GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006
GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 2006 Nomor 903/248/SJ perihal Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 dan memperhatikan Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor Pimp. 1 Tahun 2006 tentang Persetujuan terhadap penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan kembali Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara T ahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Sea Perolehan Hak Atas Tanah dan Sangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Sersih dan Sebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protekeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedeman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelelaan Keuangan Daerah Prepinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005 ; 22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006.
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
1. Pendapatan : a. Pendapatan Asli Daerah.
Rp.
3.497.649.312.851,00
b. Dana Perimbangan
Rp
1.169.773.000.000,00
c. Lain-2 Pendapatan yg sah Rp.
13.095.000.000,00 Rp. 4.680.517.312.851,00
2. Belanja: APARATUR DAERAH a. BAU
Rp.
931.158.705.920,00
b. BOP
Rp
586.088.781.990,00
c. B M
Rp.
62.700.134.435,00 Rp. 1.579.947.622.345,00
PELAYANAN PUBLIK a. BAU
Rp.
8.847.736.400,00
b. BOP
Rp
1.058.701.327.500,00
c. B M
Rp.
487.429.819.174,00
d. BBHBK
Rp.
1.592.754.185.951,00
e. Belanja tidak tersangka
Rp.
163.002.913.000,00 Rp. 3.330.735.982.025,00 Rp. 4.910.683.604.370,00
Defisit
(Rp. 230.166.291.519,00)
3. Pembiayaan a. Penerimaan
Rp.
457.744.519.519,00
b. Pengeluaran
Rp.
227.578.228.000,00
Jumlah Pembiayaan
Rp. 230.166.291.519,00
Pasal 2 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran.
Pasal 3 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 4
Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Gubernur Jawa Timar Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Maret 2006 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
H. IMAM UTOMO. S TGL 16-03-2006 No. 11 Tahun 2006 / E1
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 5
