Jawa Timur
Cermati Pengelolaan
Dana Desa
EDISI 53 MEI 2015
POTENS i
Daftar Isi 4
GUBERNURAN : Gubernur dan Buruh Tukar Kado
6
GUBERNURAN : Pemerintah Istimewakan TKI
8
LAPORAN UTAMA : Cermati Pengelolaan Dana Desa
12
LOH JINAWI : Aset Bank Jatim Meningkat 14,98%
14
LOH JINAWI : Jatim-Kepri Perkuat Kerjasama
Gubernur dan Buruh Tukar Kado Gubernuran
Cermati Pengelolaan Dana Desa Laporan Utama
16
LOH JINAWI : Kuasai Pasar Lokal, Kuasai Pasar ASEAN
18
LOH JINAWI : Perajin Akik Pacitan Bertumbuh
20
SUARA INDRAPURA : LKPJ Gubernur Dipuji
22
PARAHITA : Kebangkitan Nasional,Saatnya Tingkatkan Kepedulian Sosial
24
HIJAU : Bencana Ekologis Meningkat
26
AGRO : Sapi dan Kerbau Ber-KTP
Sapi dan Kerbau Ber-KTP AGRO
28
KRONIK KOMIFO : Jatim Perluas Akses Internet
32
TECHNO: Dampak Buruk Camera 360
30
KRONIK KOMINFO : Target Terapkan Smart City
34
JAGAD PEREMPUAN : Lumajang Sukses Tekan Kematian Ibu
SUSUNAN REDAKSI Diterbitkan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika ProVinsi Jawa Timur: Jl. A. YANI 242-244 Surabaya, 60235 Telepon: (031)-8294608, Faks: (031)-8294517; Email :
[email protected] WEBSITE : www.jatimprov.go.id http://kominfo.jatimprov.go.id
Penanggung Jawab:
Kabid Diseminasi Informasi
fotoGRAFER : Henry de fretes
Pelaksana Harian/Pemimpin Redaksi:
LAYOUT:
Kasi LAYANAN IINFORMASI PUBLIK
Redaktur Pelaksana: Yanti DYAH
SEKRETARIS REDAKSI: RINI SULISTIYOWATI
cover : PEMKAB LAMONGAN
2
EDISI 53 MEI 2015
Pengarah:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
TIM Redaksi:
Siti saadah, m. afrizal, andi bagus , Tuti .W
AUDI
foto Cover :
ILUSTRASI PENGELOLAAN DANA DESA
Tim Ahli : Zainal Arifin Emka
cetak/ produksi:
PT. INFOMEDIA Nusantara
Kabar
i s k a d e R
Mengawasi Pembangunan Desa Kronik Kominfo
Jatim Perluas Akses Internet
Jagad Perempuan
Lumajang Sukses Tekan Kematian Ibu
Plesir
Pantai Klayar Pacitan Memikat 36
INOVASI : Limbah Biogas Jadi Pakan Ternak
38
SPORIVITAS: Api Porprov Diambil dari Kawah Ijen
42
PLESIR : Pantai Klayar Pacitan Memikat
Terhitung April tahun 2015 sebanyak 72.944 desa di Indonesia akan memasuki babak baru dalam pembangunan pedesaan. Tak terkecuali desa-desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Alokasi dana desa tahap pertama sebanyak Rp 20 triliun akan dibagikan ke seluruh desa sebagai bentuk implementasi UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa. Cita-cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan memasuki masa pembuktian. Melihat ke belakang, sebenarnya program pembangunan yang diikuti dengan tambahan alokasi dana secara signifikan ke pedesaan telah dilakukan. Kita mengenal program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada masa orde baru, Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang dimulai pada tahun 1998, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PNPM Mandiri dari tahun 2007, dan berbagai program lainnya. Berbagai permasalahan pedesaan telah diperbaiki melalui program-program tersebut, akan tetapi masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) yang tidak sedikit. Anggaran yang meningkat signifikan setiap tahun seharusnya berpengaruh signifikan terhadap pengurangan persentase penduduk miskin Indonesia. Data BPS dalam 10 tahun terakhir pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 5% dari 16,66% menjadi 11,47% pada tahun 2014. Target penurunan persentase kemiskinan hingga berada pada angka 5-6% pada tahun 2019 merupakan PR besar dari program penanggulangan kemiskinan dengan instrumen alokasi dana desa. Karena itu efektifitas implementasi program-program pembangunan di pedesaan harus terus dievaluasi dan menjadi perhatian pemerintah serta masyarakat. Begitu pula pada penyaluran dana desa yang akan dilakukan peme rintah tahun ini. Mengingat program ini dinilai sebagian kalangan merupakan tugas yang berat. Ini karena dimungkinkan dana tersebut tidak akan tepat sasaran dan rawan korupsi. Dugaan ini disebabkan karena belum ada persiapan yang matang terhadap infrastruktur birokrasi dan sumber daya manusianya. Majalah Potensi Edisi Mei 2015 ini mengulas terkait program dana desa, berikut persoalan dan kesiapannya, utamanya di Jawa Timur. Sejak disahkannya UU 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemprov Jawa Timur gencar menyiapkan diri, salah satunya melatih kemampuan SDM 7.222 kepala desa (kades) melalui proses pendidikan di Badan Pendidikan dan pelatihan (Bandiklat) Jawa Timur. Melalui diklat, diharapkan ada persamaan persepsi antar pemangku kepentingan desa dalam pembangunan wilayahnya. Karena itu pengalokasian dana desa yang akan terus ditingkatkan hingga dapat mencapai Rp 1,4 miliar per desa tersebut harus dikawal untuk dapat menyelesaikan berbagai PR yang belum selesai hingga kini. Dana tersebut harus dikelola untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keterlibatan dan pengawasan dari masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi harus terus dijaga guna memastikan PR yang diembankan pada instrumen dana desa dapat terselesaikan.Redaksi EDISI 53 MEI 2015
3
POTENS i Jawa Timur
Gubernur dan Buruh
Tukar Kado
4
EDISI 53 MEI 2015
Gubernur Jatim, Soekarwo memberikan kado berupa dua buah tumpeng berukuran besar di depan kantor Gubernur, (insert bawah) Orasi di depan buruh menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday) 1 Mei. (Foto: sugeng)
GUBERNURAN
H
ari Buruh Sedunia (Mayday) 1 Mei diperingati dengan cara unik oleh buruh di Jawa Timur. Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jatim merayakanya di Tugu Pahlawan Surabaya. Pemprov Jatim memberikan kado berupa dua buah tumpeng berukuran besar di depan kantor Gubernur. “Dua tumpeng itu kado dari Pak Gubernur Soekarwo menandai Hari Buruh menjadi hari libur nasional untuk kedua kalinya,” kata kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Hizbul Wathon. Tak hanya tumpeng, pihaknya juga menyediakan panggung besar berukuran 5x5 meter persegi untuk orasi buruh bersama Gubernur Soekarwo. Atas perhatian gubernur itu, perwakilan Serikat Pekerja (SP) Jatim juga memberikan kado untuk gubernur sebuah cicin batu akik berwarna putih jenis Relaxa asal Ternate. “Saya sangat mengapresiasi SP yang melakukan aksi dengan baik dan kondusif. Bahkan saya dapat cincin akik. Ini hadiah yang luar biasa,” kata Pakde Karwo saat berorasi di hadapan ribuan buruh di depan kantor Jl Pahlawan Surabaya. Dua pimpinan Forpimda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf juga mendapat hadiah. Untuk Kapolda cincin batu akik jenis Kalimaya Lumut asal Pangandaran Jawa Barat. Sedangkan Pangdam cincin batu akik jenis Army Bacan asal Watampone Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, Pakde Karwo juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan buruh yang bisa bersatu. “Buruh di Jatim ini luar biasa. Mereka bersatu dan bersama-sama berjuang. Mereka tidak terkelompok. Ini pola yang cerdas dan lebih baik dari pekerja di Eropa yang masih terkelompok,” ujarnya. Dalam peringatan Mayday tahun ini, buruh me nyampaikan 18 tuntutan, di antaranya penolakan pemberlakuan upah minimum provinsi, penghapusan outsourching, penghapusan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) hingga minta dibuatkan Perda Perlindungan Ketenagakerjaan. Seluruh tuntutan buruh disetujui Gubernur. “Dari 18 tuntutan SP, 17 akan kami fasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR. Satu tuntutan untuk dibuatkan Perda akan kami dukung. Kami akan fasilitasi dengan dibuatkan naskah akademik melibatkan akademisi, Biro Hukum dan Biro Kesra, serta Disnakertransduk Jatim,” katanya. Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf menegaskan, pelaksanaan aksi Mayday ini sebenarnya tidak diperbolehkan jika merujuk pada UU No 9/1998 terkait Foto: sugeng
Hari Libur Nasional tepatnya pasal 9 ayat 1C. “Kalau hari libur nasional tidak boleh ada aksi unjuk rasa. Tapi kami mengizinkan sebagai bentuk apresiasi kami pada buruh,” katanya. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Sunandar menyambut baik upaya Pemprov Jatim dalam menyambut para buruh. “Semoga hasil aksi ini sesuai dengan harapan kawan-kawan buruh,” katanya. Setelah aksi berakhir sore jelang petang, ribuan buruh yang berunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Kapolda pun memantau dan menjamin keamanan para buruh selama dalam perjalanan pulang. Bahkan pihak kepolisian mengawal langsung kepulangan buruh ke daerah masingmasing secara estafet. (afr)
18 Tuntutan Buruh Jatim : • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Jalankan jaminan pensiun untuk buruh. Tolak upah murah. Jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tolak penghapusan hak mogok kerja dan konvensi ILO No. 87 dan No. 89. Hapus outsourcing. Tolak kenaikan harga BBM, TDL, dan gas. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran pajak penghasilan (PPH) 21 dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) minimal 2 kali UMK Ibukota Negara. Revisi Peraturan Pemerintah tentang pembayaran pajak ekspor impor. Revisi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (terutama dana pensiun). Usut tuntas tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan. Hapus kriminalisasi ketenagakerjaan Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk pekerja/buruh Gratis wajib belajar 12 tahun dan sediakan beasiswa untuk anak pekerja/buruh, Cabut Inpres No. 9 Tahun 2013 tentang upah minimum provinsi Ubah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Ubah Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 Menuntut ke Pemprov Jatim untuk membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
EDISI 53
MEI 2015
5
POTENS i Jawa Timur
Pemerintah
Istimewakan TKI Peresmian Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTSA - P2TKI) - (foto:sugeng)
L
embaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Pe nempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTSA - P2TKI) telah diresmikan. Dengan peresmian itu, TKI diyakini makin memperoleh keistimewaan dan kemudahan. Diharapkan dengan keberadaan lembaga tersebut proses pe rizinan yang dilalui para calon maupun TKI yang kembali ke luar negeri makin ringkas, cepat, murah dan melindungi. “Kami menyambut baik atas dilaunchingnya LPTSAP2TKI. Prinsip dasarnya adalah jangan mempersulit masyarakat kecil dalam hal pelayanan publik,” ujar Soekarwo pada acara Launching LPTSA-P2TKI di Kantor Disnakertransduk Prov Jatim, Jl Jagir Surabaya, Kamis (7/5). Dia mengatakan, LPTSA-P2TKI ini lahir dari pera saan kerakyatan untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat, terutama pada proses-proses yang menyangkut tentang permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). LPTSA-P2TKI ini berawal dari perasaan pemerintah untuk melayani kemudahan proses peri zinan TKI yang akan bekerja di luar negeri. Menurutnya, kemudahan proses perizinan ini diper-
6
EDISI 53 MEI 2015
lukan agar TKI tidak tertipu oleh para calo. Selain itu, juga TKI yang akan melakukan proses perizinan harus dipermudah dengan syarat yang tegas, biaya yang jelas, murah dan terjangkau. “Ada suasana baru terhadap pencari kerja, yang akan dilayani pada satu tempat de ngan proses yang semakin cepat dan terpercaya, karena mereka akan dilayani dengan sistem,” terangnya. Dia mencontohkan, LPTSA-P2TKI ini memiliki data base yang lengkap dan terkoneksi dengan data kepen dudukan di seluruh Indonesia. TKI yang berasal dari luar Jatim tidak bisa lagi memalsukan KTP dari luar, untuk berangkat dari Jatim. Selain itu, katanya, dalam sistem LPTSA-P2TKI ini juga dapat mendeteksi calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri apakah memiliki permasalahan dengan hukum maupun tindakan kriminal lainnya. “Semua data dan track record dari calon TKI dapat terdeteksi dan terkoneksi dengan Mabes Polri hingga data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Semua ini, adalah cara pemerintah untuk memberi perlindungan kepada calon TKI sebelum bekerja di luar negeri,” imbuhnya. Soekarwo juga menawarkan kepada pengusaha, bahwa di Jatim terdapat SMK Mini. SMK Mini adalah
GUBERNURAN Kami menyambut baik atas dilaunchingnya LPTSA-P2TKI. Prinsip dasarnya adalah jangan mempersulit masyarakat kecil dalam hal pelayanan publik
orang-orang terlatih dan bisa menjadi tenaga kerja profesional. Nantinya, di SMK mini akan dididik selama 6 bulan dan memiliki kompetensi antara lain teknologi dan rekayasa, teknologi dan informasi, kesehatan, agro teknologi dan agro bisnis, perikanan dan kelautan, pariwisata dan perhotelan hingga seni rupa dan seni pertunjukan. “Ini setiap tempat ada tiga pilihan, satu kelasnya terdapat 30 orang. Berarti, 1 angkatan yang lulus berjumlah 90 orang. Pada tahun 2014, telah didirikan 70 SMK Mini dan Tahun 2015 dan 2016 akan didirikan kembali 100 SMK Mini. Kepada pengusaha, kami mempunyai sistem online yang ditunjang dengan tenaga kerja terampil,” tegasnya. Pada saat meninjau LPTSA-P2TKI, di hadapan calon TKI Soekawo berpesan agar se nantiasa menjaga nama baik NKRI dan membawa harum bendera merah putih. Pesan selanjutnya kepada calon TKI adalah, meskipun bekerja di negara orang, TKI harus tetap menjaga etika dan sopan santun. Kirim 82.000 TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pusat me nyatakan Provinsi Jatim merupakan salah satu provinsi yang paling besar mengirimkan TKI ke luar negeri. Dalam hal ini, setiap tahun mengirim TKI seFoto: sugeng
