EASE OF DOING BUSINESS Indikator Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Border)
From serving to driving Indonesia's growth
Latar belakang project Ease of Doing Business (EODB)
• Ease of Doing Busines (EODB) merupakan project dari World Bank untuk menilai aturanaturan terhadap kegiatan berbisnis di suatu negara/kota/regional • Dari hasil survey terhadap 189 negara/kota/regional, Indonesia menduduki peringkat 109 • Metodologi penilaian berdasarkan Indikator Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Border) Sumber : http://www.doingbusiness.org/research
Data Indonesia terhadap indikator Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders) Indikator Trading Across Border (data 2015) Economy Name
Indonesia 105
Indonesia Jakarta
Indonesia Surabaya
64.75
65.85
60.86
Time to export: Border compliance (hours)
39
36
48
Cost to export: Border compliance (USD)
254
250
267
Time to export: Documentary compliance (hours)
72
72
72
Cost to export: Documentary compliance (USD)
170
170
170
Time to import: Border compliance (hours)
99
80
168
Cost to import: Border compliance (USD)
383
384
376
Time to import: Documentary compliance (hours)
144
144
144
Cost to import: Documentary compliance (USD)
160
160
160
Rank Trading Across border DTF
Sudut pandang pelabuhan terhadap indikator • Time to export/import: border compliance = waktu yang dibutuhkan petikemas ekspor/impor berada di dalam pelabuhan (dwelling time terminal) • Time to export/import: Documentary compliance = waktu yang dibutuhkan petikemas ekspor/impor menyelesaikan administrasi kepabeanan, karantina dll (pre customs clearance, customs clearance, post customs clerance) • Cost to export/import: border compliance = biaya yang dibutuhkan petikemas ekspor/impor saat berada di dalam pelabuhan (tarif handling) • Cost to export/import: Documentary compliance = yang dibutuhkan petikemas ekspor/impor menyelesaikan administrasi kepabeanan, karantina dll (pre customs clearance, customs clearance, post customs clerance) sumber: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders
Tanggapan & masukan terhadap indikator Perdagangan Lintas Negara • Kemudahan dalam kegiatan usaha ekspor dan impor tidak terbatas pada pelayanan terkait kepelabuhanan, hal lain penting untuk diperhatikan seperti: Aturan pemerintah terhadap ekspor impor Administrasi dan Perizinan (Customs clearance, Quarantine)
• Perdagangan Lintas Negara tidak terbatas pada Petikemas, sehingga data petikemas kurang mewakili dalam penilaian • Indikator lama waktu dan biaya kegiatan ekspor dan impor tidak terbatas pada handling operasional di dalam pelabuhan • Biaya shipping • Pajak • Biaya Bea Masuk
• Pelabuhan telah senantiasa melakukan perbaikan dalam percepatan pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan dengan operasional 24/7 • Peran pemerintah dalam aturan percepatan Dwelling Time PM117 dan mekanisme penetapan tarif PM6 tahun 2013, PM15 tahun 2014, PM95 tahun 2015
Peran Pelabuhan terhadap peningkatan nilai Indikator Perdagangan Lintas Negara Pelabuhan sebagai mata rantai perdagangan dan pintu gerbang ekspor impor
Layanan Kegiatan Ekspor di Pelabuhan OUTBOUND
Vessel
Quay Crane
Loading confirm Via handheld
Wharf Operation
Placement Via VMT
On chassis Via VMT
Yard Operation
LOADING -Gate Inspection -Gate in receiving
Gate Operation
RECEIVING
Layanan Kegiatan Impor di Pelabuhan INBOUND
Vessel
Quay Crane
Discharge confirm Via handheld
On chassis Via VMT
Placement Via VMT
Wharf Operation
Yard Operation
DISCHARGE -Gate Inspection -Gate out delivery
Gate Operation
DELIVERY
Kegiatan Pelayanan Impor pada Terminal Petikemas
| Energizing Trade. Energizing Indonesia
8
Upaya percepatan pelayanan ekspor dan impor Indonesia Nasional Single Window
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
Pre shipment survey
DEPARTEMEN KESEHATAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
BEA CUKAI
INSW
Certificate of Origin (CoO)
Surat Keterangan Import (SKI)
INSTANSI TERKAIT LAINNYA
BALAI KARANTINA KT 9 , KH 12 IMPORTIR / EKSPORTIR
Peran pemerintah dalam upaya percepatan pelayanan di pelabuhan A.
Rekomendasi Ombudsman RI Tentang Perbaikan Pelayanan Publik di Pelabuhan Laut Utama Terkait Upaya Percepatan Dwelling Time Tahun 2014
1.
Menyusun standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang setidaktidaknya menetapkan dan mempublikasikan secara terbuka tentang maklumat pelayanan, pejabat pengelola pengaduan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian proses pelayanan, dan seluruh biaya/tarif yang berlaku di area pelayanan pelabuhan laut Memberlakukan sistem pembayaran single billing setidaknya pada : Biaya kontainer yang dipindahkan (PLP); Biaya bongkar muat kargo curah dan cair (liquid). Menambah fasilitas dan peralatan guna penarikan kontainer ke lokasi behandle agar pelayanan penarikan ke lokasi behandle bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam Membangun fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di setiap terminal kontainer
2. a. b. 3. 4. B.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2015 Tentang Pemindahan Barang Yang Telah Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 2
(‽ ) Setiap pemilik barang/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati waktu penumpukan keluar dari lini 1 (dalam pelabuhan) dengan biaya dari pemilik barang dan berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Bea Cukai. ( ) Pemilik barang wajib memindahkan barang-barang yang ditumpuk yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) dari lapangan penumpukan di luar pelabuhan. ( ) Batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan paling lama 3 (tiga) hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan di dalam pelabuhan 10
| Energizing Trade. Energizing Indonesia
Peran pemerintah dalam upaya percepatan pelayanan di pelabuhan (Mekanisme penetapan tarif) Mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai ketentuan PM.6 tahun 2013 & PM.15 tahun 2014 Penetapan langsung oleh BUP 1.Direksi menyusun konsep usulan tarif dgn memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya dan pengembangan usaha, dilengkapi data dukung (Htungan biaya pokok, telahaaan dan jusfikasi, penerapan SLA/SLG dan standar kinerja serta masukan dan tanggapan dari pengguna jasa); 2.Konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan diinformasikan kepada asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan setempat (INSA, PELRA, APBMI, GPEI, GINSI, dan ALFI/ILFA) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan; 3.Dari hasil informasi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani asosiasi terkait. 4.Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi atau General Manager Cabang Pelabuhan setempat. 5.Tarif yang telah ditetapkan dilaporkan kepada Menteri Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan.
11
| Energizing Trade. Energizing Indonesia
Tarif Pelayanan Pelabuhan CABANG PELABUHAN NO. URA I A N 1
2
3
4
12
DI LINGKUNGAN PEL. TG. PRIOK PT JICT & TPK KOJA TARIF Petikemas 20' Petikemas 40'
Petikemas FCL Termasuk Uang Dermaga: a. Menggunakan Crane Dermaga Isi b. Menggunakan Crane Dermaga Kosong c. Menggunakan Crane Kapal Isi d. Menggunakan Crane Kapal Kosong
US$ US$ US$ US$
83.00 62.25 74.70 56.02
US$ US$ US$ US$
124.50 93.37 112.05 84.03
Petikemas LCL Tidak Termasuk Uang Dermaga: a. Menggunakan Crane Dermaga Isi b. Menggunakan Crane Kapal Isi
US$ US$
156.51 140.85
US$ US$
234.76 211.28
Petikemas Transhipment: Termasuk Uang Dermaga: a. Menggunakan Crane Dermaga Isi b. Menggunakan Crane Kapal Isi
US$ US$
56.00 50.00
US$ US$
84.00 75.00
Shifting Petikemas: a. Menggunakan Crane Dermaga Tanpa landing dan Reshipping Operation Dengan landing dan Reshipping Operation
US$ US$
34.00 58.00
US$ US$
51.00 87.00
b. Menggunakan Crane Kapal Tanpa landing dan Reshipping Operation Dengan landing dan Reshipping Operation
US$ US$
26.00 49.00
US$ US$
39.00 73.00
| Energizing Trade. Energizing Indonesia
13
| Energizing Trade. Energizing Indonesia
14
| Energizing Trade. Energizing Indonesia
