GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2006

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu diatur penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ; b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undangundang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ; 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4048) ; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006 ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ; 11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; 12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006. : BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur ; 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2

3. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandeng dan/atau kereta tempel ; 4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning, serta huruf dan angka warna hitam ; 5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ; 6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha ; 7. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau bentuk serta penggunaannya ; 8. Kendaraan bermotor ganti mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan ; 9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen ; 10. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor ; 11. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor; 12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya; 13. Harga Pasaran Umum (HPU) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain Agen Tunggal Pemegang Merk, Dealer dan Assosiasi penjual kendaraan bermotor.

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3

BAB II DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 2 (1) Dasar Pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot ; (2) Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor; (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I ; (4) Dasar pengenaan PKB (umum) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana tersebut dalam kolom 8 Lampiran I ; (5) Dasar pengenaan BBNKB (umum) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran I ; (6) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB terhadap kendaraan bermotor tahun pembuatan 1976 kebawah ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1976.

Pasal 3 Dasar pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor ubah bentuk adalah hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor bentuk awal sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran III a;

Pasal 4 (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin ; (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti ;

(3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan : (4) Mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; (5) Mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; (6) Mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 4

(7) Mesin dengan isi silinder diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .

10.000

cc

sebesar

Pasal 5 Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Kereta Gandeng dan Kereta Tempel ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill b.

BAB III BOBOT DAN TARIP PAJAK

Pasal 6 (1) Bobot kendaraan bermotor jenis Sedan, Sedan Station, Jeep, Stationwagon, Minibus, Mikrobus, Bus, Sepeda Motor, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol); (2) Bobot kendaraan bermotor jenis Mobil Barang / Beban ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol) ; (3) Bobot kendaraan bermotor jenis Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, Kendaraan Khusus dan Kereta Gandeng ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol).

Pasal 7 (1) Tarip Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar : (2) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum; (3) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum; (4) 10% (sepuluh persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; (5) 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. (6) Tarip Bea Balik Nama Kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar : (7) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum; (8) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum ; (9) 1 % (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; (10)0,3% ( nol koma tiga persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar. (11)Tarip Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar : (12)0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ; (13)0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 5

(14)0,1% (nol koma satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel ; (15)0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk alat-alat berat dan alatalat besar.

Pasal 8 Tarip Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar : a. 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor b. bukan umum; c. 1 % (satu persen) untuk kendaraan umum ; d. 1 % (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel ; e. 0,5 (nol koma lima persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9 (1) Kepala Dinas menetapkan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang nilai jualnya tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ; (2) Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan :

pada

ayat

(1)

(3) Berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor; (4) Acuan dari Pemerintah Provinsi lainnya ; (5) Masukan/usulan dari Agen Tunggal Pemegang Merk dan atau Dealer; (6) Jenis, isi silinder dan tahun kendaraan bermotor merk lain .

Pasal 10 (1) Permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas; (2) Selambat-Iambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus sudah menetapkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut ; (3) Penetapan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 6

BAB IV PERHITUNGAN BESARAN PKB DAN BBNKB Pasal11 (1) Besaran PKB dihitung dari perkalian tarip dengan Dasar Pengenaan PKB; (2) Besaran BBNKB dihitung dari perkalian tarip dengan nilai jual kendaraan bermotor; (3) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dihitung dengan menggunakan Program Aplikasi Komputer sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

BAB V KERINGANAN PENGENAAN BESARAN PKB

Pasal 12 (1) Keringanan pengenaan besaran PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: (2) Apabila terjadi kenaikan besaran PKB untuk roda 4 (empat) sampai dengan 100% (seratus persen) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006, maka kepada wajib pajak diberikan keringanan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) ; (3) Apabila terjadi kenaikan besaran PKB untuk roda 4(empat) diatas 100% (seratus persen) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006, maka kepada wajib pajak diberikan keringanan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) ; (4) Keringanan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadakan penyesuaian setiap tahunnya.

Pasal 13 Menugaskan kepada Kepala Dinas untuk merumuskan keringanan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dalam Program Aplikasi Komputer.

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 7

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas ; (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2006 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd

TGL 30-05-2006 No. 22 Th. 2006/E1

H. IMAM UTOMO. S

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 8