kesehatan di beberapa ru­ mah sakit, puskesmas maupun tempat-tempat rujukan,” ujarnya. Achmad Heri membantah jika perumusan dan Perda tentang kesehatan ini dilakukan secara terburu-buru. Ia mengatakan bahwa pengkajian dua Perda ini sudah di­ laksanakan sejak masa sidang kedua atau sekitar bulan

24

EDISI 60

DESEMBER 2015

Maret silam. “Selain itu, teman-teman juga mempelajarai tentang sistem kesehatan saat mereka melakukan Reses kemarin, jadi ini sudah cukup lama sebenarnya,” ujarnya. Dua Perda tentang  kesehatan ini perlu segera di sa­ hkan mengingat MEA yang akan segera terlaksana. De­ ngan Perda ini maka pekerja medis asal Jatim akan ter­ lindungi, sitem kesehatan di Jatim juga akan lebih baik dari negara Asean lainnya. “Prestasi kesehatan kita yang sudah berstandar internasional, saying kalau tidak kita lindungi,” tambahnya. Hal-hal yang akan dicantumkan dalam dua perda ini meliputi pengobatan medik, pelayanan medik, sistem medik, upaya kesehatan, ketersediaan farmasi. Pihaknya mengklaim bahwa Baleg DPRD Jatim telah melaksanakan target Prolegda lebih tinggi daripada DPR RI. Dari 27 Prolegda yang dicanangkan pada awal 2015 sudah selesai 12. Jumlah ini adalah 48 persen dari jumlah total.  “Nanti akan kita umumkan apa saja yang sudah kita selesaikan,” ujar Heri. Ketau Komisi E, Agung  Mulyono mengatakan Perda

SUARA INDRAPURA

Kedua Perda ini akan memberikan legal standing terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat jatim. Dengan begitu upaya dan mutu pelayanan di Jatim ada payung hukumnya. Sekaligus dalam rangka menghadapi MEA, termasuk penanganan kesehatan di beberapa rumah sakit, puskesmas maupun tempattempat rujukan ini nanti akan mengatur tentang sistem rujukan dari PPK satu, PPK dua, dan PPK tiga.  Selain itu, menurut Agung Perda ini juga akan mengatur sistem kesehatan  yang semua diatur oleh provinsi termasuk sistem operasional prosedur (SOP), sistem perijinan, sistem kewenangan, sistem kompe­ tensi, pelayanan, dsb.  Pria yang juga dokter  ini menjelaskan, saat ini pihaknya sedang dalam masa penelitian atau masa percobaan dengan menggunakan tiga kabupaten, yakni Kabupaten Madiun, Mo­ jokerto, dan Madiri.  Selama enam bulan, ka­ bupaten ini diuji coba tentang sistem keseha­ tan seperti diatur dalam Perda. Untuk mengantisipasi MEA, dalam Perda tersebut juga akan dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja medis dari luar negeri. Terdapat dua syarat yakni syarat administratis dan syarat medis. “Mereka harus kita saring dari awal, ada penyakit ba­

waan dari negara mereka atau tidak. Setiap tenaga medis harus memiliki surat rekomendasi dari Gubernur Ja­ tim,” kata Agung Mulyono, dari fraksi Demokrat Tenaga medis  yang in­ gin mentranfer keilmuan mereka, akan diberi teng­ gat waktu selama 6 bulan untuk  melakukan pro­ gram keilmuannya atau yang biasa disebut ma­ gang dengan tenggat Ketua Badan Peraturan Daerah (Beperda) waktu dua kali penga­ DPRD Jatim, Ahmad Heri (Foto: istimewa) juan. “Yang pasti syarat utama tenaga medis luar adalah menguasai bahasa lokal, MEA memang tidak dapat kita cegah, tetapi dapat kita atur sistemnya,” tegasnya. Hal senada diungkapkan anggota Komisi E, Agus Dono Wibawanto. Ia mengatakan, saat ini DPRD maupun Pem­ prov tengah menyiapkan sejumlah piranti dan antisi­ pasi dari gempuran tenaga asing dalam MEA ini. Selain pembatasan izin, juga didirikannya banyak SMK untuk menyiapkan tenaga ahli yang siap diserap pasar. Meng­ ingat dalam MEA nanti persaingan yang terjadi sangat ketat. Sedang jumlah perusahaan terbatas akibat imbas perekonomian dunia yang belum stabil. “Yang pasti kita sudah menyiapkan sejumlah piranti yang dilindungi oleh Perda. Mereka yang bekerja di Jatim minimal harus menguasai bahasa Indonesia dan tradisi masyarakatnya. Dan yang tak kalah penting, mereka ha­ rus bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar,” te­ gasnya. (pca)

yanan kesehatan legal standing terhadap pela Perda ini akan memberikan mas maupun kes pus it, sak ah erapa rum untuk masyarakat jatim di beb ry). hen tempat-tempat rujukan (Foto:

EDISI 60 DESEMBER 2015

25

POTENS i Jawa Timur

Foto: rijal

Kabupaten Malang

Tanam 14 Juta Pohon

K

omitmen Pemerintah Kabupaten Malang un­ tuk menjadikan wilayahnya sebagai kawasan hijau yang memiliki hutan yang terjaga terus meningkat. Dalam Program Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian trees/ OBIT), pada musim tanam mulai 1 Pebruari 2014 sampai 31 Januari 2015. Pemkab Malang telah menanaman pohon berkayu sebanyak 14.752.000 batang atau  tercapai 105,4% dari target 14.000.000 batang tanaman berkayu. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Djaka Ritamtama mengatakan, sesuai data Sekretariat Pokja Penanaman Satu Milyar Pohon Kabupaten Malang, re­ alisasi penanaman pohon tertinggi berasal dari swa­ daya masyarakat pada lahan miliknya yang mencapai 11.145.632 batang disusul penanaman di wilayah Perum Perhutani 1.987.000 batang dan pada wilayah binaan Dinas Pertanian dan Perkebunan 718.000 batang, se­

26 26

EDISI EDISI 57 60 SEPTEMBER DESEMBER 2015 2015

dangkan kegiatan yang ditangani oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang termasuk CSR Perusahaan 670.300 batang. Dikatakannya, meski penganggaran penanaman po­ hon berkayu oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Malang banyak menurun dibanding tahun 2013, namun minat masyarakat untuk menanam pohon berkayu teru­ tama jenis sengon laut mengalami peningkatan. Hal ini karena didorong akibat jatuhnya harga tebu yang akhir­ nya sebagian lahannya ditanami sengon laut. Pada musim tanam 2015, Kabupaten Malang men­ targetkan penanaman 15.000.000 batang. Di antara­ nya dicapai dengan mendayagunakan kemampuan dan dukungan berbagai instansi/lembaga. Suksesnya ge­ rakan penanaman pohon ini setelah mempertimbang­ kan kecenderungan menurunnya kualitas lahan dan mutu udara di Kabupaten Malang seperti meningkat­

