Edi Susilo. Dosen Prodi Ekonomi Islam, FEB, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara ABSTRAK

23 EKONOMI BISNIS & KEWIRAUSAHAAN Vol. IV, No. 2, Agustus 2015

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH STUDI KASUS DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA Edi Susilo Dosen Prodi Ekonomi Islam, FEB, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara [email protected]

ABSTRAK Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial lembaga keuangan mikro seperti BMT Beringharjo dan BPRS Madina. Maka penerapan manajemen risiko pembiayaan yang baik untuk memitigasi terhadap risiko pembiayaan sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo dan di BPRS Madina, serta untuk memberikan masukan kepada manajemen BMT Beringharjo, BPRS Madina dan lembaga keuangan lainnya serta pihak terkait untuk perbaikan kebijakan manajemen risiko pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan regulasi dan pengawasan di kedua lembaga keuangan mikro syariah ini berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Madina telah diatur dan dilakukan pengawasan secara detail oleh Bank Indonesia, sementara regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM pun masih sangat lemah, sehingga BMT Beringharjo dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih kepada membuat regulasi sendiri (self regulation) untuk dijalankan dan dikontrol sendiri (self control).

Kata kunci : Risiko, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pembiayaan.


PENDAHULUAN

dan tunggakan sampai kepada risiko

Latar Belakang Masalah

pasar. Dengan demikian, BPRS dan

1. Latar Belakang

BMT sebagai lembaga keuangan mikro

“Tak adalah

putus

kalimat

menggambarkan

dirundung yang

risiko”

tepat

mitigation) secara efektif.

lembaga

Risiko kredit atau risiko pembiayaan

keuangan bank maupun non bank dalam

merupakan risiko yang paling signifikan

operasionalnya

dari semua risiko yang menyebabkan

menyangkut

bagaimana

untuk

harus melakukan mitigasi risiko (risk

sehari-hari.

fungsi

utama

Hal

ini

lembaga

kerugian

potensial.

Risiko

kredit

keuangan mikro seperti BPRS dan BMT

(pembiayaan) adalah risiko yang terjadi

yaitu menghimpun dan menyalurkan

karena

dana dari masyarakat untuk BPRS, dari

menyebabkan

anggota dan calon anggota untuk BMT.

kewajiban

Kedua fungsi tersebut mengandung

(pembiayaan).

risiko yangtidak mungkin ditiadakan,

menyatakan bahwa manajemen risiko

karenalembaga keuangan seperti BPRS

kredit mencakup dua hal, yaitu risiko

dan BMTitu sendiri fungsi utamanya

proses putusan kredit, sebelum putusan

adalah mengelola risiko, dan bisnis

dibuat

utama BPRS dan BMTadalah bisnis

komitmen

berisiko. Dalam hal menghimpun dana,

pemantauan

BPRS dan BMT berhadapan dengan

Selanjutnya diperlukan pengukuran dari

risiko likuiditas, resiko operasional dan

risiko kredit, antara lain: limit systems

risiko lain bahkan risiko reputasi. Dalam

and credit screening, risk quality and

penyaluran dana, BPRS dan BMT

ratings,

menghadapi risiko pembiayaan macet

Sedangkan menurut PBI (Peraturan

kegagalan

debitur,

tidak

untuk

serta

dan

terpenuhinya

membayar

hutang

Bessis

(1998)

sampai kredit,

yang

menindaklanjuti ditambah proses

credit

risiko laporan.

enhancement.


Bank Indonesia), proses manajemen

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

risiko

sekurang-kurangnya

Barat. Dengan pengalaman, besarnya

mencakup pendekatan pengukuran dan

asset yang dikelola dan luasnya jejaring

penilaian risiko, struktur limit dan

yang dimiliki, tentunya BMT ini telah

pedoman serta parameter pengelolaan

memiliki kerangka manajemen risiko

risiko, sistim informasi manajemen dan

pembiayaan yang baik.Dalam dua tahun

pelaporannya, serta evaluasi dan kaji

belakang

ulang

perlu

mempunya Net Performance Financing

melakukan manajemen terhadap risiko

(NPF) per Desember tahun 2010 sebesa

kredit

seluruh

8,40% dan per Desember 2011 sebesar

dengan

8,40%.

bank

manajemen.

yang

portofolio,

melekat

Bank

pada

yaitu

mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol

risiko

kredit,

ini

BMT

Beringharjo

BPRS Madina Mandiri Sejahtera

serta

didirikan tahun 2007 di Kabupaten

memastikan modal yang tersedia cukup,

Bantul, DIY. Saat ini BPRS ini telah

dan dapat diperoleh kompensasi yang

memiliki asset sebesar Rp 32 milyar

sesuai atas risiko yang timbul.

(data

BMT Beringharjo adalah salah satu

per

Desember

2012)

dan

merupakan BPRS di DIY dengan 20

BMT yang saat ini terbesar di Daerah

orang

karyawan

dan

satu

kantor

Istimewa Yogyakarta. BMT ini berbadan

operasional. Dalam tiga tahun (2010-

hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah

2012), BPRS Madina

(KJKS), didirikan pada tahun 1994.

Performance

Sampai saat ini BMT Beringharjo telah

Desember tahun 2010 sebesar 0,25%

memiliki asset sebesar Rp 63 milyar,

dan per Desember 2011 sebesar 2,61.%,

dengan 107 karyawan dan 12 kantor

serta per Juni 2012 sebesar 1,88%.

(data per april 2012), tersebar di DIY,

BPRS ini berbadan hukum Perseroan

mempunya Net

Financing

(NPF)

per


Terbatas dibawah pengawasan Bank

Yogyakarta

dan di BPRS Madina

Indonesia sebagai regulatornya. Menurut

Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

Bank Indonesia per Juni 2011 n.p.l

2. Rumusan Masalah

kredit mikro dan menengah BPR di

Berdasarkan latar belakang, maka

Indonesia mencapai 8,19% . Ini berarti

rumusan masalah dalam penelitian ini

NPF BPRS Madina jauh dibawah rata-

adalah :

rata npl BPR secara nasional.

Bagaimana

Tinggi

rendahnya

NPF

penerapan

Manajemen

Risiko Pembiayaan di BMT Beringharjo

menunjukkan manajemen risiko di suatu

Yogyakarta

dibandingkan

dengan

lembaga.NPF yang tinggi menunjukkan

penerapan

Manajemen

Risiko

risiko

Pembiayaan di BPRS Madina Mandiri

yang

tinggi

pada

sisi

pembiayaannya, demikian pula NPF

Sejahtera Yogyakarta.

yang rendah mencerminkan rendahnya

3. Tujuan Penelitian

risiko

pembiayaan

lembaga.Dari

data

pada NPF

suatu tersebut,

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui

nampak jelas perbedaan antara ke dua

diterapkannyamanajemen

lembaga

regulasi,

pembiayaan di BMT Beringharjo

monitoring, pengawasan serta lembaga

Yogyakarta dibandingkan dengan

yang menaungi

diterapkannya

manajemen

berbeda, maka penerapan managemen

pembiayaan

di BPRS Madina

risikonya pun berbeda. Maka penulis

Mandiri Sejahtera.

di

tertarik

atas.

BPRS dengan BMT

mengadakan

diterapkannya pembiayaan

Karena

penelitian

manajemen di

BMT

risiko

Beringharjo

2. Memberikan Manajemen BPRS

masukan BMT

Madina

risiko

risiko

kepada

Beringharjo, dan

lembaga

keuangan lainnya serta pihak terkait


untuk

perbaikan

kebijakan

potensi implikasi

manajemen risiko pembiayaan.

lembaga keuangan mikro -

Penelitian ini bermanfaat sebagai dalam

manajemen

risiko

Managemen

risiko

(risk

management)

4. Manfaat Penelitian

sumbangsih

negatif dari

Management risiko adalah proses

pengembangan keuangan

dari

mikro

mengelola

kemungkinan

besarnya kerugian yang terjadi pada

syariah. Manfaat lain dari penelitian ini

lingkup

adalah untuk membantu mitigasi risiko

diterima oleh lembaga keuangan

pada lembaga objek penelitian dan

mikro

lembaga

keuangan

mikro

pada

-

Sistem

dan

batas

managemen

yang

risiko

dapat

(risk

umumnya serta

sebagai bahan usulan

management system)

kebijakan

regulasi

Sistem managemen risiko adalah

kepada

lembaga/instansi terkait.

sebuah

LANDASAN TEORI & KAJIAN

untuk mengidentifikasi, mengukur

PUSTAKA

dan mengelola berbagai macam

1. Landasan Teori

risiko yang dihadapi oleh lembaga

Deutsche Technische

Gesellschaft

für

Zusammenarbeit

(GTZ)

metode

yang

sistematik

keuangan mikro -

Kerangka managemen risiko (Risk

(2000) memberikan definisi tentang

Management Framework)

manajemen

Kerangka management risiko adalah

risiko

untuk

lembaga

keuangan mikro sebagaiberikut:

panduan

untuk

para

manager

-

Risiko (risk)

lembaga keuangan mikro untuk

Risiko adalah kemungkinan dari

mendesain sistem managemen risiko

kerugian yang akan terjadi dan

yang terpadu dan menyeluruh untuk


membantu mereka berfokus pada

dengan tanggung jawab atas kerugian

risiko terpenting untuk mencapai

yang muncul dari aset tersebut. Artinya,

tujuan dengan efektif dan efisien.

return yang akan didapatkan sebanding

Dari

dapat

dengan risiko kerugian yang melekat

ditarik kesimpulan bahwa manajemen

dalam aset tersebut. Kaidah ini sangat

risiko adalah : rangkaian prosedur dan

berbeda

metodologi

berbasis

pengertian

yang

tersebut

digunakan

untuk

dengan

konsep

bunga.

keuangan

Konsep

bunga

return

dengan

mengidentifikasi, mengukur, memantau,

memisahkan

antara

dan mengendalikan risiko yang timbul

tanggung jawab untuk menanggung

dari kegiatan usaha lembaga keuangan

kerugian. Pemilik modal akan tetap

mikro.

mendapatkan

return

tanpa

harus

Menurut Khan dan Ahmed (2008),

menanggung risiko. Hal ini dilakukan

risiko merupakan unsur penting dalam

dengan menentukan return yang fixed

dunia keuangan syariah. Untuk itu,

(pasti)

ulama telah menyumbangkan beberapa

dipinjamkan.

pemikiran

tentang

risiko.

Dalam

atas

Deutsche

nominal

dana

yang

Gesellschaft

für

Zusammenarbeit

(GTZ)

keuangan syariah, terdapat dua aksioma

Technische

atau kaidah fiqh yang terkait dengan

(2000) menggolongkan jenis risiko pada

risiko, yakni al kharaj bi al dhaman dan

lembaga keuangan mikro kedalam tiga

al ghunmu bi al ghurm. Kedua kaidah

golongan risiko utama seperti dalam

ini menekankan adanya risiko dalam

tabel berikut:

realitas keuangan. Kedua kaidah fiqh ini memiliki arti bahwa setiap return yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait


Tabe.II. 1. Kategori Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro Financial Risk Credit Risk Transaction risk Portfolio risk Liquidity Risk Market Risk Foreign exchange risk Investment portfolio risk

Operational Risk Transaction Risk Human resource risk Information & technology risk Fraud (Integrity) Risk Legal & Complience Risk

Strategic Risk Governance Risk Ineffective oversight Poor governace structure Reputation Risk External Business Risks Event risk

Sumber: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000) hipotesis yang kuat secara teoritis

2. Kajian Pustaka Penelitian terdahulu yang terkait menarik

untuk

lembaga

keuangan

keunikan

dicermati, mikro

memiliki

analisis

yang

justru

sebaliknya.Hal ini menguatkan keunikan lembaga

keuangan

mikro

dalam

dibandingkan

operasionalnya yang berbeda dengan

dengan bank umum dalam penerapan

perbankan umum. Penelitian terdahulu

manajemen

dengan topik terkait dapat dilihat dari

analisis

tersendiri

karena

menghasilkan

risiko.Terkadang

yang

telah

eksis

alat dengan

tabel berikut:

Tabel II.2. Kajian pustaka atas penelitian terdahulu Pengaran g, Tahun Rahmadi, (2007)

Niswati, (2008)

Asal MM, UGM

Fak. Ekonom i UIN Malang

Topik Utama

Alat Analisis

Variabel Utama

Efektivitas Credit Scoring System Pada Kredit Segmen Mikro Di PT Bank Mandiri

MBSS (Micro Banking Scoring System) dan logistic regrestic

   

Umur Lama menetap Menabung Milik agunan

Aplikasi Manajemen Risiko pada BPR NUSUMMA Gondanglegi Malang

Pelaksanaan manajemen risiko

 

NPL 5 C’s

Hasil Penelitian Debitur diproses dengan credit scoring system MBSS (Micro Banking Scoring System) terdapat 81 debitur yang direkomendasikan dan 19 debitur tidak direkomendasikan. Kualitas 100 rekening di posisi 31 des 2006 menunjukkan 48 rekening performace loan (pl) , 52 rekening non performace loan (npl). Secara umum risiko kredit yang dihadapi adalah kredit bermasalah. Bila tidak diantisipasi maka akan menurunkan rentabilitas, mengganggu likuiditas sampai pada penurunan kepercayaan masyaraka kepada bank. Maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk mengurangi dan


menurunkan kredit bermasalah dimana kebijakan tersebut tertuang dalam manajemen resiko kredit. Saadah, (2009)

Fak. Pertania n IPB

Penyalurandan Pengembalian Kredit Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Mikro

Analisis proses penyaluran pembiayaan

 

Proses pencairan pembiayaan NPL

Proses penyaluran antara KBMT dan BPRS tidak jauh berbeda yaitu nasabah datang ke lembaga keuangan, mengisi formulir atau aplikasi yang telah disediakan dan melakukan wawancara antara nasabah dengan pihak lembaga. Setelah itu dari pihak lembaga mensurvey ke tempat usaha dan tempat tinggal nasabah, untuk memastikan usaha yang dijalankan nasabah, setelah itu pihak LKM merapatkan untuk memutuskan apakah pengajuan diterima atau ditolak. Penyaluran pembiayaan menurut sektor yang paling banyak adalahdalam bidang perdagangan dibandingkan sektor yang lain baik itu di KBMTmaupun di BPRS, sedangkan menurut besarnya pembiayaan, nasabah KBMTantara 1 juta sampai 4 juta dan BPRS antara 5 juta sampai 50 juta.

METODE PENELITIAN

55293. Indonesia dan di BPRS Madina

1. Lokasi Penelitian

Mandiri Sejahtera Jalan Parangtritis

Penelitian dilakukan dimana objek penelitian

beradayaitu

di

BMT

Beringharjo Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel.Banyuraden.Kec. Gamping, Kab. Sleman Yogyakarta.

Sewon Bantul. 2. Teknik Pengumpulan Data A. Riset Perpustakaan Adalah riset yang dilakukan di perpustakaan

dengan

membaca,


mengumpukan dan menyusun referensi

lembaga atau perusahaan benar-benar

baik buku, majalah, koran, internet,

telah diterapkan di lapangan kepada

jurnal, skripsi, tesis, desertasi dan

nasabahnya.

lainnya yang terkait dengan penelitian

Pengamatan (observasi) dilakukan

yang dilakukan.

dengan pengamatan langsung didasari

B. Riset Lapangan

landasan

teori,

pemahaman

dan

Riset yang dilakukan di lapangan

pengetahuan serta pengalaman peneliti

dimana objek penelitian berada dengan

akan masalah penelitian, tema dan objek

cara

mengumpulkan

maupun

sekunder

data

primer

penelitian atas penerapan manajemen

dengan

teknik

risiko pembiayaan di lapangan.

wewancara dan pengamatan langsung (observasi)

untuk memperoleh data

sesuai permasalahan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Analisis Data Pilihan

jenis

penelitan

yang

dilakukan oleh peneliti adalah penelitian

Wawancara

dilakukan

dengan

deskriptif.

Penelitian

deskriptif

wawancara mendalam kepada pimpinan

dimaksudkan untuk mengukur dengan

(direksi,

syariah,

cermat fenomena sosial tertentu, dalam

pengurus, pengawas) dan karyawan

hal ini adalah studi kasus atas penerapan

yang

pekerjaan

manajemen

karyawan

lembaga keuangan mikro syariah.

komisaris,

terkait

pembiayaan

dewan

dengan

mulai

dari

terendah sampai pada jabatan kepala

risiko

pembiayaan

di

Menurut Spradley (1980) dalam

bagian atau manajer di lokasi penelitian.

Sugiyono

Wawancara

analisis data yang dilakukan dalam

juga

dilakukan

kepada

nasabah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari

penelitian

(2010),

terdapat

kualitatif,

yaitu

tahapan

analisis


domain, analisis taksonomi, analisis

itu pada tahap ini diperlukan analisis

komponensial dan analisis tema kultural.

lagi yang disebut analisis taksonomi.Jadi

Analisis domain (domain analysis)

analisis

taksonomi

adalah

dilakukan untuk memperoleh gambaran

terhadap

yang umum dan menyeluruh dari obyek

terkumpul berdasarkan domain yang

penelitian atau situasi sosial untuk

telah ditetapkan.

ditemukan

berbagai

domain

atau

keseluruhan

analisis

Analisis

data

yang

komponensial,

pada

kategori diperoleh dari pertanyaan grand

analisis komponensial, yang dicari untuk

dan

diorganisasikan dalam domain bukanlah

miniatur.

domain

Peneliti

tertentu

menetapkan

sebagai

pijakan

keserupaan dalam domain, tetapi justru

penelitian selanjutnya, makin banyak

yang memiliki perbedaan yang kontras.

domain yang dipilih maka akan semakin

Data

banyak waktu yang dipergunakan untuk

wewancara

penelitian.

terseleksi, dengan teknik pengumpulan

ini

dicari dan

melalui

observasi,

dokumentasi

yang

Analisis taksonomi, setelah peneliti

data yang bersifat triangulasi tersebut,

menentukan domain penelitian (analisis

sejumlah dimensi yang spesifik dan

domain), sehingga ditemukan domain

berbeda pada setiap elemen akan dapat

atau kategori dari situasi tertentu, maka

ditemukan.

selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti

ditetapkan

sebagai

Analisis

tema

budaya

atau

fokus

discovering culture themes, merupakan

penelitian. Pengumpulan data dilakukan

upaya mencari benang merah yang

secara

mengintegrasikan lintas domain yang

terus-menerus

melalui

pengamatan, wawancara mendalam dan

ada.

dokumentasi

merah

sehingga

data

yang

terkumpul menjadi banyak.Oleh karena

Dengan dari

ditemukannya hasil

analisis

benang domain,

taksonomi dan komponensial tersebut,


maka selanjutnya akan dapat tersusun

penelitian yaitu risiko kredit (risiko

suatu

pembiayaan).Jadi

konstruksi

bangunan

situasi

analisis

taksonomi

sosial/objek penelitian yang sebelumnya

yang dilakukan adalah dengan memilih

masih gelap atau remang-remang, dan

satu

setelah

pembiayaan untuk dilakukan penelitian

dilakukan

penelitian

maka

menjadi lebih terang dan jelas.

dilakukan

deskriptif taksonomi.

adalah

penelitian

studi kasus dengan analisis Analisis

risiko

yaitu

risiko

deskriptif penerapan manajemen risiko

Dari penjelasan di atas, penelitian yang

domain

taksonomi

pembiayaan tersebut di dua lembaga berbeda yaitu BMT Beringharjo dan BPRS Madina. HASIL PENELITIAN DAN

dilakukan setelah menentukan domain

PEMBAHASAN

penelitian yaitu manajemen risiko yang

Deskripsi

penerapan

manajemen

terdiri dari beberapa domain, yaitu

risiko pembiayaan dan perbandingan

:Risiko likuiditas, risiko pasar, risiko

penerapan

kredit (pembiayaan), risiko operasional,

pembiayaan di BMT Beringharjo dan

risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko

BPRS Madina dapat dilihat dari tabel

reputasi, risiko strategik.

berikut ini:

Dari delapan domain risiko diatas, dipilih satu domain untuk diadakan

manajemen

risiko


Tabel V.1. Perbandingan penerapan manajemen risko pembiayaan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina. BMT BERINGHARJO BPRS MADINA Regulasi dan Kebijakan 1. Regulasi

1. Regulasi

Regulasi yang dikeluarkan oleh

Regulasi tentang manajemen risiko telah

kementerian koperasi dan UKM secara

mengacu pada pilar Basel II, berpedoman

khusus tidak ada yang mengatur tentang

Peraturan Bank Indonesia Nomor

manajemen risiko. regulasi operasional dan

13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan

manajemen risiko lembaga bersifat self

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

regulation (regulasi yang dibuat sendiri).

Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

2. Kebijakan segmentasi pasar dan

2. Segmentasi pasar pembiayaan

produk

Saat ini segmen utama BPRS Madina

Dari awal BMT Beringharjo konsisten

terbagi menjadi tiga cluster, yaitu:

melayani pedagang pasar tradisional,



property (pembiayaan konstruksi dengan akad istishna’)

dengan pola pembiayaan musyarakah. 

mahasiswa dengan akad murabahah untuk pembelian laptop kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan sistem potong beasiswa, kerjasama dengan kopma di kampus masingmasing.



sektor riil, yaitu para pengusaha mikro, kecil dan menengah, dengan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah.


Flowchart S.O.P Pembiayaan BMT Beringharjo

Flowchart S.O.P Pembiayaan BPRS Madina

Nasabah Pengajuan pembiayaan

Mitra/Anggota

1.

1.

Pengajuan pembiayaan

1. Dikembalikan untuk dilengkapi

J.M (Jasa Mitra) Menerima persyaratan

2.

Dikembalikan untuk dilengkapi

CS Menerima persyaratan

2. L.O (Lending Officer)

3.

Survey, Investigasi dan Analisa Pembiayaan

A.O Analisa awal dan investigasi

3. T

Call / memo

4.

Call/surat

Selesai

TolakSelesai

Ya Ya 5.

Komite Pembiayaan Cabang

4.

Laporan hasil survey dan analisa

Rapat dan analisa mendalam untuk pengambilan keputusan

Ya

T Selesai

Keputu san

komite

5. Dokumen akad

L. A (Lending Adm) Akad & Y pengikatan

Komite Pemby. Pusat Rapat dan analisa mendalam untuk pengambilan keputusan

6.

Komite Pembiayaan Rapat dan analisa mendalam untuk pengambilan keputusan

Ya Keputus an

Keputusan komite

7.

komite

T 6.

Teller

Laporan hasil survey dan analisa

A.O dan Adm Pemby Melakukan Survey, investigasi dan analisa pembiayaan.

Selesai

Y

Pencairan pembiayaan Adm Pembiayaan Membuat MPP (memo pencairan pembiayaan)

T Selesai


8. Selesai 7.

Keterangan:

Keputusan nasabah

9.

Tidak Selesai

1. Pengajuan pembiayaan dari mitra/anggota 2. JM menerima berkas, bila berkas belum lengkap, dikembalikan kepada mitra/anggota

Ya 10.

Adm Pemby Akad & pengikatan

Dokumen akad dan pengikatan notariat

untuk dilengkapi, bila sudah lengkap berkas siap untuk diproses. 3. L.O mengadakan survey, investigasi dan

Teller Pencairan pembiayaan

11.

analisa pembiayaan. Bila hasil survey tidak layak, maka ditolak (selesai), bila layak, maka dilanjutkan ke komite pembiayaan. 4. Rapat komite cabang sesuai kewenangannya

Pencairan dana nasabah

12. Keterangan:

(batas kewenangan cabang Rp. 25 juta)

1. Pengajuan pembiayaan dari nasabah

memutuskan pengajuan pembiayaan

2. C.S menerima berkas, bila berkas belum

mitra/anggota. Anggota komite cabang terdiri

lengkap, dikembalikan kepada nasabah

dari L.O, F.A (financial administrator), kabag

untuk dilengkapi, bila sudah lengkap berkas

marketing dan kepala cabang atau seluruh

siap untuk diproses.

karyawan cabang untuk cabang dengan

3. A.O menganalisa permohonan dan

karyawan dibawah 5 orang. Bila berdasarkan

melakukan wawancara awal dan investigasi

rapat komite cabang menolak pengajuan

untuk memastikan bahwa nasabah memiliki

mitra/anggota, maka L.O memberitahukan

karakter dan kejelasan data sesuai dengan

penolakan melalui telepon, sms atau surat

berkas pengajuan.


penolakan. Bila komite menyatakan layak,

4. Bila A.O telah memastikan bahwa nasabah

komite menyerahkan proses kelanjutannya

memiliki karakter yang baik dan

kepada adm. pembiayaan. Bila layak tetapi

kemampuan yang cukup berdasarkan analisa

diluar batas kewenangannya, maka dilanjutkan

awal, maka A.O melanjutkan proses

ke komite pembiayaan pusat, dengan terlebih

pembiayaan kepada Adm pembiayaan untuk

dahulu analis pusat melakukan survey,

melakukan survey bersama. Bila nasabah

observasi dan analisis. Komite pembiayaan

dinyatakan tidak layak, maka pengajuan

pusat terdiri dari fincing & treasury (FT), Legal

pembiayaan ditolak dan proses selesai.

& CRD (credit remedial), kepala cabang, analis

5. A.O dan administrasi pembiayaan

kantor pusat dan pengurus (untuk pengajuan

mengadakan survey, investigasi dan analisa

diatas Rp. 100 juta). Bila komite pusat menolak

pembiayaan. Survey bisa melibatkan Direksi

pengajuan berdasarkan hasil rapat dan

dan Komisaris sesuai kewenangan

analisanya, maka selesai. Bila komite pusat

pencairan. A.O dan adm pembiayaan

memutuskan layak, selanjutnya diserahkan

membuat laporan hasil survey dan analisa

kepada kepala cabang untuk kemudian

untuk dipresentasikan di komite

diserahkan kepada financing administrator

pembiayaan.

(F.A) di kantor cabang. 5. Adm pembiayaan menyiapkan akad dan order

6. A.O dan adm pembiayaan mempresentasikan hasil survey dan

notaris untuk pengikatan jaminan, membuat

analisanya kepada komite pembiayaan.

jadwal pencairan dan memberitahukan kepada

Komite pembiayaan menganalisa mendalam

mitra/anggota dan notaris. Akad, pengikatan

atas pengajuan dan memutuskan pengajuan

dan administrasi lainnya didokumentasikan

pembiayaan nasabah.

oleh adm pembiayaan dan diarsip. 6. Teller mencairkan pembiayaan berdasarkan memo yang telah diaproval (disetujui) oleh

7. Rapat komite memutuskan pengajuan pembiayaan nasabah. Bila berdasarkan rapat komite menolak pengajuan nasabah, maka


Direksi.

A.O memberitahukan penolakan melalui

Pembiayaan cair, mitra/anggota menerima dana dari

telepon, sms atau surat penolakan. Bila

teller dengan menanda tangani slip dan dokumen

komite menyatakan layak, komite

yang diberikan oleh teller.

menyerahkan proses kelanjutannya kepada adm. Pembiayaan. 8. Direksi membuat MPP (memo pencairan pembiayaan) yang berisi: a. Jumlah plafon yang disetujui b. Jangka waktu c. Besarnya margin atau nisbah bagi hasil d. Pola angsuran 9. Bila nasabah menolak MPP, nasabah bisa mengajukan keringanan sesuai yang diminta untuk direvisi. Bila nasabah setuju maka proses dilanjutkan dengan pengakadan. 10. Adm pembiayaan menyiapkan akad dan order notaris untuk pengikatan jaminan, membuat jadwal pencairan dan memberitahukan kepada nasabah dan notaris. Akad, pengikatan dan administrasi lainnya didokumentasikan oleh adm pembiayaan dan diarsip. 11. Teller mencairkan pembiayaan berdasarkan memo yang telah diaproval (disetujui) oleh Direksi.


12. Pembiayaan cair, nasabah menerima dana dari teller dengan menanda tangani slip dan dokumen yang diberikan oleh teller. 3. Kewenangan dan limit pembiayaan Limit kewenangan kantor cabang adalah dibawah

3. Kewenangan dan limit pembiayaan Nilai Pembiayaan

Kewenangan

Rp. 25 juta, jumlah plafon Rp. 25 juta dan diatasnya

Pencairan

kewenangan ada di kantor pusat, diatas Rp. 100 juta

Sampai dengan

kewengangan ada pada pengurus.

nilai Rp. 15 juta Rp. 15,1 juta -

Direktur

Direktur dan Dirut

Rp 50 juta Rp. 50,1 juta –

Direktur, Direktur

Rp. 100 juta

Utama dan 1 anggota Komisaris

Rp. 100,1 juta –

Direktur, Direktur

Rp 150 juta

Utama dan 2 anggota Komisaris

> Rp 150 juta

Direktur, Direktur Utama dan 3 anggota Komisaris (lengkap)

Prosedur Umum Pembiayaan 1. Pengajuan Pembiayaan

1. Pengajuan Pembiayaan

Persyaratan yang diminta untuk kepada

Persyaratan yang diminta untuk kepada

mitra/anggota adalah:

mitra/anggota adalah:

1. Kopi identitas diri (KTP , SIM, atau paspor)

1. Kopi identitas diri (KTP , SIM, atau paspor)

2. Kopi akte nikah (bagi yang sudah menikah)

2. Kopi akte nikah (bagi yang sudah menikah)


3. Kopi kartu keluarga.

3. Kopi kartu keluarga.

4. Kopi rekekening koran/rekening giro atau kopi

4. Kopi rekekening koran/rekening giro atau

buku tabungan di Bank antara 3 s/d 6 bulan

kopi buku tabungan di Bank antara 3 s/d 6

terakhir.

bulan terakhir.

5. Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan. 6. Anggaran dasar dan perijinan usaha jika pemohon memiliki usaha formal.

5. Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan. 6. Anggaran dasar dan perijinan usaha jika pemohon memiliki usaha formal.

Semua mitra BMT Beringharjo saat ini adalah mitra perorangan. Bila ada pengajuan perusahaan, maka cukup wakil atau orang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang tanda tangan akadnya. 2. Investigasi dan Analisa Pembiayaan

2. Investigasi dan Analisa Pembiayaan

Penilaian atas kelayakan mitra/anggota didasari atas

Penilaian atas kelayakan mitra/anggota didasari

penilaian dan analisa: Penilaian watak (character,

atas penilaian dan analisa: watak (character),

kemampuan (capacity), modal (capital), agunan

kemampuan (capacity), modal (capital), agunan

(collateral), prospek usaha nasabah (condition of

(collateral), prospek usaha nasabah (condition of

economy)

economy)

Survey dan analisa pembiayaan dilakukan oleh LO

Survey dan investigasi dilakukan dua kali, survey

dan manajer cabang, bila pengajuan pembiayaan

awal dilakukan oleh AO, bila AO memandang

melebihi kewenangan kantor cabang, maka penilaian layak maka dilakukan survey lanjutan yang dan analisa 5’C dilakukan oleh tim analis

melibatkan pejabat sesuai kewenangannya dari

pembiayaan kantor pusat.

kabag sampai komisaris bisa terlibat untuk melakukan survey dan analisa pembiayaan.


3. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan

3. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan

Seluruh keputusan pembiayaan ditentukan oleh rapat

Seluruh keputusan pembiayaan ditentukan oleh

komite, baik komite kantor cabang maupun komite

rapat komite, anggota komite adalah A.O, kabag,

pusat sesuai kewenangannya. Komite cabang terdiri

direksi dan komisaris sesuai kewenangannya.

dari LO, kabag marketing, adm pembiayaan, manajer cabang. Komite pusat terdiri dari manajer cabang, CRD, analis pusat, FT, pengurus (untuk jumlah Rp. 100 juta dan diatasnya). 4. Pencairan Pembiayaan

5. Pencairan Pembiayaan

Di kantor pusat BMT Beringharjo tidak ada

Tanda tangan akad dilakukan oleh pejabat sesuai

transaksi, seluruh transaksi pencairan pembiayaan

kewenangannya. Kewenangan terendah ditanda

dilakukan di kantor cabang. Jadi meskipun transaksi

tangani oleh direktur kemudian berjenjang ke

diluar kewenangan kantor cabang, tetapi tanda

direktur utama, satu orang komisaris, dua orang

tangan akad tetap dilakukan oleh kepala cabang

komisaris sampai komisaris lengkap sesuai

dengan persetujuan dari kantor pusat, sesuai

kewenangannya. Teller melakukan pencairan

kewenangannya.

dana ketika sudah ada memo pencairan dari direktur.

6. Monitoring Pembiayaan dan Pembinaan Mitra/Anggota

6. Monitoring Pembiayaan Monitoring yang dilakukan oleh BPRS Madina

BMT Beringharjo memiliki sistem monitoring dan

yaitu dengan mendatangi nasabah dalam satu

pembiayaan yang baik karena mitra/anggota di pasar

bulan sekali atau dua bulan sekali. Hal demikian

tradisional pada umumnya melakukan transaksi

dirasa kurang efektif dalam konteks pembinaan,

secara harian, dengan demikian hubungan personal

namun dari aspek monitoring dengan tujuan

dan emosional dapat terbangun secara intens.

untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah,

Pembinaan dan pendampingan dilakukan dengan

hal demikian sudah cukup.


program Binar (bina mitra) yaitu model pembinaan dan pendampingan selama satu tahun dalam aspek spiritual dan managerial. 7. Pelunasan Pembiayaan

2. Pelunasan Pembiayaan

Pelunasan yang sesuai jatuh tempo dan jangka

Bila terjadi pelunasan pembiayaan secara normal

waktu sesuai akad bila jaminan dilakukan

sesuai jadwal dalam akad, BPRS Madina akan

pengikatan sebelumnya, BMT Beringharjo

membuat surat tanda lunas untuk proses roya

mengeluarkan surat tanda lunas untuk proses roya.

jaminan. Bila terjadi pelunasan sebelum jatuh

Bila mitra melunasi pembiayaan sebelum jatuh

tempo, BPRS Madina memberi diskon dua kali

tempo, maka mendapatkan diskon dengan hanya

margin (catatan: BPRS Madina memakai sistem

membayar margin pada bulan bersangkutan.

flat dalam menghitung angsuran pokok dan

(catatan : BMT Beringharjo memakai sistem sliding

margin/bagi hasilnya).

dalam menghitung bagi hasil/ marginnya).

Penanganan Pembiayaan bermasalah Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan

dengan cara:

dengan cara:

a. reschedulling,

a. reschedulling,

Penjadwalan kembali tenggat waktu yang telah

Upaya rescheduliing dilakukan dengan

disepakati di dalam akad pembiayaan untuk

memperpanjang jangka waktu pembiayaan

dilakukan kaji ulang, disebabkan kemampuan

misalnya dari 2 tahun menjadi 3 tahun atau 4

mitra/anggota yang telah mengalami penurunan

tahun, sesuai kemampuan nasabah berdasarkan

dengan angsuran yang mulai menandakan

analisa yang dilakukan oleh bank dan negosiasi

kemacetan dengan memperpanjang waktu angsuran

ulang atau bisa dengan memperpanjang jangka

atau merubah sistem angsuran.

waktu angsuran, misalnya semula angsuran


b.

reconditioning

ditetapkan setiap bulan kemudian menjadi 3

Bila reschedulling yang telah diterapkan ternyata

bulanan.

tidak berhasil, maka dilakukan langkah

b.

reconditioning dilakukan dengan cara mengubah

Rekondisi yang dilakukan BPRS Madina lebih

sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang

luwes dan sesuai kemampuan nasabah dimasa

semula disepakati bersama pihak mitra/anggota dan

datang dalam mengangsur. Rekondisi yang

bank yang kemudian dituangkan dalam akad

dilakukan adalah mengkonversi pembiayaan

pembiayaan baru

jangka pendek menjadi pembiayaan jangka

c. Restructuring

menengah atau jangka panjang. Berbeda dengan

BMT Beringharjo dalam restrukturisasi pembiayaan

sistem konvensional yang mengkonversi bunga

adalah perpanjangan waktu pembiayaan dengan

menjadi pokok pembiayaan, menurunkan suku

perubahan yang jauh dari akad semula, mengingat

bunga atau penghapusan bunga. Dalam sistem

kemampuan mitra/anggota yang sudah jauh dari

syariah rekondisi akan tergantung dari akadnya.

kemampuan semula. Selain perpanjangan waktu

Bila akadnya murabahah, maka BPRS Madina

adalah penambahan fasilitas pembiayaan dengan

tidak boleh menambahkan margin yang telah

asumsi bisnis yang dijalankan oleh mitra/anggota

ditetapkan di awal walaupun jangka waktunya

akan mengalami pemulihan dan perbaikan bila

bertambah panjang dari akad awal. Bila akadnya

fasilitas pembiayaan ditambah, berdasarkan analisa

musyarakah atau mudharabah, maka nasabah

yang dilakukan oleh analis. Pengambil alihan asset

cukup mengembalikan pokok pembiayaan

mitra/anggota juga dilakukan dengan cara BMT

sebagai konsekuensi dari syirkah (usaha

membeli asset mitra/anggota dengan asumsi

patungan) yang mengalami kerugian.

pembelian asset tersebut akan memulihkan bisnis

c.

dan meningkatkan kemampuan mitra/anggota dalam

Selain perpanjangan waktu adalah penambahan

mengangsur.

fasilitas pembiayaan dengan asumsi bisnis yang

reconditioning

Restructuring

dijalankan oleh nasabah akan mengalami


d. Eksekusi jaminan

pemulihan dan perbaikan bila fasilitas

Eksekusi jaminan adalah langkah terakhir bila

pembiayaan ditambah, berdasarkan analisa bank.

seluruh cara sudah tidak bisa menghasilkan solusi.

Pengambil alihan asset nasabah juga dilakukan

BMT Beringharjo menghindari proses eksekusi

dengan cara bank membeli asset nasabah dengan

jaminan dengan cara litigasi (jalan formal) melalui

asumsi pembelian asset tersebut akan

lembaga peradilan atau badan piutang lelang negara,

memulihkan bisnis dan meningkatkan

karena proses ini memakan energi, biaya dan waktu

kemampuan nasabah dalam mengangsur.

yang besar dengan hasil yang belum tentu

d. Eksekusi jaminan

memuaskan, maka pendekatan persuasif secara

Selama ini BPRS Madina belum pernah

personal dilakukan agar mitra/anggota mau dengan

menempuh langkah eksekusi jaminan dengan

kesadarannya sendiri menjual assetnya untuk

cara litigasi (eksekusi jaminan melalui proses

melunasi pembiayaan di BMT Beringharjo. Bila

peradilan atau lelang negara). Sampai saat ini

langkah persuasif sudah tidak bisa lagi, baru

langkah reschedulling, reconditioning dan

ditempuh langkah litigasi (eksekusi jaminan melalui

restrukturing masih dirasa cukup memadai dalam

lembaga formal).

menangani pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

BPRS telah diatur secara detail oleh

1. Kesimpulan

Bank Indonesia melalui Peraturan

Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat

diambil

kesimpulan

sebagai

Bank

Indonesia

Nomor

13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan

berikut:

Manajemen

1. Perbedaan regulasi dan pengawasan

Umum Syariah Dan Unit Usaha

ini

berdampak

manajemen

pada risiko.

penerapan

Risiko

Bagi

Bank

Syariah.

Regulasi

Regulasi yang mengatur penerapan

manajemen risiko pembiayaan pada

manajemen risiko di BMT belum


diatur secara detail, pelaksanaan

umum

pengawasan yang dilakukan oleh

berjalan dengan baik dengan

kementerian koperasi dan UKM pun

kelemahan pada sistem yang

masih sangat lemah, sehingga BMT

belum on line dan pengawasan

Beringharjo

pusat

dalam

penerapan

pembiayaan

yang

telah

terbatas

untuk

12

kantor

manajemen risiko pembiayaan lebih

mengendalikan

kepada membuat regulasi sendiri

cabang yang tersebar di DIY,

(self regulation) untuk dijalankan

Jateng, Jatim, Jabar dan DKI

dan dikontrol sendiri (self control).

Jakarta.

2. Kesimpulan penerapan manajemen

b. BPRS

Madina

risiko pembiayaan di kedua lembaga

menjalankan

tersebut adalah:

prosedur

a. Organisasi pembiayaan BMT

ketentuan

Beringharjo secara

baik

pengawasan

dan

pembiayaan Bank

sesuai

Indonesia.

berjalan

Organisasi pembiayaan BPRS

di

tingkat

Madina telah berjalan dengan

oleh

dewan

baik

pengawas

pengurus

kebijakan

belum

pengawas manajemen maupun dewan

telah

merangkap

mulai

dari

tingkat

komisaris sampai karyawan.

syariah,

2. Saran

jabatan

Saran untuk BMT Beringharjo :

direktur dan manager. Hal ini

1. Karena regulasi dan pengawasan

menimbulkan tumpang tindih

yang dilakukan oleh kementerian

tugas

jawab.

koperasi dan UKM serta dinas

organisasi

terkait masih sangat lemah sehingga

pembiayaan dibawahnya sudah

BMT Beringharjo membuat regulasi

berjalan dengan baik. Prosedur

sendiri (self regulation), disarankan

dan

Sedangkan

tanggung fungsi


untuk meniru

atau

berpedoman

pembiayaan konstruksi dengan akad

II,

istishna’ yang dilakukan kepada

walaupun aturan itu diperuntukkan

setiap pembeli rumah, pencairan

perbankan, namun sebagai bahan

dana dari setiap pembeli akan

dalam membuat kebijakan, standar

diterima

tersebut

untuk

perumahan dengan jumlah plafon

lembaga

sejumlah akumulasi pencairan para

karakteristiknya

pembeli perumahan tersebut. Hal ini

kepada

standar

pilar

sangat

diaplikasikan keuangan

Basel

baik pada

yang

sama dengan perbankan.

oleh

pengembang

rawan akan pelanggaran BMPP

2. Dengan jaringan 12 kantor cabang

(Batas

Maksimal

Pencairan

yang tersebar di DIY, Jateng, Jatim,

Pembiayaan), disamping segmen ini

Jabar dan DKI Jakarta, maka BMT

berisiko tinggi.

Beringharjo

harus

segera

mengaplikasikan sistem informasi pembiayaan yang on line dari kantor cabang

ke

kantor

pusat

DAFTAR PUSTAKA A. Karim (2004, 2010) “ Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

dan Idris,

memperkuat fungsi audit internal. Saran untuk BPRS Madina: 1. Perlu dibentuk komite kebijakan pembiayaan

untuk

menghasilkan

kebijakan dan sistem manajemen

M.B (2006), “Analisis Pendapatan Dan Risiko Kredit Antar Segmen pada PT. Bank Rakyat Indonesia”. Tesis S.2. Program Magister Manajemen UGM.

Bessis, J. (1998) “Risk Management in Banking”. West Sussex; John Wiley @ Sons Ltd. dikutip dari; www.bankirnews.com

risiko pembiayaan yang handal dan Efendi, S. dkk, (2012), “Metode Penelitian Survey” LP3ES.

aplikatif. 2. Mengkaji

ulang

segmentasi

pembiayaan untuk property, karena

Fisher, S. “Risk Management in Top Priority in Bank Restructuring”. Dikutip dari naskah presentasi tentang “Building World Class


Risk Management. Capabilities in Indonesia: Overview Risk Management (2001).” Jakarta: The Boston Consulting Group. dikutip dari; www.bankirnews.com Ismawan, B. dan Budiantoro, S (2005).“Keuangan Mikro Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah”.Gema PKM Indonesia. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Khan, dan Ahmed, (2008) “Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah” , penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta). Mauraga, (2011).“Penilaian Profil Risiko Kredit (Credit Risk)” BankirNews / Tuesday, 31 May 2011 10:44 Miswanto, (2009). “Manajemen Resiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP)”. Disampaikan dalam Proverty Alleviation and Microfinance Forum-MICRA Indonesia. Maliki, R. (2006), “Analisis Perhitungan Resiko Kredit Menggunakan Metode Value At

Risk pada BPRS X”Tesis S.2 Program Magister Manajemen UGM. Muhamad, (2006).“Bank Syariah, Analisis kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman”. , Ekonosia, Yogyakarta N. Idroes (2008),“Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia”, PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 39/PER/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Rahmadi, A. (2007). “Efektivitas Credit Scoring System Pada Kredit Segmen Mikro Di PT Bank Mandiri”. Tesis S.2. Magister Manajemen UGM. Saadah, H. (2009), “Penyaluran dan Pengembalian Kredit Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Lembaga


Keuangan Mikro (Kasus KBMT dan BPRS di Bogor”. Skripsi S.1. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor. Selamet dan Hoscaro (2008), “Manajemen Risiko Bank Syariah”, Sudarsono (2008), “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi”, Ekonisia, Yogyakarta. Sumitro, W. (2004), “Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-

Lembaga Terkai”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-undang Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, www.bi.co.id Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian. www.bmt-beringharjo.com

Edi Susilo. Dosen Prodi Ekonomi Islam, FEB, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara ABSTRAK

Recommend Documents