banyak 82-87 ribu orang ke luar negeri. “Ini saya hitung dari data tahun 2011, 2012, 2013, 2014, empat tahun berturut-turut, baik orang yang berKTP asli atau ber-KTP palsu ini rata-rata mencapai 8287 ribu orang Jatim yang berangkat keluar negeri,” ujar Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Surabaya. Karena itu, katanya, banyak peminat TKI yang bekerja ke luar negeri asal Jatim, BNP2TKI mendirikan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTSA – P2TKI) di Jatim. “Alhamdulillah untuk mendekatkan pada rakyat di Jatim karena Jatim ini istimewa, satu tahun itu kurang lebih 82-87 ribu orang pergi keluar negeri untuk berangkat kerja,” ungkapnya. Ini menandakan, pemerintah telah hadir dan berkomitmen kuat untuk menjamin rakyatnya bisa melakukan migrasi tenaga kerja dengan aman, nyaman, prosedural dan murah. “Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu atau satu atap ini, diharapkan temanteman calon TKI atau biro migran tidak perlu lagi datang ke banyak tempat, muter-muter atau tawaf, cukup sekali datang kesini (LPTSA – P2TKI,red) mudah-mudahan selesai,” harapnya. Artinya, lanjutnya, para TKI tidak perlu lagi datang kemana-mana cukup satu titik selesai. “Pemerintah ini hadir pada pelayanan publik untuk mempermudah barang yang susah, jangan pelayanan itu membuat mempersusah barang yang mudah tapi mempermudah barang yang susah,” terangnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, LPTSA-P2TKI ini terdapat beberapa unsur instansi di antaranya, Disnakertransduk Jatim, Polri, LP3TKI Surabaya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Imigrasi, dan Badan Ko o rd i nasi Sertifikasi Profesi (BKSP).(ris)
EDISI 53
MEI 2015
7
POTENS i Jawa Timur
Kegiatan dana desa yang digunakan untuk pembangunan demi kesejaheraan masyarakat desa. (Foto: henry)
Cermati Pengelolaan Dana Desa
B
antuan dana desa yang digulirkan pemerintah sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, harus dikelola dengan hatihati. Dana yang ditransfer pemerintah setiap tahunnya rata-rata Rp 1 miliar harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan desa, bukan sekadar mencari-cari proyek baru. Direktur Eksekutif Lembaga Peduli Pelayanan Masyarakat (LPPM) Jawa Timur, La Mema Parandy, me ngatakan, dalam UU Desa, dana untuk desa adaah 10% dari dana transfer daerah dari APBN, yang sekarang jumlahnya Rp 700 triliun. Kalau 10%, berarti sekitar Rp 70 triliun. Artinya tiap desa minimal Rp 1 miliar. Umumnya kalau ada program baru, berjangkit virus penyakit kronis kambuhan, yakni mencari-cari proyek. Sebagai pengguna APBN, mestinya aparatur negara membangun program yang fundamental, bangun infrastruktur,
8
EDISI 53
MEI 2015
LAPORAN UTAMA dan urusi rakyat yang tertinggal. “Kalau pemanfaatannya tidak terencana baik, malah akan melahirkan koruptor baru di tingkat desa,” ujarnya. Dikatakannya, siap atau tidak siap perangkat desa harus mau mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Karena merupakan program baru, perangkat desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda. Selain itu, perangkat harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai peraturan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Masalah lain yang dihadapi dalam program ini adalah terkait cost effectiveness. Sampai saat ini tidak ada batasan terkait penggunaan dana desa. Tujuan dana desa adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih memeratakan pendapatan. Dari penjelasan sejumlah kepala desa, dana desa rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan. Padahal dana itu tidak melulu pembangunan infrastruktur dasar. Dana bisa untuk pembuatan unit usaha milik desa seperti membuat produk khas desa. Produk khas desa ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi selain menyerap tenaga kerja. Sebagai contoh pembangunan sentra industri kulit. “Bisa dimanfaatkan untuk keberlanjutan ekonomi desa, tidak harus proyek fisik,” kata Dosen Manajemen di UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Negeri Surabaya. Mandor Proyek Dikatakannya, pendampingan desa menjadi hal penting dalam implementasi UU Desa. UU Desa ini dinilainya sulit dipahami oleh masyarakat desa. Bahkan kata dia, UU desa ini dapat dengan mudah menimbulkan jebakan yang merusak desa. Antara lain jebakan proyek ‘desa membangun dan siasat proyek lintas desa, jebakan pendampingan desa yang sebenarnya hanya pendampingan dana desa. Juga jebakan memperbanyak instrumen untuk pengendalian dana desa, tetapi justru mematikan prakarsa lokal. “Jangan sampai pemahaman pendam pingan desa justru seperti itu, menjadi mandor proyek,” ujarnya. Pendampingan desa tidak boleh sentralistik dari Jakarta, melainkan harus terdesentralisasi dan terlokalisasi di ranah kabupaten, kecamatan dan desa. Ideal nya, bukan hanya mendampingi desa tetapi juga men-
Jangan sampai pemahaman pendampingan desa justru seperti itu, menjadi mandor proyek cakup pengembangan dan melakukan intervensi secara utuh untuk memperkuat villade driven development dan mewujudkan desa sebagai self governing community yang maju, mandiri dan demokratis. Dalam implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014, upaya teknis yang dilakukan pemerintah bersama DPR, yakni menyiapkan nomenklatur tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau tenaga pendamping. Kebutuhan tenaga ahli untuk tingkat Nasional dibutuhkan 20 orang dengan honor Rp 15 juta per bulan, di tingkat provinsi dibutuhkan 500 orang untuk 34 provinsi dengan honor Rp 10 juta per bulan. Untuk pendamping di tingkat kabupaten/ kota membutuhkan 3.000 orang untuk 500 kabupaten/ kota dengan honor Rp 9 juta bulan dan di tingkat kecamatan membutuhkan 19.194 orang untuk 7.000 kecamatan dengan honor Rp 6 juta per bulan. Sementara di tingkat desa seluruh Indonesia dibutuhkan 74.093 orang dengan honor per bulan Rp 4 juta. Menurutnya, dengan tawaran gaji yang lumayan besar, sangat mungkin profesi tenaga pendamping ini akan menjadi rebutan para pencari kerja. La Mema mengin gatkan, pentingnya menyiapkan tenaga pendamping yang berkompeten. Baginya, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan. Diperlukan sertifikasi profesi. Bagi masyarakat, sertifikasi akan menjamin terselenggaranya layanan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas, bagi institusi pengguna, menjamin tenaga fasilitator benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan biaya yang telah dikeluarkan. Untuk mempermudah pemerintah dalam mengakses tenaga ahli profesional, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Di antaranya lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah. Melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (LSP-FPM), masyarakat akan mendapatkan kepastian fasilitasi oleh fasilitator yang kompeten. (jal) EDISI 53
MEI 2015
9
POTENS i Jawa Timur
Jatim Latih 7.222 Kades
Wagub Jatim, Saifullah Yusuf saat membuka Diklat Pengembangan Kapasitas SDM bagi para Kepala Desa (Kades) di Bandiklat Prov. Jatim ( foto: reni).
M
erespon disahkannya UU 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemprov Jawa Timur mulai gencar menyiapkan diri. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan 7.222 kepala desa (kades) di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Jawa Timur. Hingga kini telah 11 angkatan. Pelatihan digelar selama seminggu. “Kami berharap kepala desa bisa melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa,” kata Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf. Ia minta setiap desa menciptakan citra dan keunikan tersendiri yang bisa membedakan dengan desa lainnya. Bisa berupa produk, jasa, situs, upacara atau ritual yang bisa menjadi ciri khas desa yang tidak dimiliki desa lainnya. Gus Ipul berharap kades memajukan desanya. “Jika desa makin maju, masyarakat betah tinggal di
10
EDISI 53
MEI 2015
desa, sehingga masyarakat desa tidak berbondong-bondong meninggalkan desanya, dan terjadi urbanisasi,” katanya. Wagub mengakui, desa masih sangat minim infrastruktur, sehingga masyarakat banyak yang pindah ke kota. Untuk mencegahnya pilihan satu-satunya memperkuat pembangunan desa. Setelah diterbitkan UU 6 tahun 2014, ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu penguatan peran kepala desa dan perangkatnya, optimalisasi anggaran untuk kesejahteraan desa, dan pengawasan kinerja pemerintahan utamanya manajemen keuangan. Komponen yang perlu diperbaiki yakni infrastruktur ekonomi untuk mengungkit pendapatan masyarakat. Misalnya, jalan, angkutan, pasar, bendungan atau irigasi, sanitasi dan air bersih di desa. Juga infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan,
LAPORAN UTAMA Kami berharap kepala desa bisa melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa
kerukunan, gotong royong, tempat rekreasi, dan ke senian. Strategi manajemen yang perlu diperhatikan para Kades yaitu Kades harus berkolaborasi dengan pemang ku kepentingan. Setiap perumusan kebijakan mesti dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan warga masyarakat secara langsung. Pemerintah desa harus mempunyai data tentang potensi desa, baik fisik maupun non fisik. “Jika potensi desa dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang menjadi desa idaman yang mampu mencapai tujuan stra tegisnya, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban desa,” ujarnya Menurut Gus Ipul, saat ini Kepala Desa lebih leluasa mengelola keuangan Desa. Karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparans ehingga suatu saat jabatan selesai, urusan juga selesai dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Wagub menuturkan, melalui diklat ini diharapkan ada persamaan persepsi antar pe-
mangku kepentingan desa dalam membangun Jatim. Menurutnya, salah satu penentu kemajuan suatu desa terletak pada kebijakan kepala desa, karena mereka adalah pucuk pimpinan tertingginya. Selain itu, banyak tugas dan tantangan bagi kades dalam memajukan desa. Salah satu tantangannya yakni, penyesuaian terhadap dinamika peraturan perunda ngan-undangan di pemerintahan desa. Gus Ipul menitipkan kepada Kades untuk memperhatikan 3 hal guna memajukan desa secara bertahap. Pertama, dibutuhkan penguatan peran kepala desa beserta perangkatnya. Kedua, harus mampu mengoptimalisasi anggaran desa dalam konteks hak dan kewajiban masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, dibutuhkan pengawasaan secara menyeluruh baik dari luar maupun dalam di masyarakat desa serta pengawasan dari atas maupun ke bawah. “Harus ada pengawasan di sekitar kita. Pengawasan harus terus diperkuat serta ditingkatkan agar kita selamat dalam bekerja,” tegasnya. Masalah Kepala Bandiklat Jatim, Akmal Boedianto menjelaskan, bahwa tantangan bagi Kades sangat berat. Untuk itu, Pemprov Jatim memberikan diklat agar kades tidak mendapatkan masalah di kemudian hari terutama di dalam mempertanggungjawabkan anggaran keua ngan desa. “Kami tidak rela jika ada kades yang tertimpa musibah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu, kami berikan bekal berupa pelatihan dan pendidikan yang didampingi oleh ahli akuntan dari perguruan tinggi,” pungkasnya. (afr)
Foto: reni
EDISI 53 MEI 2015
11
POTENS i Jawa Timur
Aset Bank Jatim
P
Meningkat 14,98%
T Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk dari tahun ke tahun telah menunjukkan kinerja membanggakan. Pada 2014 total asetnya mencapai Rp 37,99 triliun atau naik 14,98 persen (y-o-y) dibanding 2013. Kinerja Bank Jatim 2014 lebih baik dibandingkan 2013. Direkrtur Utama PT Bank Jatim Soeroso didampingi mantan Direktur Utama sekaligus Komisaris Bank Jatim, Hadi Sukrianto saat Jumpa Pers usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2014 di Hotel Bumi, Surabaya, mengatakan, rasio PT Bank Jatim sampai dengan 2014 berkembang cukup signifikan sehingga sejajar dengan bank-bank besar di Jawa Timur seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank BTN dan Bank BRI. Dalam laporan keuangan di hadapan Gubernur Soekarwo, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Ahmad Sukardi, Bupati/Walikota se-Jawa Timur, disampaikan, sampai Desember 2014 (audited) Bank Jatim telah berhasil laba sebelum pajak Rp 1,37 triliun atau naik 10,27 persen (y-o-y) dibandingkan dengan periode 2013. Kineja keuangan lainnya juga menunjukkan pertumbuhan di antaranya; perkembangan dana
Foto: henry
12
EDISI 53
MEI 2015
pihak ketiga pada 2014 mencapai Rp 30,27 triliun atau meningkat 16,48 persen. Dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan tersebut adalah giro Rp 11,65 triliun atau naik 16,85 persen, tabungan Rp 10,99 triliun atau naik 10,25 persen dan deposito Rp 7,63 triliun naik 26,16 persen. Sedangkan penyaluran kridit kepada masyarakat pada 2014 mencapai Rp 26,19 triliun atau naik 18,61 persen. Yang lebih menggembirakan laba bersih pada 2014 sebesar Rp 939,08 miliar atau naik 13,02 persen. Rasio keuangan membanggakan dibanding bank-bank lain pada posisi level menengah yang telah go public. Seperti Biaya Operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO) sebesar 69,63 persen atau peringkat 1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,54 persen atau peringkat 1, Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 22,17 persen atau peringkat 2, Return On Asset atau ROA, sebesar 3,52 persen peringkat 2, Return On Equity (ROE) sebesar 18,98 persen peringkat 2, Net Interest Margin (NIM) atau bunga bersih 6,90 persen dan rata-rata CASA rasio sejak 2002 berada di atas 70 persen sehingga mampu pertahan 74,80 persen.
