BAB 3 IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI UU NOMOR 4 TAHUN 2011 MENGENAI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KELAUTAN
Informasi geospasial tematik (IGT) merupakan informasi geospasial (IG) yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar (IGD) [Pasal 19 UU IG]. Dalam hal ini berarti IGD dijadikan sebagai referensi geometris untuk pembuatan IGT. Dari segi hukum IGT secara umum dijelaskan dalam undang-undang informasi geospasial. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Informasi geospasial secara umum, informasi geospasial dasar, dan informasi geospasial tematik. Dari segi teknis pembuatan peta tematik oleh pemerintah sangat penting dalam proses standarisasinya. Peta tematik yang dibuat pemerintah harusnya memiliki standar internasional. Hal ini dikaitkan terhadap efisiensi dan efektifitas dalam pembuatan dan pemanfaatannya. Untuk itu simbol-simbol pada peta tematik yang ada haruslah dikaitkan dengan indeks peta laut nomor satu sebagai acuan standar internasional. IG yang berjenis IGT dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang [Pasal 23 UU IG]. Dalam hal ini yang akan dikaji lebih dalam merupakan badan dan instansi lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan pemetaan tematik di bidang laut yaitu badan dan instansi pada pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk IGT yang menggambarkan suatu garis batas hak atas tanah dan batas kawasan pengelolaan sebagaimana dimaksud UU tentang Penataan Ruang, UU tentang Penanggulangan Bencana atau UU sejenisnya yang menyebut tentang kawasan
15
dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh instansi pemerintah yang berwenang [Pasal 21 UU IG]. 3.1
Pengumpulan Data Geospasial Tematik
Pengumpulan data geospasial tematik merupakan proses atau cara untuk mendapatkan data geospasial yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data, pencacahan, dan cara lain sesuai perkembangan iptek yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu [Pasal 26 UU IG]. Instrumen yang dimaksudkan yakni menggunakan instrumentasi ukur dan rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan pada wahana angkasa. Yang dimaksud dengan “pencacahan” adalah pengumpulan data tidak dengan alat, melainkan dengan penghitungan di suatu lokasi. Pengumpulan data geospasial sebagaimana harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi sistem referensi geospasial, jenis, definisi, kriteria, dan format data. Pengumpulan data geospasial sebagaimana harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi sistem referensi geospasial, jenis, definisi, kriteria, dan format data [Pasal 27 UU IG]. Pengumpulan data geospasial harus memperoleh izin apabila [Pasal 28 UU IG]: 1. Dilakukan di daerah terlarang. Yang dimaksud dengan “daerah terlarang” adalah daerah yang oleh instansi yang berwenang dinyatakan terlarang pada kurun waktu tertentu. 2. Berpotensi menimbulkan bahaya. 3. Menggunakan wahana milik asing selain satelit. Instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengumpulan data geospasial pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa atau penerima manfaat dari kawasan tersebut [Pasal 29 UU IG]. Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah kawasan milik Instansi pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang.
16
Yang dimaksud dengan “penguasa” adalah Instansi pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang yang menguasai kawasan tersebut. Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan dapat menolak atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data [Pasal 29 UU IG]. Yang dimaksud dengan “membahayakan” adalah suatu kondisi bahaya yang disepakati antara pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan dengan pengumpul data. 3.2
Pengolahan Data dan Informasi Geospasial
Pengolahan data dan informasi geospasial (IG) merupakan proses atau cara mengolah data dan informasi dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi, bersifat bebas, dan terbuka [Pasal 30 UU IG]. Pengolahan data dan informasi geospasial harus dilakukan di dalam negeri. Dalam hal sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri, pengolahan data dan informasi geospasial dapat dilakukan di luar negeri setelah mendapat izin dari badan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan [Pasal 32 UU IG]. Pengolahan data dan informasi geospasial meliputi pemrosesan data dan penyajian informasi [Pasal 33 UU IG]. Pemrosesan data geospasial harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional dengan format, basisdata, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan informasi geospasial lain [Pasal 34 UU IG]. Penyajian IG dilakukan dalam bentuk [Pasal 35 UU IG]: 1. Tabel informasi berkoordinat. 2. Peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas. 3. Peta digital.
