GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BANGUNAN RUMAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan bangunan rumah agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur Tata Cara Penggunaan Bangunan Rumah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedeman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E). MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BANGUNAN RUMAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengaA: 1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD. 5. Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Daerah meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. 7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan dalam struktural organisasi pemerintahan baik struktural maupun fungsional. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 9. Bangunan Rumah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta sarana penunjang pelaksanaan tugas. 10. Rumah Daerah adalah bangunan rumah yang diperuntukkan dihuni oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/Duda Pensiunan PNS. 11. Rumah Tanpa Golongan adalah bangunan rumah yang diperuntukkan dihuni oleh Pihak-pihak selain Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/Duda Pensiunan PNS. 12. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan kepada seorang Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/Duda Pensiunan PNS untuk menempati rumah daerah oleh Pejabat yang berwenang pada SKPD Pengguna. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

13. Perjanjian penempatan Rumah Tanpa Golongan yang selanjutnya disebut perjanjian adalah izin yang diberikan kepada pihak lain untuk menempati rumah daerah oleh Pengguna atau pejabat yang ditunjuk. 14. Penghuni adalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/Duda Pensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerah dan memiliki SIP. 15. Penyewa adalah Pihak Lain yang menempati Rumah Tanpa Golongan berdasarkan perjanjian. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Tata cara penggunaan bangunan rumah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam penggunaan rumah daerah dan Rumah Tanpa Golongan agar dilaksanakan seoptimal mungkin untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. (2) Penggunaan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas - tugas kedinasan; b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat; c. meningkatkan kualitas hasil kerja; d. menunjang pelaksanaan program pembangunan kemasyarakatan Pemerintah Daerah Provinsi;

dan

e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN RUMAH DAERAH Pasal 3 (1) Bangunan rumah terdiri dari: a. Rumah Daerah ; b. Rumah Tanpa Golongan ; (2) Bangunan rumah dicatat dalam Daftar Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi. (3) Pengelolaan dan Pemanfaatan bangunan rumah dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin.


4

Pasal 4 Rumah Daerah berdasarkan fungsinya diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Golongan, yaitu : a. Rumah Daerah Golongan I; b. Rumah Daerah Golongan II; dan c. Rumah Daerah Golongan III. Pasal 5 (1) Rumah Daerah Golongan I disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya harus tinggal di rumah tersebut dan hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut (rumah jabatan). (2) Pemegang jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Pemerintahan maupun PNS dimana sifat jabatan dan tugasnya melekat dengan rencana penyediaan Rumah Daerah. Pasal 6 Rumah Daerah Golongan II merupakan rumah daerah yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS dari SKPD Pengguna (rumah instansi). Pasal 7 Rumah Daerah Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi apabila Penghuni telah dimutasi ke SKPD lain, berhenti, pensiun atau meninggal dunia. Pasal 8 Rumah Daerah Golongan III merupakan rumah daerah yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang disediakan untuk ditempati oleh PNS. Pasal 9 SKPD wajib mengajukan usulan penggolongan seluruh rumah daerah yang berada dalam penggunaannya, kecuali rumah tanpa golongan yang ditempati oleh pihak lain/penyewa.


5

Pasal 10 Penggolongan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul SKPD dengan memperhatikan persyaratan penggolongan Rumah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan tujuan penggunaan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal 11 (1) Pencabutan status golongan rumah daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul SKPD karena kondisi rumah daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya rumah daerah dimaksud disebut rumah tanpa golongan milik Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Rumah tanpa golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Pihak Lain dengan cara sewa atau dialihfungsikan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi. BAB IV TATA CARA PENGALIHAN STATUS RUMAH DAERAH Pasal 12 Pengalihan Status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut : a) umur Rumah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Daerah; b) status hak atas tanahnya sudah bersertipikat atas nama Pemerintah Daerah Provinsi; c) rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari SKPD yang bersangkutan; d) penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 10 (sepuluh) tahun; e) penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;


6

f) penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan Hak Rumah Daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Daerah Golongan III, dan apabila melebihi jangka waktu tersebut, penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Pengalihan Status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni. (2) Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III kepada Pengguna. (3) Pengguna melakukan kajian terhadap usul Pengalihan Status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan: a. jumlah Rumah Daerah; dan b. analisis kebutuhan Rumah Daerah. (4) Pengguna mengusulkan Pengalihan Status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III kepada Gubernur disertai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen : a. salinan keputusan Golongan II;

Penetapan

Status

Rumah

Daerah

b. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Daerah Golongan II yang dilegalisir SKPD yang bersangkutan; c. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Daerah Golongan II dari SKPD yang bersangkutan; d. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi. e. salinan sertipikat hak atas tanah; f. berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah yang dibuat oleh SKPD yang bersangkutan; g. surat keterangan dari SKPD yang bersangkutan bahwa rumah dan tanahnya tidak dalam sengketa; dan h. surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila Rumah Daerah tersebut berdiri di atas tanah pihak lain.


