Jawa Timur EDISI 72 DESEMBER KI Pusat Nilai PPID Jatim MASUK LEVEL INOVASI

KI Pusat Nilai PPID Jatim

MASUK

LEVEL

INOVASI

2016 DESEMBER

Jawa Timur

EDISI 72

POTENSi

Daftar Isi SUSUNAN REDAKSI

GUBERNURAN :

Gubernur Minta HIPMI Pertajam Ekonomi jatim

DITERBITKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR : JL. A. YANI 242-244 SURABAYA, 60235 TELEPON : (031)-8294608, FAKS : (031)-8294517; EMAIL : [email protected] WEBSITE : www.jatimprov.go.id http://kominfo.jatimprov.go.id PENGARAH: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur PENANGGUNG JAWAB: Kabid Diseminasi Informasi

8 HIJAU :

Investasi Tanaman Atasi Pembalakan Liar

LOH JINAWI:

SEKRETARIS REDAKSI: Rini Sulistiyowati

PARAHITA :

Bantuan Rp 119 Juta Bagi Penyandang Disabilitas Tubuh

KRONIK KOMINFO

KI Pusat Nilai PPID Jatim Masuk Level Inovasi

SUARA INDRAPURA :

Baperda DPRD Jatim Selesaikan 19 Perda

Dharma Wanita Penting Imbangi Profesionalisme ASN

KIPRAH DAERAH :

Bisnis Berkembang Lewat Internet

24

KRONIK KOMINFO :

PLESIR :

2

POTENS i Jawa Timur

EDISI 72 DESEMBER 2016

Pecel Mengilhami Batik Murni Madiun

Jatim Intensifkan Program Pemagangan

Government Security Penting Lancarkan Layanan Publik

26 KRONIK KOMINFO : Keterbukaan Informasi Publik Jatim Terbaik

30 INOVASI :

Desain Studio untuk Arsitek

34 36

SPORTIVITAS :

40

KIPRAH DAERAH :

Gubernur Bagikan Bonus Peraih Medali PON XIX

38

Kunjungan Komisi Informasi (KI) Pusat ke PPID Dinas Kominfo Prov. Jatim untuk melakukan penilaian Inovasi Pelayanan Publik Foto: Henry de fretes

Perdagangan Jatim dan NTT Tembus Rp 5,5 Triliun Pertahun

20

32 JAGAD PEREMPUAN :

LOH JINAWI:

PARAHITA:

28

CETAK/ PRODUKSI: CV. NURANI

Diusulkan, Guru Penentu Kelulusan

22

LAYOUT: Audi TIM AHLI : Zainal Arifin Emka

LAPORAN UTAMA :

18

TIM REDAKSI: Siti Saadah, M. Afrizal, Andi Bagus , Tuti .W, Supono FOTOGRAFER : Henry de fretes

SKPD Penerima Sakip Nilai A Meningkat

12 16

ITS Bantu Rumuskan Solusi Persoalan UKM

GUBERNURAN :

6

PELAKSANA HARIAN/PEMIMPIN REDAKSI: Kasi MEDIA INFORMASI REDAKTUR PELAKSANA: Kasi MEDIA INFORMASI

4

42

Dupa Malang Memasok Bali

Kabar Redaksi

Menyikapi Moratorium UN KEMBALI Mendikbud membuat gebrakan untuk mengajukan moratorium UN kepada Presiden. Fungsi Ujian Nasional dinilai lebih kepada pemetaan tentang kualitas pendidikan di tanah air, ketika sudah dilakukan pemetaan maka tinggal melakukaan langkah-langkah demi melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Namun usulan untuk moratorium Ujian Nasional ini tidak disetujui oleh pemerintah, Hal ini ditegaskan oleh wakil presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Memoratorium Ujian Nasional dinilai perlu dikaji ulang. Pernyataan ini secara otomatis membatalkan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk moratorium Ujian Nasional. Dari tahun ketahun pelaksanaan Ujian Nasional selalu menimbukan Pro dan Kontra. bahkan dapat dikatakan selama ada Ujian Nasional Pro dan Kontra itu akan selalu ada dalam ranah kebijakan pendidikan. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena hal ini menyangkut masa depan pendidikan terlebih lagi masa depan bangsa indonesia. Pelaksanaan Ujian Nasional juga menimbulmkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan Ujian Nasional, antara lain Ujian Nasional dapat dijadikan pemetaan kualitas pendidikan. Artinya dengan adanya UN, maka pemerintah dapat melihat daerah-daerah mana saja yang merasa perlu dilakukan perbaikan kualitas pendidikannya. Ujian Nasional juga dapat dijadikan tolak ukur/indikator keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Dan ujian Nasional dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan guru dalam proses pembelajarannya. Sementara kekurangan Ujian Nasional, antara lain Ujian Nasional hanya mengukur penilaian kognitif (pengetahuan), sehingga tidak bisa menggambarkan kemampuan peserta didik. Selain itu secara keseluruhan Penilaian sikap dan keterampilan agak terabaikan de ngan adanya Ujian Nasional. Ujian Nasional juga rawan akan unsur kecurangan, baik dari penyelenggara penddikan, guru ataupun peserta didik. Sudah biasa berganti-ganti kebijakan pendidikan terjadi di Indonesia. Setuju atau tidak setuju, belajar tetap akan terus berjalan. Tak seharusnya terburu bersikap negatif, pun tidak perlu bersuka cita berlebihan. Wajar-wajar saja dan punyalah pijakan sendiri untuk belajar demi masa depan yang lebih pasti. Sebab berdasarkan perkembangan waktu persaingan di masa yang akan datang jauh lebih rumit daripada sekarang. Bila memang moratorium jadi dilaksanakan di tahun 2017, semoga akan menjadi start bagi pembenahan sistem pendidikan dasar dan menengah yang terstruktur. Semoga pemerintah mendapatkan sebuah konsep pendidikan yang baik dan berkesinambungan. Sebab hal ini tentu menyangkut dana yang besar dan masa depan generasi muda bangsa yang berkualitas.Redaksi


POTENS i Jawa Timur

3

GUBERNURAN

SKPD Penerima Sakip Nilai A

MENINGKAT

Prima

P

enerima Sistem Akun tabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (Sakip) dengan predikat ni lai A atau memuaskan meningkat dibandingkan tahun lalu, yakni pada 2015 sebanyak 21 SKPD, sedangkan tahun ini mencapai 42 SKPD. Tahun ini, Dinas Kominfo Jatim juga ber hasil meraih nilai A. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Penyerahan Penghar gaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kinerja Perangkap Daertah (SKPD) Peme rintah Provinsi Jawa Timur dan Ino vasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa

4

POTENS i Jawa Timur


Timur 2016 dan Penyerahan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur di Gedung Negara Gra hadi, Surabaya, Selasa (6/12). Selain nilai A, predikat BB atau sangat baik diraih 15 SKPD dan predikat B sebanyak 14 SKPD. Dalam kegiatan itu juga dilaporkan bahwa hasil evaluasi implementasi pemerintah provinsi Jawa Timur oleh tim Kemenpan RB dan Pem prov Jawa Timur sebanyak 71 SKPD atau mengingkat dari sebelumnya cuma 59 SKPD. Lembaga yang ta hun ini masuk penilaian, diantara nya UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berupa rumah sakit.

Tahun ini, SKPD di lingkungan Pemprov Jatim tidak ada yang mem peroleh nilai C. Seluruh SKPD dalam kegiatan ini seluruhnya diperiksa oleh Kemenpan RB sementara ka bupaten/kota terbatas hanya diberi contoh oleh Kemenpan. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam sambutannya mengatakan, SAKIP merupakan sistem dalam menilai instansi pemerintah yang memiliki indikator dalam penilaian untuk memperolehnya. Salah satu indikator yang dinilai, kata dia, adalah inovasi kegiatan di masing-masing instansi pemerintah mulai dari perencanaan, kegiatan,

GUBERNURAN

SAKIP merupakan sistem dalam menilai instansi pemerintah yang memiliki indikator dalam penilaian untuk memperolehnya. Soekarwo Gubernur Jawa Timur

program, sasaran hingga tujuan. “Selanjutnya, dari perencanaan yang tersusun akan dicek mela lui proses dari atas ke bawah. Akan tetapi, di Jatim memiliki konsep menggunakan sistem partisipatoris,” ucapnya. Dikatakannya, di dalam Sakip memiliki unsur citizen charter.

Ini merupakan pelayanan yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memberikan pelayanan publik harus mela yani sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Dalam pelayanan harus mem berdayakan dan melibatkan masyarakat. Dengan begitu de

ngan partisipatoris dan pemberdayaan, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyusun kebijakan yang berkaitan de ngan pelayanan publik. Indikator yang dinilai di dalam Sakip adalah perencanaan, kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya dimulai dari bawah lewat sistem partisipatoris stakeholder yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, Setiajit yang juga sebagai Panitia Penyerahan Penghargaan AKIP SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur 2016 menambahkan, kegia tan implementasi penyelenggaraan Sakip sekaligus sebagai penyelenggaraan ino vasi pelayanan publik. Di kabupaten/kota, hasil evaluasi im plentasi Sakip telah sesuai dengan ke wenangan yang ditetapkan oleh Menpan RB yang akan diumumkan dan diserahkan pada Desember 2016 di Jakarta. “Semoga hasil evaluasi Sakip pemerintah kabupa ten/kota di Jawa Timur memperoleh hasil yang menggembirakan,” ujarnya. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2016, diberikan piagam penghargaan kepada 71 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jatim. Lomba Inovasi Tahun 2016 ini juga dilombakan inova si pelayanan publik terbaik antara SKPD pemprov dan pemerintah kabupaten/ kota. Dari 200 inovasi pelayanan publik yang diserahkan dan diseleksi menjadi 98 inovasi (59 inovasi kab/kota dan 39 ino vasi provinsi), kemudian diteliti dari tim independen seperti JPIP dan lainnya. “Menghasilkan 21 inovasi yang luar biasa, terdiri 12 inovasi terbaik dan 9 inovasi kategori baik. Terbaik itu salah sa tunya adalah Banyuwangi yang memiliki inovasi berupa manajemen berbasis se kolah yang tidak memerlukan APBD. Artinya, biaya sekolah siswa miskin di tanggung siswa yang kaya. Sudah diteliti di 38 kabupaten/kota, belum ada yang seperti itu. Jika ditiru inovasi ini oleh daerah lain bisa melakukan efisiensi luar biasa,” katanya.(ryo)


POTENS i Jawa Timur

5

GUBERNURAN

Gubernur Minta HIPMI

PERTAJAM

EKONOMI JATIM

Sugeng

H

impunan Pengusaha Muda Indonesia (HIP MI) Jawa Timur diharap kan mampu memperta jam perekonomian Jawa Timur dan menjadikannya terus menggeliat. Penegasan tersebut disam paikan oleh Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) akhir tahun 2016 HIPMI Jatim, di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (14/12). “Meskipun ini akhir tahun, tetapi saya percaya dan yakin bahwa HIPMI Jawa Timur mampu terus mempertajam perekono mian Jawa Timur dan menjadikan provinsi yang kita cintai bersama ini perekonomiannya terus maju dan menggeliat. Ini penting,” kata Soekarwo Gubernur Jawa Timur.

6

POTENS i Jawa Timur


Lebih jauh Soekarwo mengi ngatkan, meskipun HIPMI berang gotakan pengusaha muda, tetapi secara keseluruhan mereka adalah para pelaku perekonomian di Jawa Timur yang sangat diperhitungkan dalam rangka kemajuan Jawa Timur. “Meskipun mereka masih muda, tetapi keberadaannya sangat diper hitungkan bagi perekonomian Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap bahwa hasil Rakerda ini nantinya mampu mendongkrak perekonomian Jawa Timur, dan saya percaya HIPMI Jawa Timur mampu melakukan itu,” ujar Soekarwo. Sementara itu, HIPMI Jawa Timur memfokuskan program-program nya pada upaya meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM

disasar untuk diberdayakan karena relevan untuk menjawab tantangan perekonomian saat ini. ”Kondisi ekonomi dalam tiga ta hun terakhir memang belum sepe nuhnya stabil. Sektor UMKM cukup berat dalam menghadapi tantangan perlambatan ekonomi, sehingga kami fokus untuk memberdayakan UMKM,” ujar Ketua Umum BPD HIPMI Jatim, Giri Bayu Kusumah. Giri menyatakan, dalam dua tahun terakhir pihaknya te lah menggelar 44 workshop bagi UMKM. Workshop tersebut berisi pelatihan manajemen pemasaran, keuangan, ekspor-impor, peningka tan nilai tambah produk pertanian, dan waralaba. ”Workshop-work shop tersebut digelar di Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Kediri,

GUBERNURAN Jombang, Jember, dan Sumenep. Total diikuti 400 UMKM,” ujar Giri. Selain memberdayakan UMKM secara umum, workshop tersebut juga menyasar para anggota HIP MI yang mayoritas memang masih skala menengah. Berdasarkan verifikasi pendataan terbaru, jumlah anggota HIPMI Jatim mencapai 1.479 yang tersebar di 27 cabang kabupaten/kota. Para pengusaha muda itu menyerap hampir 7.500 pekerja. ”Anggota HIPMI Ja tim bergerak di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga teknologi informasi. Jumlah tenaga kerja yang diserap mulai dari 4 orang per unit usaha sampai ada yang punya 800 karyawan. Total anggota HIPMI Jatim mempekerjakan 7.395 pekerja,” papar Giri. Penyerapan tenaga kerja tersebut adalah kontribu si HIPMI Jatim bagi perekonomian masyarakat. ”Ta hun depan kami menargetkan cabang bisa terpenuhi di 38 kabupaten/kota, sehingga kami bisa semakin banyak memberdayakan UMKM di daerah,” tuturnya. Terkait Rakerda, Giri menjelaskan, tema yang diang kat adalah ”Menciptakan Nasionalisme sebagai Lan dasan Pengembangan Entrepreneur Muda Indone sia”. Tema ini diangkat untuk menciptakan pengusaha muda yang punya jiwa berbakti kepada negeri. ”Di HIPMI, kami ingin mencetak pengusaha yang tak egois dan tak hanya berpikir laba terus, tapi pe ngusaha yang bersandar pada etika dan cinta negeri. Sebagai wujud cinta negeri itu, misalnya, kami ikut tax amnesty. Sudah 15 persen pengurus HIPMI Jatim yang ikut program tax amnesty pada periode perta ma lalu. Untuk periode kedua, kami terus mendorong yang lain agar bisa segeradeclare harta dan bayar tebusan. Minimal 50 persen pengurus bisa ikut tax amnesty,” ujar Giri yang termasuk mengikuti program tax amnesty pada periode pertama lalu. Ketua Panitia Rakerda HIPMI Jatim Mufti Anam menambahkan, Rakerda digelar untuk mengevalu asi pelaksanaan program yang sudah berjalan dan memutuskan program kerja baru untuk 2017. ”Fokus program 2017 tetap pada pemberdayaan UMKM dengan tujuan utama memperluas penyerapan tena ga kerja untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” papar Anam. Dia menambahkan, melalui rakerda ini pula, HIPMI mengundang para tokoh untuk membagi pengala man dan ilmunya kepada para pengusaha muda yang datang dari berbagai kabupaten/kota di Jatim. ”Mulai dari jajaran forum pimpinan daerah, direksi BUMN, hingga tokoh pengusaha sukses akan berbagi ilmu dan pengalaman di ajang Rakerda ini, sehingga kami yang muda-muda ini bisa memperoleh bekal agar bisa semakin sukses menjalankan bisnis di masa-ma sa mendatang,” pungkas Anam.( mad)

Meskipun ini akhir tahun, tetapi saya percaya dan yakin bahwa HIPMI Jawa Timur mampu terus mempertajam perekonomian Jawa Timur dan menjadikan provinsi yang kita cintai bersama ini perekonomiannya terus maju dan menggeliat. Ini penting, H Soekarwo Gubernur Jawa Timur


POTENS i Jawa Timur

7

LAPORAN UTAMA

Moratorium Ujian Nasional

DIUSULKAN,

Guru Penentu Kelulusan

Wacana moratorium atau meniadakan Ujian Nasional (UN) pada 2017 belakangan semakin menguat. Hal tersebut setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya sedang mengkaji, mengevaluasi dan merumuskan formulasi pengganti UN.

Sebanyak 12.000 Tenaga Kerja Asing Masuk Jatim

tribun manado

8

POTENS i Jawa Timur


LAPORAN UTAMA

S

elama ini pelaksanaan UN dinilai tidak tepat bagi siswa karena belum meratanya kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak salah kemudian jika banyak kalangan ber pendapat bahwa UN belum bisa menjadi patokan utama untuk mengukur kemampuan dan kelulusan siswa. Selain itu, kebija kan UN tidak berhasil menumbuhkan semangat belajar bahkan cenderung terkesan menakutkan. Pakar Pendidikan yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Daniel M Rasyid mengatakan kebijakan moratorium UN memang sudah sepatutnya diambil pemerin tah. Keberadaan UN sebagai penentu utama kelulusan siswa harus direposisi, lebih tepat jika keputusan lulus siswa menjadi domain guru. Idealnya yang menentukan kelulusan siswa adalah guru. Ke napa? “Karena gurulah yang paham dan mengerti kemampuan masing-masing siswa. Guru bertanggung jawab langsung ter hadap proses belajar siswa,” tuturnya kepada Majalah Potensi, Kamis (15/12). Terkait instrumen penilaian, ia mengusulkan dapat mengacu pada nilai rapor dan perilaku sehari-hari. Artinya, guru memang diberi kewenangan sepenuhnya untuk mendidik, mengevaluasi dan menilai kemampuan siswa. Namun tidak sembarang guru yang diberi kewenangan, hanya guru yang sudah melalui ta hapan sertifikasi. “Apabila terjadi kecurangan, maka sertifikasi oknum guru tersebut bisa dicabut bahkan diberhentikan,” te gasnya. Daniel menjelaskan, bila kebijakan moratorium UN benarbenar diterapkan, maka pemerintah perlu membentuk Badan Penilaian Nasional (BPN). Nantinya BPN yang akan memonitor, mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap kualitas penye lenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Mulai dari kompe tensi guru, proses pembelajaran hingga nilai akhir siswa. Senada dengan Daniel, Pakar pendidikan, Prof Zainuddin Ma liki menilai rencana penghapusan UN yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merupakan langkah baru yang tepat. Namun, harus dilakukan secara total dan tidak hanya desentralisasi ke daerah-daerah. Seluruh komponen pendukung termasuk anggaran dan Sum ber Daya Manusia (SDM) sudah harus dipersiapkan sejak dini. Menurut Zainuddin, selama ini motivasi siswa mengikuti UN tidak berasal dari dalam diri. Siswa lebih banyak didorong oleh motivasi ekstrinsik, namun bukan dari kesadaran diri. “UN itu bukan motivasi intrinsik atau kesadaran siswa sendiri yang muncul. Tapi, UN itu menjadi alat intervensi untuk belajar saja,” jelas Zainuddin yang juga Ketua Madrasah Development Centre (MDC) Provinsi Jawa Timur. Pendidikan saat ini, tambahnya, membutuhkan peran besar dari seorang guru, agar mampu membangkitkan motivasi bela jar siswa secara tulus. “Kalau tujuan hanya nilai UN, guru tidak

Karena gurulah yang paham dan mengerti kemampuan masingmasing siswa. Guru bertanggung jawab langsung terhadap proses belajar siswa1,55 persen. Sukardo Prof. Daniel M. Rasyid KepalaPakar Dinas Pendidikan Tenaga Kerja Transmigrasi Jatim dan Kependudukan Jawa Timur,


POTENS i Jawa Timur

9

LAPORAN UTAMA

merdeka.com

perlu mengajar. Cukup siswa di drill dengan prediksi soal-soal UN,” ung kap Zainuddin. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Saiful Rahman men yatakan wacana dilakukan oleh masing-masing daerah sesuai ke wenangannya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pen didikan (BSNP). “Siap atau tidak semua dae rah harus siap menerima kebijakan desentralisasi UN. Tapi, kita akan prioritaskan dulu ujian SMA/SMK dan PKLK sesuai kewenangan dari Undang-undang. Namun, jenjang SD, SMP dan kejar paket A, B dan C akan diselenggarakan daerah mas ing-masing,” terangnya. Ia menuturkan meski mengacu pada standar BNSP, butir-butir soal yang akan diterapkan dapat dilaku kan oleh masing-masing daerah. “Jadi kalau bobot soal akan tetap sama antar satu daerah dengan daerah lain. Tapi butir untuk pem buatan soalnya yang mungkin be ragam,” tandasnya.

10

POTENS i Jawa Timur


Seperti diketahui, UN merupa kan sistem evaluasi standar pen didikan dasar dan menengah se cara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penila ian Pendidikan, hal itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indone sia nomor 20 tahun 2003. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, dilakukan evalu asi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berka la, menyeluruh, transparan, dan sis tematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pro ses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinam bungan. Dikaji Ulang Ujian Akhir Nasional sebagai persyaratan kelulusan sekolah mu lai diterapkan pada 2001. Ujian ini

dipersoalkan antara lain karena ti dak mencerminkan performa siswa selama bertahun-tahun menge nyam pendidikan. Wacana penghentian sementara ujian nasional mulai 2017 menda tang belum bisa terwujud setelah Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendidikan dan Kebu dayaan, Muhadjir Effendi, kembali mengkaji wacana tersebut. “Belum diputuskan. Presiden masih meminta untuk didalami lagi,” kata Muhadjir melalui pesan teks seperti dilansir dari BBC Indo nesia. Dalam diskusi pada rapat paripurna DPR, Rabu (07/12), Mu hadjir menyampaikan rencananya secara detail apabila ujian nasional ditangguhkan. Rencana Muhadjir mencakup tiga pilihan, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, peng hentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan ke pada daerah. Khusus untuk pilihan ketiga,

LAPORAN UTAMA maka UN untuk tingkat SMA sed erajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP sederajat di tangani pemerintah kabupaten/ kota. Gagasan mendikbud kemudian mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Pak Wapres tadi memaparkan yang intinya ha rus hati-hati, jangan main hapus. Kira-kira begitu,” kata juru bicara kepresidenan Johan Budi, yang tu rut menghadiri rapat paripurna. Selain Wapres, masukan juga da tang dari beberapa menteri. “Ada juga yang mengatakan ujian nasional masih perlu dilakukan karena harus ada standarisasi me ngenai tingkat pemahaman anak didik,” kata Johan Budi. Mendikbud, menurut Johan Budi, diminta melakukan evalu asi berdasarkan masukan sejum lah menteri dalam rapat. “Setelah Mendikbud mempelajari semua masukan, baru akan dilakukan ra pat lagi,” kata Johan Budi. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurutnya, pemerintah belum mengambil keputusan, baik me nolak maupun mendukung mora torium, karena masih banyak perbedaan pendapat. Dan, perma salahannya tidak pada moratorium saja, namun sistem UN secara ke seluruhan seperti bagaimana ke de pannya memastikan kualitas atau daya saing pelajar Indonesia bila tak ada UN. Pramono berkata, tidak elok UN langsung dimoratorium atau ditolak moratoriumnya tanpa mempertim bangkan masukan. Itulah alasan nya perlu dilakukan rapat terbatas sekali lagi yang tidak menyempit di urusan moratorium, namun sistem UN secara keseluruhan. “Bagaimanapun kebijakan soal pendidikan adalah kebijakan yang berpengaruh besar. Tidak boleh di lakukan terburu-buru,” ujarnya. Benalu – Obat Praktisi pendidikan, Itje Chodid jah, mengatakan, ujian nasional se lama ini adalah benalu yang kemu dian dianggap sebagai obat. “Ujian Nasional adalah salah satu bagian

dari standar evaluasi pendidikan. Ada delapan standar pendidikan nasional, yang mestinya jika peme rintah melihat output-nya, tujuh standar lain yang diperlukan se buah sekolah untuk menyelengga rakan proses pendidikan dipenuhi dulu. Baru kemudian melakukan evaluasi nasional dan itupun hanya untuk kepentingan mengambil data nasional,” kata Itje. Delapan standar pendidikan na sional, mengacu pada Badan Stan dar Nasional Pendidikan, meliputi standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kepen didikan, standar sarana dan pra sarana, standar pengelolaan, stan dar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan terakhir standar kompetensi lulusan. Ujian Akhir Nasional sebagai persyaratan kelulusan sekolah mu lai diterapkan pada 2001. Ujian ini dipersoalkan antara lain karena tid ak mencerminkan performa siswa selama bertahun-tahun menge nyam pendidikan. Tahun lalu, UN ti dak lagi menjadi tolok ukur standar kelulusan siswa. (luk,sti)

merdeka.com


POTENS i Jawa Timur

11

HIJAU

Investasi Tanaman

bp.blogspot.com

ATASI PEMBALAKAN LIAR

P

erum Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso, menawar kan kerja sama kepada masyarakat untuk investasi tana man pohon di lahan milik Perhu tani. Penawaran kerja sama investasi tanaman pohon kepada masya rakat ini dilakukan selain masya rakat mendapatkan keuntungan bagi hasil dari tanaman pohon, juga secara tidak langsung masya rakat terlibat menjaga keamanan hutan dari pembalakan liar. Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Adi Winarno, di Bondowoso pada Potensi, Senin

12

POTENS i Jawa Timur


(05/12) mengatakan peluang usa ha kerja sama investasi tanaman pohon Perhutani dan kelompok masyarakat nantinya akan dilaku kan Pernjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembagian hasil panen dari tanaman tersebut. Yang dapat bekerja sama investasi tanaman pohon tegakan, adalah organisasiorganisasi masyarakat yang ber badan hukum seperti LSM, ko perasi, pesantren serta organisasi masyarakat lainnya. Sedangkan jenis tanamannya adalah tanaman yang cepat di panen, katanya, salah satu con tohnya jenis tanaman sengon yang jarak penanaman hingga

masa panen hanya membutuhkan 5 hingga 7 tahun. “Sistem kerjanya nanti Perhutani sebagai penyedia lahan dan inves tor (pemilik modal) serta lembaga masyarakat yang memiliki modal mulai dari pembelian bibit tana man sengon, penanaman hingga pemupukan,” tuturnya. Adi menambahkan, penawaran investasi tanaman di Kawasan Hu tan Bondowoso dan Situbondo tersebut, selain Perhutani me nanam sendiri juga memberikan kesempatan kepada masyarakat menanam pohon tegakan yang da pat dibagi keuntungan saat masa panen.

HIJAU Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, mengemukakan mendukung penawaran investasi tanaman pohon oleh Pe rum Perhutani terhadap lembaga masyarakat khususnya bagi yang tinggal di sekitar kawasan hutan karena ada nilai ekonomi. “Pihak Perhutani sebelumnya sudah menyampaikan ke pada pemerintah daerah terkait investasi tanaman pohon tersebut, dan kami juga sudah menyosialisasikan kepada be berapa lembaga masyarakat serta koperasi-koperasi di pon dok pesantren yang ada di Situbondo,” katanya. Ia menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo mendukung tawaran investasi tanaman pohon di lahan milik Perhutani dan pemerintah daerah juga siap untuk memfa silitasi investor sebagai pemilik modal bekerja sama dengan lembaga msyarakat di Kota Santri itu. Invetasi tanaman pohon, kata dia, tentunya akan mengun tungkan bagi lembaga masyarakat maupun investor sebagai pemegang modal. Selain mendapatkan nilai ekonomi juga secara tidak langsung masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan. (jal)

Peluang usaha kerja sama investasi tanaman pohon Perhutani dan kelompok masyarakat nantinya akan dilakukan Pernjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembagian hasil panen dari tanaman tersebut Adi Winarno Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso


POTENS i Jawa Timur

13

HIJAU

Kelola Bersama, 12,7 JUTA Hutan Untuk Rakyat

P

istimewa

residen Republik In donesia Joko Widodo berkomitmen memberi kan 12,7 juta hektare hutan untuk rakyat. Bagi WALHI, Kebijakan alokasi wilayah hutan se luas 12,7 juta hektar yang menjadi bagian dari RPJMN pemerintah saat ini, harusnya dipandang sebagai upaya untuk memberikan kepastian hak wilayah kelola rakyat, menyele saikan konflik, mengatasi ketimpan gan dan kemiskinan yang terjadi di kawasan perdesaan khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawas an hutan. “Kebijakan itu menjawab tan tangan perubahan iklim, dimana di satu sisi Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan pe rubahan iklim, namun Indonesia

14

POTENS i Jawa Timur


juga penyumbang emisi gas ru mah kaca, di sisi yang lainnya. Kita tahu, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen global untuk menurunkan emisi 29% pada tahun 2030, “ kata Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI. Menurutnya, kebijakan 12,7 juta hutan yang luasnya hampir sama dengan luas satu negara Inggris, yang akan diberikan hak pengelo laannya kepada rakyat sesung guhnya merupakan kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim global, jika kebijakan ini dibarengi de ngan kebijakan menghen tikan laju ekspansi industri ekstraktive antara lain tam bang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri serta pembangu

nan infrastruktur skala massif. “Penegakan hukum terhadap ke jahatan korporasi dan review peri zinan menjadi elemen penting yang juga harus dilakukan oleh pemer intah, jika ingin 12,7 juta kebijakan perhutanan sosial dapat berhasil” ujarnya. Kesepakatan Paris, sebagai ke

HIJAU sepakatan bersama dari pemimpin negara juga tidak akan ada artinya, jika tidak dibarengi dengan komit men lain dari Presiden dan seluruh pemimpin dunia untuk menghen tikan model pembangunan dunia yang terus bertumpu pada eks ploitasi sumber daya alam dengan aktor korporasi di dalamnya, serta menentang solusi palsu penanga nan perubahan iklim yang berba siskan “market dan trading”. Bagi Walhi, bahwa Friends of the Earth Internasional bukan hanya menentang model pembangunan yang eksploitatif, memiskinkan rakyat, merusak lingkungan hidup dan namun juga menawarkan mo del pembangunan alternatif yang berbasiskan pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat, baik masyarakat adat maupun masya rakat lokal yang selama ini justru lebih memiliki resiliensi dari damp ak perubahan iklim. COP 21 Paris harusnya menjadi momentum bagi semua pihak, khu susnya pemerintah Indonesia untuk berhenti memproduksi pembangu nan yang berisiko tinggi bagi ling kungan hidup dan rakyat, terlebih

di wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan seperti kawasan pesi sir dan pulau-pulau kecil, maupun wilayah yang memiliki fungsi eko logis penting seperti gambut dan karst. COP 21 Paris harusnya juga men jadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan na sional untuk mengakui sistem dan model wilayah kelola rakyat sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, karena selama ini sistem dan model yang dikelola oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal ini telah jus tru berkontribusi besar bagi upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen Indo nesia menurunkan emisi. Dikatakannya, pemerintah harus menyudahi mainstream pemba ngunan yang selama ini selalu diserahkan kepada korporasi skala besar dan berbasiskan mekanisme pasar seperti carbon trading yang faktanya telah gagal. Komitmen pemerintah Indonesia harusnya menjadi momentum bagi pembenahan tata kelola sumber daya alam, termasuk didalamnya sebagai momentum untuk berhen

ti memberikan kepercayaan ke pada korporasi yang terbukti telah gagal. “Kini saatnya memberikan kepercayaan kepada komunitas de ngan memberikan pengakuan hak wilayah kelola rakyat, termasuk dalam pengelolaan hutan,” ujarnya. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran mewujudkan keadilan iklim, akhir Nopember lalu WALHI menyelenggarakan kegiatan Sim posium Internasional yang bertajuk “Pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat, Tantangan dan Peluang Mewujudkan Keadilan iklim”. Sim posium ini merupakan bagian dari Biennial General Meeting Friends of the Earth Internasional, orga nisasi lingkungan hidup berbasis akar rumput yang bekerja untuk mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan secara ekonomi, sosial dan ekologis. Dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dari tingkat in ternasional dari 74 negara, nasional dan daerah, simposium interna sional ini bertujuan memperkuat solidaritas dan gerakan masyarakat dunia dalam mewujudkan keadilan iklim. (jal)

istimewa


POTENS i Jawa Timur

15

LOH JINAWI

Perdagangan Jatim dan NTT

TEMBUS RP 5,5 TRILIUN PERTAHUN

Rijal

T

ransaksi perdagangan antar pulau dua provin si (Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur) setiap tahun mencapai Rp 5,5 triliun. Ang ka perdagangan tersebut meliputi Rp 1,8 triliun dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jatim dan Rp 3,8 triliun dari Jatim ke NTT. Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Jatim, Dra jat Irawan, dalam pidatonya pada acara “Kupang Tourism Trade In vestment” di Lippo Plaza Kupang, NTT, Kamis (8/12). Kegiatan pame ran sendiri melibatkan 25 pengusa ha dan UKM asal Jatim yang ber langsung 08 - 11 Desember 2016.

16

POTENS i Jawa Timur


“Adanya perputaran ekonomi dua provinsi yang saling mengun tungkan ini membuktikan Jatim dan NTT memiliki karakter potensi ekonomi yang saling melengkapi,” katanya. Dikatakanya, perdagangan dari NTT ke Jatim sebagian besar di dominasi komoditas pertanian, pe ternakan, perikanan. Diantara jenis barang yang sering diperdagang kan berupa ikan, vanila, cengkeh, rumput laut, sapi, serta bahan besi. Sementara dari Jatim ke NTT barang yang sering diperdagangkan berupa semen, besi, mesin, beras, dan barang manufaktur lainnya. Selama ini perdagangan dalam negeri antar pulau antar provinsi

mendominasi peningkatan ekono mi Jatim. Tercatat total transaksi perdagangan dalam negeri di Jatim mencapai Rp 744 triliun pertahun. Sementara perdagangan luar neg eri setiap tahun hanya mencapai Rp 400 triliun. “Ini membuktikan perdagangan dalam negeri lebih menguntungkan dan peranan kan tor-kantor perwakilan dagang Jatim di luar provinsi sangat dominan,” katanya. Disampaikannya, saat ini Jatim memiliki Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi. KPD tersebut berkedudukan di kota-kota besar yang memiliki pertukaran dan tran saksi ekonomi dengan Jatim cukup besar serta saling menguntungkan.

LOH JINAWI

Rijal

Ekonomi Jatim pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,44% dimana pertumbuhan ekonomi nasional 4,79%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh industri pe ngolahan 29,27%, perdagangan besar dan eceran. Penjua lan mobil dan sepeda motor sendiri mencapai 17,64% dan konstruksi 9,50%. Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Pengembangan Kawasan dam Wilayah, Herman Nai Ulu mengatakan, Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan yang memiliki aneka ragam potensi. Baik perkebunan, perikanan, peternakan, perta nian, maupun kehutanan. Produk-produk itu dikirim ke Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan. ‘’Jadi kalau mau dilihat dari data bongkar muat di pelabuhan volume perdagangan antar-pulau yang terbesar masuk NTT adalah dari Sura baya,” katanya. Iklim perdagangan di NTT meningkat karena pemerintah bekerja keras dalam mengawasi perdagangan di NTT secara baik. ‘’Ini berkat kerja sama antara pemerintah NTT bersa ma pemerintah Jawa Timur,” jelasnya. (jal)

Adanya perputaran ekonomi dua provinsi yang saling menguntungkan ini membuktikan Jatim dan NTT memiliki karakter potensi ekonomi yang saling melengkapi Drajat Irawan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Jatim


POTENS i Jawa Timur

17

LOH JINAWI

ITS Bantu

Dok. Humas ITS

RUMUSKAN SOLUSI PERSOALAN UKM

I

nstitut Teknologi Sepu luh Nopember (ITS) Sura baya berupaya untuk ambil bagian dalam meru muskan solusi persoalan yang di hadapi oleh sejumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur. Hal ini merupakan salah satu ben tuk pengabdian masyarakat (ab mas) yang dilakukan oleh ITS. Kegiatan yang dikemas dalam “Seminar Sinergi” dan berlang sung di Auditorium Sinar Mas, De partemen Teknik Industri ITS, Rabu (14/12) ini digelar oleh tiga Depar

18

POTENS i Jawa Timur


temen diantaranya Teknik Industri, Manajemen Bisnis dan D3 Teknik Kimia ITS. Langkah yang dilakukan dengan cara mempertemukan para pelaku UKM dengan tiga pihak strategis, yakni akademisi, pebisnis, dan pemerintah. Para pelaku UKM diberikan kesempatan untuk me nyampaikan permasalahan yang mereka hadapi sebagai bahan dis kusi. Harapannya, keilmuan dari para akademisi, pengalaman kerja dari para pebisnis serta kebijakan dari pemerintah mampu menye

lesaikan berbagai permasalahan yang dikeluhkan oleh para pelaku UKM. Wakil Rektor IV ITS, Prof Ketut Buda Artana, mengatakan pe nyuluhan terhadap UKM seperti yang dilakukan dalam “Seminar Sinergi” ini sangat penting untuk terus dilakukan dan ditindaklan juti. Hal ini agar UKM yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. “UKM telah menjadi tulang punggung bagi pereknomian di In donesia. Berdasarkan diskusi yang

LOH JINAWI

Erwin

dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 45 persen PAD (PendapatanAsli Daerah) Jawa Timur berasal dari UKM. Hal ini menunjukkan betapa krusial peran UKM bagi pere konomian bangsa ini,” ungkapnya. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh ITS ini juga melibatkan mahasiswa. Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa berupa pembuatan alat otomasi yang akan di pamerkan dalam kegiatan tahunan Industrial Design and Exhibition (IDE) yang dihelat oleh Departemen Desain Produk Industri ITS. Alat otomasi sendiri adalah alat yang dapat melakukan pekerjaan tertentu secara otomatis. Alat yang dibuat oleh mahasiswa ini ke depannya akan direalisasikan untuk da pat digunakan bagi pelaku UKM. Proyek alat otomasi ini khususnya akan didistribusikan kepada pelaku UKM di Surabaya dengan bahan baku tempe, UKM di Malang de ngan bahan baku kelapa, UKM di Kediri dengan bahan baku nanas, dan UKM di Jombang dengan bahan baku tebu. “Tentu saja proses produksi yang dilakukan secara otomatis dapat membantu meningkatkan produktivitas produk UKM, dengan berkurangnya lead time yang ha rus dikeluarkan apabila proses dilakukan secara manual,” jelas guru besar Teknik Kelautan ini. Hal ini, menurut Ke tut, diharapkan dapat membantu memajukan UKM yang menjadi objek amatan pada proyek ini. Untuk dapat merealisasikan alat otomasi ini, ITS be kerjasama dengan Bank Indonesia. Hal ini berjalan seiring dengan program Bank Indonesia yaitu Egolator Bisnis Pe santren berbasis Syariah. Rangkaian acara SINERGI ini ditutup dengan presentasi alat otomasi yang telah dibuat oleh mahasiswa. Dijadw alkan dalam waktu dekat, alat-alat yang berhasil diope rasikan akan didistribusikan kepada UKM-UKM di daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.(luk)

UKM telah menjadi tulang punggung bagi pereknomian di Indonesia. Berdasarkan diskusi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 45 persen PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jawa Timur berasal dari UKM. Prof Ketut Buda Artana Wakil Rektor IV ITS


POTENS i Jawa Timur

19

PARAHITA

Surya - Tribunnews.com

Jatim INTENSIFKAN PROGRAM PEMAGANGAN

P

emerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mela lui Dinas Tenaga Ker ja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur berkomitmen pada ta hun depan akan terus menginten sifkan program pemagangan dalam negeri. Langkah itu dilakukan se bagai upaya mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur. “Program ini terus dilakukan. Jika tahun lalu 800 orang ikut pema gangan, sekarang naik 900 orang. Pokoknya pendidikan keterampilan

20

POTENS i Jawa Timur


menjadi salah satu prioritas kita,” ujar Wakil Gubernur Jatim Saifu lah Yusuf, usai menutup Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Ber basis Pengguna dan Penyerahan Penghargaan Siddhakarya Tahun 2016, di Gedung Sier Surabaya, Ka mis (15/12). Dia menjelaskan, Pemprov Ja tim akan terus meningkatkan pelatihan seperti ini, tentunya akan bekerjasama dengan perusa haan yang nantinya turut serta memberikan materi atau masu kan yang dapat menjadikan modal dasar pemagang.

“Ini agar setelah selesai (pema gangan) dan cocok sesuai keingi nan perusahaan tentunya lang sung bisa bekerja,” paparnya. Gus Ipul mengatakan, pelatihan seperti yang dilakukan Disnaker perlu diperbanyak karena lulusan sekolah formal ternyata belum mampu melahirkan keterampilan. “Lulusan SMK misalnya kadang ti dak bisa ngelas, dan pelatihan se perti ini terbukti mampu memberi kan keterampilan bagi mereka,” kata dia. Sementara itu, Kepala Disnaker transduk Jawa Timur, Sukardo,

PARAHITA

Program ini terus dilakukan. Jika tahun lalu 800 orang ikut pemagangan, sekarang naik 900 orang. Pokoknya pendidikan keterampilan menjadi salah satu prioritas kita Saifulah Yusuf Wakil Gubernur Jatim

www.siagaindonesia.com

mengatakan pihak Disnakertransduk Jatim saat ini telah memberikan pelatihan bagi 950 tenaga kerja baru. “Mereka dilatih selama enam bulan dan lang sung disalurka ke perusahaan penerima kerja. Sete lah enam bulan dilatih, hari ini mereka kami lepas un tuk bisa bekerja di perusahaan yang telah ditempati,” ujarnya. Menurut Sukardo, dari 950 tenaga kerja baru, yang dilatih setidaknya 723 orang. Diantaranya saat ini langsung bekerja di 44 perusahaan yang tersebar di beberapa daerah, seperti Tuban, Malang, Nganjuk, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Pasuruan, ser ta beberapa daerah lainnya. “Masih ada sisa 230 orang saat ini pelatihannya memang belum selesai, namun mereka yang masih dilatih tetap akan kami salurkan ke perusahaan yang telah bekerjasama dalam pelatihan ini,” kata Sukardo. Dengan pelatihan ini, para pekerja diharapkan juga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang saat ini mulai berdatangan ke Jawa Timur. Dalam kesempatan ini Disnaker juga memberikan penghar gaan Siddhakarya bagi enam perusahaan yang dinilai memiliki andil dan mampu meningkatkan produktifi tasnya dengan cepat. (ris)


POTENS i Jawa Timur

21

PARAHITA

BANTUAN RP 119 JUTA BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUBUH

W

akil Gubernur Ja tim, Saifullah Yu suf, menyalurkan bantuan bagi pe nyandang disabilitas tubuh senilai Rp 119.204.800. Bantuan terse but diperuntukkan bagi 40 orang dimana setiap peserta menerima Rp 2.981.000. Bantuan nantinya diberikan dalam bentuk peralatan kerja, seperti mesin jahid, bordir, servis HP, elektro dan cetak salon. Penyerahan bantuan tersebut merupakan rangkaian dari puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Jawa

22

POTENS i Jawa Timur


reni

Timur yang diperingati pada, Ka mis (15/12) di kantor Dinas Sosial Provinsi Jatim, Jalan Gayung Kebon sari, Surabaya. Peringatan ini jangan hanya diperingati sebagai hari peringa tan biasa, tapi harus menjadi mo mentum untuk meningkatkan rasa peduli dan peka terhadap sesama manusia. Momentum HKSN harus menjadi tonggak dalam memeli hara nilai-nilai luhur persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Indo nesia yang maju dan sejahtera. Dikatakannya, HKSN mendo rong semangat kepedulian dengan

memberikan fasilitas dan mendo rong teman-teman yang “istimewa” ini untuk dapat terus berprestasi. HKSN harus dilaksanakan oleh selu ruh lapisan masyarakat untuk men ciptakan solidaritas. HKSN tidak hanya simbol tapi juga dibutuhkan kerja nyata. “Mari kita gelorakan se mangat persaudaraan tanpa meli hat latar belakang suku, agama dan RAS,” ujar Wagub. Gus Ipul mengapresiasi Dinas So sial yang dengan penuh kerja keras, semangat dan kesabaran menguru si orang-orang “istimewa”. Orangorang istimewa ini, lanjut Gus Ipul,

PARAHITA merupakan orang yang kurang sempurna secara fisik tapi mereka pada dasarnya adalah sama dengan manusia yang lainnya. “Dinsos memang ditugaskan untuk mengurus ma salah ‘istimewa’ ini. Istimewa karena tidak bisa diurus dengan yang lain tapi harus secara khusus. Karena mereka saudara kita yang berkebutuhan khusus. Kita bangga karena mereka walaupun ada kekurangan tapi tetap berprestasi dan terus memperbaiki diri menjadi orang yang unggul,” katanya. Tema Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2016 ini adalah “Kerja Nyata Menuju Indonesia Se jahtera”. Peringatan HKSN Jatim 2016 ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, pemerikaan kesehatan, pa meran produk lokal dari UPT Dinsos serta pemberian bantuan sosial. Pada kesempatan ini Gus Ipul sempat terharu dan mengapresiasi pembacaan puisi berjudul “Kursi Roda” oleh Stella dari UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Bangil, Pasuruan. Selain bantuan pada penyandang disabilitas tubuh, Gus Ipul juga secara simbolis menyerahkan 25 ban tuan sosial dan penghargaan kepada beberapa pihak. Penerima bantuan sosial ini dintaranya UPT Reha bilitasi Sosial Cacat Netra Malang berupa alat kerja pijat disabilitas netra, klien UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri berupa peralatan usaha ekonomis produktif, serta beberapa penerima bantuan sosial lainnya. Sedangkan beberapa penghargaan yang dise rahkan dintaranya penghargaan kepada pilar-pilar kesejahteraan sosial tingkat Jatim, penghargaan ke pada Kube berprestai tingkat Provinsi Jatim, serta penghargaan kepada pendamping Kube Fakmis berprestasi tingkat Jatim. (jal)

Peringatan ini jangan hanya diperingati sebagai hari peringatan biasa, tapi harus menjadi momentum untuk meningkatkan rasa peduli dan peka terhadap sesama manusia. Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim


POTENS i Jawa Timur

23

GOVERNMENT

SECURITY

D

inas Komunikasi dan Informatika (Diskom info) Provinsi Jawa Timur menggelar ra pat terkait Goverment Security bagi SKPD di lingkungan Peme rintah Provinsi Jawa Timur, Rabu (30/11). Goverment website security dinilai penting untuk menjaga dan mengantisipasi jika terjadi serangan dari pihak tak bertang gung jawab yang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik.

24

POTENS i Jawa Timur


Menurut Dosen PENS ITS selaku narasumber, Ferry Astika Saputra, informasi merupakan aset yang harus dilindungi. Sebab informasi dapat mempunyai berbagai un sur, yakni bisa dibuat, disimpan, dihancurkan, diproses, dikirimkan, digunakan, dirusak, dihilangkan, atau bahkan dicuri. Dikatakannya, informasi juga memiliki atribut, antara lain pu nya kerahasiaan dimana rahasia ini hanya bisa diakses oleh yang

Reni

Penting Lancarkan

LAYANAN

PUBLIK

berhak saja. Informasi juga meg andung keutuhan data dan ke tersediaan. Artinya informasi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. “Karena itu keamanan sangatlah diperlukan,” ujar Ferry. Penting untuk diketahui, kata Ferry, peretas tidaklah bekerja sendiri tetapi dalam bentuk tim. Dan mereka bekerja melalui pros es tahapan serta sangat tersruk tur. Sementara, kinerja pemerin tah berkaitan dengan pelayanan

Kronik

publik mempunyai peran paling tinggi dan menjadi sasaran paling utama. “Karena itu, secanggih apa pun teknologi yang kita punya tetap akan kalah dengan yang namanya awarenes atau kepedulian,” katanya. Menurutnya, kepedulian itu bisa diwujudkan dengan langkah Pemprov Jatim yang perlu memi liki tim kemanan informasi atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini bertugas menyiapkan berbagai dokumen, memiliki kemam puan risk managemant, dan harus diikutikan dalam Bussines Continuity Planning (BCP) dan Disester Recovery Planning (DRP). Alasan didirikannya CSIRT, antara lain karena in frastruktur keamanan yang terbentuk tidak dapat menjamin serangan. Selain itu bila terjadi insiden, maka institusi akan bergerak cepat untuk merespon secara efektif dengan meminimalkan kerusakan dan mengurangi biaya recovery. “CSIRT dibutuhkan karena secara efektif dan mengidentifikasi segala macam aktivitas, selain itu juga untuk melakukan mitigasi dan merespon se cara setrategis,” katanya. Asisten Kesra Setda Prov Jatim, Mudjib Affan, saat membuka rapat, mengatakan melalui rapat ini dirinya meminta agar setiap SKPD sadar akan pentingnya keamanan data dan apliaksi yang ada. Sebab aplikasi merupakan aset Pemprov Jatim yang tidak berwujud. “Saya harap dalam upaya menjaga ini selalu ber koordinasi dengan Dinas Kominfo. Sebab Kominfo Jatim sudah ditunjuk pak gubernur untuk menjaga semua aplikasi yang menjadi domainnya provinsi,” ujarnya. Menurutnya, semua SKPD harus paham bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah hal yang linier dengan Diskominfo. Karena itulah mengapa BPKAD memasukkan Diskominfo sebagai bagian dari tim verifikasi anggaran. Hal ini tentu uta manya dalam pembiaayaan yang berkaitan dengan TIK. Kadis Kominfo Jatim, Eddy Santoso, mengatakan rapat ini dinilai penting untuk menyamakan persep si akan pentingnya govermet security bagi setiap SKPD. Dengan begitu diharapkan ke depan Pemprov Jatim mampu meningkatkan keamanan informasi dengan mendukung terwujudnya E-Goverment yang baik serta menjami terwujudnya aplikasi EGoverment yang baik pula. “Berbicara mengenai pembangunan TIK, maka Govermnet Security sudah menjadi keharusan,” pungkasnya.(sti)

KominfO

Saya harap dalam upaya menjaga ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo. Sebab Kominfo Jatim sudah ditunjuk pak gubernur untuk menjaga semua aplikasi yang menjadi domainnya provinsi Mudjib Affan Asisten Kesra Setda Prov Jatim


POTENS i Jawa Timur

25

KI Pusat Nilai PPID Jatim

Henry

MASUK LEVEL INOVASI

K

omisi Informasi (KI) Pu sat kini tengah melaku kan proses verifikasi langsung terkait hal te knis untuk menilai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen tasi) tingkat provinsi di Jawa Timur. Dalam penilaian tersebut, Ketua KI Pusat, John Fresly menilai PPID Jawa Timur sudah sampai pada le vel inovasi. “Sebelumnya, Jatim bersama Jateng masuk sebagai pelopor PPID. Namun dari hasil pantauan KI Pusat, Jatim sekarang sudah sampai level inovasi,” kata John saat di kantor Di

26

POTENS i Jawa Timur


nas Kominfo Jatim, Rabu (7/12). Ia menjelaskan, visitasi yang di lakukan KI Pusat merupakan bagi an proses dari pemahaman baru mengingat bahwa keterbukaan itu suatu hal yang memang harus dipenuhi. “Dulu penilaian lebih pada akses informasi pengelolaan badan publik. Tidak secara khu sus disupervisi. Melalui monev ini kami juga berharap KI dapat me nilai tata kelola dan apa persoalan badan publik saat menerapkan UU KIP (Keterbukaan Informasi Pu blik),” kata John. Mantan komisioner KI DKI Ja

karta ini menjelaskan, dalam proses penialain kini lebih ditekankan pada aspek informatif yang menjadi tolok ukur. “Apa informasi yang disam paikan dibutuhkan masyarakat. Se hingga, info bisa membuat layanan publik bisa lebih cepat luas diakses oleh masyarakat,” tuturnya. Menurutnya, badan publik atau pemda memang berkewajiban menyediakan data dan informasi bagi masyarakat. Namun, lanjut dia, kepentingan kedinasan pada prin sipnya hanya disediakan tidak harus disampaikan. Dengan begitu, kata dia, pemda

Kronik

KominfO

Sebelumnya, Jatim bersama Jateng masuk sebagai pelopor PPID. Namun dari hasil pantauan KI Pusat, Jatim sekarang sudah sampai level inovasi, John Fresly Henry

Ketua KI Pusat

bisa terus berlomba dan semakin terbuka dalam mem buka informasi yang bisa diakses masyarakat. Ia pun meyakini, ke depan bisa terjadi saat tidak akan ada sengketa informasi, karena badan publik memang su dah menyiapkannya. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso menga takan, prinsipnya Jawa Timur patuh kepada UU 14 Ta hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Ada atau tidak adanya penilaian, Pemprov Jawa Timur akan selalu patuh pada UU KIP,” tegas pria yang juga men jabat Ketua PPID Jatim tersebut. Dalam hal inovasi, kata dia, Jatim sudah lebih dulu dibandaing pusat. Ia memisalkan terkait Perda Pela yanan Publik yang sudah ada lebih dulu dibuat oleh Pemprov Jatim hingga dibuatkan KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jawa Timur. Setelahnya, kata dia, baru ada UU Ombudsmen yang hingga kini masih berjalan. (afr)


POTENS i Jawa Timur

27

Keterbukaan Informasi Publik Jatim

P

rovinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo berhasil meraih peng hargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2016 kategori Pemer intah Provinsi terbaik tingkat na sional. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Sekretaris Dae rah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Sukardi di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12). Penghargaan pemerintah provinsi terbaik kedua didapatkan Provinsi Aceh dan terbaik ketiga diraih Provinsi Kalimantan Timur. Prestasi ini memperbaiki raihan tahun lalu karena Jawa Timur me nempati posisi terbaik kedua. Berkat kerja keras seluruh pihak, predikat terbaik pertama akhirnya

28

POTENS i Jawa Timur


TERBAIK

dapat dibawa pulang. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan keterbukaan informasi publik merupakan cerminan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Pemerintah pusat berkomitmen mendorong lembaga pemerintah baik tingkat di kementerian, provin si hingga kabupaten/kota untuk melayani kebutuhan informasi yang menjadi hak publik. “Indonesia sebagai negara demokrasi mengutamakan prinsip dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Artinya adalah yang memi lih dan yang dipilih harus selalu bertanggung jawab kepada masya rakat. Jadi pejabat yang telah di pilih oleh masyarakat tentu harus menyampaikan rasa tanggung ja wabnya berupa informasi kepada masyarakat,” kata Wapres yang

akrab disapa JK ini. Ia mengajak seluruh lembaga pemerintah untuk pro aktif dan melayani berbagai macam in formasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Antara satu sektor dengan sektor lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Paling terpenting adalah masyarakat mengetahui rencana, pelaksanaan dan evaluasi dari tugas-tugas yang diberikan ke pada instansi pemerintah. Penghargaan keterbukaan infor masi publik, sambung JK, harus bisa mendorong badan publik hingga unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus berbenah memperbaiki diri. Kuali tas demokrasi Indonesia ke depan dinilai akan terus membaik seiiring dengan semakin tingginya transpa

Kronik

KominfO ransi dan akuntabilitas masing-ma sing lembaga negara. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi menga takan, prestasi Jawa Timur sebagai provinsi terbaik pertama keterbu kaan informasi publik merupakan hasil kerja keras dari hasil karya nyata Gubernur Jatim Soekarwo bersama badan publik di lingku ngan Pemprov Jatim termasuk Di nas Kominfo dan Komisi Informasi (KI) Jatim yang telah mendorong semua badan publik di lingkungan Pemprov Jatim agar menyampaikan informasi lebih transparan. “Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Jatim telah bekerja keras membina teman-teman dalam rangka memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Sehingga oleh pemerintah pu sat, Jatim mendapatkan peringkat pertama keterbukaan informasi,” ujarnya. Menurut Sukardi, di era reforma si saat ini dibutuhkan adanya keter bukaan informasi publik yang trans paran, akuntabel, dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan

keputusan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan pro aktif me nyampaikan proses pembangunan. “Jadi semua yang dilakukan peme rintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tun tutan masyarakat yang harus direa lisasikan,” ungkapnya. Ketua Komisi Informasi RI, John Fresly Hutahean menyampaikan keterbukaan Informasi Publik men jadi hal yang sangat penting, kare na peranan dan fungsinya sebagai instrumen dalam pertanggungja waban pelaksanaan tugas badan publik mutlak diperlukan. Bahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor masi Publik (KIP) mengamanatkan kepada seluruh Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara efektif dan efisien, akurat, benar, tidak menyesatkan, dan mu dah dijangkau oleh masyarakat. Dia juga memberikan apresiasi atas partisipasi dan komitmen selu ruh badan publik yang telah mene rapkan Keterbukaan Informasi Pub lik. Pihaknya berharap setiap tahun

akan mengalami perkembangan yang signifikan demi terwujudnya good government dan tata kelola pemerintahan yang profesional. Sekretaris Komisi Informasi Republik Indonesia, Bambang Hardi Winata menilai Jawa Timur merupakan salah satu provinsi ter baik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jatim kon sisten mengelola dan melaksanakan KIP merata di SKPD dan kabupaten/ kota. “Saya rasa Jawa Timur untuk penerapan KIP sudah sangat baik karena terbukti tidak hanya bicara, namun langsung melaksanakannya. Peran PPID juga sangat baik. Ada se mangat pro aktif dan kuat terutama koordinasi perangkat ke bawah,” tu tur Bambang. Hadir pula dalam kesempatan ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Sekretariat Wapres Moham ad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi For tuna Anwar, serta para pemimpin Badan Publik penerima Anugerah. (luk)

Adapun tiga besar Badan Publik Penerima Anugerah Informasi Publik, dengan perolehan nilai, dan kualifikasi masing-masing adalah sebagai berikut: Kategori Kementerian • Kementerian Pekerjaan Umum (95,87), menuju Informatif • Kementerian Keuangan (95,48), menuju Informatif • Perindustrian (94,41), menuju Informatif Kategori Pemerintah Provinsi • Jawa Timur (94,24), menuju Informatif • Aceh (90,24), menuju Informatif • Kalimantan Timur (88,17), menuju Informatif Kategori Perguruan Tinggi Negeri • Universitas Indonesia (97,92), menuju Informatif • Universitas Brawijaya (91,39), cukup Informatif • Institut Pertanian Bogor (78,71), cukup Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • PT TASPEN (84,07), menuju Informatif • PT Perusahaan Listrik Negara (82,35), menuju Informatif • PT Bio Farma (81,27), menuju Informatif

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian • Arsip Nasional (96,67), menuju Informatif • Mahkamah Konstitusi (94,54), menuju Informatif • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (93,81), menuju Informatif Kategori Lembaga Non Struktural • Komisi Pemberantasan Korupsi (86,87), menuju Informatif • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (86,74), menuju Informatif • Komisi Pemilihan Umum (77,02), cukup Informatif Kategori Partai Politik • Partai Gerakan Indonesia Raya (25,97) kualifikasi Tidak Informatif • Partai Hati Nurani Rakyat (17,94) kualifikasi Tidak Informatif • Partai Keadilan Sejahtera (16,73) kualifikasi Tidak Informatif EDISI 72 DESEMBER 2016

POTENS i Jawa Timur

29

SUARA INDRAPURA

Baperda DPRD Jatim Selesaikan

19 PERDA

SELAMA 2016

Ran

B

adan Pembuat Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim ternyata melaku kan percepatan yang sig nifikan. Pada Oktober 2015 lalu diestimasi Baperda hanya mampu menyelesaikan 15 Perda. Ternyata kini yang sudah dirampungkan mencapai 19 Perda atau sekira 60% dari total 35 Raperda yang direnca nakan. “Kalau tahun-tahun sebelumnya rata-rata kita hanya mampu menye lesaikan 10-15 Perda atau di bawah 50%. Namun tahun ini bisa meram pungkan 19 Perda atau sekitar 60%, sehingga ada peningkatan kinerja

30

POTENS i Jawa Timur


legislasi DPRD Jatim,” ujar Ketua Baperda DPRD Jatim Achmad Heri di DPRD Jatim, Kamis (8/12). Lebih jauh politisi asal Partai Nas dem ini menjelaskan bahwa dari 19 Raperda yang diselesaikan tahun ini, sebanyak 12 Perda sudah disa hkan, kemudian 7 Raperda masih dalam pembahasan dan dijadwal sebelum akhir Desember 2016 su dah disahkan dalam rapat paripur na DPRD Jatim. Sebanyak 12 Perda yang sudah disahkan itu terdiri dari 4 Perda in isitif DPRD Jatim dan 7 Perda usu lan eksekutif, serta 1 Perda usulan DPRD dan eksekutif. Sedangkan 7

Raperda yang masih dalam pem bahasan, terdiri dari 5 Raperda inisiatif DPRD Jatim dan 2 Raperda usulan eksekutif. Sementara 16 Raperda yang be lum dibahas terdiri dari 10 Raperda inisiatif DPRD Jatim dan 6 Raperda usulan eksekutif. “Perda yang be lum sempat dibahas akan dilan jutkan pembahasannya pada tahun berikutnya,” ujar Achmad Heri man tan wakil sekretaris PWNU Jatim ini. Disinggung soal program pem buatan Perda tahun 2017, Heri menuturkan bahwa program le gislasi daerah tahun depan sengaja mengalami penurunan karena di

SUARA INDRAPURA utamakan pada kualitas dan materi yang menyangkut kewenangan provinsi supaya ada payung hukum yang lebih jelas bagi provinsi dalam melaksanakan amanat undang-undang. “Tahun 2017 memang lebih sedikit, yakni hanya 28 Raperda. Rinciannya, 13 Raperda inisiatif DPRD Jatim, meliputi 6 Raperda lama dan 7 Raperda baru. Kemu dian 15 Raperda usulan eksekutif, meliputi 4 Raperda lama dan 11 Raperda baru,” ujar Achmad heri yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim. Heri juga meminta kepada Komisi – komisi di DPRD Jatim dan pemprov Jatim agar dalam pembuatan Raperda tidak asal-asalan. Namun harus disertai naskah akademiknya. Ada beberapa Raperda yang kini dibahas di Komisi A, D, dan E. Sedang yang sisa nya akan dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017. Sementara itu, Wakil Ketua Baperda DPRD Jatim Ir wan Setiawan menegaskan pihaknya saat ini sedang melakukan sosialisasi 12 Perda yang sudah disahkan. Diantaranya, Perda Perlindungan Nelayan, dan Perda Perlindungan Ketenagakerjaan. Irwan berharap sosialisasi terhadap Perda yang te lah disahkan harus terus dilakukan kepada masyarakat secara meluas. Hal itu untuk mendorong masyarakat agar memahami kebijakkan regulasi yang disahkan oleh DPRD Jatim. Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini, so sialisasi terhadap Perda tidak selamanya dilakukan secara formal. Tapi bisa juga secara informal dengan media pentas seni budaya seperti tari tradisional maupun wayangan. Terkadang, cara informal ini jus tru lebih efektif ketimbang cara-cara formal. (pca)

Kalau tahun-tahun sebelumnya rata-rata kita hanya mampu menyelesaikan 10-15 Perda atau di bawah 50%. Namun tahun ini bisa merampungkan 19 Perda atau sekitar 60%, sehingga ada peningkatan kinerja legislasi DPRD Jatim Achmad Heri Ketua Baperda DPRD Jatim


POTENS i Jawa Timur

31

INOVASI

Desain Studio untuk PERSOALAN keterbatasan lahan dan tata kota di Surabaya, mengin spirasi mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk merancang berbagai desain studio untuk seorang arsitek. Ter hitung sebanyak 113 rancangan de sain tersebut dipamerkan di Plaza Beton Departemen Arsitektur ITS, Rabu (21/12). Karya yang dipamerkan merupa kan rangkaian dari tugas akhir mata kuliah Desain Arsitektur. Ketua panitia penyelenggara pameran, Syarif Vikri mengatakan acara ini adalah inisiasi dari mereka untuk memamerkan hasil karya kepada publik. Tema yang diiangkat adalah desain studio atau tempat bekerja seorang arsitek. Ia menjelaskan, mahasiswa dituntut untuk mengeksplora si lahan-lahan terbatas seperti yang ada di Kota Surabaya. “Dari lahan-lahan tersebut, kita harus berpikir bagaimana menciptakan interior dan eksterior yang tepat yang menunjang kerja seorang arsitek,”ungkapnya. Salah satu karya yang dipamer kan adalah milik Lalu Fatih, ma hasiswa Departemen Arsitektur angkatan tahun 2015. Purwarupa milik Lalu mengangkat konsep Kota Surabaya yang merupakan kota pelabuhan. “Saya ingin menjadikan studio saya sebagai cerminan dari kota Surabaya. Desain yang saya rancang pun bernuansa kapal dan laut,” katanya seraya menunjukkan purwarupa karyanya yang berjudul ALO Architet Studio. Dari 113 karya yang dipamerkan,

ARSITEK

Dok. Humas ITS

lanjut Fatih, akan dicanangkan satu juara favorit dari pengunjung. Lalu berharap karya miliknya mampu menarik perhatian para pengun jung. “Jarang ada pameran yang berkonsep seperti ini. Ini merupa kan ajang di mana para calon ar sitek seperti kami dapat mengo munikasikan apa yang kami buat,” tuturnya. Menurut Wawan Ardiyan ST MT, koordinator dosen pembimbing mata kuliah Desain Arsitektur, acara ini diselenggarakan sebagai respon para mahasiswa mengenai keter batasan lahan dan kaitannya den gan desain tata ruang yang menjadi naungan masyarakat. Wawan berharap tugas akhir ini juga nantinya meningkatkan

kemampuan mahasiswa dalam berkarya serta mempresentasikan hasil karya mereka kepada masya rakat. “Dengan pameran ini, saya berharap gairah arsitektur akan kembali bangkit di masyarakat,” tu tur dosen Laboratorium Lansekap Departemen Arsitektur ITS ini. Ter lebih lagi, imbuhnya, melalui pam eran bisa menjadi kontribusi para mahasiswa mengenai tata kota Surabaya. Pameran yang puncaknya akan dihelat Jumat (23/12) ini, juga me ngundang pembicara dari Ikatan Ar sitektur Indonesia (IAI), Yuli Kalson Sagala ST IAI. Yuli akan membeber kan tips mengenai seorang maha siswa dapat memulai bisnis arsitek tur sejak dini. (luk)

32

POTENS i Jawa Timur


INOVASI

Transportasi Unggas

RAMAH LINGKUNGAN SAAT ini permintaan pasar untuk ayam broiler semakin meningkat namun belum diimbangi dengan transportasi yang memenuhi standar, sehingga hal ini mem buat ayam broiler berpotensi mengalami kematian, terluka, dan stres. Selain itu polusi udara (bau) dan kotoran ayam yang terjatuh meng ganggu lingkungan sekitar. Berang kat dari fenomena tersebut maha siswa Fakultas Peternakan (Fapet) UB yang terdiri dari Gusti Ayu Putu Marleni, Ratih Anggam Shofida, dan Pranaya Arya menciptakan desain transportasi untuk unggas yang ramah lingkungan. Di bawah asuhan dosen Dr M Halim Natsir SPt MP mereka men gangkat judul “EPOT (Eco Poultry Transportation): Desain Transpor tasi Unggas Terintegrasi Animal Welfare yang Ramah Lingkungan untuk Mengurangi Pencemaran Udara”. EPOT didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi stand ar, dibuat tertutup dari cekaman panas sinar matahari namun dilengkapi pendingin untuk men stabilkan suhu udara dan penye rap bau. EPOT juga didesain untuk melindungi prinsip animal welfare, yaitu menciptakan rasa nya man agar ternak tidak stres. “Kapasitas angkut juga diperhi tungkan, sehingga tidak akan ber desakan yang dapat melukai ayam-

Dok. Humas UB

ayam tersebut,” ujar salah satu mahasiswa penggagas, Gusti Ayu, melalui Humas UB. Melalui ide tersebut mengantar kan mereka meraih juara I ajang Animal Science Paper Competition (ASPC) 2016 yang diselenggarakan

oleh Fakultas Kedokteran hewan Universitas Airlangga, pada 1113/11/2016. Tema ASPC kali ini ialah “Kesiapan sektor Peternakan dan Veteriner Indonesia dalam FTAAP (Free Trade Area of the Asia Pasific) 2020”.(red)


POTENS i Jawa Timur

33

Jagad

PEREMPUAN

DHARMA WANITA

Penting Imbangi Profesionalisme ASN

G

Reni

ubernur Jawa Timur, Soekarwo, meminta pengurus dan anggota Dharma Wanita Persat uan mampu mengimbangi pengeta huan suaminya demi meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Ne gara (ASN). Pasalnya peranan istri sangat dominan dalam mening katkan profesionalisme suaminya sebagai ASN. Pesan tersebut disampaikannya dalam peringatan HUT Ke 17 tahun 2016 Dharma Wanita Persatuan di Gedung Graha Wicaksana Praja, kantor Gubernur Jawa Timur, Jl Pahlawan, Surabaya, Selasa (13/12). Dikatakannya, keberimbangan pengetahuan akan menciptakan aparatur yang berdedikasi dan kreatif dalam mengemban tugas.

34

POTENS i Jawa Timur


“Kalau pengetahuan dan kualitas SDM Dharma Wanita kurang di tingkatkan, dari mana lagi dan siapa lagi yang akan mensupport profe sionalisme suaminya dari keluarga,” katanya. Diantara cara meningkatkan kualitas SDM Dharma Wanita, yakni dengan berorganisasi yang baik dan memiliki beragam ide serta pro gram. “Kalau dalam rapat Dharma Wanita yang berbicara itu-itu saja, bagamaina bisa didapatkan pro gram yang baik dan bisa dinikmati masyarakat,” ujar gubernur yang juga sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan. Ketua Tim Penggerak PKK Ja tim yang juga penasehat Dharma Wanita Persatuan, Nina Soekarwo, mengatakan Dharma Wanita memi

liki peranan yang dominan dalam menentukan karakter keluarga. Apalagi saat ini penguatan peran keluarga terhadap pendidikan anak semakin berat, terlebih era infor masi yang sudah memasuki zaman keemasan. Karena apa yang terjadi di sekelilingnya, anak akan mudah untuk mencontohnya. Karakter dan kepribadian yang kokoh di lingkungan rumah tangga menjadi bekal bagi anak untuk siap terjun ke dunia luar. Anak akan mampu mandiri menghadapi ma salah, baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Selain itu anak mampu beradaptasi dengan di namika lingkungan yang mudah berubah dan rentan terhadap pe ngaruh negatif. Sejak masa kelahiran seorang

Jagad

PEREMPUAN

Reni

anak, proses pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap maksimal. Perkembangan dari proses organ-organ ini sangat ditentukan oleh motiva si/rangsangan yang diterima anak dari ibunya. Rang sangan yang diberikan oleh ibu, akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. “Bisa dikatakan pe ranan ibu dalam pembentukan karakter anak lebih dari 75%,” katanya. Ketua Umum DWP, Wien Ritola Tamasya, dalam sambutannya yang dibacakan Ketua DWP Jatim, Chaira ni Ahmad Sukardi mengatakan, sebagai salah satu or ganisasi perempuan terbesar di Indonesia, DWP punya peran strategis dan harus berperan aktif dalam pem bangunan nasional. “Kekuatan DWP mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan untuk memberikan kontribusi dalam menyukseskan program nasional,” kata Ritola. DWP sebagai mitra Pemerintah, kata Ritola, men dukung berbagai program kerja Pemerintah seperti Sosialiasi Kartu Indonesia Pintar dan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan anggota, keluarga dan masya rakat. Kaum perempuan, lanjut Ritola, harus kritis dalam melihat berbagai isu yang sedang berkembang dalam mesyarakat sehingga bisa memberikan kontribusi pe nuh untuk menyelesaikan masalah secara antisipatif. “Kita tidak bisa diam melihat kemerosotan moral yang terjadi saat ini, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga merupakan salah satu cara terbaik menyelesaikan ma salah tersebut,” ujar Ritola. (jal)

Kalau pengetahuan dan kualitas SDM Dharma Wanita kurang ditingkatkan, dari mana lagi dan siapa lagi yang akan mensupport profesionalisme suaminya dari keluarga H. Soekarwo Gubernur Jawa Timur,


POTENS i Jawa Timur

35

Herlambang

GUBERNUR BAGIKAN BONUS Peraih Medali PON XIX

G

ubernur Jatim Soekar wo, membagikan bonus bagi atlet peraih medali PON XIX 2016 di Ban dung September lalu. Pembagian bonus berlangsung di Gedung Ne gara Grahadi, Jumat (16/12). Di PON XIX, Jatim menjadi runner-up dengan perolehan 132 emas, 138 perak, dan 135 perunggu. Para atlet peraih medali emas perorangan memperoleh bonus Rp 250 juta. Untuk medali emas beregu dua hingga tiga orang, masing-ma sing menerima bonus Rp 200 juta. Bonus untuk beregu empat hingga enam orang mencapai Rp 150 juta per atlet. Untuk medali emas nomor beregu yang terdiri atas lebih dari enam orang, bonus yang didapat se nilai Rp 100 juta per atlet. Atlet yang meraih medali perak diberi bonus Rp 100 juta dan perunggu Rp 50 juta. Dalam sambutan, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, bahwa ke berhasilan kontingen PON XIX Jatim, karena KONI Jatim sudah berusa ha secara maksimal untuk meraih prestasi di PON XIX. Selain itu pro gram KONI Jatim yaitu tak lepas dari ketepatan program dan pendekatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tiga pilar mendukung prestasi Jatim yaitu; kesehatan, fisik, dan psikologis. Selain program di atas, mantan

36

POTENS i Jawa Timur


Ketua Umum IPSI Jatim ini juga men jelaskan keberhasil kontingen PON XIX Jatim yaitu melakukan program yang berlatih di luar negeri dan ker jasama dengan Negara lain yaitu Australia Barat, dan model kerjasa ma ini sangat baik. Sisi lain yaitu psikologi atlet juga menjadi perhatian KONI Jatim terha dap atlet, sehingga atlet merasa di perhatikan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi ter baik buat kontingen PON XIX Jatim. Komitmen juga menjadi bagian penting dari kepercayaan, seperti pembagian bonus. Meski pembagian mundur tapi pembagian bonus tetap dilakukan dan tidak berkurang. Mun durnya pembagian bonus karena ke bijakan dari pemerintah pusat soal pengetatan anggaran. Jadi otomatis semua sektor kena pemangkasan. Sementara Ketua Umum KONI Jatim, Ir H Erlangga Satriagung me nambahkan, sesuai rencana pem bagian bonus yaitu Desember. “Kami sendiri baru selesai menghitungnya. Kami tahu jumlah atau atlet peraih medali emas, tapi saya juga harus menunggu dokumen resmi dari PB PON agar tidak ada kesalahan data,” kata Erlangga. Jawa Timur merebut posisi run ner-up pada PON di Jabar lalu. To tal 404 medali berhasil mereka raih dengan rincian 132 medali emas, 138

medali perak, dan 134 perunggu. Para atlet peraih medali emas dijan jikan bonus Rp 250 juta, sementara untuk medali perak 100 juta, dan perunggu 50 juta. Sedangkan untuk tim maupun beregu bakal menerima jumlah total bonus yang lebih besar. “Namun angka bonus itu belum di potong pajak. Jadi mungkin akan ada pemotongan lagi. Tapi angkanya ti dak akan kurang dari Rp 200-an juta, masih lebih dari itu,” ungkapnya. Pencairan bonus dibagi men jadi dua termin. Termin pertama pada Desember, dengan para atlet menerima 75 persen dari nomi nal bonus yang dijanjikan dengan menggunakan Aanggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah-Perubahan 2016. Sementara 25 persen sisanya akan diberikan sekitar Maret 2017 dengan menggunakan APBD 2017. (her)

SPORTIVITAS

BUDHE KARWO CUP,

Bangkitkan Sepak Bola Wanita

T

urnamen Sepakbola Wanita Budhe Karwo Cup VI Tahun 2016 merupakan ajang untuk membangkitkan gairah persepakbo laan wanita yang masih minim apre siasi di tingkat nasional. “Kami ingin menunjukkan bahwa wanita juga bisa berprestasi dalam olahraga, khususnya olahraga yang dianggap milik pria. Seperti sepa kbola. Namun sayangnya, apresiasi terhadap sepakbola wanita di ting kat nasional sedikit sekali. Bahkan di PON pun tidak ada, ” ujar Nina Soekarwo, istri Gubernur Jawa Timur saat membuka gelaran sepak bola wanita Piala Budhe Karwo Cup V di Lapangan Stadion Brawijaya, Kamis (15/12).

Menurut Nina, apresiasi kepada para pesepakbola wanita yang ikut di turnamen ini layak diberikan. Mere ka adalah para wanita yang penuh semangat serta memiliki fisik tang guh. Mereka adalah cermin kaum perempuan yang giat berolahraga, siap berkompetisi, dan mengharum kan nama daerah, bangsa, dan ne gara lewat sepakbola. Budhe Karwo, sapaan akrabnya mengatakan, selain bertujuan untuk mengapresiasi dan persepakbolaan wanita, turnamen ini juga menjadi ajang pencarian bibit pemain sepa kbola wanita berbakat. Pada turna men-turnamen edisi sebelumnya, banyak pemain sepakbola wanita yang direkrut oleh Timnas Indonesia. “Ini bagian dari komitmen Jatim

untuk memberikan wadah pem binaan dan mengapresiasi pesepa kbola wanita. Kami bangga karena dari turnamen ini, banyak bibit pe main berbakat yang muncul. Bahkan ada 19 pemain hasil dari turnamen ini yang direkrut oleh Timnas Indo nesia. Karena itu, kami akan seleng garakan turnamen ini tiap tahun” katanya. Dikatakan Budhe Karwo, turna men ini mendapatkan apresiasi dari luar negeri, yakni Australia. Apre siasi itulah yang membuat Budhe Karwo optimis turnamen ini bisa meningkat hingga ke level nasional. Pada 2018, Budhe berencana untuk menyelenggarakan turnamen Bu dhe Karwo Cup tingkat nasional. “InsyAllah pada 2018 kita ting katkan level ini ke nasional. Di Jatim, kita punya 16 tim yang akan disaring jadi satu tim. Yakni tim Jawa Timur. Kemudian kita undang provinsiprovinsi lain. Semoga perjuangan kami diapresiasi PSSI dan KONI agar lebih memperhatikan persepakbo laan wanita, seperti mengadakan cabor sepakbola wanita di PON” ka tanya. Turnamen yang berlangsung pada 15-19 Desember ini diikuti oleh 9 tim yang terbagi dalam tiga grup. Yakni Grup A: Putri Sidoarjo, Putri Gayatri, dan IKIP Budi Utomo FC. Kemudian Grup B: UNMUH Jember, Jakarta Matador FC, dan Putri Kediri. Serta Grup C: Putri Kirana dan Putri Sura baya. Sedangkan Juara Turnamen ini akan mendapat hadiah piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 12,5 juta (Juara I), piala dan uang pem binaan sebesar Rp. 10 juta (Juara 2), serta Juara 3 akan mendapatkan piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 8,5 juta.(her) Herlambang EDISI 72 DESEMBER 2016

POTENS i Jawa Timur

37

RAGAM DAERAH

Hajir

Bisnis Berkembang

LEWAT INTERNET

B

isnis kerajinan tangan memiliki prospek kian bagus seiring dengan kreativitaspelakunya memanfaatkan dunia maya un tuk memperluas jangkauan pasar. Beberapa orang yang sudah lama menekuni bisnis ini mengatakan bahwa hasil kerajinannya berkem bang cukup pesat dari hari ke hari. Astutik, warga Kiageng Penakan, Perum Asbri Selo Kanigoro Kabupa ten Madiun salah satunya. Sejak 2002 silam, wanita berhijab ini menekuni usaha kerajinan tangan yang diberi nama AS Handmade.

38

POTENS i Jawa Timur


“Sejak dulu saya memang hobi men jahit, menyulam, dan bikin aksesoris untuk keperluan sendiri,” kata Ibu dua anak ini, sembari menunjukkan beberapa koleksi karyanya. Aksesoris yang dikenakannya ternyata menarik minat beberapa temannya dan memesan. Berikut nya karya wanita asal Sumber Pu cung Malang ini semakin dikenal luas dan pesanan pun berdata ngan. “Biasanya mereka memesan tas, dompet, bros, kalung dan ge lang dari manik-manik. Ada yang menyiapkan contoh,” ujarnya. Dengan modal Rp 500.000, Astu

tik mulai berani menerima pesanan dari luar kampung. Biasanya untuk dijual lagi. “Yang penting lumintu, tidak terlalu banyak tapi ngalir te rus,” ujarnya. Dikatakannya, di tangan orang kreatif, sampah pun jadi emas. Kuncinya kemauan, ketekunan, kerja keras, dan mau belajar. Saat ini perbulan Astutik mampu meraih keuntungan bersih Rp 1,5 juta sam pai Rp2 juta. “Model harus terus berkembang. Seperti cuaca, akseso ris juga ada musimnya, ini menun tut kita harus kreatif dan inovatif,” tutur perempuan 45 tahun ini.

RAGAM DAERAH Internet Seperti tidak mau ketinggalan za man, Astituk sejak awal 2016 mulai memanfaatkan jaringan internet lewat fecebook dan BBM untuk memasarkan kerajinan tangannya. Dengan produk andalan tas rajut, wanita murah senyum ini mampu memikat pembeli bukan hanya dari Jawa Timur, juga dari Kalimantan, Sumatera, Jakarta, dan Bandung. Harga tas berkisar Rp 300-450 ribu. “Meski hanya memasan bijian, tetap saya layani. Bahkan saya bera ni membuat tas rajut persis seperti contoh yang diminta pemesan,” ka tanya. Dengan internet, ia berharap bisa memperluas jaringan untuk memperlancar usaha kerajinan ta ngannya. Karena itu, program satu juta domain gratis yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Infor matika (Kemenkominfo) awal 2016 langsung disambut Astutik dengan atusias. “Melalui Komunitas UKM Berba gi Bersama Berkembang saya men dapatkan informasi tentang domain gratis. Saya langsung mendaftar kan,” ujarnya. Ia berharap lewat internet usa hanya bisa dipasarkan dan dikenal pasar nasional hingga mancane gara. Salah satu persoalan yang dia lami sebagian besar pegiat usaha adalah pemasaran. “Kami ingin sekali cepat berkembang, tapi bi ngung caranya. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan Komu nitas UKM keinginan ini bisa cepat terwujud,” harapnya.

bantuan anggaran atau program pelatihan. ”Anggota kami saat ini 200 UKM,” kata Dian. Pendamping Program Satu Juta Domain wilayah Jatim dua, Yosep Rusfendi mengungkapkan, para penerima nama domain gratis hingga saat ini belum banyak yang paham mengenai pemanfaatan te knologi internet, serta cara mema sarkan produk lewat dunia maya. Karena itu dibutuhkan sosialisasi secara terus menerus sehingga para pelaku usaha bisa cepat berkem bang. “Sayangnya pemerintah daerah tahun ini belum bisa membantu karena belum ada nomenklatur nya,” katanya. Hingga November 2016, wilayah Madiun peminatnya paling bayak UKM seperti makan minum, keraji nan, jasa hendikraf, bordir, mabel, salon dan agrobisnis. Jumlahnya mencapai 70 persen, sisanya dimi nati sektor pendidikan dan agama. Sampai saat ini 150 orang sedang mengikuti pelatihan cara pengo perasian website. “Kami ingin nanti nya 150 orang yang mendapatkan pelatihan ini, bisa mengajarkan ke pelaku usaha lainnya atau semacam pendamping,” imbuhnya. Ajak Cangkrukan Kepala Dinas Kominfo Jatim, Ir. Eddy Santoso MM mengajak pemi lik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Madiun ‘Cangkruan’

berdiskusi seputar penggunaan dan manfaat website. “Setelah mereka mendapatkan domain gratis mere ka akan kita dampingi dan kita pan tau terus,” kata Kadis Kominfo usia diskusi dengan sejumlah pemilik UMKM dan para pendamping di Madiun, Sabtu. Menurutnya, sampai saat ini perkembangan yang disampaikan para pendamping wilayah Jatim dua khususnya Kota Madiun, cukup menggembirakan, penerima do main gratis sangat antusias belajar. Salah satunya pemilik Warung Pecel Prasmanan SGPC Madiun, Sri Sugiarti berterimakasih kepada Kominfo Jatim yang memfasilitasi suaminya untuk belajar internet khususnya penggunaan website. “Warung Kami berdiri sejak 2003, kami sekarang terus berkembang dalam memasarkan pecel. Jika se belumnya hanya menjual pecel, sekarang menyiapkan bumbu pecel untuk oleh-oleh,” katanya Ibu tiga anak ini menuturkan, selain menyiapkan website un tuk memasarkan bumbu pecel secara online, ia beserta suami juga kerap mengikuti pameran produk.”Sekarang suami lagi ikut pameran Waralaba di Jakarta yang diadakan Kementerian Perdaga ngan,” tuturnya. “Saat ini, perhari pendapatan kami rata - rata Rp 1,5 Juta sampai Rp 2,5 juta dengan karyawan tujuh orang,” katanya. (hjr)

Dukungan Wakil Sekretariat Umum Komuni tas UKM Berbagi Bersama Berkem bang Chapter Madiun Raya, Dian Aggraini Suliatyowati mengungkap kan, sampai saat ini perkembangan UKM di Madiun Raya berkembang cukup signifikan. Ia berharap, pemerintah daerah terus memberi dukungan melalui Hajir


POTENS i Jawa Timur

39

RAGAM DAERAH

Erwin

Dupa Malang

MEMASOK BALI

M

ungkin belum ban yak yang tahu di Kabupaten Malang terdapat belasan industri rumah tangga yang mem produksi dupa. Industri ini te patnya berada di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir. Yang menarik, industri ini mempunyai omzet pen jualan Rp 300 juta per bulan. Pada hal masih dikelola secara tradisio nal dengan peralatan manual. Tingginya semangat para pe ngusaha, tak lepas dari bagusnya pangsa pasar dupa. Permintaan dupa dari kota-kota besar di In donesia sangat besar. “Dupa dari Dalisodo kami kirim ke pembeli di Surabaya dan Bali,” ucap Mulyono salah satu pengusaha.

40

POTENS i Jawa Timur


Kalangan masyarakat Tionghoa maupun penganut Hindu, kerapkali menggunakan dupa sebagai pe lengkap ibadahnya. Ibarat makan tiga kali sehari, begitu pula kebu tuhan dupa. Bali paling besar kon sumsi dupa. Maka Malang menjadi produsen dupa untuk memasok kebutuhan Bali. Seperti diceritakan Mulyono, industri dupa diawali dari usaha masyarakat desa sebagai perajin kayu tahun 1970-an. Setelah para pemudanya berkunjung ke Bali, ada keinginan untuk belajar mem produksi dupa karena permintaan di Bali cukup banyak. Sejak itulah, warga desa Dalisodo menekuni bis nis ini. Apalagi ketersediaan bahan bakunya di Malang sangat melim

pah. Misalnya bambu sebagai bit ingan (tangkai) dupa. Juga serbuk kayu sebagai bahan campuran dupa. Mulyono menyebut ketersedi aan bahan ini membuat produksi masyarakat desa tergolong besar. “Di desa ini ada sekitar 25 industri dengan 150 pekerja yang mampu memproduksi 7 ton dupa per hari,“ ujarnya. Proses pembuatan dupa sangat mudah. Secara manual atau me makai mesin. Pembuatan dimulai dari pembuatan bitingan dengan ukuran 22 cm, 28 cm, 32 cm atau 36 cm. Bagian bawah bitingan diberi warna untuk batas isian dupa dengan gagang. Merah atau hitam. Kecuali ada permintaan khusus.

RAGAM DAERAH Setelah itu dijemur 6-8 jam. Setelah itu, melalui olahan kalsi um, serbuk pohon hingga soda api yang terdiri dari tiga tahap. Perlu kecermatan, bila tidak dupa akan susah dibakar atau justru tidak bisa dibakar. Setelah itu dianginkan agar kering, sebelum dipak. Pengiriman berlangsung se minggu sekali. Dalam sebulan ra ta-rata antara 4-5 kali pengiriman, dengan omzet per home industri di kisaran Rp 30-40 juta tiap pengi riman. ‘’Yang pasti tiap minggu pasti kirim ke Bali,’’ ujarnya. Permintaan meningkat hingga 50 persen men jelang hari raya Nyepi. Ini membuat pegawai harus lembur. Pengalaman yang sama dialami Nain Sucipto, perajin dupa desa Dalisodo. Ia juga kebanjiran order jelang akhir tahun ini. Seiring or der meningkat, kendala mening kat juga. Ia mesti berjuang keras karena saat ini musim hujan. Pada hal, pengusaha dupa sangat mem butuhkan panas matahari. Akibat musim hujan, produksi dupanya perlu waktu dua hari agar dapat dikemas.”Biasanya sehari sekali,” katanya. Untuk mengatasi, ia sudah menyiapkan banyak stok sebelum musim hujan datang. Dalam se hari ia bisa memproduksi 1 kuin tal. Menjelang Nyepi ini, dalam sepekan ia bisa mengirim 160 karung ke Bali. Ada 40 Kg dupa dalam satu karung. Satu karungnya dihargai Rp 240.000. Itu belum ter masuk pasokan dari perajin lain di Dalisodo.

tinggi membelakangi Kota Malang. Seorang buruh sibuk mengumpul kan dupa dari tempat jemuran. Ia lantas mengikat dupa itu satu per satu. Satu ikat ada sekitar 750 dupa. Apa ada niat melebarkan sayap distribusinya ke luar negeri? “In gin sekali. Sudah ada penawaran untuk pengiriman ke wilayah Asia. Thailand dan Myanmar menawari. Tetapi belum siap produksi bila dalam waktu dekat,’’ katanya. Mulyono mengakui bahwa para perajin mempunyai keterbatasan peralatan. Bahan baku pembua tan dupa masih impor dari China. Pengusaha sudah dibantu mesin serut biting oleh Kementerian Ke hutanan melalui dinas Kehutanan Pemkab Malang. Kelompok tani berharap ada bantuan peralatan, seperti mixer untuk mencampur bahan baku dan mesin pembuat dupa. “Kami tidak mampu beli peralatan itu. Sebab harganya sekitar Rp 60 juta,” ujarnya. Puluhan home industri dupa Desa Dalisodo daam beberapa ta hun terakhir ini bergantung pada impor kayu lidi dari Cina dan Viet nam. “Kementerian Kehutanan te lah membantu mesin pembuat ba

han baku perajin guna mengurangi ketergantungan impor. Dua mesin untuk perajin Kayu Porang dan dua mesin untuk desa Dalisodo,“ ujar Kepala Dinas Kehutanan Kabupa ten Malang, Djaka Ritamtana. Djaka menegaskan, pihaknya sudah menampung seluruh ke luhan pengusaha. Intinya, mereka meminta peralatan mixer dan me sin dupa. “Selain agar pendapatan bertambah, kami berharap juga bisa memperbesar peluang kerja. Artinya, sektor usaha pembua tan dupa bisa lebih banyak me ngurangi pengangguran di desa ini,” ujarnya. Ia menambahkan pemberian mesin serut kayu untuk lidi dupa di Desa Dalisodo dan mesin tana man porang di Kabupaten Malang sebagai program Departemen Ke hutanan untuk merevitalisasi In dustri kehutanan. Peralatan dan mesin pengolahan hasil hutan dibuat oleh CV Garis Bumi Mandiri yang telah diuji coba oleh Litbang Kehutanan. “Masyarakat desa masih membutuhkan beberapa mesin pembantu lagi. Kami memiliki keterbatasan alat untuk bisa mem berikan zat pengharum,” jelas Mu lyono, pengusaha dupa. (mad)

Rencana Ekspor Saat reporter Majalah Potensi berkunjung ke Desa Dalisodo, para pekerja sedang sibuk membuat dupa. Cuaca begitu cerah. Dari tempat itu, pemandangan Kota Malang terlihat jelas. Sementara, puncak Mahameru menjulang Erwin


POTENS i Jawa Timur

41

Pecel Mengilhami Batik Murni Madiun

Rasanya hampir semua orang Indonesia khususnya mengenal makanan berjuluk “pecel”. Ini makanan berisi sayur-sayuran seperti tauge/cambah, kacang panjang, bunga turi dan daun singkong lengkap dengan guyuran bumbu kacang gurih manis serta pedas. Nikmatnya makanan asli nusantara ini hajir ternyata mampu menginspirasi karya seni batik. 42

POTENS i Jawa Timur


PLESIR

Saya menciptakan kain batik bermotif berbagai bahan yang digunakan untuk membuat kuliner pecel, seperti kacang panjang, daun singkong, bunga turi, kacang tanah, cabai, dan lainnya. Sri Murniyati, Pemilik Batik Murni Kabupaten Madiun


POTENS i Jawa Timur

43

PLESIR

D

i mata Sri Murni yati, pemilik Batik Murni Ka bupaten Madiun, pecel tidak me lulu makanan khas daerah. Lebih dari itu, pecel merupakan inspirasi untuk men ciptakan berbagai kreativitas unik. Ia menuangkan inspirasinya ke lembaran kain batik. Wanita 48 tahun yang biasa di panggil Murni ini mengaku, sejak 2011 lalu mendapatkan inspirasi dari kuliner tradisonal daerahnya untuk menciptakan karya berupa kain batik Pecel Madiun. “Saya menciptakab kain batik bermotif berbagai bahan yang di gunakan untuk membuat kuliner pecel, seperti kacang panjang, daun singkong, bunga turi, kacang tanah, cabai, dan lainnya,” tuturnya. Berbagai bahan pecel ini seluruh nya tertuang dalam batik Pecel Ma diun. Dibuat dalam berbagai variasi sehingga tidak monoton serta enak

44

POTENS i Jawa Timur

dilihat. Selain motifnya dari bahanbahan kuliner pecel, Murni juga mengembangkan motif dengan tema serupa yaitu motif pecel pin cuk atau wadah pecel yang terbuat dari daun pisang. “Madiun kan terkenal dengan pecelnya dan selama ini belum ada yang mengembangkan pecel ini jadi motif kain batik,” katanya. Menurut Murni, kain batik ber motif pecel saat ini menjadi salah satu pilihan sebagai souvenir khas di Madiun. Dengan begitu, ketika ada wisatawan baik lokal maupun mancanegara berkunjung ke Ma diun bisa membawa batik bermotif pecel ini sebagai buah tangan. Warna kain biasanya gelap de ngan gambar motif berwarna sesuai dengan warna daun-daunan. Bahan pewarna yang digunakan juga ala mi dari daun-daunan. Saat ini ba tik karyanya banyak diburu orang. Kalangan instansi pemerintah dan swasta menggunakannya sebagai seragam kerja. Pasarnya sudah

menjamah Malang, Blitar, Jakarta, dan Bandung. Harganya dipatok Rp 125.000/potong hingga jutaan ru piah per potong, tergantung bahan dan kerumitan motif. “Omzet per bulan rata-rata saat ini mencapai Rp 20-30 juta,” kata nya seraya menunjukkan motif lain nya seperti madu mongso. Mendidik Mahasiswa Eloknya, dalam upaya mengem bangkan batik khas Madiun ini, Murni juga melibatkan warga dan memberdayakan mahasiswa un tuk berkreasi dan belajar man diri. “Membatik itu kan membu tuhkan ketelitian dan ketelatenan. Menurut saya, mahasiswa itu jika dibimbing bisa telaten. Bi asanya mereka membatik di ru mah produksi saat tidak ada jam kuliah,” ujarnya. Hasil bumi dan kejayaan yang pernah ada di Kota Madiun juga menjadi inspirasinya untuk mem buat motif, di antaranya Batik Seger

hajir EDISI 72 DESEMBER 2016

PLESIR hajir

Arum. Ia menjelaskan, Seger di ambil dari hasil bumi Kota Madiun yang dulu bisa dibanggakan yaitu Jeruk Nambangan. Namun sayang, kini sulit didapat karena minimnya lahan untuk menanamnya. Sedangkan Arum, terinspirasi dari keris Tundung Madiun yang merupakan senjata milik pendiri Kadipaten Madun. Keris yang selalu dililit bunga melati yang dironce

dan menyebarkan bau harum. “Keduanya digabung hingga ter bentuklah motif Seger Arum. Segar nya berasal dari Jeruk Nambangan dan arumnya dari harum bunga melati,” tutur Murni. Untuk membuat satu lemar batik tulis, dibutuhkan waktu hingga em pat hari. Dimulai dari tahap perebu san kain calon batik dengan tawas, tahap desain, pewarnaan, hingga

penjemuran. “Batik adalah budaya kita yang telah diakui dunia. Maka sudah sepantasnya, sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga dan mele starikannya,” ucapnya. Di rumah produksinya yang se derhana di Jalan Halmahera Madi un, Murni dibantu 13 karyawannya terus berkomitmen untuk melesta rikan budaya bangsa berupa batik. (hjr) EDISI 72 DESEMBER 2016

POTENS i Jawa Timur

45

Foto by : Sugeng

Penyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 kepada Bupati/ Walikota se-Jatim dan Kepala/ Pimpinan Satker Kementerian/ Lembaga sebagai Pengguna Anggaran oleh DR. H.Soekarwo Gubernur Jatim. 16 Desember 2016

Galeri

Foto

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2016 Provinsi Jawa Timur di gedung Negara Grahadi, Surabaya , 9 Desember 2016 Foto by : Henry

Jawa Timur EDISI 72 DESEMBER KI Pusat Nilai PPID Jatim MASUK LEVEL INOVASI

Recommend Documents