E. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI

E. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI No.

Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup

Program Nasional

1.

1. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undangundang (butir 4, Ekonomi) 2. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi (butir 21, Ekonomi)

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin

1. Menurunnya persentase penduduk miskin sekitar 4 persen dari angka pada tahun 1999 2. Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin dengan harga yang terjangkau 3. Tersedianya pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin melalui pemberian beasiswa 4. Tersedianya pelayanan kesehatan secara merata denga harga yang terjangkau bagi keluarga miskin 5. Terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi dan permukiman dengan harga yang terjangkau bagi keluarga miskin

2. Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin

1. Terselenggaranya pendidikan dan latihan keterampilan bagi keluarga miskin 2. Berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif 3. Meningkatnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan 4. Tersedianya permukiman transmigrasi untuk transmigran petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian

3. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat (butir 18, Ekonomi)

3. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1. Terciptanya lapangan kerja di berbagai bidang usaha bagi laki-laki dan perempuan 2. Berkurangnya jumlah penganggur terbuka 3. Berkurangnya jumlah setengah pengangguran melalui peningkatan jumlah jam kerja

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja (butir 19, Ekonomi)

5. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang

Indikator Kinerja

4. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja secara akurat 5. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja di luar negeri yang akurat 6. Meningkatnya penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri 4. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi bagi laki-laki dan perempuan 2. Terbentuknya lembaga sertifikasi dan akreditasi tenaga kerja 3. Terciptanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja 4. Meningkatnya relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja 5. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

5. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1. 2. 3. 4.

6. Pengembangan Sistem Jaminan Sosial

1. Tersedianya kerangka pengelolaan sistem jaminan sosial yang menyeluruh 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur pemerintah, dan pengusaha akan pentingnya program jaminan sosial

Terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya Terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan Meningkatnya perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum peraturan ketenagakerjaan terutama perempuan 5. Terjaminnya kondisi, keselamatan dan kesehatan kerja

IV - 101

No.


Program Nasional

Indikator Kinerja

pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undangundang (butir 4, Ekonomi) 6. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja (butir 1.c, Sosial dan Budaya)

7. Asuransi Sosial

1. Meningkatnya jumlah penduduk dan keluarga yang terlindungi oleh program asuransi sosial 2. Tersedianya institusi pelaksana program yang sehat dan efisien 3. Tersedianya perangkat perundang-undangan yang dapat melindungi peserta dan perusahaan pengelola program asuransi sosial 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur pemerintah, dan pengusaha akan pentingnya program asuransi sosial

7. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang (butir 16, Ekonomi)

8. Penataan Ruang (dibahas dalam Bab IX Pembangunan Daerah)

Indikator kinerja program ini dibahas lebih lanjut dalam Bab Pembangunan Daerah

9. Pengelolaan Pertanahan (dibahas dalam Bab IX Pembangunan Daerah)

Indikator kinerja program ini dibahas lebih lanjut dalam Bab Pembangunan Daerah

8. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, pelindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat (butir 1, Ekonomi)

10. Pengembangan Agribisnis

1. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan 3. Meningkatnya ekspor produk pertanian dan kehutanan 4. Meningkatnya investasi pertanian dan kehutanan 5. Meningkatnya nilai tukar petani

11. Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Meningkatnya produksi dan ketersediaan beras secara berkelanjutan serta meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein

9. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat (butir 5, Ekonomi) 10. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien,produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan awal, dan lokasi berusaha ( butir 11, Ekonomi) 11. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam (butir 1.d., Pembangunan Daerah) 12. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan

IV - 102

No.


Program Nasional

pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang (butir 14, Ekonomi)

13. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil (butir 17, Ekonomi) 14. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam (butir 1.d., Pembangunan Daerah)

Indikator Kinerja 2. Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya konsumsi beras per kapita 3. Meningkatnya skor mutu Pola Pangan Harapan dan berkurangnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi 4. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan yang dipasarkan 5. Menurunnya volume impor bahan pangan dan meningkatnya bahan pangan substitusi impor 6. Berkembangnya industri dan bisnis pangan 7. Meningkatnya investasi masyarakat dalam pengembangan bisnis pangan 8. Terciptanya sistem usaha perikanan yang saling mendukung antar perikanan tangkap dan budidaya dalam mendukung ketahanan pangan

12. Pengembangan Pengairan

1. Terselenggaranya pengaturan kembali tugas dan peran pemerintah pusat/propinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pemberian kewenangan pengambilan keputusan kepada organisasi masyarakat pengelola air dalam pengelolaan jaringan pengairan 2. Meningkatnya pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi dan teknik pengoperasian tata air sehingga mampu menerima kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan irigasi 3. Meningkatnya pelaksanaan penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi secara demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola air 4. Terwujudnya restrukturisasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi (operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan) 5. Berkembangnya kegiatan pertanian, agribisnis, dan perdesaan serta tercapainya ketahanan pangan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi serta perluasan jaringan irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani 6. Terselenggaranya perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui penegakan hukum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang 7. Meningkatnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan keperluan nonpertanian lainnya 8. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi dan pemeliharaan serta pengembangan prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai 9. Meningkatnya pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air 10. Meningkatnya pengaturan dan perbaikan alur sungai agar fungsinya tetap terpelihara dan manfaatnya dapat ditingkatkan 11. Meningkatnya keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta keterpaduan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan

2.

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

1. Meningkatnya efektivitas kebijakan dan peraturan 2. Biaya transaksi UKMK menurun 3. Keragaman lapangan usaha bertambah

IV - 103

No.


Program Nasional

Indikator Kinerja

pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, pelindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat (butir 1, Ekonomi) 2. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan (butir 10, Ekonomi) 3. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha (butir 11, Ekonomi) 4. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan (butir 22, Ekonomi) 5. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan (butir 10, Ekonomi) 6. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha (butir 11, Ekonomi)

2. Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif

1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan lembaga pendukung 2. Meningkatnya jaringan pendukung usaha 3. Berkembangnya kemitraan usaha 4. Meningkatnya kemanfaatan ekonomis koperasi bagi anggota

7. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha (butir 11, Ekonomi)

3. Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif

1. Meningkatnya kewirausahaan 2. Berkembangnya produk-produk UKMK bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor

8. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional (butir 13, Ekonomi) 9. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal (butir 20, Ekonomi)

IV - 104

No.


3.

1. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menen-tukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat (butir 6, Ekonomi)

Program Nasional

Indikator Kinerja

1. Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

1. Tercapainya laju inflasi dalam jangka menengah yang mendekati tingkat inflasi dunia, yaitu sekitar 3-5 persen 2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan menjadi sekitar 6-7 persen pada tahun 2004

2. Peningkatan Penerimaan Negara

1. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 16,0 persen pada tahun 2004 2. Penertiban penerimaan dana yang berasal dari off budget

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Negara

1. Menurunnya subsidi secara bertahap sebagai persentase terhadap PDB 2. Menurunnya secara bertahap defisit anggaran dan kurang lebih berimbang pada tahun 2004

5. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang (butir 9, Ekonomi) 6. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (butir 26, Ekonomi)

4. Pengelolaan Utang Pemerintah

1. Tersusunnya UU/Peraturan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah 2. Menurunnya masalah sistemik dalam Proyek Pinjaman Luar Negeri 3. Menurunnya pinjaman luar negeri yang dibatalkan 4. Debt Service Ratio (DSR) pemerintah diperkirakan mencapai sekitar 10 persen pada akhir tahun 2004 5. Menurunnya rasio utang pemerintah, baik luar maupun dalam negeri, terhadap PDB menjadi sekitar 46 persen pada tahun 2004 6. Meningkatnya pengelolaan utang secara efisien dan efektif dengan menekan kebocoran dan penggunaan menurut skala prioritas

7. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani

5. Pengembangan Lembaga Keuangan

1. Jumlah dan jenis pelayanan lembaga keuangan pada masyarakat meningkat 2. CAR yang sekurang-kurangnya 8 persen dalam jangka menengah

2. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan (butir 22, Ekonomi)

3. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri (butir 7, Ekonomi) 4. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran (butir 23, Ekonomi)

IV - 105

No.

Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup masyarakat dan kegiatan perekonomian (butir 24, Ekonomi) 8. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang (butir 25, Ekonomi)

Program Nasional

6. Restrukturisasi Perbankan

1. Rekapitalisasi perbankan dengan dana pemerintah telah selesai tahun 2000 2. Tidak ada bank yang direkapitalisasi dengan dana pemerintah lebih dari satu kali 3. Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yaitu perbandingan antara modal yang disetor dengan aset tertimbang menurut resiko dari perbankan pada tingkat yang memadai, yaitu sekurang-kurangnya 4 persen pada tahun 2000, dan 8 persen pada tahun 2001 4. Non Performing Loan (NPL), yaitu rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan perbankan, dan mencapai sekitar 5 persen pada tahun 2001 5. Kinerja BPPN meningkat dengan recovery rate yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004

9. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian (butir 24, Ekonomi)

7. Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan

1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang telah melakukan restrukturisasi utang 2. Tercapainya nilai pemulihan aset hasil restrukturisasi utang di BPPN, termasuk melalui divestasi, yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai tingkat pemulihan 70% hingga tahun 2004. 3. Tersedianya data utang swasta yang lengkap, akurat dan tepat waktu

10. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan

8. Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1. Terwujudnya secara bertahap alokasi antar daerah dari dana perimbangan yang dapat menunjang pembiayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan pelaksanaan wewenang daerah 2. Terlaksananya desentralisasi fiskal yang searah dengan upaya menurunkan defisit APBN

1. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional (butir 27, Ekonomi)

1. Pengembangan Ekspor

1. Meningkatnya nilai dan volume ekspor, terutama ekspor nonmigas dalam periode tahun 2000-2004 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 11,9 persen per tahun 2. Meningkatnya keragaman ekspor terutama produk industri berbasis pertanian, pertambangan, dan kelautan 3. Meningkatnya kontribusi UKM dalam ekspor 4. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perdagangan internasional

2. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat (butir 1, Ekonomi)

2. Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi

negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri (butir 7, Ekonomi) 11. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran (butir 23, Ekonomi) 4.

Indikator Kinerja 3. NPL sekitar 5 persen dalam jangka menengah

IV - 106

1. Meningkatnya nilai tambah sektor produksi dan distribusi 2. Meningkatnya produktivitas usaha 3. Meningkatnya penggunaan kandungan lokal 4. Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri dari wilayah luar pulau Jawa

No.


Program Nasional

Indikator Kinerja

3. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat (butir 5, Ekonomi) 4. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan (butir 10, Ekonomi) 5. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional (butir 7, Hukum)

3. Penguatan Pranata Iklim Kompetitif dan NonDiskriminatif

1. Diterapkannya perundang-undangan pendukung iklim kompetisi 2. Menurunnya tarif impor dalam rangka mendukung strategi industrialisasi 3. Berkurangnya hambatan investasi, terutama investasi langsung luar negeri 4. Tersedianya mekanisme dan forum komunikasi pengembangan usaha 5. Berkembangnya jaringan informasi pasar dan teknologi bagi kegiatan produksi dan distribusi

6. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang (butir 3, Ekonomi)

4. Penguatan Institusi Pasar

1. Menurunnya tarif impor dan perlakuan diskriminatif 2. Tersedianya perangkat peraturan/perundang-undangan yang mendukung pengembangan perdagangan barang dan jasa 3. Menurunnya hambatan perdagangan dalam negeri

7. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat (butir 5, Ekonomi) 8. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa (butir 2 g, Sosial dan Budaya) 9. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan (butir 2 h, Sosial dan Budaya)

5. Pengembangan Pariwisata (dibahas di Bab VIII Pembangunan Sosial dan Budaya)

Indikator kinerja program ini dibahas lebih lanjut dalam Bab Pembangunan Sosial dan Budaya

10. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat (butir 5, Ekonomi)

6. Peningkatan Iptek Dunia Usaha

1. Tersedianya peraturan keringanan pajak atas biaya litbang dan pengadaan peralatannya 2. Tersedianya peraturan yang mempermudah unit litbang untuk bermitra dengan dunia usaha 3. Tersedianya peraturan yang lebih fleksibel tentang pemanfaatan dana dari hasil pelayanan teknologi 4. Tersedianya peraturan yang memudahkan sebaran pengaruh (spin off) dari lembaga litbang

IV - 107

No.


Program Nasional

11. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal (butir 20, Ekonomi)

5.

1. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan (butir 10, Ekonomi) 2. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional (butir 27, Ekonomi) 3. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen (butir 8, Ekonomi)

4. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang (butir 12, Ekonomi) 5. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal (butir 28, Ekonomi)

IV - 108

Indikator Kinerja 5. Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai unit litbang 6. Meningkatnya kontribusi dunia usaha dalam pembiayaan litbang 7. Meningkatnya jumlah perusahaan modal ventura 8. Meningkatnya jumlah wirausaha sebagai hasil spin off 9. Meningkatnya jumlah wirausaha pengguna layanan teknologi, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dan/atau berbasis sumber daya lokal 10. Tersedianya data statistik dasar, sektoral, dan khusus yang lengkap, akurat dan tepat waktu

7. Diseminasi Informasi Teknologi

1. Tersedianya informasi peluang usaha dan peningkatan nilai tambah teknologi bagi berbagai industri dan daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal 2. Tersedianya bantuan informasi teknologi sebagai pelengkap berbagai skim kredit usaha, terutama bagi usaha kecil-menengah dan koperasi 3. Meningkatnya jumlah wirausaha pengguna informasi teknologi dan/atau pelayanan teknologi

1. Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

1. Meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri 2. Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien dan efektif 3. Meningkatnya investasi di berbagai daerah 4. Menurunnya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dalam investasi

2. Penataan Institusi Pasar Modal

1. Meningkatnya peran pasar modal dalam kegiatan ekonomi 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pasar modal 3. Diterapkannya standar internasional 4. Terbentuknya lembaga independen pengawas pasar modal 5. Tegaknya kepastian hukum

3. Restrukturisasi Perusahaan Negara

1. Tercapainya perusahaan negara yang kondisi keuangannya sehat 2. Tersedianya peluang kerjasama operasional dalam revitalisasi perusahaan negara strategis yang tidak sehat 3. Meningkatnya penerimaan negara dari hasil peningkatan nilai tambah investasi pemerintah dan privatisasi perusahaan negara

No. 6.


Program Nasional

Indikator Kinerja

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil (butir 17, Ekonomi)

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

1. Meningkatnya jumlah prasarana yang terpelihara dan berfungsi 2. Meningkatnya kapasitas, frekuensi dan waktu pelayanan yang memadai 3. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya (% atau jumlah unit) 4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan prasarana (% atau jumlah unit) 5. Meningkatnya kapasitas prasarana 6. Meningkatnya produktivitas prasarana 7. Meningkatnya jumlah kualitas pelayanan yang memenuhi standar 8. Meningkatnya keselamatan pelayanan jasa prasarana

2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat (butir2, Ekonomi) 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang (butir 3, Ekonomi) 4. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan (butir 10, Ekonomi) 5. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang (butir 12, Ekonomi) 6. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang (butir 15, Ekonomi)

2. Melanjutkan Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana

1. Meningkatnya jumlah prasarana yang terpelihara dan Meningkatnya efisiensi pengelolaan jasa pelayanan prasarana 2. Selesainya peraturan dan undang-undang untuk mendukung reformasi/ restrukturisasi sektor guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi (UU Ketenagalistrikan, UU Jalan, UU Infrastruktur, dan lain-lain) 3. Meningkatnya penegakan hukum 4. Diterapkannya sistem kebijaksanaan tarif yang kompetitif, transparan dan terjangkau (saling menguntungkan) 5. Diterapkannya sistem subsidi masing-masing sektor yang tepat guna/tepat sasaran (efektif dan efisien) 6. Meningkatnya kinerja BUMN bidang prasarana 7. Meningkatnya jumlah BUMN yang sehat

7. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang (butir 3, Ekonomi)

3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

1. Meningkatnya keterjangkauan tarif terhadap tingkat pendapatan (daya beli) masyarakat 2. Berkurangnya keterisolasian wilayah oleh pelayanan jasa prasarana

8. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil (butir 17, Ekonomi)

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

1. Membaiknya kondisi jaringan jalan nasional, propinsi dan kabupaten 2. Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik dalam angkutan dalam negeri maupun angkutan luar negeri 3. Menurunnya jumlah kecelakaan 4. Meningkatnya kecepatan rata-rata pada koridor utama pelayanan transportasi

8. Meningkatnya pendapatan negara dari BUMN bidang prasarana 9. Meningkatnya efisiensi sumber daya di bidang prasarana 10. Meningkatnya daya saing sektor andalan melalui efisiensi biaya jasa prasarana pendukungnya 11. Meningkatnya jumlah investor swasta baru dalam pembangunan dan pengelolaan jasa pelayanan prasarana 12. Meningkatnya jumlah investasi baru swasta dalam bidang prasarana 13. Terbentuknya Badan Independen penetapan tarif dan harga di masing-masing sektor

5. Meningkatnya persentase ketepatan jadwal pelayanan 6. Meningkatnya produktivitas angkutan 7. Meningkatnya jumlah/kapasitas angkut sarana transportasi 8. Meningkatnya jumlah rute pelayaran baru reguler di wilayah terpencil maupun yang padat 9. Selesainya peraturan dan undang-undang transportasi yang terpadu untuk mendukung reformasi/restrukturisasi sektor guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi 10. Diterapkannya sistem kebijaksanaan tarif yang kompetitif, transparan dan terjangkau (saling

IV - 109

No.


Program Nasional

Indikator Kinerja menguntungkan) 11. Terbentuknya Badan Independen penetapan tarif dan harga pelayanan jasa transportasi 12. Meningkatnya jumlah investasi baru swasta dalam bidang transportasi

7.

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat (butir 1, Ekonomi) 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat (butir 5, Ekonomi) 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil (butir 17, Ekonomi) 4. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam (butir 1.d., Pembangunan Daerah) 5. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi (butir 1, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup) 6. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan (butir 2, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup)

IV - 110

1. Pengembangan Kelautan

1. Terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil 2. Terciptanya peningkatan nilai riil sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan 3. Terciptanya pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Terciptanya peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi hutan bakau dan terumbu karang serta sumber daya lainnya 5. Terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan 6. Terciptanya peningkatan peran kawasan lindung dan kawasan konservasi laut dalam perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan kelautan 7. Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang maritim dan kelautan 8. Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang efisien dan berkelanjutan 9. Terintegrasikannya pembangunan daratan, pesisir dan lautan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah 10. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan pulau-pulau terpencil, terumbu karang dan sumber daya perikanan bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan 11. Terwujudnya peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan lautan 2. Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan

1. Meningkatnya pengelolaan lahan hutan kurang produktif serta berkembangnya hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan 2. Meningkatnya nilai riil hasil hutan serta meningkatnya peranan produk dan jasa hutan

No.


Program Nasional

7. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undangundang (butir 3, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup) 8. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undangundang (butir 4, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup)

Indikator Kinerja 3. Meningkatnya peran hutan lindung dan hutan konservasi dalam perekonomian masyarakat 4. Menurunnya pencurian dan perambahan hutan serta kebakaran hutan 5. Meningkatnya kemantapan status kawasan hutan 6. Terselenggaranya restrukturisasi sistem pengelolaan hutan 7. Meningkatnya efisiensi pembalakan (logging) dan industri kehutanan 8. Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan yang efisien dan lestari 9. Meningkatnya investasi dan peluang usaha bidang kehutanan 10. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat 11. Meningkatnya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi dalam pengelolaan lahan dan hutan 12. Terpeliharanya fungsi kawasan konservasi, lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan hutan 13. Berkurangnya lahan-lahan pertanian dan kehutanan kritis 14. Meningkatnya kepastian hak atas lahan 15. Berkurangnya konflik atas lahan 16. Berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola lahan secara terpadu

3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air

1. Terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang menegakkan hak guna air yang adil 2. Meningkatnya pemanfaatan dan produktivitas sumber-sumber air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kemandirian operasi dan pemeliharaan dan pelestarian prasarana penampung air dan sumber-sumber air alami

9. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat (butir 5, Ekonomi)

4. Pemanfaatan Sumber Daya Mineral

1. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan yang memadai untuk pengembangan bidang sumber daya mineral secara berkelanjutan 2. Meningkatnya produksi dan ekspor sumber daya mineral 3. Meningkatnya efisiensi manajemen sumber daya mineral 4. Meningkatnya jumlah investasi dalam bidang sumber daya mineral 5. Meningkatnya peluang bagi daerah otonom untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah 6. Tersedianya sarana dan prasarana, teknologi yang didukung oleh pusat-pusat pertambangan dan geologi di dalam negeri 7. Terwujudnya pola pengusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan

IV - 111

E. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Recommend Documents