7

Pasal 14 (1) Pengalihan Status Rumah Daerah Golongan I menjadi Rumah Daerah Golongan II dengan ketentuan: a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula. (2) Pengguna mengusulkan perubahan status Rumah Daerah Golongan I menjadi Rumah Daerah Golongan II kepada Gubernur dengan melampirkan: a. surat keputusan adanya perubahan atau penggabungan organisasi dan/atau surat keputusan tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula; b. jumlah rumah jabatan yang ada; c. analisis kebutuhan rumah jabatan; d. salinan keputusan Golongan I; dan

Penetapan

Status

Rumah

Daerah

e. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi yang akan diusulkan perubahannya menjadi Rumah Daerah Golongan II. Pasal 15 (1) Untuk meneliti dan menganalisa usul Pengalihan Status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III dan Golongan I menjadi Rumah Daerah Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2), dibentuk Tim dengan Keputusan Gubemur. (2) Berdasarkan hasil pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas usul Pengalihan Status Rumah Daerah. (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pengguna dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan. Pasal 16 (1) Pengguna dapat mengusulkan perubahan status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan dengan ketentuan harus secara teknis memenuhi syarat sebagai rumah jabatan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Penetapan Status Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


8

Pasal 17 (1) Sarana dan prasarana Rumah Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa perabot rumah tangga, biaya pemeliharaan dan operasional sehari-hari menjadi beban Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini SKPD Pengguna. (2) Sarana dan prasarana Rumah Daerah Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 berupa perabot rumah tangga, biaya pemeliharaan dan operasional sehari-hari menjadi beban penghuni. Pasal 18 (1) Penghuni dilarang mengubah dan/atau menambah bentuk fisik Rumah Daerah yang dihuni, termasuk membawa barang inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi apabila sudah tidak menghuni rumah daerah. (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 19 (1) Penghunian Rumah Daerah harus berdasarkan SIP yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna dan dilaporkan kepada Gubernur. (2) Bentuk dan format SIP ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A. (3) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rumah daerah golongan II dan golongan III berdasarkan permohonan dari calon penghuni untuk menempati Rumah Daerah dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B dengan dilampiri: a. Surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan penghunian Rumah Daerah, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran C; b. Foto copy kartu keluarga atau Daftar Keluarga yang disahkan oleh Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) lembar; c. Pas Photo sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6; d. Foto copy Keputusan pangkat dan jabatan terakhir; e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); f. Surat pernyataan belum memiliki rumah yang berada di wilayah Kabupaten/Kota setempat dari pegawai bersangkutan, khusus rumah daerah golongan II ; g. Bukti setor sewa rumah daerah 3 (tiga) bulan terakhir, khusus perpanjangan SIP; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

9

h. Surat Rekomendasi dari atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. (4) Pemberian SIP untuk Rumah Daerah Golongan III harus mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kebutuhan SKPD serta hal - hal yang menguntungkan Pemerintah Daerah Provinsi. Pasal 20 (1) Penempatan rumah tanpa golongan oleh pihak lain/penyewa ditetapkan dengan Keputusan Pengguna yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengguna atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak lain/penyewa dan dilaporkan kepada Gubernur. (2) Persyaratan dalam penempatan rumah tanpa golongan oleh pihak lain/penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Permohonan menempati rumah ; b. Surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan penempatan rumah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran D. (3) Format perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran E. (4) Penerbitan perjanjian sewa menyewa rumah tanpa golongan harus mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kebutuhan SKPD serta hal-hal yang menguntungkan Pemerintah Daerah Provinsi. Pasal 21 (1) Bagi Rumah Daerah Golongan I, SIP berlaku selama pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang telah ditentukan dalam Keputusan Rumah Daerah Golongan I. (2) Bagi Rumah Daerah Golongan II dan III, SIP diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Bagi rumah tanpa golongan yang disewakan, masa perjanjian paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 22 (1) Pencabutan SIP dilakukan oleh Pengguna. (2) SIP dapat dicabut apabila: a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terbiUkeluarnya SIP, penghuni yang bersangkutan belum menghuni rumah daerah yang disediakan; b. Penghuni mengalihkan hak penghunian kepada orang lain; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

