GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan mengubah Peraturan dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3851); 3. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Gara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Gara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut : 1. Pasal 1 angka 20 diubah sehingga berbunyi 20. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD. 2. Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi: Pasal 4 (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah. (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

a. menetapkan kebijakan penghapusan pemindahtanganan barang milik daerah;

dan

b. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; c. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; d. menyetujui usul penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya. (3) Gubernur dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola; b. Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola; c. Kepala SKPD selaku Pengguna; d. Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna; e. Pengurus Barang; f. Penyimpan Barang; g. Pembantu Pengurus Barang.Pengurus Barang. (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengatur pelaksanaan penghapusan pemindahtanganan barang milik daerah yang disetujui oleh Gubernur atau DPRD;

dan telah

b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah. (5) Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD serta wajib menyediakan dan mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD). (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola; b. mengajukan usul penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

c. mengusulkan penyerahan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola. d. memproses dan menetapkan pelaksanaan penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran serta mengusulkan persetujuan penghapusannya kepada Pengelola. e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. (7) Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan usul penghapusan barang milik daerah kepada Pengguna; b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus barang milik daerah yang digunakan SKPD, antara lain berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Pengguna. (9) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas menatausahakan barang yang berada dalam gudang tempat penyimpanan barang serta mengusulkan penghapusan barang pakai habis yang berada dalam gudang karena sudah tidak dapat digunakan kepada Pengguna. (10)Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 9 bertugas mengurus barang milik daerah yang digunakan UPT/Biro antara lain berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah yang berada pada UPT/Biro serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Kuasa Pengguna. 3. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat baru, sehingga Pasal 15 berbunyi : Pasal 15 (1) Penjualan barang inventaris yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh Panitia Provinsi atau melalui Kantor Lelang. (2) Penjualan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

Pengguna dilaksanakan oleh Panitia SKPD atau melalui Kantor Lelang. (3) Khusus penjualan barang inventaris dan barang bekas bongkaran gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Gubernur dengan nilai limit taksiran sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia SKPD, kecuali penjualan kendaraan dinas. (3a) Penjualan barang inventaris berupa kendaraan dinas dilakukan oleh Panitia Provinsi. 4. Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 16 berbunyi : Pasal 16 (1) Penjualan oleh Panitia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Penjualan dilakukan dengan cara lelang terbatas untuk barang yang dihapus atau barang bekas bongkaran dengan nilai limit taksiran di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Penjualan dilakukan dengan cara lelang umum untuk barang yang dihapus atau barang bekas bongkaran dengan nilai limit taksiran di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setelah proses administrasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Provinsi menerbitkan Berita Acara Penjualan/Risalah Lelang dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima antara Pengguna dengan pihak penyedia jasa. 5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi: Pasal 22 (1) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor ke rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD. (2) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas dilaksanakan setelah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Gubernur. (3) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi. (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-Iambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. (5) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dibayar secara tunai. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