17
4. Peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi. 5. Peta multimedia. 6. Bola dunia. 7. Model tiga dimensi. Penyajian IG wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan [Pasal 36 UU IG]. 3.3
Penyimpanan dan Pengamanan Data Informasi Geospasial
Penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial merupakan cara menempatkan data dan informasi pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan informasi geospasial [Pasal 37 UU IG]. Bentuk penyimpanan yakni [Pasal 38 UU IG]: 1. Dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan. 2. Penyimpanan dan pengamanan dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak. Instansi pemerintah menyerahkan duplikat IGT yang diselenggarakannya kepada pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan nasional dan di bidang arsip nasional dan dapat mengaksesnya kembali [Pasal 39 UU IG]. Pada pemerintah daerah menyerahkan duplikat IGT yang diselenggarakannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan daerah dan di bidang arsip daerah dan dapat mengaksesnya kembali [Pasal 39 UU IG]. Pengamanan data dan informasi geospasial dilakukan untuk menjamin agar tetap tersedia, terjaga keutuhannya, dan kerahasiaannya untuk informasi geospasial yang bersifat tertutup [Pasal 40 UU IG].
18
3.4
Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial
Penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak [Pasal 41 UU IG]. IGT yang dibuat oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah bersifat terbuka [Pasal 43 Ayat 1 UU IG]. IGT tertentu yang dibuat oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 43 Ayat 2 UU IG]. Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Penyelenggara IG yang bersifat terbuka dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggara IG membuat dan mengumumkan standar pelayanan minimal untuk penyebarluasan IG yang diselenggarakan. Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang membantu menyebarluaskan IG yang bersifat terbuka. Pemerintah membangun jaringan IG untuk penyebarluasan IG secara elektronik [Pasal 45 UU IG]. Jaringan IG dibangun secara bertingkat dan terintegrasi pada jaringan IG pusat dan jaringan IG daerah. Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan. Jaringan IG daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan. Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan [Pasal 46 UU IG]. 3.5
Penggunaan Informasi Geospasial
Penggunaan informasi geospasial (IG) merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap IG [Pasal 47 UU IG]. Untuk memperoleh dan menggunakan IG yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat dikenakan biaya tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 48 UU IG].
19
Pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya. Yang dimaksud “kualitas” adalah tingkat ketepatan, kerincian, kemutakhiran, dan kelengkapan informasi Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan riwayat data [Pasal 49 UU IG]. Yang dimaksud “riwayat data” adalah informasi mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data. Instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik IG [Pasal 50 UU IG]. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian [Pasal 51 UU IG]. Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana [Pasal 52 UU IG]. 3.6
Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik
Jaringan data spasial nasional mengatur penyelenggara IGT dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut [PerPres Nomor 85 Tahun 2007]:
Tabel 3.1 Penyelenggara IGT Terkait Perspektif Bidang Kelautan NO INSTANSI 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kemenetrian Kebudayaan dan Pariwisata 3. Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Komunikasi dan Informasi 5. Kemenetrian Dalam Negeri
6. Kementrian ESDM
INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Oseanografi dan Data Spasial lain untuk bidang kelautan dan perikanan. lingkungan budaya dan Data Spasial lain untuk bidang kebudayaan dan kepariwisataan. kerangka dasar kadastral, Kadaster kelautan. wilayah kode pos dan Data Spasial lain untuk bidang komunikasi dan informasi. batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas wilayah administrasi kepemerintahan,dan toponimi kuasa pertambangan, geologi, sumber daya mineral, seismik eksplorasi, gayaberat,
20
7. Kemenetrian Perhubungan 8. BMKG 9. Badan Pusat Statistik
geomagnet, logging sumur pemboran dan hidrogeologi. Transportasi dan jalur pelayaran. iklim dan geofisika. wilayah pengumpulan data statistik, dan hasil kegiatan statistik.
Penyelenggaran IGT dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang [Pasal 54 UU IG]. Dalam UU nomor 4 tahun 2011 juga memperbolehkan adanya kerja sama antara pemerintah dengan badan dalam penyelenggaran IGT. Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan [Pasal 55 UU IG]. Yang dimaksud
“kualifikasi kompetensi” adalah keahlian atau kemampuan yang diperlukan sebagai pelaksana IG. 3.7
Larangan Terhadap Informasi Geospsial Tematik
Adapun larangan-larangan yang terdapat pada UU nomor 4 tahun 2011 mengenai informasi geospasial tematik yakni: 1. Mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD [Pasal 20a UU IG]. 2. Membuat skala IGT lebih besar dari skala IGD [Pasal 20b UU IG]. 3. Mengubah informasi geospasial tematik tanpa izin dari penyelenggara IGT dan menyebarluaskan hasilnya [Pasal 60 UU IG]. 4. Membuat informasi geospasial yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data yang mengakibatkan timbulnya kerugian orang dan barang [Pasal 61 UU IG]. 5. Menyebarluaskan informasi geospasial yang belum disahkan [Pasal 62 UU IG].
21
