STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Yuana Sutyowati, MM
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Ir. Halomoan Tamba, MBA
ASDEP PEMETAAN KONDISI DAN PELUANG USAHA
Wardoyo, S.Sos, MM
ASDEP PENDAMPINGAN USAHA
Eviyanti Nasution, SH, MM
ASDEP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN USAHA
Ir. Yoseva, MM
ASDEP PERLINDUNGAN USAHA
Ir. Karimuddin, MM
ASDEP PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
Dra. Sri Istiati
2
TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 08/PER/M.KUKM/IX/2015 (pasal 332 & pasal 333)
Fungsi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha: 1.
Tugas Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha: “Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.”
2.
3.
4.
5.
Perumusan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Pelaksanaan administrasi Deputi bidang RestrukturisasiUsaha. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
3
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
1
2
RESTRUKTURISASI USAHA
PENDAMPINGAN USAHA KUMKM Permen 02/Per/M.KUKM/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Pendamping Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil
1. Skema restrukturisasi usaha sedang disusun 2. Kebijakan restrukturisasi hutang dalam proses penyelesaian
1. Pembangunan PLUT-KUMKM 2. Sinergitas pendampingan 3. Pengembangan SKKNI
4
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017 3
4
5
KEMITRAAN USAHA
PERLINDUNGAN USAHA
PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
1. Pemetaan KUMKM yang sudah dan yang potensial bermitra usaha. 2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi KUMK. 3. Kemitraan dengan Lotte Mart Wholesale
1. Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK - Sosialisasi IUMK dengan Pemangku Kepentingan - Monitoring dan Evaluasi IUMK - Percepatan melalui koordinasi dan pendampingan IUMK. 2. Penanganan KUMKM pasca bencana
1. Penyiapan implementasi pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) oleh Koperasi. 2. Fasilitasi temu konsultasi perluasan kerjasama investasi usaha 3. Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi
5
I. Pendampingan PLUT-KUMKM
6
ROAD MAP PLUT - KUMKM dan PENDAMPING KUMKM TA (2013 - 2020)
2020
1373 1373 Org Org Pendamping Pendamping 2019
2018
603 Org 603 Org Pendamping Pendamping 75 PLUT
2017
258 PLUT - KUMKM
293 Org 293 Org Pendamping Pendamping 60 PLUT
252 Org Pendamping 252 Org 7 PLUT Pendamping
2016
988 988 Org Org Pendamping Pendamping 75 PLUT Jumlah PLUT Jumlah 258 PUT 266
183 PLUT - KUMKM
108 PLUT - KUMKM
487 plut plut - kumkm -
2015
252 Org Pendamping 21 PLUT
2014
21 42 PLUT - KUMKM
129 Org 129 Org pendampin pendamping g 21 PLUT 21 PLUT - KUMKM
7
PETA 51 LOKASI PLUT-KUMKM DISELURUH INDONESIA
Sulteng
Bengkul u
Belitung Lampun g Kab. Malang
Tulungagung
Sumaba Barat Daya
*) Tahun 2017 sedang proses pembangunan di 2 lokasi: Kab. Anambas dan Kab. Lima Puluh Kota
8
PROGRES HIBAH 49 PLUT-KUMKM PER TGL 15 Mei 2017 SUDAH HIBAH 26 PLUT-KUMKM
4% 14%
15% 53% SUDAH HIBAH 26 1. Cianjur 2. Jawa Tengah 3. Kebumen 4. D.I. Jogyakarta 5. Batu 6. Aceh Besar 7. Riau 8. Kalimantan Barat 9. Banjar Baru 10. Bali 11. Jambi 12. Sukabumi 13. Pacitan 14. Sulawesi Selatan 15. Palopo 16. Sulawesi Tenggara 17. Papua Barat 18. Bima 19. Bulungan 20. Cilacap 21. NTB 22. Palelawan 23. Kalteng 24. Bantaeng 25. Gianyar 26. Maluku Catatan : Sudah diserahkan ke daerah.