6. Pada Lampiran romawi I D angka 5 huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi : 5. Jenis-jenis dan tata cara penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Penjualan barang milik daerah yang telah ditetapkan penghapusannya dan masih mempunyai nilai ekonomis melalui Panitia Provinsi atau Panitia SKPD, dilakukan dengan cara: a. Penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang dijual langsung pada Pihak-Pihak tertentu dengan nilai jual sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur tentang Penghapusan dan Penjualan Barang. b. Lelang terbatas dilaksanakan dengan prosedur : 1) pembahasan rencana lelang meliputi penentuan harga limit taksiran barang yang akan dilelang, teknis lelang, jadwal dan hal lain yang diperlukan; 2) mengumumkan pada papan pengumuman resmi di lingkungan SKPD Pengguna selama 7 (tujuh) hari kalender, disertai penjelasan teknis yang diperlukan; 3) pemasukan penawaran oleh Peserta/Peminat Lelang dilakukan dalam amplop tertutup disegel dan atau pelelangan langsung ditempat pelaksanaan lelang; 4) pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia di hadapan peserta lelang; 5) Rekapitulasi penawaran dan penunjukan Pemenang Lelang oleh Panitia di hadapan seluruh peserta lelang, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penjualan ; 6) penyampaian Berita Acara Penjualan / Risalah Lelang dari Panitia kepada Pengguna; 7) penandatanganan kontrak / Berita Acara Serah Terima oleh Pengguna atau Pejabat yang ditunjuk dengan Pemenang Lelang; c. Lelang umum dilaksanakan dengan prosedur : 1) pembahasan rencana lelang meliputi penentuan harga limit taksiran barang yang akan dilelang, teknis lelang, jadwal dan hallain yang diperlukan; 2) mengumumkan melalui papan pengumunan dan internet selama 7 (tujuh) hari kalender, serta melalui media massa, disertai penjelasan teknis yang diperlukan; 3) penawaran dapat dilakukan secara tidak langsung (tertulis) maupun secara langsung di hadapan Pesertal Peminat Lelang ditempat pelaksanaan lelang ; 4) Rekapitulasi hasil lelang, dituangkan dalam Risalah Lelang; 5) penyampaian Risalah Lelang umum dari Panitia kepada Pengguna; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7

6) penandatanganan kontrak/Berita Acara Serah Terima oleh Pengguna atau Pejabat yang ditunjuk dengan Pemenang Lelang. 7. Pada Lampiran romawi I E angka 2 huruf b diubah sehingga berbunyi: 2. Persyaratan Penghapusan Kendaraan Dinas a. Persyaratan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas, yaitu: 1) Telah berumur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; 2) Sudah ada pengganti dan/atau kelancaran pelaksanaan tugas;

tidak

mengganggu

3) Yang berhak membeli Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. b. Persyaratan penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan, yaitu: 1) Telah berumur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan atau rusak berat akibat kecelakaan maupun bencana dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan teknis dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur ; 2) Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan walaupun batasan umurnya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya. 8. Pada Lampiran romawi I E angka 3 huruf b 7) diubah sehingga berbunyi : 7) Pelaksanaan Operasional :

Penjualan/Lelang

terbatas

Kendaraan

Dinas

a) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan oleh Panitia Provinsi atau dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; b) Dalam melaksanakan Penjualan/Lelang Kendaraan Dinas Operasional Panitia Provinsi menentukan harga limit taksiran Kendaraan Dinas Operasional yang akan dilelang, dengan mempertimbangkan : 1) Harga pasar kendaraan bermotor bekas plat hitam sesuai dengan kondisi kendaraan ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

2) Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur; Sehingga untuk penaksiran harga limit kendaraan ditentukan Nilai teknis sebagai berikut : 1) Nilai teknis 5% s/d 10% nilai harga limit menjadi 20% ; 2) Nilai teknis diatas 10% s/d 15% nilai harga limit menjadi 25% ; 3) Nilai teknis diatas 15% s/d 20% nilai harga limit menjadi 30% ; 4) Nilai teknis diatas 20% s/d 25% nilai harga limit menjadi 35% ; 5) Nilai teknis diatas 25% sid 30% nilai harga limit menjadi 40%. b) Apabila Penjualan/Lelang dilakukan oleh Panitia Penghapusan Provinsi, dengan persyaratan : 1. Yang dapat mengikuti Lelang terbatas penjualan Kendaraan Dinas Operasional adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bersangkutan dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan sebagai CPNS, dengan urutan prioritas : a) pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas (SPPKD) dari Pengguna; b) pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun (minimal berumur 50 tahun). c) apabila sudah tidak diminati oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan dijual/dilelang pada masyarakat umum. 9. Pada Lampiran romawi I F diubah sehingga berbunyi : F. Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Rumah Daerah 1. Jenis Rumah Daerah a. Rumah daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yaitu: 1) Rumah Daerah Golongan I disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya harus tinggal di rumah tersebut dan hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut (rumah jabatan); 2) Rumah Daerah Golongan II merupakan rumah daerah yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