LOH JINAWI
Sampai Desember 2014 (audited) Bank Jatim telah berhasil laba sebelum pajak Rp 1,37 triliun atau naik 10,27 persen (y-o-y) dibandingkan dengan periode 2013.
penguasaan saham mencapai 99 persen sementara sisanya bisa dimiliki yayasan, koperasi atau lembaga yang mempunyai kerjasama dengan Bank Jatim. Dirut Baru Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur, R Soeroso terpilih menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk menggantikan Hadi Sukrianto, Dirut Bank Jatim yang memasuki usia pensiun. Soeroso terpilih melalui RUPS 2014 yang digelar di Hotel Bumi Surabaya. Soeroso mengatakan, bersama jajaran direksi dan pengurus akan mensinergikan Bank Jatim dengan Bank UMKM, Bank Syariah Mandiri, Jamkrida sehingga akan menjadi kekuatan pembangunan perekonomian di Jatim. Menurut Informasi yang berkembang terpilihnya Soeroso karena yang bersangkutan dianggap telah berhasil mengelola Bank UMKM Jawa Timur. Aset yang dimiliki Bank UMKM mencapai Rp 1,89 triliun dan diprediksi sampai akhir 2015 akan meningkat menjadi Rp 2,2 triliun. Sebelumnya pada 2011 asetnya hanya Rp 300 miliar. Selain itu ekspansi jaringan kantor Bank UMKM dari 140 an unit saat ini telah berkembang menjadi 196 unit. Bahkan selama 2014 lalu, Bank UMKM sangat sehat. Hal ini dibuktikan dengan laba yang diraih serta kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai 100 persen. Susunan dewan komisaris dan dewan direksi Bank Jatim periode 2015-2019: Komisaris Utama Heru santoso, Komisaris Achmad Sukardi, Hadi Sukrianto, Komisaris Independent Wibisono dan Soebagyo, Direktur Utama Soeroso, Direktur Bisnis Su’udi, Direktur Kepatuhan Eko Antono, Direktur Operasional Rudie Hardiono dan Direktur Agrobisnis dan Usaha syariah Tony Sudjianto. (ryo)
Pada persaingan bank go public level menengah pertumbuhan kinerja keuangan Bank Jatim pada 2014 untuk total aset, kredit, dana pihak ketiga dan laba menduduki peringkat pertama. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan di Provinsi Jawa Timur dan nasional, pertumbuhan aset, pihak ketiga dan pe nyalurannya kredit juga berhasil mencatatat angka pertumbuhan lebih tinggi. Garis besar rencana bisnis pada 2015; penghimpunan dana pihak ketiga direncanakan meningkat 17,13 persen, penyaluran kredit meningkat 20 persen, total aset naik 15,26 persen dan laba bersih diperkirakan naik 19,13 persen. Bank Syariah Bank Jatim Unit usaha syariah (UUS) akan menjadi Bank Umum syariah (BUS) pada 2017 nanti. Untuk keperluan spin off atau pemisahan badan usaha Bank Jatim akan menggelontorkan dana dan modal Rp 500 miliar. Menurut mantan Direktur utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto, ia sudah meminta persetujuan para pemegang saham saat RUPS 2014. Tahun 2017 diharapkan sudah terwujud Bank Jatim Syariah. Pemberian modal akan dikucurkan secara bertahap mulai 2016 Rp 200 miliar dan 2017 digenapi menjadi Rp 500 miliar. Pembukaan Rapat Umum Pemegang Saha Anak perusahaan tersebut akan m (RUPS) Bank JatimTahun Buku 2014 di tetap dimilik induknya dengan dengan Hotel Bumi, Surabaya, oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Foto : dok Bank Jatim)
EDISI 53 MEI 2015
13
POTENS i Jawa Timur
Jatim-Kepri
Perkuat Kerjasama
Pameran produk unggulan nasional dan East Java Trade Expo 2015 di Kota Batam diikuti 30 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jatim, (Foto: siti)
J
elang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan peran perwakilan dagang masing-masing provinsi. Salah satu yang dilakukan yakni Jatim menggelar pa meran produk unggulan nasional dan East Java Trade Expo 2015 di Kota Batam. Pameran ini diikuti 30 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jatim, juga diikuti beberapa UMKM dari provinsi lain, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Bali, dan Papua. “Tentu ini untuk memperkuat pasar dalam negeri dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN Desember nanti,” ujar Kepala Disperindag Jatim, Ir Warno Hari Sasono, MEng dikonfirmasi di East Java Trade Expo 2015 Batam. Menurutnya, untuk menghadapi MEA, antarprovinsi wajib bergandengan tangan dan terintegrasi agar hasrat kebutuhan yang besar bangsa ini bisa dicukupi oleh produk-produk unggulan dalam negeri. “Jangan malah mengunggulkan produk luar negeri, kita cukupi kebutuhan kita dengan produk lokal saja,” ujarnya. Kerjasama provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, kata dia, juga untuk mengetahui potensi-potensi produk maupun bahan baku di masing-masing provinsi. Kegiatan ini perlu digalakkan karena tujuan MEA adalah agar seluruh provinsi di Indonesia terintegrasi, bukan perda-
14
EDISI 53
MEI 2015
gangan bebas. “Untuk menghadapi MEA, dibutuhkan konsep nasional yang terintegrasi. Jadi bapak Gubernur Jatim melakukan ini intinya untuk memperkuat potensi-potensi unggulan yang bisa kita manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri,” katanya. Dikatakan Hari, dalam kegiatan ini pihaknya sudah bekerjasama dengan 26 propinsi di Indonesia dan membuka perwakilan dagang di propinsi tersebut termasuk Papua dan Bangka Belitung. Bahkan di tahun 2015, Jatim mempunyai program menggelar pameran di 10 ibukota provinsi di Indonesia. Hal ini sudah berjalan mulai tahun lalu dan akan terus digalakkan, tentu dengan harapan ada timbal balik dari provinsi lain seperti Kepulauan Riau yang juga akan mengadakan pameran di Surabaya. “De ngan begitu akan terjalin jejaring yang kuat di antara provinsi-provinsi di Indonesia untuk menghadapi MEA,” tuturnya. Hari mengatakan, tahun 2014 Jatim mempunyai pertumbuhan ekonomi 5,86% atau di atas rata-rata nasio nal yang hanya 5,62 %. Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada tahun 2014 mencapai Rp1.560 triliun, 51% strukturnya dibantu industri dan perdagangan. Ini berarti sektor industri dan perdaga ngan cukup pesat dalam kontribusi pertumbuhan PDRB Jatim. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang intens dengan provinsi lain.
LOH JINAWI
“Pada prinsipnya bagi pelaku usaha di Jatim dan Kepulauan Riau ada hubungan timbal balik sehingga terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas provinsi. Marilah kita tanamkan nilai patriotisme dengan mencintai dan bangga terhadap produk dalam negeri,” tuturnya.
Malaysia Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan me rangkap Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaga ngan Provinsi Kepulauan Riau, Syamsul Bahrum, menilai even pameran produk unggulan nasional East Java Expo 2015 berjalan sukses. Pameran ini merupakan kali kedua atau mengulang kesuksesan yang pertama. Apalagi pameran digelar pada saat libur akhir pekan. Menurutnya, setiap akhir pekan akan ada sekitar 1000 hingga 2000 wisatawan berkunjung ke Kota Batam. Baik dari provinsi di Indonesia maupun Singapura dan Malaysia. Batam mempunyai lima (5) akses pelabuhan untuk menyeberang ke Singapura dan Malaysia, dan pada setiap libur akhir pekan sekitar 30-40 kapal menyeberang dari Batam ke Singapura maupun sebaliknya. “Jika rata-rata turis yang datang 30-40 shift kapal dan sekapal isi 200 orang, berarti hampir 1000-2000 orang datang ke Batam,” kata Syamsur Bahrum di Mall Nagoya Hill Superblok. Menurutnya, rata-rata wisatawan saat ini merupakan smart buyer atau konsumen yang cerdas. Mereka akan membeli barang-barang yang tidak ditemukan di tokotoko. Dengan begitu pameran produk unggulan East Java Expo menjadi target mereka untuk berbelanja. “Kami berterimakasih telah dijadikan tujuan expo. Insya Allah acara ini sukses. Tahun 2014 lalu tercatat sekitar 1,8 juta wisatawan berkunjung ke Kepulauan Riau, dan dari jumlah itu 1,250.000 wisatawan berkunjung ke kota Batam,” ujar Syamsul.
Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang terdiri 2.408 pulau dengan 362 pulau berpenghuni dan 19 wilayah pulau-pulau terdepan atau perbatasan. Pertumbuhan ekonomi Riau pada 2014 mencapai 7,32 persen dengan total PDRB Rp182,92 tri liun. Meskipun Kepulauan Riau bukan daerah penghasil, melainkan berbasis ekonomi konsumsi, namun wilayah ini dinilai penting akibat pertumbuhan ekonominya. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat tingginya sektor konsumsi masyaraat dan wisatawan,” katanya. Syamsul sependapat menghadapi MEA, kerjasama antarprovinsi sangat penting. Karena itu pihaknya juga menawarkan kerjasama di segala bidang terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok dan bahan industri. Di Kepulauan Riau ada sekitar 6.500 perusahaan industri dan 1.230 anggota Kadin. “Meskipun daerah dengan tingkat konsumsi tinggi dan merupakan wilayah pengimpor, namun tidak ada salahnya kerjasama antar provinsi diperkuat dengan mencukupi kebutuhan konsumsi dengan barang-barang dari dalam negeri,” tuturnya. Sesuai kebijakan menteri keuangan, setiap provinsi harus mampu membangun dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Maka provinsi seperti Jawa Timur, Bangka Belitung membawa sumber daya alamnya ke Riau yang ekonominya didukung industri dan perdagangan. Gelar produk unggulan dan UMKM Nasional 2015 ini merupakan kali kedua digelar di Batam. Ini merupakan pameran berskala nasional yang menampilkan multi produk unggulan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dikunjungi wisatawan domestik dari beragam daerah, juga wisatawan Singapura, Malaysia. (sti)
Pada prinsipnya bagi pelaku usaha di Jatim dan Kepulauan Riau ada hubungan timbal balik sehingga terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas provinsi. EDISI 53 MEI 2015
15
POTENS i Jawa Timur
Kuasai Pasar Lokal,
Kuasai Pasar ASEAN
UKM Batik siap bersaing dalam menghadapi MEA (Foto: henry)
D
unia usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa memanfaatkan besarnya peluang pasar dengan dibukanya Masya rakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Namun perlu dicermati, sebelum go ASEAN, kuasai dulu pasar dalam negeri. Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Oscar Vitriyano mengatakan, jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 650 juta, 250 juta di antaranya di Indonesia. Dengan memperkuat pasar lokal atau dalam negeri, otomatis sudah bisa menguasai 40 persen pasar ASEAN. “Peluang ini yang mestinya ditangkap kalangan dunia usaha. Tak hanya sektor swasta dan wirausaha UMKM, tapi BUMN juga diharapkan bisa mengambil posisi di pasar lokal yang potensinya cukup besar agar tidak direbut asing,” katanya. Dingatkannya, MEA juga membuka peluang bagi du nia pariwisata dan industri. Tentu saja, saat pasar bebas ASEAN dibuka, daya saing harus ditingkatkan. Selain itu, MEA membuka kesempatan transfer pengetahuan dan teknologi serta hubungan antar warga negara.
16
EDISI 53
MEI 2015
Indonesia, lanjut Oscar, sebenarnya sudah cukup siap untuk menghadapi pasar bebas ASEAN. Ini bisa dilihat dari populasinya yang 56,6% di antaranya merupakan kelas menengah. “Indonesia juga menjadi satu-satunya anggota G-20 dari negara ASEAN,” katanya. Begitu juga dengan tingkat kompetisi di Indonesia. Vitriyano mengungkapkan, dilihat dari Global Competitiveness Index, Indonesia tergolong cukup sehat. Mengi ngat, Indonesia menduduki ranking ke 38 dari 148 negara. “Secara demografis, 60 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif, atau di bawah 39 tahun yang akan menjadi keuntungan pada tahun 2020-2030. Untuk ini, pemerintah juga harus siap bersaing,” paparnya. Namun, hal itu tidak mudah. Kata Vitriyano, indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di 3,2%, sementara indeks kompetitifnesnya di bawah negara ASEAN. Kebijakan pemerintah harus dibuat untuk mendukung persaingan untuk menuju MEA, seperti pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur masih menjadi peluang yang cukup besar untuk berinvestasi. Kebutuhan jalan tol di Indonesia 8.500 km, sedangkan yang baru dibangun
LOH JINAWI sekitar 750 km dan yang baru beroperasi baru 73%. Sementara jumlah pemakai jalan tol sebanyak 1,2 miliar per tahun. Selain jalan, peluang investasi infrastruktur udara juga masih sangat terbuka. Indonesia baru memiliki 186 bandara dengan landasan halus dan 487 bandara dengan landasan kasar maupun rusak. Jumlah itu masih sangat minim dibanding Amerika Serikat yang sudah memiliki 13.513 bandara dan Brasil yang memiliki 4093 bandara. Dikatakannya, investasi infrastruktur di Indonesia tergolong paling menarik di Asia, dibanding Tiongkok dan India. Selain karena pertumbuhan ekonomi yang bakal terus meningkat, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih minim. Jika ada kepastian hukum yang lebih baik dan pelayanan yang cepat, dana asing untuk investasi di infrastruktur akan meningkat pesat pada masa mendatang. Beragam infrastruktur di Indonesia tidak cukup hanya dibangun oleh pemerintah dan BUMN. Pihak swasta, lokal maupun asing, harus dilibatkan. Sejumlah BUMN yang begerak di infrastruktur kini mulai meraih pendapatan tinggi buah besarnya permintaan. Misalnya perusahaan tol PT Jasa Marga dan sejumlah BUMN karya. Meski sejumlah BUMN yang bergerak di bidang infra struktur sudah menjadi pemain global, kehadiran asing untuk membangun infrastruktur di Indonesia sangat diperlukan, tambahnya. UMKM Duta Besar Republik Indonesia untuk ASEAN, Rahmat Pramono menuturkan, kesiapan UMKM dalam menghadapi MEA juga harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, ada 89-99% kalangan bisnis di ASEAN adalah UMKM yang memiliki daya serap antara 52-97% tenaga kerja. “Nilai ekspornya mencapai 10-30 persen,” jelasnya. Pada prinsipnya, kata Pramono, arus tenaga kerja terampil ASEAN, meski tanpa MEA 2015, sudah sangat terbuka. Hal itu sesuai UU no 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan, tenaga kerja asing yang memiliki jabatan Direktur (kecuali HRD), manajer dan tenaga ahli diperbolehkan bekerja di Indonesia. “Sepanjang memiliki sponsor dan mendapatkan persetujuan oleh sektor jasa terkait,” tuturnya. Negara-negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Malaysia, Singapura dan Thailand justru sulit mendapat tenaga kerja. Karena itu banyak tenaga kerja asing di ketiga negara tersebut. “Tenaga kerja Indonesia tidak hanya TKI, banyak juga tenaga kerja terampil,” ingat Pramono. Di Malaysia, tenaga kerja Indonesia di sektor permi nyakan, bisa mencapai 300 orang. Sedangkan, dosen dan peneliti mencapai 500 orang, termasuk tenaga profesional. “Seperti pilot asal Indonesia yang bekerja un-
tuk maskapai asing,” jelasnya. Juga beberapa sektor yang potensial seperti engineering, machinery, arsitektur, land surveyor, tenaga pariwisata, akuntansi, medical practice serta dokter gigi. Namun diingatkan, saat ini sedang disusun standar kompetensi dan kelayakannya. “Idealnya, akhir tahun ini sudah selesai semua,” katanya. Ia menuturkan, kesiapan Indonesia menghadapi MEA mencapai 82 persen. Ini masih tertinggal dibanding Si ngapura maupun Malaysia. Rahmat melihat MEA 2015 sebagai kesempatan untuk lebih mengembangkan perekonomian Indonesia. Jika pasar bebas ASEAN (AFTA) sebelumnya sudah diikuti enam negara (Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand), sekarang tinggal menambah Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut di dalamnya saat MEA mulai diberlakukan Desember 2015 mendatang. Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf mengatakan, yang terpenting dalam menghadapi MEA 2015 adalah meningkatkan daya saing. UMKM menjadi sektor andalan yang dapat menggerakkan perekonomian Jatim. UMKM juga menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis. Kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia ini, kata Gus Ipul, menciptakan peluang kerja dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan nasional. Sekitar 55 persen perekonomian Jatim ditopang sektor UMKM. Jatim memiliki 6,8 juta UMKM, namun yang baru dapat melakukan ekspor hanya sekitar 260 ribu UMKM. (afr)
Tak hanya sektor swasta dan wirausaha UMKM, tapi BUMN juga diharapkan bisa mengambil posisi di pasar lokal yang potensinya cukup besar agar tidak direbut asing. EDISI 53 MEI 2015
17
POTENS i Jawa Timur
Perajin Akik Pacitan
Bertumbuh Kelompok perajin batu permata dan batu mulia UD Gita Batu Alam di Kab. Pacitan, (insert bawah) bahan baku pembuatan akik sebelum diolah (Foto: yello)
P
ara perajin batu Pacitan bersiap menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Desember 2015 mendatang. Bahkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menyebutkan, dalam tiga bulan terakhir tumbuh ratusan perajin baru. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, Nanang Endarjanto SE MM mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir setiap bulannya muncul 20-30 perajin baru. Mereka ada yang ikut di kelompok perajin besar atau bekerja sendiri. ”Sekarang jumlah perajin akik di Pacitan hampir 500 orang, dengan total lebih dari 100 tempat pengelolah batu,” katanya. Melihat potensi kekayaan alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah, Nanang optimistis, Pacitan mampu bersaing dengan negara yang punya kekayaan alam seperti Pacitan yaitu Thailand, Vietnam, dan China. “Kandungan material bahan batu akik Pacitan masih sangat melimpah,” ujarnya. Ia berharap segera punya sentra pasar batu akik, agar tidak menyebar untuk memudahkan pembeli. Saat ini perajin tersebar di Kecamatan Donorojo, Nawangan, Pringkuku dan Kebonagung. Mereka biasanya menjual sendiri atau disetor ke daerah pariwisata seperti Goa Gong, Tabuhan, dan Pantai Klayar. Bahkan karena ja raknya tidak terlalu jauh juga ke Jogjakarta atau Solo.