6%
PERSETUJUAN KEMENKEU 4 PLUTKUMKM PERSETUJUAN IJIN PRINSIP DARI KEMENKEU 3 PLUT-KUMKM PROSES HIBAH DI KEMENKEU 7 PLUTKUMKM HIBAH DI KEMENKOP 7 PLUT-KUMKM BELUM PROSES HIBAH 2 PLUT-KUMKM
8% MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN 1. Subang 2. Simalungun 3. Kotabaru 4. Wakatobi 5. Malut 6. Sulbar 7. Kampar Catatan : Menunggu persetujuan Presiden
PERSETUJUAN KEMENKEU 1. Surakarta 2. Aceh 3. NTT 4. Gorontalo Catatan : Persetujuan Menteri Keuangan No.S-98/MK.6/2017 Tanggal 13 Januari 2017. Dalam proses penyerahan ke daerah tahun 2017
PERSETUJUAN PRESIDEN SUDAH, TINGGAL MENUNGGU IJIN PRINSIP DARI KEMENKEU 1. Tasikmalaya 2. Banten 3. Babel Catatan : Persetujuan hibah dari Presiden No.4149/Kemensetneg/ Ses/PB.02/2016 Tanggal 28 Desember 2016. Menunggu persetujuan Menteri Keuangan
PROSES HIBAH DI KEMENKOP 1. Sulut 2. Lampung 3. Belitung 4. Malang 5. Tulungagung 6. Sulteng 7. SBD Catatan : Berkas di Biro Keuangan
BELUM PROSES HIBAH 1. Bengkulu (Penyelesaian BPK) 3. Papua (bermasalah)
9
KINERJA PLUT – KUMKM (Jumlah UMKM binaan yang didampingi) 130.952
50.641
2014
55.080
2015
2016
10
Pengembangan PLUT-KUMKM Mandiri
11
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) Program yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan jasa layanan yang komperehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM
Lingkup pelayanan PLUT-KUMKM: 1. SDM 2. Produksi 3. Pembiayaan 4. Pemasaran 5. Kelembagaan 6. Pengembangan IT 7. Pengembangan Jaringan Kerjasama
Sejak tahun 2013 sudah terealisasi di 24 Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota
Didanai oleh APBN, dengan adanya keterbatasan APBN menghambat pembangunan gedung PLUT-KUMKM Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui:
Program PLUT-KUMKM Mandiri 12
Apa itu PLUT-KUMKM Mandiri ? Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha No. 02/PER/DEP.4/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis PLUT-KUMKM pada pasal 6 (II)
Tujuan : Replikasi program secara swadaya dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Menggunakan sarana dan asset gedung yang tersedia milik pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang difungsikan sebagai PLUT-KUMKM
Menyediakan jasa layanan pendampingan bagi peningkatan kinerja usaha KUMKM dalam mengembangkan produk KUMKM potensi unggulan daerah Memanfaatkan sarana dan asset gedung yang dimiliki Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang difungsikan sebagai PLUT-KUMKM
13
Mekanisme usulan Program PLUT-KUMKM Mandiri
Gubernur/Bupati/Wali kota mengajukan surat permohonan kepada Menteri Cq. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha untuk menjadi calon peserta PLUTKUMKM Mandiri
Gubernur/Bupati/Wali kota membuat pernyataan secara tertulis bahwa gedung tersebut adalah milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam sengketa
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha menetapkan PLUTKUMKM Mandiri berdasarkan hasil tim penilai kelayakan
Sarana/prasarana berdasarkan pasal 5 (terlampir)
Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha No. 02/Per/Dep.4/I/2017
14
SHARING PENGANGGARAN
APBN Dekonsentrasi :
APBD :
1.
1. Pengadaan sarana dan prasarana kerja pegawai dan konsultan (meja, kursi, lemari, komputer, AC, dll) 2. Jaringan Internet 3. Sarana display untuk galery produk KUMKM 4. Biaya pemeliharaan gedung 5. Biaya operasional rutin (biaya telepon, air, listrik internet).
2. 3. 4.
Honorarium Pengelola dan Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM Temu Konsultasi dan Pendampingan Bimbingan Teknis, dan Aplikasi Bisnis
15
Persyaratan PLUT-KUMKM Mandiri Pasal 5 Persayaratan peserta PLUT-KUMKM adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersedia menyiapkan lahan di lokasi strategis dan terjangkau layanan transportasi umum; b. Luas lahan kurang lebih 2.000 M2 dengan status milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam sengketa; c. Memenuhi dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung PLUTKUMKM, Meliputi : 1. Surat permohonan sebagai calon peserta PLUT-KUMKM yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Walikota; 2. Surat pernyataan kesediaan menerima PLUT-KUMKM dengan skema anggaran melalui pola Tugas Pembantuan; 3. Fotokopi sertifikat dan atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang akan dialokasikan untuk pembangunan sarana PLUT-KUMKM; 4. Membuat pernyataan tertulis untuk mengoptimalkan keberlanjutan pemanfaatan gedung PLUT-KUMKM; 5. Membuat pernyataan tertulis kesanggupan menyediakan dukungan anggaran APBD untuk pengadaan sarana pendukung operasional program PLUT-KUMKM; 6. Gedung PLUT-KUMKM tidak dijadikan Kantor Pemerintah Daerah; dan 7. Menyediakan dukungan anggaran melalui APBD untuk kebutuhan PLUT-KUMKM yang tidak dibiayai APBN. 16
Salah Satu PLUT-KUMKM Mandiri PLUT-KUMKM Mandiri Prov. Kalimantan Timur
Diresmikan tanggal 4 Mei 2017 Oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Ir. Yuana Sutyowati, MM Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 6 Samarinda – Kalimantan Timur Kontak : Email :
[email protected] Telp : 0541-4100390
17
Launching Peresmian Gedung PLUT-KUMKM Mandiri Prov. Kalimantan Timur
Sambutan Oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Ir. Yuana Sutyowati, MM
Peresmian Gedung PLUT-KUMKM Mandiri dan Launching Kampung UKM Digital
18
II. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
19
DASAR HUKUM 1. Perpres No. 98/2014 Ttg Perizinan Untuk UMK; 2. Permendagri No.83/2014 Ttg Pedoman Pemberian IUMK; 3.Nota Kesepahaman 3 Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemendag; 4. PKS Lima instansi Kemendagri, Kemenkop & UKM, Kemendag, BRI, Asippindo.
20
Izin Usaha Mikro (IUMK) adalah Tanda Legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar
Tujuan
1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; 2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; 3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; 4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
21
RUANG LINGKUP PENGATURAN
1. Pemberian IUMK hanya untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; 2. Persyaratannya ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota yg sesuai dgn Permendagri No. 83 Tahun 2014; 3. Diberikan dalam bentuk naskah 1 lembar; 4. Tidak dikenakan biaya, baik retribusi dan/atau pungutan lainnya.
22
PELAKSANA PEMBERIAN IUMK 1. Camat yg telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
2. Dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; 3. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar; 4. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan; 5. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
23
PRINSIP PEMBERIAN IUMK
* *
PROSEDUR SEDERHANA, MUDAH DAN CEPAT;
*
KEPASTIAN HUKUM SERTA KENYAMANAN DALAM BERUSAHA
TERBUKA INFORMASI BAGI PELAKU USAHA MIRO DAN KECIL;
24
UNIT USAHA YANG TIDAK MASUK DALAM KRITERIA IUMK (Dalam Permendagri No.83 Tahun 2014) Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari system waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang
berskala menengah atau besar Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar.
25
Paska Penerbitan IUMK 1. Hak PUMK Melakukan kegiatan usaha Mendapatkan inf & Sosial. Atau pemberitahuan terkait dengan usaha Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dlm pemberdayaan Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Mendapat kemudahan dlm akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan non Bank. 2. Kewajiban PUMK Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IUMK. 3. Larangan bagi IUMK Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan peraturan perundang-undangan. 4. Pencabutan izin Camat berhak melakukan pencabutan IUMK, bilamana PUMK melanggar hukum dan/atau peraturan terkait dengan kegiatan usaha 26 26
REKAP PERKEMBANGAN IUMK PERIODE APRIL 2017
27
PERKEMBANGAN PENERBITAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Periode April 2017
Belum Terbit : 224 43,58%
Sudah Terbit : 290 56,42%
Jumlah Kab/Kota : 514 28
PERCEPATAN IUMK Tahun 2017 Mendorong Percepatan Dikeluarkan Peraturan Bupati/Walikota; Mendorong Percepatan Dikeluarkan IUMK oleh Camat/Lurah/Desa;
Pendampingan PUMK untuk Mendapatkan IUMK dan Kartu BRI; Pendampingan Usaha PUMK ke Usaha Produktif;
Mengalihkan Perizinan yang telah habis masa berlakunya menjadi IUMK.
29
29
PERAN ASOSIASI DALAM PERCEPATAN PENERBITAN IUMK
1. Mensosialisasikan IUMK kepada Pengusaha Mikro dan Kecil binaan; 2. Mendorong pengurus DPW/DPC Asosiasi UKM untuk berpartisipasi aktif dalam rangka Pendampingan Registrasi IUMK; 3. Pengurus DPW/DPC Melakukan koordinasi dengan OPD Kabupaten/Kota yang membidangi PembinaanKoperasi dan UKM dalam upaya percepatan penerbitan IUMK. 30
STRATEGI PERCEPATAN IUMK melalui Pendampingan Koperasi / Asosiasi - Monev IUMK - Koordinasi Gub. Percepatan Perbup/Perwali - Koordinasi Ke Dinas Kab/Kota
- Koord. Kab/kota Penerbitan Perbup/Perwali - Lounching - Pendampingan Kepada Kop.
Dinas Kop & UKM Propinsi/DI
Dinas Kop & UKM Kab/Kota
PUMK
Naskah IUMK
Bupati/Walikota
Camat
Pendelegasian Kewenangan melalui PerBup/PerWali
- Verivikasi IUMK - Menerbitkan IUMK
Koperasi dan Asosiasi
BRI Anggota/PUMK Mendampingi anggotanya mengurus IUMK
Kartu BRI
Registrasi Kartu BRI
- Meregistrasi PUMK - Mencetak Kartu IUMK - Kemudahan Akses Pembiayaan
31
PERCEPATAN PENERBITAN IUMK TAHUN 2017 DASAR PERATURAN
Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor : 20/PER/DEP.4/XII/2016, Tanggal 30 Desember 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Pendamping Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil
Bantuan Pemerintah IUMK Tahun 2017 Target 50.000 Naskah 32
IMPLEMENTASI IUMK TINGKAT KABUPATEN/KOTA NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA DKI JAKARTA JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEP BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA ACEH GORONTALO KALIMANTAN UTARA
JUMLAH
33
TARGET PENERBITAN IUMK
JMLH KAB/KOTA
PERBUB/PERWALI DI KAB/KOTA TELAH TERBIT
9 8 10 5 6 11 27 35 38 14 13 14 10 7 7 15 11 10 10 22 29 13 12 6 24 13 17 15 19 17 33 23 6 5
9 5 1 5 6 8 15 35 9 7 12 14 9 7 7 9 5 6 10 4 1 0 5 3 19 4 7 5 9 17 14 10 3 3
