KEBIJAKAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis Di Jakarta , 7 Februari 2017
Oleh
DR. H. ANDI KASMAN, S.E., M.M Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
BIODATA Nama Tempat/tgl.Lahir Instansi Pangkat/Golruang Jabatan ASN Jabatan Profesi Pendidikan Status Anak
Alamat Kantor Alamat Rumah
: : : : : : : : :
Dr. H. Andi Kasman, SE., MM Mare‐Bone‐Sulawesi Selatan, 30 Agustus 1965 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Pembina Utama Madya/IV D Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan (Pimpinan Tinggi Madya Eselon I A) Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Doktor (S‐3) Ilmu Pemerintahan UNPAD Menikah dengan Ir. Hj. Andi Arnida Massusungan, M.Sc. 3 (tiga) orang, yaitu: 1. Andi Muhammad Arief Makkuaseng (laki‐laki), Mahasiswa FIKOM UNPAD 2. Andi Fariz Izdiharuddien Makkuaseng (laki‐laki), Mahasiswa Fak.Ternak IPB 3. Andi Tenri Sheila Makkuaseng (perempuan), SMPIT Al Hikmah, Depok. : Jl. Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 Telp. 021‐7805851 Pesawat 102, Fax : 021‐7810280, 7805812 Website : www.anri.go.id, : Jl. Sambiloto 2 No. 8 & 10 Komplek Perumahan Departemen Pertanian Atsiri Permai, Citayam, Bogor 16431 Jl. Ampera 2 Komplek Perumahan ANRI Kav. A 2 Cilnadak Jakarta Selatan HP. : 085881974716 E‐mail :
[email protected] FB : Andi Kasman Makkuaseng
MENINGKATKANKUALIT AS PELAYANAN PUBLIK DLM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ARSIP YANG AUTENTIK DAN TERPERCAYA. MENJAMIN KESELAMATAN ASET NASIONAL DALAM BIDANG EKONOMI, SOSIAL POLITIK, BUDAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN SEBAGAI IDENTITAS DAN JATI DIRI BANGSA
MENJAGA KESELAMATAN DAN KEAMANAN ARSIP SEBAGAI BUKTI PERTANGGUNGJAWABA N DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
MENJAMIN TERCIPTANYA ARSIP DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAHAN DAERAH, LEMBAGA PENDIDIKAN, PERUSAHAAN, ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN,
MENJAMIN KETERSEDIAAN ARSIP YANG AUTENTIK DAN TERPENCAYA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH
TUJUAN PENYELENGGARAN KEARSIPAN
MENDINAMISKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM SISTEM KEARSIPAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU
MENJJAMIN TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ARSIP YANG ANDAL DAN PEMANFAATAN ARSIP SESUAI PER-UU-AN
MENJAMIN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NEGARA DAN HAK KEPERDATAN RAKYAT MELALUI PEMANFAATAN ARSIP
(dalam konteks penyelenggaraan negara) PENYELENGGARAAN NEGARA
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL
oleh Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah
SISTEM KEARSIPAN NASIONAL ( SKN ) KEBIJAKAN KEBIJAKAN melaksanakan
peran arsip instansional/daerah
PEMBINAAN PEMBINAAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN ARSIP ARSIP ARSIP ARSIP DINAMIS DINAMIS && STATIS STATIS terpercaya, terpercaya, autentik, autentik, utuh utuh
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL ( SIKN ) JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL ( JIKN )
Sumber: Bahan Tayangan Sosialisasi UUD 1945, MPR RI
kesamaan “struktur”
peran arsip secara nasional
MASYARAKAT
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
SUMBER SUMBER DAYA DAYA
TANTANGAN & KONDISI TERKINI • Informasi telah memainkan peran penting dalam setiap pekerjaan • Tuntutan hak publik untuk memperoleh informasi dari Badan Publik • Reformasi Birokrasi ditandai dengan adanya akuntabilitas publik dlm upaya mewujudkan ‘Good Governance’ dan ‘Open Government Indonesia’ • Pesatnya perkembangan teknologi informasi & komunikasi menuntut penyelenggaraan kearsipan nasional yg komprehensif & terpadu • Kinerja & akuntabilitas lembaga dapat diketahui dari tersedianya informasi (arsip/ dokumen)
KONDISI KEARSIPAN NASIONAL SAAT INI • • • • • • •
Arsip belum semuanya menjadi rujukan pemerintah/ masyarakat sebagai sumber informasi Belum optimalnya fungsi unit kearsipan pada lembaga negara/badan pemerintahan pusat & pemerintah daerah; Belum optimalnya fungsi lembaga kearsipan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; Minim & masih rendahnya kualitas sumber daya manusia kearsipan, baik di pusat maupun di daerah; Masih banyak lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan daerah yang belum memiliki 4 pilar instrumen wajib pengelolaan arsip dinamis; Bidang kearsipan belum memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal; Masih terdapat arsip yang memiliki nilai kebangsaan tidak berada di lembaga kearsipan
WILAYAH & TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009
VISI
‘ Arsip Sebagai Pemersatu Bangsa’ Misi ANRI 1. 2. 3. 4. 5.
Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan bagi kesejateraan rakyat sesuai peraturan perUndang‐Undangan dan kaidah‐ kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. 8
RENCANA STRATEGIS (PERPRES NO 2/2015 TENTANG RPJMN TAHUN 2015‐2019.
ANRI berperan dalam mewujudkan Nawa Cita agenda ke 2 yaitu “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis dan Terpercaya”.
Renstra ANRI (2015‐2019) membangun kearsipan yang modern berlandaskan pada nilai‐nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
VISI & MISI PERUBAHAN
VISI PERUBAHAN TAHUN 2015‐2019 Arsip Sebagai Pilar Good Governance dan Memori Kolektif Bangsa
Dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi berupa penerapan ‘E‐government dan Open Government Indonesia (OGI)’ MISI PERUBAHAN ANRI TAHUN 2015‐2019 1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat. 2. Mewujudkan pengelolaan arsip aset melalui pengembangan aplikasi electronic records system; 3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melaestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis , sistem restorasi modern digitalisasi dan sistem jaringan informasi. 4. Mengembangkan sistem akses dal layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan; 5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional; 6. Membangun sinergitas berkelanjuitan dengan K/L di Pusat dan Daerah terutam organisasi kearsipan (lembaga dan unit kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF MELALUI PENDEKATAN KEARSIPAN
PENGELOLAAN ARSIP NEGARA
1. Perumusan Kebijakan 2. Perencanaan 3. Penganggaran 4. Pelaksanaan Anggaran 5. Penata Usahaan 6. Pelaporan 7. Monitoring dan Evaluasi
GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP
TERTIB ARSIP & TERTIB ADMINISTRASI
KEBIJAKAN & STRATEGI ANRI
AKUNTABILITAS KEUANGAN & KINERJA
OPEN GOVERNMENT INDONESIA
UU Nomor 43/2009 PP Nomor 28/2012
GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM SKN
Tingkat Nasional
Provinsi
Tanggung Jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Gubernur sesuai kewenangannya
Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Perguruan Tinggi
Pimpinan perguruan tinggi sesuai kewenangannya.
Pelaksana ANRI
Lembaga Kearsipan Provinsi (Arsip Daerah Provinsi) Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota (Arsip Daerah Kabupaten/Kota) Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (Arsip Perguruan Tinggi)
LINGKUP KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
KEWENANGAN ANRI
a.
Pembinaan;
b.
Pengelolaan arsip;
c.
Pembangunan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan JIKN;
d.
Organisasi;
e.
Pengembangan sumber daya manusia;
f.
Prasarana dan sarana;
g.
Pelindungan dan penyelamatan arsip;
h.
Sosialisasi kearsipan;
i.
Kerja sama;
j.
Pendanaan.
SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
(UU No. 43 Th. 2009 Psl. 1 Angka 10 & Psl. 30 (1), Jo Pasal 147 PP NO. 28 TAHUN 2012)
PROFESIONAL •Mandiri •Independen
PNS ARSIPARIS NON-PNS
SDMK
Fungsional Umum Bidang Kearsipan
Pejabat Struktural Bidang Kearsipan •Manajerial •Struktural
TNI, POLRI, BUMN/D, dan Peg. Swasta.
Kepala Lembaga Kearsipan: ANRI; ARDA (Prov/Kab/Kota) LKPTN Kepala Unit Kearsipan: Lembaga Negara, SKPD Pemda (Prov/Kab/Kota), PTN, dan BUMN/D
ARSIPARIS Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan KEGIATAN KEARSIPAN (UU 43/2009 Pasal 1 butir 10 dan PP 12/2012 Pasal 1 butir 8)
Arsiparis PNS merupakan PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 28/2012 Pasal 149 Ayat 1)
Arsiparis non PNS merupakan pegawai non PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan organisasi TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BUMN, BUMD, perguruan tinggi swasta, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 28/2014 Pasal 149 Ayat 3)
PERSYARATAN KOMPETENSI (PP 28/2012 Pasal 153-155) dan SERTIFIKASI (PP 28/2012 Pasal 25) PEJABAT STRUKTURAL DI BIDANG KEARSIPAN
ARSIPARIS TINGKAT AHLI
ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL
• Sarjana (S-1) Kearsipan; atau
• Sarjana (S-1) Kearsipan; atau
• Diploma III (D-III) Kearsipan; atau
• Sarjana (S-1) Non Kearsipan dan Diklat Kearsipan
• Sarjana (S-1) Non Kearsipan dan Diklat Kearsipan
• Diploma III (D-III) Non Kearsipan dan Diklat Kearsipan
• Duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan
• Duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan
Sertifikasi arsiparis dilaksanakan terhadap arsiparis yang mengikuti uji kompetensi. Arsiparis yang mengikuti dan lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi kearsipan. Penyelenggaran sertifikasi arsiparis adalah ANRI sesuai dengan peraturan perundangan.
PEMENUHAN KEBUTUHAN ARSIPARIS Yang tersedia 3.241 orang (2,25%)
Pengangkatan Pertama (Moratorium PNS 2015‐2019)
Kekurangan 140.389 orang (97,75%)
Pindah Jabatan (Struktural/ JFT ke JFA)
Penyesuaian/ INPASSING •Keterampilan berdasarkan Perka ANRI Nomor 30/2014 • Mengacu Permenpan dan RB Nomor 26/ 2016 dan Perka ANRI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Arsiparis Pelaksana Arsiparis Pelaksana Lanjutan Arsiparis Penyelia Arsiparis Pertama Arsiparis Muda Arsiparis Madya Arsiparis Utama
Rancangan PERPRES
240.000,265.000,350.000,275.000,375.000,500.000,700.000,-
Surat Menteri Keuangan RI No: S-31/MK.02/2016 tanggal 28 Januari 2016 Hal Persetujuan Prisnip tentang Penetapan Besaran Tunjangan Jabatan Funsgional Arsiparis Jo. Surat Menteri Keuangan RI (an. Dirjen Anggaran) No. S-41/MK.2/2016 tanggal 29 Februari 2016 1. Arsiparis Pelaksana 350.000,2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 420.000,3. Arsiparis Penyelia 700.000,4. Arsiparis Ahli Pertama 520.000,5. Arsiparis Ahli Muda 800.000,6. Arsiparis Ahli Madya 1.100.000,7. Arsiparis Ahli Utama 1.300.000,-
DIPERBAIKI dengan Surat Menteri PAN dan RB No. B/3716/D.III.PANRB/ 11/2015 Tgl 20 Nov 2015
Rancangan Peraturan Presiden RI berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/3111/M.PANRB/9/2015 tanggal 21 September 2015 Hal Persetujuan Prinsip Besaran Tunjangan JFA, Jo Surat Kepala ANRI Kepada Menteri PAN dan RB Nomor: HK.01.01/1377/2015 tanggal 26 Juni 2015 Hal: Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Arsiparis Pemula Arsiparis Terampil Arsiparis Mahir Arsiparis Penyelia Arsiparis Pertama Arsiparis Muda Arsiparis Madya Arsiparis Utama
300.000,- (5) 360.000,- (5) 450.000,- (6) 780.000,- (7) 540.000,- (8) 960.000,- (9) 1.260.000,- (11) 1.500.000,- (13)
TUNJANGAN PROFESI ARSIPARIS
Rancangan PERPRES 1. 2.
Surat Kepala ANRI kepada Menteri PAN dan RB Nomor: HK.01.01/1376/2015 tanggal 26 Juni 2015 Hal: Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Pofesi Arsiparis. Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/3112/D.III.PANRB/9/2015 tanggal 21 September 2015 Hal Permohonan Pendapat Hukum tentang Tunjangan Profesi Arsiparis;
3. Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/1234/D.III.PANRB/3/2016 tanggal 8 Maret 2016 Hal Perkembangan Informasi Pendapat Hukum tentang Tunjangan Profesi Arsiparis
UPAYA ANRI DALAM MELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ARSIPARIS (UU 43/2009 Pasal 30 Ayat 2)
1 2 3 4
• pengadaan arsiparis
• pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan diklat kearsipan
• pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis • penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan
19
JABARAN STRATEGI APA YANG DIKEMBANGKAN ?
REGULASI
ENDS
Kualitas dan kuantitas Arsiparis sebagai pendukung penyelenggaraan kearsipan di LN/BP, Pemda. BUMN/BUMD/Perti DENGAN APA MENGEMBANGKAN ? - Pendirian Sekolah Tinggi Kearsipan;
STRATEGI
-Kerjasama dengan Perti untuk membuka MEANS program vokasi Kearsipan; -Mengadakan sertifikasi, baik untuk PNS dan non PNS; - Kerjasama dgn organisasi profesi AAI BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN ?
WAYS - Menciptakan spesialisasi pekerjaan PEMBINAAN SDM KEARSIPAN
- Memberikan tunjangan profesi - Mengadakan pelatihan untuk teknis pekerjaan tertentu
20
ARSIPARIS MANDIRI DAN PROFESIONAL
ARSIPARIS
SERTIFIKASI ARSIPARIS
STANDAR KOMPETENSI ARSIPARIS
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS
MONEV JABFUNG ARSIPARIS
SERTIFIKASI ARSIPARIS
SKKNI Bid. Kearsipan
16 X 7 =
