TESIS. Olelt : ADI HENDRO PURNOMO NIM: U ntuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

KREATIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGIINFORMASI (Studi Perencanaan Strategis dan Rekayasa Ulang Teknologi lnformasi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur)

TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Olelt : ADI HENDRO PURNOMO

NIM:0720311 007

PROGRAM STUDIILMU ADMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2008

KREATIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGIINFORMASI (Studi Perencanaan Strategis dan Rekayasa Ulang Teknologi lnformasi Fada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur)

TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Oleh: ADI HENDRO PURNOMO NIM:0720311007

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2008

T E SIS KREATIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGIINFORMASI (Studi Perencanaan Strategis dan Rekayasa Ulang Teknologi lnformasi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur)

oleh :

ADIHENDROPURNOMO Dipertahankan di depan penguji Pada Tanggal 20 Agustus 2008 Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,

rs. Riyanto, M.Hum Ketua

Anggota

Anggota

Malang,

Universitas Brawijaya Program Pascasarjana Fakultas llmu Administrasi Dekan ~ '

'

.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS Saya rheliyatakan .dengan sebenar-benamya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain .untuk memperoleh gelar akademik di suatu Pergliruan Tingg•. dan tid:3k terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip da:am naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam. naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang··undangan yang berlaku. ( UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal25 ayat 2 dan pasai?O)

Malang,

20 Agustus 2008

Mahasiswa,

Nama : AJ:U.I:tt;N.O.RO..r.URNOMO NIM : ~?.~.~.~~~.~.~.?............ . PS . ~~~~..~~~i.~i·~·t·~~~.i..~.ublik PPSUB

IDENTITAS TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

KREATIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGIINFORMASI tStudi Perencanaan Strategis dan Rekayasa Ulang Teknologi lnformasi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur).

Nama

Adi Hendro Purnomo

ND. Mahasiswa

0720311007

Program Studi

llmu Administrasi Publik

~ekhususan

Perencanaan Pembangunan Daerah

KOMISI PEMBIMBING : Ketua

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D

Anggota

Drs. Riyanto, M.Hum

TIM DOSEN PENGUJI : C1osen Penguji 1

Dr. Sarwono, M.Si

Oosen Penguji 2

Drs. Muhammad Shobaruddin, MA

Tanggal Ujien

20 Agustus 2008

SK Penguji

RIWAYAT HIDUP

Adi Hendro Purnomo, lahir di Samarinda tanggal 27 Juni 1969, anak dari Bapak Drs. H. Surya Atmaja dan lbu Hj. lndrawahyuni. Tamat SO tahun 1982 di SON 018 Samarinda, Tamat SMP tahun 1985 di SMPN I Samarinda, Tamat SMA tahLm 1988 di SMAN I Samarinda, Tamat Sa~ana Muda tahun 1995 di Universitas Gadjah Mada Yogjyakarta, Tamat

Sa~ana

Tahun 2003 di lnstitut llmu Pemerintahan Jakarta.

sebagai

Beke~a

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1998

Malang, Penulis

Agustus 2008

Adi Hendro Pumomo NIM 0720311007

RINGKASAN Adi Hendro Pumomo, Magister llmu Administrasi Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kreativitas pengembangan teknologi informasi sektor IJUblik (studi perencanaan strategis dan rekayasa ulang teknologi informasi pada 8adan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur). Ketua komisi pembimbing Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA, Ph.O, dan anggota komisi pombimbing Drs. Riyanto, M.Hum. Penelitian ini dilatar belakangi adanya globalisasi menyebabkan tu.1tutan agar pemerintah menerapkan prinsip good governance. Teknologi informasi memiliki potensi yang besar dalam keberhasilan good governance. Untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari dampak globalisasi dan perdagangan bebas, pemanfc.atan dan penguasaan teknologi modem mutlak menjadi syarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah melalui rekayasa dan rancang bangun sesuai dengan potensi dan kondisi spesifik daerah. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan pada Kantor Balitbangprov. K~ltim menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja SPRINT t,2004) dan wawancara mendalam kepada informan bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan teknologi informasi dan strategi dalam pengembangan teknologi informasi lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tersedianya struktur organisasi, sumber daya manu5ia, anggaran, dan perangkat teknologi informasi komunikasi mempermudah dalam proses pengembangan teknologi informasi. Balitbangprov. Kaltim. Lembaga memiliki komitmen untuk mengendalikan lingkungan; struktur organisasi yang memberikan kebebasan untuk berkreasi; kepemimpinan yang mendorong organisasi untuk berinovasi; dan sistem manajemen yang melayani misi organisasi. Strategi yang dilakukan adalah strategi berkelanjutan dari bawah - atas (bottom - up) atau strategi inkremental dengan pendekatan Moduler yaitu dengan memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. ~odul-modul ini kemudia,, uirangkai kembali untuk integrasi sistem yang utuh.. Critical goal ana/isis menunjukkan integrasi tujuan-tujuan pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim dengan tujuan strategis lembaga adalah solid. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh tim-tim yang dibentuk. strategi yang didu~ungnya adalah differentiation, innovation, dan alliance, yaitu menggunakan teknologi infCirmasi untuk membuat produk atau jasa yang t:erbeda, membuat layanan baru dan membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan organisasi. Proses pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim secara garis besar m~lalui tahapan-tahapan (1) inventarisasi perangkat, (2) merancang master plan arsitektur Tl, Pengembangan Hardware, Software, dan perangkat ~aringan komunilc:asi dan Pelatihan Tl. Balitbangprov. Kaltim belum sepenuhnya mendokumentasikan pengembangan teknologi informasi tersebut. E.valuasi pelayanan Tl juga belum dilakukan lembaga Penelitian ini merekomendasikan penggunaan strategi top down, yaitu memulai kebutuhan informasi dari tingkat customer. Dengan memulai dari apa yang dikehendaki oleh stakeholdern dibarengi upaya kecukupan data akan berguna juga dalam mengatasi kelemahan lemhaga Balitbangprov. Kaltim. Juga perlunya dilakukan up::~ya mendokumentasikan pengembangan teknologi informasi dan Evaluasi pelayanan Tl untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberhasilan pengembang·:m teknologi informasi.

11

SUMMARY Adi Hendro Purnomo, Magister of Administration Science, Administration O~partment of Brawijaya University of Malang. Creativity in Developing Public Sactor lnfom1ation Technology (Study of Strategic Planning and Reengineering of Information Technology at Development and Research Board of East Kalimantan Province). Counselor Commission Chief: Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA. Ph.D anj Counselor Commission Member: Drs. Riyanto, M.Hum. This research is based on the existence of globalization, which rises a for tha government to implement good governance principle. Information ~echnology hC:ts high poten:y in succeeding good governance. To utilize the opportunity nsen from glotJalization impact and free trade, modem technology utilization and mastery is absolutely becoming an important requirement to elevate region's competitive power through engineering and designing appropriate with specific condition and potency of the region. This research is conducted durinQ 3 months at Development and Research Board of East Kalimantan Province Office using qualitative approach with SPRINT framework (2004) and deep interview with the informant to describe information technology developrTient and to describe strategy in developing the board's inf:>rmation technology. The research result silows that there is organization structure, human resources, budgeting, and communication information technology equipment to make easy the developmer.t process in Development and Research Board of East Kalimantan Province. This institution has commitment to control its environments; organizational structure gives a freedom to mal<:e any creations, leadership motivating organization to do innovation, and management system serving organization mission. The implemented strategy is a bottom up continued strategy or incremental strategy with modular approach that is by dividing a complicated system into some simple parts. Then, these modules are strung up to integrate a whole system. Critical goal analysis st:ows the integration of information technology development purposes of Development and Research Board of Eas·i. Kc.Jiimantan Province with institution's strategic purpose is solid. The implementation of the ac!ivity is conducted by the formed teams. Its supported strategies is differentiation, innovation, and alliance using information technology to create a different products or services, to create a new service and tc. create a cooperation ber.eficially for the organization. In board outline, d~velopment process of information tecilnology in Development and Research Board of East Kalimantan Province has passed some stages: (1) equipment ir.ventory and (2) designing IT architecture ma5ter plan. The development of hardware, software, and network equipment of information technology communication and training of Development and Research Board of East Kalimantan Province is not fully documenting the information technology development yet. Information technology service evaluation is not conducted yet. This research recommends bottom up strategy Implementation accompanied by top-down strategy, means that starting information needs from customer level. By starting from what is needed by stakeholders coincide with data sufficiency effort will be useful in handling the weaknesses of Development and Research Board of East Kalimantan Province. It is also necessarily to c-:>nduct some efforts to documenting information technology development and its service evaluation to increase information technology accountability an::l development success. der:~and

iii

KATA PENGANTAR

Dengan

mengucap

syukur

kehadirat

Allah

SWf,

yang

telah

melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Kreativitas pengembangan teknologi informasi sektor publik (studi perencanaan strategis dan rekayasa ulang teknologi informasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur). Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam ((epada semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini khususnya kepada:

1. Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku ketua program studi magister ilmu administrasi publik, sekaligus ketua komisi pembimbing yang dengan segala kearifan, kesabaran, dan integritas keilmuannya telah membimbing, mendidik dan mengarahkan penLIIis mulai dari awal proses usulan penelitian sampai dengan se!esainya tesis ini. 2. Drs. Riyanto, M.Hum selaku anggota komisi pembimbing yang tidak henUhentinya memberikan bimbingcm, arahan , dan dorongan semangat kepada penulis sehingga

memac~.;

semangat penulis untuk segera menyelesaikan

tesis ini. 3. Prof. Dr. Suhadak M.Ec., selaku Dekan FIA Universitas Brawijaya Malang Yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama proses penelitian. 4. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Bappenas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

~..;ntuk

mengikuti program Magister

llmu Admi.1istrasi di Universitas Brawijaya. 5

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur yang mcmberikan kesempatan studi lebih lanjut dan rekomendasi penelitian sekaligLs seluruh pejabat strukturalnya, dan staff yang telah bersedia memberikAn data sehubungan dengan penulisan tesis ini

6. Rekan-rekan S2 Tailor Made angkatan 4 tahun 2007 FIA Unibraw Malang atas dorol"gan semangat dan tempat bertukar pikiran. Terimaka~ih

juga disampaikan kepada semua

~ihak

yang tidak dapat

dfsebutkan satu persatu dan diberikan imbalan amDI saleh dari Allah S.W.T. Semoga penu:isan tesis ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Malang, Agustus 2008, Penulis

IV

DAFTARISI

Halaman RINGKASAN SUMMARY KATA PENGANTAR DAFTARISI DAFTAR TABr=L DAFTAR GAMBAR BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Perumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1.3. Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Manfaat Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ii iii iv vi vii

1 12 12 13

BAB II. TINJAuAN PUSTAKA 2.1. Penelitia~ Terdahulu . . . ... . . . .. . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 2.2. Administrasi publik dan Good Governance................. 2.3. Perencanaan Pembangunan Daerah ......................... 2.4. Perencanaan Strategis ................................................ 2.5. Peranan Teknologi lnformasi.. ............................... 2.6. Pengembangan Teknologi lnformasi ...................... 2. 7. Rekayasa Ulang Teknologi lnformasi ............. . . . . . . .. 2.8. Kreativitas dan lnovasi ......................................... 2.9. Model Proses Rekayasa Ulang Tl .............................

14 20 26 31 35 38 43 45 50

METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis Penelhian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ... 3.2. Fokus Penelitian ........................................................ 3.3. Lokasi dan Situs Penelitian................................... 3.4. Sumber Data dan Jenis Data................................ 3.5. lnstrumen Penelirian . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Teknik Pengumpulan Data . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3. 7. Analisis Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.8. Kea:Jsahan Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .

57 59 60 61 63 63 65 68

BA.B Ill.

BABIV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ....................................................... 70 4.1. 4.1.1. Gambaran umum Pemprov. Kaltim ........ ............... 70 4.1.1.1. Kondisi geografis .... ......... ... ... .. .. .. .. ... ... .... ... .... ...... 70 4.1.1.2. Demografi .............................................................. 71 4.1.2. Arah kebijakan pembangunan daerah ................... 73 4.1.2.1. Kebijakan umum .................................................... 73 4.1.2.2. Pembangunan bidang pemerintahan ..................... 76 4.1.2.3. Kebijakan bidang penelitian dan pengembangan ... 78 4.1.3. Gambaran sing kat Balitbangprov. Kaltim ............... 80 4.1.3.1. Sejarah pembentukan organisasi ........................... 80 4.1.3.2. Tugas pokok dan fungsi ......................................... 84

iv

4.1.3.3. Visi organisasi ........................................................ 85 4.1.3.4. Misi orgardsasi ....................................................... 87 4.1.3.5. -.-ujuan organisasi .... .. .... ..... ... .... .. ... .. ..... ...... ... ... .. .. 88 4.1.3.6. Sasaran organisasi ................................................ 89 4.1.3. 7. Strategi dan kebijakan organisasi .......................... 90 Data fokus penelitian ............................................. 92 4.2. 4.2.1. Lingkup proses kreativitas pengembangan Tl.. ....... 92 4.2.1.1. Proses organisasional ... .............. ..... ....... .. ......... ... 92 4.2.1.2. Tujuan pengembangan Tl ...................................... 93 4.2.2. Proses perencanaan strategis dan rekayasa ....... 100 4.2.2.1. Tahapan dan mekanisme ....................................... 100 4.2.2.2. Detail dan desain Tl ............................................... 107 4.2.2.3. Stra~egi perubahan perangkat ............................... 117 4.2.3. Proses r,.engembangan kreativitas implementasi Tl. 126 4.2.3.1. lmplementasi s~ruktur dan teknologi baru .............. 126 4.2.3.2. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan ............... 128 4.2.3.3. Faktor-faktor pendukung dan pe:nghambat ............ 129 Pembahasan .......................................................... 133 4.3. 4.3.1. lingkup proses kreativitas pengembar.gan Tl .......... 133 4.3.1.1. Proses orpanisasional ... .............. ..... ... ..... ...... ... .... 133 4.3.1.2. Tujuan pengembangan Tl ...................................... 140 4.3.2. Proses perencanaan stra~egis dan rekayasa ......... 146 4.3.2.1. Tahapan dan mekanisme ....................................... 146 4.3.2.2. Detail dan desain Tl ............................................... 148 4.3.2.3. Strategi perubahf.ln perangkat .... ...... ....... ... .... ... .... 150 4.3.3. Proses pengembangan kreativitas implementasi Tl. 151 4.3.3.1. lmplemantasi struktur dan teknologi baru .............. 151 4.3.3.2. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan ............... 152 4.3.3.3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat ............ 154 BABV.

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ........................................................ 161 5.2. Saran ............................................................... 165

DAFTAR PUSTAKA

v

DAFTAR TABEL Judul

No.

Halaman

1.

Penelitian-penelitian terdahulu

18

2.

Huoungan antara teorl teknologllnformasl dengan go•Jemment dan governance

36

.J.

Era perkembangan teknologi informasi

36

4.

Paradigma birol
37

5.

Bage.imana teknologi informasi mentransformasi organisasi

38

6.

Beberapa cara utama yang membedakan perekayasa ulang proses teknologi informasi dan perbaikan teknologi informasi

45

7.

Tuju3n pengembanga:l Tl

98

8.

Tahun kegiatan beserta outcome pengembangan 11

99

9.

Tugas dan fungsi pada team yang dibentuk

107

10

Ringkasan temuan penelitian

158

,.,

vi

DAFTAR GAMBAP.

Judul

No.

Halaman

1.

Faktor sukses proyek teknologi informasi

40

2.

Spektrum perubahan teknologi informasi

42

3.

Model proyek inovasi

47

4.

Model kreativitas pengembangan Tl

48

5.

Model tahapan proses keputusan inovasi

49

€.

Skema diagram tahapan SPRINT dan fase-fase

52

7.

Goal n~twork diagram

53

8.

Analisis model interatif

66

9.

Struktur organisasi Balitbangprov. Kaltim

84

10.

Alur penyusunan renstra

103

11.

Mekanisme pengembangan Tl

104

12.

Alur kegiatan pengembangan Tl

106

13.

Denah LAN lantai 1

115

14.

Denah LAN lantai 2

116

15.

Critical goal analysis diagram

144

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>

Dr\1'\VVIJ/'\TK IVIKL.J-\1'11.:> U l 'ltVt: t\ ;:.IIK;:. Ot\1\VVIJKT/'\ IVI/'\L/'\NI.:> UI'IIVt:t\;:,11/'\;:, Ot\1'\VVIJ/'\T/'\ IVl/'\L/'\N\..3 UNIVt: t\ ;:,11/'\>:> Ot\1'\VVIJ/'\T/'\ IVI/-\L/'\N\..3

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG




G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWI JAYA MALANG








G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIV ERSiTAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALAN~IIII"''IIK!'ERSITAS

BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG


G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAW

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS B

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UN IVERS IT

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVER

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNI\L

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG U VERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

RSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALA



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

RSITA3 BRAWIJAYA MALANG


ERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

ERSITAS BRAWIJAYA MALANG ERSITAS BRAWIJAYA MA LANG


VERSITAS BRAWIJAYA MALANG



IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYAMALANG

NIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG U

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UN

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNI

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVE


G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI

NIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG ALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS 8RAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS 8RAWIJAYA MALANG



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVE RSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG




G UNIVERSITAS BRAWIJAYA. MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVF RSITAS BRAWIJAYA MALANG

> UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAL.A.NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

J UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI1AS BRAWIJAY\ MA LANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG

3 UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALA NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG

::; UNIVERSITAS BRAVVIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAVVIJAYA MALANG RSITA

BRA

IJAYA

A

N

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIV[RSirAS BRAWIJA'r 4. MALANG

1

BABI

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Globa:isasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung, maupun tidak langsung mengharapkan

te~adinya

interaksi

antar masyarakat, antar pemerintah, dan ant3r dunia usaha yang jauh lebih efektif dan efisien

dibar.dingkan dengan

saat-saat sebelumnya.

Adalah

merupakan suatu kenyataan bahwa globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yang selama ini berlaku, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan politiK, ekonomi, sosial, budaya, dcm hukum, akibat sedemikian cepat dan akuratnya informasi yar,g mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Adanya desakan dari negara-negara besar bahwa untuk dapat bergaul secara baik di dalam era global, sebuah negara harus memperhatikan hal-hal semacam demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pencegahan !<:orupsi, maka pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip good governance (8appenas, 2007) lebih responsif, lebih rr.emperbaiki kinerja birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat dan mereka yang berl<:epentingan membaik secara signifikan. lebih ba.ik dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang berl<:ualitas, dan lebih menyadari

te~adinya

berbagai

perubaha., mendasar yang harus dipahami dan dilakul
2

sebagai pemilik kepe:ntingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku. (Krina P., 2003:1) Jika dahulu sebuah pemerintah terkenal dengan birokrasinya yang sangat iambat, boros, dan sangat fungsional, maka masyarakat saat ini membutuhkan kine~a

pemerintah yang cepat, murah, dan berorientasi pada proses agar dapat

rnemberikan

dukungan

kepaaa

customemya (individu,

komunitas

bisnis,

masyarakat, dan stakeholder yang lain). Tentu saja merubah paradigma tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Namun disisi lain perubahan merupakan suatu keharusan, bukan pilihan. Dan pemerintah yang dapat melakukan perubahan secara cepat, akan semakin diuntungkan karena selain dapat beradaptasi e1engan lingkungan yang baru, juga dapat menjadi pemain kunci dalam mekanisme global tersebut (lndrajit, 2006) . ... "Ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan merr.bawa bangsa Indonesia ke dalam jurang "digital divide", yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah dilaksunakan harus diarahkan untuk mendorong bangsa indonesia menuju masyarakat informasi" (lnpres No.3 tahun 2003:4). Pada saat inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupcm manusia menunjukkan peranannya. Karena pada dasarr.ya mayoritas adalah

hal-hal

yang

~entuk

berkaitan

pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya dengan

pengumpulan,

pengolahan,

dan

penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, maka teknologi lnformasi memiliki potensi yang besar bagi pembangunan negara ini. Keberhasilan pemanfaatan tersebut dimulai dengan memahami, menghayati dan menjalankan perubahan paradigma (cara pandang) dari konvensional menjadi berbasis tel<nologi digital. (lndrajit, 2006). Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan

3

sistem manajemen dan proses ke~:::t yang memungkinkan instansiinstansi pemerintah beke~a secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanar. publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lernbaga-lembaga . negara, mc.syarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal..." (lnpres No.3 tahun 2003:10). Kegagalan pembangunan yang dilaksanakan di negara berkembang menurut Soesilo Zauhar dalam bukunya "Administrasi Publil<' banyak disebabkan oleh pengabaian terhadap dimensi dari administrasi publik sehingga tidak diragukan lagi pentingnya administrasi publik dalam pembangunan, khususnya di negara berkembang. Sebagai contoh dijelaskan bahwa beberapa proyek transmigrasi ycmg gagal (puso) bisa terjadi karena salah satu dimensi administrasi publik yang berupa koordinasi perencanaan diabaikan. Kata administrasi sendiri memiliki berbagai makna yang beragam tergantung dari sudut pandang mc;na kita melihatnya. Sjamsiar Sjamsuddin (2006) menjelaskan bahwa ilmu

membuat

der~gan

pemahaman

berkembangnya administrasi sebagai cabang

administrasi

juga

ikut

berkembang

mulai

memandang administrasi sebagai tata usaha (pengertian administrasi secara sempit), seni, teknik dan keterampilan, manajemen, proses, sampai pada pemerintahan. Soesilo Zauhar menjelaskan bahwa secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha suatu kelompok. Sedangkan berdasarkan ruang lingkup dijelaskan oleh Sjamsiar Sjamsuddin (2006) bahwa ilmu administrasi dibagi dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu (1) administrasi negara/publik yaitu administrasi yang menyangkut seluruh rangkaian kenegaraan

seperti

administrasi

penyelenggaraan pemerintahan,

untuk mencapai tuju:::tn administrasi

pendidikan,

4

administrasi perusahaan administrasi daerah dan lain-lain; (2) administrasi swasta/privat, dan (3) administrasi imemasional. Bila

pembangunan

diartikan

sebagai

proses transformasi berupa

parubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dalam proses pembangunan akan meliputi tahep-tahap : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Abe: 2002). Oleh karena itu perencanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting

dalam

pembangunan.

penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

pengelolaan

Dengan suatu perencanaan yang baik kita dapat lebih

mengoptimalkan pemanfaatc:m sumber daya baik sumber daya alam dan sumber daya manus1a. Melalui pere11canaan akan dirumuskan skala prioritas dan kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan. "Perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyoyianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan t'lerbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daeratt karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan (Kuncoro, 2004:13)". Dalam lnpres No. 3

tahu~

2003 diungkapkan bahwa pada saat ini telah

banyak instansi pemerintah pusat dan daE:lrah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Kesimpulan yang d~peroleh

dari hasil pengamatan Kementrian komunikasi dan informasi, mayoritas

situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertame (persiapan), dan hanya 'lebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan).

Sedangkan tingkat tiga (pemantap;:m) dan tingkat empat

{pemanfaatan) belum tercapai. lnisiatif tersebut belum menunjukkan arah pembentukan yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah: (a) pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut belum ditunjang oleh

5

sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya man:Jsia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah; (b) belum mapa;mya strategi serta tidak memadalnya anggaran yang dlalokaslkan untuk pengembangan a-government pada masing-masing instansi; (c) inisiatifmisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkin!
tersebut tidak

cukup

kuat

untuk

mengatasi

kesenjangan

kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dart layanan publik yang dikembangkan rnenjadi terbatas pula. Tranformasi menuju masyarakat yg berbasis pengetahuan (Y.nowledge society) yang dicanangkan pada 2025, per1u dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sistematis. Dalam kerangka masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan itulah teknologi informasi (TI) diharuskan memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Perangkat berbasis Tl, akan mampu memberikan bantuan maksimal dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, maupun aktivitas

usaha.

Bagaimana

sebuah

teknologi

tinggi

dapat

membantu

meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan efektifitas fungsi pemerintahan, akan menjadi tug:3s yang lebih berat daripada sekadar penyediaan teknologi samata-mata. (Yudhoyono, 2005) Wahab (2000) mengungkapkan, Dalam lingkungan yang cenderung tcrus berubah organisasi pelayanan publik agar tetap relevan, memiliki kinerja

6

yang tinggi, efisien dan mampu menjawab beragam tantangan baru yang terus rr.enggelinding. Kata kuncinya tak lain adalah inovasi. Namun, konsep inovasi di sini tidak harus dipahami secara kaku dan diartikan hanya menyangkut sesuatu yang baru

~ama ~ekall.

lnovasi dalam konteks pelayanan publik blsa pula

berarti merekombinasikan secara kreatif unsur-unsur yang sebelumya sudah ciikenal untuk kemudian diterapkan dalam bentuk cara-cara baru atau pada situasiningkuilgan baru yang berpengaruh pada lingkungan tugasnya . ..."Pemerintah daerah masa depan jelas membutuhkan birokratbirokrat daerah yang inovatif, mampu mengimplementasikan programprogram pelayanan publik secara kreatif seraya terus mencari upaya solusi baru secara efisien. Oleh karena itu perlu segera diintroduksi sistem pelayanan publik model bisnis yang berorientasi pada kepentingan konsumen dan memper1uas akses mereka pada sistem pelayanan yang dikembangkan" (Wahab, 2000:18). Dengan

semangat

otonomi

kreativitas-kreativitas

daerah

dalam

mengelola tata pemerintahan dan memberikan pelayanan publik menjadi tuntutan utama. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai ruang yang cukup untuk mendesain kebijakan dan program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat (citizen's need) yang bermuara pada kemajuan daerah. Pencapaian keberhasilan ini diper1ukan sebuah inovasi kreativitas daerah. Satuan

Ke~a

Perangkat Desa (SKPD) mendominasi inisiator inovasi kemudian

diikuti oleh kepala daerah. oawapos institut, 2007). So:;CJk PNS yang pemalas, tidak inovatif dan kurang kreatif, disebutsebut sebagai salah-satu penyebab tidak mulusnya penerapan teknologi informasi (TI) di pemerintahan. lklim

ke~a

yang kurang mendukung, sulitnya

mengubat. Ludaya kerja, rekruitmen PNS yang kurang profesional, belum adanya penr1awasan hin(tga belum adanya sistem reward dan punishment membuat wacana PNS terhadap Tl masih rendah .... iklim dalam organisasi publik t!dak kondusif bagi orang-orang yang mungkin sebenamya inovatif, kreatif, dan

7

punya integritas tinggi (eindonesia, 2006), Keadaan ini oleh Muluk (2007:102) menyebabkan dalam era teknologi infonnasi, tantangan terberat yang dihadapi pemerintah daerah adalah ter1etak p£Jda

penclptaan

knowledge

society sebagal

ujung

tombak

knowledge

management. Melalui pengelolacm knowledge yang efektiflah dapat dibangun kreatifitas dan inovasi di daerah sebagai senjata utama untuk menangguk faedah gJobalisasi. Tanpa manajemen pengetahuan ini, digitalisasi pemerintah daerah ha:1ya

sekedar mengubah

alat belaka

menjadi

lebih modem

daripada

sebelumnya. Seperti mengganti mesin ketik dengan komputer yang berfungsi sebagai alat tulis menulis belaka. Komputer tinnanfaat untuk beragam aktifitas seperti data base, analisis, perencanaan, evaluasi, akses infonnasi, dan sebagainya. Deakin mengkomposi~ikan

dan

Dillon

kemampuan

(2002)

merujuk

teknologi

e-;;ovemment

infonnasi,

sebagai

kompetensi

dan

pengalaman organisasional dalam rentang aktivitas pemerintahan. Dow et.al. (2002) berpendapat be1hwa itu tidak hanya merubah cara sebagian besar pelayanan publik dilakukan, tetapi juga perubahan mendasar interaksi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dalam pandangan ini e-govemment dipusatkan pada pembaharuan teknologi dan organisasional dari birokrasi pemerintah tradisional. Dengail demikian dapat dihubungkan dengan literatur transfonnasi bisnis (Venkatraman, 1994). Keistimewaan pandangan ini adalah menjanjikan kombinasi berbagai isu yang mur.cul. Seperti perhatian bersama pada proses perancangan ulang, pe.1strukturan

kembali organisasi, tuntutan

penerapan governance, voting dan akses masyarakat pada infonnasi (Heeks, 2001).