10

c. Penghuni Rumah Daerah Golongan I diberhentikan dari jabatan yang tercantum dalam SIP; d. Penghuni dimutasi ke SKPD atau daerah lain; e. Penghuni tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam SIP dan Surat Pernyataan yang dibuat; f. Pemerintah Daerah Provinsi membutuhkan rumah daerah dimaksud untuk dimanfaatkan keperluan lain. (3) Penghuni harus meninggalkan/mengosongkan rumah yang dihuni dengan biaya sendiri selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah SIP dicabut tanpa tuntutan dalam bentuk apapun. Pasal 23 (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dibatalkan apabila: a. penyewa mengalihkan hak penyewaannya kepada orang lain; b. penyewa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan Surat Pernyataan yang dibuat. (2) Dengan dibatalkanya perjanjian, Penyewa harus meninggalkanl mengosongkan rumah yang ditempati dengan biaya sendiri tanpa tuntutan dalam bentuk apapun. Pasal 24 (1) Penghuni Rumah Daerah Golongan II dan III maupun penyewa yang menempati rumah tanpa golongan dikenakan sewa. (2) Besarnya sewa Rumah Daerah Golongan II dan III dihitung dengan menggunakan rumus : SR = 2,75 % x (Lb x Hs x Ns x Fkb) x Fk. Keterangan : SR

: Sewa Rumah Daerah per bulan

2,75 %

: Prosentase sewa terhadap nilai bangunan

Lb

: Luas bangunan dalam meter persegi (m2)

Hs

: Harga satuan bangunan per meter persegi (m2)

Ns

: Nilai sisa bangunan layak huni sebagai berikut : −

Kondisi rusak ringan = 60 %

−

Kondisi rusak sedang = 40 %

−

Kondisi rusak berat = 30 %

Fkb

: Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (sesuai SPPT PBB)

Fk

: Faktor keringanan sewa sebesar 5 % Klasifikasi tanah

Penggunaan bangunan rumah

Kelas Bumi A1 s/d 10 80 %


A 11 s/d 20 70 %

A 21 s/d 30 60 %

A 31 s/d 40 50 %

A 41 s/d 50 40 % 11

(3) Besarnya sewa rumah tanpa golongan yang ditempati oleh penyewa dihitung dengan menggunakan rumus : SR = 2,75 % x (Lb x Hs x Ns x Fkb) x Fk. Keterangan : SR

: Sewa Rumah Daerah per bulan

2,75 % : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan Lb

: Luas bangunan dalam meter persegi (m2)

Hs

: Harga satuan bangunan per meter persegi (m2)

Ns

: Nilai sisa bangunan layak huni sebagai berikut : −

Kondisi rusak ringan = 60 %

−

Kondisi rusak sedang = 40 %

−

Kondisi rusak berat = 30 %

Fkb

: Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (sesuai SPPT PBB)

Fk

: Faktor keringanan sewa sebesar 10 %

Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi adalah besar prosentase sewa terhadap klasifikasi tanah/kelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB sebagai berikut : Klasifikasi tanah Penggunaan bangunan rumah

Kelas Bumi A1 s/d 10 80 %

A 11 s/d 20 70 %

A 21 s/d 30 60 %

A 31 s/d 40 50 %

A 41 s/d 50 40 %

(4) Perhitungan dan penagihan sewa bangunan rumah dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha/Perlengkapan pada SKPD Pengguna atau Biro Umum pada Sekretariat Daerah. (5) Pelaksanaan pembayaran sewa bangunan rumah dilakukan oleh penghuni atau penyewa ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bendahara Penerimaan SKPD Pengguna sebagai Penerimaan Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD. (6) Ketentuan waktu pembayaran sewa bangunan rumah diatur dalam SIP atau perjanjian. (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan bangunan rumah dilaksanakan oleh BPKAD.

sewa

Pasal 25 Apabila SIP atau perjanjian sewa bangunan rumah telah dinyatakan tidak berlaku/dicabut dan penghuni atau penyewa belum meninggalkanl mengosongkan bangunan rumah dimaksud selama batas waktu yang telah ditetapkan, maka kepada penghuni atau penyewa dikenakan ketentuan sebagai berikut : Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

12

a. dilakukan pengosongan paksa setelah diberikan surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu tiap peringatan 2 (dua) minggu. b. bagi penghuni yang berstatus PNS, selain dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1) Penggunaan bangunan rumah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini. (2) Terhadap rumah daerah yang telah ditetapkan menjadi golongan III, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, SKPD wajib menginventarisir dan melaporkan kepada Gubernur untuk proses tindak lanjutnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 20 Juni 2012 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Tgl 20-6-2012 No. 51 Tahun 2012/D

Dr. H. SOEKARWO


13

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR

: 51 TAHUN 2012

TANGGAL

: 20 JUNI 2012

A. KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS (KOP SKPD) KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 028/...... / .............. / 20... TENTANG SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DAERAH KEPALA (NAMA SKPD) PROVINSI JAWA TIMUR, Membaca

: Surat Permohonan Pegawai Negeri Nama: ............... ............................ . NIP. ...................

Menimbang

: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ternyata belum mempunyai rumah tempat tinggal di Kota/Kabupaten tempat bertugas. b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepada yang bersangkutan perlu diberi fasilitas rumah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala (Nama SKPD) Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515); 4. Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3576);


1

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E); 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .......... Tahun ............ tentang Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA

: Memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menghuni Rumah Daerah di lingkungan (Nama SKPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Terhadap penghunian Rumah Daerah dimaksud, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (penghuni) diwajibkan membayar sewa dan dibayarkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bendahara Penerimaan pada (Nama SKPD) paling lambat tanggal 20 bulan yang bersangkutan.

KETIGA

: a. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Daerah berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini selama Pegawai Negeri yang bersangkutan menjalankan tugasnya di (Nama SKPD) Provinsi Jawa Timur dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku; b. Dalam hal Pegawai Negeri yang bersangkutan Pensiun, Mutasi, berhenti maka SIP dinyatakan tidak berlaku lagi; c. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah SIP diterima, Pegawai negeri yang ditunjuk harus menghuni Rumah Daerah secara tetap dan tidak dibenarkan memindahtangankan kepada Pihak Ketiga.

KEEMPAT

: Atas penghunian Rumah Daerah dimaksud Penghuni diwajibkan mentaati ketentuan penghunian Rumah Daerah dimaksud yaitu: a. Penghunian diwajibkan membayar biaya yang berkaitan dengan penghunian Rumah Daerah dimaksud antara lain listrik, telepon, air, PBB dan lain - lain berdasar peraturan yang berlaku; b. Penghuni dilarang mengurangi, menambah dan merubah bentuk fisik bangunan Rumah Daerah;


2

c. Penghuni dilarang menggunakan seluruh atau sebagian Rumah Daerah dimaksud untuk keperluan lain. KELIMA

: a. (Nama SKPD) tidak menyediakan biaya pengganti atas segala biaya yang dikeluarkan penghuni berkaitan dengan pemeliharaan, bentuk fisik Rumah Daerah dimaksud; b. Apabila Penghuni telah melaksanakan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik atas bangunan Rumah Daerah, maka segala hasil pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat pada Rumah Daerah dimaksud menjadi hak (Nama SKPD) dan penghuni tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.

KEENAM

: Apabila penghuni hendak meninggalkan atau mengosongkan Rumah Daerah yang dihuni, penghuni wajib melapor dan menyerahkan SIP serta kunci Rumah Daerah, sekaligus menunjukkan bukti - bukti pembayaran bulan terakhir atas rekening telepon, listrik dan air kepada (Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD).

KETUJUH

: Pada saat meninggalkan Rumah Daerah, penghuni dilarang membawa barang inventaris yang merupakan aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di dalam Rumah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan kunci dan barang inventaris dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal KEPALA (NAMA SKPD) PROVINSI JAWA TIMUR

........................... Pangkat NIP. ........................ Tembusan Kepada Yth : 1. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur. 2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Sdr. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan. 4. Sdr. PNS yang bersangkutan.


3

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL

:

NOMOR

:

No

Nama / NIP

Tempat/tgl lahir

Pangkat/Gol

Jabatan

Letak

Luas

Konstruksi

Besaran Sewa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Surabaya, ......................................... KEPALA (NAMA SKPD) PROVINSI JAWA TIMUR

...........................


4

B. CONTOH PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Izin menghuni Rumah Daerah Golongan II/III.

Surabaya, Kepada Yth. Kepala (Nama SKPD) di ............................

Yang bertanda tangan dbawah ini : Nama

:

NIP

:

Tempat/Tanggal Lahir Jabatan

:

Unit Organisasi

:

:

Pangkat dan Golongan : Masa Kerja

:

Mengajukan Permohonan Ijin menghuni Rumah Daerah Golongan II/III yang terletak di: Jalan

:

Blok

:

Kelurahan

:

Kecamatan

:

Kabupaten/Kota

:

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Mengatahui : ATASA LANGSUNG

PEMOHON Materai Rp. 6.000,00

(.........................................)


(...................................)

5

C. SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

NIP

:

Pekerjaan / Jabatan

:

Alamat Rumah

: MENYATAKAN

1. Bahwa saya bersedia memelihara dan menjaga Rumah Daerah sebaik baiknya dan akan mematuhi/mentaati segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang hak dan kewajiban penggunaan Rumah Daerah 2. Bahwa saya bersedia untuk membayar sewa Rumah Daerah serta biaya - biaya lain berkaitan dengan penggunaan Rumah Daerah (Iistrik, telepon, PDAM, PBB) dan biaya - biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Bahwa saya bersedia untuk tidak menambah atau mengurangi bentuk bangunan rumah sesuai dengan peraturan penggunaan Rumah Daerah yang berlaku. 4. Bahwa apabila saya melaksanakan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik atas bangunan Rumah Daerah, maka segala pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat pada rumah daerah dimaksud menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik Rumah Daerah dimaksud. 5. Bahwa saya bersedia untuk meninggalkan Rumah Daerah tanpa meminta ganti rugi berupa apapun bilamana masa hunian saya habis masa berlakunya. 6. Bahwa saya bersedia untuk tidak mempergunakan Rumah Daerah untuk kepentingan jaminan bank, dikontrakkan ke pihak lain dan lain sebagainya yang merugikan Pemerintah Daerah Provinsi. 7. Bahwa apabila saya melanggar surat pernytaan ini, maka saya bersedia diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan untuk dipergunakan seperlunya. Surabaya, ....................... Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6.000,00 ......................................... NIP. ................................. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

D. SURAT PERNYATAAN (non PNS untuk Perjanjian Sewa) SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

NIP

:

Pekerjaan / Jabatan

:

Alamat Rumah

: MENYATAKAN

1. Bahwa saya bersedia menghuni rumah daerah dengan cara sewa untuk dipergunakan sebagai Rumah Tinggal dan tidak untuk kepentingan lainnya. 2. Bahwa saya bersedia mematuhi/mentaati segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang hak dan kewajiban penggunaan Rumah Daerah 3. Bahwa saya bersedia untuk membayar sewa Rumah Daerah serta biaya - biaya lain berkaitan dengan penggunaan Rumah Daerah (Iistrik, telepon, PDAM, PBB) dan.biaya - biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Bahwa saya tidak akan menambah atau mengurangi bentuk bangunan rumah sesuai dengan peraturan penggunaan Rumah Daerah yang berlaku. 5. Bahwa apabila saya melaksanakan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik atas bangunan Rumah Daerah, maka segala pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat pada rumah daerah dimaksud menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik Rumah Daerah dimaksud. 6. Bahwa saya bersedia untuk meninggalkan Rumah Daerah tanpa meminta ganti rugi berupa apapun bilamana masa sewa saya habis masa berlakunya. 7. Bahwa saya bersedia untuk tidak mempergunakan Rumah Daerah untuk kepentingan jaminan bank, dikontrakkan ke pihak lain dan lain sebagainya yang merugikan Pemerintah Daerah Provinsi. 8. Bahwa apabila saya melanggar surat pernytaan ini, maka saya bersedia diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan untuk dipergunakan seperlunya. Surabaya, ....................... Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6.000,00 ......................................... NIP. ................................. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7

E. SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS PERJANJIAN SEWA - MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TERLET AK di JL. ......................... NOMOR: 020/ ....... /......../20.. Pada hari ini ....... tanggal ....... ....... bulan ....... tahun DUA RIBU ....... ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

2.

Nama

: .....................

N.I.P

: .....................

Alamat

: ......................

Jabatan

: ..........................................................................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Kepala (Nama SKPD) Provinsi Jawa Timur Nomor ..................................., selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

Nama

: .....................

Alamat

: ......................

Tempat/Tgl

: ...............................

Lahir

: ..............................

Pekerjaan

: ........................................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Rumah Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terletak di JI. ........................................, dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I DASAR HUKUM Pasal 1 Dasar hukum perjanjian ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelelaan Barang Milik Negara I Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); . 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E); 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer ................ Tahun ................. tentang Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 8. Keputusan Kepala (Nama SKPD) Provinsi Jawa Timur Nomor ......... tentang Sewa Tanah dan Bangunan Rumah Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terletak di JI. .................................... oleh Sdr. ..................................... BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Pengelolaan serta mengoptimalkan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam memanfaatkan aset tanah dan bangunan Rumah Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud isi perjanjian diatas. BAB III OBYEK PERJANJIAN Pasal 3 Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas berupa : ●

tanah seluas

: ............... m2

●

Rumah Daerah seluas

: ............... m2

●

terletak di

: ....................................

dengan kondisi yang sudah diketahui oleh PIHAK KEDUA.


9

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4 (1) Jangka waktu Perjanjian ini disepakati .. (...... ..) tahun terhitung sejak tanggal .... ..... 20... dan berakhir sampai dengan tanggal .... ..... 20..., dan dapat diperpanjang lagi setelah mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan atau 60 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan perpanjangan perjanjian kepada PIHAK KESATU. (3) Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan memutuskan perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain. BAB V BIAYA SEWA Pasal 5 Biaya sewa tanah dan bangunan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp .................................... (....................................) / tahun atau / bulan dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penandatanganan penjanjian sewa menyewa berlangsung melalui bendahara penerima (Nama SKPD) Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disetorkan kepada Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur dan untuk pembayaran sewa tahun berikutnya pelaksanaanya paling lambat ......... tahun berjalan atau bulan yang bersangkutan. BAB VI KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 6 Kewajiban PIHAK KESATU : Menanggung dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KESATU benar-benar berhak untuk menyewakan apa yang disewa tersebut, dan PIHAK KEDUA tidak akan dapat tuntutan/gugatan dan/atau rintangan dari pihak lain menyangkut kepemilikan tentang pemakaian/penggunaan dari apa yang disewa tersebut. Pasal 7 Kewajiban PIHAK KEDUA : a. Membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada PIHAK KESATU sesuai yang ditentukan. b. Menjaga keutuhan obyek perjanjian sewa dimaksud dari pemanfaatannya. c. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila sewaktu-waktu memasuki areal obyek yang disewakan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaannya. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

10

d. Mengembalikan obyek perjanjian dalam keadaan kosong seperti bentuk semula dan terawat dengan baik serta tanpa beban biaya apapun apabila jangka waktu sewamenyewa ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak menanggung resiko atas biaya yang ditimbulkan akibat pengosongan dimaksud. BAB VII LARANGAN Pasal 8 Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan, menyewakan / mengontrakkan kembali, menjaminkan / menggadaikan / menganggunkan atau melakukan transaksi apapun terhadap obyek perjanjian kepada pihak lain. Pasal 9 Apabila PIHAK KEDUA selama masa menyewa berlangsung tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, maka PIHAK KESA TU berhak membatalkan perjanjian ini serta mengambillangkah-Iangkah pengamanan atas tanah dimaksud secara sepihak dan semua resiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 10 Apabila dikarenakan sesuatu hal PIHAK KEDUA tidak meneruskan sewa menyewa hingga waktu sewa menyewa berakhir dan/atau terjadi pemutusan sepihak atas sewa menyewa yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA karena melanggar Pasal 7 dan Pasal 8, maka PIHAK KESATU tidak ada kewajiban mengembalikan sisa uang sewa yang sudah dibayarkan kepada PIHAK KESATU. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 PIHAK KEDUA dapat memperpanjang masa sewa tanah dan bangunan Rumah Daerah dimaksud yang harus didahului permohonan baru dari PIHAK KEDUA dan apabila permohonan sewa dimaksud disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka proses sewa menyewa dapat dijalankano Pasal 12 (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu kejadian diluar jangkauan PIHAK KEDUA yaitu peperangan, pemogokan, kebakaran yang bukan karena kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA, epidemi, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. (2) Jika terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

11

terhitung sejak terjadinya force majeure, demikian pula apabila force majeure telah berakhir. (3) Harus ada kaitan sebab akibat antara force majeure dengan tidak dapat dilaksanakan kewajiban oleh PIHAK KEDUA sebagaimana telah diperjanjikan/tercantum dalam surat perjanjian ini. BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 13 Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini, dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal1 267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akan diselesaikan secara musyawarah, apabila jalan musyawarah tidak terjadi mufakat para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ............................. Pasal 14 Apabila terdapat hal-hal yang penting namun belum diatur dalam perjanjiari sewa menyewa ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perubahan perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

........................................

................................... Pangkat NIP. ..................................

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Tgl 20-6-2012 No. 51 Tahun 2012/D

Dr. H. SOEKARWO


12

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents