GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 107 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 107 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 108 Tahun 2010 Seri E, diubah sebagai berikut : 1. Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi 13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD. 2. Pasal 5: a. ayat (3) diubah sehingga berbunyi : (3) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola; b. Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola; c. Kepala SKPD selaku Pengguna; d. Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna. b. ayat (5) diubah sehingga berbunyi : (5) Kepala BPKAD sebagai Pembantu Pengelola bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD serta wajib menyediakan dan mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD).
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
3. Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi : (3) Pelaksanaan pengalihan status penggunaannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penggunaan disertai dokumen perolehan yang sah dari Pengguna kepada Calon Pengguna dengan diketahui Pengelola. 4. Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga berbunyi : (4) Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan dengan masa sewa kurang dari 1 (satu) tahun atau sebagian tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola. 5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal sehingga berbunyi: Pasal 15A Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mendatangkan kontribusi pendapatan bagi Pihak yang memanfaatkan dilakukan dengan cara sewa. 6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal sehingga berbunyi: Pasal 25 A Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, BGS dan BSG serta kerjasama pemanfaatan menjadi tanggung jawab Pembantu Pengelola. Pasal 25 B Pengguna wajib melaporkan kepada Pengelola terhadap hasil pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk sewa berupa tanah dan/atau bangunan dengan masa kurang dari 1 (satu) tahun atau sebagian tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan dengan dilampiri foto copy bukti pembayaran dan perjanjian. 7. Pada Lampiran romawi II : a. huruf A setelah angka 5 ditambah angka 6a dan angka 6b sebagaimana tersebut dalam Lampiran. b. huruf B setelah angka 4 ditambah angka 5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
Pasal ll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
GUBERNUR JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Tgl 4-6-2012 No. 42 Tahun 2012/D
Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
LAMPIRAN
PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PENGGUNAAN
6. a. ALUR PROSES PEMANFAATAN
No.
1
Proses Kegiatan
GUBERNUR
GUBERNUR
JAWA TIMUR
NOMOR
: 42 TAHUN
TANGGAL
: 4 JUNI 2012
2012
JAWA TIMUR NOMOR 107 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PEMANFAATAN
SEWA ASET TANAH DAN BANGUNAN
PIHAK KETIGA
PERATURAN
BARANG MILIK PEMERINTAH
PENUH (KEWENANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PENGELOLA)
PANITIA PENAKSIR
BPKAD PROV JATIM
(BPKAD PROVo JATIM
PENGELOLAISEKDA
BENTUK
GUBERNUR
Verifikasi dan Identifikasi Asset IPermohonan Proses Penerimaan Permohonan Permohonan IILaporan Rapat Tim Pemanfaatan
34526 Koordinasi dengan SKPD Data Asset Berita Acara hasH rapat ND/Surat telaahan kpd Pimpinan Disposisi Pimpinan 7
IHasil Keputusan (Setuju/Ditolak) [i]- - - - - .;..- - -1- •. - - - -
Ditolak
I or -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1- - - - - - [i]- - - - - -
Surat jawaban ke PihCilkKetiga 8
IProses
Draft Keoaub (Proses ke Biro Hukum
Akhir
Kepgub Perjanjian
[i]<E- - - -
-I - - - - -
Sewa
6. b. ALUR PROSES PEMANFAATAN
SEWA ASET TANAH DAN BANGUNAN
Proses Penerimaan Permohonan Permohonan IPermohonan No.PIHAK I [IKETIGA I Rapat Laporan Tim Pemanfaatan Proses Kegiatan
635
(KEWENANGAN
PENGGUNA)
BPKAD PROVINSI JATIM
PANITIA PENAKSIR
PENGELOLAISEKDA
BENTUK
I Verifikasi dan Identifikasi Asset
Koordinasi dengan Instansi Terkait Data Asset Berita Acara Hasil
7
IHasil Keputusan (Setuju/Ditolak)
~~---~--+-~----i----il---------------------8
Keputusan Kepala SKPD
IProses Akhir
Perjanjian Sewa
Firish
til----~-)[i] Catatan Tim dapat melibatkan Instansi terkait - Dinas PU Cipta Karya - SPKAD Provinsi Jawa Timur - Siro Hukum
Pembayaran
Sewa
-35. ALUR PROSES PINJAM PAKAI (KEWENANGAN
PENGELOLA)
Verifikasi dan Identifikasi Proses Penerimaan Permohonan Permohonan No. Permohonan I Laporan Rapat Tim Pemanfaatan Proses Kegiatan Asset
1
PENGELOLAISEKDA
BENTUK
GUBERNUR
2635 4
Surat Surat Koordinasi dengan SKPD & Instansi Terkait Data Asset Berita Acara Kesepakatan
Rapat
Disposisi Pimpinan 7
IHasil Keputusan (Setuju/Ditolak)
[i] ~ - - - _ - - - .•
- - - -1-
- -1- - - - - - - - -;~ - - - - i - - - Ditolak
•
Surat Jc!lwaban ke Instansi Pemolhon 8
m)
IProses Akhir
Surat Keputusan Gubernur
Perjanjian Pinjam Pakai erita Acara Serah Terima Pinjam Pakai
"/ }
.\\C:<'AN
OALAM BERITA DAERr~.
PFWVINSI
TGC
4 - 6 - ;).D l ~
:2,.'-1
.
4~ \l-t
!
i
J,~WA TIMUR
•
otl)t;A /~
<·-,7." .,•..••" _,.••_
J
RJAWA TIMUR