9

SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS dari SKPD Pengguna (rumah instansi) dan apabila berhenti/pensiun, rumah tersebut harus dikembalikan kepada SKPD; 3) Rumah Daerah Golongan III merupakan rumah daerah yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang disediakan untuk ditempati oleh PNS. b. Penentuan Golongan rumah daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 2. Persyaratan penghapusan dan penjualan Rumah Daerah a. Rumah daerah yang dapat dijual/disewabelikan kepada penghuni atas permohonan penghuni, hanya Rumah Daerah Golongan III yang permanen dan semi permanen yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam sengketa. b. Yang dapat membeli Rumah Daerah Golongan III adalah: 1) Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah serta belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan. 2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang menerima pensiunan dari Negara/Pemerintah dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah, serta belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3) Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang masih menerima tunjangan pensiun dari Negara/Pemerintah dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah, dengan ketentuan: a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah; b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; c) almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Proses penghapusan dan penjualan Rumah Daerah a. Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan III. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

10

b. Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, yang telah mendapat persetujuan dari Pengguna. c. Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah daerah Golongan III yang diajukan penghuni melalui Pengguna dan melaporkannya kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan. d. Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Gubernur membentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dengan Keputusan Gubernur. e. Susunan anggota kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada anggota Panitia Penaksir. f. Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain: 1) Riwayat pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya; 2) Keadaan fisik rumah; 3) Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan; 4) Izin penghunian; 5) Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum pernah membeli rumah pemerintah dengan cara apapun; 6) Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah Provinsi. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan yang dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan; 7) Lain-lain yang dipandang perlu. g. Berdasarkan hasil penelitian Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada huruf e, Panitia Penilai memberikan saran dan pertimbangan serta mengusulkan kepada Gubernur untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan usulan penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III dimaksud. h. Dalam hal usulan penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III tidak disetujui, Pengelola memberitahukan kepada Pengguna yang mengusulkan, disertai dengan alasannya.


11

i. Dalam hal usulan penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III disetujui, selanjutnya Panitia Penaksir mengadakan penaksiran yang dituangkan dalam Berita Acara Penaksiran. j. Tugas Panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir tersebut di atas dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian. k. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama, maka yang digunakan adalah hasil penilaian Panitia Penilai. l. Penetapan penjualan Rumah Daerah, dilaksanakan sebagai berikut: 1) Apabila memenuhi semua persyaratan yang diperlukan yaitu: a) Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai; b) Persyaratan-persyaratan pembeli. 2) Selanjutnya penjualan dan/atau ganti rugi

administrasi

Rumah

Daerah

dari

calon

golongan

III

3) Dalam Keputusan Gubernur dimaksud harus dengan tegas menyatakan bahwa penjualan Rumah Daerah golongan III termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja kepada masing-masing calon pembeli. 4) Pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli. m. Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III dapat dilakukan dengan cara pelunasan secara tunai atau dengan angsuran/cicilan Sewa Beli. Apabila pembayaran harga rumah dilakukan secara angsuran/cicilan, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pembayaran angsuran pertama paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani. 2) pembayaran angsuran terhadap sisa harga dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

rumah

n. Surat Perjanjian Sewa Beli. 1) Setelah dikeluarkan Keputusan Gubernur tentang penjualan Rumah Daerah golongan III, dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli rumah yang ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Kesatu dan pembeli sebagai Pihak Kedua. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

12

2) Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, Pembeli harus: a) melunasi pembayaran harga penjualan, apabila dilaksanakan dengan cara pelunasan secara tunai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur; b) melakukan pembayaran awal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga jual yang telah ditetapkan apabila dilaksanakan dengan cara angsuran, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur; c) apabila ada calon pembeli yang tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), maka calon pembeli dimaksud dianggap tidak berminat sehingga hak untuk membeli Rumah Daerah Golongan III dimaksud gugur dengan sendirinya. 3) Dalam Surat Perjanjian Sewa Beli harus dicantumkan: a) Obyek Perjanjian; b) Hak dan kewajiban masing-masing Pihak; c) Cara pembayaran dengan cara tunai atau angsuran; d) Nilai jual yang menjadi tanggung jawab pembeli; e) Apabila dilakukan dengan cara mengangsur, dicantumkan besaran pembayaran awal, jangka waktu, besar angsuran bulanan; f) Larangan dan Sanksi; dan g) Hal-hal lain yang dipandang perlu. o. Pelepasan hak dapat dilaksanakan setelah pembeli melunasi sisa angsuran meskipun belum jatuh tempo. p. Seluruh penerimaan dari hasil penjualan Rumah Daerah, baik dilakukan dengan cara pelunasan tunai maupun angsuran, disetor ke rekening Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. q. Pelepasan hak dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 1) Setelah pembeli melunasi harga rumah maka Gubernur menetapkan Keputusan tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah Provinsi atas rumah dan/atau tanahnya yang telah dijual kepada pembeli dan menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanahnya dari Daftar Barang Milik Daerah kekayaan milik Pemerintah Daerah Provinsi. 2) Apabila penjualan Rumah Daerah dimaksud beserta tanahnya, maka berdasarkan Keputusan Gubernur tentang pelepasan hak, pembeli dapat memohon hak atas tanah dimana bangunan rumah tersebut berdiri pada Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sesuatu hak (sertipikat). Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

13

3) Apabila penjualan Rumah Daerah dimaksud tidak beserta tanahnya, karena tanah bukan milik Pemerintah Daerah Provinsi, maka pemakaian tanah oleh pembeli tergantung kebijakan pemilik tanah (Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMD/BUMN), untuk pelepasannya diproses tersendiri sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 4) SKPD Pengguna menghapus Rumah Daerah yang telah dilunasi dari Daftar Barang Pengguna sejak tanggal Keputusan Gubernur tentang pelepasan hak. 10. Lampiran romawi II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


14

II. DOKUMEN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN, PENJUALAN, PELELANGAN, TUKAR MENUKAR, PENGHIBAHAN DAN PENYERTAAN MODAL a. Usulan Penghapusan Barang Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus Kode Kepemilikan : Provinsi

:

SKPD

:

Unit

:

No. Urut

Kode Lokasi

Kode Barang

Nama Barang/Jenis Barang

1

2

3

4

Nomor Register 5

Tahun Jumlah Merk/Type Pembuatan/ Barang/ Pembelian Register x 6

7

8

Harga Beli/ Perolehan

Alasan (DD, HCR, Keterangan HLG, MSKPD)

9

10

11

DO = Double Data, HLG = Hilang, HCR, Hancur, M-SKPD = Mutasi ke SKPD Lain MENGETAHUI KEPALA SKPD .............

............................, .............................................................. PENGURUS BARANG

.......................................... NIP. ..............................

............................................ NIP. ..............................


15

Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus: Terlebih dahulu diisi Nama SKPD, Kabupaten/Kota, Provinsi yang bersangkutan pada sudut kiri atas. Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus terdiri dari 10 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3

Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

Kolom 7 Kolom 8

Kolom 9 Kolom 10

: Nomor Urut. Nomor urut pencatatan setiap jenis barang. : Nama Barang. Diisi nama barang yang akan dihapus. : Nomor Kode Barang. Nomor kode barang diisi sesuai dengan jenis barang/kodefikasi barang. : Nomor Kode Lokasi. Diisi nomor kode lokasi masing-masing SKPD. : Merk/Type. Diisi merek/type barang yang bersangkutan. : Dokumen Kepemilikan. Diisi bukti kepemilikan barang seperti Sertifikat, No. IMB, No.BPKB, No. Polisi dsb. : Tahun pembelian/perolehan. Diisi tahun pembelian/pembelian. : Harga Perolehan. Diisi harga perolehaan, kalau tidak diketahui tahun pembelian, diisi dengan membandingkan barang yang sejenis. : Keadaan Barang. Diisi dengan keterangan Baik, Kurang Baik, Rusak Berat. : Keterangan. Diisi dengan keterangan yang dipandang perlu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui (sebelah kiri bawah) oleh Kepala SKPD.


