GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PRODUK IMPOR HORTIKULTURA DAN PEMBERDAYAAN USAHA HORTIKULTURA DI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumberdaya alam yang sangat penting sebagai sumber pang an bergizi, bahan obat nabati yang bermanfaat dan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat; b. bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah penghasil hortikultura di Indonesia yang harus dilindungi dari masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengendalian Produk Impor Hortikultura dan Pemberdayaan Usaha Hortikultura di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Guna Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/Hk.310/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman Bibit Tanaman ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627.Kpts/PD.540/12/2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/2/2004; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/KPTS/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Tehnis dan Tindakan karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau sayuran buah Segar ke Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT/ 140/12/2011 ; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M/DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/ 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PRODUK IMPOR HORTIKUL TURA DAN PEMBERDAYAAN USAHA HORTIKUL TURA DI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 4. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 5. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura. 6. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau telah diolah. 7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan bend a lain yang dapat mengganggu, merugikan dan menyebabkan kesehatan manusia. 8. Standar Mutu adalah persyaratan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan (aman dari cemaran fisik, biologi dan kimia) kandungan gizi dan persyaratan perdagangan dan atribut lain yang ditentukan. 9. Distribusi Hortikultura yang selanjutnya disebut distribusi adalah kegiataan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen. 10. Petani Hortikultura yang selanjutnya disebut petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura. 11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan antar pelaku usaha.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
BAB II PENGENDALIAN HORTIKUL TURA IMPOR Pasal 2 Produk impor hortikultura wajib memperhatikan aspek: a. keamanan pangan produk hortikultura; b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri; c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura; d. persyaratan kemasan dan pelabelan; e. standar mutu; f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Pasal 3 (1) Produk impor hortikultura ke Jawa Timur dilakukan tidak pad a saat masa panen para petani di Jawa Timur. (2) Pelaksanaan impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum panen raya, saat panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya. (3) Produk impor hortikultura yang diperbolehkan adalah: a. jenis produk hortikultura yang tidak dihasilkan oleh para petani di Jawa Timur; b. produk impor hortikultura harus benar-benar barang yang berkualitas atau hasil panen baru dari negara asal. (4) Masa panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Pasal 4 (1) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Perdagangan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian. (3) Dalam pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan masukan ketersediaan produk hortikultura kepada Menteri Pertanian. Pasal 5 (1) Terhadap produk impor hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang akan dibongkar di wilayah Jawa Timur harus mendapatkan izin bongkar dari Gubernur. (2) Izin bongkar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
(3) Produk impor hortikultura setelah bongkar ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik importir yang berpendingin atau cold storage. (4) Peredaran produk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Tim Pengawas Barang Beredar Provinsi Jawa Timur. Pasal 6 (1) Tim Pengawas Barang Beredar Provinsi Jawa Timur secara rutin akan melakukan pengawasan peredaran barang impor hortikultura di wilayah Jawa Timur baik di plaza, toko, supermarket, pasar modern, pasar tradisional dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik Importir. (2) Tim Pengawasan Barang Beredar Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 7 (1) Selain melakukan produk impor hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura dalam negeri. (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai. (3) Produk impor hortikultura hanya boleh beredar pada toko buah, mall atau pasar modern dengan jumlah tidak boleh melebihi dari produk hortikultura dalam negeri. BAB III PEMBERDAYAAN USAHA HORTIKULTURA RAKYAT Pasal 8 Untuk meningkatkan produksi dan kualitas hortikultura dalam negeri serta meningkatkan pendapatan petani hortikultura, Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban memberdayakan usaha hortikultura yang meliputi: a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia; b. pemberian bantuan pengembangan usaha;
teknik
penerapan
teknologi
dan
c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan; d. penyediaan data atau informasi pasar hortikultura; e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
f. bantuan sarana dan prasarana hortikultura; g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha hortikultura; h. pengembangan kemitraan; i. pengembangan kawasan hortikultura. Pasal 9 (1) Selain upaya peningkatan produksi dan kualitas hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pendataan luas lahan hortikultura, produksi hortikultura, stock hortikultura, penyerapan hortikultura dan impor hortikultura yang masuk ke wilayah Jawa Timur. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang memiliki lahan produksi hortikultura. (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian hortikultura impor dan pemberdayaan usaha hortikultura di Jawa Timur. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 5 Maret 2012 DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
GUBERNUR JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Tgl 5-3-2012 No. 22 Tahun 2012/D
Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