18
EDISI 53
MEI 2015
Tiga tahun lalu, Pemkab sangat khawatir regenerasi perajin tidak berjalan baik, karena para pemuda memilih merantau ke Surabaya, Jakarta, atau bekerja di pabrik dari pada menekuni profesi yang sudah digeluti secara turun-menurun oleh keluarganya. ”Saat itu jumlahnya tidak lebih dari 200 perajin, itupun usianya di atas 40 tahun,” tuturnya. Gelar Pelatihan Agar perajin dapat memperoleh penghasilan maksimal, Dinas membuat pelatihan keliling ke beberapa kecamatan, mengajarkan cara mengolah batu alam menjadi perhiasan yang punya nilai jual tinggi. ”Pelatihan gratis agar warga bisa memanfaatkan sisa potongan batu menjadi cendera mata yang menarik,” jelasnya. Setiap tahun secara bergiliran perajin diajak pameran hingga ke Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. “Kami juga telah memberikan bantuan alat produksi, alat po-
a m h) k o)
LOH JINAWI
Sekarang jumlah perajin akik di Pacitan hampir 500 orang, dengan total lebih dari 100 tempat pengelolah batu
tong, gerinda, poles dan penghalus,” jelasnya. Pemkab berusaha memberi pemahaman pada pencari batu agar tidak menjual bongkahan atau bahan mentah langsung ke konsumen, tapi mengolahnya sehingga menjadi produk yang punya nilai jual tinggi. “Kalau dijual bongkahan dihargai Rp 1 juta, jika berbentuk cincin bisa laku Rp 5-10 juta,” ujarnya. Perajin batu akik, Suparjianto (47) yakin secara kualitas batu-batu alam asli Indonesia telah diakui dunia. Bahkan beberapa jenis hanya ada di Indonesia, seperti batu bacan hanya ada di Pulau Bacan di Maluku, Bio Solar dari Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat, dan akik Lavender. Menurut Suparjianto, orang bisa dengan mudah membedakan batu akik berkualitas atau buatan pabrik. Selain dengan bantuan alat, juga bisa dilihat dan dirasakan saat dipegang. ”Serat antar batu satu dengan lainnya pasti berbeda, kalau buatan akan terlihat sama karena dibuat secara masal,” jelasnya. UD Gita Batu Alam miliknya yang terletak 15 meter dari Goa Gong, sejak setahun terakhir disulap menjadi tempat pelatihan untuk perajin yang ingin memper dalam pengetahuan tentang batu akik. “Per orang kita kenakan biaya Rp 600 ribu perhari untuk biaya tempat tinggal, makan, camilan, bahan baku akik, Foto: yello
peralatan, dan instruktur,” katanya. Untuk mahir, bapak dua anak ini menuturkan, butuh waktu minimal dua bulan, namun jika hanya ingin mengetahui dasar-dasarnya saja cukup enam hari. Selama ini beberapa perajin dari Kalimantan, Banten dan Jawa Tengah telah memanfaatkan tempatnya untuk memperdalam keahlian membuat batu akik. Transaksi dengan pembeli luar negeri sudah dilakukan Suparjianto sejak 2004. Pembeli dari Kanada se ring memintanya mengerjakan batu alam dari Kanada untuk dibentuk sebagai cendera mata atau perhiasan. Order dari Kanada ini dalam setahun bisa sampai empat kali dengan omzet Rp 400-500 juta setahun. Orang Kanada itu memiliki sekitar 600 toko. “Pesannya 600 biji, bahkan pernah 70 ribu biji yang dikerjakan bertahap selama satu tahun,” ujar pria yang pernah belajar tentang batu perhiasan di Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS) Bangkok, Thailand ini. Selain berhubungan langsung dengan pembeli, produknya juga diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman melalui agen di Bali. Jenis barang yang diminati pasar luar negeri kebanyakan untuk kebutuhan hotel, seperti tempat gelas, tempat piring, sumpit, dan interior. Total omzet penjualan produk yang dipasarkan di dalam dan luar negeri mencapai Rp 40-75 juta per bulan. Harga setiap produk ditentukan dari jenis batu, tekstur atau motif, warna, dan ukuran. “Mulai dari Rp 20 ribu per biji sampai Rp 1,5-10 juta,” katanya. ”Dulu di belakang tempat saya menumpuk sisa potongan batu. Sejak satu tahun terakhir tidak ada lagi karena sudah dimanfaatkan untuk cindera mata,” katanya. Perajin lain, Suparno, juga telah melakukan transaksi dengan negara asing jauh sebelum MEA dicetuskan. Lelaki paruh baya ini memproduksi tasbih dari batu alam. Setiap bulan karyanya ini diekspor oleh agen dari Jogjakarta. “Biasanya diekspor ke Timur Tengah,” kata perajin asal Desa Sukodono ini. Produk lainnya gesper ikat pinggang, batu akik, hia san batu alam polesan, hingga hiasan dari fosil kayu. Harganya mulai Rp 10 ribu, Rp 300 ribu hingga Rp 6-8 juta. “Harga hiasan batu alam itu bergantung nilai seninya, baik dari motif, warna, dan bentuknya,” tuturnya. Selain di Jogjakarta juga dipasarkan melalui galeri dan penjual di sejumlah kota, seperti Surabaya, Solo, dan Malang. ”Fenomena batu belakangan ini juga membatu meningkatkan pendapatan, yang dulunya hanya Rp 8-15 juta per bulan, sekarang jadi Rp 20 jutaan,” kata Suparno. Saat ini Suparjianto dibantu 15 karyawannya secara rutin mengerjakan pembuatan Marika Kristal Kuarsa. (hjr) EDISI 53 MEI 2015
19
POTENS i Jawa Timur
LKPJ Gubernur Dipuji
Penandatanganan LKPJ Gubernur Tahun 2014 (Foto: panca)
L
aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2014 berjalan mulus. Seluruh fraksi di DPRD Jatim menya takan dapat menerima atau setuju terhadap rekomendasi Pansus LKPj untuk ditetapkan menjadi rekomendasi LKPj Gubernur Jatim. Juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG), H.M Hasan Irsyad mengapresiasi Pansus LKPj Gubernur Jatim yang telah melakukan kajian menyeluruh dengan rekomendasi kepada eksekutif sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan program tahun berikutnya. Namun FPG mencatat penyerapan anggaran 2014 pada beberapa SKPD belum optimal. Bahkan akumulasi dana Silpa yang cukup besar menunjukkan perencanaan yang kurang cermat. Ia mengapresiasi program Jalinkesra maupun Jalinmatra. Demikian pula upaya peningkatan status Puskesmas dan Polindes serta pengembangan Koperasi Wanita
20
EDISI 53
MEI 2015
(Kopwan) dan fokus penanganan bantuan RTSM maupun Bosda Madin telah menjadi program-program inovatif dalam mendinamisasi masyarakat. Jubir FPAN, Suli Daím mengatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014 mengalami penurunan 0,11 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai 4,30 persen. Ini lantaran terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja karena perlambatan ekonomi dari 6,081 persen (2013) menjadi 5,86 persen (2014). “Penurunan ini juga karena melambatnya komponen investasi dan konsumsi pemerintah. Artinya, perlambatan ekonomi berimplikasi terhadap tingkat pengangguran, sehingga usaha-usaha yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mengurangi tingkat TPT kurang terlihat,” ujar Suli Daím. Masih di tempat yang sama, Jubir FPKS, Jakfat Tri Kuswahyono mengapresiasi pertumbuhan wirausaha baru di Jatim sebanyak 4 persen pada tahun 2014 atau sudah memenuhi target. FPKS memberikan rekomen-
SUARA INDRAPURA dasi agar akses pemasaran hasil UMKM diperluas dan meningkatkan program peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro agar ke depan UMKM Jatim mampu bersaing hadapi MEA. “Kami juga berharap formalisasi usaha bagi UMKM ditingkatkan khususnya pendaftaran usaha dan sertifikasi tanah. Selain itu program skema penjaminan kredit untuk menyalurkan kredit ke sektor yang beresiko tinggi seperti pertanian supaya ditingkatkan,” tegas Jakfar. Jubir FPKB, H. Fatchullah minta gubernur mampu menyajikan data kondisi dan hasil pembangunan secara komprehensif dengan menyajikan indikator out put dan out come sekaligus. “Dengan demikian proses evaluasi terhadap LKPj bukan didasarkan perasaan yang tidak berbasiskan data faktual,” ujar Fatchullah. Selain itu, pola pengelolahan keuangan daerah yang berfokus pada fungsi APBD, hendaknya gubernur mampu melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi APBD dibarengi dengan evaluasi kinerja SKPD, serta punishment terhadap SKPD. Juru bicara Fraksi NasDem Hanura, Muzammil Syafii mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar kerja pemerintah di masa mendatang diprioritaskan pada upaya meminimalisir disparitas pembangunan yang ada di Jatim. Khususnya untuk daerah-daerah tertinggal dan miskin seperti di wilayah Madura dan kepulauan agar pembangunan bisa lebih merata dan bisa dinikmati se-
mua lapisan masyarakat di kota dan pedesaan. Ia juga merekomendasikan pembangunan lebih berwawasan lingkungan. Karena itu Gubernur harus lebih selektif dalam memberikan ijin investasi dalam membangun Jatim. “Meskipun secara ekonomis menguntungkan, tapi kalau tidak memberikan kesinambungan pada lingkungan, maka Gubernur tidak perlu memberikan ijin,” ujarnya. Jubir Fraksi Partai Gerindra, Dr. H.M Noer Soecipto mengatakan, Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah bertumpu pada lima hal, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk Jatim, indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks disparitas wilayah. Secara khusus Fraksi Partai Gerindra ingin mengkritisi pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester I tahun 2014 hanya tumbuh 6,17 persen atau belum memenuhi target RPJMD sebesar 6,56 persen. Namun dibanding pertumbuhan nasional yang cenderung turun akibat pengaruh ekonomi makro, Jatim masih di atas rata-rata nasional. “Penurunan pertumbuhan ekonomi Jatim, secara sektoral paling drastis terjadi pada bidang pertanian yakni sebesar -12,36 persen. Ini artinya menurun -1,89 persen terhadap pertumbuhan 5,94 persen. Karena itu sektor pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih serius,” ujarnya. (pca)
Tiga Perda Disahkan Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Perda pertama tentang perubahan atas peraturan daerah nomer 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum. Kedua, perda perubahan atas peraturan daerah nomer 10 tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk bantuan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kredit usaha rakyat kecil, menjadi per seroan terbatas bank perkreditan rakyat Jatim. Ketiga, perubahan daerah nomer 1 tahun 2013 tentang pembentukan peraturan daerah. Juru bicara Fraksi Demokrat, Renville Antonio me ngatakan, bantuan hukum benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.
Untuk perda kedua ia mengingatkan, hakikatnya memberikan jalan hukum agar Bank UMKM mempermudah semua jenis layanan kepada rakyat khususnya para petani dan UMKM. “Bank ini diagendakan dapat mewujudkan kesejahteraan para UMKM dan para petani untuk menunjang kegiatan usahanya,”ujarnya. Juru bicara Fraksi Golkar, Pranaya Yudha mengatakan, untuk Perda tentang pembentukan peraturan daerah pihaknya berharap salah satu tugas yang diamanatkan Bab X klarifikasi dan evaluasi Bab XI tentang kajian perda ini, harus segera dijalankan Badan Pembentukan Perda (BAPERDA). Sedangkan untuk perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin prinsipnya FPG mendukung. Namun perlu dijabarkan tentang bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin. Ini mengingat saat ini proses perkara berjalan cukup panjang. (pca) EDISI 53 MEI 2015
21
POTENS i Jawa Timur
Contoh bencana ekologis akibat ulah manusia Foto: Dok Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)
Bencana Ekologis
Meningkat W
ahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim mencatat, sejak awal 2014 hingga sekarang, sedikitnya ada 139 kejadian bencana ekologis di seluruh Jatim. Dibanding tahun sebelumnya, 2013, hanya 124 kejadian. Bencana ekologis merupakan akumulasi krisis ekologis yang disebabkan gagalnya sistem pengurusan alam. Direktur Walhi, Abetnego Tarigan mengatakan, Walhi mencatat, telah terjadi perusakan lingkungan yang masif dan sistemik di Jawa Timur sepanjang 2013 hingga 2014. Akibat perusakan lingkungan itu, setidaknya 3.846 hektare lahan gagal panen dengan merenggut 17 korban jiwa dan ratusan warga mengungsi. “Total ada 139 bencana ekologis di 804 desa atau kelurahan yang mencakup semua kabupaten/kota di Jawa Timur,” katanya. Banjir, tanah longsor, abrasi, dan kekeringan yang diakibatkan kerusakan lingkungan karena aktivitas manusia adalah bentuk-bentuk bencana ekologis yang me ngancam kehidupan. Bencana ekologis menunjukkan bahwa pemerintah seringkali gagal mematuhi regulasinya sendiri yang menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi ekosistem.
22
EDISI 53
MEI 2015
Walhi menemukan bukti ada eksploitasi besar-besaran yang tidak mengindahkan keselamatan masya rakat. Kerusakan ini menyeluruh di tujuh wilayah krisis yang mencakup Tapal Kuda, Madura, Surabaya Raya, Pantura, Malang Raya, dan Matraman. Di Tapal Kuda misalnya, proses perusakan lingkungan secara terstruktur diakui pemerintah daerah setempat. Temuan lainnya, ada 470 hektare hutan mengalami kerusakan akibat kebakaran dan pembalakan liar dan 22 kasus pencemaran sungai di sembilan kabupaten/kota. Kasus rusaknya 100 hektare hutan pinus di Trenggalek dan illegal logging. Butuh waktu minimal 13 tahun untuk mengembalikan fungsi hutan seperti semula. Kerusakan hutan berpengaruh terhadap lingkungan, khususnya ketersediaan air di wilayah bendungan. Sengketa Informasi Agar bencana ekologis tidak terus berlangsung dan makin meningkat, Walhi mendatangi Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Jl. Bandilan 2-4 Waru, Sidoar-
HIJAU Total ada 139 bencana ekologis di 804 desa atau kelurahan yang mencakup semua kabupaten/kota di Jawa Timur
ngan hanya menyatakan bahwa usaha pertambangan di Pantai Wonogoro telah memiliki dokumen lingkungan dalam bentuk UKL/UPL, tanpa memberikan copy dokumen yang dimaksud. Atas dasar ini, pihaknya telah mengirimkan surat keberatan terhadap pimpinan PPID. Namun hingga 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat keberatan, pimpinan PPID tidak merespon surat. Aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan lingkungan, telah lama mengkhawatirkan kelestarian kehidupan di berbagai wilayah. Merujuk UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Perda No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, Kawasan Pantai Wonogoro adalah kawasan lindung dan tidak diperuntukkan aktivitas pertambangan. “Oleh sebab itu, ketertutupan BLH Kabupaten Malang tentang dokumen lingkungan dan ijin lingkungan aktivitas pertambangan di Pantai Wonorogo layak diperta nyakan,” cetusnya. Pembiaran, bahkan pelanggaran perijinan terhadap wilayah yang mempunyai nilai penting secara ekologis ti dak bisa dibiarkan. “Kita tengah menghadapi konsekuensi dari semakin banyaknya wilayah-wilayah lindung yang rusak dengan bentuk peningkatan jumlah bencana eko logis setiap tahunnya di Jawa Timur,” katanya. Kebutuhan membuka informasi publik terkait status perijinan tambang di wilayah Pantai Wonogoro menjadi penting untuk diungkap, karena dari sana akan mendapat jawaban sejauh mana komitmen pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakatnya. (jal)
jo, untuk mengajukan sengketa informasi publik terkait perijinan pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Untuk diketahui, di wilayah Pantai Wonogoro menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupa ten Malang berada dalam zona konservasi dan kawasan lindung dalam bentuk sempadan pantai dengan kriteria perlindungan terumbu karang. Kemunculan usaha pertambangan di wilayah yang telah dinyatakan sebagai kawasan lindung ini mendasari pertimbangan Walhi Jatim mengajukan permohonan sengketa informasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencari tahu bagaimana status perijinan pertamba ngan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro yang patut diduga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem pantai dan terumbu karang. Dampak lain yakni mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Dikatakannya, permohonan sengketa informasi ini diajukan karena permintaan informasi yang diajukan pada 27 Oktober 2014 terhadap Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malang tentang dokumen Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Ijin Lingkungan dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, tidak mendapatkan yang dibutuhkan. Walhi meminta BLH Kab Malang memberikan copy Dokumen Lingku ngan dan Ijin Lingkungan, namun pada kegiatan pertambangan di Pantai Wonogoro, Gedangan malang (Foto: seputarmalang.com) 7 November 2014, BLH menjawab de
EDISI 53 MEI 2015
23
POTENS i Jawa Timur
Forum Dialog Publik (FDP) dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-107 Tahun 2015 yang diadakan oleh pemprov. Jatim di Taman Budaya, Cak Durasim Surabaya (Foto: deny)
Kebangkitan Nasional,
Saatnya Tingkatkan Kepedulian Sosial
P
emerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-107 Tahun 2015 dengan menyelenggarakan Forum Dialog Publik (FDP) dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh agama dan masyarakat umum. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf berpesan agar senantiasa meningkatkan kepedulian sosial. Wagub mengatakan Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei tidak bisa lepas dari perjuangan Budi Utomo, sebuah organisasi yang didirikan Dr Sutomo bersama beberapa mahasiswa STOVIA berhasil membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penjajah. Hal yang patut digarisbawahi adalah meskipun para pendiri Budi Utomo pintar dan cerdas, namun spirit kepedulian sosial dalam diri mereka tak per-
24
EDISI 53 MEI 2015
nah luntur. “Tidak hanya vertikal dalam arti meningkatkan kapasitas diri, tapi juga horizontal, bergerak menyamping. Mereka (pendiri Budi Utomo, red) yang berhasil menge nyam pendidikan cukup tinggi turun ke bawah menyerap aspirasi dan memperjuangkan kemerdekaan agar hidup rakyat Indonesia bebas merdeka,” terang Gus Ipul sapaan akrab Wagub di Taman Budaya Jawa Timur, Selasa (19/5) saat menghadiri acara FDP yang terlaksana berkat kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dinas Kominfo Jatim. Lebih dalam, Gus Ipul menyampaikan sebagai makhluk yang berkeadaban, idealnya manusia mengarungi roda kehidupan tidak lepas dari realitas masyarakat. Naluri untuk peduli pada keadaan dan lingkungan sekitar harus terus diasah agar manfaat dapat dirasakan oleh banyak
PARAHITA Tidak hanya vertikal dalam arti meningkatkan kapasitas diri, tapi juga horizontal, bergerak menyamping. Mereka (pendiri Budi Utomo, red) yang berhasil mengenyam pendidikan cukup tinggi turun ke bawah menyerap aspirasi dan memperjuangkan kemerdekaan agar hidup rakyat Indonesia bebas merdeka
dan sinergitas. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan nilai kebangsaan yang telah diajarkan oleh para pahlawan, sudah selayaknya generasi penerus bangsa mempersiapkan diri sebaik mungkin. “Tidak boleh lengah, tapi harus waspada menjawab tantangan zaman dengan cemerlang,” kata Suprawoto yang juga mantan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Timur itu. Indonesia, lanjut Suprawoto merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang sangat heterogen. Tidak kurang sebanyak 19.000 pulau tersebar di seluruh Indonesia mulai Sabang hingga Marauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Beragam suku bangsa, bahasa dan agama menghiasi kekayaan Indonesia, maka perlu rasa saling memiliki satu dengan yang lainnya. Tanpa hal itu, pembangunan nasional secara menyeluruh sulit tercapai. Momentum Harkitnas harus menjadi momentum merekatkan persatuan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jatim sekaligus Ketua Penitia Pelaksana, Eddy Santoso menyampaikan acara FDP yang mengambil tema “Spirit Budi Utomo dalam Implementasi Revolusi Mental” bertujuan untuk menggugah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai gerakan Budi utomo. Diharap kan tercipta komitmen antara pemerintah, lembaga media dan masyarakat khususnya generasi muda agar memahami gerakan revolusi mental.(luk)
orang. “Saya bangga, banyak sekali anak-anak SMA ketika lulus tidak mencoret baju tapi disumbangkan pada mereka yang memerlukan. Kemudian ada juga yang mendatangi panti asuhan untuk berbagi ilmu. Seperti itu yang patut dicontoh,” ungkapnya. Selain spirit cerdas dan peduli sosial, sejarah Budi Utomo membuktikan bahwa penting memiliki nilai Spiritual Happiness. Keimanan dan keshalehan adalah pondasi untuk mengembangkan kecerdasan dan kepedulian sosial. “Jadi Spritual Happiness itu bahagia sekali jika bisa dekat dengan Tuhan. Banyak sekali orang pintar, peduli bahkan mungkin juga kaya tapi tidak berhasil memberi manfaat karena tidak memiliki Spiritual Happiness. Inilah yang diwariskan oleh generasi Budi Utomo,” tegas Gus Ipul. Sekretaris Jenderal Kemenkominfo, Suprawoto, menuturkan tantangan bangsa Indonesia saat ini bukan lagi penjajahan, melainkan dinamika perubahan EDISI 53 MEI 2015
25
POTENS i Jawa Timur
Sapi dan Kerbau
Ber-KTP
Bentuk kartu indentitas untuk ternak sapi dan kerbau (Foto: afrizal)
T
idak hanya manusia saja yang memerlukan identitas semacam kartu tanda penduduk. Kalau untuk manusia KTP, sapi dan kerbau berupa kartu identitas ternak (KIT). Untuk Jawa Timur saat ini baru diberlakukan di Kabupaten Tuban sebagai percontohan. Ditargetkan seluruh kab/kota di Jatim menerapkan KIT pada tiga tahun mendatang. “KIT ini multifungsi, seperti mengetahui data riwa yat ternak secara lengkap dari vaksinasi dan kesehatan hingga sebagai acuan data jumlah populasi sapi. Dari KIT ini, kita bisa tahu berapa jumlah sapi karena semua data terus diperbarui dan datanya otentik,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur. Kartu juga berisikan data pemilik dan sebagai bukti sah kepemilikan ternak. Dokumen data KIT akan sangat
26
EDISI 53
MEI 2015
membantu peternak. Ke depan jual beli ternak harus disertai dengan kartu identitas sebagai data legal. Selain itu, peternak juga bisa mendapatkan fasilitas vaksin dan inseminasi buatan (IB). “Kalau sapi tidak punya KIT akan sulit dijual karena dianggap ilegal. Sapi juga tidak bisa divaksin atau IB. Dengan begitu, peternak pasti akan mengurus kartu bagi ternak miliknya. Jadi manfaat dari kartu ternak ini besar sekali. Yang paling penting data ternak mudah terdeteksi,” ujarnya. Ia menuturkan, fungsi KIT selain seperti KTP, juga menjadi dokumen seperti STNK kendaraan bermotor. “Kalau membeli sapi yang tidak punya KIT, sama seperti membeli sepeda motor bodong yang tidak ada surat-suratnya. Sapi yang tidak memiliki identitas ini bisa diragukan asal usul dan riwayat kesehatannya karena tidak
AGRO terkontrol,” ujarnya. Model data KIT ini, kata Maskur, dulu pernah diberlakukan secara nasional. Namun program berhenti dan kini mulai kembali digalakkan. “Cara serupa dengan KIT ini sudah diberlakukan di banyak negara maju, seperti Perancis, Jepang, dan Australia,” tuturnya. Ia berharap KIT juga bisa difasilitasi dengan IT (informasi teknologi) yang bisa diakses lewat internet. Mi salnya dengan nomer ternak yang dimiliki oleh setiap sapi, maka bisa dicek datanya melalui internet dengan memasukkan kode nomer. “Impian saya data ternak ini bisa diakses lewat IT tapi semua itu butuh persiapan,” ujarnya. Namun sebelum program diberlakukan serentak dan berlaku efektif, pihaknya bakal mengutamakan sosialisasi. “Kalau sosialisasi sudah dilakukan sampai ke pelosok desa, maka pemberlakuan sanksi jika terjadi pelanggaran masih memungkinkan dilakukan. Tapi harus diperkuat regulasinya, seperti dibuatkan perda dulu,” ujarnya. Sebagai proyek percontohan, Tuban juga mulai memperkuat program dengan membuatkan regulasi pe nerapan KIT. Saat ini telah diajukan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) dan tahun depan akan diperkuat dengan membuat Peraturan Daerah (Perda). Percontohan Pelaksanaan KIT saat ini masih tahap sosialisasi. Namun pelaksanaan dan penerapan ditargetkan selesai tahun ini. Untuk mengawali telah disusun Perbup dan telah diajukan pada Bupati. “Mulai tahun depan diupa yakan regulasinya bisa diperkuat menggunakan Perda,” kata Kepala Dinas Pertanian Tuban, Hery Prasetyo. Dipilihnya Tuban sebagai percontohan, merujuk pada kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Kebijakan Tata Niaga Sapi dan Daging Sapi. Untuk pelaksanaannya, Pemkab Tuban mendapatkan dana stimulan dari APBN melalui Dirjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian sebesar Rp 790 juta. Dana digunakan untuk tahapan sosialisasi selama April di 20 kecamatan. Saat ini telah dilakukan sosialisasi di 4 kecamatan selesai 30 April. Sementara penerbitan KIT baru akan dilaksanakan mulai triwulan III dan IV yakni Jali hingga Desember. Dana stimulan juga digunakan untuk pengadaan fisik KIT, buku induk, ATK, bahan sosialisasi berupa spanduk, konsumsi sosialisasi, dan honor bagi petugas di lapa ngan. Dana dialokasikan sesuai jumlah ternak sapi dan kerbau di Tuban merujuk data hasil BPS melalui sensus pertanian 2013 yakni sebanyak 225.230 ekor sapi dan kerbau. Namun sesuai perkembangan, data Dinas Pertanian Tuban mencatat jumlahnya kini mencapai lebih dari 300
ribu ekor. Untuk bisa melaksananakan program KIT masih ada kekurangan dana yang rencananya akan diajukan melalui PAPBD Kab Tuban tahun 2015. Selanjutnya, anggaran pelaksanaan dan operasional tahun 2016 akan dialokasikan melaui APBD Kab Tuban yang sedianya telah disetujui oleh Bupati saat sosialisasi awal KIT. Untuk pengadaan KIT saat ini bakal dicetak 239 ribu kartu. Jumlah itu dicetak lebih banyak dari data hasil sensus BPS sebagai kartu cadangan jika terjadi kekeliruan pengisian data kartu yang berlaku tiga tahun itu. Pihaknya mengerahkan 67 petugas IB (Inseminasi Buatan) yang tersebar di 20 kecamatan dibantu dengan perangkat desa sebagai tim teknis. Tuban tahun ini masih pada tahap membangun sistem. Ditargetkan penerapan kartu ternak sapi dan kerbau ini bisa segera berjalan efektif. Namun agar bisa lebih optimal, ia juga berharap penerapan di Kab/Kota lain di Jatim juga bisa segera direalisasikan. Di dalam KIT tertera nomer register yang diberlakukan bagi setiap ekor sapi dan kerbau sebanyak 17 digit. Dua digit pertama berisi nomer 35 sebagai kode Provinsi Jawa Timur. Dua digit berikutnya berisi nomer 23 sebagai kode Tuban. Tiga digit selanjutnya yakni kode kecamatan, tiga digit lagi kode desa/kleurahan, tiga digit lagi jenis ternak sapi/kerbau, dan empat digit terakhir berisi nomer urut ternak. Selain itu, ada pula keterangan data pemilik, ciri-ciri khusus ternak dari jenis kelamin, warna bulu kepala/ badan/kaki, bentuk tanduk, telinga, hingga pusar di dahi/tengkung/punggung. Terdapat pula kolom vaksinasi atau pengobatan sebagai riwatan kesehatan ternak dan juga kolom data mutasi kepemilikan. (afr)
Kalau membeli sapi yang tidak punya KIT, sama seperti membeli sepeda motor bodong yang tidak ada surat-suratnya.
EDISI 53 MEI 2015
27
POTENS i Jawa Timur
Jatim Perluas Akses Internet
Foto: pono
“Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik,“. Demikian bunyi Nawa Cita nomor 3 program peme rintah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Program ini membutuhkan aksesibilitas untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah, salah satunya adalah pemanfatan teknologi informasi berupa akses internet. Di Jawa Timur belum semua daerah dapat menikmati akses internet. Pembangunan jaringan infrastruktur akses internet belum merata, juga faktor geografi yang sulit dijangkau oleh perangkat komunikasi dan data berbasis teknologi informasi. Pemprov Jatim bekerjasama dengan PT.Telkom Tbk untuk menyediakan akses internet di seluruh pelosok tanah air. “Negara wajib hadir di masyarakat dari kota sampai pelosok desa di pegunungan, fasilitasi yang diberikan yaitu pembangunan infrastruktur jaringan internet,“ kata Eddy Santoso, Kepala Dinas Kominfo Jatim saat bertemu dengan warga desa Sidomulyo, kecamatan Silo di UPT. Pembibitan Ternak dan Makanan Hijauan Ternak (PTMHT) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jember, Sabtu (25/05). Dalam kujnjungan itu Kadis Kominfo mengajak GM Witelkom Timur Jember, Zulkifli, untuk melihat secara
28
EDISI 53 MEI 2015
langsung ketersediakan akses internet di desa yang terletak di lembah gunung Gending. Sebenarnya PT Telkom telah membangun jaringan kabel telepon yang ditarik dari STO.Telkom Sempolan sampai Desa Sidomulyo. Tetapi dari waktu ke waktu, kabel yang dipasang selalu hilang, merugikan Telkom dan pelanggan.
Selama terputusnya jaringan dari PT.Telkom, UPT Milik Dinas Peternakan Jatim ini mendapat support backup dari Dinas Kominfo Jatim dengan memasang radio internet protocol (IP) pada tower milik PT.Telkom di gunung Gending. Namun pemasangan radio IP ini bersifat darurat, karena antenanya rawan berubah arah karena terpaan angin. Jika hal itu terjadi maka pancaran signal akan kurang bagus diterima oleh receiver di UPT. “Saya datang ke Desa Sidomulyo bersama Pak Zulkifli pimpinan Telkom Jember, untuk memastikan kesiapannya memasang kabel telepon kembali. Tetapi tolong dijaga agar tidak hilang,“ pinta Eddy Santoso di hadapan warga, tokoh, perwakilan Muspika di ruang pertemuan UPT. Zulkifli menyatakan siap memasang jaringan kabel fiber optic sepanjang 13,5 km, disambung membentang dari STO Sempolan ke UPT. PTMHT dan tahap berikutnya ke wilayah lainnya di desa Sidomulyo. Direncanakan 1,5 bulan ke depan atau sebelum bulan puasa, kabel FO sudah terpasang sehingga dapat menikmati internet, tv kabel dan telepon rumah. “Di Banyuwangi telah ada kampung nelayan digital, maka di Jember nantinya juga ada desa peternak digital seperti di Sidomulyo ini,“ tutur Zulkifli. Dikatakannya, seluruh pelaku usaha dan hasil produk peternakan dapat memanfaatkan internet. Misalnya untuk pemasaran, kiat belajar ternak, hingga info hewan ternak. Jika selama ini hasil ternak penjualanya masih tergantung tengkulak, maka dengan internet bisa pasang gambar hewan ternak dan harganya langsung tanpa perantara. Peternak Desa Sidomulyo berada di kawasan lembah Gunung Gending dengan topografi bergelombang berada di 513 dpl dan diapit perkebunan. Masyarakat di desa ini sebagian besar merupakan peternak kambing, domba, sapi perah, sapi potong. Tercatat ada 4 kelompok peternak dengan anggota 138 orang yang tersebar di desa binaan UPT. PTMHT. Jumlah populasi hewan ternaknya, kambing 215 ekor, domba 615 ekor, sapi perah 25 ekor, sapi potong 23 ekor dan ayam buras (arab) 1000 ekor. Kepala UPT. PTMHT, Pari Brahmanto, mengatakan, potensi di Desa Sidomulyo ini adalah hasil peternakan. “Berdasar Pergub Jawa Timur No. 130 tahun 2008, UPT. PTMHT Jember mempunyai tupoksi bidang teknis pembibitan, pembiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat “ jelas Pari. UPT ini menempati tanah seluas 31,8 hektar yang dipergunakan untuk lahan hijaun pakan, bangunan kantor, kandang ternak, gudang, asrama/perumahan, jalan dan lainnya. Lahan hijauan ternak dengan koleksi tana-
Kronik kominfo man golongan rumput-rumputan seperti rumput gajah, rumput lampung/Taiwan, rumput brachiaria, rumput benggala. Sedangkan koleksi tanaman legume antara lain lamtoro, gamal, kaliandra merah dan putih, turi, desmodium, siratro, centrocema, dlycine. UPT ini juga bisa dijadikan kunjungan wisata keluarga. Kadis Kominfo bertekad memfasilitasi masyarakat agar melek internet. Lambat laun masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan meratanya akses ja ringan internet di seluruh wilayah Jatim. Program lainnya adalah pendirian telecenter yang berjumlah 39 tersebar di seluruh kabupaten. Telecenter adalah sentra informasi berbasis internet agar masyarakat lokal bisa berinteraksi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan masya rakat yang lebih luas. Dengan demkian potensi seluruh sektor dapat diberdayakan, dimanfaatkan secara ekonomi. Pemprov Jatim akan menambah jumlah telecenter di daerah yang berpotensi namun belum mempunyai akses internet. (pno)
Eddy Santoso, Kepala Dinas Kominfo Jatim saat bertemu dengan warga desa Sidomulyo, kecamatan Silo di UPT. Pembibitan Ternak dan Makanan Hijauan Ternak (PTMHT) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jember , serta mengecek langsung jaringan infrastruktur akses internet yang belum merata (Foto: Pono)
EDISI 53 MEI 2015
29
POTENS i Jawa Timur
Diskominfo Jambi Studi ke Jatim Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Sultan dan Sekretaris Diskominfo Provinsi Jatim RR Sri Ambarrukmi saling bertukar cindera mata (Foto: reny)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi baru terbentuk sejak Agustus 2014 lalu. Kendati belum setahun berjalan, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) baru tersebut langsung tancap gas dengan memulai studi banding ke Diskominfo Provinsi Jawa Timur. “Kami butuh banyak tahu dan belajar bagaimana mengelola KIM (kelompok informasi masyarakat), mekanisme kerja Komisi Informasi (KI), hingga pelaksanaan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Semua ini sudah ada di Jatim dan kami datang ke Jatim untuk belajar,” kata Kepala Diskominfo Jambi, Sultan saat ditemui, Rabu (29/4). Ia menuturkan, pengembangan KIM di Jatim ini sudah sangat bagus sehingga cocok untuk rujukan pembuatan KIM di Jambi. “Di Jambi belum ada KIM dan sekarang kami banyak dapat informasinya. Untuk itu segera kami akan sosialisasikan agar pembentukan di tiap kabupaten bisa segara dilakukan,” katanya. Mengenai KI, katanya, Provinsi Jambi sudah membentuk. Namun pengelolaannya selama ini berkoordinasi melalui Biro Humas dan Protokol. Belajar dari Jawa Timur, maka KI akan bermitra langsung dengan Diskominfo. Sedangkan PPID di Jatim, lanjutnya, sudah berjalan dengan bagus dan sudah menjadi rujukan nasional. Ia pun tak segan meminta saran terkait pengelolaan PPID
30
EDISI 53
MEI 2015
bahkan hingga pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang digelar tiga bulan sekali sebagai forum pertemuan anggota humas atau PPID di SKPD atau BUMN dan BUMD. Dalam kedatangannya di DIskominfo Jatim, Sultan beserta rombongan dari Pemprov Jambi dan perwakilan pemkab juga mendapatkan testimoni dan paparan mengenai sejarah pembentukan beberapa KIM di Jatim. Dua diantaranya yakni KIM Melati asal Kab Sidoarjo dan KIM Swaraguna asal Kota Surabaya. Kedua perwakilan dari KIM terbaik di Jatim tersebut diberikan kesempatan memberikan paparan proses terbentuknya KIM hingga proses dan capaian kinerjanya. Seperti KIM Melati yang lebih menekankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM. Sedangkan KIM Swaraguna lebih pada proses promosi melalui berita website. Bahkan untuk mengoptimalkan hasil produk UMKM, anggota KIM juga memberikan pelatihan manajemen finansial hingga proses pemasaran. Untuk penjelasan mengenai KIM dan forum Bakohumas dijelaskan langsung oleh Kabid Jaringan Komunikasi, Ambar Sulistyorini. Sementara penjelasan mengenai pengelolaan website dan jaringan internet dijelaskan langsung oleh Kabid Pengembangan Teknologi Informasi, Djoko Purwono. Dalam lawatan tersebut, rombongan dari Provinsi Jambi diterima oleh Sekretaris Diskominfo Jatim RR Sri Ambarrukmi. Setelah proses penjelasan hingga tanya jawab sekitar hampir dua jam, kunjungan diakhiri dengan saling tukar cinderamata. (afr)
Target Terapkan Smart City Smart City menjadi sebuah wacana yang akan segera diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Sebuah konsep yang menekankan pada pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memberi layanan optimal pada masyarakat. Kepala Dinas Komunkasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur, Eddy Santoso mengatakan, Jawa Timur sangat memungkinkan untuk menerapkan Smart City seperti DKI Jakarta. Saat ini sumber daya Jatim baik yang terkait teknologi maupun fasilitas dalam proses persiapan menuju Smart City. Meski Demikian, ia mengaku memang perlu peme rataan di setiap kabupaten/kota. “Saya rasa Smart City adalah terobosan sangat bagus. Jawa Timur harus lari lebih kencang dari Jakarta,” katanya saat melakukan kunjungan kerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta. Hal terpenting dalam penerapan Smart City yakni harus memiliki teknologi informasi yang memadai. Berbeda dengan Jakarta yang miliki wilayah tidak begitu luas , Pemerintah Jawa Timur harus duduk bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya peningkatan teknologi informasi. “Percaya jika mau pasti bisa. Ini hanya butuh koordinasi dengan kepala daerah,” ungkapnya. Kepala Dinas Kominfomas DKI Jakarta, Li Karunia me ngatakan, Smart City menitikberatkan pada transparansi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah dituntut siap dan respon cepat apabila sewaktu-waktu ada laporan atau pengaduan. Terutama mengenai persoalan primer masyarakat seperti sanitasi, sampah, kemacetan,
Kronik kominfo
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur, Eddy Santoso saat meninjau penerapan Smart City di DKI Jakarta.(Foto: lukman)
banjir dan kesehatan. “Kami sudah menerapkan sejak tahun lalu, Jakarta memiliki aplikasi QLUE yang memudahkan masyarakat melakukan pengaduan. Misalnya ada sampah yang berserakan ditepi jalan, nanti lokasinya difoto kemudan di upload. Tim pusat data akan segera berkoordinasi dengan petugas kebersihan agar segera diatasi,” terangnya. Dirinya menuturkan aplikasi QLUE untuk warga yang dapat diunduh di Android Play Store. QLUE merupakan media sosial yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan secara real time. Laporan warga pada aplikasi QLUE juga terintegrasi ke laman smartcity.jakarta.go.id. Semua laporan warga di website dan aplikasi tersebut langsung terkoneksi ke aplikasi Android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian bernama Cepat Respons Opini Publik (CROP). Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE. Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta. go.id seperti jalur tinggi muka air, fiber optic, letak menara, pos polisi, data kependudukan bahkan posisi aparat pemerintah sendiri. Tidak hanya terpaku pada pembangunan fisik, Li Karunia mengungkapkan Smart City akan berhasil apabila disertai sosialisasi mental. Pemerintah memberikan pe ngetahuan secara komprehensif konsep kota yang cerdas sehingga dapat dipahami semua kalangan masyarakat. Hal tersebut dinilai penting sebab harus sinergi dengan kehidupan sosial yang mengikat dengan aturan-aturan dan konsep perencanaan kota berbasis digital. Untuk penerapan di Jawa Timur, ia menyarankan perlu menentukan kabupaten/kota yang menjadi prioritas atau pilot project. Hal ini dikarenakan belum meratanya infrastruktur yang ada di setiap daerah, persoalan lainnya adalah pemahaman Smart City antar kepala daerah belum satu frame. Menurutnya, Jawa Timur memiliki Surabaya yang bisa dijadikan kota percontohan Smart City. (luk) EDISI 53 MEI 2015
31
POTENS i Jawa Timur
Dampak Buruk
Camera 360
Smartphone kini bertebaran di jagat bumi, mau yang merk terkenal sampai yang tidak terlalu terkenal banyak dijumpai. Dari semua jenis smartphone, yang sedang naik daun adalah Operating Sistem (OS) milik Google, Android. Ini karena kebebasan yang diberikan Google untuk mengembangkannya. Dan, salah satu aplikasi Android yang paling terkenal adalah camera 360.
32
EDISI 53
MEI 2015
TECHNO Aplikasi yang satu ini populer. Sebuah aplikasi yang dapat mengubah penampilan seseorang di foto menjadi 180 derajat ter-make over menjadi lebih baik dari segi kulit, tingkat kehalusan dan lain-lain. Semua itu berhubungan yang bagus-bagus, dengan kata lain wajah impian yang diidam-idamkan. Aplikasi ini memudahkan orang untuk mengedit photo secara instan. Tanpa pengalaman pun bisa melakukannya. Hasilnya cepat dan instan. Filosofi dari penamaan 360 adalah karena tujuan utama dari foto editor ini adalah ingin mengubah hasil foto seseorang 360 derajat. Foto yang tampak pada layar ponsel tidak akan sama dengan wajah asli. Rasanya tidak lengkap jika ponsel pintar tidak dipa sangi aplikasi ini. Wajah yang berjerawat jadi halus, kulit yang hitam kusam jadi putih lembut, mandi atau belum mandi, wajah akan selalu tampak lebih cantik. Hal ini membuat seseorang khususnya wanita jadi lebih percaya diri memamerkan kecantikanya. Tak jarang orang “pangling” wajah si empunya foto. Membuat orang yang tidak tahu bertanya-tanya berapa ratus juta uang telah dihabiskan untuk melakukan operasi plastik di Korea. Kamera 360 benar-benar menjadi wabah. Muda tua mengedit foto-fotonya sebelum diunggah ke dunia maya. Bibir yang dimanyunmanyunkan, rambut panjang hitam legam yang diurai indah, senyum manis. Betapa bahagianya si pembuat aplikasi ini karena telah menjadi penolong dan pengukir senyuman selfiers. Meski begitu, bisa juga pembuat aplikasi ini merasa bersalah karena telah mengikis dan menambah rasa percaya diri seseorang dalam waktu yang bersamaan. Tidak bisa dipungkiri, berapa banyak foto selfie editan yang telah ada di jagad maya dalam pose yang rata-rata sama. Yang membedakan adalah keanekaragaman wajah selfier itu sendiri. Kini orang merasa belum lengkap jika foto diri nya belum diedit sebelum diunggah. Karena kecanggihan camera 360, seseorang bisa terganggu psikologisnya secara tidak sadar dan semakin tergantung pada editan dari camera. “Pada dasarnya semua orang narsis. Na-
mun, perlu dikontrol agar tak berlebihan karena agar dia mencintai dirinya sendiri dan justru suka untuk membuat dirinya tumbuh berkembang” kata Roslina Verauli, psikolog klinis, seperti dilansir republika.com. Bagi para penggemar 360 sudah pasti hal ini positif. Praktis, murah, cepat. Menurut Roslina, semua hal memiliki dampak positif dan negatif. Tak terkecuali apli kasi kamera 360. Positifnya, ada segudang efek yang memudahkan untuk editing photo. Sesorang bisa kurang Kreatif karena kemudahan yang diberikan akan memberi efek cepat dan langsung. Dampaknya orang jadi malas dan kurang kreatif. Bahkan mempunyai efek menipu. Ini karena itu impian di du nia khayal yang tidak baik untuk psikologi yang menggunakannya. Dan efek negatif tak kalah penting, yakni kurangnya bersyukur. “Keadaan wajah yang sebenarnya akan mencerminkan siapa kita, kenapa? Tidak ada yang harus ditutupi, tampil apa adanya, tanpa polesan ca mera 360,” ujar Roslina. (sti/ayu)
Salah satu ponsel androind yang dilengkapi fitur kamera 360 (Foto: istimewa)
EDISI 53 MEI 2015
33
POTENS i
Jawa Timur
Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, Nina Kirana Soekarwo saat melantik ketua PKK dan Ketua Dekranasda Kab. Lumajang, Tutuk As’at masa bhakti 2015-2018 di Pendopo Kabupaten Lumajang, (Foto: Dok. Humas Prov.Jatim)
Lumajang Sukses Tekan Kematian Ibu
P
eran Tim Penggerak PKK di Kabupaten Lumajang yang berhasil menekan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan hingga 46 per 100.000 kelahiran hidup, mendapat apresiasi Tim Penggerak PKK Jatim. Tingkat AKI di Lumajang jauh lebih rendah dari nasional yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. “Ini adalah prestasi luar biasa PKK Lumajang,” kata Nina Kirana Soekarwo dalam pidatonya saat melantik Tutuk As’at sebagai Ketua PKK dan Ketua Dekranasda Lumajang masa bhakti 2015-2018 di Pendopo Kabupa ten Lumajang, Kamis (23/4). Menurutnya, kesuksesan menekan AKI sebenarnya telah mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s), khususnya dalam hal menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Indonesia target MDG’s untuk AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup “Prestasi tersebut tentu dicapai dengan kerja keras, komitmen, kebersamaan, kesabaran, ketelatenan, dan
34
EDISI 53
MEI 2015
keikhlasan dari seluruh anggota pengurus PKK mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat dasa wisma serta dukungan dari Pemkab Lumajang,” katanya. Keberhasilan ini juga merupakan bukti bahwa PKK punya peran untuk menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya harap prestasi ini dipertahankan, bahkan ditingkatkan agar masyarakat di Jatim dapat hidup lebih sejahtera,” katanya. Salah satu upaya untuk menekan angka itu adalah terus menggelorakan program pendampingan ibu hamil risiko tinggi (risti). Menurut Nina, faktor penyebab kematian ibu sangat banyak. Mulai masalah sosial, budaya, edukasi yang kurang, hingga persoalan ekonomi. Namun, penyebab paling banyak adalah preeklampsia (tekanan darah tinggi saat melahirkan). Di Jatim masih cukup banyak daerah yang sangat terpelosok atau jauh dari kota. Bahkan masih banyak ibu yang melahirkan dibantu dukun. Untuk kasus semacam itu, ternyata bupati maupun wali kota belum mengeta-
Prestasi tersebut tentu dicapai dengan kerja keras, komitmen, kebersamaan, kesabaran, ketelatenan, dan keikhlasan dari seluruh anggota pengurus PKK mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat dasa wisma serta dukungan dari Pemkab Lumajang
hui bahwa wilayah yang dipimpinnya banyak ditemukan kematian ibu melahirkan. Dia berharap tim penggerak PKK menjadi ujung tombak dalam membantu me ngurangi AKI. Salah satunya dengan pendampingan terhadap para ibu yang hendak melahirkan. Diakui, kasus AKI relatif tinggi. Ber-
Jagad
PEREMPUAN dasar data Dinkes Jatim, pada 2013 jumlah AKI mencapai 642 jiwa. Setelah program pendampingan oleh kader PKK, data per Agustus 2014, AKI di Jatim turun menjadi 291 jiwa. PKK diharapkan terus meningkatkan kinerja agar bisa mencapai tujuh target MDG’s yang lain, yakni pemerataan pendidikan dasar, pengentasan kemiskinan, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap penyakit mematikan seperti HIV, AIDS, menjaga lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Pendamping Dukun Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono menambahkan, saat ini sudah ada pola bidan pendamping dukun (danpinkun). Program tersebut khusus memberikan arahan kepada dukun bayi bagaimana mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, dan memotong tali pusar. Kegiatan itu juga merupakan program dinkes di daerah. Salah satu kegiatan tim penggerak PKK adalah mendampingi ibu hamil risiko tinggi. Pendampingan itu dilakukan kader pada masa kehamilan sampai masa nifas. Pasalnya, penyebab terbanyak kematian ibu hamil adalah tekanan darah tinggi dan pendarahan. ’’Seba nyak 50 persen karena preeklampsia. Mereka terlambat dibawa ke bidan,’’ katanya. Semula kader mendampingi 400 ibu hamil. Saat melahirkan, mereka semua selamat. Kini kader mendampingi 740 ibu hamil. ’’Seluruhnya pun selamat. Rencananya, terus ditambah kader pendampingan posyandu ini,’’ imbuhnya. Bila melihat target MDG’s peningkatan kesehatan ibu yaitu mengurangi ¾ angka kematian ibu dalam kurun waktu 1990-2015, maka pada tahun 2015 diharapkan AKI di Indonesia 102 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian berdasarkan data SDKI tahun 2012, AKI di Indonesia 359 per 1000.000 kelahiran hidup dengan tiga penyebab langsung kematian ibu paling banyak adalah perdarahan, hipertensi dan infeksi. Masih diperlukan upaya keras dan komitmen bersama. Untuk memfokuskan percepatan pencapaian indikator AKI dan Angka Kematian balita (AKB) diperlukan terobosan upaya strategis, operasional dan lokal spesifik, sehingga akan mampu mendapatkan target percepatan sebagaimana yang diharapkan. Upaya akselerasi pencapaian MDGs dilakukan melalui pendekatan wilayah de ngan melakukan berbagai langkah strategis sesuai permasalahan yang ada di lapangan. (jal) Foto: Humas Prov. Jatim
EDISI 53 MEI 2015
35
POTENS i Jawa Timur
Limbah Biogas
Jadi Pakan Ternak
Melimpahnya limbah biogas di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan Kota Batu disulap menjadi sesuatu yang bermanfaat oleh empat mahasiswa Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (TEP FTP-UB). Mereka adalah Erina Aprilia Hidayati, Munawaroh, Arif Suryo Nugroho, dan Faiq. Di bawah bimbingan Dr Ir Ary Mustofa Ahmad MP, keempatnya berhasil menyulap limbah biogas menjadi “Paprika Manjur”, singkatan dari pakan ternak, pakan ikan, pupuk organik dan media tanam jamur. Pe nemuan ini dilakukan melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat (PKM-M) DIKTI tahun 2015. Warga Dusun Toyomerto yang sebagian besar peternak telah terbiasa menggunakan biogas sebagai bahan bakar pengganti LPG (Liquid Petroluem Gas) dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan bakunya. Ternyata biogas tidak hanya menghasilkan gas metana yang bermanfaat sebagai pengganti LPG. Biogas juga menghasilkan masalah baru yaitu limbah dari reaktor atau biasa disebut limbah biogas. Ketua Kelompok Tani Sumber Hasil Toyomerto, Soe dardji, mengatakan, selama ini limbah biogas tidak termanfaatkan. Tidak jarang warga setempat bingung untuk membuangnya. Namun biasanya limbah biogas yang berbentuk cair langsung dialirkan ke sungai se-
36
EDISI 53
MEI 2015
hingga mencemari lingkungan. Tentu hal ini sangat disayangkan karena limbah biogas masih memiliki ba nyak nutrisi seperti protein dan unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan sedikit usaha, limbah yang semula tidak berguna dapat dimanfaatkan menjadi beberapa produk yang bernilai ekonomis. Pemanfaatan limbah ini dapat dilakukan dengan menggunakan spiner untuk memisahkan padatan dan cairan serta alat pembentuk pakan ikan (pellet). Proses pembuatannya relatif sederhana, dengan menambahkan bahan tambahan dedak dan tepung ikan sebagai campuran pakan ikan serta EM4 untuk membantu proses fermentasi limbah biogas. Hasil dari padatan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan, pupuk padat dan media ta nam jamur. Sedangkan hasil cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Ketua tim, Erina Aprilia, mengatakan, meski terdapat produk yang sama dan sudah banyak dijual di pasaran, Erina yakin Paprika Manjur akan laku di pasaran karena lebih aman. Produk ini terbuat dari bahan-bahan alami. Pembuatannya pun tidak memerlukan biaya mahal. “Dengan demikian, ibaratnya sekali dayung dua pulau terlampui. Limbah yang awalnya tak terpakai justru kini dapat dijual dan menaikkan pendapatan masya rakat, sekaligus juga menyelamatkan lingkungan dari pencemaran,” katanya. (sti)
INOVASI
Hifi Buya,
Burger Ampas Kedelei Hifi Buya atau High Fiber Burger Soya, merupakan inovasi baru berupa produk makanan yang dibentuk oleh salah satu mahisiswi UPN Veteran Jawa Timur jurusan Teknologi Pangan, Hastari Telly Puspita, yang biasa di panggilakrab Tee. “Burger ini berawal dari dorongan dosen untuk membuat inovasi produk makanan yang memanfaatkan ampas dari komoditas bahan pangan. Akhir nya kepikiran memanfaatkan ampas dari pembuatan susu kedelai sebagai bahan dasar pembuatan patty burger,” ujar Tee. Penemuan Tee ini telah lolos seleksi PKM Dikti tahun 2014. Menurutnya pemilihan bahan patty yang berasal dari ampas kedelai karena Tee melihat masih kurangnya pemanfaatan ampas kedelai yang masih memiliki banyak protein yang terkandung di dalamnya. “Cara pembuatan patty Hifi Buya cukup mudah, semua orang bisa mempraktikkannya,” katanya meyakinkan. Pertama, siapkan bahan yang terdiri dari ampas kedelelai, tepung terigu, tepung tapioca, brokoli, ja gung, wortel atau bisa diganti dengan sayur lainnya dan dan bumbu siap saji. Selanjutnya, campur bahan menjadi satu hingga menjadi sebuah adonan, kemudian letakkan dalam loyang. Kukus selama 15 menit, kemudian dinginkan. Cetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Terahkhir,
masukkan dalam freezer. “Burgernya saya buat dengan bahan dasar ampas kedelai, lalu disubtitusi sayur-sayuran kayak brokoli, jagung, wortel atau sayuran lainnya,” ujar Tee di kampusnya, UPN Surabaya. Produk ini sempat ia jual dan terbilang cukup laris di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum karena rasa yang tidak jauh beda dengan burger pada umumnya. Selain itu harga yang dipasang terjangkau, hanya Rp 7.000. “Pemasarannya masih sekitar kampus, teman-teman terdekat, dan jualan saat Car Free Day (CFD). Hasilnya banyak yang memberi apresiasi dan memberikan ma sukan,” katanya. Bagi kaum hawa yang memiliki program diet sangat cocok untuk mengkonsumsi Hifi Buya, karena memiliki kandungan lemak dan kolesterol rendah dibandingkan dengan burger pada umumnya. “Hifi Buya akan memberikan manfaat lebih bagi tubuh kita, terbuat dari bahan nabati yaitu ampas kedelai dan subtitusi sayuran yang pastinya lebih sehat, terutama bagi kaum hawa yang ingin mengkonsumsi burger tanpa menambah lemak di tubuh,“ tuturnya. Tee berharap bisa melebarkan sayap untuk pemasarannya karena percaya mampu bersaing dengan burger lainnya. (sti/tik) EDISI 53 MEI 2015
37
POTENS i Jawa Timur
Api Porprov
Diambil dari Kawah Ijen
P
elaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-5 tinggal menghitung hari, tepatnya pada tanggal 6-13 Juni 2015. Pada saat pembukaan, Api Porprov akan diambilkan dari puncak kawah Gunung Ijen di Kabupaten Banyuwangi. “Pengambilan api dimulai pada H-10, kemudian dibawa ke sembilan kecamatan yang menjadi lokasi penyelenggaraan,” ujar Ketua KONI Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi, di sela Rapat Anggota Tahunan KONI Jatim 2015 di Surabaya, Minggu (17/5). Api tersebut, kata dia, nantinya hingga sehari menjelang upacara pembukaan akan diletakkan di pendopo Kabupaten Banyuwangi. Selaku tuan rumah, ia sudah mempersiapkan segala kelengkapan yang menjadi sarana, khususnya sosialisasi ke masyarakat terkait penyelenggaraan Porprov Jatim 2015, salah satunya dengan pemasangan banner di Ibu Kota kecamatan di 24 titik. “Sebanyak 300 spanduk juga dipasang di semua balai desa/kelurahan sejak 5 Desember 2014. Sosialisasi lainnya juga melaksanakan olahraga tradisional seperti gobak sodor, dakon, engklek dan lain-lain di kampungkampung,” katanya. Terkait kesiapan transportasi, pihaknya menyediakan kendaraan jenis mini bus milik Pemkab setempat se-
38
EDISI 53
MEI 2015
banyak 50 unit, kendaraan roda dua untuk percepatan pergerakan, serta disediakan patwal kepolisian untuk mengantar atlet yang lokasi bertandingnya jauh. “Kami juga sudah menyiapkan dokter dan paramedis di setiap venue serta penginapan, sekaligus menye diakan RSUD Blambangan dan RSUD Genteng sebagai rumah sakit rujukan, dengan kekuatan 45 unit ambulans,” ucapnya. Di lokasi yang sama, Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung mengapresiasi persiapan Banyuwangi sebagai tuan rumah tunggal penyelenggaraan Porprov yang tujuannya mencari bibit sekaligus menjaring potensi atlet asal Jatim itu. “Stadion Diponegoro yang digunakan untuk pembukaan dan penutupan suah siap dan tinggal pelaksanaannya saja. Harapannya, Porprov berjalan lancar dan suk ses mencari bibit atlet mendatang,” tukasnya. Porprov Jatim ke-5 diikuti oleh 8.920 atlet yang berasal dari 38 kabupaten/kota, dengan mempertandingkan 38 cabang olahraga. Total panitia yang bekerja untuk menyukseskan ajang rutin tersebut berjumlah 1.050 orang dengan relawan sebanyak 250 orang. Kendati akan resmi dibuka pada 6 Juni 2015, namun sejumlah pertandingan sudah dimulai sejak 29 Mei mendatang, salah satunya sepak bola yang memang membutuhkan waktu cukup panjang.(her)
Maskot Porpov Jatim tahun 2015
SPORTIVITAS
Juara Karate Full Body Contact
Akan Diikutkan Kejurnas
P
ara juara di Kejuaraan Daerah (kejurda) karate full body contact Kyokushinkai akan mendapat kesempatan untuk bertanding di Kejurnas tahun depan. “Kami menggelar Kejurda dua kali, rencananya November akan digelar di Malang,” kata Ketua II Full Body Contact FORKI Jatim, Sensei Rudy Hartono saat pertandingan, Minggu (10/5). Dalam kejurda ini diikuti sebanyak 130 karateka dari 21 dojo se Jawa-Bali yang digelar Universtitas Petra Surabaya. Rudy mengaku gembira dengan ani mo masyarakat terutama para pemuda yang mulai menggemari karate aliran full body contact. Indikasi berkembangnya aliran full body contact bisa dilihat dari jumlah peserta, jika tahun lalu Kejurda di Batu diikuti oleh 110 atlet, namun di tahun ini diikuti 130 karateka dari 21 dojo. “Ini tentunya sangat menggembirakan dan saya berharap setiap Kejurda jumlah peserta semakin meningkat,” katanya Saat ini, para pengurus terus berupaya untuk mengembangkan olahraga ini, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. “Kami akan terus mencari bibit atlet dan mengembangkan olahraga ini,” katanya. Selain mendapat kesempatan main di Kejurnas, tidak menu tup kemungkinan mereka yang bisa meraih prestasi bisa turun di ajang internasional yang rencanannya dilaksanak di Bali tahun depan. Sementara itu 21 dojo yang mengirimkan atletnya yakni, UK Petra, Wisma Mukti, Widya Mandala, Dojo Umum, Sidoarjo 2, Shindu Bavan, Mardi Wiyata Kediri, Santa Mara Regina, Surabaya Umum, Pondok Tjandra, Malang Umum, Malang 1, Santo yusuf, MAN 3 Kediri, Kediri umum, ISTS, Genteng Banyuwangi, Apotik Klampis dan A Yos Dojo Batu. (her/foto;her)
Kami akan terus mencari bibit atlet dan mengembangkan olahraga ini
Kejuaraan Daerah (kejurda) karate full body contact Kyokushinkai (Foto: herlambang)
EDISI 53 MEI 2015
39
POTENS i Jawa Timur
Ajang Wadul adalah Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Dinas Kominfo untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan kritik, saran dan pengaduan tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Ajang Wadul secara live/ langsung ditayangkan di TVRI Jawa Timur sebulan dua kali yakni setiap hari senin pertama dan hari senin ketiga mulai pukul: 18.00 - 19.00 WIB. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara interaktif melalui telpon pada saat acara tersebut berlangsung atau melalui beberapa media yang di sediakan seperti: Telpon : 031-5678216/ 5630972 , SMS: 085748166885 dan e-mail:
[email protected] dan
[email protected] atau kirim surat yang dialamatkan ke Dinas Kominfo Jawa Timur, Jl A. Yani 242 - 244 Surabaya.
1. Pak Saman (Kediri-085231636XXX) Pertanyaan : Ass, Ajang Wadul, pak saya mohon penjelasan, anak saya sampai saat ini bekerja kontrak di Makasar, sementara e-KTPnya belum bisa diambil, bagaimana kalau diambil setelah selesai kontrak kerjanya, bisa tidak? terimakasih. Jawaban : Setelah dilakaukan koordinasi dengan Dinas Kepen dudukan Kota Kediri diperoleh keterangan bahwa proses pengambilan e-KTP harus dilakukan oleh orangya sendiri, karena diperlukan sidik jari yang bersangkutan guna aktivasi e-KTP dimaksud. Sedangkan untuk pengambilannya sewaktu-waktu bisa dilakukan di Kecamatan masing-ma sing dan diharapkan secepatnya. 2. Pak Agus (Probolinggo-087754666xxx) Pertanyaan : Assalamualaikum Ajang wadul, kami di Probolinggo tunjungan profesi guru tiap tahun hanya diterbitkan 11 bulan bahkan kadang-kadang 10 bulan. Mohon untuk ditinjau, makasih. 40
EDISI 53
MEI 2015
Jawaban : Dengan memperhatikan sedikit informasi yang bapak berikan, kami dapat menduga bapak adalah Guru PNS. Tunjangan Profesi Guru Bapak dibayar melalui Dana transfer di Kabupaten Probolinggo. Terkait pembayaran Tunjangan profesi Guru PNS, Bapak dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat, untuk memastikan : 1. Jumlah tunjangan yang dibayarkan pada tahun berjalan. Hal ini perlu diketahui oleh semua guru dengan pertimbangan : a. Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, dana tarnfer untuk membayar tunjangan profesi guru PNS di kabupaten/Kota jumlahnya kurang, sehingga setiap guru hanaya terbayar 10 – 11 bulan. b. Bahwa kekurangan tersebut harus dilapaorkan kepada pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) sebagai dasar untuk mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya. c. Pemerintah akan membayar tunjangan profesi guru selama 12 bulan, dengan syarat guru memenuhi kriteria sesuai petunjuk tehnis pembayaran tunjangan profesi guru.
AJANG WADUL 2. Nilai gaji pokok sebagai dasar perhitungan pembayaran. 3. Besarnya pengenaan pajak, sesuai dengan aturan untuk golongan III dikenakan pajak 5 % final, sedangkan untuk golongan IV dikenakan pajak 15 % final.. 5. NN(DesaLamongrejoNgimban, 3. Dr. Ilyas (Lumajang-081913434xxx) 085706532xxx) Pertanyaan : Pertanyaan : Sekarang di daerah saya sudah banyak yang beralih Ass, beras raskin kok kayak gini, tidak layak dimakan ke tanaman lain, stabilitas harga gula nasional harus segera manusia, bau dan berkutu,makasih. terlaksana. Jawaban : Jawaban : Setelah dilakukan koordinasi dengan Perum Bulog Divre Area tebu yang dibongkar oleh petani yang akan diganti Jawa Timur, beras Raskin yang disalurkan oleh Perum BUdengan tanaman lain sekitar antara 2 – 5 %, alhamduli LOG adalah beras dengan kualitas medium sesuai dengan llah para petani masih ada yang bertahan untuk menanam pembelian BULOG dari petani dengan standart Inpres tebu, bahwa setok tahun ini masih banyak dan bulan mei ini dengan ketentuan kadar air maksimal 14 % butir patah sudah masa giling, mestinya bulan ini stok sudah menipis, maksimal 20 %, butir menir maksimal 2 % dan derajad tapi di Jawa Timur saja masih lebih kurang 500 ribu ton dan sosoh minimal 95 %. Perum BULOG telah berkomitmen, kira-kira nasional lebih kurang 1 Juta ton. apabila dalam penyaluran Raskin tersebut masyarakat • Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait; menerima beras dengan kualitas yang tidak layak, agar • Mengawasi peredaran gula rafinasi ke pasar masyarasegera menghubungi petugas distribusi/Satker Raskin kat, sehingga kebutuhan gula konsumsi secara nasional dari BULOG untuk minta dilakukan penggantian terhadap dipenuhi dari gula lokal; beras tersebut. • Mendorong pedagang gula kualifikasi besar untuk membeli gula petani dan PTPN/Gula sesuai HPP; • Mengharapkan penetapan HPP gula ke depan dapat se- 6. NN – (Tuban-081230086xxx) Pertanyaan : suai harapan petani. Ass,Wr.Wb. Pak raskin harga dari Bulog Rp.1.600 tapi kenapa kalau sudah sampai Tuban, kok sampai masyarakat 4. Suroso (Ponorogo-085233858xxx harganya Rp.2.200 tolong dari Bulog mengadakan sidak Pertanyaan : sampai ke desa-desa mohon diperhatikan. Masalah pupuk petani tebu kok sulit untuk membeli, mohon kebijaksanaan supaya petani tebu mudah mem beli. Jawaban : Setelah dilakukan koordinasi dengan Perum Bulog Di Jawaban : v r e Jawa Timur, sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Kami informasikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tahun 2015 BULOG menyalurkan Raskin kepada RTS-PM pupuk bersubsidi bagi petani tebu didasarkan pada rensebanyak 15 Kg/bulan dengan harga tebus Rp.1.600 per cana Daftar Kebutuhan kelompok (RDKK), oleh karena itu kilogram. Jika ada penambahan biaya angkut atau laintahun ini sudah harus memasukkan RDKK untuk kebutunya merupakan hasil dari musyawarah desa/Kelurahan han tahun yang akan datang. Demikian kami sampaikan setempat. terirmakasih. EDISI 53 MEI 2015
41
POTENS i Jawa Timur
Pacitan bukan hanya menyimpan kekayaan berupa tambang batu mulia, pesona pemandangan alam nan eksotik ternyata juga dimiliki kabupaten yang terletak di ujung Barat Daya Provinsi Jawa Timur ini
Pantai Klayar Pacitan
Memikat P
antai Klayar, begitulah biasa orang sekitar menyebutnya, mampu memanjakan mata. Hamparan pasir putih, batu karang yang menyerupai patung sphinx, karang bolong, seruling laut, air mancur yang alami, serta bukit - bukit dan birunya air laut seakan mengikat setiap pengunjung untuk tidak beranjak. Pantai Klayar terletak di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Pacitan, bisa ditempuh dari pusat Kota Pacitan sekitar satu jam perjalanan dengan jarak 37 km. Hanya berjarak 8-10 km dari Gua Gong, lurus naik hingga me nemukan pertigaan jalan menuju Klayar. Ikuti papan pe-
42
EDISI 53 MEI 2015
nunjuk jalan. Perjalanan memang belum nyaman. Jalan lumayan sempit dan sebagian rusak. Jika menggunakan bus parkir di Gua Gong. “Kalau mobil keluarga atau motor bisa, itupun tetap padat atau macet jika hari libur,” kata Camat Donorojo, Djoko Putro Utomo. Dari area parkir Goa Gong banyak jasa transportasi yang siap mengantar ke pantai Klayar dengan tarif yang bisa dinego antara pengunjung dan pemilik kendaraan. Perjalanan berliku dan melelahkan terbayarkan setelah sampai di tepi pantai berombak lembut dan hamparan pasir putih serta pemandangan yang menawan. Cukup membayar Rp 3000 per orang untuk masuk lokasi.
PLESIR
(Foto: Reni)
Pesona pantai terlihat lebih memukau jika menikma tinya dari atas bukit tidak jauh dari batu karang. Akan terlihat betapa luas dan eloknya hamparan pasir putih, jernihnya lautan biru serta bukit-bukit yang mengelilingi pantai. Motor ATV Seiring mulai dikenalnya Pantai Klayar sebagai tujuan wisata, pemuda warga mengadakan persewaan motor ATV (kendaraan roda tiga berbahan bakar bensin). Boby Setiawan misalnya, bersama puluhan temannya sudah dua tahun bergabung di Paguyuban ATV Pantai Klayar.
”Dulu saya bekerja sebagai kuli bangunan, sekarang pengendara ATV,” tuturnya. Pemuda 23 tahun ini menuturkan, dalam sehari kalau sedang ramai pengunjung bisa mendapatkan Rp 400500 ribu, kalau sedang sepi sekitar Rp 200 ribu. Ia ingin mempunyai motor sendiri. ”Sekarang saya masih setor,” celetuknya. Tarif naik ATV Rp 50 ribu untuk pulang pergi dari parkir mobil atau motor hingga pintu masuk lokasi seruling samutra dan air mancur alami. Wisatawan juga bisa nyetir sendiri. Bagi warga Desa Kalak, Pantai Klayar dipandang sebagai berkah Tuhan. Karena itu warga sekitar mempu nyai tradisi melakukan ritual doa bersama untuk keselamatan dan kemakmuran warga. EDISI 53 MEI 2015
43
POTENS i Jawa Timur
(Atas) Para pengunjung untuk dapat menyewaMotor ATV berkeliling pantai g dapat (Bawah) batu seruling yan terkena mengeluarkan bunyi bila . i) deburan ombak (Foto: ren
44
EDISI 53
MEI 2015
PLESIR Ada beberapa larangan. Wisatawan tidak boleh be renang tanpa izin petugas. Juga dilarang masuk ke lokasi air mancur jika petugas pintu melarang dan dilarang berkemah di lokasi. “Dulu air keluar dari celah-celah karang disertai bunyi seperti seruling, sekarang tidak lagi, karena lubangnya tersumbat batu, dan warga tidak berani mengangkatnya,” kata Mujianto, seorang warga. Ini disayangkan karena suara itu merupakan daya tarik wisatawan. Karang Raksasa Ada dua karang setinggi pohon kelapa yang menjadi favorit wisatawan. Letaknya di sisi timur. Di balik karang ini, masih banyak lagi karang yang tak lelah diterjang ombak Laut Selatan. Di antara karang-karang itu, terdapat karang raksasa yang mirip Tanah Lot di Pulau Bali. Juga sungai-sungai dangkal yang bermuara di Pantai Klayar, bisa dilewati dengan berjalan kaki. Di sisi barat, ada karang yang lebih tinggi dan lebih besar, tingginya 50 meter. Tebing karang ini merupakan gugusan karang, mirip tempat bersandarnya kapal. Di pantai terdapat hamparan karang kecil. Keindahan lanskap pantai Klayar sangat pas dinikmati dari tebing yang
sudah dilengkapi gardu pandang. Banyak karang berlubang sehingga memungkinkan air laut dan angin memasuki karang. Saat ombak datang, dari celah-celah kecil karang ini keluar air hingga ketinggian 10 meter akibat tekanan ombak laut. Kalau ingin berfoto narsis, cobalah naik ke pinggang karang Sphinx. Dari sudut dan momen yang tepat, bisa berfoto di Sphinx dengan latar belakang air mancur raksasa dan air terjun laut. Di Klayar terdapat beberapa warung makan. Loka sinya tepat di seberang pantai, menyediakan minuman kelapa muda segar dan beberapa jenis makanan seperti bakso, mie instan nasi. Bagi wisatawan yang belum puas menikmati keindahan Pantai Klayar dalam waktu sehari dan ingin bermalam, tidak perlu khawatir, karena tidak jauh dari pantai atau hanya berjarak sekitar 200 meter, terdapat homestay milik warga dengan sewa permalam Rp 100200 ribu. Jadi, jika ingin merasakan liburan di pantai nan eksotik, cobalah berkunjung ke Pacitan dengan 1001 goa, kekayaan wisata alam dan batu mulia berkualitas dunia. (hjr)
(Foto: Reni)
EDISI 53 MEI 2015
45
Galeri
Foto
Foto : Sugeng
Pembukaan Majapahit Travel Fair (MTF) Tahun 2015 di Grand City, Surabaya 7 Mei 2015
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memberikan penghargaan kepada siswa beprestasi saat Upacara Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, - 2 Mei 2015
Foto : Deny