16

b. Keputusan Kepala SKPD tentang Panitia Penghapusan dan Pemindahtangan Barang. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KOP S K P D DAERAH SEKRETARIAT

JI. ......................... Telepon ....................... Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 35224011 S U R A B A Y A 60174 ..........................................

KEPUTUSAN KEPALA SKPD ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... . NOMOR: 188/

/SK/

/20.....

TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG SKPD ................ KEPALA SKPD ............... Menimbang

: Bahwa barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan SKPD .................................... dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas, perlu diteliti untuk dihapus dari Daftar Barang Pengguna SKPD ................... ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang SKPD .................. dengan Keputusan Kepala SKPD;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1420, Tamahan Lembaran Negara Nomor 4578); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);


17

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Pengadaan Barang 1 Jasa Pemerintah;

2010

tentang

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedeman Teknis Pengelelahan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Previnsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/691/KPTS/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011; 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Membentuk Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan SKPD ... ... ...... ... ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk: a. melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang rusak/rusak berat dan tidak efisien lagi untuk kepentingan Dinas, guna diusulkan kepada Pejabat yang berwenang agar barangbarang tersebut dipertimbangkan dihapuskan dari Daftar Inventaris Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur penggunaan SKPD .............; b. menuangkan hasil penelitian/pemeriksaannya dalam suatu Berita Acara; c. melaksanakan penjualan terhadap barang inventaris/bongkaran keseluruhan bangunan gedung (selain kendaraan bermotor ) yang hasil taksirannya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Gubernur ;


18

d. mengusulkan barang-barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian gedung kepada Kepala SKPD ... ... untuk ditetapkan penghapusannya oleh kepala SKPD ... .... sesuai ketentuan yang berlaku ; e. menyetorkan hasil penjualan barang inventaris pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur / .................... (BLUD) ; f. menyetorkan hasil penjualan barang-barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian gedung pad a Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada SKPD .............../ .............. ( BLUD) ; g. membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan; h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada SKPD .......... / Panitia Penghapusan Provinsi ........; KETIGA

Kepala

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .... pada tanggal .... KEPALA ............ PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA KEPALA Pembina ........... NIP. ..................


19

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD ........... NOMOR . .............................. TANGGAL : .............................. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN SKPD ................ NO 1 2 3

JABATAN DALAM PANITIA Ketua Sekretaris 1. Anggota 2. 3.

NAMA ............................ ............................ ............................

JABATAN DALAM INSTANSI ............................ ............................ ............................

KEPALA ............ PROVINSI JAWA TIMUR


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. ......................


20

c. Keputusan Kepala SKPD tentang Penghapusan Barang. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KOP S K P D DAERAH SEKRETARIAT

JI. ......................... Telepon ....................... Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 35224011 S U R A B A Y A 60174 ..........................................

KEPUTUSAN KEPALA SKPD ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... . NOMOR: 188/

/SK/

/20.....

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG DI LINGKUNGAN SKPD .............. MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH JAWA TIMUR KEPALA SKPD ............... Menimbang

: bahwa barang habis pakai/barang bekas bongkaran sebagaian gedung ................ yang berada dilingkungan SKPD ..... sudah tidak efisien lagi dipergunakan untuk menunjang kegiatan dinas /untuk kegiatan pembangunan, sehingga dipandang perlu menghapus barang-barang habis pakai/bekas bongkaran sebagian gedung dengan Keputusan Kepala SKPD ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) . 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur 5. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2012


21

6. Persetujuan Penghapusan barang bekas bongkaran sebagian gedung dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal ...... ...... ........ Nomor ...................... ; 7. Keputusan Kepala SKPD ............ Nomor 188/ tentang Panitia Penghapusan ........................ ;

/SK/ /20..

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Menghapus barang habis pakai / barang bekas bongkaran sebagian gedung penggunaan SKPD...................., sebagaimana tersebut dalam lampiran ; ..................

KEDUA

: Penghapusan barang habis pakai / barang bekas bongkaran sebagian gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan SKPD ........................ ,dilakukan dengan cara: a. menjual barang-barang yang masih mempunyai ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

nilai

b. memusnahkan barang- barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; c. menugaskan Pihak Pembeli untuk membersihkan area lahan bangunan / tempat penyimpanan barang pakai habis ; KETIGA

: hasil penjualan disetorkan Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada SKPD ................. / .................... (BLUD)

KEEMPAT

: Menugaskan Kasubbag Umum/Tata Usaha untuk membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembongkaran/Pengeluaran barang kepada Pihak pembeli dengan menuangkan ketentuanketentuan penjualan barang pakai habis / bekas bongkaran sebagian gedung .

KELIMA

: Atas penghapusan dan penjualan barang pakai habis/barang bekas bongkaran sebagian gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Panitia Penghapusan SKPD .... wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada kepala Kepala SKPD, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.


22

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di .... pada tanggal .... KEPALA ............ PROVINSI JAWA TIMUR



23

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD ........... NOMOR . .............................. TANGGAL : .............................. DAFTAR BARANG PAKAI HABIS / BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN SKPD ................................ NO

JENIS BARANG

TAHUN PEROLEHAN

KETERANGAN

1 2 3

KEPALA ............ PROVINSI JAWA TIMUR


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. ......................


24

d. Pengumuman Lelang PENGUMUMAN LELANG Nomor : ...................................... Menindaklanjuti Keputusan ............................... Nomor :............................ tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan SKPD.................., yang bertindak sebagai Panitia Lelang/Penjualan akan melaksanakan lelang/penjualan barang inventaris yang telah dihapus berupa : .............................................. penggunaan SKPD ....................... Provinsi Jawa Timur, terletak (Iokasi barang) di Jalan ......... Nomor ..... Kelurahan ....., Kecamatan ......., Kabupaten/Kota ........................ (daftar terlampir) sebagai berikut : Harga Limit Uang Jaminan No. Jenis Barang KETERANGAN Rp. Lelang (Rp.) Harga limit untuk keseluruhan barangl dijual borongan Bagi peserta yang berminat dapat mendaftarkan dan mengambil Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pada Sekretariat Panitia Lelang/Penjualan SKPD ...... JI................... mulai tanggal ....... s/d ....... pada hari kerja mulai pukul ..... s/d pukul ... (Apabila Syarat yang akan disampaikan pada peminat tidak banyak, tidak perlu dibuat RKS, cukup penjelasan pada saat pendaftaran). Pelaksanaan Lelang/penjualan, akan dilaksanakan oleh Panitia SKPD ............ besok pad Hari/tanggal : Jam : Lokasi : Syarat-syarat Lelang : ( sesuai ketentuan yang berlaku ) 1. Bagi peserta yang berminat harus menyetor Uang Jaminan Lelang secara tunai kepada Sekretaris Panitis Lelang/Penjualan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Lelang/penjualan ; 2. Peserta lelang/pembeli adalah perseorangan, atau badan hukum atau kuasanya dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai ; 3. Pada saat pelaksanaan lelang/penjualan peserta membawa identitas diri yang masih berlaku (KTP) dan foto copynya ; 4. Penawaran dimasukkan pada amplop tertutup dan disampaikan kepada Sekretariat Panitia Lelang/Penjualan paling lambat sebelum Pelaksanaan Lelang/Penjualan atau penawaran langsung ditempat pelaksanaan lelang dengan menunjukkan bukti setor Uang Jaminan Lelang ; 5. Pemenang wajib melunasi pembayaran pokok yang tertera pada penawaran tertinggi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang/penjualan. 6. Uang Jaminan dikembalikan bagi yang tidak ditunjuk sebagai pemenang. 7. Peserta bisa melihat barang inventaris yang mau dijual/dilelang mulai tanggal ................... jam 08.00 sId 15.30 WIB dimana barang berada ..................................... 8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Lelang/Penjualan JI. ............................ /SKPD ........................... Surabaya, ............................. Sekretaris Panitia Lelang/Penjualan


25

e. Pendaftaran dan Uang Jaminan DAFTAR PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN LELANG Lelang / penjualan : .................... Hari / tanggal

: ....................

Pukul

: ....................

Tempat

: ....................

No

NAMA

UANG JAMINAN LELANG (Rp.)

DITERIMA Tanda Tangan (tgl)

DIKEMBALIKAN Tanda Tangan

1

2

3

4

5

Penerima


26

f. Daftar Hadir DAFTAR HADIR (PESERTA LELANG/PENJUALAN) Lelang / penjualan : .................... Hari / tanggal

: ....................

Pukul

: ....................

Tempat

: ....................

No

Nama/Nama Perusahaan

Alamat

Tanda Tangan

1

2

3

4

Surabaya, ............................. PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG SKPD ............................... Sekretaris,


27

g. Rekapitulasi REKAPITULASI PENAWARAN LELANG / PENJUALAN BARANG INVENTARIS No

Nama Peserta

Alamat

Penawaran

1

2

3

4

Surabaya, ............................. PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG SKPD ............................... Sekretaris,


28

h. Berita Acara Penjualan PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG SKPD .......................... BERITA ACARA PENJUALAN PEKERJAAN : Lelang/Penjualan barang ... BERITA ACARA PEMBUKAAN, Penggunaan (SKPD) ...... Provinsi REKAPITULASI PENAWARAN SERTA Jawa Timur PENETAPAN PELAKSANA/PEMBELI LOKASI

: KOTA .................

PEMILIK

: PEMERINTAH DAERAH

NOMOR TANGGAL

: :

PROVINSI JAWA TIMUR Pada hari ini ......... tanggal ..................... bulan ............. tahun ..................., kami selaku Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang SKPD ................... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPD ................. tanggal ...... ...... ... ... Nomor .................... bertindak selaku Panitia Lelang/Penjualan melakukan lelang/penjualan barang-barang ........... yang telah dihapus, dengan berpedoman pada : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; 6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut guna menindaklanjuti Keputusan .................. tanggal .............. Nomor ........................... tentang Penghapusan Barang ................ Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan Penawaran yang diajukan oleh pihak penawar, maka Panitia sepakat untuk melakukan lelang penjualan barang-barang dimaksud yang telah ditetapkan penghapusannya, yang diawali dengan menyelenggarakan pembukaan penawaran dan rekapitulasi penawaran serta penetapan pembeli, adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut : Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

29

1. Panitia melakukan pembukaan penawaran dihadapan peserta lelang / penjualan dan setelah dilakukan rekapitulasi, penawar tertinggi adalah Sdr. .................... dengan pertimbangan penawar tertinggi sudah melampaui harga limit yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan hasil rekapitulasi penawaran tersebut maka seluruh anggota panitia sepakat menetapkan penawaran tertinggi sebagai Pembeli/Pemenang yaitu : Nama

: ...............................................

Alamat

: ...............................................

Harga Penawaran

: ............... .............. ...... ..... .......

3. Pihak Pembeli/Pemenang diwajibkan segera menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada ..................... Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. ............................. paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Berita Acara ini ; 4. Berita Acara ini sebagai dasar penyetoran ke Kas Umum Daerah dan selanjutnya dengan bukti setor akan dibuatkan Surat Perintah Pembongkaran/Pengeluaran Barang kepada pembeli/pemenang ; 5. Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak, dimana Pihak (SKPD) ..................... Provinsi Jawa Timur menyerahkan barang yang dilelang/dijual kepada Sdr. ..................... setelah menunjukkan bukti setor dan Sdr. ................ berhak menerima barang dimaksud dan mengangkut keluar dari tempat yang ditunjuk, yang diatur diatur dalam Surat Perintah Pembongkaran/Pengeluaran Barang; 6. SKPD ............. berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penyerahan atau penjualan/pelelangan barang yang dijual/dilelang kepada Kepala SKPD/Gubernur melalui Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 7. Apabila Sdr. ..................... (pembeli) tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka Sdr. ......................... dianggap gugur dan tidak dapat mengikuti kegiatan sejenis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Panitia akan melakukan lelang ulang barang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Berita Acara Penjualan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani oleh Panitia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG SKPD ... .... ... .... ....... ... .... ....... No

JABATAN DALAM PANITIA

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5


30

I. Berita Acara Serah Terima BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG..................... YANG TELAH DIHAPUS DARI DAFT AR INVENTARIS PENGGUNAAN (SKPD) ............. Nomor : 020/ /....../........ Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ... tahun Dua ribu ......., yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : ................ NIP : ............... Pangkat/Gol. : ................ Alamat : ............... Jabatan : (Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan atau Pengguna) ..................., yang bertindak selaku dan atas nama Gubernur Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : .......................... Nama Perusahaan : ........... Alamat : ........................... Jabatan : .............. selaku pemenang lelang/penjualan Barang ..............yang telah dihapus penggunaan (SKPD) ........................, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang ............... yang telah dihapus dari daftar inventaris Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan (SKPD) ........................ berdasarkan Keputusan ................. Nomor 188/....../KPTS/...../20... tanggal ............... 20..., yang telah dijual kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Pejualan Nomor: 027/ /PAN/......./20.. tanggal ......... 20..., dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa Barang .............. yang telah dihapus dari daftar inventaris Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan (SKPD) ........................, sebagaimana daftar terlampir. Pasal 2 Dengan diserahterimakannya Barang ............. sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, mengakibatkan kepemilikan Barang ............. tersebut serta segala biaya yang timbul merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA. Pasal 3 (1) Sesudah Berita Acara ini dilaksanakan maka PIHAK KESATU menghapus Barang ............. sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan (SKPD) ............... (2) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas dengan materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA .......................... NIP. .......................... Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

31

j. Surat Perintah SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN / PENGELUARAN BARANG Nomor : ........................................................ Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ... tahun ......., yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : ................ Jabatan : ............... Alamat : ............... Yang bertindak untuk dan atas nama Kepala (SKPD) ................ Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU II. Nama : Nama Perusahaan : Alamat : Yang bertindak untuk PIHAK KEDUA

.......................... ........... ........................... dan atas nama ............................., selanjutnya disebut sebagai

Berdasarkan : 1. Keputusan .............. tanggal ........................ Nomor .............................. tentang Penghapusan ..................................... di lingkungan SKPD ......................... Provinsi Jawa Timur milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2. Berita Acara Penjualan ......................... Nomor : ........................ tanggal ......................, maka PIHAK KESATU memberi perintah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup untuk melaksanakan Perintah Kerja ( sesuai kegiatan )...................................., dengan ketentuan sebagai berikut : Pertama

: Pekerjaan ................................ dimulai dengan ...................... (...... hari kalender).

Kedua

: .................wajib dikerjakan oleh PIHAK KEDUA secara total dan menyeluruh sampai dengan lahan bekas bangunan yang dibongkar siap untuk didirikan bangunan.(untuk pembongkaran)

Ketiga

: Pelaksanaan pekerjaan pembongkaran/pengeluaran oleh Pihak .................................... dilakukan dengan cara manual/alat berat bila diperlukan, Pihak ................................. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kegiatan dinas ;

Keempat

: Keterlambatan dalam pelaksanaan pembongkaran / pengangkutan barang akan dikenakan denda sebesar Rp. ................

Kelima

: Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan musyawarah apabila terjadi penyimpangan khusus akibat penyelesaian pekerjaan pembongkaranl pengeluaran barang sekaligus pengangkutan bongkarannya.

Keenam

: Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak diberi materai sesuai ketentuan yang berlaku. PIHAK KEDUA

tanggal

...............

sampai

PIHAK PERTAMA

.......................... Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

32

Pasal ll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 4 Juli 2012 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Tgl 4-7-2012 No. 53 Tahun 2012/D

Dr. H. SOEKARWO


33

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents