DUKUNGAN ILMU GEOGRAFI UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI UU NOMOR 4 TAHUN 2011
ASEP KARSIDI, M.Sc., Ph.D. KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DISAMPAIKAN PADA KULIAH UMUM DI DEPARTEMEN GEOGRAFI – FMIPA UI
15 OKTOBER 2012 KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 1
Outlines
Pendahuluan Pemahaman Geografi Lahirnya UU IG Tugas dan Fungsi BIG
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 2
Pendahuluan
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 3
Aspek Keruangan Geografi selalu berkaitan dengan aspek keruangan yang menyangkut LOKASI, dan POSISI. Landasan utama ilmu Geografi adalah mendeskripsikan suatu objek pada suatu LOKASI SECARA TEPAT. Peter Hagett - Geography a Global Synthesis (2001)
UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Spasial : Aspek Keruangan Suatu Objek atau Kejadian yang Mencakup Lokasi, Letak, dan Posisinya
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 4
Pemahaman tentang Ilmu Geografi (dalam Konteks UU Nomor 4 tahun 2011)
Geograf mengidentifikasi element dasar terkait definisi Geografi sbb : Peduli terhadap objek utama menyangkut muka bumi ketimbang ruang abstrak; Fokus terhadap aspek keruangan suatu kehidupan dan lingkungan serta hubungan timbal baliknya. Sensitif terhadap sumberdaya, variasi serta distribusinya di muka bumi. Peter Hagett - Geography a Global Synthesis (2001)
GEOGRAF TIDAK PERCAYA PADA SOLUSI TANPA FAKTA DALAM PENYELESAIAN MASALAH KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 5
Pendekatan Analisis Dalam mengimplementasikan ilmunya, para Geograf tidak lepas dari tiga pendekatan, yaitu: Spatial analysis (analisis spasial); Mempelajari variasi lokasi dari suatu properti yg tepat/spesifik atau sekumpulan properti.
Ecological analysis; Membahas hubungan antara manusia dan lingkungan dan menginterpretasikan keterkaitannya dari keduanya.
Regional complex analysis; Mengkombinasikan analisis spasial dan analisis ekologi.
Peter Hagett - Geography a Global Synthesis (2001)
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 6
Peta: Kompilasi Ragam Informasi Keruangan DALAM SELEMBAR PETA MENGANDUNG BERAGAM INFORMASI YANG MENYANGKUT ASPEK KERUANGAN (INFORMASI GEOSPASIAL)
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 7
Informasi Geospasial Mendukung Proses Kerja analisis
visualisasi perencanaan
penghitungan Pengambilan keputusan pengukuran
Systematis Holistis Analytis Quantitative Visual
aksi
. . . Menyajikan pendekatan berbasis ilmiah dan keruangan
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 8
Banyak Aktor dan Banyak Layer INFORMASI GEOSPASIAL DIBUAT OLEH BANYAK INSTANSI Toponimi Jaringan Jalan Blok Sensus Geologi Kontur 3-d
PERLU ADANYA IG DASAR SEBAGAI REFERENSI SEMUA IG TEMATIK. KUNCI SUKSES: KESAMAAN GERAK ANTAR INSTANSI DALAM PEMBANGUNAN DATA & INFORMASI GEOSPASIAL TERMASUK KEGIATAN SURVEI & PEMETAANNYA (SURTA)
Citra
PERLUNYA REFERENSI SPASIAL TUNGGAL SEBAGAI ACUAN SELURUH INSTANSI KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 9
UU Nomor 4 tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 10
Undang-undang Informasi Geospasial 2010: Prolegnas
2008: Harmonisasi
2011: Disetujui dan Disahkan
1990: Penyusunan
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 11
Undang-undang Informasi Geospasial TERDIRI DARI 12 BAB & 71 PASAL BAB I BAB II. BAB III. BAB IV. BAB V. BAB VI. BAB VII. BAB VIII. BAB IX. BAB X. BAB XI. BAB XII.
KETENTUAN UMUM ASAS DAN TUJUAN JENIS INFORMASI GEOSPASIAL PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL PELAKSANA INFORMASI GEOSPASIAL PEMBINAAN LARANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 12
Ruang Lingkup Pengaturan UU IG HULU IG DASAR & TEMATIK TENGAH AKSES, DISTRIBUSI, PERTUKARAN
HILIR PROFESI, KEPASTIAN BISNIS, PEMANFAATAN KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 13
Amanat UU No. 4 Tahun 2011 BAB II PASAL 3 MENGAMANATKAN UNTUK: 1. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN. 2. MEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUI KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI 3. MENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT.
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BAB IV PASAL 22 MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA BIG SEBAGAI PENGGANTI BAKOSURTANAL UNTUK MENJADI PENYELENGGARA IG DASAR KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 14
Transformasi BAKOSURTANAL menjadi Badan Informasi Geospasial BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BAKOSURTANAL PENGKAJI KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG SURVEI DAN PEMETAAN (SURTA) PEMBINA DI BIDANG SURTA PEMBINA INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL
PENYELENGGARA SURTA DAN PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD) BAB IV Pasal 22 PEMBINA BIDANG SURTA DAN PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) BAB VII Pasal 57 PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR & JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL BAB V Pasal 53
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 15
Pembangun IG Dasar
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 16
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG : IG Dasar sebagai Referensi Spasial Tunggal IGT BAB IV PASAL 22 AYAT 2 MENGAMANATKAN BIG SEBAGAI PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD). IGD MERUPAKAN ACUAN IGT UNTUK MENJAMIN KETERPADUAN INFORMASI NASIONAL. IGD TERDIRI DARI JARING KONTROL GEODESI (JKHN, JKVN, JKGN) DAN PETA DASAR (RBI, LPI, LLN).
INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT), MISALNYA PETA SUMBERDAYA ALAM, PETA KEBENCANAAN, DLL.
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 17
Distribusi Jaring Kontrol Geodesi Nasional
JARING KONTROL GEODESI NASIONAL ADALAH POSISI DI MUKA BUMI YANG DITANDAI BENTUK FISIK TERTENTU YANG DIJADIKAN SEBAGAI KERANGKA ACUAN GAYABERAT, HORIZONTAL DAN VERTIKAL YANG TERHUBUNG SATU SAMA LAIN DALAM SATU KERANGKA REFERENSI. STATUS JARING KERANGKA GEODESI: TELAH SIAP RIBUAN JARING KERANGKA GEODESI (POSISI DAN GAYABERAT BUMI) SEBAGAI ACUAN INFORMASI GEOSPASIAL, DAN SEDANG DIPERLUAS JARING KERANGKA GEODESI KONTINU YANG TERINTEGRASI DENGAN PEMANTAUAN GEMPA DAN TSUNAMI. KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 18
Peta Rupabumi Indonesia PETA DASAR RUPABUMI TERDIRI DARI 9 LAYER , YAITU : GRS PANTAI, HIPSOGRAFI, PERAIRAN, NAMA RUPABUMI, BATAS ADM, TRANSPORTASI & UTILITAS, BANGUNAN & FASUM, PENUTUP LAHAN; PERLU AKSELERASI PENYEDIAAN PETA DASAR (RUPABUMI, LINGKUP PANTAI, DAN LINGKUP LAUT) SEBAGAI ACUAN INFORMASI GEOSPASIAL; SEDANG DILENGKAPI PETA RUPABUMI SKALA BESAR (1:10K) SEBAGAI ACUAN IG TEMATIK UNTUK DATA DASAR PROGRAM PEMBANGUNAN; YAITU DAERAH SULAWESI SEPERTI TOMOHON, MANADO, BITUNG, GORONTALO, MAKASAR DAN PARE-PARE.
RBI BANGSO SKALA 1:50.000
RBI KOTA BOGOR SKALA 1:25.000
RBI KOTA PADANG SKALA 1:10.000
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 19
Peta Lingkungan Pantai
LPI PACITAN SKALA 1:25.000
LPI TULUNGAGUNG SKALA 1:250.000 LPI PACITAN SKALA 1:50.000
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 20
Pembinaan IG Tematik
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 21
Informasi Geospasial Tematik BAB III BAGIAN KETIGA UU NO.4 TAHUN 2011 MENYATAKAN BAHWA: PASAL 19 : INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK WAJIB MENGACU PADA IGD. PASAL 20 : DALAM MEMBUAT IGT DILARANG: 1).MENGUBAH POSISI DAN TINGKAT KETELITIAN GEOMETRIS BAGIAN IGD; dan 2).MEMBUAT SKALA IGT LEBIH BESAR DARI PADA SKALA IGD YANG DIACUNYA. PASAL 23 : DATA GEOSPASIAL TEMATIK MELIPUTI BANYAK TEMA YANG DIBUAT OLEH MASINGMASING INSTANSI SESUAI DENGAN TUPOKSINYA DAN BEKERJASAMA DENGAN BIG.
CONTOH-CONTOH IG TEMATIK: PERTANIAN: SEBARAN LAHAN SAWAH, SEBARAN IRIGASI, TATAGUNA TANAH KESEHATAN : SEBARAN FASILITAS KESEHATAN, SEBARAN PENYAKIT GEOLOGI: PERTAMBANGAN DAN MINERAL INDUSTRI: LOKASI INDUSTRI, DAMPAK INDUSTRI BAGI LINGKUNGAN KEBENCANAAN : BANJIR, KEKERINGAN, GEMPA BUMI, DLL MANAJEMEN SDA: MANAJEMEN DAS, PENGELOLAAN WILAYAH PPESISIR
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 22
Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia SEJAK TAHUN 2011, DITETAPKAN PETA NKRI YANG MENJADI RUJUKAN DALAM MENENTUKAN BATAS WILAYAH NKRI. PETA NKRI DISUSUN BERSAMA OLEH SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN. TIM TEKNIS PENETAPAN PETA NKRI TERDIRI DARI KEMENDAGRI – KEMENLU – KEMENHAN – KKP –ESDM DITTOPAD – DISHIDROS DISPOTRUD DIBAWAH KOORDINASI BIG.
SIDANG PENETAPAN PETA NKRI DILAKSANAKAN TIAP TAHUN DAN PETA NKRI DILUNCURKAN SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS. KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 23
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (Moratorium)
INISIATIF ONE MAP TELAH DISAMBUT BAIK OLEH BERBAGAI K/L DAN SEPAKAT UNTUK DIKOORDINASIKAN OLEH BIG. SESUAI INPRES NOMOR 10 TAHUN 2011, PEMBAHARUAN PETA TUTUPAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT SESUAI PIPIB PADA KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN DILAKUKAN SETIAP 6 BULAN SEKALI MELALUI KERJASAMA DENGAN K/L TERKAIT. SAAT INI TELAH DILUNCURKAN PETA PIPIB REVISI KE-2 KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 24
Peta Ekoregion Nasional PETA EKOREGION NASIONAL MERUPAKAN KERJASAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN BAKOSURTANAL/BIG. PENETAPAN EKOREGION NASIONAL INI ADALAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN EKOREGION PULAU, PROPINSI, DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK ARAHAN DALAM RANGKA MENGENALI POTENSI DAN PERMASALAHAN WILAYAH YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH). KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 25
Infrastruktur Informasi Geospasial
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 26
JDSN : Sarana Pertukaran dan Penyebarluasan Data PERATURAN PRESIDEN NO. 85 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL MENGATUR MEKANISME SARANA PERTUKARAN DAN PENYEBARLUASAN DATA (PASAL 3). JDSN ADALAH SUATU SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA SPASIAL SECARA BERSAMA TERTIB TERUKUR, TERINTEGRASI DAN BERKESINAMBUNGAN SERTA BERDAYAGUNA (PASAL 1 AYAT 1)
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 27
INA-SDI: Infrastruktur Data Geospasial Indonesia INFRASTRUKTUR DATA GEOSPASIAL (IDS): INTEGRASI SEJUMLAH KOMPONEN YANG MEMUNGKINKAN PENGGUNA YANG BERHAK UNTUK MENCARI MENGAKSES, DAN MENGGUNAKAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG LENGKAP, STANDAR DAN TELITI SECARA MUDAH DAN EKONOMIS. TUJUAN IDS: MEMFASILITASI BERBAGI PAKAI (SHARING)DAN PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA BERBAGAI TINGKATAN DALAM BERBAGAI KEPERLUAN.
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 28
Kondisi Saat Ini: Pulau-pulau Informasi Geospasial
LPNK D KEMENTERIAN B
KABUPATEN F KOTA G
PROVINSI C
KEMENTERIAN A
BADAN E
INSTANSI MENYELENGGARAKAN BERAGAM DATA GEOSPASIAL UNTUK TUJUAN MASING-MASING MENCIPTAKAN: PULAU-PULAU INFORMASI; DUPLIKASI ALOKASI SUMBERDAYA; SULIT UNTUK MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH. KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 29
Solusi: Sharing Data Geospatial
Ina-SDI Networks
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 30
INA-SDI : Indonesian Geospatial Data Infrastructure
WALI DATA WALI DATA
PUSAT DATA
PUSAT DATA
WALI DATA
WALI DATA PUSAT DATA
METADATA KATALOG PORTAL
METADATA KATALOG PORTAL
PUSAT DATA
GEOPORTAL NASIONAL
PUSAT DATA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA (NODE) METADATA KATALOG PORTAL
METADATA KATALOG PORTAL
PROVINSI (NODE) METADATA KATALOG PORTAL
KAB/KOTA (NODE) METADATA KATALOG PORTAL
WALI DATA WALI DATA PUSAT DATA
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 31
INA-SDI : Indonesian Geospatial Data Infrastructure WALI DATA PUSAT DATA LAIN
WALI DATA
PUSAT DATA SPASIAL
PUSAT DATA
UNIT KLIRING
METADATA KATALOG PORTAL
WALI DATA
PUSAT DATA
GEOPORTAL NASIONAL
PUSAT DATA METADATA KATALOG PORTAL
BIRO BADAN DINAS KANTOR
WALI DATA WALI DATA
KAB/KOTA (NODE) METADATA KATALOG PORTAL
PUSAT DATA
1. PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN BARU DIFOKUSKAN KE PUSAT & PROVINSI. 2. UNTUK KAB/KOTA BELUM ADA YANG ON-LINE. 3. STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN AKAN MENGGUNAKAN SISTEM CLOUD. 4. PROVINSI YG SDH ON-LINE: ACEH, SUMUT, SUMBAR, RIAU, KEPRI, SUMSEL, LAMPUNG, BABEL, DKI, JABAR, BANTEN, JATENG, DIY, JATIM, KALBAR, KALTENG, KALSEL, BALI, SULTENG, SULSEL, PAPUA BARAT
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 32
Ina-Geoportal
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 33
GOOGLE EARTH VERSUS INA-GEOPORTAL BELUM DITRANFORMASI SEHINGGA KETEPATAN GEOMETRISNYA BELUM TERPENUHI, SEPERTI DARI SISI BENTUK, DIMENSI & ORIENTASINYA; HANYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK OVERVIEW MENGENALI OBJEK & SEBAGAI PETUNJUK ORIENTASI, LOKASI & TUJUAN PERJALANAN SCR UMUM; TIDAK DAPAT DIOLAH SEBAGAI DATA DAN IG UNTUK KEPENTINGAN LEBIH LANJUT TERLEBIH UNTUK KEPENTINGAN ANALISIS KERUANGAN.
GOOGLE EARTH INA-GEOPORTAL SUDAH DITRANFORMASI SEHINGGA KETEPATAN GEOMETRISNYA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DARI SISI KAIDAH PEMETAAN - BENTUK, DIMENSI ORIENTASI, SKALA & RESOLUSI; DAPAT DIOLAH LEBIH LANJUT UNTUK KEPENTINGAN ANALISIS KERUANGAN.
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 34
INA-SDI : Indonesian Geo-spatial Data Infrastructure
http://tanahair.indonesia.go.id http://maps.ina-sdi.or.id KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 35
INA-SDI : Indonesian Geospatial Data Infrastructure VALUE ADDED DARI INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUNGAN HIDUP, BIODIVERSITY, PENATAAN RUANG, DAN DETEKSI PERUBAHAN PENUTUP LAHAN http://geoservices.ina-sdi.or.id: Power Plant 10.000MW Phase I (ESDM); Fishpond (KKP); Poverty Line (BPS)
http://geoservice.bakosurtanal.go.id: State Borde; Provincial Border; Land Cover
http://gis.dephub.go.id: Conectivity of Economic Corridors
http://sigi.pu.go.id: Spatial Plannings
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 36
INA-SDI : Indonesian Geospatial Data Infrastructure
http://geoservices.ina-sdi.or.id: Power Plant 10.000MW Phase I (ESDM); Fishpond (KKP); Poverty Line (BPS)
http://geoservice.bakosurtanal.go.id: State Borde; Provincial Border; Land Cover
http://sigi.pu.go.id: Spatial Plannings
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 37
PENUTUP ILMU GEOGRAFI SEBAGAI RUMPUN ILMU KEBUMIAN MEMILIKI PERAN PENTING DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATN DATA GEOSPASIAL TIGA PENDEKAN ANALISIS GEOGRAFI SANGAT BERMAKNA DALAM UTILISASI DATA GEOSPASIAL UNTUK BERBEGAI KEPENTINGAN. LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL MENGAMANATKAN KITA UNTUK MENJAMIN TERBANGUNNYA INFORMASI GEOSPASIAL YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. TERSEDIANYA IG DASAR YANG BERKUALITAS MERUPAKAN TUGAS UTAMA BIG YANG HARUS SEGERA DIPENUHI. PEMBANGUNAN IG TEMATIK YANG BERKUALITAS MENGACU KEPADA NORMA, STANDAR DAN METODE YANG DITETAPKAN OLEH BIG.
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 38
Terima Kasih
Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta Bogor Km.46 - Cibinong www.big.go.id
KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INDONESIA| ASEP KARSIDI | Page 39