HIJAU Suksesnya gerakan penanaman pohon ini setelah mempertimbangkan kecenderungan menurunnya kualitas lahan dan mutu udara di Kabupaten Malang seperti meningkatnya suhu udara

karena tidak ada akar pohon yang kuat. “Akar dari tana­ man yang dipanen tahunan seperti ubi-ubian, tidak mampu menahan debit air. Jadi, bisa saja menimbulkan tanah longsor dan banjir bandang,” kata dia. Data luas hutan di Kabupaten Malang saat ini men­ capai  127.089 hektare. Rinciannya terdiri dari hutan produksi 44.180 hektare, hutan lindung 46.207 hektare, hutan konservasi 28.811 hektare  dan taman hutan raya 7.891 hektare. Antisipasi untuk mencegah meluasnya lahan hutan kritis diantaranya melakukan konservasi dan juga reboisasi. Selain itu juga memberikan sosial­ isasi kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan. Tujuannya agar tidak menebang secara sembarangan dan tak melakukan pembakaran hutan. Pemkab akan meminta dukungan berbagai pihak dalam gerakan menanam terutama dalam penyediaan bibit dan tanaman berkayu lainnya. Pihak yang bersedia membantu bibit di antaranya: BPDAS Brantas,  Perum Perhutani,  PT. Pertamina,  PT. Cheel Jedang  Indonesia,  PT. Greenfield Ngajum,  PG. Kebon Agung dan  bebera­ pa lembaga lain yang bersedia membantu. (jal)        

nya suhu udara. Lahan Kritis            Data BPDAS Brantas tahun 2013, lahan kritis di Ka­ bupaten Malang meningkat cukup signifikan yaitu men­ capai ± 87.000 Ha. Sementara luas lahan hutan kritis pada musim kemarau kemarin ini semakin mengkha­ watirkan. Berdasarkan data Dinas kehutanan (Dishut) Kabupaten Malang, luas hutan kritis mencapai 74 ribu hektare. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada pemulihan maka bencana alam mengancam sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Lahan hutan yang kritis berada di daerah pe­ gunungan. Penyebab meluasnya lahan hutan kritis karena musim kemarau berkepenjangan. Akibatnya, pepohonan mati dan juga hutan mudah terbakar. Hutan kritis terjadi di area  milik Perhutani dan juga hutan produksi milik masyarakat maupun hutan adat desa. Dae­ rah sebarannya di wilayah Kecamatan Pagak, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Donomu­ lyo, Bantur, Kalipare, Dampit, Ampelgading dan Wonosari. Menurutnya, banyak hutan beralih fungsi menjadi lahan produktif yang dipanen tiap ta­ hun. Hal tersebut berdampak buruk terhadap kondisi hutan di wilayah Kabupaten Malang. Bila kondisi tersebut dibiarkan kata dia, akan tejadi bencana alam seperti banjir bandang dan Kegiatan menanam pohon di malang dan upacara aksi tanam tanah longsor saat musim hujan. Sebab tanah di Gondang legi, malang (Foto: rijal) tidak mampu menahan serta meresapkan  air EDISI EDISI57 60 SEPTEMBER DESEMBER 2015

27

CERUTU

Produksi Jember

General Manager PT BIN Ir Imam Wahid Wahyudi menunjukkan varian produk cerutu. (Foto;sti)

N

ama Jember melambung bersama pesona wisata pantainya yang eksotis, Tanjung Pa­ puma. Juga even Jember Fashion Carnival (JFC) yang digelar setiap tahun dan sudah dikenal di seantero negeri hingga mancanegara. Namun Jember juga menyimpan potensi sum­ ber alam yang membuat daerah ini sejak lama mele­ genda sebagai Kota Tembakau. Bahkan salah satu dae­ rah produsen dan penghasil tembakau terbesar dan berkualitas. Tidak hanya di pasar nasional, namun telah lama dikenal di beberapa negara Eropa. Jember saat ini sebagai penghasil cerutu terbaik kedua setelah Kuba. Ini yang membuat Jember men­ jadikan tembakau sebagai lambang. Cerutu yang dibuat di Jember pun sekarang sudah banyak diekspor ke mancanegara. Dalam perkembangannya, kebun-kebun tembakau ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat pembudidayaan, namun juga sebagai objek pendidikan dan wisata. Salah

28

EDISI 58

OKTOBER 2015

satunya perusahaan PT Boss Image Nusantara (BIN). Ini merupakan perusahaan dengan kekuatan lokal yang memproduksi cerutu. Jenis tembakaunya Voor Oogst dan Na Oogst. BIN memulai usahanya empat tahun lalu, meman­ faatkan potensi Jember sebagai penghasil tembakau. “Selama ini Jember hanya mengekspor daun tem­ bakau. Kami mencoba meningkatkan nilai tambah­ nya dengan menjual cerutu,” ujar General Manager PT BIN, Ir. Imam Wahid Wahyudi seraya menunjuk 29 merk. Yang paling terkenal Premium Cigarre atau cerutu besar. Produk cerutu terdiri dari dua kemasan Kotak Kayu (Wooden Box) dan kemasan kotak kertas (paper Box). “Yang top grade harganya Rp 400 ribu per pak, ada yang Rp 790 ribu per pak berisi 10-16, 4, 5. Untuk hotel yang premium. Imam menjelaskan, menghisap cerutu berbeda de­ ngan merokok. Cukup dihisap dan dirasakan di mulut kemudian asap dikeluarkan. Jika sigaret diberi racikan saus dan cengkeh, cerutu murni hanya tembakau. Cerutu lebih mengandalkan perpaduan jenis tem­ bakau. Beda perpaduan, beda rasa. Dari sudut keseha­ tan cerutu lebih aman. PT BIN terus mencoba meningkatkan nilai tembakau Jember agar lebih tinggi baik secara kualitas, brand maupun addict valuenya. Ironis jika disebut kota tem­ bakau tapi tidak ada produk akhirnya. Produk cerutunya mulai merambah beberapa negara, antara lain ke Turki, berbentuk cerutu kecil. “Saat ini masih nego dengan beberapa negara. Pemasaran di Indonesia masih domi­ nan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bahkan Jem­ ber belum,” katanya seraya menyebut negara yang se­ dang dalam penjajakan seperti Polandia, Turki, Jepang, dan Moldova. Mahasiswa Boss Image Nusantara dirintis tahun 2011 dengan

RAGAM DAERAH foto;sti

Selama ini Jember hanya mengekspor daun tembakau. Kami mencoba meningkatkan nilai tambahnya dengan menjual cerutu direktur utama Kahar Muzakir yang merupakan pakar tembakau. Tantangan awalnya ada di unit produksi, harus menciptakan produk yang lebih bagus dari yang sudah ada. Apalagi saat ini cerutu sudah didominasi Eropa, setidaknya cerutu Jember harus bisa menyamai kualitasnya. Tantangan lainnya yakni dari taste atau rasa dan komposisi tembakau yang harus bisa diterima oleh masyarakat. Imam menjamin tembakau yang dijadikan bahan baku cerutu semua asli Jember. Hanya varietasnya saja yang berbeda. Sebagai contoh Varietas Connectucut, Deli, Sumatra. Meski dukungan promosi dari Pemkab Jember belum ada, pihaknya membangun hubungan

baik dengan pariwisata. “Kami sering dikunjungi ma­ hasiwa dan wisatawan asing, terakhir dari Philipine,” katanya. “Jika ada wisman yang datang ke kantor pariwisata, nama BIN pasti disebut. Tentu disandingkan dengan objek wisata lain di Jember seperti Pantai Papuma dan pusat penelitian kopi dan kakao,” ujarnya. (sti)

EDISI 58 OKTOBER 2015

29

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo sebagai provinsi terbaik kedua dalam keterbukaan informasi publik.Foto;tim PPID jatim

POTENS i Jawa Timur

Jatim Provinsi Terbaik Kedua

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Gubernur Soekarwo berfoto bersama Kadis Kominfo Jatim, Eddy Santoso, dan tim PPID Provinsi Jawa Timur

30

EDISI 60

DESEMBER 2015

Provinsi Jawa Timur mendapat penghar­ gaan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2015 kategori Provinsi terbaik kedua tingkat nasional. Penghargaan diberikan lang­ sung oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Selasa (15/12). Penghargaan Badan Publik tingkat provinsi terbaik pertama diraih oleh Provinsi DI Aceh, dan terbaik ketiga diraih oleh Provinsi Kali­ mantan Timur. Saat penyerahan penghargaan, Presiden Jokowi, mengatakan Indonesia saat ini berada di era dimana pola komunikasi antara peme­ rintah dan rakyat berubah. Rakyat mengi­ nginkan transparansi, keterbukaan informasi, yang interaktif, dialogis dan pemerintah yang responsif. “Karena itu pemerintah di semua tingkat, pusat dan daerah, institusi, universitas, se­

Kronik kominfo mua badan publik kementerian dan yang lainnya harus segera berubah ke arah pemerintah yang lebih terbuka dan good goverment,” ujar Presiden Jokowi seperti di­ lansir dari humas sekretarian Kabinet. Dikatakan Presiden, hanya dengan good goverment rakyat bisa didorong agar mau terlibat dalam pemba­ ngunan. Hanya dengan mengadopsi pemerintahan yang terbuka maka akan terbangun legitimasi dan keper­ cayaan publik. Caranya, harus ada perubahan karakter, cara pandang dan reformasi pola kerja agar semua bisa tercapai. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Eddy Santoso, mengatakan, dalam hal keter­ bukaan informasi Jatim kini menjadi terbaik di tingkat provinsi setelah DI Aceh. Hal ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan. Dikatakannya, melalui PPID Pemerintah telah beru­ paya meningkatkan pelayanan publik terbaik. Ini guna mewujudkan sebagai lembaga yang kredibel. Pemprov Jatim akan terus mendorong kab/kota untuk lebih men­ goptimalkan peran PPID. Selain itu, kab/kota juga harus menaati UU 14/2008 karena baru 16 saja yang menaati soal keterbukaan informasi publik ini. KIP ini merupakan tuntutan dari masyarakat. Untuk itu pemerintah harus bisa memberikan pelayanan in­ formasi yang transparan, karena itu menjadi kewajiban yang harus dijalankan.

KI Jatim

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengumumkan instansi pemerintah yang telah Penghargaan Keterbukaan Infor­ masi Badan Publik tahun 2015, yaitu:a. Kategori badan publik kementerian: 1. Kementerian Keuangan; 2. Ke­ menterian PUPR; dan 3. Kementerian Perindustrian.b. Kategori badan publik lembaga negara: 1. Arsip Nasional RI; 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Na­ sional (BKKBN); dan 3. Lembaga Antariksa dan Pener­ bangan Nasional (LAPAN)c. Kategori Badan publik non struktural: 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). d. Kategori badan publik BUMN: 1. PT Taspen; 2. PT Bio Farma, dan 3. PT PLN.e. Kategori pemerintahan provinsi: 1. DI Aceh; 2. Jawa Timur; dan 3. Kalimantan Timur.f. Kategori Uni­ versitas: 1. Universitas Brawijaya; 2. Universitas Gadjah Mada; dan 3. Universitas Padjajaran. Sebelumnya, tahun 2013 PPID Pemprov Jatim masuk nominasi 10 besar terbaik hingga meraih peringkat ter­ baik kedua nasional di bawah Kaltim yang meraih terbaik pertama. Tahun 2014, Jatim kembali masuk nominasi 10 besar dan hasil pemeringkatan mengalami  penurunan, yakni meraih peringkat 10. Tahun 2015 ini Jatim masuk nominasi 10 besar dan dinobatkan menjadi terbaik kedua provinsi dengan ke­ terbukaan informasi publik.(sti)

Gelar FIA 2015

Komisi Informasi (KI) menggelar Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) 2015. Ini dilakukan untuk memper­ tanggungjawabkan semua kegiatan yang sudah dilaku­ kan KI kepada publik selama setahun. Ketia KI Jatim, Ketty Tri Setyorini, saat Acara FIA di Di­ nas Kominfo Jatim, Kamis (17/12) mengatakan, kegiatan ini bukan merupakan semata untuk penyerapan angga­ ran, melainkan FIA memang harus dilakukan pada saat akhir tahun. Tahun 2015, kaat Ketty, merupakan tahun konsolidasi internal untuk penataan performa kolektif dan kesinambungan program kerja. Ada serangkaian kegiatan bidan ASE (Advokasi, sosialisasi dan edukasi) diselenggarakan. Selama tahun 2015, KI Jatim telah mengadakan Mou dengan beebrapa perguruan tinggi. Anttara lain, Uni­ versitas Jember, Universitas Airlangga Surabaya, Univer­ sitas Brawijaya, Universitas Merdeka Madiun dan Uni­ versitas Bhayangkara. KI juga telah melakukan kegiatan pe­nguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Termausk melakukan monitoring dan evaluasi yang antara lain melalui pemantauan website intansi, moni­ toring meja layanan informasi dan pemantauan kinerja badan publik. Dikatakannya, selama tahun 2015 telah dilakukan si­ dang ajudikasi sebanyak 208 kali persidangan dengan 173 kali kehadiran pemohon dan 156 kali kehadiran ter­ mohon. Jumlah kasus selama tahun 2015 sebanyak 150 kasus. Dari jumlah itu yang belum diproses sebanyak 68 ka­ sus, sedang dalam diproses 14 kasus, kasus dicabut se­ banyak 12 kasus, dihentikan sebanyak 41 kasus, putusan mediasi 7 kasus , putusan ajudikasi 8 kasus dan 0 kasus yang dilimpahkan. Tren isu sengketa yang masuk ke KI yakni terkait ang­ garan sebanyak 66 kasus, pendidikan dengan 13 kasus, pengadaan barang dan jasa 10 kasus, lingkungan 2 kasus, terkait tanah 10 kasus dan lainnya 68 kasus. (sti) EDISI 60 DESEMBER 2015

31

POTENS i Jawa Timur

Teknologi 4G LTE Nasional

Diresmikan

M

empercepat penyediaan layanan akses broadband (pita lebar) bergerak di ber­ bagai daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan layanan te­ knologi Generasi ke Empat- Long Term Evolution atau 4G LTE Nasional. Peresmian dilakukan Presiden RI, Joko Widodo, didampingi Menkominfo Rudiantara di Monu­ men Nasional, Jakarta (11/12) lalu. Peluncuran ditandai dengan penulisan pesan dari Presiden Jokowi yang ditampilkan di layar LED raksasa berbunyi: “Revolusi digital merevolusi ekonomi Indo­ nesia”. Peluncuran 4G LTE ini secara nasional dilakukan oleh lima operator. Yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata yang mengoperasikan 4G di spektrum 900 MHz dan 1.800 MHz, Hutchison 3 Indonesia (Tri) di spektrum 1.800 MHz dan satu lagi Smartfren Telecom di spektrum 800 MHz dan 2.300 MHz. Pada kesempatan ini Presiden Republik Indonesia juga melakukan Video Conference melalui layanan 4G LTE ke beberapa pihak yang menggunakan layanan ini.

32

EDISI 60 DESEMBER 2015

Presiden RI Joko Widodo meresmikan Teknologi 4G LTE di Monumen Nasional Jakarta (11/12). Foto;kabarklik.com

Antara lain pelaku UMKM di Palembang, blogger di Yo­ gyakarta dan developer muda lokal di Surabaya. Mereka merupakan gambaran masyarakat yang saat ini meman­ faatkan layanan digital untuk membantu me­ningkatkan produktivitasnya dalam kegiatan sehari-hari. Melihat teknologi 4G LTE sebagai gerbang revolusi digital Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Infor­ matika terus mendorong para operator untuk mem­ bangun ekosistem digital yang meliputi layanan apli­ kasi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu ketersediaan perangkat pendukung yang lebih terjang­ kau di tengah-tengah masyarakat juga sangat diperlu­ kan sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati layanan ini. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan beberapa hal penting dalam pembentu­ kan ekosistem digital di Indonesia, yakni percepatan pembangunan broadband di seluruh Indonesia secara merata, pemberdayaan Usaha Kecil Mandiri menjadi pelaku aktif ekonomi digital atau e-commerce, serta

Dengan kehadiran 4G LTE di Indonesia yang telah digelar oleh lima operator terbesar, diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif digital di Indonesia sehingga dapat bersaing di tingkat regional bahkan di tingkat dunia memberikan dukungan penuh terhadap komunitas developer aplikasi lokal, start up muda sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Dengan kehadiran 4G LTE di Indonesia yang telah digelar oleh lima operator terbesar, diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif digital di Indonesia sehingga dapat bersaing di tingkat regional bahkan di tingkat dunia,” ujar Menkominfo Rudiantara melalui siaran pers Humas Kemenkominfo. Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah menga­ takan sebagai operator terbesar di Indonesia, Telkom­ sel mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan layanan pita lebar, guna membangun ekosistem digital di tanah air. Hadirnya layanan Telkomsel 4G LTE den­ gan akses internet yang lebih cepat dan stabil, serta didukung berbagai layanan digital akan memungkinkan terja­dinya pertukaran informasi secara lebih cepat, se­ hingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivi­ tas para penggunanya. “Semoga peran aktif ini akan bermanfaat bagi Indo­ nesia, khususnya dalam mempercepat terbentuknya masyarakat digital Indonesia di masa mendatang,” ujarnya. President Director & CEO Indosat Ooredoo, Alexan­ der Rusli, mengatakan, Indosat Ooredoo sebagai pe­ rusahaan telekomunikasi digital terdepan berkomitmen terus menggelar jaringan 4G LTE agar semakin banyak

TECHNO masyarakat Indonesia dapat mengakses dunia digital. Dengan hal ini tentunya kesempatan dan potensi yang ada di dunia digital dapat lebih dimanfaatkan oleh ban­ yak orang. Usaha ini juga merupakan upaya Pemerintah mewujudkan masyarakat digital Indonesia dan meng­ gerakkan perekonomian dengan lebih intensif. Presiden Direktur & Direktur Utama XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan,XL Axiata senantiasa berperan aktif untuk menjadi bagian terdepan dalam mendukung pemerintah mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia melalui penyediaan layanan In­ ternet cepat di berbagai wilayah di Indonesia. “Dan kami juga berharap dengan kehadiran layanan Internet cepat XL 4G LTE dan berbagai jenis layanan Digital lainnya, akan semakin mempercepat terwujud­ nya pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik dan mandiri bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya. Sementara Presiden Direktur Tri, Randeep Singh Sekhon, juga mengatakan, sebagai penyedia mobile broadband terkemuka, Tri Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung agenda pemerintah untuk menghadirkan akses internet bagi seluruh masyarakat dan digital Indonesia. pihaknya telah berkontribusi dan akan terus memberikan yang terbaik untuk pencapaian agenda ini. “Kami akan secara aktif berpartisipasi dalam me­ ngantarkan revolusi Digital di Indonesia untuk men­ dukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga negara Indonesia,” katanya. Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys, mengatakan, dengan adanya momentum Revolusi Digital ini harus bisa dipahami bahwa Internet 4G, ha­ rus bisa memunculkan potensi baru di dunia ekonomi kreatif, ya­ kni hadirnya usahawan baru yang memanfaatkan internet 4G. Selain itu 4G juga diharapkan akan mem­ permudah dan mempercepat sarana telekomunikasi yang digunakan selama ini, namun yang terpenting bagaimana memanfaatkan 4G ini supaya dapat meningkatkan nilai tam­ bah bagi kehidupan bermasya­ rakat.(sti) EDISI 60 DESEMBER 2015

33

POTENS i

Jawa Timur

Gubernur Apresiasi

G

Peran Perempuan

ubernur Jawa Timur, H Soekarwo memberi­ kan apresiasi khusus terhadap peran pe­ rempuan yang ikut serta membantu mening­ katkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, perempuan mampu menjadi akuntan kel­ uarga, penanggung jawab pekerjaan domestik, menjadi simpul jaringan sosial untuk transfer sosial pada masa kritis dan krisis. Perempuan harus digerakkan menjadi potensi ekonomi. Menurutnya, perempuan memiliki sifat yang prudent atau hati-hati terhadap keluarga. Manajemen keuangan perempuan lebih aman. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebu­ tuhan hidup keluarga. “Semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi,” ujar Soekarwo saat membuka Rapat Kerja Dae­ rah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Provinsi dan Ka­ bupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2015 di Sidoarjo, Rabu. Di Jatim, peran perempuan mampu dikawal dengan baik oleh Tim Penggerak (TP) PKK yang berfokus dalam pembangunan keluarga. PKK mampu bersinergi dengan Pemprov Jatim seperti menurunkan angka kematian anak, angka kematian ibu, dan meningkatkan keseha­ tan ibu. “Ibu-ibu PKK menjadi motor penggerak para pe­rempuan untuk meningkatkan perekonomian kelu­ arga,” katanya. Ditambahkannya, peran perempuan sangat penting dalam kemajuan pem­ bangunan di Jatim. Perempuan mampu memperhatikan kesejahteraan kelu­ arga, sehingga kebijakan pengarustama­ an gender menjadi sebuah prioritas pembangunan. Pada triwulan III tahun 2015 per­ tumbuhan ekonomi Jatim menca­ pai 5,44% lebih tinggi dari nasional 4,74%. Tahun 2014 lalu pertumbu­ han ekonomi Jatim juga lebih tinggi dari nasional yakni 5,86% sementara

34

EDISI 60

DESEMBER 2015

nasional hanya 5,02%. Kontribusi PDRB Jatim terhadap PDB Nasional juga terus meningkat. Pada triwulan III ta­ hun 2015 sebesar Rp 1.260,02 triliun sementara nasio­ nal Rp 8.578,30 triliun. “Pertumbuhan itu hanya dapat diraih karena besarnya peran perempuan keterlibatan­ nya dalam aktivitas ekonomi,” katanya. Sejumlah program yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan peran perempuan di antaranya mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjan­ gan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah daripada lakilaki, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki. Kegiatan lain yakni peningkatan dan perluasan jari­ ngan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi Wanita. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengemban­ gan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelati­ han keterampilan, dan pendampingan untuk mening­ katkan kapasitas usaha ekonomi perempuan. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum pe­ rempuan. Pemprov juga berusaha mendorong dan fasilitasi

Foto : deny

Jagad

PEREMPUAN

upaya penghapusan kesenjangan gender yang me­ ngakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan pe­ rempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki. Di sektor perkoperasian, pemprov juga berusaha meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren. Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Kopwan berbasis fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun. Sejumlah kegiatan Inovasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan di­ antaranya penerbitan Perda Nomor 2 tahun 2014 ten­ tang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan sedang disusun Pergub yang mengatur seluruh sistem penyelenggaraan perlindungan anak dari hulu sampai hilir. Inovasi lain yakni Program Penanggulangan Femi­ nisasi Kemiskinan, pengembangan koperasi perempuan di seluruh desa di Jatim, pemberian penghargaan bagi perusahaan pembina tenaga kerja wanita terbaik, diklat kewirausahaan bagi anggota koperasi, pemberian ke­ terampilan bagi pekerja anak, tersedianya rumah sakit sayang ibu dan bayi dan tersusunnya SOP tanggap daru­ rat bencana. Gubernur Jatim, Soekarwo saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur Tahun 2015 di Sidoarjo (Foto : deny)

Mitra Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Hj Nina Soekarwo me­ ngatakan, kebijakan daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan program priori­ tas TP PKK yang berkelanjutan. Sebab, PKK Jatim merupakan mitra untuk membantu dan mendorong pemerintah dan masyarakat dalam mengakses program-program pembangu­ nan baik di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi mau­ pun sosial budaya. Rakerda tahun ini merupakan langkah awal dalam rangka koordinasi dan menyinkronkan program kegia­ tan, sehingga program kerja yang disusun dapat lang­ sung menyentuh masyarakat. Dikatakannya, program prioritas yang harus dilakukan tahun 2016 adalah kesehatan. Ini terkait derajat keseha­ tan keluarga yakni mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan Balita (AKABA), serta eradikasi polio dan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu caranya dengan merevitalisasi posyandu di kabupaten/ kota. Paling prioritas adalah kesehatan yang juga men­ jadi strategi utama PKK Pusat. Selain kesehatan, program yang akan ditingkatkan PKK, yakni meningkatkan pendapatan keluarga sebagai pengungkit ekonomi perempuan melalui pembinaan koperasi wanita. PKK Jatim juga melakukan peningkatan kewirausahaan bagi kelompok usaha bersama binaan TP PKK kabupaten/kota se-Jatim. Berbagai strategi dilakukan TP PKK Jatim antara lain peningkatan kinerja dan fungsi kesekretariatan; pening­ katan kinerja Pokja I, II, III, IV; peningkatan kapasitas dan kompetensi kader; apresiasi kader; penyiapan kader PKK dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; pendekatan partisipatif, per­ suasif dan personal; memantapkan jaringan komunikasi dari Pusat sampai Dasa Wisma; serta menyinkronkan dengan program prioritas pemerintah dan menjalin je­ jaring dengan program SKPD. (jal) (Foto Deny)  EDISI 60 DESEMBER 2015

35

POTENS i Jawa Timur

Jatim Jadi ContoH

(Foto : herlambang)

Pembinaan Atlet selam

P

ersatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Jawa Timur kini menjadi perpanja­ ngan tangan Pengurus Besar (PB) dalam tolak ukur pembinaan atlet junior. Untuk menda­ patkan atlet potensial, POSSI Jatim rutin memperbanyak even tingkat junior. Salah satu even rutin yang menda­ pat apresiasi PB POSSI yaitu Kejurnas Finswimming 2015 Piala Gubernur Jatim. Menurut Sekjen PB POSSI, Merari Nainggolan, pem­ binaan seperti ini sulit dilakukan cabang olahraga (ca­ bor) lain dengan berbagai faktor. Hanya DKI Jakarta dan Kalimantan Timur yang mampu meniru pembinaan yang dilakukan oleh Jatim. Saat memasuki tahun ketiga, kejurnas Piala Gubernur Jatim diikuti banyak peserta. Tahun ini, jumlah peserta mencapai 500 atlet. “Kita harapkan kejurnas ini jadi pendorong cabor lain agar berlomba-lomba membina atletnya, sehingga diharapkan selam menjadi cabang olahraga yang mempunyai prestise. Yang senior-senior sudah pada jenuh,” katanya usai membuka Kejurnas Fin­ swimming 2015 Piala Gubernur Jatim di Kolam Renang

36

EDISI 60 DESEMBER 2015

KONI Jatim, Sabtu (19/12). Dikatakannya, kejurnas Piala Gubernur Jatim ini bisa dilakukan rutin terselenggara karena Pengprov Jatim mencanangkan selam sebagai cabor andalan. Terbukti pada PON 2012 lalu, Jatim juara umum di cabor ini. Selain itu Merari Nainggolan menilai pembinaan atlet selam di Indonesia sudah membawa hasil. Setidaknya, torehan prestasi itu diukir dalam Kejuaraan Asia selam junior di Taipeh, 3-9 Nopember 2015 lalu. Di even tersebut, kontingen selam Indonesia berha­ sil menempati peringkat tiga dengan meraih 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Posisi Indonesia di bawah juara

SPORTIVITAS umum Vietnam dan runner up Korea. “Ini prestasi mem­ banggakan. Dengan menduduki tiga besar Asia, mem­ buktikan pembinaan selam kita berhasil,” ujarnya. Untuk di Jawa Timur, perkembangan Cabor Selam mulai pesat sejak digelarnya Kejurda Selam di Situbondo 2013 lalu. Kota besar seperti Surabaya, mampu meraih juara umum di Kejurda Selam, ini artinya pembibitan bisa dibilang cukup berhasil. Kejurda nomor laut tersebut memang dijadikan Peng­ prop POSSI Jatim sebagai acuan perkembangan selam di Indonesia, khususnya Jatim. Dengan banyak peselam junior yang tampil di Kejurda Nomor Laut, artinya pro­ ses pembibitan dan pembinaan yang dilakukan daerah cukup berjalan yang nantinya selam Jatim kembali Ber­ jaya dan berprestasi di PON yang akan datang. Olahraga Selam merupakan jenis atau cabang olah­ raga yang istimewa, karena olahraga ini memiliki mua­ tan yang dapat dikembangkan ke arah prestasi, rekreasi maupun profesi. Olahraga selam telah ada di Indonesia sebelum tahun 1962 tetapi kebanyakan dilakukan oleh orang asing yang bekerja di Indonesia. Kemudian pada tahun 1962 TNI-AL mendirikan Instalasi Pusat Penyela­ man dan Sekolah Penyelaman. Dengan berdirinya kedua lembaga tersebut maka makin bertambah banyak orang Indonesia yang berlatih dan belajar selam, terutama di lingkungan TNI-AL. Pada tahun 1970-an tepatnya tahun 1973 olahraga

selam dikembangkan oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Adam Malik, Sudomo, Saleh Basarah dan Urip Santoso serta beberapa orang lainnya. Bersama-sama dengan tokoh tersebut mereka mem­ bentuk club selam pertama di Indonesia yaitu Nusantara Diving Club (NDC) dan kemudian juga terbentuk Sura­ baya Diving Club (SDC). Kedua club selam ini masuk ke dalam wadah Organisasi Persatuan Olahraga Perairan In­ donesia (PEROPI) sebagai cabang selam, Perkemba­ngan Olahraga di Indonesia sangat banyak didukung oleh TNIAL baik personil maupun material serta pembinaan di daerah-daerah. Pada tahun 1973 dengan persetujuan Pimpinan PER­ OPI olahraga selam berdiri sendiri sebagai Induk Orga­ nisasi menjadi POSSI. Pada tanggal 4 Agustus 1977 POS­ SI resmi menjadi Induk Organisasi Selam di Indonesia. Sebagai induk organisasi POSSI menyusun PPDSI sebagai pedoman kegiatan. POSSI menjadi anggota dari Federasi Olahraga Perairan Indonesia (FOPINDO) serta diterima sebagai anggota KONI Pusat dan Federasi Selam Dunia yaitu Confederation Mondiale Des Activities Subaqua­ tiques ( CMAS ) yang bermarkas di Roma-Italia dan ang­ gota dari Federasi Selam Asia ( AUF ). Pada tahun 2000 cabang olahraga selam dipertan­ dingkan dalam event PON XV di Surabaya dan PB POSSI berhasil dengan sukses menyelenggarakan event terbe­ sar di Indonesia tersebut untuk cabang selam.

Menpora : Pemain Profesional Harus Diawali Dari Usia Dini Menpora RI, Imam Nahrawi, mengatakan, untuk membentuk pemain-pemain profesional yang berskala nasional dan internasional, maka semuanya harus dimu­ lai dari kompetisi usia dini. “Ini akan jadi pondasi, sehingga semua cabang olah­ raga seperti selam, sepakbola dan futsal di tanah air le­ bih maju,” tuturnya, usai membuka turnamen futsal Pia­ la Menpora di SD Khodijah Wonokromo, Sabtu (19/12). Menpora juga menjelaskan, kajian itu berupa dige­ larnya kompetisi atau liga di kelompok usia mulai 8 ta­ hun hingga 19 tahun. Kompetisi ini mutlak digelar, dima­ na nantinya ada operator yang bertanggungjawab atas bergulirnya kompetisi. Adapun operator itu bisa saja dari pemerintah, namun untuk saat ini pihaknya masih fokus pada swasta. “Jadi ini tak hanya kompetisi senior atau elit saja, tapi mulai dini,” tegasnya. Pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk mengge­ lar kompetisi sepakbola dan futsal mulai tingkat pemula hingga remaja, yang bisa dilakukan pemerintah atau swasta. Untuk itu, Kemenpora pun sedang “merayu” beberapa perusahaan besar untuk mau jadi operator

kompetisi sepakbola dan futsal di kelompok usia. Terkait hal itu, pihaknya saat ini masih merayu bebera­ pa perusahaan besar yang punya kepedulian tinggi pada olahraga. Swasta yang sedang dirayu itu di antaranya Aqua Danone dan Pertamina. “Ada juga beberapa pe­ rusahaan lain yang kami ajak untuk mau jadi operator. Yang pasti, kami ingin ada kompetisi reguler di tingkat usia dini,” pungkasnya. (her)

Menpora RI, Imam Nahrawi, (Foto: malesbanget.com)

EDISI 60 DESEMBER 2015

37

POTENS i Jawa Timur

Alat Pendingin Tenaga Surya

Tingkatkan Nilai Jual Nelayan

Mahasswa ITS yang mengembangkan alat pendingin ikan, mereka Rizki Mendung Ariefianto, Akhmad Rizal Jiwo dan Muhammad Adam.Foto;Humas ITS

Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengembangkan alat pendingin ikan ber­ basis tenaga surya yang diberi nama Solar Termo Electrical Cold Storage. Alat ini berguna untuk meningkatkan nilai jual ikan nelayan karena selama ini hasil tangkapan­ nya cenderung cepat membusuk. Pengembang Solar Termo Electrical Cold Storage ter­ diri dari tiga mahasiswa diantaranya. Salah satu anggota tim, Rizal menerangkan sebetulnya alat yang mereka kembangkan telah ada sebelumnya. Namun alat yang ada saat ini masih sederhana dan kurang cocok digu­ nakan oleh nelayan tradisional. “Mereka memakai kondensor dan alatnya hanya se­ suai untuk kapal besar. Di sini kita ingin membantu ne­ layan Indonesia yang masih menggunakan perahu bia­ sa,” terangnya di ITS, Senin (14/12). Sementara itu, Mendung Ariefianto menjelaskan alat yang pembuatannya dibantu perlengkapan dari laboratorium dan menghabiskan dana Rp 373.000 ini me­ngunggulkan sifat ramah lingkungan. “Namun ada ma­sukan dari penguji terkait penggunaan gabus yang harus diganti dengan bahan plastik,” tambahnya. Prinsip alat yang mereka ciptakan, lanjutnnya yakni mengubah sinar matahari menjadi sumber listrik yang digunakan untuk mendinginkan ikan. Ide ini muncul saat

38

EDISI 60 DESEMBER 2015

observasi yang lakukan ketika membuat karya sebelum­ nya di pesisir Pasuruan. Ikan tangkapan nelayan yang disimpan ala kadarnya. Ia kemudian mendapat keluhan dari nelayan yang kesulitan menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan. “Mereka mendapat ikan tengah malam dan baru dijual pagi hari,” ungkapnya. Cara tradisional yang dilakukan nelayan selama ini, menurutnya kurang efektif. Nelayan biasanya masih menggunakan balok es untuk menjaga kesegaran ikan. Namun karena suhu di lautan yang cukup panas, balokbalok es tersebut cepat mencair. Ikan yang lama teren­ dam air pun akan turun kualitas dan harganya. Dengan digunakannya alat ini, tim ini optimis dapat membantu nelayan mampu menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan. Tanpa harus menggunakan balok es maupun pengawet lain yang kurang baik untuk dikon­ sumsi.Seperti diketahui, karya tiga mahasiswa ini ber­ hasil dinobatkan sebagai the Best Paper dalam ajang 3rd Indonesian Student Researcher Festival (ISRF) 2015. Bahkan berhasil menyingkirkan lima tim dari perguruan tinggi lain di Indonesia dalam final Jumat lalu (4/12) di Univeritas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Solar Termo Electrical Cold Storage meraih skor tertinggi karena dinilai paling aplikatif dibanding kompetitor lainnya. (luk)

Sampo Berbusa Alami

jadi Juara Inovasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FT UB) Berinovasi Membuat Sampo Suluri. Sampo dengan penguat busa alami ini berhasil memenangkan Natio­ nal Innovative Product Exhibition Contest (NAPEC) yang digelar oleh Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (PSTK FT-UB) pada 4-5 Desember 2015 lalu. Sampo Suluri merupakan karya tiga mahasiswa PSTK FT-UB. Mereka adalah Surya Diki Andrianto, Ulul Azmi, dan Mohammad Rizal Fauzi. Pada saat dipresentasikan di hadapan juri, mereka menjelaskan bahwa sampo suluri adalah sampo dengan foam booster alami dari daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi). “Pembuatan produk ini dilatarbelakangi kekhawati­ ran bahwa foam booster berbahan kimia sintetik da­ pat merusak kulit kepala. Foam Booster alami tidak menyebabkan rambut rontok dan lebih ramah lingku­

INOVASI ngan,” kata ketua kelompok, Surya Diki, melalui humas UB, Sabtu (12/12). Selain itu, daun belimbing wuluh yang merupakan tanaman asli daerah Indonesia dirasa masih kurang optimal pemanfaatannya,” tambahnya. Surya Diki melanjutkan, daun belimbing wuluh mempunyai kandungan saponin yang mempunyai dua gugus yang dapat mengikat lemak dan air. Kandungan saponin ini pula yang dapat membersihkan kulit kepala dan dapat memberikan busa yang melimpah setara dengan foam booster sintetik. Sampo Suluri dijual de­ ngan harga Rp.11.000,-/botol. Dalam kejuaraan itu, selain sampo suluri, ditampil­ kan pula karya-karya menarik lainnya dari para fina­ lis. Antara lain tepung labu kuning modifikasi sebagai pengganti tepung terigu karya mahasiswa UNDIP yang menempati peringkat kedua. Kemudian pembangkit listrik berukuran mini ber­ nama OASE Nanohydro Generator karya mahasiswa Teknik Elektro UB menjadi juara ketiga. Sementara Hy­ gropanel atau pembangkit listrik yang memanfaatkan kelembapan udara karya mahasiswa UPN Veteran Yo­ gyakarta berhasil menjadi juara favorit. (sti)

EDISI 60 DESEMBER 2015

39

POTENS i Jawa Timur

Ajang Wadul adalah Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Dinas Kominfo untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan kritik, saran dan pengaduan tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Ajang Wadul secara live/ langsung ditayangkan di TVRI Jawa Timur sebulan dua kali yakni setiap hari senin pertama dan hari senin ketiga mulai pukul: 18.00 - 19.00 WIB. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara interaktif melalui telpon pada saat acara tersebut berlangsung atau melalui beberapa media yang di sediakan seperti: Telpon : 031-5678216/ 5630972 , SMS: 085748166885 dan e-mail: [email protected] dan [email protected] atau kirim surat yang dialamatkan ke Dinas Kominfo Jawa Timur, Jl A. Yani 242 - 244 Surabaya.

1. Sugeng – Pare, Kediri (081333081xxx)

c.

Maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dileng­ kapi. Akan tetapi sampai saat ini belum didaftarkan kem­ bali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ka­ bupaten kediri (Surat Pernyataan Ybs. Terlampir ).

Pertanyaan : d. Pembuatan KK baru di wilayah Kabupaten Kediri yang le­ wat Kecamatan Pare kok sampai 5 bulan belum jadi mulai bu­ lan Maret sampai sekarang belum jadi. Mohon penjelasannya, 2. Gapoktan - Kec. Sumber, Probolinggo makasih. (082312590xxx) Jawaban : Pertanyaan : Setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Jalan di Kecamatan Sumber Probolinggo rusah parah. Su­ catatan Sipil Kabupaten Kediri: paya cepat diperbaiki karena Kecamatan Sumber merupakan Pengurusan kartu keluarga di kabupaten Kediri, mengacu sentra produksi tanaman kentang. Makasih. pada UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kepen­ dudukan dan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Jawaban : UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setelah dilakukan koordinasi dengan PU Bina Marga Kab. Probo­ yang menyatakan bahwa penyelesaiaan kartu keluarga pa­ linggo diperoleh keterangan ling lambat 14 (empat belas ) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 1. Pada tanggal 16 Oktober 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kasus Pak Sugeng adalah bahwa : Bina marga kabupaten probolinggi telah mengadakan So­ a. Pak Sugeng mengajukan KK an. Eko Setiyadi jalan sialisasi Infrastruktur Jalan di Pendopo Kecamatan Sumber Biliton RT. 004 RW.003 Desa gedangsewu kecamatan Kabupaten probolinggo, dimana program-program dinas Pare di titipkan melalui Pak Rini. telah disampaikan kepada desa-desa se kecamatan Sumber. b. Ketika di daftarkan ke Dinas kependudukan dan Pen­ Sedangkan tahun 2014 dalam anggaran Pendapatan Belanja catatan sipil ternyata data pendukungnya kurang Daerah telah dibangun 11 (Sebelas) paket kegiatan jalan dan (ijasah dan Akta Anak). 40

EDISI 60

DESEMBER 2015

AJANG WADUL jembatan dengan total anggaran Rp.2.825.000.000,2. Pada Anggaran Pendapatan dan Belaanja Daerah (APBD) tahun 2015 Pembangunan Infrastruktur jalan di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo telah dibangun 4 (Empat) paket kegiatan total anggaran Rp.2.973.793.000,3. Pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun 2016 direncanakan pembangunan jalan sebanyak 5 (Lima ) paket kegiatan total anggaran sebesar Rp.8.200.000.000,4. Sedangkan untuk pertanyaan/saran yang diajukan oleh GA­ POKTAN kecamatan Sumber kabupaten Probolinggo diper­ hatikan. 3. Saiful (081331115xxx) Pertanyaan : Mohon kepada BPN Surabaya I, jelang selesainya serti­ fikat kami nomor berkas 34802/2014 posisi di kakan sudah 2 bulan, mohon bantuannya. Terima kasih. Jawaban : Setelah dilakukan Koordinasi dengan Kantor BPN Surabaya I diperoleh keterangan Bahwa pemohon sertifikat tanah dengan Nomor Berkas : 34802/2015 dimaksud atas nama RUMNASIH telah selesai pada tanggal 16 Nopember 2015, selanjutnya pemohon dapat mengambil Sertifikat dimaksud pada loket 4 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan membawa : - Asli Surat perintah Setor dan Tanda Terima Dukumen. - Fotokopi legalisir KTP pemilik tanah - Surat Kuasa untuk pengambilan (jika dikuasakan) - Fotocopy legalisir KTP penerima Kuasa (jika dikuasakan). Demikian untuk menjadi maklum. 4. NN - Desa Klumutan, Saradan, Madiun (082140439xxx)

Pertanyaan : Apakah tanah lumbung milik desa/negara bisa dijual un­ tuk selama-lamanya atau turun temurun kepada pihak lain, suwun. Jawaban : Setelah dilakukan koordinasi dengan BPN Kab. Madiun: a. Bahwa tanah lumbung desa adalah merupakan kekayaan desa. b. Pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa dalam pasal 15 disebutkan : 1. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbo­ lehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikannya ke­ pada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. 2. Pelepasa hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan pemperhatikan harga pasar dan nilai jual obyek pajak (NJOP). 3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. 4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana didmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa. 5. Keputusan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterb itkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. c. Adapun tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan peraturan Bupati Madiun Nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa.

EDISI 60 DESEMBER 2015

41

POTENS i Jawa Timur

Anak-anak Tanoker di Desa Ledokombo Kabupaten Jember bermain drum band. Foto;sti

Tanoker

Membangkitkan Kearifan

D

unia anak-anak itu dunia bermain. Per­ mainan yang sehat bisa menjadi sarana mendidik dan membangun karakter. Permainan yang sehat menanamkan nilai-nilai kejujuran, sportivitas, sikap jantan, toleransi, dan kerja sama. Tentu saja ini tidak sedang berbicara tentang permainan ele­ ktronik atau game online. Sedihnya, kini makin banyak saja anak-anak muda yang keranjingan game yang membangun sikap intole­ ransi dan asosial. Namun berkeluh kesah saja tentu tak membantu menyelesaikan masalah. Bukan itu jawaban­ nya. Sesungguhnya yang dibutuhkan adalah menghidup­ kan kembali semangat kearifan lokal untuk diwarisikan pada setiap generasi berupa kekayaan Nusantara. Men­ jaga dan membangun sikap positif, penuh harapan me­

42

EDISI 60 DESEMBER 2015

mandang masa depan lebih baik. Sikap seperti itulah yang coba ditunjukkan oleh pejuang-pejuang kecil di setiap sudut bumi Ibu Pertiwi. Mari kita belajar dari Tanoker, sebuah komunitas anakanak sebuah desa di Kabupaten Jember. Diam-diam mereka kini menjelma menjadi sebuah kekuatan peru­ bahan. Tanoker diambil dari Bahasa Madura yang berarti ke­ pompong. Kelompok ini ada di Desa Ledokombo, Keca­ matan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Se­ buah kecamatan dengan penduduk sekitar 56.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani, pedagang dan buruh perusahaan, atau bekerja di luar negeri. “Jika dari pusat kota Jember sekitar 25 km ke arah utara lalu ke timur, lama perjalanan sekitar 45 menit.

PLESIR Dari terminal Jember turun pertigaan Sempolan, naik ojek ke arah Ledokombo, ongkosnya sekitar Rp 25-30 ribu,” kata Redy Saputro, salah seorang pendamping Tanoker. Desa yang lokasinya cukup terpencil ini awalnya dike­ nal sebagai gudang masalah. Kemiskinan membuat desa itu punya catatan hitam. Mulai dari tingkat buta huruf dan pengangguran yang tinggi, hingga sarang pre­ man. Dalam banyak hal desa ini seperti harus dihapus dari peradaban Jember yang beranjak maju. Belum lagi stigma yang melekat pada penduduk Ledokombo yang sebagian besar bersuku Madura: malas, egois, susah diajak maju, sok tau, dan temperamental. Di tangan pasangan Suporahardjo (Lekhang) dan Farha Ciciek, wajah Ledokombo kini berubah total. Desa berwajah muram itu kini dikenal hingga mancanegara. Lek Hang Keberhasilan Tanoker menyita perhatian wisatawan dalam dan luar negeri tidak lepas dari kegigihan Lek Hang, begitulah orang sekitar biasa memanggil Supora­ hardjo. Pria yang identik dengan rambut panjang ini rela menjadikan kebun kopi seluas 4 hektar miliknya, jadi pu­ sat bermain anak-anak. Ide ini muncul saat tahun 2009, Lek Hang bersama keluarga kecilnya, memutuskan kembali ke kampung ha­ laman setelah belasan tahun tinggal dan bekerja di ibu kota, Jakarta. Ia ingin membangun dan mengembalikan semangat anak-anak Desa Ledokombo. Anak-anak harus diajari ikut bertanggung jawab terhadap masa depan­ nya. Maju dan tindaknya bangsa ini tergantung mereka. “Dan kita, para orang tua, berhutang pengetahuan un­ tuk dibagi pada mereka,” katanya. Melalui Tanoker Ledokomo masyarakat diajak ber­ proses dengan penuh kesungguhan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mereka melakukan ber­bagai kerja kreatif yang dimotori anak-anak. Di kawasan ber­ bukit ini kini sangat terasa hasrat masyarakat untuk berubah. Ibu-ibu yang biasanya hanya mengurusi rumah tangga, kini membuat beragam kerajinan tangan, seperti tas, dompet, kaos, kalung, gelang, topi, dan camilan. ”Perbulan rata-rata ibu yang aktif di tujuh kelompok yang kami bina rata-rata penghasilan perorang perbu­ lannya Rp 600-700 ribu. Lumayan untuk menambah penghasilan,” ujar Lek Hang. Dengan semboyan “bersahabat, bergembira, bela­ jar, berkarya”, Tanoker menginvasi pikiran putra-putri yang orangnya tuanya menjadi buruh migran sebagai TKW/TKI, buruh tani, tukang ojek, supir, pedagang kecil, guru, pekerja rumahtangga dan pegawai negeri/swasta.

Foto;sti

Aanak-anak dididik untuk berani bermimpi, berkarya, dan berani melakukan perubahan sederhana dengan cara bermain. Egrang Salah satu ikon Tanoker yang menarik perhatian ba­ nyak orang adalah permainan egrang. Mainan berba­ han bambu dan kayu ini diam-diam terangkat kembali ke permukaan dan mulai digemari. Bahkan sejak 2010 telah diadakan festival egrang. “Awalnya tidak terbersit sedikit pun untuk men­ jadikan egrang sebagai sarana menarik minat anak-anak di kampung agar berkumpul untuk membentuk sebuah komunitas,” kenang Lek Hang. Awalnya ia hanya menuruti keinginan anaknya untuk membuatkan mainan yang dulu sering dimainkan Lek EDISI 60 DESEMBER 2015

43

POTENS i Jawa Timur

Lek Kang, pendiri Tanoker saa

t bersama war tawan. Foto;st

i

mengumpulkan anak-anak untuk bermain egrang,” kenangnya.

Hang kecil. ”Waktu itu anak saya tanya, saat ayah masih kecil dulu permainan apa sih yang sering dimainkan? Saya jawab egrang. Lalu anak saya minta dibuatkan,” kata Lek Hang, pendiri Tanoker. Lelaki yang pernah bekerja sebagai Staf Ahli di Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional ini pun membuatkan egrang untuk anaknya. Melihat keunikan permainan itu, beberapa anak tetangganya meminta dibuatkan juga. ”Jadilah tujuh pasang sehinga sekitar pekarangan ruma kalau sore ramai suara anak-anak bermain egrang,” ujarnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang menyukai permainan yang mengandalkan keseim­ bangan tubuh ini. Semula hanya anak sekolah dasar, lambat laun berkembang ke remaja. “Dulu orang sini menganggap saya stres karena membuat mainan dan

44

EDISI 60 DESEMBER 2015

Filosofi Egrang memiliki filosofi mendalam, bu­ kan sekadar permainan. Pemainnya mesti belajar keseimbangan. Demikian pula dalam kehidupan, seimbang antara beribadah dan aktivitas duniawi, keseimbangan antara hubungan pada Sang Pencipta dan manu­ sia (habluminallah dan habluminannas). “Bahkan keseimbangan peran seorang suami yang juga ayah, seorang istri yang juga ibu, serta peran anak-anak yang harus seimbang antara hak dan kewajiban,” tuturnya. Permainan egrang tak bisa dikua­ sai dalam sesaat. Butuh mentor un­ tuk mengajarkan, memandu dan me­ ngarahkan gerak diri. Pemain dituntut selalu hati-hati dan awas. Anak-anak komunitas Tenoker yang kini berjumlah ratusan belajar arti penting kerjasama, sikap jantan mengakui kekalahan, dan kebesaran hati untuk mau belajar dari orang lain. “Melalui egrang anak-anak belajar meredam ego diri agar tidak kehila­ ngan kendali. Belajar untuk tegak dan fokus melangkah. Semua mesti dilaku­ kan dengan hati-hati. Saat mereka kehilangan kendali diri, mereka akan jatuh,” tutur Lek Hang. Sedikit demi sedikit kini muncul kebanggaan atas Desa Ledokombo. Anak-anak tidak lagi berkeliaran di jalanan. Orang tua yang biasanya meratapi nasib miskin, mulai terpacu un­ tuk melakukan perubahan. Berbagai unit kerja lahir dari semangat yang ditabur Tanoker. Sang Kepompong lam­ bat laun menjadi kupu-kupu indah. Ledokombo Pun Terbang Seiring dengan makin dikenalnya Tanoker, nama Desa Ledokombo pun ikut terbang. Jadilah desa terpencil ini sebagai salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Jember. Setiap minggunya ratusan pelajar, mahasiswa, hingga komunitas pencinta alam dan lingkungan silih berganti memanfaatkan objek wisata alternatif ini se­ bagai tempat berdiskusi, diklat, hingga outbond. Beragam fasilitas andalan telah disiapkan pengelola. Ada area permainan tradional anak-anak, outbond, area permainan, polo lumpur (main polo di sawah), dan ka­

PLESIR

Foto;sti

wasan perkemahan. Di tempat ini wisatawan juga bisa melihat anak-anak belajar menari, musik perkusi, per­ mainan egrang, bakiak, dan gobak sodor. “Mereka tidak kami kumpulkan ketika ada tamu saja, tetapi keseharian mereka ya seperti itu, bermain dan be­ lajar bersama,” ujarnya. Setiap tahun pengelola menggelar Festival Egrang di Lapangan Kecama­ tan. Sebelumnya setiap Agustus, mulai tahun ini diubah menjadi 19 Desember karena di Jember bannyak kegiatan di bulan Agustus. Meski sederhana dan jauh dari ke­ san modern, Tanoker Ledokombo telah memikat Pusdikklat Provinsi Jawa Barat. Wisatawan dari Jakarta, Bandung, Aus­ tralia, Italia, Prancis, Austria, Polandia, Jepang dan Jerman pun datang. “Kami berkerjasama dengan warga sekitar un­ tuk menyediakan rumah tinggal (home­ stay). Jumlahnya sekarang 70 rumah,

sehari semalam makan tiga kali biayanya perorang Rp 125-150 ribu,” paparnya. Anak-anak yang tergabung di Tanoker bukan hanya mendapat kesempatan unjuk kebolehan di hadapan wisatawan yang berkunjung di Ledokombo. Mereka juga pernah diundang ke berbagai daerah di Indonesia untuk memperlihatkan tarian egrang. Juga pernah ikut ajang pencarian bakat yang digelar salah satu televisi nasional. “Oh ya, anak-anak juga pernah diundang ke Thailand, itu pengalaman berharga buat mereka,” katanya. Lek Hang sangat yakin anak-anak ini bisa mengubah desanya yang jauh dari hingar bingar kehidupan kota, menjadi dikenal dan mendunia. Ada dukungan peme­ rintah? “Tanoker Ledokombo cukup mendapatkan duku­ ngan, meski bentuknya bukan sumbangan dana. Dengan membantu mempromosikan dan membawa wisatawan berkunjung, itu juga bentuk bantuan sehingga semakin banyak yang tahu keberadaan komunitas kami,” ujar Lek hang antusias. Dukungan lain ditunjukkan beberapa lembaga pen­ didikan yang menempatkan satu hari dalam seminggu sebagai hari egrang. Ada yang Senin, Selasa, atau Jumat, tergantung kebijakan sekolah. Ia berharap di Indonesia semakin banyak area ber­ main untuk anak-anak. Jangan biarkan para calon pem­ impin bangsa ini terbuai kemajuan teknologi sehingga melupakan kearifan lokal di sekitarnya. Toh untuk men­ ciptakan area bermain tidaklah sulit, cukup dengan mengenali karakter warga dan lingkungan setempat, fokus dan berani berkorban. “Kami membuat tempat ini hanya ingin mengemba­ likan semangat mencintai kearifan lokal yang terping­ girkan. Kalau bukan kita, pada siapa lagi anak-anak bisa belajar memahami budayanya,” pungkasnya. (hjr)

foto;sti

EDISI 60 DESEMBER 2015

45

Menteri Perhubungan Indonesia, Ignasius Jonan bersama Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat meresmikan fasilitas Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kabupaten Probolinggo, 12 Desember 2015

Galeri

Foto

Foto by : henry

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat memberikan penghagaan usai upacara Bulan Bhakti Ke-70 PU di halaman Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 3 Desember 2015 Foto by : deny