Dr. Alimatus Sahrah, M.Si, MM FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan industrial adalah: hubungan antara semua pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan.
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sumber: UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN UU NO. 2 TAHUN 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL
Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.
PRINSIP PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. 2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. 3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
PRINSIP PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL 4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. 5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL Serikat pekerja/serikat buruh Organisasi Pengusaha Lembaga kerja sama bipatrit Lembaga kerja sama tripatrit Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PERATURAN PERUSAHAAN
Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
PERATURAN PERUSAHAAN
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
PERATURAN PERUSAHAAN Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal di perusahaan telah terbentuk Serikat Pekerja/Buruh maka wakil pekerja/buruh adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/buruh, maka wakil pekerja/buruh dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan
PERATURAN PERUSAHAAN SEKURANGKURANGNYA MEMUAT a. Hak dan kewajiban pengusaha b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh c. Syarat kerja d. Tata tertib perusahaan e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan
PERATURAN PERUSAHAAN Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Perubahan Peraturan Perusahaan sebelum berakhir masa berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh
PERATURAN PERUSAHAAN Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA Adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak
PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT a. Hak dan kewajiban pengusaha b. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh c. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama d. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
PERUNDINGAN KERJA BERSAMA (PKB) Perundingan Kerja Bersama atau disingkat PKB merupakan langkah pertama karyawan untuk bekerja, dan memperoleh kompensasi dari organisasi.
PKB Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan Karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
PKB Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) / CLA (Collective Labour Agreement) adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Managemen Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
SARANA UTAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL Dibedakan Menjadi 2 kelompok : 1. pada tingkat perusahaan ialah serikat, pekerja/serikat buruh, Kesepakatan Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan,
lembaga kerjasama
bipartit, pendidikan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial.
SARANA UTAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL 2. sarana yang bersifat makro, yaitu serikat pekerja/serikat buruh, organisasi
lembaga kerjasama tripartit, peraturan pengusaha,
perundang-undangan, penyelesaian perselisihan industrial, dan pengenalan Hubungan Industrial bagi masyarakat luas.
FUNGSI PEMERINTAH
Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.
FUNGSI SERIKAT BURUH
Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
FUNGSI ORGANISASI PENGUSAHA Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan
SKEMA HUBUNGAN TRIPARTITE
Pemerintah Perlindungan tindakan legal
Perlindungan tindakan legal
Aktifitas Serikat Pekerja
Aktifitas Manajemen
Kesempatan kerja Manajemen
Serikat Pekerja Kinerja kerja yang efektif Kontrak Manajemen – Serikat Pekerja
HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BAIK MENGACU KEPADA: • Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan: UU no.13 tahun 2003 (Ketenagakerjaan), UU no.21 tahun 2000 (Serikat Pekerja), UU no.40 tahun 2004 (Sistem Jaminan Sosial Nasional) PER -24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dst
• Pemerintah, Serikat Pekerja dan Perusahaan/Pemilik: Bentuk/pola kerjasama dan konsultasi; Tripartite body: Menakertrans – SPSI – APINDO
• Nilai-nilai Nasional: Konsensus dan harmoni Pancasila
Saling percaya dan pengertian
Pertemanan dan Persaudaraan yang kuat (tim kerja yang kuat)
Bersikap positif dan senantiasa siap menghadapi setiap perubahan
Dapat berdiskusi secara terbuka
Jika perusahaan untung maka seluruh pekerja akan dapat bonus yang adil, dan manfaat lain yang berguna
Seluruh pekerja bersemangat dan committed untuk mencari metode terbaik bagi perbaikan / peningkatan kinerja
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai,maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang. Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya yakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KASUS PERBURUHAN
1. Solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan 2. Perbedaan persepsi tentang perundangan dan peraturan pemerintah 3. Menuntut kepala personalia yang dinilai bersikap keras terhadap pekerja/buruh dan berpihak pada perusahaan dan diminta agar mundur
4. Perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja 5. Menuntut adanya transparansi perusahaan (terutama berkaitan dengan keuntungan perusahaan yang mungkin dapat menjadi bagian pekerja/buruh dalam bentuk upah yang lebih tinggi atau peningkatan kesejahteraan) 6. Pelaksanaan peraturan uang pesangon; perusahaan dianggap tidak terbuka tentang keuntungan perusahaan
7. Kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan dana Jamsostek 8. Ketidaksabaran pekerja dalam menunggu hasilperundingan atau 9. Tuntutan-tuntutan baru lainnya yang muncul seiring dengan meningkatnya pengetahuan pekerja tentang hak-hak mereka setelah SP-TP terbentuk di tempat kerja mereka.
TUGAS E-LEARNING Klipinglah satu kasus HUBUNGAN INDUSTRIAL
Beri analisis dan saran saudara. Kumpulkanlah saat UAS.
.........................................selamat belajar.............................
TERIMA KASIH