1550 900 200 1100 1000 1400 2600 6000 2000 1200 2200 2500 1500 1200 1200 1500 900 1000 1700 700 200 0 900 550 3300 700 1200 900 1500 3000 2400 1800 600 600
514
283
50.000
IUMK
RUPIAH
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
JUMLAH (Rp)
PERKIRAAN JMLH PENDAMPING IUMK
62.000.000 36.000.000 8.000.000 44.000.000 40.000.000 56.000.000 104.000.000 240.000.000 80.000.000 48.000.000 88.000.000 100.000.000 60.000.000 48.000.000 48.000.000 60.000.000 36.000.000 40.000.000 68.000.000 28.000.000 8.000.000 36.000.000 22.000.000 132.000.000 28.000.000 48.000.000 36.000.000 60.000.000 120.000.000 96.000.000 72.000.000 24.000.000 24.000.000
15 9 2 11 10 14 26 60 20 12 22 25 15 12 12 15 9 10 17 7 2 0 9 6 33 7 12 9 15 30 24 18 6 6
2.000.000.000
500
PROSEDUR KEGIATAN PENDAMPINGAN REGISTRASI IUMK Pendamping Penerbitan IUMK
C A M A T
PERSYARATAN PUMK : 1. Surat Pengantar RT/RW 2. KTP 3. Kartu Keluarga 4. Pas Foto 2 lembar (4x6 cm) 5. Mengisi Formulir : a. Nama b. No KTP c. No Tlp d. Alamat e. Kegiatan Usaha f. Sarana yang digunakan g. Jumlah Modal Usaha
UMK PERSYARATAN : 1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy Naskah IUMK;
NASKAH IUMK
KARTU IUMK (BRI) 34
PROSEDUR SELEKSI DAN PENGUSULAN PENDAMPING IUMK DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Penetapan Penerima Program
OPD PROVINSI/DI Usulan Pendamping/Calon Penerima Bantuan
OPD KABUPATEN/KOTA
Seleksi dan Penugasan
Permohonan Pendamping Penerbitan IUMK
35
PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH (PENERBITAN IUMK)
Transfer LS
KPPN JAKARTA VI
Penerbitan SP2D
PPSPM DEPUTI
Penerbitan PPSPM
PPK DEPUTI
DINAS KAB/KOTA
Pendamping Penerbitan IUMK
Penetapan Penerima Bantuan
Usulan PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan; 2. Berita Acara Pencairan; 3. Kuitansi; 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; 5. Daftar Nominatif IUMK; 6. Fotocopy Naskah IUMK.
36
REKAP USULAN KAB / KOTA PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PENDAMPING DALAM RANGKA PENERBITAN IUMK
37
REKAP USULAN PENDAMPING PENERBITAN IUMK BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2017 PERA T URA N BUPA T I/KOT A NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI/DI
BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA DKI JAKARTA JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEP BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA ACEH GORONTALO KALIMANTAN UTARA JUMLAH
JUMLA H KA B/KOT A
9 8 10 5 6 11 27 35 38 14 13 14 10 7 7 15 11 10 10 22 29 13 12 6 24 13 17 15 19 17 33 23 6 5 514
SUDA H
USULA N PENDA MPING IUMK
9 5 1 5 6 8 15 34 10 7 12 14 9 7 7 11 5 6 10 4 1 0 5 3 19 4 7 7 9 17 15 11 4 3 290
10 20 4 13 58 26 12 13 16 12 7 6 3 40 6 25 7 8 286
Prosentase (%)
100% 63% 10% 100% 100% 73% 56% 97% 26% 50% 92% 100% 90% 100% 100% 73% 45% 60% 100% 18% 3% 0% 42% 50% 79% 31% 41% 47% 47% 100% 45% 48% 67% 60%
38
T A RGET PENERBIT A N IUMK
1.550 900 200 1.100 1.000 1.400 2.600 6.000 2.000 1.200 2.200 2.500 1.500 1.200 1.200 1.500 900 1.000 1.700 700 200 900 550 3.300 700 1.200 900 1.500 3.000 2.400 1.800 600 600 50.000
KET ERA NGA N
Terima kasih
