TUGAS MATA KULIAH TEORI ANALISIS DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
ADAKAH PRODUK KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI PAPUA YANG TIDAK MEMERLUKAN PARTISIPASI PUBLIK
Oleh Kelompok II : 1. ADDEN SIAGIAN NIM : 20151011025058 2. ADI JHON KAREL RUNTUBOY NIM : 20151011025063 3. HENDRA GUNAWAN NIM : 201510110250
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Mata kuliah Teori Analisis dan Proses Kebijakan Publik
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA - PAPUA 2015
DAFTAR ISI
Halaman Judul
............................................................................. i
Daftar isi
............................................................................
ii
Pembahasan
............................................................................
1
Daftar Pustaka
............................................................................
7
ADAKAH PRODUK KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI PAPUA YANG TIDAK MEMERLUKAN PARTISIPASI PUBLIK
PEMBAHASAN Berbicara tentang produk kebijakan publik berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu proses kebijakan publik dan apa itu pengertian kebijakan publik itu sendiri. Proses analisis kebijakan, dimana proses kebijakan tersebut yaitu : Pertama merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan,
atau
kesempatan
yang
belum
terpenuhi,
yang
dapat
diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri : 1. Terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan 2. Mempunyai subyektivitas 3. Buatan manusia, karena produk penilaian subyektivitas dari manusia 4. Bersifat dinamis Sementara itu, terdapat tiga kelas masalah kebijakan sebagaimana digambarkan berikut ini :
ELEMEN
Struktur
Masalah
Sederhana
Agak sederhana
Rumit
Pengambil keputsan
Satu atau beberapa
Satu atau beberapa
Banyak
Alternatif
Terbatas
Terbatas
Tidak terbatas
Kegunaan (nilai)
Konsensus
Konsensus
Konflik
Hasil
Pasti atau Beresiko
Tidak pasti
Tidak diketahui
Probabilitas
Dapat dihitung
Tidak
dapat Tidak
dihitung Tabel. 1. Elemen dan Struktur Masalah
dihitung
dapat
Fase-fase perumusan masalah kebijakan disusun sebagai berikut : 1. Pencarian masalah 2. Pendefinnisian masalah 3. Spesifikasi masalah 4. Pengenalan masalah Pada isu ini dunn mengangkat isu “kesalahan Ketiga”, yang diangkat dari pemikiran Howard Raiffa (Decission Analysis, 1968) yaitu kesalahan karena memecahkan masalah yang salah karena memformulasikan masalah dengan cepat. Kedua, peramalan masa depan kebijakan. Peramalan atau forecasting adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi masalah kebijakan itu sendiri. Ketiga, rekomendasi kebijakan. Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternative yang terbia dan mengapa. Karenanya, prosedur analisi kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah advokasi. Keempat, Pemantauan hasil kebijakan. Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Kelima, evaluasi kinerja kebijakan. Jika pemantauan menekankan kepada pembentukan premis-premis factual mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang melembaga dari pemerinta-an institutionalized political decision. Keputusan politik yang tidak pernah dilembagakan artinya menjadi milik lembaga denga cara disahkan secara hukum adalah keputusan seorang diktator atau pemimpin otoritarian yang menganggap bahwa dirinya adalah hukum, negara atau bahkan Tuhan. Kebijakan publik menurut mahasiswa pascasaraja Uncen angkatan VII yaitu serangkaian keputusan strategis yang mengikat untuk kepentingan masyarakat oleh pemegang otoritas ( lembaga dan non lembaga ) sesuai
norma kesepakatan bersama. Pengertian ini dibuat pada perkuliahan kebijakan publik pada tanggal 04 September 2015. Dari pembahasan diatas, maka suatu kebijakan publik di Provinsi Papua ada yang tanpa memerlukan partisipasi masyarakat yaitu seperti dalam pembuatan produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan, contoh yang bisa kelompok II ungkapkan dalam tugas ini yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. tentang penetapan Pajak Daerah, dimana Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah Prvinsi Papua selaku pengambil atau pembuat produk kebijakan tersebut tidak perlu memerlukan partisipasi publik. Karena sifatnya mengatur dan menetapkan suatu tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), untuk tarif pajak ini harus di patuhi oleh masyarakat walaupun tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Dimana dalam perda tersebut subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Mengapa menjadi domain pemerintah? Karena dalam pengaturan atau penetapan pajak daerah tidak perlu memerlukan partisipasi publik, dimana Pemerintah Provinsi Papua bersama DPRP dapat membuat suatu regulasi atau proses pembuatan produk kebijakan tersebut tanpa melibatkan masyarakat karena Perda tentang Pajak Daerah ini merupakan sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang tujuannya demi kepentingan umum dan demi kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Analisis Produk Kebijakan yaitu PERDA No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu : a. Kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. b. Aksi, dimana aksi ini terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama input, dimana yang menjadi input disini adalah semakin banyaknya
kendaran
bermotor,
dan
maraknya
penjualan
kendaraan bermotor tersebut. Yang kedua Proses dimana proses disini yaitu prosedur penyusunan adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (Tiga) tahap yaitu : 1. Proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses penyusuna dan perancangan dilingkungan DPRP atau atau dilingkungan
Pemda,
terdiri
dari
penyusunan
naskah
akademik dan naskah rancangan Perda tersebut. 2. Proses
mendapatkan
persetujuan
yang
merupakan
pembahasan di DPRP itu sendiri. 3. Proses pengesahan oleh Gubernur dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. c. Konsekuensi, dimana konsekuensi disini ada dua bagian yaitu pertama Output, output disini adalah untuk meninggkatkan sumber PAD daerah Provinsi Papua demi kepentingan umum dan demi kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Yang kedua yaitu dampak, dimana dampak dari Perda ini adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, dan apabila tidak ditaati maka ada sanksinya yaitu denda.
Daftar Pustaka Riant Nugroho, Publik Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014