8

Dalam beberapa laporan, teknologi dapat melayani tujuan organisasi, pada laporan belakangan menjadi pertanyaan untuk membangun kembali tujuantujuan organisasi itu. Sehingga penekanan disini adanya kebutuhan untuk menyelaraskan sistem informasi dengan tujuan organisasi telah menjadi tema utama dalam literatur manajemen sistem informasi (Ciborra, 1997). Pendapat bijak menyatakan bahwa pengaruh era informasi akan berbeda-beda pada setiap sektor. lndustri mungkin menggunakan internet untuk menjamin pasok suplainya, walaupun kualitas produk tetap dijaga. Perusahaan pe~alanan

bisa menggunakan internet untuk meningkatkan manajemen, tetapi

juga harus menjanjikan tujuan dan biaya yang tepat. Pada sisi lain, industri hiburan akan jauh berubah dengan peningkatan penjualan dalam format digital. Transaksi keuangan juga akan terdigitalisasi. Bank akan melakukan banyak usaha melalui internet dan sedikit saja lewat meja. Banyak badan-badan pemerintahan yang terutama bergerak dalam informasi akan mulai belajar dan berintegrasi (Kawalek & Wastall, 2007). Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur ~Balitbangprov

Kaltim)

merupakan

institusi

pertama pemerintah

Propinsi

Kalimantan Timur yang lahir di era reformasi yang didasarkan pada undangundang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dengan PERDA Nomor 02 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan

organisasi

dan tata

kerja

lembaga teknis

Kalimantan Timur.

Balitbangprov Kaltim adalan leMbaga teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembancan di lingkungan pemerintah provinsi dengan fungsi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penclitian dan pengembangan hasil penelitian, guna perumusan dan penetapan ketJijakan pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan.

9

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balitbangprov. Kaltim dipimpin oleh seorang kepala dan dibagi menjadi empat bidang, satu jabatan fungsional pe:neliti dan bagian tata uGaha sebagai pendukung kelancaran tugastugas. Bidar.g-bidang meliputi bidang pengembangan teknologi infonnasi dengan dua sub bidRng, bidang pemerintahan dengan dua sub bidang, bidang ekonomi dan pembangunan dengan tiga sub bidang, dan bidang kemasyarakatan dengan tiga sub bidang. Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian dengan tiga sub bagien. Sementara jabatan fungsional berisi peneliti-peneliti. Undc:ng-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pe:ngembangan de:m penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi •T•enyebutkan pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, rnemberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuh~n

serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu

pengetahuan dan teknologi diwilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahKan dari sistem nasional penelitia;1, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut diatas salah satunya adalah l!:emampuan menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem. Faktor lain tersebut adalah kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan yang mengalirkan sumber daya iptek dari satu lembaga l<e lembaga lainnya yang memerlukan. Juga referensi yang memberikan arah tindak lanjut atau pengembangan dari suatu penelitian yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga yang mungkin akan ditindak

lanjuti

oleh

le:nbaga

lain

(UU.

18/2002).

Dengan

demikian

i)engembangan teknologi informasi yang dilakukan adalah penyiapan dan

10

pengembangan sumber daya manusia dibidang dokumentasi dan informasi, dan peningkatan pendayagunaan dokumentasi dan informasi (Renstrada Prov. Kaltim,

2003)

dan

Balit~angprov.

Kaltim

melaksanaan

penelitian

dan

pengembangan bidang sistem informasi penelitian dan pengembangan juga pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada stakeholder yang terkait. (Renstra SKPD Balitbangprov. 2003) Namun beberapa hambatan dan permasalahan yang masih ada secara E!kstremal adalah belum sepenuhnya hasil keluaran litbang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, adanya paradigma bahwa kegiatan litbang tidak banyak me'lghasilkan produk siap pakai, dan struktur organisasi yang lebih menggambarkan karakteristik birokrat daripada teknokrat. Sedangkan secara internal meliputi keterbatasan dana, SDM, dan struktur. (Laporan SKPD Balitbangprov Kaltim, 2006). Usaha Balitbangrov. Kaltim yang telah dilakukan dalam pengembangan Teknologi lnformasi berupa kegiatan-kegiatan: pelatihan Tl, pengembangan sarana Tl,

p~masangan

Jaringan LAN, pembuatan pangkalan data dan Publikasi

elektronis juga koneksi intemet untuk pengguna LAN (laporan kegiatan 20042007). Namun adanya kreativitas pengembangan tersebut tidak memunculkan kreativitas dalam pendayagunaan Tl. Hal ini dirasakan dari rendahnya akses internet dan minimnya penggunaan la\Jtan informasi tersebut, fasilitas-fasililas intranet

terpasang

yang

tidak

digunakan

mendukung

pekerjaan,

Juga

diungkapkan dalam sambutan Kepala Balitbangprov. Kaltim dalam Seminar llnjauan Teknologi lnformaai (2004) adanya permasalahan teknologi informasi, kesiapan sumberdaya ;'Tlanusia dan aspek kelembagaan terhadap pengelolaan .sistem informasi berbasis komputer memerlukan penggunaan teknologi informasi C:an komunikasi dengan cara-cara baru yang akan memberikan manfaat baru ...

11

Dari gambaran diatas dapat ditarik benang merah, bahwa pertama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balitbangprov. Kaltim dituntut untuk mengembangkan teknologi informasi yang memerlukan kreativitas personelnya g:.ma

mendayagunakan

kemampuan

teknologi

informasi.

Persoalan

mendasarnya adalah bagaimana kreativitas pengembangan teknologi informasi dilakukan dan ditumbuhkan agar dapat menjawab masalah lembaga dalam sumber

day:~

manusia, struktur, dan dana dalam pengelolaan sistem informasi

berbasis kornouter tersebut, yang kemudian dapat menjawab tantangan yang dihadapi lemhaga secara ekstemal? Penclitian

ini

terutama

pada

proses alamiah

yang

membantu

pengemba;lg<m kreativitas c1an inovasi dalam sebuah organisasi pemerintah. Hal ini juga berhubungan dengan pertanyaan mendasar tentang keselarasan tujuan pengembangan teknologi informasi dengan arah organisasi, (Venkatraman, 1994). Meningkatnya perhatian yang diberikan pada potensi teknologi informasi, adanya peningkatan kepedulian

pada rumitnya

hubungan antara tujuan

organisasi nan fungsi sistem ir.formasi. lni merupakan jalan dua arah (Hirscheim

& Sabherwall, 2001 ). Tidak hanya apa yang harus dilakukan oleh teknologi informasi dalam kesuksesan strategi organisasi tetapi juga potensi teknologi informasi guna menajamkan si:rategi organisasi, ditambah kebutuhan untuk pemahaman kembali terhadap kesenjangan ini. Sangat beralasan sekali untuk mengatakan bahwa masalah-masalah tersebut merupakan masalah utama lembaga-lembaga

pemerintahan

yaitu

memperoleh

keselarasan

tujuan

pengembangan teknologi informasi dengan tujuan organisasional dalam setting a-government.

Keberhasilan e-govemment dilukiskan sebagai keunggulan

kompetitif dalam pelayanan yang diberikan setiap organisasi pemerintah. Dan kenyataan bahwa organisasi lebih disibukkan untuk memadukan peluang

12

teknologi

informasi

dalam

tujuan-tujuan

yang

saling

berbeda.

Disinilah

metodologi proses perubahan memegang peranan kunci dalam memberikan arah bagaimana e-govemment direalisasikan dalam sebuah organisasi (Kawalek & Wastall, 2007).

Berdasarkan uraian diatas adalah menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul Kreativitas pengembangan teknologi informasi Sektor Publik (studi perencanaan strategis dan rekayasa ulang teknologi infonnasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provir.si Kalimantan Timur).

1.2 Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana lingkup proses kreativitas pengembangan tel(nologi informasi sektor publik

pada

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Provinsi

Kalimantan TimuO 2. Bagaimana proses perencanaan strategis dan rekayasa ulang teknologi informasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan limur? 3. Bagaimana

~roses

pengembangan kreativitas dalam mengimplementasikan

teknologi informasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan limur?

1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendesl\ripsikan

lingkup

proses

kreativitas

pengembangan

teknolog1

13

informasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Mendesk1ipsikan proses perencanaan strategis dan rekayasa ulang teknologi informasi sektor publik pads Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur. ~i.

Mendeskripsikan mengimplementasikan

proses teknologi

pengembangan informasi

kreativitas

sektor publik

pada

dalam Badan

Penelitic:n dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian kualitatif ini di:,arapkan dapat memberikan suatu gambaran atas fenomena baru yang muncul pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur tentang kreativitas pengembangan teknologi informasi sel
'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelltian Terdahulu

Dengan meninjau kambali beberapa penelitian terdahulu diharapkan akan memberikc:n beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini, sehingga dengan begitu akan lebih mempermudah memahami dengan melihat kelebihan guna mendukung dan memperjelas penelitian dan melihat kekurangan yang ada untuk dapat disempumakan. Dalam penelitian Roffe (1999)

be~udul

"Innovation and creativity in

organisations: a review of the implications for training and developmenr', Roffe menjelaskan pemah:3man dari kreativitas dan inovasi dan menginterpretasikan implikasi dari pelatihan dan pengembangan dalam organisasi. Yang menjadi kunci dan prinsip utama adalah: keuntungan-keuntungan suatu pengintegrasian pendekatan organisasi, iklim yang benar untuk kreativitas, perangsang yang sesuai untuk inovasi, hal ini sebagai suatu intisari yang tersusun secara sistematis untuk mengkonversi suatu kesempatan ke dalam suatu inovasi. Keseluruhan menyiratkan suatu jangkauan luas dari pengembangan ketrampilan yang mencakup: kerja regu, komunikasi, pelatihan, manajemen proyek, pelajaran untuk

belajar,

visi,

perubahan

manajemen

dan

kepemimpinan.

Teknik

pengembangan dari inovasi dan peningkatan kreativitas dalam individu dapat ditemukan, namun secara reiatif sedikit laporan yang ada dalam praktek dari tendensi kreativitas di suatu struktur organisasi. Dalam penelitian ini didapat suatu kesimpulan bahwa dari pelatihan dan implikasi pengembangan dari inovasi merupakan hal yang merangsang kreativitas dalam organisasi. Selanjutnya Cooper (2000) dalam penelitian yang berjudul "Information

technology development creativity: a case study of attemted radical change"

15

menjelaskan bahwa banyai< organisasi yang membutuhkan rekayasa ulang menunjukkan bahwa teknologi informasi bisa digunakan untuk memungkinkan perubahan signifikan. Namun, jenis organisasi biasanya menghambat perubahan tersebut, perkembangan yang dihasilkan mencerminkan status quo organisasi. Yang diperhat;kan kemudian adalah strategi-strategi dan teknik-teknik yang bisa digunakan l.mtuk mendukung rakayasa ulang yang didorong oleh teknologi informasi. Kunci bagi rekayasa ulang itu ad8lai1 kreativitas. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mengerti lebih baik kreativitas selama fase syarat teknologi informasi dan fase dE!sain logis dimana rekayasa ulang bisa dijalankan. Se•ain itu Cheung et.al., (2003) dalam penelitiannya "does knowledge reuse make a creative person more creative?" menjelaskan bahwa saat ini dunia

bisnis meng8lami perubahan secara cepat, inovasi yang berkelanjutan menjadi suatu strategi kunci untuk tetap bertahan. Dengan melakukan inovasi yang terorganisir dapat dicapai kreativitas dari karyawan individu mereka. Penelitian ini menguji efek dari jenis sistem manajemen pengetahuan yang organisatoris, yaitu internet-based, kejujuran dari pencapaian kreativitas dari individu. Eksperimen ini d!lakukan terhadap 100 orang untuk menyelidiki tingkatan yang kualitatif dan kuantitatif tentang hasil kreativitas dari suatu tugas bisnis yang terbuka. l<.etrampilan kreativitas dilihat dari tingi
yang menghambat adalah ketrampilan dan pengetahuan individu yang

kurang menguasai teknologi informasi. Dalam penelitian Dumay (2004) "Business processes: the theoretical impact of process thinking on information system development", dimana Dumay

menyelidiki dua aspek dari p;oses pemikiran yang mempengaruhi tingkat

16

kesuksesan perancangan teknologi informasi. Dua aspek ini adalah perubahan di struktur organisasi dan mengenai filsafat dari informasi/pengembangan sistem informasi. Pertama-tama, konsepsi dari proses bisnis di dalam manajemen dari organisasi

meningkatkan

kompleksitas

struktural

tentang

informasi/sistem

informasi, sebab sistem yang berjalan harus terintegrasi ke dalam suatu arsitektur crossfunctional yang padu. Yang kedua, proses pemikiran pemimpin ke arah pandangan tertentu dari organisasi yang pada akhimya mempunyai suatu efek negatif dengan dukungan dari informasi/sistem informasi. Sebagai suatu i!L:strasi dari proses berpikir, Business/proses bisnis yang dirancang kembali dalam pergerakan bertahan pada suatu perspektif manajemen yang teknokratik dari organisasi. Terutama s'=!kali konsep organisasi ini memandang orang-orang sebagai mekanisme untuk merealisir golongan organisasi tertentu. Sebagai hasil penelitian ini stakeholders dihadapkan pada penerapan sistem dibanding berkonsultagi tentang ruang

lin~kup

dan kemampuan sistem tersebut. Oleh

karena itu kedua aspek ini mempunyai suatu dampak negatif terhadap k'=!suksesan perancangan teknologi informasi. Kemudian Setio Utomo (200d) "Kreativitas pengembangan teknologi itJfonnasi: stlidi kasus perubahan radikal yang diusahakan pada universitas lambung mangkurat Banjarmasir.", menemukan potensi jaringan internet berbasis ~inux

dan tugas-tugas yang berkaitan dencan pengembangan teknologi informasi

bisa menumbuhkan potensi kreativitas dan kesempatan sukses pengembangan jaringan internet berbasis linux. Pada karakteristik individu adalah skill kreativitas yang berveran panting. Tujuan proyek yang jelas dan singkat membantu meningkatkan kreativitas melalui koordinasi usaha-usaha anggota kelompok, hal ini mengura;1gi potensi usaha yang terfragmentasi dan terpecah. Pemberian o~onomi

yang luas juga dapat menambah motivasi intrinsik. Dan adanya

Karakteristik individu dan kelompok yang bisa menghasilkan iklim yang

17

mengembangkan !
.rr1anagement: Mapping patterns of innovation in a small software development organization" studi ekploratory pada perusahaan software di New Zealand dalam

penerapan Bounden innovation Management Model (BIMM) dengan 8 konstruk (structure, communication, control, emergence, role, incentive, outcome and w.'1ole system) dengan tanggapan individual

peke~a

untuk meningkatkan

pengertian pada peta keteladanan inovasi perusahaan. Studi ini menemukan evolusi teladan inovasi berasal dari lompatan didalam praktek manajemen, dan persepsi

peke~a

memetakan teladan inovasi beraneka ragam dari teladan nyata

dalam organisasi. Kurniawan, Bagus Putu Yudha (2007) meneliti "Pengaruh kreativitas dan peranan sistem informasi terhadap inovasi,

kine~a

pemasaran, dan keunggulan

bersaing berkelanjutan perusahaan farmasi di Propinsi Jawa Timur". lnformasi atau data diparoleh berdasarkan pandangan, tanggapan dan persepsi pimpinan perusahaan. Faktor-faktor kreativitas yang diukur adalah (1) motivasi, (2) kesediaan menanggung resiko, (3) kebaruan strategi, (4) perbedaan strategi dari sebelumnya. Peranan sistem informasi diukur dari (1) sumber-sumber informasi, (2) frekuensi :<eputusan, (3) skala waktu, (4) horison waktu, (5) jangkauan, dan (Ei) alamiah. lnovasi diukur dengan (1) orientasi kepemimpinan, (2) inovasi

proses, (3) il'ovasi produk, (4) sumber inovasi ekstemal, (5) sumber inovasi internal, (6) tingkat investasi dCJiam inovasi. Kinerja pemasaran diukur dengan (1) volume penjualan, (2) tingkat pertumbuhan penjualan, (3) tingkat pertumbuhan pelanggan. Keunggulan bersaing berkelanjutan diukur dengan (1) tingkat kesulitan untuk dapat ditiru, (2) tlngkat lamanya c!apat menjauhkan pesaing, (3)

18

aset-a~et

tingkat kemudahan untuk dapat me11yamai

~trategik

perusahaan

pesaing. Dari Penelitian survai terhadap 21 perusahaan farmasi ini menemukan bahwa kreativitas berpengaruh langsung positif pada kinerja demikian juga fnovasi.

Sist~m

infonnasi tidak berpengaruh signifikan terhadap klnerja. Klnerja

meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan perusahaan. Dalam penelitian Peter Kawalek dan David Wastall (2007) "Pursuit radical tra.1sfurmation in information age government: case studi using SPRINT methodology" dengan fokus pada penggunaan metodologi rekayasa ulang

SPRINT (Sa.1ford process reengineering involving new technology), menemukan bahwa keberhasilan metoda tersebut kurang radikal daripada proposal usulan proyek aslinya. Hanya

mer~kayasa

diantara tujuan yang diterima bukan

merekayasa tujuan itu sendiri. SPRINT dengan nilai tambah dalam etas partisipasi temyata ditekan oleh etas itu sendiri.

Tabel1. penelitian-penelitian terdahulu -·Peneliti_l!eneliti Roffe (1993)

Copper {2000)

--

r-·

Judul

Tipe

Innovation and Studi creativity in llapangan organisations: a review of the implications for training and development Information Studi technology kasus development creativity: a case study of attemted radical change

I I

Cheung et.al. {2003)

--

does knowledge reuse make a creative person

Studi experlmen

faktor

Hasil

- kerja regu - komunikasi - pembelajaran - visi - kepemimpinan

Pelatihan dan pengembangn merangsang kreativitas

individu: - pengetahuan - kognitif - motivasi tugas Kelompok: - tugas, -norma, - keseragaman, - penyelesaian masalah, - internet based - kejujuran - Ketrampilan Tl

Tl untuk memungkinkan perubahan org. Kunci rekayasa ulang adalah kreativitas

Kurangnya penguasaan Tl menghambat kreativitas

19

rumay /.004)

Setio Utomo (2006)

Kay Fielden dan Pam Malcom (2006)

Kurniawan, 6agus Putu Yudha (2007)

1--

Peter Kawalek David Wasta II (2007)

~

aan

Business processes: the theoretical impact of process thinking on information sys-tem development Kreativitas pengembangan teknologi informasi: pada universitas lam bung mangkurat Banjarmasin

Bounded innovation management: Mapping patterns of innovation in a small software develop. org. Pengaruh kreativitas dan peranan SIM terhadap inovasi, kinerja pemasaran, dan keunggulan bersaing berkelanj utan perusahaan farmasi di Propinsi Jawa Timur

Pursuit radicAl transformaticn in information uge government: case studi using SPRINT methodology

Studi lapangan

- struktur org. - visi - kepemimpinan

Dampak negatif struktur dan kepemimpinan teknokratik dalam perancangan Tl

Studi kasus

lndividu: - pengetahuan - kognitif - motivasi tugas Kelompok: - tugas, -norma, - keseragaman, - Penyelesaian masalah - struktur, - komunikasi, - kontrol, - emergensi, - aturan, - insentif, -outcome - whole system Kreativitas: - motivasi - resiko - strategi - perbedaan SIM: - sumber info. - frek keputusan - skala waktu inovasi: - orientasi -proses - produk - sumber - investasi Kinerja: - VOIL'me - pertumbuh~n -J.>~elan_gg_an -outline -key person -proposal - implementasi

Internet, otonomi luas, iklim kelompok, Tujuan jelas & sing kat meningkatkan kreativitas.

studi ekplorasi

I

Studi Survai

I

I

Studi kasus

----

inovasi berasal dari lompatan didalam praktek manajemen

Kreativitas & inovasi berpengaruh positif pada kine~ a.

SPRINT dengan nilai tambah dalam etos partisipasi ditekan oleh etos itu sendiri

20

Studi

dalam

penelitian

ini

berfokus

pada

peran

kreatifitas

pengembangan teknologi inforrnasi. Dengan peran kunci ini, tujuan penelitian ini adalah membantu bagaimana mengembangkan jenis kreativitas pengembangan teknologi inforrnasi pada sebuah organisasi berdasarkan model proses, sehingga dapat menglndentlflkasl proses pengembangan teknologl lnforrnasl pada aebuah organisasi.

2.~

Administrasi publik dan Good Governance (tata pemerintahan yang baik) Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988) adalah proses

climana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memforrnulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Kedu~

penulis diatas juga menjelaskan bahwa

aciministrasi publik merupakan seni dan ilmu (art anc science) yang ditujukan untuk mengatur "public affait' dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk r.1emecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, surnber daya manusia dan keuangan. Sebagai sebuah ilmu, administrasi publil< telah mengalami perkembangan uengan pergantian cara pandang. Sebagaimana diungkapl(an oleh Henry dalam lslamy (2003) yang mengungY.apkan bahwa standard suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan locus. Fokus mempersoalkan "what of the field" atau metode dasar yang digunaY.an atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Sedang locus mencakup "where of the fields" atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan. Henry berdasarkan dua kategori disiplin tersebut mengungkc:~pkan bahwa telah terjadi 5 (lima) paradigma dalam administrasi negara, seperti diuraikan

seb~gai

berikut:

21

1. Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. 2. Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. 3. Paradigma 3 (1950-1970) adalah administrasi negara sebagai ilmu politik. 4. Paradigms 4 (1956-1970) adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi 5. Paradigma 5 (1970-1992) merupakan paradigms terakhir yang disebut sebagai administrasi publik sebagai "administrasi publik" Pada tahun 1992 muncul paradigma yang sangat ter1<:enal karena bersifat reformatif yaitu "Reinventing govemmenf' yang disampaikan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dan kemudian dioperasionalisasikan oleh Osborne dan Plastrik (1997). Paradigma ini melihat pemerintah bukanlah pemecah masalah tetapi masalah itu sendiri. Sehingga dalam paradigma ini pemerintah haruslah bersifat (1) catalitic, (2) community-owned, (3) competitive, (4) mision driven, (5) resultoriented, (6) customer-driven, (7) enterprising, (B) anticipatory, (9) decentralized, dan

(10)

market-oriented.

Artinya

pemerintah

harus

bersifat

katalitik,

memberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, me.mentingkan hasil dan bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam mencegah masalah atau bersikap ant:sipatif, bersifat desentrali8, dan berorientasi pada pasar. Paradigms ini juga dikenai dengan New public management dan mencapai J)t;ncaknya dengan diterapkan prinsip "good governance" . Paradigma new public management ini mcHhat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Karen a itu Hood (1991) mengungkapkan bahwa ada 7 (komponen) doktrin dalan new public management, yaitu: (1) pemanfaatan manajemen profasional dalam sektor publik; (2) adanya standard ~inerja

dan ukuran kinerja; (3) penekanan yang lebih besar pada kontrol output;

(4) pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil; (5) pergeseran ke

22

kompetisi yang lebih tinggi; (6) penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen; dan (7) penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Di tahun 2003, atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian muncul lagi paradigma baru yaitu "the new public service" oleh J.V. Denhard dan R.B. Denhard (2003). Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip-prinsip administrasi klasik dan reinventing government atau new public management, dan i:>eralih ke prinsip new public service. Menurut mereka administrasi publik harus: (1) melayani warga masyarakat bukan pelanggan (serve citizen, not -=ustomer); (2) mengutamakan kepentingan publik (seek the public interest); (3) lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship over enterpreuneurship); (4) berpikir strategis dan bertindak demokratis (think strategicaliy, and act democratically); (5) menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (recognize that accountability is not simple); (6) melayani dar ipada mengendalikan (serve rather than steer); dan (7) menghargai orang, bukanya produktivitas semata (value people, not just productivity). Sebagai puncak perkembangan

new public managemnet,

good

governance di Eropa diawali dengan suatu wacana pemikiran yang mereka sebut ciengan modem governance

dan Jan Kooiman dalam Bintoro (2001)

menjelaskan sebagai 'new patterns of interaction betwen government and society. .. ' yang menyebabkan timbulnya masalah 'of creating new possibilities for governing' seperti co-regulation, co-steering, co production, public private partnership pada tataran

nasional,

regional

dan

lokal.

Yang

kemudian

disimpulkan oleh Bintoro (2000) dengan kalimat "bagaimana melakukan sesuatu bersama daripada hanya oleh pemerintah saja, atau pasar saja. Sudah mulai berkembang gagasan kemitraan dalam pengelolaan" Dalam perkembangan selanjutnya pendefenisian good governance

23

dikembangkan oleh beberapa lembaga dunia, yang sebenamya lebih banyak ditujukan kepada negara berkembang atau negara dunia ketiga, karena b#3gaimanapun

perekonomian

dunia

secara

global

masih

harus

terus

mempemitungkan keberadaan negara berkembang. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan

governance sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nati(Jn's affair at all levels" menurut definisi ini, governance

mempunyai tiga kaki yaitu ekonorni, politik, dan adrninsitrasi. Economics governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang rnemfasilitasi

alctivitas ekonorni

~i

dalarn negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi,

yang berimplikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance berarti

proses-proses

pembuatan

keputusan

untuk formulasi

kebijakan.

Sedangkan administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha)

cian society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi masing-masing (modul I AKIP, 2000) Sejalan dengan penjelasan tersebut, the world bank (dalam Rhodes, 1996:12) mendefinisikan governance sebagai 'the exercise of political power

to

manage a nation's affair' dan good governanc-e meliputi: An efficient public se.Nice, an independent judicial system and legal framework to enforce contracts; the accountable administration of public funds; an independent public auditor; responsible to representative legislature; respect for the law and human rights at all levels government; a pluralistic institutional structure, and a free pres.

Jadi menurut definisi ini, good governance tidak hanya sekedar interaksi antara domain, pemerintah, swasta dan masyarakat saja. Lebih dari itu, menyangkut 1\epada isu-isu mengenai efisiensi pelayanan publik, pengadilan

24

yang indeper.den, kerangka hukum untuk menegakkan kontrak, pengelolaan Keuangan negara secara akuntabel, adanya auditor independent, perwa!dlan rakyat yang akuntabel, menghormati hukum dan hak-hak manusia, tata kelembagaan yang pluralistik, serta didukung dengan adanya pers yang bebas. Selaras

deng~n

!mnsep governance diatas, Purwo S (2002:57)

mengungkapkan per1unya untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap konsep tentang penyelenggaraan pemerintah, yang dirumuskan sebagai berikut: ?ertama, konsep penyelenggaraan pemerintah (governance) sudah bersifat build in pada benak dan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemerintah. Problema justru ter1etak pada ketidakmampuan merealisasikan konsep-konsep tersebut. Kedua, bias pemaknaan konsep good governance menjadi sulit dielakkan m&nakala konsep good governance itu sendiri sebetulnya secara praktis, diperan~an sekedar sebagai stigma untuk meruntuhkan legitimasi sentralisme den otoritarianisme yang sudah ter1embaga di em sebelumnya. Penggunaan konsep dasar sekadar sebagai stigma untuk mencenderal image pihak lain hanyalah suatu pendangkalan konsep untuk menggembosi reformasi. Ketiga, peran stigmatik konsep good governance sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari sangat derasnya arus pewacanaan dalam kerangka pikir yang neo liberal, yang pada dasamya tidak ter1ampau setuju dengan adanya peran sentral negera. Keempat, pemaknaan konsep good governance saat ini terjadi dalam suasana dimana hemegoni wacana yang berakar pada liberalisme ter1ihat sangat kental. Liberalisme dipahami sebagai pintu pendobrak otoritarianisme, namun masih menjadi pertanyaan besar apakah itu ai
negara (2000:11-17)

mendefinisikan good

g'Jvernance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan

bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan rnenjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Pada tataran ini, good governance berorientasi pada 2

25

(dua) hal pokok: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, good governance mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bemegara dengan elemen-elemen konstituennya, saperti legitimacy, accountability, securing of human right, autonomy and devolution or power dan assurance of civilian control. pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan Kedua, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, good governance tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efi3ien. Dari beberapa pengertian good governance diatas, maka dapat diidentifikasi

indikator-indikator

minimal

yang

terkandung

didalamnya,

(Bappenas, 2007: 5-20) mengajukan karakteristik good governance dengan ir,dikator minimalnya, sebagai berikut: 1. Wawasan ke depan (Visionary): a) memiliki perencanaan kedepan yang berisi visi dan strategi; b) adanya kejelasan setiap kebijakan dan program; c) adanya duKungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. 2. Keterbukaan dan transparansi (openness & transparency): a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; b) adanya akses pac!a informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. pemahaman adanya a) (Participation): masyarakat 3. Partisir.asi b) adanya partisipatif; proses/metode tentang negara penyelenggara pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. 4. Tanggung gugat (accountability): a) adanya kesesl!aian antara pelaksanaan dengan standard prosedur peiaksanaan; b) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; c) adanya output dan outcome yang terukur. 5. Supermasi hukum (rule of Jaw): a) adanya peraturan perundang-undangan yang tegas u:m konsisten; b) adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; c) adanya peni11dakan terhadap setiap pelanggar hukum; d) adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum 6. Demokrasi (democracy): a) adanya hak-hak dasar rakyat seperi hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat; b) adanya kesamaan di depan hukum; c) adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; d) adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbapai informasi publik; e) adanya kesempatan yang sama untuk berus&ha dan berprestasi; f) adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. 7. Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism & competency): a) berkine~a tinggi; b) taat asas; c) kreatif dan inovatif; d) memiliki kualifikasi di bidangnya. 8. Daya tanggap (respof1siveness): a) tersedianya layanan pengaduan baik berupa crisis center; unit pelayanan m3syarakat (UPM), kotak saran, dan surat pembaca yRng mudah diakses masyarakat; b) adanya prosesdur

26

standard dalc:m menindaklanjuti laporan dan pengaduan. 9. Efisiensi dan efektivitas (efficiency & effectiveness): a) ter1aksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran denqan penggunaan sumber daya yang optimal; b) melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan; c) berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fung~i organisasi/unit kerja. 10. Desentralisasl (decentralization): a) adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkat jabatan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintah; b) adanya kejelasan standard dalam pemberian au!(ungan terhadap pelayanan masyarakat (standar pelayanan minima!). 11. Kemitraan dengan dunia usah swasta dan masyarakat (private sector & civil society partnef): a) adanya pemahaman aparat pemerintah tentang polapola kemitraan; b) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya; c) terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia swasta untuk turut berperan dalam penydiaan pelayanan umum; d) adanya pemberdayan institusi ekonomi lokallusaha mikro, kecil, dan menengah. 12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality): a) adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutul1an dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang); b) tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidal\ mampu: c) adanya kesetaraan dan keadilan gender; d) adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. 13. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection): a) peraturan kebijakan untuk memberi per1indungan dan pelestarian sumber Gaya alam dan lingkungan hidup; b) menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. 14. Komitmen pada pasar tang fair (commitment to fair marlcef): a) berkemtangnya ekoncmi masyarakat; b) terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wujud good governance adalah pemy&lenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif diantc.ra

domain-domain

negara,

sektor swasta

dan

masyarakat

(LAN,2000),

2.3. Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunar. daerah menurut Riyadi dan Bratakusuma (2004) adalah melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas

masyarakat,

pemerintah

dan

lingkungannya

dalam

wilayah

tertentu/daerah tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada

27

dan han..:s rnemiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada azas prioritas. Adanya

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

perencanaan

pembangunan naslonal memunculkan dua bentuk model perencanaan, berupa perencanaan horisontal dan perencanaan vertikal (Staveren, 1980). Secara horisontal, perencanaan dapat dilakukan secara nasional, wilayah dan lokal. Dalam

perencanaan

horisontal

dilakukan

dengan

menganalisis

dan

memperpadukan berbagai aspek perencanaan pada satu tingkatan. Sedangkan secara vertikal (sering juga disebut perencanaan sektoral), mengikuti pendekatan per sektor, seperti pendidikan dan kesehatan. Perencanaan vertikal dapat dilakukan dengan menganalisis dan menggabungkan berbagai aspek yang relevan secara utuh dari berbagai tingkatan. Dua bentuk perencanaan tersebut di atas, menurut Staveren (1980) 'llembentuk suatu hubungan dua arah yaitu melalui top-down dan bottom-up. Pada prosedur bottom-up, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan oleh pemerintah lokal dengan memperhatikan aspirasi lokal setempat. Sedangkan prosedur to{Hfown,

perencanaan

nasional

menyediakan

kerangka

untuk

kegiatan pembangunan nasional. Kegiatan ini diformulasikan secara lebih detail dengan menyediakan kerangka untuk rencana sektoral dan rencana daerah. Dari prosedur top-down dan bottom-up tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada dasamya perencanaan pembangunan daerah dapat terbagi dalan dua bentuk. Kedua bentuk tersebut menurut Abe (2002), perlama, perencanaan merupakan implementasi atas penjabaran dari perencanaan pusat; kedua perencanaan

daerah

untuk merumuskan

kepentingan

lokal.

Dalam

hal

penjabaran p09rencanaan dari pusat maka ada dua kemungkinan yang muncul yaitu merupakan bagian dari perencanaan pusat dan penjelasan rencana nasional yang akan diselenggarakan di daerah. Sedangkan dalam perumusan

28

kepentingan

lokal

maka

ada

kemungkinan

merupakan

rumusan

murni

kepentingan daerah atau lebih merupakan pengisian atas ruang-ruang yang disediakan oleh pusat. Dalam perencanaan pembangunan daerah, maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan ini. Kegiatan utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah, menurut Staveren (1980) yaitu, perumusan tujuan

dan

sasaran

memperhitungkan

yang

skala

akan

waktu

dicapai,

yang

kondisi

diper1ukan,

yang

akan

melakukan

dicapai,

riset

dan

inventarisasi, pelaksanaan, serta melakukan evaluasi. Dalam penentuan tujuan harus diterjemahkan ke dalam suatu struktur atau sistem dan

mengindi~c:~sikan

sesuatu yang akan dicapai dari keseluruhan

rencana. Menyangkut kondisi yang akan dicapai, harus dijelaskan sehingga memberikan penjelasan yang mendalam dan konsisten terhadap tujuan yang akan

dicapai.

Bertaitan

dengan

waktu

yang

diper1ukan,

maka

dalam

perencanaan memperhitungkan waktu yang akan dicapai dalam pencapaian tujuan, misalnya satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Riset dan inventarisasi dimaksudkan

untuk

menaetahui

sumber-sumber

daya

yang

ada

serta

memberikan informasi segala kegiatan yang akan dicapai dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam r:;erencanaan yang disusun tersebut semuanya bersifat asumsi (dangan memperhitungkan riset dan inventarisasi), sehingga untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang akan dan sedangkan d!laksanaken per1u dilakukan e·1aluasi. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah menurut Abe (2003), adalah penyelidikan, sumberdaya,

perumusan,

merumuskan

menentul
rencana

kerja

dan

mengidentifikasikan

menentukan

anggaran.

Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui sebagai bagian dari upaya perubahan. Perur1usan masalah merupakan tahap lanjut dari hasil penyelidikan.

29

0ntuk mencapai perumusan, pada dasamya 1ilakukan suatu analisis informasi. ldentifikasl sumber daya, dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselengg&ranya aktivitas dalam mencapai tujuan dan target yang tEiah ditetapkan. Perencanaan anggaran dilakukan untuk menyusun alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini dilakukan karena pada dasamya sumber pandapatan

untuk

anggaran

adalah

terbatas,

sehingga

alokasi

dalam

penggunaan anggaran menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah, menurut Riyadi dan Bratakusuma (2004) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor perencanaan pembangunan daerah merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan. Beberapa faktor tersebut meliputi: lingkungan,

sumber daya manusia

perencana,

sistem

yang

digunakan,

perkembangan ilmu dan teknologi, dan pendanaan. Faktor lingkungan ini bisa berasal dari luar (esktemal) maupun dari dalam (internal). Baik dari luar mapun dari dalam, faktor tersebut dapat mencakup sosial, budaya, ekonomi dan politik. Faktor sumber daya manusia merupakan motor penggerak perencanaan. Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh sumber daya manusia yang baik. Menyangkut faktor sistem yang digunakan adalah aturan atau kebijakan yang digunakan oleh daerah tertentu sebagai pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa menyangkut

prosedur,

mekanisme

pelaksanaan,

sabagainya.

Faktor ilmu pengetahuan

pengesahan

dapat memberikan

dan

lain

pengaruhnya

d1mana tidak hanya dari segi pemlatan namun dapat juga adanya berbagai teknik dan pendekatan yang

lebih

maju.

Sedangkan faktor pendanaan

merupakan faktor yang harus ada dalam membiayai sebuah aktivitas. Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan. Kepastian adanya sumber dana dapat memberikan jaminan akan terlaksananya perencanaan tersebut.

30

Sebagaimana dikatakan Riyadi dan Bratakusuma bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses maka perencanaan pembangunan daerah melalui pertahapan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penjelasannya menerangkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1). Penyusuna:1 rencana;

(2). Pe11etapan rencana; (3). Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4). Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhal"' membentuk satu

si~lus

perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan

rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersitat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masingmasing instansi pemerintah ml3nyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah

berikutnya

adalah

melibatkan

masyarc..kat

(stakeholders)

dan

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawdrah perencanaan pembangunan. Sedangkan iangkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga me.1gikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UndangUndang ini, rencana pembangunan j3ngka panjang Daerah djtetapkan sebagai Paraturan Daerah, renc:ma pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan

31

sebagai Perat•Jran Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana

pembang~nan

dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam roncana melalui kegiatan-keglatan koreksi dan panyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala

EJAPPEDA

menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan

pelaksanaan :-encana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat D::~erah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data clan

informasi

untuk

menilai

pencapaian

sasaran,

tujuan

dan

kinerja

pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja ya11g tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. lndikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input). keiuaran (output). hasil (result), rnanfaat

(benefit)

dan

dampak

(impact).

Dalam

rangka

perencanaan

pembangunan, setiap Jembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Jembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

2.4.

Perencanaan Strategis

2.4.1.

Strategi Strategi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber

daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang

32

efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Salusu, 2004}. Dari definisi tersebut terlihat bahwa betapa pe:1tingnya faktor lingkungan itu harus diperhitungkan dalam mempersiapkan strategi. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Friedrickson (1983) bahwa strategl dari suatu organisasi hendaknya memberi gambaran sampai sejauh mana ling:
dengan struktur dan proses intern. Sedangkan Siagian (1995) mengemukakan bahwa strategi adalah cara

menentukan misi pokok suatu organisasi, strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar. Tidak terlalu berbeda dengan Siagian, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (14) mendefinisikan strategi sebagi langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara

itu

Goldsworthy

dan

Ashley

dalam

Salusu

(2004)

mengusulkcm tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut, (1) Harus menjelaskan menginterpretasi masa depan, tidak hanya saat sekarang, (2) arahan strategi harus bisa menentukan rencana, dan bukan sebaliknya, rencana menentukan strategi, (3) strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan, (4) harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, (5) strategi harus mempunyai orientasi ekstemal, (6) flei<sibelitas adalah sangat esensial, dan (7) strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. 2.4.2.

Perencanaan Strdtegls Keputusan stratejik men,pakan strategi organisasi, dimana strategi

sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, suatu cara untuk merealisasikan sasaran organisasi. Sebagaimana diungkapkan Salusu (2004) bahwa keputusan stratejik ialah pllihan (tldak terprogram) oleh pembuat keputusan tlngkat tlnggi

33

mengenai scrangkaian tindakan diantara berbagai alternatif yang tersedia yang didesain

untuk

mencapai

tujuan

utama

dari

suatu

organisasi

melalui

hubungannya yang efektif dengan lingkungan. Setiap organisasi dapat membuat kepu~usan

banyak

stratejllt, tetapl umumnya hanya membuat satu rencana

stratejik, keputusan stratejik, sekali dibuat setesai sedangkan perencanaan stratejik, sekali disusun akan i:'erkelanjutan. Sedangkan lawton dan Rose: (1994:122) mengatakan bahwa "in order for strategic planning and d&cision making to be effective,

a different set of values

needs to be held by senior officials. Vision, leadership, the ability to be proactive, flexible and forward thiflking are the es.sential qualities that need to be present".

(supaya perencanaan strategis dan pengambilan keputusan menjadi efektif, serangkaian 11i1ai-nilai yang berbeda pertu dimiliki oleh pimpinan senior. Visi, kepemimpinan, kemampuan untuk bertindak proaktif, fleksibet dan berpikiran ke depan adalah persyaratan mendasar yang pertu ada). Sedangkan Olsen da11 Eadie (1982) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan

penting

o;-ganisasi,

apa

yang yang

membentuk dikerjakan

dan

memandu

organisasi,

dan

bagaimana mengapa

menjadi

organisasi

mengerjakan hal seperti itu. Dalam hubungannya dengan pemerintah daerah, maka Salusu (2004) memberikan definisi bahwa perencanaan stratejik bagi pemerintah daerah dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan oleh

para

pemimpin

memvisualisasikan

masa

pemerintahan depan

untuk

organisasi

dapat

membayangkan,

pemerintahannya,

kemudian

mengembangkan struktur, staf, prosedur, operasionalisasi, serta pengendalian sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang diinginkan. Perencanaan stratejik dan keputusan stratejik merupakan fungsi manajemen yang berkaitan erat satu dengan yang lain, keduanya saling

34

menunjang dan tidak dapat dipisahkan sehingga elemen-elemen penting dalam p9rencanaan stratejik ditemukan juga dalam proses keputusan stratejik. Oleh karenanya Mercer (1991) sebagaimana dikutip Salusu (2004) menawarkan e1emen kuncl dalam suatu perencanaan stratejlk yang efektlf, yaltu (a) Scanning l!r.gkungan yang mencakup analisis k€kuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SW01), (b) pemyataan tentang misi organisasi, (c) seperangkat strategi yang

menegaskan apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi tersebut, (d) Sasaran dari setiap strategi, (e) taktik atau rencana operasional jangka pendek untuk merealisasikan sasaran tersebut, (f) Pengendalian dan langkah-langkah evaluasi yang menentukan sebaik mana rencana stratejik dijalankan. Lebih lanjut Mercer mengembangkan model perencanaan strategis yang terdiri dari sepuluh langkah, yaitu (1) persiapan, (2) pemyataan awal tentang misi, (3) scanning lingkungan, (4) pengembangan misi, tujuan dan sasaran, (5) ldentifikasi indikator dan faktor keberuntungan yang kritis, (6) pengembangEn strategi, (7) penilaian terhadap kemampuan internal dalam rnenjalankan rencana strategis, (8) perencanaan kontigensi atau perencanaan yang menyiapkan serangkaia:1 langkah be.1indak terhadap kejadian-kejadian yang tidak direncanakan, (9) integrasi dari rencana-rencana fungsional, (10) perencanaan taktis atau juga disebut

perencan~an

operasional adalah jembatan

antara perencanaan stratejik dan hasil yang diinginkan. Tujuan perencanaan strategis adalah membantu perusahaan memilih dan mengcrganisasikan

bis.1isn~'a

dengan cara yang membuat perusahaan itu

tetap sehat, dan tidak mengalami hal-hal tak terduga yang mengecewakan yang biasa terjadi pada bisnis atau lini produk spesifik manapun (Kotler eta/, 2002) Sedangkan menurut Sa1usu (2004) menyatakan bahwa perencanaan st.ratejik pem€rintah daerah mehputi perumusan dua jenis tujuan, yaitu (a) tujuan ideal (ideal goals) yang sesungguhnya men.:pakan pemyataan tentang tujuan

35

dan misi pemerintah daerah y::mg diangkat dari cita-cita, tujuan dan misi nasional bangsa Indonesia, dan

~b) !~.:juan

operasional (operational goals) yang diturunkan

dari tujuan ideal, yaitu suatu deskripsi tentang masa depan dua hingga lima tAhun mendatang yang dlkehendakl dan yang mungkin dilaksanakan.

2.5 Peranan Teknologi lnformasi Penygunaan teknologi informasi dalam pemerintahan disebut juga egovemment. Bank dunia (V\'orld Bank) dalam lndrajit (2006:7) mendefinisikan: E-gcvernmnet refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide erea network, the internet, and mobile computing) tflat have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.

DenGan demikian teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan memiliki karakteristik manfaat : a) Memp9rbaiki kl1alitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdemya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bemegara; b) Meningkatkan transparansi, kontrol,dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan lmnsep good governance; c) Mengurangi secara signif!kan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdemya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumbersumbe~ p€:ndapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; e) Menciptakan su~tu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada, dan; f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. (lndrajit, 2006:8) Teknologi diartikan oleh Kast dan Roseneweig dalam Bugin (2006) sebagai organisasi dan aplikasi pengetahuan untuk tercapainya tujuan praktis. Dari

pen~ertian

digunakan

untuk

diatas, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mengolah

data,

termasuk

memproses,

mendapatkan,

menyusun, menyimpan, memanipuiasi data dalam berbagai cara untuk

36

rr.enghasilkan informasi yang bei'Xualita.;, yaitu infom1asi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keper1uan pribadi, bisnis, dan pe!Tlerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi komunikasi digunakan agar data dapgt disebar dan diakses s~cara global (Wardiana, 2002). Serr.E!ntara Calista, Meiitski (2007) memandc:mg peranan teknologi informasi dar; government dan governance dapat dibedakan berdasai'Xan: Tabel 2.

I 1

Normative

I I

I

I I 1

Hubungan antara empat teori teknologi informasi dengan

govenment dan governance Government Systems Through Theory: automation, engineers and designers prepare technolocy to bureaucratic achieve efficiency through system integration.

Descriptive

L

Technological Determinism: Technology is the centerpiece operating with a mind of it~ own and seeks to reproduce itself. Sumber: Calista, Melitsk! (2007:9)

Governance Sociotechnical Theory: ICTs as serve a forceful pal1icipatory social and equalizer, information as technology mediates social economic and disparities through netwoi'Xed stakeholders. Reinforcement Theory: Technology is apolitical, yet acts as a controlling tool for the status-quo.

Teknologi informasi melaksanakan tiga peranan vital dalam organisasi, yaitu:

1)

mendukung

operasi

perusahaan,

2)

mendukung

pengambilan

keputusan, 3) keunggulan strategis. (O'Brien, 1996). Tabe 13. era pe rkP.m bangan te knoIog1..1n~ormas1 No. PERIODEERA TAHUN 1 Era komputerisasi 1960-an 2

Era teknologi informasi

·t970-an

3

Era globalisasi informasi

1980-an

4

Era sistem informasi

1990-an

i Sumber: Bugin (2006:77)

ARAH PEMANFAATAN Pemakaian komputer untuk meningkatkan efisiensi Mendukung terjadinya proses 1\erja vang lebih efektif Komputer sebagai media informasl Manajemen perubahan (chanae manaaemenf'J

37

Teknologi informasi dapat menambah kecepatan kerja organisasi, dan secara umum dapat menambah kecepatan proses pekerjaan sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan kinerja organisasi untuk peduli kepada pelanggan (Mulyadi, 1996). Perkembangan pengelolaan teknologi informasi tercermin pada

k~cenderungan

dalam teknologi, aplikasi dan data,

peningkatan pemahaman teknologi iaformasi oleh para manajer, dan perubahan faktor lingkungan organisasi. Kesadaran dalam keterampilan teknologi yang lebih besar dikalangan manajer proffesional dapat menciptakan harapan yang lebih tinggi dan lebih besar terhadap sistem yang baru. lndrajit mengungkapkan perubahan paradigma birokarsi dan teknologi informasi ini dalam tabel:

lia be 14 p arad"1~ma b"1rok ras1. d an e-gov. Bureau~ratic Paradigm Orientation Production cost-efficiency Process Organization

Management principle

Leadership style

~Internal

rationality, Fundional departementalization, vertical hierarchy of control Management by rule and mandate

Command and control

Top down, hierarchical

communication External communication Mode of delivery

Centralized, formal, limited channels service

Documentary mode, and interpersonal interaction

Principle of service Standardization, impartiality, delivery eqL:ity .. Sumber lncraJit (2006:54)

E-gov. Paradigm User satisfaction & control flexibility hierarchy, Horizontal network organization, information sharing Flexible management, interdepartemental teamwork with central coordination and Facilitation coordination, innovative entrepreneurship Multidirectional network with central coordination, direct communication Formal and informal, direct & fast feedback, multiQie channels Electronic exchange, non face to face interaction (so far) customization, User personalization

Dalam penggunaan sistem informasi yang baru bisa menjadi alat yang

38

ampuh bagi perubahan organisasi, memungkinkan organisasi merancang ulang struktur, cakupan, kekuatan relasi, alur kerja, produk, dan layanan mereka (Loudon, 20G5:542). Cara sistem informasi untuk mentransformasi organisasi: Tabel 5. Bagaimana teknologi informasi mentransformasi organisasi -f - TEKNOLOGI INFORMASI PERUBAHAN ORGANISASI Jaringan global Divisi tenaga kerja internasional: pengoperasian perusahaan dan proses bisnisnya tidak lagi ditentukan berdasarkan lokasi; jangkauan global perusahaan diperpanjang; biaya-biaya t---------c-----------+-k_oordinasi global & transaksi dikurangi, Jaringan enterprise Kerja kolaborasi dan kerja tim: kerja organisasi sekarang bisa dikoordinasike.n lintas batasan-batasan divisi organisasi; biaya-biaya manajemen (biaya agensi) menurun. Beragam tugas bisa dikerjakan secara · simultan dari beberapa lokasi berbeda. l
2.6 Pengernbanr:an Teknologi lnformasi Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan teknologi informasi (e-government) perlu direncanakan dan

39

dilaksanakan secara sistematil;: melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehir.gga dapat dipahami dan diil(uti olch semua pihak (lnpres No.3, 2003) Lebih

lanjut

pengembangan

lnpres

teknologi

No.3

informasi

tahun dalam

2003

menjelaskan

pemerintahan

bahwa

(e-govemment)

merupakan upaya untuk mengembangkan pP-nyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elcktronik dalam rangka meningkatkan kualitas !ayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan a-government di!akukan penataan sistem manajemen dan proses

ke~a

pemerintah

teknologi

dengan

mengoptimasikan

pemanfaatan

di lingkungan informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2(dua) aktivitas yang barkaitan, yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses

ke~a

secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh IT'asyarakat di seluruh wilayah negara. Ada 4 (empat) tujuan yang diharapkan dari pengembangan teknologi informasi dalam pemerintahar., yaitu: (1) pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat IT'emuaskan masyarakat luas serta dapat te~angkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibalasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang te~angkau

usaha

oleh masyarakat; (2) pembentukan hubungan interaktif dengan dunia

untuk

meningkatkan

perkembangan

perekonomian

nasional

dan

memperkuat kemampuan mcnghadapi pP.rubahan dan persaingan perdagangan internasioal; (3) pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-leml>aga

negara

serta

penyediaan

fasilitas

dialog

publik

bagi

masyarakat agar dapat berpartisipasi c.lalam perumusan kebijakan negara; (4) pembentukan sistem manajemen dan proses

ke~a

yang transparan dan etisien

40

s'3rta memper1ancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah caerah otonom (lnpres No.3, 2003). Darcy (2001) memimpin riset khusus untuk mengetahui faktor-faktor yang mP-njadi kunci keberhasilan atau kegagalan proyek pengembangan teknologi informasi dalam pemerintahan. Tim dari universitas Maryland ini berhasil merumuskan 8 faktor sukses dalam manajemen proyek pengembangan teknologi informasi: Political environment

Innovation

/\

f_j

~v

Bod,.U
<j

s

Transparency/ visibility

[> T~h'"OOY

VQ V

Stakehold.,.

PJaoolng

Leadership

Gambar 1. faktor sukses proyek t~knologi informasi Sumber: Darcy (2001 :12) P'ertama: Political environment adalah keadaan atau suasana politik dimana proyek yang bersangkutan dilaksanakan. Berdasarkan hasil kajian ada dua tipe proyek, pertama adalah top down project dimana inisiatif berasal dari otoritas tertinggi pemerintahan (presiden/perdana menteri) atau legislatif (DPR). Aspek yang berperan penting dalam top down project ini adalah adanya kampanye kepada seluruh anggota m~syarakat dan meletakkan prioritas tertinggi terhadap proyek ini. Dan kedua adalah bo1'tom up project dimcma inisiatif atau ide dari unit a~au karyawan (birokrat) yang berada di salah satu lembaga pemerintahan atau departemen. Aspek yang menentukan bottom up project adalah skala proyek yang menentukan sponsor dan pendanaan yang semakin kecil semakin mudah, produk dan jasa yang diinginkan harus jelas sehingga keluaran proyek terarah, dan ad:mya manfaat yang didapat secara signifikan oleh pengguna. Leadership merupakan faktor kepemimpinan yang menempel pada Kedua: pemimpin proyek. Ruang lingkup dari kepemimpinan pengembangan teknologi informasi bermuara pad a kemampuan mengelola: 1) beragam tekanan politik yang terjadi terhadap proyek Tl baik dari

41

kalangan yang optimis maupun pesimis; 2) bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dan dialokasikan, seperti sumber daya m~nusia, finansial, informasi, peralatan, fas11itas, dll; 3) sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan (stakeholders) terhadap keberadaan proyek Tl. Kemampuan yang disyaratkan adalah: a) mengartikulasi \tisi dan misi kedalam aktivitas pelaksanaan proyek yang dimengerti secara jelas dan baik oleh mereka yang terlibat secara langsung maupun stakeholder lain yang berada diluar struktur proyek; b) menyusun sebuah perencanaan proyek yang matang dan komprehensif sehinpga mudah dimengerti oleh mereka yang berkepentingan; c) melakukan lobby-lobby dan negosiasi dengan beragam kalangan yang terlibat secara langsun maupun tidak terhadap proyek terkait agar terhindar dari benturan kepentingan; d) kemampuan mer.deteksi dan mencerrnati halangan dan memecahkannya; e) mengetahui detail proses bisnis terkait dengan proyek Tl yang diimplementasikan; f) mempelajari hal-hal teknis lainnya terkc.it teknologi informasi. Ketiga: Planning, sesuai dengan siklus manajemen proyek yang ada, perencanaan merupakan sebuah tahap yang sangat penting, karena pada tahap awal inilah gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif Tl diproyeksikan. Perencanaan yang baik memiliki kontribusi sangat besar terhadap penyelenggaraan proyek keseluruhan karena merupakan pengejawantahan dari rencana dasar yang telah disepakat:. Kebanyakan proyek Tl melibatkan lebih dari satu departemen (lintas sektoral) maka seluruh stakeholder yang terlibat harus telah menyetujui rencana yang disusun manajer Tl. Keempat: Stakeholders adalah berbagai pihak yang memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan proyek pengembangan Tl. Memahami kepentingan masing-masing stakeholder dan m&nyatukan kearah pencapaian visi dan misi menjadi tugas manajer proyek. Kelima: Transparency/visibility, transparansi proyek Tl berkaitan erat dengan keberadaan stakeholder yaitu tersedianya 3eluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder yang beragam tersebut. Tersedianya informasi seperti status proyek, alokasi sumber daya, evaluasi pertahap proyek, dsb. Bertujuan menciptakan kredibilitas dan legitimasi bagi para penyelenggara maupun stakeholder sebag::!i monitoring. Hal ini juga merupakan sarana promosi yang baik. Keenam: Budgets, sumber daya finansial yang dianggarakan pada sebuah proyek pengembangan Tl merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek. Besamya anggaran ini sangat tergantung pada prioritas yang diberikan pada proyek tersebut. Kajian I'Tlembuktikan hanya 19% proyek yang berhasil mengatasi masalah anggaran ini. l<etujuh: Technology, Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan akan sangat tergantung pada anggaran yang tersedia. Semakin canggih teknologi yang dapat dipilih cenderung akan meningkatkan probabilitas keberhasilan suatu proyek Kedelapa~ : lnr.ovation, adalah kemampuan anggota proyek untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. lnovasi disini tidak terbatas pada kemampuan menghasilkan produk-produk baru tertentu, tetapi mereka yang

42

terlibat di dalam proyek harus memiliki sejumlah tingkat kreativitas yang cukup terutama dalam melakukan pengelolaan proyek pengembangan Tl, sehingga berbagai hambatan dapat diatasi. Kemampuan menciptakan ide-ide dan menerapkannya sangat dibutuhkan terutama karena banyaknya stakeholder yang terlibat dan tingginya kompleksitas proyek pengembangan Tl. Beberapa masalah yang memer1ukan kreativitas pengelolaan adalah tidak cukupnya dana, bergantinya orang-orang kunci dalam pemerintahan, berkembangnya teknologi secara cepat, tingginya tuntutan masyarakat, dan sebagainya yang hanya dapat diselesaikan melalui inovasi ide-ide dari k8langan penyelenggara proyek. (Darcy, 2001:1216) Teknologi informasi bisa menghasilkan beberapa tingkatan perubahan organisasi, mulai dari perubahan yang bisa dengan mudah dijalani tahap demi tahap sampai perubahan yang sukar diterapkan. Spektrum perubahan teknologi informasi ada empat macam: (1) otomatisasi, (2) rasionalitas, (3) perekayasaan ulang, dan (4) paradigma perubahan. Masing-masing perubahan memiliki akibatakibat yang rnenguntungkan dan resiko-resikonya sendiri.

Tinggi

RESIKO

Rendah Randah

Tinggl

AKIBATYANG MENGUNTUNGKAN Gamber 2. Spektrum perubahan teknologi informasi Sumber: disunting dari Loudon, (2005:543) Bentuk yang paling umum dari perubahan tekr.ologi informasi adalah otomatisa~i.

Aplikasi pertama dari teknologi informasi ini terdiri dari membantu

ltaryawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara efisien dan efektif.

43

Perhitungan pembayaran r1an penggajian, memberikan akses instan kepada bank

teller di

untuk

mengakses

catatan

pemasukan

pelanggan,

dan

mengembangkan jaringan yang luas untuk reservasi penerbangan udara rnerupakan contoh-contoh otomatisasi. Bentuk perubahan teknologi yang lebih dalam adalah rasionalisasi prosedur. Otomatisasi sering menyebabkan sumbatan-sumbatan dalam produksi dan mengakihatkan pengaturan prosedur dan struktur yang ada menjadi tidak teratur. Raslonalisasi prosedur adalah usaha melancarkan prosedur standar pengoperasian,

menghapus

sumbatan-sumbatan

yang

terjadi,

sehingga

otomatisasi bisa membuat prosedur pengoperasian menjadi lebih efisien. Jenis perubahan teknologi informasi yang lebih tangguh adalah perekayasaan ulang teknologi informasi, di mana teknologi informasi dianalisis, dtsederhanakan,

dan

dirancang

ulang.

Dengan

menggunakan

teknologi

ir.formasi, organisasi bisa memikirkan kembali dan memperlancar proses bisnis mereka untuk memperbaiki kecepatan, Jayanan, dan kualitas. Perekayasaan ulang teknologi berarti mengorganisasi kembali alur

ke~a.

mengkombinasikan

lcmgkah-langkah untuk membua!lg langkah yang tidak berguna dan berulang. Jenis perubahan ini lebih berciri ambisius daripada merasionalisasi prosedur, dan membutuhkan visi baru bagaimana proses diorganisasi. Model perubahan teknologi informasi yang Jebih radikal ini disebut pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma mencakup pemikiran ulang sifat atami dari bisnis dcm sifat alami dari organisas! itu sendiri (disunting dari Loudon, 2005: 544)

2. 7 Rekayasa ulang teknologi informasi Berdasarkan konsep Hammer dan Champy (1996) dimana rekayasa ulang adalah pemikiran ulang secara fundamental dan perancangan ulang

44

secara radikal atas teknologi infonnasi untuk mendapatkan perbaikan dramatis dalam hal ukuran-ukuran kinerja yang penting dan kontemporer, seperti biaya, kualitas, pelayanan dan kecepatan. Dalam definisi ini memuat empat kata kunci. 1. Fundamental Dalam melaksanakan rekayasa ulang teknologi informasi pertama-tama menentukan

apa

yang

harus

dilakukan,

baru

kemudian

bagaimana

melakukannya. Rekayasa ulang tidak menerima begitu saja. Ia mengabaikan apa iiu dan berkonsentrasi pada apa yang seharusnya. 2. Radikal l\.1erancang ulang secara radikal berarti mulai dari akar permasalahan bukannya mernbuat perubahan-perubahan dari yang sudah ada, tetapi melempar jauh-jauh yang lama. Dalam rekayasa ulang, perancangan ulang secara radikal berarti mengesampingkan

semua

struktur dan

prosedur yang ada dan

rnenciptakan cara-cara yang sama sekali baru dalam menyelesaikan pekerjaan.

3. Dramatis Rekayasa ulang henaaknya digunakan hanya jika ada kebutuhan untuk rneledak hebat. Peningkatan marjinal membutuhkan upaya penyesuaian yang terus menenJs; peningkatan dramatis menuntut peledakan yang lama dan rnenggantinya dengan sesuatu yEJng baru. 4. Proses Suatu proses sebagai sekumpulan aktivitas yang meliputi satu jenis ;nput atau lebih dan menciptakan sebuah output yang bemilai bagi teknologi informasi (Hammer dan Champy, 1996:30) Selanjutnya berd3sarkan konsep dari O'Brien

(2005:74) dimana

perekayasaan ulang adalah pemikiran kembali yang mEmdasar dan pendesainan ulang yang radikal atas proses teknologi informasi untuk mencapai perbaikan

45

yang dramati.> dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Akan tetapi rnenurut Frye dalam Obrien (2005) bahwa sementara potensi keuntungan dari perekayasaan itu tinggi, terdapat pula resiko kegagalan dan tingkat gangguan atas !ingkungan organisasi, dimana hal ini bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. BetJerapa cara utama yang membedakan perekayasaan ulang proses teknologi informasi dan perbaikan teknologi informasi Pe:-baikan teknologi Perekayasaan ulang i!'lformasi teknologi informasi Tingkat perubahan Sedikit demi sedikit Radikal Proses versi baru yailg Proses yang sama sekali Perubahan proses teleh diperbaiki 1---baru ----------·-----~oinawal Proses yang telah ada Lembarbaru Sekaligus atau terus Perubahan periodik Frekuensiperubahan menerus sekaligus >-• _Waktu yang d•butuhkan Sebentar Lama Sempit dalam berbagai Lingkup umum Luas, lintas fungsi fungsi Horizon Dulu dan sekarang Masa depan Partisipasi Dati bawah ke atas Dari atas ke bawah Budaya Budaya, struktur ~alur ke pelaksanaan Pelaksana utama Penger:tdalian statistik Teknologi informasi Resiko Sedang Tinagi Sumber: disunting dalam O'Brien, (2005:76)

2.8 Kreativitas dan lnovasi Organisasi baru akan maju dengan pesat, jika setiap staf menyadari dan mengembangkan daya kreativitas yang dimilikinya. Melalui pengolahan daya kreativitas akan lahir inovasi-inovasi baru yang akan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. Kreativitas adalah produksi dari pemikiran dan gagasan yang sesuai dAiam dunia manapun dari aktivitas manusia (Amabile 1997). Kreativitas adalah hal yang pertama dalam inovasi, dimana kesuksesan pemikiran dan gagasan dilihat dari implementasinya yang sesuai. Kcmponen teori kreativitas individu (Amabile, 1997) mengusulkan fakta bahwa lingkungan sosial seseorang dapat

46

mempunyai suatu efek yang penting pada tingkat motivasi intrinsik seseorang; dimana pada gilirannya mempunyai efek yang penting pada kreativitas orang tersebut. Mcintyre, Higgins dan Cougar (1993) mendefinisikan bahwa kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari kegiatan kreatif yang menunjukkan pembaharuan radikal dalam situasi bsrmasalah. Hal ini mencakup ide dari gabungan faktor-faktor untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Oldham dan Cummings (1996) menetapkan bahwa kreativitas adalah barang baru yang berdayaguna yang dapat diterapkan dan menambah nilai pada sebuah produk dan jasa organisasi. Kreativitas mencakup pembuatan ide-ide, alternatif dan kemungkinan-kemungkinan. Peterson (2002) juga menyarankan bahwa antara originalitas dan manfaat diper1ukan untuk menentukan sebuah produk disebut kreatif. Produk yang unik tanpa manfaat dinamakan tidak bernilai. 8artle (2002) mendefinisikan inovasi sebagai peluang, non linear dan dinamis, mencakup proses pemberian nilai dari ide-ide. Jones dan Myres (2001) dalam adopsi dan difusi inovasi sistem informasi mengungkapkan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek atau benda yang dipersepsikan suatu yang baru. lnovasi bergantung pada faktor-faktor internal dan eksternal (Sprint, 2004). Faktor internal merujuk pada organisasi itu sendiri mencakup sumber daya (waktu dan biaya) dan kepentingan (kelompok, individu, organisasional). Faktor ekstemal mencakup hubungan organisasi dengan lingkungan luar yaitu pemahaman dan pelayanan kepada pelanggan. lnovasi dapat diorganisir agar meningkatkan kesuksesannya dengan memperhatikan antara sumberdaya dan kepentingan. lnovasi menurut jenisnya dibag• dalam: 1) inovasi berkelanjutan, dan 2) inovasi disruptive. lnovasi berkelanjutan merupakan usaha perubahan yang inkremental dan melayani kepentlngan status qL•o, sementara lnovasi

47

disruptive merupakan tipe radikal yang dibangun dengan teknologi baru dan

rnelintasi banyak kepentingan fonnal dalam organisasi. ·sustaining• innovation can be managed within the exsiting organisational structure, and in c.:~mpelition

for r,ormll dtPII'Wmtntlil r~tourcll

,....---.....,;.-~.;..;;..;.;.;.;.;.,

The sustaining innovation

High level sponsorship ---'-------'

The disruptive innovation

I The 1nnc vat on proJect Will proceed b)' gathenng knO'Niedge from across a stakeholder-base. And will look to aather succort whenever this cossib1e.

Gamber 3. model proyek inovasi sumber SPRINT Change Management toolkit, version 1.0, (2004:9) Beberapa prinsip yang digunakan dalam mengorganisir inovasi adalah: 1. Membuat tim-tim khusus untuk proyek dengan waktu dan sumber daya tersedia untuk menyelesaikan tugas. 2. Membuat tim khusus ini "hidup atau mati" dari outputnya. Bila idenya tidak berhasil maka tim ini dibubarkan. 3. Tim dihargai bila mendapat sukses seperti peningkatan reputasi atau promosi .4

Meyakinkan bahwa kegiatan khusus ini memiliki sponsor yang kuat (pelindung)

5. Mempertimbangkcm apa yang akan

te~adi

setelah proyek selesai

dike~akan.

Akankan diintegrasikan dengan struktur yang ada, atau membuat struktur baru. (SPRINT, 2004) Menurut Candy dan Edmonds (2003), dalam penelitiannya "Creativity Enchacement with Emerging Technologies" dimana kreativitas adalah suatu isu

48

yang penting untuk masa depan dari sistem teknologi yang baru. Ada peluang tak terukur untuk para perancang dari teknologi baru untuk memper1uas dari peralatan dan permainan yang memperkuat proses kreatif. Karena orang yang kreatif mampu menentukan persisnya bagaimana dan dengan cara apa proses berlangsung dari sesuatu yang memiliki arti penting yang tertinggi. Dan yang d!per1ukan adalah suatu strategi holistik untuk mengembangkan teknologi yang IT'emberikan pemahaman dari kreativitas dalam perancangan teknologi. Ada dua komponen

yang

penting

dari

strategi

yang

dipertimbangkan:

pertama,

ketrampilan 1an keahlian merupakan disiplin kunci yang harus menyebar untuk menghasilkan suatu keragaman dari perspektif. Kedua: studi kasus yang khusus yang menyelidiki pelajaran untuk diajarkan dari kreativitas yang terpenting dan praktek

ke~a

yang tidak baku.

I

Group Creative . Process

-t---... .

Creative IT Davelopment

/~

Contextual characteristic - - • a. Reward• b. Project conceptualization c. Technology

Group characteristic a. Norms Coherent/consist en Cooperation b. Diversit)' c. Leadership & structure CoHaborative Organic d. Problem solving aproach

Gambar 4. Model kreativitas pengembangan Tl Surnber: Cooper (1995:2) Dalam SPRINT (2004) kreativitas tim dibangkitkan oleh beberapa prinsip yai\:u adanya dorcngan enterpreneurship, mempunyai sikap benar terhadap kelreliruan, dan memahami bahwa inovasi yang berhasil sering berasal dari kesederhanaan. Menurut jenisnya tim kreatif dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu tirn kreatif dengan desakan waktu dan tim kreatif tanpa desakan waktu. Hubungan antara kreativitas tim dan desakan waktu dapat digambarkan:

49

a) Desakan waktu rendah + sedikit/tanpa dorongan, sedikit/tanpa kerjasama kelompok

=-+

kreativitas rendah (autopilot)

b) Desakan waktu rendah + E:ksplorasi

=-+ kreativitas tinggi (ekspedisi)

c) Desakan waktu tlnggl + tanpa focus._. kreatlvltas rendah (pabrlk) d) Desakan waktu tinggi +focus dan kepentingan berarti

=-+

kreativitas tinggi

(pada sebuah misi) Me;nang,

organisasi

sangat

pertumbuhan

membutuhkan

day2

kreativitas dart staffnya. Namun organisasi tidak dapat berbuat banyak jika staf itu sendiri ticlak mau dan mampu menyadari dan mengembangkan sendiri. Menurut Getomo (2002) kcndala yang sering dihadapi dalam usaha memacu daya pertum..,uhan itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Kine~a

yang tidak seimbang, dan penjara spesialisasi. Kendala lain yang juga

menghambat adalah adanya mental upahan (bergerak sedikit harus ada upah) dan malas.

MODEL TAHAPAN PROSES KEP\JT\JSAN INOVASI SALURAN KOMUNIKASI r···-·········--·········-····-·······-····r··· ··-···-········--·········-·-····!····-·· ............- ....................

1. . . . . . ······-··········---·········1

•

•

•

Ill KEPUTUSAI\I

II PERSUASI

t II.ONDISI SEBELUMNYA Prnt.lc aMMklmny• Kebutut.nmu maulahy•ng dlra•klln Kelnovatlfan c.. Norma-norm• aoslal d.

r. t..

.. b.

c.

•

t

Clrl-~•1

b.

....

ekoneml Clrl kllprl)adlan Perl•ku komunlkllal

c.

KMercobun

CIRI.CIRo PENOAMBIL KEPUTUBAN

•

.. d.

•

SIFAT INOVASI Keuntuna-n

AOOPS I

-:--+ \

~.au•lan Komplelall•~

Keter8r. oabln

Gambar 5. Model tahapan proses keputusan inovasi Sumber: Rogers dalam Bugin (2006:231)

\'.~

.·/ '·"II

Penggun• ,....,, Penggun• •khlr Penghenlllln

.·

MENOLAK'-+ Tet•p menol•k

50

Beberapa alasan mengapa mereka menjadi malas untuk menumbuhkan c1aya kreativitas dan inovasi antara lain:

1. Hasil dari kreasi dan inovasi baru belum tentu tercapai dan diterima oleh semua pihak, meskipun usat.a itu sudah menyedot waktu, tenaga dan biaya yang tidak kecil. 2. Kreasi dan inovasi menuntut mereka untuk belajar kembali secara terus menerus dan kontinyu, serta

beke~a

secara ekstra.

3. Mereka memiliki gambaran tentang kesulitan yang mungkin dihadapi jauh lebih besar daripada keberhasilan yang mungkin dapat diperolehnya. Sehingga sebagian besar ene~inya sudah hilang percuma untuk menghadapi gambaran buruk itu. (Oetomo, 2002) 2.9 Model proses rekayasa ular1g teknologi informasi Penelitian ini akan menggunakan model proses SPRINT (Salford Process Reengineering Involvement New Technology) sebagai framework dalam

menggambarkan fenomena kreativitas pengembangan teknologi informasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur. Model ini juga akan menuntun peneliti untuk melewati tahapan-tahapan penelitian dilapangan dan sebagai alat pembanding proses dalam pengembangan teknologi informasi. Metoda

SPRINT

dikembangkan

oleh

pemerintah

lnggris

(UK)

bekerjasama dengan beberapa Universitas di kota Salford, guna pengembangan e-govemment pada pemerintah daerah di lnggris. SPRINT telah diterapkan di 18 pemda di England dan Wales dengan !ingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Metoda ini merupakan elemen kunci strategi informasi. Strategi ditekankan pada pemanfaatan potensi teknolog: infomasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan pernda, proses dcmokratisasi, dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dengan peningkatan pada kecepatan pelayanan, pemecahan

51

masalah-masalah sosial, dan pengembangan ekonomi lokal. Strategi ini berfokus pada inovasi penggunaan teknoiogi infonnasi untuk mendapatkan transfonnasi radikal pada lembaga pemerintahan daerah. Falsafah SPRINT didesain dengan memperhatikan budaya sektor publik dengan keputusan partisipatif yang memiliki karakteristik: 1 . Keluasan visi dan kedal3man pengertian 2. Pembelajaran dan manajemen pengetahuan

3. lnovasi melalui partisipasi 4. Desain sejalan arah strategis 5. Model perubahan multilevel 6.

Fleksibilite~s

dan ekstensibilitas

Pada kerangkanya SPRINT menyarankan pembentukan dua grup untuk rremanaje proyek perubahan: steering group dan tim perubahan (Busines Process Reengineering; BPR). Mereka yang disertakan adalah: direktur dP.partemental pada semua area yang terkena dampak proyek, manajer proyek BPR, kepala konsultan, wa!
52

s. memahami konteks bisnis dari proyek dengan menyertakan semua perspektif relevan dan menganalisa efektivitas dan efisiensi dari proses yang terjadi dalam organisasi. b. membuat ide-ide permulaan

untuk peningkatan

proses

(teknis dan

organisasional), dan c. membantu membangun visi organisasi yang dijabarkan pada tahap kedua.

PHASE 1. UNDERSTAND PROCESS CONTEXT lndentify stakeholders and process settings Analiyze stakuholder perspective Observe, document, analyse current oror.ess Formal process modeling Carry out benchmarking study Identify busines goals & perform critical goal ar.alisis

PHASE3. IMPLEMENT PROPOSAL Specify new process design and ICT detail Device change management strategy Implement new structure and ICT evaluate and continously improve

~

In depth understanding of status quo Understanding of key business goals

PHASE 2. RADICAL PROCESS REDESIGN

+--1

Devel')p business vision in term of key goal Radical thinking based on BPR tenets Develop re-engineering proposals based on vision Articulate measurable busines benefit

Gambar 6. skema diagram tahapan SPRINT dan fase-fase sumber: SPRINT (2004:9) Memahami konteks organisas!onal adalah sangat penting. Hal ini akan memacu tim perubahan untuk kembali pada titik permulaan yang menghindarkan fokus terlalu sempit pada proses perbagian atau masing-masing proses. Meluaskan cakrawala akan me11untun ketika mengidentifikasi dan memaharni tujuan utama organisasi. Feature kunci dari SPRINT adalah model formal yang disebut role activity diagram (RAD), diajukan sebagai teknik pilihan analisis. Pembuat

SPRINT daP Tim perubahan (BPR) set.elumnya telah membuktikan daya guna dan meyakini kemampuan metoda seclerhana ini.

53

Teknik penting lainnya adalah critical goal ana/isis (CGA) yang mengarahkan masalah mEmdasar. CGA difokuskan pada jalinan inquiri dari dua pertanyaan pokok: apakah tujuan organisasi relevan dengan konteks proses? Seberapa baik tujuan itu didukung oleh proses saat ini dan didukung oleh sistem? Untuk masing-masing tujuan organisasi beberapa isu kunci sebagai berikut harus diajukan: apa tujuannya? Siapa stakeholder utama? Bagaimana rolasinya dengan tujuan strategis organisasi dan khususnya dengan masyarakat informasi?

Seberapa

baik

tujuan

itu

telah

tercapai

dan

bagaimana

mengetahuinya? (matrik apa yang akan digunakan?). SPRINT menyarankan penggunaan Goal network diagram untuk menggambarkan kumpulan tujuan dan hubungan diantaranya.

Gambar 7. go.31 network diagram sumber: SPR:NT (2004:32) Tahap kedua: rekayasa ulang proses Analisis pada tahap pertama merupakan dasar tahap kedua yang bertujuan menghasilkan proposal proses rekayasa ulang. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk menyokong proses baru dengan tujuan peningkatan dramatis performs organisasi dalam hubungannya dengan tujuan

54

strategis dan tujuan khusus. Pekerjaan pertama dalam tahap kedua adalah membangun visi dalam tujuan utama dan faktor-faktor sukses kritis untuk mencapai tujuan. Penting untuk memperkirakan prioritas masing-masing tujuan 'lengan dukungan proses saat ini. Setelah menetapkan konteks bisnis dengan jelas, fase berikutnya adalah tim perubahan memerlukan refleksi terhadap cara radikal, peluang rekayasa ulang. Tujuannya adalah merubah cara organisasi beroperasi dengan memanfaatkan kemampuan penuh dari potensi teknologi informasi dalam bekerja. Berpikir inovatif dapat dirangsang dengan beberapa cara: melalui studi literatur, melakukan studi banding, dan aktiv!tas dalam studio perancangan. SPRINT menyertakan sekumpulan "revisioning heuristics" untuk menolong penjelajahan ide-ide baru. Fase akhir dari tahap ked•Ja adalah membuat sekumpulan proposal perencanaan dengan menyertakan rancangan desain proses (didasarkan pada notasi role activity diagram; RAD jika mungkin) dengan inovasi penerapan teknologi informasi. Penting agar masing-masing proposal juga menyertakan detail kasus organisasi, termasuk

m::~trik

spesifikasi (ideal dalam kwantitatif)

untuk menolong menggambarka:1 keuntungan organisasi clan menetapkan jalur umpan balik guna memfasilitasi proses pengembangan berkelanjutan. Tahap ketiga: penerapan dan pengembangan berkelanjutan Tujuan dari tahap ketiga SPRINT adalah menerapkan proposal perubahan yang dibuat pada tahap kedua. Tim perubahan awal tetap d1tempatkan untuk supervisi tahap ini, walaupun tim keseluruhan menjadi lebih besar dengan penambahan individu (seperti spesialis pelatih, spesialis Tl, manajer lini, pengguna akhir). Penerapan bisa menjadi perjalanan panjang, penuh bahaya, dan kepemimpinan yang kuat sangat esensial pada tahap ini

55

untuk melintasi perubahan yang diidamkan dalam praktek kerja. Beberapa tugas yaitu: a. Perencanaan

implementasi

inkremental

diperlukan

untuk

menjanjikan

kerangka kerja seluruh organisasion/31. b. Desain proses diuji ulang dan diterjemahkan kedalam struktur kerja serta prosedur yang baru. c. Training diadakan, latihan d2n perangkat dokumentasi dan staff pelaksana disiapkan. d. Kebutuhan

perangkat

Tl

baru

dielaborasi

untuk

memungkinkan

pengembangan yang cocok. e. Terutama: sikap positif terhadap evaluasi dibangun dan ditetapkan. Mekanis pengumpu!an data umpan balik disiapkan untuk memberikan feedback pada proses dan sistem buru. f.

Prinsipnya tahap akhir ini mengidentifikasi terus menerus: desain proses baru menjadi subyek monitoring dan evaluasi kritis berkelanjutan (dibantu matrik kerangka kerja)

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


57

BAB Ill METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Berdasar1
te~adi.

Data yang diperoleh dari

infonnan biasanya disatukan, dan awal analisis data digunakan untuk mempertajam pengumpulan data selanjutnya. Penelitian kualitatif lebih terarah jJerhatiannya pada ketepatan dan kecukupan data. Selain itu penelitian kualitatif mencerminkan

makna

yang

menunjukkan

pada

segi

alamiah

yang

dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah, dan atas dasar pertimbangan itulah maka penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Metode kualitatif lebih mampu mengungkap realitas ganda, lebih mengungkap hubungan wajar antara peneliti dengan responden, metode kualitatif lebih sensitif dan adaptif terhadap peran berbagai pengaruh timbal balik. Metode kualitatif digunakan untuk menggambar1
58

total atau menyeluruh Sebuah intreprestasi

pendekatan partisipan

digunakan

mengenai

dlmana

event

dan

data

didasarkan

proses-proses

pada dimana

diasumsikan mencerminkan realitas ekstemal (Kirk dan Miler, 1986). Sehingga upaya

untuk

mengetahui,

menemukan

serta

menggambarkan

secara

mendalam mengenai pengembangan teknologi informasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan.

Teknologi informasi da!am pandangan berbasis proses yang

memberikan pengertian yang lebih besar mengenai proses-proses dan masalah-masalah yang ter1lbat. Studi ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian etnogri:ifi yang merupakan salah satu cabang penelitian interpretative paradigm. Kerangka etnografi menekankan pada kemampuan

peneliti untuk menyederhanakan kerumitan kehidupan sehari-hari, penelitian etnografi mempertimbangkan perilaku manusia dengan jalan menguraikan apa yang diketahui mereka, yang memperbolehkan mereka berperilaku sesuai dengan common sense dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, etnografi merupakan

peke~aan

mengintreprestasikan

mendeskripsikan,

kebudayaan.

Tujuan

mengeksplanasi, utarna

aktivitas

ini

dan adalah

memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, hubungannya

dengan

kehidupan

dan

untuk mendapatkan

pandangan

mengenai dunianya (Sprad1ey, 1997) Pettigrew (1990) melalui metode longitudinal field research memberikan kemudahan dalam mempelajari proses-proses yang berkelanjutan da!am konteks dan menggambarkan pentingnya berbagai level analisis yang saling berhubungan. Metode ini mengetengahkan contextua!ist analysis dari sebuah proses, dimana perubahan yang digambarkan sebagai sebuah fenomena,

59

dianalisis pada level vertikal dan horizontal dan dalam konteks keterhubungan antara level-level tersebut.

Analisi~

pada level vertikal mengarah pada

interdependence antara analisis pada level yong lebih tinggi atau rendah atas

suatu fenoinena. Sedangkan analisis pada level horizontal mengarah pada sequential interconnectedness antara fenomena yang terjadi di masa lalu,

sekarang ataupun dimasa mendatang. Pendekatan yang memberikan analisis multilevel atau vertikal dan horizontal disebut sebagai analisis yang berkarakter kontekstual.

3.2 Fokus Penelitian Menurut Moleong (2006:94) ada dua maksud yang ingin dicapai oleh peneliti

meiG~Iui

penetapan fokus penelitian. Pertama, bahwa penetapan fokus

dapat membatasi studi; dalam hai ini fokus akan membatasi bidang inkuiri . .'<.edua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi, atau

kriteria tennasuk-tidak tem.asuk (inclusion-exclusion criteria) suatu infonnasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suRtu fokus, peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan, aan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, tapi karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan

ke dalam sejumlah data yang

sedang

dikumpulkan. Jadi dengar, penetapan fokus yang jelas dan mantap, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu digunakan ataupun mana yang akan dibuang. Dengan memperhatikan uraian di atas dan mengacu pada rumusan masalah, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1. Lingkup proses kreativitas pengembangan teknologi infonnasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur dalam: (a) proses organisasional pengembangan Tl; (b) tujuan-tujuan

60

organisasional dalam pengembangan teknologi informasi 2. Proses perencanaan straiegis dalam rekayasa ulang teknologi informasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur dalam: (a) tahapan dan mekanisme perencanaan strategis dalam pengembangan Tl (b) detail dan desain perangkat Tl; (c) strategi perubahan perangkat Tl; 3. Proses rengembangan kreativitas dalam implementasi teknologi informasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur, dalam: (a) implementasi struktur dan teknologi informasi baru; (b) evaluasi dan peningkatan berkelanjutan; (c) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian 3.3.1 Lokasi Penelitian Untuk menentukan lokasi penelitian per1u dipertimbangkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga per1u pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi peneiitian (Moleong, 2006:128) Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni, dengan berkembangnya te.knologi informasi saat ini memungkinkan suatu organisasi melakukan perencanaan strategis dalam pengembangan teknologi informasi yang mereka miliki. Atas dasar pertimbangan ini maka peneliti tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi informasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.

61

Pertimbangan

kedua,

adalah

karena

tersedianya

akses

untuk

melakukan penelitian disana. Ketersediaan akses pada sebuah lokasi penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Selain itu, karena panelitian ini bertujuan untuk memahami realitas sosial yang ditekankan pada daily tercapainy~

exp~riences

maka aksesibilitas sangat diperlukan demi

tujuan penelitian.

3.3.2 Situs Penelitian Sedangkan situs penelitian ini merupakan tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenamya dari obyek yang akan diteliti, dalam rangka penelitian ini memulai kegiatannya pada Kantor Balitbangprov. Kaltim untuk mengetahui gambaran umum Balitbangpruv. Kaltim, pengembangan teknologi informasinya dan strategi dalam pengembangan teknologi tersebut

3.4 Sumber dan Jenis Data Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006:157) dikatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekundtr, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbemya atau nara sumber yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. lnformasi sebagai sumber data dipilih secara purposive,

hal

ini

didasarkan

pada

subyek

yang

menguasai

permasalahan yaitu (a) mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dan mendalam terkait
62

mengenal secara baik kapasitas SDM Balitbangprov. Kaltim, program pengembangan 8DM yang telah dilaksanakan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Mereka secara langsung menyaksikan atau terlibat dRiam pelaksanaan program pengembangan. Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi dan seterusnya. Cara ini lazir.1 disebut dengan "snowball sampling" yang dilakukan secara serial atau berurutan. 2.

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari luar kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Jadi data sekunder adalah data yang suclah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini, seperti peraturan pemerintah daerah, surat keputusan gubemur, surat keputusan

kepal~

badan, surat perintah badan, laporan-laporan

kegiatan, dan laporan-laporan keuangan.

:S.51nstrumen Penelitian Dalam

penelitian

dengan

mempergunakan

pendekatan

kualitatif,

panelitian diarahkan pada pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada

p~r.eliti

sendiri sebagai

pengumpu! data.

Sedangkan

instrumen

penunjangnya adalah pedoman wawancara yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajui
63

3.6 Teknik Pengumpulan Data Dalarn penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama yanG tarjun ke lapangan dan berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Untuk memudahkan pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat bantu berupa catata'l lapangan, tape recorder, kamera dan pedoman wawancara. Dalam pene:litian kualitatif, oroses pengumpulan data meliputi tiga kegiatan sebagai berikut. 1. Proses memasuki loka:;i penelitian (getting in) Pada tattap ini peneliti memasuki lokasi dengan membawa ijin penelitian dan mengadakan pendekatan terhadap subyek penelitian untuk menjelaskan rencana dan maksud kedatangan peneliti dan berusaha untuk membuat hubungan yang lebih akrab sambil mendcngarkan informasi dari mereka sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan sumber data. Peneliti berusaha untuk berperilaku sopan, baik da:am tingkah laku maupun tutur kata. Pada tahap ini yang paling diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat dengan baik diterima. 2. Ketika berada di lokasi (getting along) Peneliti menjalin interaksi personal yang lebih mendalam dan harmonis dengan sumber informasi untuk memperoleh data-data yang relevan. Kegiatan personal interaktif 1ni juga untuk lebih menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas terhadap peneliti. Komunikasi interpersonal yang persuasif juga dilakukan terutama untuk memperoleh informasi yang bersifat sensitif, misalnya penilaian informan terhadap suatu kebijakan atau makna-makna yang tersembunyi. 3. Mengumpulkan data (logging the data) Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan

64

fokus pada terapan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Melalui wawancara mendalam peneliti dapat memperoleh dan mengungkapkan

informasi

yang

didasarkan

pada

pengalaman

dan

pengetahuan informan yang eksplisit maupun implisit, termasuk opininya terkait masalah penelitian. Untuk memperoleh informasi dan opini yang tajam dan mendalam peneliti menciptakan suasana wawancara yang informal, spontan dan alamiah, dimana informan diposisikan sebagai pemecah masalah. Dalam hal ini wawancara dikondisikan

be~alan

tidak

terstruktur, namun tetap dalam kerangka fokus penelitian dan wawancara ini mempunyai sifat 'open-ended' atau berujung terbuka, yaitu jawaban tidak terbatas hanya pada satu t2nggapan. Dalam hal ini peneliti dapat bertanya pada informan utama tidak hanya tentang suatu peristiwa tetapi juga pendapatnya sendiri tentang peristiwa tersebut. Disamping itu peneliti juga meminta informan untuk mengemukakan pengertiannya sendiri tentang suatu peristiwa yang kemudian dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan keterangan atau sumber bukti dalam kasus tersebut. Teknik dokumentasi bermanfaat untuk memperoleh data dalam bentuk dokumen atau catatan yang terkait dengan konsep kebijakan, implementasi dan dampak yang muncul di lokasi penelitian. Teknik observasi dilakukan dengan memperhatikan kenyataan bahwa peneliti bukan merupakan kelompok yang diamati pada Balitbangprov. Kaltim, maka peranan y'ang dapat dilakukan peneliti terbatas pada pengamatan atau observasi yang tidak berperan serta. Secara spesifik posisi peneliti a1alah seperti yang dikategorikan Buford Junker dalam Moleong

(2006:176-177) yaitu pemeran serta sebagai pengamat. Artinya peneliti secara la'lgsung mengamati kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian termasuk memperoleh informasi yang tersirat, guna lebih

65

memahami implementasi dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Aktivitas observas! tersebut dilaksanakan tanpa melakukan intervensi atau membe1ikan stimulus terhadap kegiatan atau peristiwa yang ber1angsung.

3.7 Analisis Data Analisis data adalat1 proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pota, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006:248). Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data juga bisa dilihat dari berbagai perspektif, secara mekanis maka dalam

~nalisis

dilakukan:

a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpul;:tn data menjadi informasi yang mudah dipahami. b. lnterprestasi atas berbacai informasi dalam kerangka yang :ebih luas atau inferensi ke populasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mile3 dan Huberman (1992:15) mengatakan dalam analisis kualitatif, data dapat dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya "diproses" sebelum siap digunakan (melalui

pencata~an,

pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis

kualitatif tetap menggunakan kata-kata, biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

yaitu:

reduksi

kesimpulan/verifikasi. Adapun

data,

penyajian

data

dan

langkah-langkah tersebut diuraikan

penarikan sebagai

66 berikut (Miles dan Huberman, ~ 992: 16)

Gambar 8. Analisis Model interaktif Sumber: terjemah Miles dan Huberman {1992:16) 1. Reduksi <.lata Reduksi data diartikan sebagai proses pemil!han, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dalam lapanga'l ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-lrtporan itu per1u drreduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya dan disusun secara

~istematis

memberi

sehingga mudah dikendalikan. Data yang direduksi

gambaran

yang

lebih

tajam

tentang

pengamatan,

juga

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu, hal ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ber1angsung. 2. Penyajian data {display data) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dispay atau penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti

67 untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data-data yang diperoleh dan laporan-laporan lapangan, diusahakan dibuat dalam bentuk matriks, grafik, jaringan kerja (network) dan peta (chart). 3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis data mulai mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Data yang diperoleh sejak awal senantiasa harus dibuat kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan Lertambahnya data rlan informasi, melalui proses verifikasi secara terus menerus maka akEm diperoleh kesimpulan yang bersifat ..grounded". Jadi kesimpulan harus diverffikasi selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini penelhian kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, Jienyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

3.8 Keabsahan Data Setiap penelitian memerlukan adanya transfer untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standard ilu disebut keabsahan data. Menurut Moleong (2006:326) untuk menetapkan

keabsahan

data

diperlukan

teknik

pemeriksaan.

Teknik

pemeriksaar, didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang digunaKan, yaitu: 1 . Derajat '<epercayaan (credibility) Derajat ~epercayaan merujuk pada kepercayaan pembaca dan persetujuan

68

partisipan (responden) penelitian terhadap hasil temuan. Untuk memenuhi standar tersebut dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, peer debriefing, dan member check. Triangulasi dioperasionalisasikan dalam

bentuk

triangulasi

sumber data

pengamatan dengan

yaitu

membandingkan

data hasil wawancara,

data hasil

membandingkan

hasil

wawancara dengan isi dokumen, membandingkan pemyataan informan didepar.

umum

der.gan

membandingkan

pemyataan

perspektif informan

informan yang

secara

berbeda

pribadi

dan

latar belakang

mengenai suatu isu. Teknik peer debriefing dioperasionalisasikan dengan cara

melibatkan

sejawat

peneliti

yang

tidak

ikut

meneliti

untuk

membicarakan atau mernberi kritik temadap proses dan hasil penelitian, sehingga bisa diperoleh masukkan atas kelemahan yang terjadi dari penelitian yang dilakukf:ln, dalam bentuk diskusi informal, seminar hasil penelitian

dan

bimbingan

teknis.

Teknik

member

check

diopera.sionalisasikan dengan cara meminta partisipan penelitian untuk merevie-.v, J:,enafsiran dan kesimpulan. 2. Keteralihan

(tran~ferahil!ty)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengiriman dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Data itu antara lain berupa catatan

lapangan,

pelaksanaan

dan

petunjuk hasil

teknis

wawancara

pelaksanaan, dengan

laporan

stakeholders

kegiatan dengan

berpedoman pada instrumen penelitian, wawan-:ara dan observasi. Untuk keperluan itu peneliti mengulang pengecekan data untuk menjamin kelengkapan data penelitian sehingga proses analisisnya akan di dukung

69 oleh data yang lengkap dan akurat. 3. Kete.-gantungan (dependability) Ketergantungan dapat dicapai dengan kepastian, yaitu dengan terus mengkonsultasikan kepada pembimbing, sehingga setahap demi setahap konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan dikonsultasikan dengan pembimbing. Setelah penelitian dianggap benar oleh pembimbing maka ditemukan pertemuan baik formal (seminar hasil penelitian) maupun informal

dengan

ternan-ternan

guna

memperoleh

masukan

untuk

menambah kebenaran hasil penelitian. 4. Kepastian (comfirmabi/ity) Yang C:imaksud dengan kepastian yaitu obyektifitas. Di sini pemastian bahwa sesuatu obyektif pada penelitian kualitatif menekankan pada data sehingga dengan bantuan pembimbing untuk memastikan bahwa hasil peneliti&n ini berdasarkan dari data dan pembimbing berupaya menelaah hasil kegiatan

peneliti

dalam melaksanakan

kegiatan

pemeriksaan

keabsahan data apakah dilakukan dengan memadai atau tidak. Untuk maksud tersebut maka penulis terus mengkonsultasikan data temuan dilapangan

dengan

pembimbing

selama

berlangsungnya

konsultasi

penelitian ini guna mendapatkan arahan dan menjamin keabsahan dan obyektifitas.

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


70

BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur 4.1.1.1. Kondisi Geografis Kalimantan timur dengan luas wilayah dar::~tan 198.441,17 Km2 dan luas pengelolaan laut 10.216,57 Km 2 terletak antara 113°44' bujur timur dan 119°00' bujur timur serta diantara 4°24' lintang utara dan 2°25' lintang selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, provinsi terluas kedua setelah FapuR ini dibagi menjadi 9 (sembilan) kabupaten, 4 (empat) kcta, 135 kecam~:~tan dan 1.404 desa/kelurahan. Ke$embilan kabupaten tersebut adalah Pasir dengan ibi.Jkota Tanah Grogot, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Tirnur dengan lbukota Scmgata, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibukota Nunukan, dan Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajarn,

~edangkan

keempat kota adalah

Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah lnd·Jnesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai terpanjang adalah sungai mahakam. Provinsi Kalimantan Timur terletak di sebelah paling timur pulau

71

Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan negara Malaysia, khususnya negara Sabah dan Sarawak. Te!)atnya provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah utara, laut sulawesi dan selat makasar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan denr,an Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah barat. Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari pegunungan dan bukit yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 18 buah, sebagian besar berada di Kabupaten Kutai KartanP.gara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang dengan luas masing-masing 13.000 hektar, dan 11.000 hektar. Tabel7. Letak, Batas dan Luas Kalimantan Timur. 1 . Letak!Location

Antara!Betwen 113°44' Bujur Timurllongitude east 119°00' Bujur Timur longitude east 4°24' Lintang Utara/latitude north 2°25' Lintang Selatanllatitude south

2. Batas/Bort'er

Utara/North Timur/East Selatan!South Barat/West

3. Luas Daratlland area

198.441,17 Km2

4. Luas pengelolaan laut !Nautical area

10.216,57 Km2

Malaysia/Malaysia Selat Makasar dan Laut Sulawesi Kalimantan Selatan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Malaysia

~·------~~--~~~~----~~~~----------------------~

Sumber: Kaltim dalam angka 2007

4.1.1.2. Demografi Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 2.436.545 jiwa, memngkat menjadi 2.936.388 jiwa pada tahun 2006. Berarti dalam

72

periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah bertambah tebih dari 83 ribu orang setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur sebenamya tidak merata sepanjang tahun.

contoh, pertumbuhan penduduk pada periode

Seba~ai

2002-2003 sebesar 5.72 persen, periode 2003-2004 sebesar 1,68 persen, periode 2004-2005 sebesar 3,29 persen, sedangkan periode 2005-2006 sebesar 3,36 persen. Pada

tahun

2005-2005

pertumbuhan

penduduk

di

setiap

kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Secara persentase, peningkatan tertinggi

terjadi di Kota Tarakan

sebesar 6,75 persen, sedangkan

kabupaten/kota tainnya pertumbuhan berkisar 1,35-6,18 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimant::m Timur juga tidak merata. Tetapi penduduk yang semula tebih banyak tinggal di pedesRan sejak tahun 1995 sudah tebih dari 50 persen menetap di perkotaan. Pada tahun 2006 sebagian besar penduduk Kalimanta:1 Timur

bera~a

di Kota Samarinda (20,02%), yang merupakan

ibukota propinsi Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara

(17,21%),

Kota

Balikpapan

(16,55%)

dan

tersebar

di

Kabupaten/kota lain berkisar 1-7 persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 1990 tidak banyak berubah. Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas wilayah sangat timpang,

sehing~a

menyeb&bkan terjadinya perbedaan tingkat

kepsdatan penduduk antar daerah yang men:olok, terutama antar daerah kabupaten dengan daerah kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,87 persen dari wilayah Kalimantan Timur

dih~ni

oleh sekitar 53,51 persen dari

total penduduk Kalimantan Timur. Sedrangkan selebihnya ta'itu sekitar 46,49 persen menetap di ~aerah kota dengan lua5 1,13 p~t$etl dari luas wilayah

73

Kalimantan Timur seluruhnya. Akibatnyc: kepadatan penduduk di daerah kabupaten hanya berkisar 1-33 jiwalkm2 dibanciing kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 629,54 jiwa/Km2 , Kota Samarinda 818,32 jiwa/ Km2 , Ko!a Tarakan 247,50 jiwa/ Km 2 , dan Kota Bontang 249,09 jiwa/ Km 2• sedangkan kepadatan pendudult Kalimantan Timur adalah 12,77 jiwa/ Km 2 . Ditinjau dari komposisi penduduk menu rut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduc!uk laki-laki di Kalimantan Timur masih banyak dibanding perempuan. lni terlihat dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100

4.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 4.1.2.1. Kebijakan Umum Propinsi

Kalimantan

Timur

merupal(an

daerah

yang

potensi

sumberdaya alamnya sangat besar dan beraneka ragam yang tersebar di seluruh wilayah. Namun sebagian besar potensinya belum termanfaatkan karena terbatasnya aksesibilitas. Eksploitasi dari sebagian kecil potensi

sumberda~·a

alam tersebut

menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah penyumbang devisa bagi negara yang cukup besar dan sekaligus menumbuhkan pusatpusat pertumbuhan yang berada di kawasan pantai. Sementara kawasan pedalaman sebagai sumber bahan baku tingkat pertumbuhannya relatif lamban.

Lambannya perkembangan

kawasan

pedalaman

disebabkan

terbatasnya infrastruktur terutama transportasi dan prasarana dasar. Hal ini ditamt'ah laGi dengan kond!si pedesaan daerah pedalaman yang terletak secara sporadis dalam satu komunitas yang relatif kecil Dengan perbedaan tingkat perkembangan tersebut menyebabkan terbentuknya. disparitas regional dimana kawasan pantai relatif lebih maju

74 dengan poia kehidupan modem yang umumnya dihuni kaum pendatang, sementara kawasan pedalam yang dihuni

pen~uduk

asli masih tetap dalam

kondisi kehidupan tradisional. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan yang menyebar keseluruhan ¥rilayah guna memperkecil tingkat kesenjangan antara kawasan, maka kebi.iakan yang cukup strategis yang diambil oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan

Timur

adatah

pemekaran

wilayah,

yaitu

membentuk

kabupatenlkota baru pada wilayah yang sutit terbina dari kabupaten asat. Disamping

itu

program

pembangunan

yang

dilaksanakan

di

Kalimantan Timur melipLati pembangunan fisik dan non fisik yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah membuka isolasi daerah, meningkatkan sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas sebagai modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan di daerah

serta

pembangunan

pertanian

dalam

arti

luas

sehingga

perekonomian rakyat dapat diberdayakan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus terencana dengan baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah, maka kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan seperti sarana dan prasarana pembangunan harus dapat ditangani melalui manajemen yang profesional untuk 'llewujudkan kehiC:upan masyarakat yang sejahtera. Visi adalah suatu pikiran yang melampau realitas sekarang, sesuatu yang akan diciptakan d::m belum ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan diwujudkan yang belum pemah dialami sebelurnnya. Visi pembangunan Kalimantan Timur adalah suatu keadaan yang akan

di~~judkan

pada masli

yang akan datang. Dengan demikian Visi KatimSrltan timur adalah " terwujudnya masyarakat Ka~imantan Timur ytirl~ slemakin sejahtera

75

melalui pembangunan yang partisipatif, berkeadilan dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang beriman, menguasai iptek, terampil dan berdisiplin,

serta

pemerintahan

yang

bersih

dan

berwibawa,

berwawasan kedepan dan penuh dedikasi". Misi merupakan

j~lan

pilihan suatu organi3asi untuk menyediakan

pelayanan bagi pelanggannya. Bagi pemerintah daerah, misi adalah jalan pilihan untuk memberikan i)elayanan bagi rakyat Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada visi, garis-garis besar haluan negara, potensi dan kondisi Kalimantan Timur, maka misi Kalimantan Timur adalah : 1. Membina pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari bagi semua lapisan masyarakat sehingga beriman, taat beribadah, berakhlak mulia dan terwujud toleransi antar umat beragama. 2. Meningkatkan

pendidikan

masyarakat

sehingga

cinta

tanah

air,

berkesadaran hukum, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, memiliki etos kerja tinggi dan berdisiplin.

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya serta menyediakan jaringan pelayanan kesehatan yang prima dan ber1
beke~a

yang seluas-luasnya.

5. Melaksanakan pembangunan yang ber1
kedaulatan

rakyat

dalam

segala

aspek

kehidupan

bermasyarakat dan bemegara, menjamin ketertiban umum, keamanan, kedamaian, ketentraman masyarakat serta menjamin tegaknya supermasi

76 hukum dan hak azasi manusia. 8. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri,

maju,

berdaya

saing,

berdaya

tahan

dan

berwawasan

lingkungan. 9. Mewujudkan kesejahteraan

rakyat dengan perhatian utama pada

terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi masyarakat tidak mampu. 10. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkpribadian, dinamis, krea~if,

berdaya saing

4.1.2.2. Pembangunan Bidang Pemerintahan. Fokus utama pembc.mgunan bidang pemerintahan adalah dalam rangka me:-ealisasikan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berorientasi

pada kepentingan

publik selaras dengan

perkembangan dan perubahan serta kebutuhan masyaral
ini

adalah

untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan

profcsionalisme pegawai dalam lingkungan pemerintah propinsi Kalimantan Timur yang dapat menciptakan pemerintahan daerah yang bebas dari KKN, profP.sional,

proektif,

mampu

mengelola

kekayaan

daerah

secara

transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Adapun

77 program-program priorihsnya adalah sebagai berikut : a. Program pengembangan kepegawaian. b. Program pendidikan dan pelatihan aparatur. c. Program penataan organisasi dan ketatalaksanaan. d. Program pengembangan administrasl pemerlntahan deerah. e. Program pengamanan dan peningkatan pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah. f.

Program pengembangan sistem protokol dan kehumasan

2. Fungsi perencanaan dan pengawasan ; arah dan kebijakan fungsi

perencanaan dan pengawasan ini adalah dalam rangka membangun perencanaan pembangunan daerah yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat, yang berarti pemikiran-pemikiran dari masyaral
oleh

masyarakat

akan

lebih

efektif

karena

produk

perencanaannya merupakan hasil pemikiran masyarakat. Selain itu, dengan

perencanaan

yang

transparan

akan

memudahkan

proses

pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan yang dilakukan

langsung

oleh

masyarakat.

Adapun

program-program

prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program pengembangan perencanaan daerah b. Procram peningkatan kerjasama antar daerah, dalam dan luar negeri. c. Program peningkatakan pengawasan fungsional daerah d. Program peningkatan koordinasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan. 3. Fungsi keuangan daerah ; arah dan kebijakan fungsi keuangan daerah ini adalah

untuk

meningkatkan

penerimaan

daerah

dengan

lebih

78 mengoptimalkan pendapatan asli daerah, pemanfaatan asset daerah, peningkatan peranserta masyarakat dan sektor swasta serta pengelolaan penerimaan daerah yang lebih efisien. Selain itu juga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan daerah dengan berorientasi pada transparasi dan akt.:ntabilitas publik. Adapun program-program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program peningkatan administrasi kas daerah. b. Program

penat~an

edministrasi keuangan.

c. Program peningkatan penerimaan daerah. 4. Fungsi pembinaan kesatuan bangsa ; arah dan kebijakan fungsi pembinaan kesatuan bangsa ini adalah

~ntuk

melakukan upaya maksimal guna

terciptanya suasanan yar.g kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah diharapkan ada pada posisi yang adil, netral, tegas, dan proaktif terhadap setiap persoalan yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, hasrat ataupun peluang ancaman disintegrasi bangsa daiam wujud perkelahian ataupun perselisihan

yang bersifat partisan dan primordial tidak akan

te~adi.

Adapun program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program pemantapan integrasi bangsa. b. Program pengembangan demokrasi. c. Program hubungan antar lembaga kemasyarakatan.

4.1.2.3. Kebijakan Bidang Penelitian dan pengembangan. Untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari dampak globalisasi dan perdagangan bebas, pemanfaatan dan penguasaan teknologi modem mutlak men!adi syarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah melalui rekayasa dan rancang bangun sesuai dengan potensi dan kondisi spesiflk

79

daerah. Komajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat belum dapat diadopsi dan dima.1faatkan sepenuhnya dalam bidang ekonomi di !<.alimantan Timur. Sedangkan komposisi dalam berbagai bidang termasuk bidang usaha yang makin ketat menuntut dukungan iptek yang memadai dan handal untuk merumuskan kebijakan, meningkat!(an pelayanan, meningkatkan sfisiensi dan menghasilkan produk kompetitif sekaligus ramah lingkungan. Guna mengoptimalkan pemanfaatan iptek dalam meningkatkan daya saing Kalimantan Timur, maka penyadaran dan gerakan moral kepada masyarakat untuk memanfaatan iptek melalui pen}·ebaran informasi kemajuan teknologi, memasukkan kurikulum pemanfaatan iptek dalam dunia pendidikan dan bimbingan pemanfaatan :-ancang bangun leknologi di masyarakat dan dunia usaha, penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat rnelalui statistik dan hasil penelitian dan pengembangan tentang informasi dunia usaha, peluang paoar dan kemungkinan pengembangan riset maupun ke~asama

akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan peran bagi

industri di daerah. Kegiatan penelitian dan pengkajian yang telah dilaksanakan di Kalimantan Timur melipl!ti : Pengembangan teknotogi tepat guna yang pemanfaatannya untuk sektor pertanian dan industri bagi masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur ; Pengembangan wilayah propinsi Kalimantan Timur melalui pendayagunaan dan pengembangan potensi wilayah, sumber daya

alam

dan

ketenagake~aan,

sumber

daya

manusia,

meliputi

pengembangan

pendidikan dan pelatihan, studi pengelompokan/tata ruang

wilayah pedalam dan perbatasan ; penelitian dan studi untuk penyusunan program penyelamatan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya perairan (sungai, danau, rawa dan pantai) flora dan fauna yang berkelanjutan ;

80

Penelitian dan pengkajian bersama dengan perguruan tinggi setempat, maupun dengan perguruan tinggi dari luar; Penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang dokumentasi dan informasi, dan peningkatan pendayagunaan

dokumentasi

dan

informasi ;

Pendayagunaan

dan

pemasyarakatan teknologi tepat guna dalam upaye peningkatan kemampuan teknologi masyarakat propinsi Kalimantan Timur ; Pengembangan industri pedesaan ; Pengembangan industri rakyat, riset dan pengembangan industri hilir komoditi unygulan daeroh ; Bantuan teknis pembentukan lembaga riset di daerah

~tau p~rguruan

bidang

inftastruktur ;

tinggi daerah ; penelitian dan pengkajian terhadap dan

Pengkajian

terh~dap

strategi

peningkatan

sumberdaya manusia di Kalimantan Timur.

4.1.3. Gambaran singkat Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur

4.1.3.1. Sejarah pembentukan organisasi. Penyelenggaraan penelitian di Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten I Kota se- Kalimantan Timur, masih terdRpat berbagai kendala yang

di

hadapi

antara

lain

Pengelolaan penelitian masih terpisah-pisah dan

sebagai

berikut :

t~rpencar-pencar

yaitu

pada Bappeda Propinsi, Bappeda Kabupaten I Kota, balai-balai penelitian Depari.eman dan ncn Departeman, (LPTP, BPK, Balai Pengujianl DPU, Bepelkes, Statistik, BPPI) dinas daerah propinsi/ Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi dan Swasta ( PTN, PTS ), lembaga-lembaga Donor Luar Negeri seperti GTZ atau sejenisnya, LSM-LSM serta lembaga Sv1asta. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya dupHkasi dan tumpang tindih, sehingga akan mengalami kesulitan dalam malakukan evaluasi secaro

menyeluruh

atas

hasil-hasil

penelitian.

81

Masill

belum

terdapat kesamaan

visi,

misi

dan

persepsi

serta

keterpaduan gerak langkah baik antera penelitian maupun instasnsi teknis dalam melihat peranan penelitian di Propinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian se:ama ini (1) Masih belum dapat di kembangkan sepenuhnya kedalam program-program pembangunan

Masih belum

teregistrasi secara sistematis, kronologis dan katalogis

Masih belum

diketahui secara pasti jumlah data yang telah dikeluarkan dan jumlah penelitian yang di laksanakan selama ini. (2) Masih belum dapat di monitor secara maksimal penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga

penelitian

lainya

di

Propinsi

Kalimantan

Timur.

(3)

Penyelenggaraan fungsi penelitian selama ini masih ditanggani oleh Bidang Penelitian Bappeda Propinsi Kabupaten/ Kota (Kepres No. 27 tahun 1980, Kepmendagri No. 185 tahun 1980, Perda Propinsi Dati 1 Kalimantan

Tim~r

No. 3 tahun 1981). Mengingat permasalahan yang di

hadapi sangat kompleks, maka daya dukung Unit

ke~a

ini sudah barang

tentu tidak memadai. (4) Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional peneliti yang ada di jajaran Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.(5) Minat para tenaga mt.:da dan potensial untuk meniti karier sebagai tenaga fungsional peneliti sudah mulai tumbuh dan berkembang di daerah ini, namun di harapkan pada kendala dan pennasalahan dalam memproses karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh angka kredit sebagai peneliti. Berdasarkan fenomena can gejala diatas Ketua Bappeda Propinsi Kalimantan Timur (Drs. H. M Asli amin) mengambil langkah-langkah sebagai

berikut

: (1)

Memerintahkan

peneliti

Bappeda

Propinsi

Kalimantan Timur (Syahrumsyah Asri, Sh. M.Si) mengadakan kloordinasi dengan Balitbangda DON dan studi banding ke Propinsi yang telah dan

82 aken

membentuk

BALITBANGDA

Propinsi,

yang

hasilnya

telah

dilaporkan kepada Gubemur Propinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor. (2)

072/

Melaporkan

190/

B.Pen-Bapp,

kepada

Gubemur

tanggal

4

Februari

Propinsi

Kalimantan

2002. Timur

:

Tentang kesiapan dan PERSIAPAN Bappeda Propinsi Kalimantan Timur tentang pembentukan BALITBANGDA Prop Kalimantan Timur termasuk struktur Organisasinya, melalui surat Nomor 072/ 340/ B,Pen-Bapp, Tanggal27 Maret 2002. Mengusulkan caJon personil jabatan struktural, fungsional dan non struktural BALITBANGDA Propinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 072/ 399/ B.Pem-Bapp, Tanggal 5 April 2002 dan Nomor 072/ 481/ B. Pem-Bapp

,Tanggal

16

Juli

2002

Untuk

memperjelas

dan

mengembangkan lembaga ini kedepan Bappeda propinsi Kalimantan timur melalui anlisis pembentukan Organisasi dan Tata Laksana BALITBANGDA Propinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 072/676/ B.Pen-Bapp, tanggal 16 Juli 2002. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemerintah propinsi Kalimantan timur mengambil langkah kebijakan yaitu mengembangkan/ membesarkan bidang penelitian Bappeda Propinsi kalimantan Timur menjadi

suatu

BCJdan

Penelitian

dan

pengambangan

Daerah

(BAUTBANGDA) Propinsi Kalimantan Timur, melalui keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 21 tahun 2002 yang dikembangkan lebih lanjut dalam Perda

Pro~

Kaltim Nomor 02 tahun 2001, secara

bertah"3p melikuidasi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan

pengembangan.

Untuk

tahap

pertama

melikuidasi

kantor

Pengelolaan Data Elektronik dan Balai Pengujian Departeman Pekerjaan Umum (DPU) ke BALITBANGDA Pop. Katim. Tahapan berikutnya akan

83

melikuidisi Loka Pengkajie:m Teknologi pertanian (LPTP), Balai penelitan dan Pengkajian lndustri (BPPI) ke BALITBANGDA Prop. Kaltim. Badan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai Koordinator, lnisiato:-,

Motivator,

Katalisator dan

Dinamisator

guna

membina,

melaksanakan, melakukan dan mengkoordinasikan tugas di bidang pengkajian, peneliticm dan pengembangan di lingkungan pemelintah propinr.i Kalimantan Timur, Kab:.Jpaten dan kota se Kalimantan Timur secara terpadu. Dengan dilakukannya pengkajian dan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di propinsi kalimantan timur ini insya Allah permasalahan-permasalahan yang di hadapi dapat di tu.1taskan pada tah ...m-tahun mendatang. Secara galis besar struktur organisasi Balitbanprov. Kaltim terdiri dari Kepala Badana yang membawahi jabatan fungsional, Unit pelaksana teknis daerah, Bagian tata usaha, dan 4 (empat) bidang yang terdiri dari beberapa aub bidang dibawahnya.

Bid~ng

pengembangan Tl berisi sub

bidang sistem ;nformasi manajemen dan sub bidang hubungan antar lembaga. Bidang pemerintahan terdiri dari sub bidang tata pemerintahan dan aparatur. Bidang ekonomi dan pembangunan terdiri dari sub bidang ekonomi dan keuangan, suh bidang pembangunan, dan sub bidang investasi dan dunia usaha. Bidang kemasyarakantan terdiri dari sub bidang sosial politik dan sosial budaya, sub bidang hukum dan HAM, sub bidang Kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan. Gambar struktur organisasi Balitbangprov. Kaltim dapat dilihat pada gambar belikut ini:

84

!

I

JAFUNG

KEPALA

I

I

I

SUI!AG UMUM DAN HUMAS

BID. PENGEMBAGAN Tl

~

I_

BID. PEMERINTAHAN

SUBID. PENGEMBAGAN Sl

SUBID.

HUB. ANTAR LEMBAGA

I

gambar 9.: StruktJr organisasi Balitbangprov. Kaltim

4.1.3.2. T1..1gas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga teknis yang melaksanakan tugas-tugas fungsional tentang penelitian dan penpembangan, be1·ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sel\retaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Tugas Pokok Tugas pokok Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan l<eputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 yaitu: Membantu

Gubemur

dalam

melaksanakan,

membina

dan

mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembanga'n d*l~rn rangka perumusan dan penetapan kebijRkan pemelirlblh daen:\h, serta memasyarakatkan hasil-hasil penelitian dan

p~hg&mbangan

85

tersebut kepada stakeholder yang terkait. 2. Fungsi Fungsi utama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yaitu : a) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah ; b) Penyusunan

program

kebijaksanaan

merumuskan

dan

operasional penelitian dan pengembangan ; c) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan

pembangunan,

kemasyarakatan

ekonomi

serta

sister.,

dan

sosial

dan

penelitian

dan

keuangan,

rnformasi

pengembangan ; d) Pelaksanaan pengernbangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka

p~rumusan

kebijaksanaan pembangunan ;

e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi tei'Kait dan pihak-pihak lain dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan ; f)

Pemasyarakatan

hasil-hasil

penelitian

dan

pengembangan

tersebut kepada stakeholder yang terkait ; g) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; h) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; i)

Pembinaan Balai Penelitian dan Pengembangan.

4.1.3.3. v;si organisasi Dalam mengantisipasi tantangau ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus

86 mengembangkall peluang dan inovasi baru. Perubahan

tersebut

harus

disusun

dalam

tahapan

yang

terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan it\.1 Balitbangprov. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Balitbangprov. Kalimantan Timur akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi menurut pemahaman yang lazim adalah cita dan citra serta harapan dari eksistensi yang ingin diwujudkan bersama. dimasa depan ; visi balitbangprov adalah derivat visi pemda provinsi Kalimantan Timur, yang dijabarkan

se~uai

dengan tugas pokok yang diemban Kalimantan

Timur, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertekad untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapka.l visinya acialah TGrwujudnya

hasil penelitian dan pengembangan yang

berkualitas sebagai bahan masukan dalam penetapan !(ebijakan strategis

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

perencanaan

pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas ter1ihat keterkaitan antara Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Keterkaitan tersebut adalah dalam rangka memberikan bahan masukan untuk penet~pan

kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengembangan yang

87

berkualitas. Lebih jelasnya keterkaitan visi Pemerintah Pro\finsi Kalimantan Timur dan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dat)at dilihat pada gambar berikut :

V~si

Pemprov. Kaltim

Terwujudnya masyarakat Kalimantan timur sejahtera dan berkcadilan melalui pemerintahan yang baik dengan bertumpu kepad::t pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif, efisien dan berkesinambungan

Visi Balitbangprov. Kaltim Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas untuk bahan masukan dalam penetapan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintah dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4.1.3.4. Misi organisasi Mi~i

adalah suatu yang harus dileksanakan oleh organisasi

(instansi pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Berkenan dengan pemyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya. Untuk mewujudkan visi Badan Penelitian dan Pengembang&n Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah digariskan di

88 atas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus

dilaksanakan

oleh

seluruh jajaran

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : a. Melaksanakan

penelitian

dan

pengembangan

bidang

di

per.1erintahan, ekoncmi dan pembangunan. kemasyarakatan dan Teknologi informasi. b. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan baik dilingkungAn Pemda Provinsi dan pihak lain. c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengembangan. d. Mensosialisasikan terhadap pemanfaatan hasil-hasillitbang. e. Meningkatkan sumber daya manusia/sumber daya aparatur, agar lebih profesional dan kompeten dalam menghasilkan rekomendasi dan perimbangan stia!egis. 4.1.3.5. Tujuan organisasi Tujuan yang ditetapkan pada perencanaan strategis yang ingin dicapai diwujudkan dalam 5 tahun kedepan sebagai berikut : a. Meningkatkan kuantitas pelaksanaan dan kualitas output dan outcome penelitian den pengembangan. b. Meningkatkan perencanaan

hubungan dan

kerjasama

pelaksanaan

kemitraan,

kegiatan

koordinasi

penelitian

dan

pengembangan. c. Penyebaran informasi {pelaye:man publik) terhadap stakeholder. d. Menjaring feedback (umpan balik) terhadap kegiatan dan outcome hasil penelitian Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. e. Meningkatkan mutu SDM/SDAP Balitbangda Provinsi Kalimantan Tirnur.

89

f.

Terwujudnya suasana kondusif untuk peningkatan kesejahteraan karyawan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

4.1.3.6. Sasaran organisasi Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam jangh:a waktu 5 tahun. Sc.saran merupakan

b~gian

integral dalam proses

perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas : S- Specific M - Measurable A - Acceptable R- Result T- Timeliness Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Penelitian dan Pengambangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaiberikut: a. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat sebagai input (masukan} pengambilan kebijaksanaan. b. Terwujudnya

kerja~ama

c. Mencegah/tldak (k~giatan

te~adi

sinergitas antar lembaga. duplikasi kegiatan dan hasil litbang sejenis

yang sama)

d. Meningkatkan

pemahaman

dan

apresiasi

terhadap

lembaga

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. e. Terselenggaranya tugas kesekretariatan dalam mendukung peran dan fungsi lembaga Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. f.

Tersedianya jaringan kerjasama antar lembaga terkait dan forum

90

komunikasi/sosialisasi. g. Pe'lingkatan pelaksanaan sosialisasi hasil (outcoma) penelitian dan pengembangan. h. Tersedianya sarana dan kesempatan untuk mengikuti diklat, kursuskursus, dan seminar. i.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai

j.

Tersedianya dana kesejahteraan yang memadai.

4.1.3.7. Strategi dan Kebijakan Organisasi Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyaluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang. Strategi juga akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional kepada para pelaksana. Dengan demlkian strategi akan dapat memberikan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maka

ditentukan

isu

strategik

atau

faktor

penentu

keberhasilan kritis sebagai berikut : a. Peningkatan kual:tas hasil penelitian untuk kebijakan pemanfaatan potensi SDA /SDM. b. Mendorong terbentuknya pola kerjasama dan koordinasi lembaga terkait. c. Pendayagunaan SDM dalam mendukung prioritas pembangunan.

91

d. Peningkatan kualitas hasll penelitian dalam antisipasi refonnasi dan globalisasi. e. Sosialisasi kebijakan kepada stakeholder. f.

Optimalisasi hasil penelitian untuk dimanfaatkan masyarakat.

g. Meningkatkan kualitas SDM untuk menghadapi tuntutan reformasi dan globalisasi. h. Meningkatkan

pemahaman

visi,

misi

untuk

mengurangi

ketidakpercayaan stakeho!der. Kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara mencapai tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan puncak organisasi beserta pimpinan lainnya. Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan bagaimana strategi akan dilaksanakan atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu menciptakan kebijaksanaan mengarahkan pada kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana mengetahui tentang

apakah

mereka

mendapat dukungan

dalam

mengimplementasikan keputusan. Elemen

penting

dalarn

menyiapkan

kebijaksanaan

adalah

kemampuan menjabarkan strategi ke dalam kebijaksanaan yang cocok sehingga

dapat

dilaksanakan.

Balitb~ngprov.

Kaltim

menetapkan

kebijaksanaan operasional dan kegiatan seperti dibawah ini : a. Kebijaksanaan publik : Memberikan informasi berupa outcome pcnelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. b.

KE~bijaksanaan

teknis :

Me:lak1.1kan penelitien dan pengembangan terhadap masalah-masalah

92 kn:sial yang menjadi prioritas pembangunan pemerintahan dan 1\emasyarakatan, melalui metodologi yang efektif. c. Kebijaksanaan sarana/prasarana : Mangoptimalkan

pemanfaatan

sarana

dan

prasarana

'

dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan litbang. d. Kebijaksanaan personalis:

1. Memberikan ke!lempatan yang seluas-luasnya untuk berprestasi dan peningkatan karier.

2. Memberikan kompensasi yang memadai bagi pegawai. 3. Memberikan kesejahteraan yang memadai sesuai kemampuan bagi pegawai. e. Kebijaksanaan keuangan :

1. Efisiensi dalam penggunaan dana. 2. Pengawasan dan penganggaran yang optimal. f.

Kebijaksanaan pelayanan : Memberikan pelayanan prima, murah, cepat dan tidak diskriminatif kepada stakeholder dan masyarakat.

4.2. Data Fokus Penelitian

4.2.1. Lingkup Proses Kreativitas pengembangan Teknologi lnformasi 4.2.1.1. Proses

organisasional

pengembangan

teknologi

informasi

Balitbangprov. Kaltim Pengembangan teknologi informasi pad a Balitbangprov. Kaltim dilaksanakan dibawah bidang pengembangan Tl. Bidang ini bertanggung jawab kepada kepala badan dengan fungsi pokok melakukan koordinasi, pengembang2n dan penelitian dalam bidang teknologi informasi di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pekerjaannya bidang pengembangan Tl dibantu oleh dua sub bidang yaitu subbid sistem informasi manajemen yang

93

berfungsi dalam pengemb:mgan sistem informasi manajemen dan subbid hubungan antar

lembag~

berbasis Tl yang melakukan kerjasama, koordinasi

dan pengembangan hubungan antara lembaga pemerintahan berbasis teknologi informasi. Pengembangan Balitbangprov.

teknologi

informasi

kedalam

Jembaga

Kaltim juga dilaksanakan oleh bidang pengembangan

teknolcgi informasi. Selain melakukan pengembangan keluar dalam lingkup pemerintah provinsi juga melakukan pengembangan dalam organisasi Balitbangprov. Kaltim. Hal ini diungkapkan oleh Kabid pengembangan Tl, Drs. Argilaus Sagala, Msi. Penelitian dan pengembangan Teknologi informasi yang kami lakukan digunakan untuk kepentingan pemerintah provinsi kaltim. Juga secara internal kami gunakan dalam pengembangan Tl yang dilakukan lembaga. prioritas kami kedalam adalah melakukan publikasi elektronis hasilhasil penelitian yang dilakukan lembaga. (wawancara, 28 april 2008) Pengembangan kedalam Iem bag a organisasi Balitbangprov. Kaltim meliputi upaya-upaya yang dijelaskan, yaitu dcngr:m melewati tahapantahapan perencanaan, pembuatan arsitektur Tl, pengembangan aplikasi, menginsta:asi dan operasi pemeliharaan perar.gkat. Dijelaskan lebih jauh oleh Kabid pengembangan Tl, Perencanaan pengembangan Tl meliputi beberapa aspek yang !Jerlu dipikirkan bersama, yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya man:.Jsia, aspek anggaran, dan aspek teknologi informasi yang mencakup hardware, software, dan perangkat komunikasi.

4.2.1.2. Tujuan organisasi dalam pengembangan teknologl informasl Semejak tahun 2003 lembaga Balitbangprov Kaltim telah melakukan pengembangan

teknologi

informasi

untL:k

kegunaan

lembaga.

Pengembangan tersebut rneliputi banyak kegiatan yang saling terkait dan dilakukan berkelanjutan.

Seh~ngga

dalam setiap tahunnya ada kegiatan yang

94

terus menerus dilakukan atau dilanjutkan dalam tahun-tahun berikutnya. Paja awalnya kegiatan yang dilakukan adalah inventarisasi perangkat Tl, karena pada saat itu perangkat Tl seperti komputer masih tersebar dan berdiri sendiri-sendiri (stand alone), juga dalam rangka pengembangan Tl diperlukan data-data mengenai perangkat komputer yang telah dimiliki, bagaimcma spesifikasinya, muatan tek11ologi yang telah dimiliki · dan kemampuan penggunaannya. Dari inventarisasi ini juga diketahui beberapa perangkat yang telah rusak dan usany untuk keperluan penggunaan sekarang dengan ditemukan beberapa komputer seri XT dan AT sisa inventaris dari kantor POE sebelumnya. lnv.:mturisasi perar.gkat berguna

untuk mengetahui

kondisi Tl

lembaga saat ini dan memperoleh gambaran apa yang masih diperlukan dalam penyediaan perangkat komputer juga memberi gambaran bagaimana perawatan dan pengembangan hardware dan software yang diperlukan lembaga kedepannya. Dilanjutkan oleh Kabid. Pengembangan Tl, Drs. Argilaus Sagala, Msi. : 'Dimulai pada tahun 2003 kami melakukan pelatihan komputer besarbesaran untuk seluruh pegawai Balitbangprov. Kaltim mulai dari pejabat teras sampai staff dengan materi pengenalan dan penggunaan aplikasi perkantoran meliputi program Windows, Office ( MS. Word, MS Excel, dan Access, juga pengenalan internet. Tujuan pelatihan terutama bukan untuk menyiapkan semua pegawai untuk beke~a den~an komputer, tetapi lebih dimaksudkan agar para pegawai memahami kegunaan dan fungsi komputer dalam mendukung pekerjaan.' (wawancara 28 April2008) Ditambahkan oleh Kasubid sistem infonnasi manajemen, Abdul Gafar, SE, MMT bahwa : Pelatihan berguna untuk membuka wawasan pegawai terutama pejabat-pejabat dalam memahami kemampuan komputer mendukung peke~aan. Jadi tidak ada ketakutan atau salah ldra dalam penggunaan teknologi infonnasi. Walaupun nantinya mereka tidak bekerja didepan komputer tetapi mereka telah memiliki pemahaman dalam komputer dan potensinya sehingga tidak gagap teknologi. Pelatihan untuk staff dipisahkan guna mP-mperoleh kel:rampilan yang lebih dalam penggunaan sehingga

95

materi pelatihan untuk pejabat dan staff menjadi berbeda .... (wawancara 29 April 2008 diolah). Pelatihan komputer dilakukan terus menerus setiap tahun berikutnya namun dengan tujuan khusus dan peserta terbatas pada staff dan pejabat tertentu yang ditunjuk untuk keperluan khusus. Seperti pelatihan database winisis, program-program aplikasi server, Web server, pelatihan hardware beke~asama

dan software LAN. Pelatihan dilakukan

dengan lembaga-

lembaga luar dari dunia pendidikan maupun lembaga penelitian seperti LIPI, Depkominfo, Scomtek Surabaya, Lembaga kursus dalam kota. Pelatihan yang telah dilakukan akan digunakan dalam kegiatan peng&mbangan tahun berikutnya seperti pelatihan database winisis pada tahun 2005 akan menjadi kegiatan pembangunan database lembaga pada tahun 2006 sehingga sebelum pengembangan Tl dilakukan penyiapan sumber daya manusia menjacii langkah pertama yang dilakukan. Pada tahun 2004 dilakukan pengkajian pengembangan Teknologi informasi :embaga dengan

t;erke~asama

institusi pendidikan yaitu Sekolah

Tinggi ilmu Komputer (STIK Samarinda). Penelitian ini berupaya mencari model pengembangan Tl yang sesuai dengan kondisi Pemda Kaltim dan strateginya. Hasil penelitian menjadi cetak biru pengembangan teknologi informasi yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan kemudian adalah pengembangan jaringan sistem informasi

kelembag~an.

hardware

softwrtre,

dan

pemban~unan

Berupa pengembangan dan pemeliharaan

pembangunan

LAN

(Local

A~a

Network),

pangkalan data base, pembuatan homepage, sewa internet,

dan pengembangan aplikasi email. yang kAsemuanya dijelaskan bertujuan untuk meningkatkan

kine~a

lembaga dalam penyediaan informasi khususnya

dalam format elektronis. Dijelaskan oleh Kasubbid sistem informasi Abdul

96

Gafar, SE, MMT ; 'Teknologi komputer baik hardware maupun software selalu memerlukan pengembangcm dan perawatan dalam operasionalnya. Perawetan ini baik berupa penambahan bahan habis pakai seperti toner/tinta, juga perr.eliharaan per~latan seperti pembersihan kotoran dan pengecekan performance, pada software meliputi penjagaan crash file dan defragmentasi juga keamanan data dan penjagaan virus. Selain pemeliharaan, sebuah teknologi yang telah dipakai memer1ukan pengembangan teknologinya itu sendiri agar selalu dapat mendukung perkembangan kemajuan yang ada. Dengan demikian peralatan selalu siap operasi dan mampu mengatasi kecanggihan teknologi yang ada diluar.' (wawancara 5 Mei 2008) Secara umum

t~Jjuan

pengembangan teknologi informasi yang

dilakukan bermuara pada satu tujuan yaitu penyebarluasan informasi hasilhasil pel'lelitian. Penyebar1uasan ini dilakukan secara elektronis baik menggunakan media internet dengan homepage, email, maupun Compact Disc yang berisi data-datR hasil penelitian lembaga kepada stakeholders. Keuntur.gan publikasi elektronis ini adalah data rnenjadi mudah dicari tanpa dibatasi tempat, penelusuran data menjadi cepat, dan akurat. V'/alaupun demikian data elektronis selalu memerlukan penanganan guna menjaga kekinian data. Balitbangprov. Kaltim melakukan kegiatan pengelolaan data setiap tahunnya dalam kegiatan kompilasi, verifikasi dan updating c.iata yang dilakukar. oleh Bidang Tl. Kegiatan ini meliputi

peke~aan

pengumpulan data hasil-hasil penelitian, input data kedalam bentuk elektronis seperti MS.Word maupun database, pemeriksaan dan pembaharuan data dalam pangkalan data lembaga maupun homepage. Kompilasi, verifikasi, dan updating data bertujuan untuk menjaga masa hidup data agar data-data yang disebar1uaskan secara elektronis menjadi akurat bebas dari kesalahan dan tepat waktu sehingga dapat dipercaya pengguna karena bukan data yang telah usang. Diungkapkan juga bahwa homepage lembaga juga dilakukan pembaharuan data setiap tahun dengan memasukkan data-data terbaru tentang hasil-hasil penelitian lembaga Balitbar.gprov. Kaltim pada tahun

97

sebelumnya. Semejak tahun 2006 dengan dibentuknya subbid hubungan antar lembaga dalam bidang Tl maka kegiatan pengembangan teknologi inforrnasi meluas keluar lembaga yaitu berupa kegiatan peningkatan hubungan antar lembaga yang berbasis tekr.ologi inforrnasi. Diungkapkan oleh Kasubbid hubungan antar lembaga, Emawati M.Si, bahwa Struktur ini dibentuk berdasarkan perrnasalahan belum adanya keseragaman pola sikap dan tindakan sinergis dari birokrasi pemerintah dan mengelola teknologi inforrnasi dan komputerisasi (E-Govcrmance) dalam menyika!)i perubahan global dan dalam pelayanan publik. Dan belum semua kabupaten/kota se-Kaltim mengemt:-angkan penggunaa11 teknologi inforrnasi dan komputerisasi dalam pelayanan publik. Tujuan kegiatan pen!ngkatan hubungan antar lembaga berbasis teknologi

informasi

be:-upa

(a)

Merumuskan

pola

kerjasama

dalam

pengembangan teknologi mformc>si antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi

Kaltim

dan

pemerintah

Kabupaten/Kota

se-Kaltim,

(b)

Mengemhangkan hubungar. kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam me11yikapi perubahan yang terjadi. Dengan hasil yang dihampkan adalah: a. Pengelolaan teknologi informasi dapat terintegrasi dalam satu sistem antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten/kota. b. Efisien dan efektifitas pengelolaan teknologi informasi. c. Terdapat informasi yang seragam dari pusat dan daerah. d. Terdapat hubungan kerja antar lembaga pemerintah pusat- daerah dan pemerintah kabupatenlkcta (wawancara 31 April2008 diolah) KP,~iatan-kegiatan

pengembangan teknologi informasi yang dilakukan

beserta tuJuan-tujuannya disarikan dalam tabel dibawah ini :

98

Tabel7: Tr.Jjuan pengembangan teknologi informasi Balitbangprov. Kaltim. KEGIATAN ln\/entarisasi perangkat Balitbangprov. Kaltim Kajian Aktual 8a!itbangprov. Kaltim

TUJUAN Tl ' Mengetahui perangkat Tl yang dimiliki lembaga

1. Menyusun proyeksi Sistem Jnformasi

Tl

I

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Visi, Misi, dan Goal Objectif dari Manajemen Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Gubemur Propinsi Kaltim. 2. Merancang Arsitektur Sistem lnformasi untuk masa lima tahun kedepan. 3. Menyusun Master Plan Sistem lnformasi terintegrasi termasuk didalamnya jadwal pelaksanaan dan kebutuhan sumberdayanya. 4. Yang pada gilirannya akan mempermudah pertukaran informasi digital di lingkup Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

r-Pengembangan/Peningkatan Mengembangkan teknologi informasi yang Hardware dan Software dimiliki Balitbangda Propinsi Kalimantan Timur Balitbangprov. Kaltim Kompilasi Verifikasi dan ' menyediakan data dan informasi yang akurat, Updating Data tepat, sesuai dengan kebutuhan stake holders KURSUS KOMPUTER me.lingkatkan pengetahuan dan penguasaan mengoperasikan komputer bagi pegawai ~-=-=--=-=:-:--:-c:-:-:--=-=c-=-::=------+...:..:k"-'-'hususnya pemegang jabatan. PELATIHAN SPSS meningkatkan pengetahuan dan penguasaan mengoperasikan komputer program SPSS bagi L__,__ p' e,._g;a_w_a_i_k__,h_us,--u-,.s_n_...__Yiapre_m_e-""-:-:-g;an_,l _,__ g.._j._·;a_b_a_ta_n_.- - - - - - i ~--~----~~---~ Pengembangan Jaringan dapat melakukan komunikasi data dengan S1stem lnformasi menerima input data dan menghasilkan output informasi kedalam jaringan komputer baik internal Balitbangprop Kaltim (LAN) maupun ekstemal (Internet) Peningkatan nubungan antar a. Penjajakan awal kemungkina~ pengembangan pola kerjasama dalam ilembaga yang berbasis teknologi informasi teknologi informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kaltim. b. Mengembangkan hubungan kerjasama antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyikapi perubahan kemajuan teknologi informasi yang terjadi.

I

-·-·--------

-,----.-·---

PENINGKATAN SDM I SOAP

- · - · - - · - - - - - - - - - -.. -·-

·-

..

-·--·---·----------·

Untuk rneningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pegawai khususnya pemegang jabatan baik strukturai/Fungsional.

~----------~-----------------~

99

Pembuatan Pangkalan Balitbangda Database P~opinsi Kalimantan Timur

c-PENGEMBANGAN WEB

-..:

Sewa jasa internet web hosting dan pemeliharaan jaringan.

P:Jblikasi elektronik penelitian pengembangan Balitbangprov. Kaltim.

hasil dan

pemeliharaan dan Memudahkan pembaharuan data yang dapat dipakai bersama. keamanan data dan - Meningkatkan menyediakan fasilitas penelusuran sehingga memudahkan pencarian data. - Tingkat keamanan data yang semakin tinggi dan adanya kemungkinan pengembangan aplikasi. Untuk memperoleh bentuk visual dan field data dapat di input secara berkesinambungan dan terjadi koneksitas yang dinamis sehingga memudahkan pencarian data dan informasi. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan percepatan bagi stakel1older dalam pencarian I data dan informasi dengan Balitbangda. Serta secara percepatan penyebaran informasi elektronik Menerbitkan publikasi elektronik hasil penelitian dan pengembangan Balitbangprop Kaltim

Updating data terhadap website Balitbang~ro~ Kaltim Sumber : Proposal kegiatan diolah

Updating Data Web Litbang L-

I-

Tabel8:

TAHUN 2004

'2004

2004,

2004,2005, .2006, 2007

Melakukan

Tahun kegiatan beserta output dan outcome pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim

KEGIATAN lnventaris perangkat Tl lembaga Kajian aktua1 pengembangan Tl Pembar.gumm Web page Balitbangprov. Kaltim Pelatihan Tl

OUTPUT Tersedianya data peralatan Tl lembaga Terciptanya Master plan pengembangan Tl Terciptanya homepage Balitbangprov. Kaltim Terselenggarannya Pelatihan Tl

I

i~g~· 2005

l

2005,

Kompilasi, Verifikasi, updating data Pembangunan pangkalan data base elektronis

Up date data dan akurasi data Terciptanya pangkalan data base elektronis

OUTCOME Mengetahui data perangkat Tl saat ini Meningkatkar. integrasi pengembangan Tl Meningkatkan publikasi lembaga litbang secara elektronis Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Meningkatkan akurasi data dan informasi Meningkatkan integrasi data dan informasi litbang

100

Pengembangan

2005

Terlaksananya pengembc:mgan dan pemeliharaan hardware dan software

I dan pemeliharaan 1hardware dan I software

I

Terlaksananya keglatan pengembangan sistem infor:nasi Peningkatan kcordinasi dan Terciptanya kerjasama antar hubungan antar kerjasama antar I lembaga berbasi~ Iem bag a lembaga terkait teknologi info_rm_a_si---+---------+----------1 Updating data web Pembaruan Meningkatkan Litbang lnformasi dalam informasi yang homepage akurat, tepat waktu Balitbangprov. dan terpercaya Kaltim Terciptanya teknologi Terciptanya Optimalisasi publikasi elektronis informasi yang baik. pemanfaatan teknologi informasi hasil penelitian dan pengemba'lgan kelitbangan Sumber: Laporan BaHtbangprov. Kaltim diolah

/2006, 2007\' Pengembangan slstem jarlngan I informasi (LAN)

r !

2006,

~

2007

r2007 I

Meningkatkan peralatan/sarana prasarana di balitbang dan mendukung aktivitas kerja meningkatkan sistem lnformasl yang diinginkan

4.2.2. Proses perencanaan strategis dan

rekay~sa

ulang teknologi informasi

Balitbangprov. Kaltim 4.2.2.1. Tahapan dan mekanisme perencanaan strategis dan rekayasa ulang telmolor.i informasi Balitbangprov. Kaltim Renstra

Balitba11gprov.

Kaltim

merupakan

bag ian

yang

tak

terpisahkan dari renstra Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian baik secara strukturai maupun substansial, renstra Balitbangprov adalah derivat renstra Pemprov. Kaltim. Renstra tersebut disusun untuk berfungsi sebagai paduan dan rujukan bagi jajaran Badan litbang daera!l dalam menyusun rencana kerja tahunan dan rincian kegiatan operasionalnya. Renstra Balitbangprov. Kaltim disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan terkait khususnya propeda Kaltim dan Renstra Pemprov.

Kaltim.

Hal ini

dimaksudkan

untuk menjaga

agar setiap

kebijaksanaan maupun langkah operasional lima tahunan Balitbangprov.

101

Kaltim berada dalam koridor perencanaar. strategis yang lebih luas yaitu pembangunan Kalimantan Timur. Dokumen renstra Balitbangprov. Kaltim 2003-2008 menyebutkan bahwa perencanaan stra!egi& merupakan proses sistematis, berkelanjutan, dengan

memanfaatkan

sebanyak-banyaknya

pengetahuan

antisipatif,

mengorganisir usaha-usaha pencapaian tujuan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kine~a

instansi

pemerintah. Perencanaan strategis merupakan integrasi ar.tara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu mcnjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasior.al, regio.1al, dan global. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program. serta mampu eksis dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah cepat, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersabut harus bertahap, konsisten dan berkelanjutan. sehingga dapc.t meningkatkan akuntabilitas dan

kine~a

yang berorientasi

kepado pencapaian hasil. Sehubungan dengan itu diperlukan kesepakatan bersama tentang visi dan misi yang akan diemban dan strategi yang ditetapkan serta arah kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Diuraikan lebih lanjut dalam dokumen rcnstra, bahwa perencanaan slrategis yang dilakukan Balitbangprov. Kaltim sangat bermanfaat dan diperlukan dengan alasan :

1. Diperlukan untuk merencanakan perubahan : dalam lingkungan yang makin kompleks perkembangan yang sangat cepat di era reformasi, mengakibatkan terbatasnya

kebutuha~

sumber

pelayanan masyarakat yang prima. Semakin

daya,

serta

semakin

beragamnya

tuntutan

102

pelayanan, hal inilah yang mendorong organisasi melakukan perubahan mendasar. Dengan perencanaan strategis Balitbangprov. Kaltim dapat menyiapkan perubahan yang proakt!f dan bukan perubahan yang reaktif. 2. Diperlukan untuk pengelolaan keberha$ilan: perencanaan strategis akan menuntun organisasi kepada pencapaian

h::~sil

yang diinginkan secara

obyekttf. Dengan renstra, Balitbangprov. Kaltim dapat membangun strateginya sebagai bagian penting mencapai keberhasilan secara ter!'okus dan optimal. 3. Memberikan komitmen pada aktivitas : perencanaan strategi memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai altematif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa depan, sehingga memungkinkan organisasi Balitbangprov. Kaltim untuk memberikan komitmen dalam semua aktivitasnya. 4. Memanfaatkan

peluang :

Perencanaan

strategis

menggunakan

pendekatan jangka panjang. Penyesuaian yang adaptif dan fleksibilitas yang

tinggi

terhadap

perkembangan

yang

muncul

sehingga

Balitbangprov. Kaltim dapat memanfaatkan peluang. 5. Pelayanan

prima:

pelayanan

kepada

masyarakat

(stakeholders)

merupakan hal utama didalam era keterbukaan sekarang ini. Masyarakat menuntut pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan prima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang diselenggarakan Balitbangprov. Kaltim harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan sudah dimuat dalam renstra

lem~aga.

6. Meningkatkan komunilcasi : lmplementasi perencanaan strategis akan dapat

memfasilitasi

komunikasi

dan

partisipasi,

mengakomodasi

perbedaan kepentingan, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan implementasi

103

renstra, Balitbangprov. Kaltim dapat meningkatkan komunikasi, baik vertikal maupun horisontal antar unit kerjanya. Mekanisme perencanaan strategis pada Balitbangprov. Kaltim dimulai dari rapat internal lembaga yang dihadiri unsur-unsur peneliti, Pejabat struktural,dan pimpinan unit-unit teknis lembaga. Rapat ini melakukan evaluasi terhadap kondisi lembaga saai ini dan memberikan arah pada perencanaan kedepan. Dalam rapat tersebut kemudian dibentuk team-team perumus perencanaan strategis lembaga yang bertugas menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan strategis. Diungkapkan oleh kasubag. Program Zainel Abidinsyah S.Sos, bahwa 'pembentukan 2 team perumus dari unsur berbeda. Team 1 berisikan para pejabat struktural dari lembaga dan unit-unitnya, sedangkan team 2 berisikan pejabat fungsional dan para peneliti yang ditunjuk. Masingmasing membuat rumusan yang kemudian kita kawinkan dalam rapat team untuk memperoleh rumusan rencana strategis lembaga yang mantap' (wawancara 29 April 2008) Langkah berikutnya adalah membawa draft rumusan renstra untuk dibahas bersama yang kemudian setelah melalui revisi menjadi dokumen Renstra lembaga. Alur penyusunan dokumen renstra Balitbangprov. Kaltim dapat dilihat pad a gam bar dibawah ini TEAM STRUKTIJRAL RAPAT PERUMUSAN

DOKUMEN RENSTRA LEMBAGA

TEAM FUNGSIONAL

Gambar 10 : alur penym~unan renstra Balitbangprov. Kaltim

Pengembangan te:mologi inforrnasi dilakukan dengan melakukan pengkajian pendahuluan. Balitbangprov Kaltim telah melakukan pengkajian Tl pada tahun 2004 yang berjudul Kajian ak!ual pengembangan Tl Provinsi

104

Kalima11tan timur yang kemudian menjadi masterplan pengembangan Tl lembaga. Hasil kajian ini kemudian diterjemahkan kedalam rencana strategis Balitbangprov.

Kaltim.

Tahapan

berikutnya

diutarakan

oleh

Kabid.

Pengembangan Tl, Drs. Argilaus Sagala, M.Si: "pengkajian ini untuk mengetahui kebutuhan perangkat Tl, kesiapan sumber daya manusia dan potensi pembiayaan. Setelah renstra kemudian kita

m&mbua~

kegiatan

dengan

menyusun TOR

dan proposal dan

mengajukan pembiayaan. Sedangkan pengembangan secara teknisnya dilakukan secara swakelola ... " {wawancara 28 april 2008) Mekanisme pengembangan teknologi infonnasi Balitbangprov. Kaltim dapat dilihat pada gambar berikut ini

KAJIAN TEKNOLOGIINFORMASI

I RENCANA STRATEGIS ~

I RENCANA KERJA ~

I PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGIINFORMASI I KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGIINFORMASII Gam bar 11 : mekanisme pengembangan teknologi informasi Balitbangprov. Kaltim (wawancara 28 april 2006 diolah) SP.mentara keg;atan pengembangan Tl sendiri terkait erat dengan penyusunan anggaran SKPD yang dilakukan. Diungkapkan oleh lnfonnan Kirdon Miswono yang staff bidang pengembangan Tl bahwa pengembangan dilakukan dengan mengacu pada RKA yang diusu:kan tahun sebelumnya kemudian dilakukan rapat bidang untuk membahas kegiatan yang akan

105

dilakukan dan biaya yang digunake:m. Hal ini terkait dengan tidak semua usulan kegiatan dan pembiayaan yang disetujui dapat direalisasikan dalam DPA-SKPD (daftar perincian anggaran-satuan kerja perangkat daerah). Pada umumnya dart pengalaman anggaran yang disetujui selalu lebih kecil dart usulan .seningga diper1ukan pengaturan dan perhitungan ulang terhadap jumlah kegiatan dan pembiayaan yang dialoka3ikan berdasarkan prioritas lembaga dan ini dilakukan dalam rapat bidang. Dalam rapat bidang juga dilakukan penyusunan tim pengelola, tim pelaksana, tim pembuatan TOR (Term of reference) dan Proposal kegiatan, dan tlm pembuatan laporan kegiatan.

Til n-tim

tersebut

memiliki

personel

utama

dart

bidang

pengembangan Tl dan dilengkapi dengan anggota dari bidang-bidang lainnya. Tahap berikutnya adalah pembuatan tor dan proposal yang dilakukan oleh tim pembuat tor dan proposal bersamaan dengan pembuatan nota permintaan keuangan untuk melaksanakan kegiatan yang dikerjakan oleh staff bidang Tl. Setelah tor dan proposal disetujui dan disahkan, maka kemudian tim pelaksana melakukan kegiatan pengembangan Tl berdasarkan panduan tor dan proposal tersebut. Dengan prosedur ini Kendala yang sering terjadi diungkapkan Argilaus Sagala, Msi. Adalah keter1ambatan dalam pencairan keuangan kegiatan. 'administrasi keuangan dilaksanakan oleh bagian ke'Jangan lembaga persoalan kecilnya anggaran pengembangan Tl yang tersedia disiasati dengan melakukan pengembangan secara bertahap. Kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran sekarang di lanjutkan tahun berikutnya' (wawancara, 28 April 2008) Dalam praktek ada dua model pelaksanaan kegiatan yaitu melalui pelelangan dan swakelola pelelangan dilakukan dengan lelang terbuka dan penunjukan langsung. Sedangkan kegiatan swakelola atau penunjukan langsung dilakukan dengan anggaran dibawah 50 juta. Selama ini kegiatan

106

yang dilakukan adalah swRkelola dan penunjukan langsung. Diantara kegiatan penunjukan langsung adalah sewa jasa internet dan web hosting, dan pembelian perangkat komputer. Tahap akhir dari kegiaian adalah pembuatan laporan kegiatan yang dilakukan oleh tim pembuat laporan kegiatan setelah melakukan rapat evaluasi kegiatan. Laporan kegiatan berisi hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan bersamaan dengan hambatan yang dialami dalam proses kegiatan. Alur kegiatan pengembangan Tl dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

~na Kerja Anggaran ~r Pertnclan Anggaran-&KPD

r

Rapat Bidang Tl

I

Penyusunan TIM Pengelola, TIM Pelaksana, TIM pembuatan TOR dan Proposal, dan TIM pembuat Laporan keglatan

I

--·----------------------------~

Penyusunan TOR dan Propwal (dilakukan TIM pembuat tor dan proposal

I

~------------------------------------~

~uatan Nota Pennintaan Keuangan (dilakukan bidang Tl) Pelak11anaan keglatan pelaltsana/rekanan)

pengembangan

Tl

(dllakukan

tim

Rapat-rapat keglatan (dllakukan tim pengelola) Pelaporan keuangan (dllakukan bldang

"'Ti}]

~laporan keglatan (dllakukan oleh tim pelapor)

]

Gambar 12. Alur kegiatan pengembangan Tl (wawancara 28 april 2008 diolah)

Tim-tim tersebut dibentuk berda3arkar. Surat Keputusan Kepala Balitbangprov. Kaltim. Dalam SK tersebut disebutkan tugas dan fungsi pada setiap tim yang dibentuk yaitu :

107

Tabel9. contoh tugas dan fungsi pada team yang dibentuk

n--~ ~o. Jab:ttan I.

Uraian Tugas

Pimpinm

l.Memimpiu anggota dalam mempersiapkan dan Kegiatru1 melakeauakan pengelolaan Tim. 2. Mengkoordinasikan b~!l kerja Tim dengan pihak-pihak terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Tim. 3. Melaporkan dan bertanggungjaw&b terhadap basil ketja Tim. r--+---------r---------------------------------------~ 2. Anggo~a l.Mel~sanakan tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan araban dan kebijaksanaan orgarri sasi Balitbangda. 2.Membe-rikan saran dan usul dan pertimbangan kepada Pimpinan

kegiatan

dalam

mencapat

keberbasilan

pelaksanaan tugas. 3 .Memberikan laporan basil kegiatan kepada pimpinan kegiatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balitbannda Prov. Kaltim. ~.-+--~--+---~~·5·~~~~--------------4

I

3·

Pembantu Admiaistrasi

l.Membantu

penyelesaian tugas

Pimpinan

Kegiatan

maupun tugas anggota. 2. Melaksanakan tugas-tugas administrasi.

Sumber : Lamp1ran Surat Keputusan Kepala Balitbangprov. Kaltim

4.2.2.2. Detail dan desain teknologi informasi lembaga Dalam

proposal

pengembangan

hardware

dan

software

Balitbangprov. Kaltim tahun 2005 menerangkan bahwa membicarakan perangkat keras (hardware) komputer sama seperti membicarakan peralatan stereo atau home video, yakni kita dihadapkc;n pada masalah model, komponen, spesifikasi, istilah-istilah dan singkatan-singkatan. Pemakai pada umumnya tidak merasa perlu mengetahui banyak mengenai !lal itu. Beberapa komponen

yang

menjadi

perhatian

pemakai

adalah

prosesor mikro

(microprocessor), alat simpan atau memori utama, alat simpan kedua, "interfaces", papan ketik (keyboard), alat peraga (display/monitor) alat cetak dan alat tambahan (peripherals) lain.

108

1. Prosesor Mikro Prosesor mikro yaitu CPU pada sebuah keping (chip) silikon tunggal adalah otak komputer. Karena tugasnya adalah menghitung, membuat keputusan logis, dan mengontrol pengolahan (Processing),

maka

prosesor mikro merupakan penentu utama dari kekuatan (power) dan kecepatan penghitungan suatu sistem komputer. Beberapa jenis prosesor mikro yang umum digunakan pada microkomputer dapat dikelompokkan menurut ukuran kata (word size), yaitu sejumlah bit yang paling sering diolah dan disimpan sebagai satu unit. Misalnya suatu prosesor mikro 8bit adalah mempunyai suatu ukuran kata 8 bit dan menangani data dengan tebal 8-bit. Microcomputer yang dijual dewasa ini menggunakan prosesor mikro 8-bit, 16-bit, 24-bit, atau 32-bit. Secara umum lebih luas

ukur~m

katanya, maka prosesor mikronya akan

lebih cepat, lebih bertenaga, lebih komplek dan lebih mahal. Dengan pengolahan data lebih tebal, sebuah prosesor mikro dapat melakukan pekerjaan lebih dalam waktu yang sama, tetapi perangkat keras yang mendukungnya juga perlu lebih canQgih. Saat ini komputer PC banyak menggunakan prosP,sor pentium dari keluarga intel 80486x

dari

kecepatan 1 GHz hingga 4 GHz. Sebagai tambahan pada prosesor mikro utama terdapat beberapa microkomputer yang berisi chip prosesor mikro 1-:edua untuk mengerjakan tugas-tugas spesial. Chip ini disebut coprocessor dan sering digunakan untuk kalkulasi matematik yang terdiri dari angka-angka titik ambang yang disebut angka-angka riil. Dengan adanya coprosesor ini maka kalkulasi dapat dilakukan denaa., lebih cepat. 2. Alat Simpan Utama Random Access Memory (RAM) digunakan untuk alat simpan utama

109

(Prima:y Storage) komputer karena data yang disimpan pada tiap lokasi

dapat langsung dibaca atau ditulis pada waktu bersamaan. Juga dikatakan bahwa Read Only Memory (ROM) adalah jenis alat simpan nonvo!atil yaitu dapst ditulis hanya satu kali, kecuali dibuat lain. Sesudah ditulis data yang

di~impan

dapat diubah. Kebanyakan

dalam ROM hanya dapat dicari, tetapi tidak mikrokom~uter

mempunyai gabungan alat

simpan utama beberapa chip semikonduktor RAM dan ROM. a. RAM Ka~asitas

komputer menangani program dan data diukur dari jumlah

RA.M yang dimiliki. Jumlah RAM

biasa~ya

dinyatakan dalam unit-unit

ya:1g berisikan 1024 byte, yang disebut kilobyte disingkat KByte. (1GByte = 1000 MByte = 1000.000 KByte) Makin banyak RAM yang dimiliki, makin banyak program yang dapat dijalankan dan makin besar data yang dapat ditangani tanpa harus akses ke alat simpan kedua. Maksimum RAM yang dimiliki menunjukkan tenaga dan kecepatan komputer. Jumlah maksimum RAM yang digunakan sebuah microkomputer secara langsung tergantung pada prosesor mikro yang diinstalasikan dan sistem pengoperasian yang digunakan. b. ROM

Beberapa chip rom dibuat dengan tulisan data yang tetap pada tiap lokasi

memori.

menyimpan

Microkomputer

bagian-bagian

menggunakan

sistem

chip

pengoperasian,

ini

untuk

Keseluruhan

sistem pengoperasian, alat penerjemah bahasa yang build-in, atau alat lain khusus yang sering menggunakan program permanent. 3. Alat Simpan Kedua Karena RAM menjadi bersih tiap kali komputer dimatikan, beberapa alat simpan kedua (Secondary Storage) diperlukan sebagai bagian dari tiap

110

sistem mikrokomputer. Komputer saat ini menggunakan satu atau lebih alat simpan kedua jenis berikut ini sesuai kebutuhan, yaitu pita kaset, cartridge ROM (flashdisk), disket "floppy disK', dan hard disk a. Pita kaset Beberapa komputer personal yang tidak mahal untuk keper1uan rumah menggunakan pita kaset rakorder biasa untuk menyimpan program dan data. Pemakaian pita kaset ini umum pada awal perkembangan komputer dan ketika disket floppy masih mahal. Pita kaset rekorder memang murah tetapi sangat lamban, harus diakses berurutan,

dan

mempunyai

kapasitas

terbatas.

Penyimpanan

menggunakan pita kaset saat ini hanya digunakan untuk keper1uan khusus saja. b. Cartridge ROM (flashdisk) Beber~pa

komputer menngunakan cartridge ROM bagi alat simpan

kedua beberapa program, seperti games, pengolah kata, dan spreadsheet elektronik. Walaupun cartndge ROM tidak mahal dan cepat, dan hampir tidak mungkin
pemak~i

karena isinya tidak dapat diubah. Cartridge

ROM adalah kotak plasitik kecil yang ditempati satu atau lebih chip ROM dimana tertulis program secara permanen. Cartridge tersebut diselipkan dengan mudah dalam slot komputer. Saat ini dengan kemajuan perangkat antar muka komputer maka cartridge ROM d[reproduksi ulang de:ngan nama flash disk

yang mengatasi

kekurangan cartridge ROM. Flash disk merupakan stick ROM yang dapat dengan mudah dihubungkan melalui perangkat USB (Universal Serial Bus) ke komputer. Flash disk memiliki kelebihan dapat ditulis

ulang dan tersedia

~engan

kapasitas besar sehingga memudahkan

lll

penyimpanan data guna portabilitasnya. c. Disket floppy Disket floppy adalah alat simpan kedua yang paling umum untuk mikrokomputer. Berupa piringan magnetik dengan ukuran 5% atau 3 % inchi. Disket floppy merupakan medium yang paling banyak dan

umum digunakan guna pemakaian bersama, pendistribusian dan pEJmindahan per3ngkat lunak pratulis. d. D[sk optik Disk optik dikembangkan pada akhir 1960-an kini telah mencapai kapasitas simpan yang sangat tinggi, disamping akses yang cepat dan biaya murah. Ada tiga jenis media pencatat optik yaitu: hanya bar;a (read only), sekali tulis (write once), dapat dipakai berulangulang (reversible). Masing-masing jenis digunakan untuk keper1uan tertentu dan memerlukan perangkat drive tersendiri pula. e. Hard disk Hard disk atau Winchester Disk merupakan bagian utama alat penyimpanan kedua ini. Komputer saat ini mengandalkan hard disk nya untuk menyimpan sistem operasi dan data-data. Hardisk dibedakan berdasakan kecepatan al<sesnya, kecepatan putaran motor dan kapasitas simpan yang dimiliki. Makin tinggi spesifikasi yang dituntut maka mekin mahal harganya. 4. Interface Interface adalah su&tu hubungan antara CPU komputer dengan sebuah alat yang beroperasi dibawah kontrol CPU. Alat-alat tersebut atau disebut unit-unit periferal mengerjakan fungsi input, output, dan penyimpanan "drive" disket, keyboard, monitor, alat cetak, plotter, modem, dan a!at input grafik adalah menJpakan contoh unit-unit periferdl yang biasa

112

dihubungkan ke komputer. Keper1uan perangkat ini didasarkan pada tingkat kebutuhan unit kerja masing-masing walaupun begitu monitor dan keybClard rnerupakan peripheral individual untuk setiap CPU yang tidak dapat digunakan secara s:1are seperti printer. Perangkat keras komputer tanpa diisi dengan perangkat lunak akan menjadi sia-sia. Perangkat lunak terdiri dari sistem pengoperasian dan bahasa pemrograman. Elemen yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak secara bersama-sama dalam suatu integrasi disebut sistem pengoperasian (Operating S.vstem I OS) yang merupakan perangkat lu11ak terpenting. OS dapat didefinisikan sebagai serangkaian program yang mengontrol, memeriksa, dan mendukung suatu perangkat keras sistem komputer. Tugas dasar dari OS adalah mengelola perangkat keras secara hati-hati dalam rangka mencapai hasil optimal dan memudahkan pemakai. Layanan yang diberikan OS meliputi penggunaan bersama perangkat keras diantara para pemakai, memungkinkan pemakai menggunakan program dan data secara bersamaar., membuat pemakai dapat melindungi data mereka, menjadwal pemakaian sumber, memperbaiki kesalahan, dan bertindak sebagai ptmghubung dalam jRringan komputer. OS saat ini dikategorikan kedalc.m 2 jenis berdasarkan sumber pembuat'lya yaitu closed architecture yang dibuat untuk dipakai dengan lisensi dan harus dibeli seperti OS WincJows-nya Microsoft, dan open architecture yaitu merupakan OS yang dikembangkan rame-rame diantara para pcmakai seperti OS Linux dan terutama gratis. Masing-masing memiiiki keunggulan dan kekurengan dalam penggunaannya. Pemilihan pemakaian OS tertentu lebih kepada unsur kea!T'anan, kenyamanan, dan harga yang harus

dibayarkan

oleh

pengguna.

OS

}'ang

digunakan

oleh

Balitbangprov.Kaltim adalah Microsoft Windows yang meliputi berbagai versi

113

tergantung pada hardware pendukung. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmlsi dan slat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain, dapat mencetak di printer komputer yang lain, dapat memberi berita l<:e komputer yang lain walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat bergunC:I untuk

mengintegrasi~an

sistem infonnasi dan menyalui'Kan informasi

dari satL: a.-ea ke area lainnya. t
~tau

carrier untuk arus informasi atau data diantara node.

Link dapat berupa kabel, microwave system, laser system atau satellite system. Network yang masing-masing node terletak di lokasi yang berjauhan satu dengan yang lainnya dan menggunakan Link berupa jalur transmisi jarak jauh disebut dengan external network. Sedang network yang masing-masing node terdapat dalam satu bangunanlkawasan deng&•i transmisi lokal berupa jalur kc;;bel disebut dengan LAN (Local Area Network). Lembaga Balitbangprov. Kaltim telah melakukan pengembangan teknologi informasi meliputi hardware, software, dan perangkat komunikasi data. Hal ini diungkapkan oleh subbid s!stem informasi Abdul Gafar, SE,

MMT: ' Balitbang Propinsi Kalimar:tan Timur dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya telah membangun jaringan Local Area Network (LAN) yang saat ini telah berfungsi dan dimanfaatkan. Saat ini LAN Balitbangprop Kaltim maliputi 15 titik terminal di 15 ruangan. Dengan adanya kebutuhan

114

guna pembenahan kabel jariilgan, perawat:m hardware dan software, juga penambahan 3 unit komputer dibeberapa ruangan yang telah terkoneksi maka pada tahun anggaran 2007 telah dilakukan pengembangan jaringan sistem informasi berupa pemeliharaan jaringan LAN dan penambahan unit komputer.' (wawancara 5 Mei 2008) Dijelaskan lebih jauh oleh staff Bidang pengembangan Tl, Mat Nur bahwa 'untuk meogkomunikasikan data dari satu komputer ke komputer lain dalam lingkungan kantor litbang kami menggunakan kabel FTP dan perangkat hub dengan satu buah server mengQunakan sistem operasi windows server 2003, Jaringan sistcm informasi Balitbangprop Kaltim juga telah dibenahi (dakting) dengan pemasangan bungkus kabel LAN pada jalur. Dengan pemasangan ini maka kabel yang selama ini terlihat berantakan menjadi rapi dan meningkatkan keamanan pada jaringan LAN. Selain itu juga telah dipanang 3 unit komputer baru pada titik-titik terminal tersebut. Juga tersedia perangkat pendukung jaringan sistem informasi seperti UPS, software, hubungan yang siap untuk mendukung kelancaran arus komunikasi data.' (Wawancara 5 Mei 2008)

Program aplikasi dalam jaringan yang telah berjalan diutarakan oleh staff bidang Tl Kirdon Miswono saat ini masih sangat terbatas yaitu program database winisis, publikasi elektronis format PDF, menggunakan windows sharing file.

dan file transfer protokol

Aplikasi lain adalah terhubungnya

jaringan LAN litbang denga;, intranet BPID menggunakan saluran gelombang radio sehingga seluruh terminal dalam LAN Balitbangprov. Kaltim dapat mengakses internet rnEnggunakan internet eksplorer dan mengirirn atau menerirna email. Seluruh komputer menggunakan operating system microsoft windows mulai dari windows 2000 sampai windows XP, server menggunakan Windows server 2003. 2 ur.it terbaru menggunak~n windows terkini yaitu windows vista. Karena t<.eseragaman sistem operasi ini maka kami tidak mengalami kesulitan dalam interoperabilitas data antar unit komputer. Sementc.ra program aplikasi yang sering dipakai adalah MS. Word untuk mengetik surat maupun laporan, MS. Excel untui< membuat laporan keuangan dan Power point untuk presentasi kegiatan. (wawancara 6 mei 2008) Sa at ini balitbangprov. Kaltim telah memiliki perangkat berupa 18 unit komputer dari berbagai speEifikasi, 9 unit printer, 2 unit server, 3 modem, 2 unit notebook, 3 buah hub, 2 unit

fac~imile,

dan 1 unit projector. Dari 18 unit

115

komputer

~ersebut

9 unit telah terhubung dengan LAN sehingga dapat saling

berkomunikasi. Gambar Topologi LAN Balitbangprov. Kaltim dapat dilihat pada gamhar dibawah ini :

DENAH LAN LANTAI 1 BALITBANGPROV. KALTIM

KETERANGAN

--LAN

I

R.KU

TERMINAL R.KTU

R. UMUM

\

R.KEUA~GAN

0

R. KABAN R.RAPAT

I

TOILET

?

r

L

~

R. PEMERINTAHAN

·II\

•

I

I•'

R. KABID PEMERINTAHAN

R.EKONOMI

R.KABID

R.KABID

EKO·

KEMAS.

HUB

R. KEMASYARAKA·

NOMI

Gambar 13. Denah LAN lantai 1 Balitbagprov Kaltim

TAN

116

DENAH LAN LANTAI 2 BALITBANGPRO V KAL TIM

KETERANGAN

•

!

! R. PROGRAM

R. PENELITI

LAN TERMINA L

R.PENELin

.I\ •

•

0

;1Hus

SERVER

R. Tl R.

KABIO

-

1\

\

R.KORPRI

u R. PERTEMUAN R. PERPUSTAKAAN

I

.

Gambar 14. Denah LAN lantai 2 Balitbagprov Kaltim

117

4.2.2.3. Strategi perubahan perangkat Rina A. Barito, SH. M.Hum. peneliti yang terlibat dalam kajian aktual pengembangan Tl pemerintah provinsi Kaltim menerangk2n bahwa strategi perubahan perangkat Tl hendaklah mempertimbangkan beberapa hal mendasar. Diungkapkan oleh Rina bahwa strategi tersebut haruslah mengawinkan strategi organisasi dengan strategi pengembangan Tl. Dalam kajian yang dikepalainya strategi yang dijadikan arahan adalah dokumen rencana strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan strategi te!mologi informasi akan berkaitan erat dengan hardware, software, jaringan dan sumber daya yang disebut sebagai arsitektur ~eknologi informasi. 'Kajian pengembangan Tl Pemprov. Kaltim berupaya menyusun proyeksi dan masterplen arsitektur Tl lembaga-lembaga pemprov. Yang nantinya akan membuat integrasi sistem keseluruhan' (wawancara, 9 Mei 2008)

Dalam dokumen arsitektur Tl lembaga pemprov. Kaltim disebutkan bahwa karena jaringan yang menghubungkan lebih dari satu komputer secara fisik, memiliki konfigurasi dan spesifikasi yang unik. Oleh sebab itu pertimbangan terpenting diantaranya meliputi : 1. Keterandalan (reliability), jaringan terpusat sering mengalami gangguan daripada jaringan terdistribusi.

2. MTBF (Mean Time Betwen Failure) dan MTTR (Mean Time to Repait). Waktu rata-rata antara terjadinya dua kegagalan dan waktu rata-rata yang diperlukan untuk m~mperbaiki. 3. Duplikasi pada alat yang peka, adalah penting mempunyai cadangan peralatan yang peka seperti komputer server. 4.

LingkL~ngan

yang seEuai dan mendukur.g sistem operasi (seperti windows

118

98, windows 2000, dll) 5. Kecepatan transfer aata 6. Lebar jangkauan frekuensi yang dapat diterima media transmisi. 7. Metode akses, cara pengaksesan data dari terminal ke komputer server. 8. Beban jaringan, jurnlah maksimum terminal yang mengakses komputer server. 9. Seringnya kesalahan dan metode perbaikan.

10. Protokol, keberhasilan antara dua stasiun pengantar dan penerima dalam pengiriman data.

11. Luas jaringan/daerah layanan dan jarak maksimum antara dua terminal dalam jaringan LAN, atau WAN.

12. Hubungan LAN tersebut dengan LAN/WAN yang lain 13. Fleksibilitas, mampu mengatasi bebcm jaringan dimasa depan dan penambahan fasilitas penr:tukung lainnya.

14. Biaya,

meliputi

perawc.~tan,

ins~alasi,

software,

perubahan/modifikasi

jaringan,

operasionat.

15. Peme1iharaan, apakah tersedia kontak pemeliharaan ? apakah ada alat bantu software untuk mengatasi masalah ?

16. Dokumentasi lengka9 17. Suku cadang lengkap, mudah dan cepat diperoleh 18. Dukungan puma juat dAri vendor/pemasok 19. PengAiaman pemakai lain, meliputi instaldsi, inisialisasi, penerapan, modifikasi konfigurasi hardware, software dan peralatan tambahan yang dipakai. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim, Drs. Argilaus Sagala, Msi, bahwa arsitektur yang dipakai dalam pengembangan Tl lembaga merupakan hasil kajian aktual tahun 2004

119

tersebut. 'Dengan mengacu pada hasil kajian tersebut dapat diperoleh pengembangan Tl yang terarah dan konsisten melalui tahapan-tahapan yang terencana dan terukur' (wawancara 12 Mei 2008) Dijelaskan

leblh

jauh

bahwa

karakteristik

arsitektur

Tl

di

Balitbangprov. Kaltim didasarkan pada kebutuhan strategik pelayanan dan aplikasi -,trategis. Dalam kaitan ini, peran strategis dari arsitektur Tl yang harus dibangun pada masa mendatang diupayakan untuk melibatkan penggunCJan

teknologi

informasi

sedemikian

rupa

sehingga

dapat

memberikan keunggulan strategis terhadap kemungkinan adanya tekanan kompetisi pasar global. Pendekatan ini pada gilirannya akan menciptakan suatu 'si.,tem informasi strategis', yaitu sistem informasi yang mampu memberikan dukungan kompetitif dan strategis bagi Pemprov. Kaltim. 'Arsitektur Tl dibangun sedemikian rupa setlingga ia akan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan keunggulan kompetitif atau memenuhi tujuan pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat'. (wawancara 12 Mei 2008)

Bagaimana arBitel\tur Tl di Balitbangprov. Kaltim untuk masa yang akan datang dijelaskan dalam arsitektur Tllembaga, yaitu 1. Penurunan Biaya : penggunaan Tl untuk menurunkan biaya proses pelayanan secara substansial. 2. Diferensiasi: Pengembangan Tl dengan fitur baru untuk meningkatkan pelayanan dan

penggun~an

fitur-fitur Tl untuk rnemfokuskan pelayanan

yang dapat memberii
pertumbuhan :

pengembangan

poten~i

penggunaan

Tl

untuk

mendorong

bisnis perekonomian dan perusahaan daerah

juga untuk mengintegrasikan semua jenis pelayanan yang dilakukan oleh lembaga.

120

4. Pengembangan aliansi: penggunaan Tl untuk menciptakan partner bisnis perusahaan

daerah

dan

pengembangan

sistem

infonnasi

inter-

organieasional yang dihubungkan oleh internet, intranet, ekstranet dan jaringan lainnya yang mendorong hubungan relasi antar pemerintah daerah dan lembaga bisnis dengan investor atau pemerintah daerah lainnya. 5. Meningkatkan kualitas dan efisiensi : penggunaan Tl untuk meningkatkan kualita3 pelayanan secara signifikan juga terus menerus meningkatkan efisiensi dari proses pelayanan dan per.ingkatan pendapatan asli daerah. Penggunaan Tl untuk memperpendek waktu yang diperlukan dalam menyampaikan produk atau memberikan pelayanan. 6. lnovasi: penciptaan pelayanan baru yang melibatkan berbagai komponen Tl. Pcnciptaan perubahan yang radikRI terhadap terciptanya proses kerja dengan Tl (IT-based business process). Peningkatan investasi sumber dayu sistem infonna&i (SDM, hardware, software dan jaringan komputer) dari

penggunaan

aplikasi

operasional

ke

aplikasi

strategis.

Pengembangan satu basis infonnasi strategis yang diperoleh secara internal dan ekstemal yang dianalisis dengan menggunakan Tl. Guna mensinP,rgikan berbagai komponen Tl yang digunakan dimasa rnendatang, maka arah pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim menyepakati satu arsitektur Tl yang dapat mengintegrasikan berbagai proses yang komplek. Dalam realisasinya memp~rtirnbangkan

arsit~ktur

Tl Balitbangprov. Kaltim

fitur-fitur sebagai berikut :

1. Open system architecture : implementasi sistem yang didasarkan pada 'open system

archi~cture'

merupakan metode yang paling efektif untuk

memanuhi kebutuhan informasi bisnis global dan menyediakan solusi yang i11dependen dari plattfonn hardware yang digunakan. Open system

121

architecture akan

teknis untuk

memungki~kan b~rbagai

diinteg~asikan

sistem yang berbeda secara

guna memenuhi kebutuhan informasi yang

perlu digunakan bersama. Untuk itu bc:tik software yang dibeli atau yang dib.Jat sendiri mengacu pada standar ini karena implementasi open system architecture dapat berkurang manfaatnya jika salah satu arsitekiumya tidak mP.menuhi standar.

2. Rational database structure : akses basis data yang didasarkan pada struktur relasional (SOL) dapat memberi!(an fleksibilitas untuk melakukan perubahan kebutuhan, memudahkan proses untuk memperoleh informasi, dan memberikan integritas data yang maksimum. 3. Client/server intranet, graphical user interface (GUI) : guna memperoleh sis1em yang mudah digunakan dan dapat menyediakan informasi yang berarti bagi pengguna aplikasi, maka sistem yang dibangun harus mampu mengintegrasikan PC dari berbagai platform hardware. Desain GUI stand2r akan menjamin bahwa sistem yang dibangun menjadi mudah untuk digunakan dengan kebL!tuhan pelc:ttihan yang minimal, selain dapat mengurangi waktu pengembangan aplikasi. Baik PC dan lingkungan jaringan komputer merupakan komponen penting dalam satu lingkungan client/server GUI. 4. Vendor supported software: Balitbangprov. Kaltim bukan merupakan institusi atau perusahaan pengembar.g software. Untuk itu, sebagian besar software yang menunjang proses bisnis utama dari pelayanan masyarakat perlu diupayakan untuk menyediakan 'packed and vendorsupplied' software yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di

pasar global. Selain it•J vendor yang digunakan harus mempunyai tiga kriteria utama: mempunyai representatif di Indonesia, mempunyai dukungan SDM yang memadai baik di Indonesia maupun di manca

122

negara, dan mempunyai klien yang relatif banyak di Indonesia. 5. Real time : diupayakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem yang memungkinkan untuk melakukan ujJdating informasi secara langsung dibandingkan harus dilakukan secara batch. Hal ini akan dukungan

meml:ierikan

terhadap

kebutuhan

proses

bisnis

yang

memer1ukan ketersediaan informasi 24 jam penuh. Untuk itu diupayakan juga desain dari jaringan komputer dan sistem yang dapat menjamin ketersediaan sistem yang kontinu, reliabel dengan minimum down-time, menyediakan fasilitas printing yang terdistribusi guna meminimumkan biaya dan menyediakan kecepatan informasi. 6. Connectivity:

didesain

infrastruktur

Tl

dengan

mengoptimalkan

konektifitas dari semua unit bisnis terkait. Tujuan utamanya adalah agar informasi dapat digunakan bersama secara elektronik dari berbagai lokasi sesuai dengan kebutuhan. Lembaga memperoleh nilai tambah yang berarti

dengan

memberikan

fasilitas

untuk

sharing

informasi,

mengupayakan untuk mengeliminasi redudansi, dan meningkatkan kecepatan komunikasi molalui 'networked environment yang handal dan solid. 7. Integration Process : didesain proses bisnis sedemikian rupa sehingga suatu informasi yang diper1ukan hanya dimasukkan satu kali guna meng~liminasi

redudansi data dan meningkatkan integritas data.

8. Daia integrity : akurEsi dan ketergantungan dari setiap informasi yang ada merup~kan

faktor

~ang

paling penting. Untuk itu solusi implementasi

aplikasi harus dapat menjamin kebenaran data setiap saat. Hal ini memterikan implikasi agar sistem editing data yang disediakan dapat menjamin bahwa data tel&h diinput secara benar. 9. Software need:

apJil(asi inti terintegrasi yang

dibu~uhkan

harus

123

diupayakan agar dapat disediakan olen satu software vendor guna meminlmumkan interface yang harus dibuat. 10. Electronic exchange> : pertukaran informasi dengan organisasi diluar pemerintah

sedapat mungkin diupayakan untuk dilakukan secara

elektronik dengan menggunakan ap!ikasi berbasis web. 11 . Disaster recovery : desain sistem pemulihan kembali (recovery) untuk menangani terjadinya ber.cana pada suatu aplikasi. Desain recovery ini minimal dapat menyediakan pemulihan kembali terhadap 'last business day' cengan kemampuan ':lisaster recovery untuk one business day.

12. Security: aplikasi dan

~istem

software diimplementasikan dengan tingkat

sekurity yang handal untuk menjamin bahwa informasi yang penting dari pemerintah dapat diproteksi secara total. Juga pengukuran yang memadai terhadap keseluruhan sistem sekuriti termasuk virus checking, password protection, dan software security measures lainnya.

13. Documentation and help desk : tersedia on-line & printed sustem documl3ntation, termasuk helpd desk yang memadai bagi pengguna aplikasi, guna menyediakan bantuan langsung terhadap sistem dan meminimumkan waktu pelatihan bagi para pengguna aplikasi. 14. Maintainability: dilakukan desain dan implementasi sistem yang mudah unt•Jk dimodiftkasi bilamana terdapat perubahan/perbaikan dari proses bisnis yang ditangani. 15. CASE generated : melakukan pengembangan sistem yang didasarka'l

pada 'computer aided system engineering (CASE), karena pengguna sistem ini akan dapat meningkatken produktifitas dan komunikasi antar personel dalam proses pengembangan sistem. Penggunaan CASE dalam pengP.mbangan sistem akan dapat mereduksi biaya pengembangan karena sistem yang dihasilkan akan lebih mudah untuk dipelihara.

124

16. Table driven: pengembangan sistem dilakukan dengan sebanyak mungkin melibatkan tahel dibandingkan dengan menggunakan parameter yang diberikan langsung dalam program (hard coded values). Cara ini akan

meningkatkan

fleksibilitas

terhadap

perubahan-perubahan

kebutuhan peningkatan pelayailan terhadap masyarakat. Yang pada gilirannya akan dapat mengurangi biaya pemeliharaan dari sistem. 17. Imaging : dilakukannya cara penyimpanan dan pelacakan dokumen secaru elektronik untuk alasan efisiensi. 18. E-mail standard : digunakan protokol standar untuk keperluan electronic mail guna menjamin komp&tibilitas komunikasi. 19. ISO certified suppliers & vendors: pemilihan suplier dan vendor yang memiliki sertifikasi ISO. 20. Reliable operating system: server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi terintegrasi sedapat mungkin diupayakan untuk dijalankan denga11 sistem operasi yang memiliki reliabilitas dan sekuritas yang tinggi, manajemen jaringan yang handal, dan graphical user interface yang memadai. 21. Others technology: diupayakan untuk menggunakan teknologi Tllainnya, seperti video conferencing, collaboration system, data warehousing, dan executive information system, sesuai dengar. kebutuhan proses egovernment atau pelayanan masyarakat. uiungkapkan oleh Kasubid sistem informasi, Abdul Gafar, SE, MMT. bahwa pada saat aplikasi korporate terintegrasi akan diimplementasikan. maka arsitektur Tl Balitbangprov. Kaltim yang akan digunakan sudah harus memenuhi karakteristik vang disebutkan dalam kajian tersebut. 'Perubahan perangkat dilakukan secara bertahap, perangkat terdahulu masih digunakan dengan upaya kompabilitas pada perangkat baru. Selain itu, jaringan kompui:er lembc:ga sepenuhnya juga sudah harus mengaplikasikan protokol TCP/IP guna introperabilltas data menggunakan

125

internet sehingga semua perangkat komputer jaringan memiliki kemampuan menjalankan aplikasi beroasi~ wet/. (wawancara 12 Mei 2008) Ditambahkan dalam kajian aktual pengembangan Tl Pemprov. Kaltim Bahwa strategi-strategi yang dijalarkan oleh lembaga Balitbangprov. Kaltim saling berkaitan mencakup : 1. Mengembangkan

sistem

pelayanan

masyarakat yang

andal

dan

terpercaya, serta terjangl
3. Meme:mfaatkan teknoloQi informasi secara optimal agar lembaga dapat membentuk jaringan

ke~a.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a)

standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan tra'lsaksi informasi antar portal, (b) standarisasi pengkodean dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik, (c) pengembangan aplikasi dasar yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs yang ada di pemda untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik, (d) pengembangan jaringan intra lembaga untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi. 4. Meningkatkan kuantitas dan i
komunikasi

pada lembaga yang mampu

merencana:
126

government. 5. Meningkatkan

kapasitas

dan

perar.

organisasi

pendukung

yang

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan tmnsaksi inforrnasi dan dokumen elektronik yang berfungsi sebagai data center lembaga. 6. Meningkatkan

kepedulian

dan

komitmen

para

pimpinan

terhadap

pemanfaatan teknologi info!lllasi.

7. Melaksanakan pengembangan a-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.

4.2.3. Proses pengembangan kreativitas dalam implementasi teknologi informasi Balitbangprov. Kaltim

4.2.3.1. lmplementasi struktur dan teknologi baru Pengembangan teknologi inforrnasi Balitbangprov. Kaltim dalam implemer.tasinya melalui beberapa tahapan yang dilalui. lni dijelaskan oleh Kasubid sistem inforrnasi manaJemen Abdul Gafar, SE, MMT, 'setelah infrastruktur jaringan kita bangun maka tahap terpenting berikutnya adalah mempersiapkan user dalam menggunakan teknologi beru ini. Kita lakukan pelatihan-pelatihan seperti pengenalan internet, penggunaan email dan cara-cara browsing dalam jaringan. Pelatihan ini ditujukan untuk semua pagawai, dilaksanakan daiam dua tahap yaitu tahap pertama untuk para pejabat dan tahap kedua untuk staff dan operator. Materi yang diberikan tentu dibedakan berclasari
Citambahkan oleh Gani Rachman Pegawai tidak tetap lembaga yang bertugas sebayai operator komputer bahwa pelatihan dilakukan selama jam kerja 1i tempat kursus. 'Materinya meliputi penggunaan internet dan email, pelatihan dalam penelusuran web menggunakan internet eksplorer, penggunaan mesin pencari yahoo, menggunakan email dan program front page' (wawancara 26 Mei 2008)

127

Kasubid Hubungar antar lembaga Dra. Ernawati, AM, Msi. Membenarkan bahwa peiatihan yang diikutinya berbeda dari segi materi ·saya memperoleh materi pengenalan internet, pencarian dan email. Walaupun saat ini kep~ntingan bagi saya belum tetapi untuk menambahnambah wawasan saja' (wawancara 27 Mei 2008) Kasubid sistem informasi Abdul Gafar, SE, MMT menjelaskan lebih jauh bahwa pelatihan juga dilakukan khusus untuk pengelola jaringan, mereka adalah staf-staf bidang Tl yang memperoleh pelatihan pengelolaan dan perawatan jaringan baik dari segi software maupun hardware. • Lembaga bek~~asama dengan institusi pendidikan komputer untuk melatih staf-staf teknis dalam pengelolaan jaringan baik dari segi hardware maupun roftware. Dencan demikian pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan sendiri' (wawanc3ra 26 Mei ~008) Dalam pengamatan penulis memang fasilitas internet telah banyak digunakan oleh para pegawai Balitbangprov.

t~altim

diantaranya adalah untuk

mencari iuformasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan individu. Beberapa membuka web pctge berita, belanja, dan info bintang. Namun beberapa pegawai juga m&mbuka email untuk menghubungi rekannya diluar negeri seperti mengirimkan dokumen dan mengakses simposium teknologi di Cina. Selain menyiapkan SDM terungkap dari segi perangkat juga mengalami penyesL•aian u!ang. Hal ini dijelaskan oleh Mat Nur salah seorang staff bidang Tl : 'Untuk komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan internet memerlukan penyetingan pada sistemnya. Masing-masing diberi IP adress yang unik agar tidak terjadi crash dan dikenali server, juga pemberian alamat gateway dan penginstalan orogram-program aplikasi yang belum dimiliki komputer' (Wawancara 5 Mei 2008)

Kajian aktual pengembangan teknologi informasi Pemprov. Kaltim tahun 2004 yang menjadi arsitektur sistem informasi lembaga Balitbangprov.

128

Kaltim

menyiratkan

diperlukannya

area

fungsional

yang

menangani

kebutunan sistem informasi lembaga. Hal ini dibenarkan oleh Kabid. Pengembangan Tl. Drs. Argilaus Sagala, 'Masih diperlukan tenaga-tenaga khusus yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Scat ini yang tersedia disini hanya sampai tingkat operator, tingkat-tingkat lainnya seperti pengelola jaringan, pengelola server, dan pengelola web, kami masih terus mengadakan pelatihanpelatihan untuk menyiapkan SDM bidang Tl' (wawancara 27 Mei 2008)

4.2.3.2. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan Pengembangan teknologi informasi merupakan proses yang berliku, terdapat banyak tahapan dan orang yang terlibat didalamnya. Untuk memastikan sebuah teknologi

informasi dapat meme'luhi

kebutuhan

pengguna diperlukan evaluasi yang terus-menerus di setiap tahapan pengembangan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang pengembangan Tl Drs. Argilaus Sagala: Evaluasi pengembangan Tl dilakukan dalam rapat-rapat bidang juga dalam setiap rapat-rapat tim baik tim pengelola maupun tim pelaksana. Hasil dari evaluasi akan menjadi masukan daripada tim pelapor. Rapat-rapat ini dilaksanakan sebelum dan sesudah kegiatan tim. Mencakup permasalahan yang berkembt:mg pada saat kegiatan dilaksanakan, secara rutin bidang Tl juga membuat laporan tertulis setiap bulannya kepada kepala Badan tentang kemajL•an kegiatan dan permasalahan yang dihadapi' (wawancara 27 Mei 2008) Evaluasi

terutama

dilakukan

pada

kegiatan

yang

sedang

berlangsung dan telah IJerlangsung diantaranya pangkalan database, pengembangan pengguna akhir dan layanan web. Evaluasi dimaksudkan u:1tuk memperoleh teknologi informasi yang baik. Masukan-masuka:l dari pengguna dapat diketahui dalam rapat bidang Tl tanggal 8 Mei 2008 yang diikuti oleh seluruh pegawai Balitbangprov yang diundang. Terungkap cJalam rapat tersebut banyaknya masalah yang masih malanda penggunaan peralatan Teknologi informasi baru diantaranya

129

adanya k&luhan jaringan yang sering macet, internet yang lambat, komputer bidang lain yang dianggap tidak

m~muaskan,

hal ini ditanggapi oleh staff dan

pejabat bidang dengan memberikan pemahaman baik secara teknis maupun operasional. Diungkapkan oleh salah seorang pengguna dalam rapat : 'internet di ruang3n saya sering macet, herannya diruangan Tl ini kok tidak rnacet, ketika saya buka menggunakan jaringan disini bisa akses ketika laptop dibawa kembali kok tidak nyambung' (pengamatan 8 Mei 2008) F\.apat-rapat tim lebih teknis sifatnya, pada tim pengelola hal-hal yang banyak dibicarakan adalah masalah aclministras1 dan proses keuangan, juga koordinasi dan hubungan dengan pihak-pihak terkait seperti vendor panyedia jasa,

lembaga-l~mbaga

pelatihar., dan dinas instansi lainnya.

Sedangka'l pada tim pelaksana pembicaraan lebih menyangkut aspek-aspek teknoloJi yang akan digunakan, pemilihan program, kompabilitas dan interoperabilitas antar program yang dipilih terhadap sistem yang ada saat ini dan prospP.k pengembangan kedepannya.

4.2.3.3. Fal(tor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan Tl

1. Dukungan pimpinan dan

ket~rlibatan

pengguna

Pengembangan teknologi informasi merupakan kegiatan yang dilakukan bertahap dan tenJs menerus dalam :embaga Balitbangprov. Kaltim. Dukungan

pimpinan

merupakan

modal

utama

bagi

kelancaran

dan

keberhasilan kegiatan pengembangan Tl. Seperti diungkapkan oleh Kasubid sistem informctsi manajemen, Abdul Gafar, SE, MMT. 'adanya komitmen dan dukungan penuh dari atasan membuat staff semakin berdedikasi terhadap tugasnya, hal ini memicu kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah peke~aan. lbarat memberi ikan atau pancingnya, pimpinan yang memberi pancing untuk mencari i!<:an akan memperolch hasil yang lebih besar daripada hanya memberi ikan saja'. Selain itu adanya masukan dan keterlibatan pengguna menjadi perhatian kami dalam merancang dan menerapkan teknologi baru karena kepuasan pengguna merupakan kepuasan kami juga yang bisa menjadi ukuran keberhasilan tugas (wawancara 26 Mei 2008)'

130

l-1al ini dibenarkan oleh salah seorang staff bidang Tl, Kirdon Miswono, dukungan ata&an membuat peke~aan administrasi menjadi lancar misalnya kalau memlnta tanda-tangan surat-menyurat, pencairan SPK, dan lainnya menjadi lebih mudah dan cepat' (wawa11cara 10 Juni 2008) I

Ditambahkan pula oleh staff Jainnya Robihatun Wahidah S.Kom, Selama ini kalau kita mengusulkan pengiriman peserta ke acaraacara berbau Tl seperti seminar, semiloka, workshop, walaupun sampai keluar daerah tetap disokong oleh pimpinan sehingga kami memperoleh pe~alanan dinas' (wawancara 10 Juni 2008) 1

Gani Rachman S.Sos seorang Pegawai Tidak tetap bidang Tl yang juga operator komputer berkomentar : Kalau saya terserah kata pimpinan, yang saya sebisa saya kalau kata pimpinan begini ya begini, menggunakan program apa atau bagaimana caranya itu menyelesaikan tugas, yang penting pimpinan taunya (wawancara 11 Juni 2008) I

Sehingga

dari

keterangan

diatas

dapat

tahu menge~akan memang urusan cara saya sendiri pekerjaan beres'

disimpulkan

bahwa

dukungan pimpinan dan keterlibatan pengguna menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan teknologi informasi.

2. Tuntutan terhadap kebutuhan informasi lembaga Pengaruh globalisasi :nformasi membuat pemerintah dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi, Kebutuhan informasi lembaga secara elektronis untuk kepentingan stakeholder merupakan keharusan. Diutaraka11 oleh Kasubid Hubunga'l 2ntar lembaga Ora. Emawati, AM, Msi. lpembahasan yang dila!(ukan dengan instansi lainnya saat ini menyangkut pertukaran data elektronis antar lembaga pemerintah baik pusat maupun t:ti daerah, tanpa basis data yang solid kita akan tertinggal dan jadi po-3nonton ditengah kemajuan, Balitbang akan lebih berperan di provinsi bila memiliki informasi dalam bentuk elektronis seperti homepage dan pangkalan data' (wawancara 27 Mei 2008)

131

Diungkapkan juga bahwa ada surat edaran Gubernur Kaltim yar.g menyoroti Homepage dinas-instansi dalam lingkungan Pemprov. Kaltim. lni mengilldikasikan perhatian stakeholder saat ini adalah pemanfaatan dan pendayagunaan informasi elektronis. Tuntutan

informa~i

yang cepat, dan akurat dari lembaga dapat

dipenuhi dengan media elektronis. Abdul Gafar, SE, MMT. Kasubid sistem informasi manajemen menerangkan ' kalau dulu perminl.aan informasi penelitian harus melalui proses berliku, belum lagi pencarian berkas memerlukan waktu lama, kini dengan adanya homepage 8alitbangprov. Seluruh informasi lembaga telah dapat diakses melalui internet. lnformasi hasil-hasil penelitian tinggal klik aja akan muncul. Cisini kami menyiapkan dokumen lengkap secara elektronis dalam CD dan database, permintaan informasi rnenjadi lebih mudah dicari dan dipenuhi' (wawancara 26 Mei 2008)

3. tCerjasama team Pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim dilakukan oleh Team-team yang d:bentuk oleh kepala badan. Kerjasama dalam team dan antar team sangat diperlukan untuk memperoleh tingkat keberhasilan yang tinggi hal ini seperti ya'1g disiratkan oleh !n alur kerja baku tidak lagi digunakan sehingga dapat langsung diperoleh keputusan maup1 tn pelaksanaan'. (wawancara, 26 April 2008)

Hal senada tente:mg kerjasama team dikemukakan dikemukakan oleh Staff Bidang Tl, Mat Nur, bahwa : 'Berbeda dari team pengelola yang isinya para pejabat, kami para staff umumnya masuk team pelaksana, dalam team pelaksana keahlian dan pengetahuan kami sangat berguna. Masing-masing memiliki keahlian khusus, hal ini sudah diarahkan semejak kami di POE dulu seperti saya yang selalu dilatih untuk menangani hardware komputer dari maintenanc~ sampai upgrade, demikian juga Bu Robi yang diserahi mempelajari urusan software

132

komputer dengan demikian kami saling menunjang dalam pekerjaan team'. (wawanc::tra, 12 Juni 20G8} Kirdon Miswono staff bidang Tl menambahkan bahwa kerjasama dalam te(:jm merupakan hal yang biasa dilakukan dalam pengembangan Tl : 'Saya sudah terbiasa bekerja sebagai team setelah mengikuti pelatihan-pelatihan jaringan komputer, kami saling melengkapi dari segi pengetahuan dan pengalaman masing-masing. (wawancara 10 Juni 2008) 4. Tersediu operator Tl dan bantuan teknis Pengamatan penulis menunjukkan bahwa tidak semua pegawai Balitbangprov. Kaltim bekerja di depan komputer. Beberapa pegawai khususnya operator tampak setiap hari duduk didepan monitor, beberapa staff

kadang-kad~ng

menyelesaikan pekerjaan menggunakan komputer,

sementara ada pegawai yang tidak pemah ter1ihat memanfaatkan komputer. Kondisi ini diterangkan dengan pendapat Kasubid Hubungan antar lembaga Ora. Emawati, AM, Msi. 'saya sangat tertolong dengan adanya operator yang membantu pekerjaan di depan komputer. Saya lebih menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan orang, urusan ketik-mengetik tid&k sempat lagi karena kesibukan saya' (wawancara 20 .Juni 2008) Sementara

Robihatun

Wahidah

S.Kom,

staff

bidang

Tl

mengutarakan pendapatnya, 'tidak semua pekerjaan dikerjakan dengan komputer, lagian karena jarang menggunakan saya sering lupa dengan menu-menunya sehingga kalau saya yang mengerjakan didepan komputer maka pekerjaan saya menjadi lebih lama dan memer1ukan bantuan dari rekan-rekan yang lebih tahu caranya, jadinya saya malah sibuk bertanya' (wawancara 23 Juni 2008)

Hal senada juga diutaraka11 oleh Kasubid kemasyarakatan Drs. Sudinnan, Msi. : 'wawasan saya tentang komputer mm1m sekali sehingga saya mengandalkan operator untuk membantu keperluan saya terhadap komputer seperti mencari informasi dari internet, pokoknya urusan komputer saya angkat tangan' (wawancara 24 Juni 2008)'

131

Bantuan

teknis

menjadi

terlihat

bagian

dari

pekerjaan

pengembangan teknologi informasi. Hal ini dibuktikan dari pengamatan penulis selama penelit!an terjadi banyak pertanyaan maupun permintaan bantuan pengoperasian juga perbaikan peralatan komputer dari pegawai Balitbangprov. lainnya pada bidar.g Tl.

4.J. Pembahasan.

4.3.1. Lingkup Proses Kreativitas pengembangan Tl 4.3.1.1. Proses organisasional dalam pengembangan Tl Memasuki aba1 ke 21 dimana era globalisasi yang ditandai dengan terbukanya batas-batas negara, derasnya arus informasi dan komunikasi dari satu negara ke negara lainnya, menyebabkan akan

pe~atnya

ne~ara

yang kurang tanggap

perkembangan informasi dan komunikasi akan tergilas dan

kalah bersaing. Demikian pula halnya KalimantaP Timur yang menjadi bagian dari negara Indonesia, tidak terlepas pula akan pengaruh globalisasi tadi. Terlebih-lebih lagi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang al<ses lndnnesia ke negara Asean c.tan lingkar pasifik (Malaysia, Brunai dan Filipina). Elercermin dari kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara maju didunia, fungsi development)

penelitian

dikedepankan

dan

dan

pengembangan

menjadi

lokomotif

(Research

inovasi

and

untuk

menemul
134

pengembc:mgan

e-govemr.1ent menyatakan

bahwa

kemajuan teknologi

komunikasi dan inforrnasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan inforrnasi dalam volume besar, cepat dan akumt. Pemanfaatan dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu membentuk dimer.si baru kedalam organisasi, sistem manajemen dan pro3es ke-rjanya meliputi : (1) pengembangan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional, (2) pengembangan sistem manajemen moderen dengan organisasi berjaringan sehingga memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas

rent~ng

kendali, (3) melonggarkan dinding pemisah yang

membatasi interaksi sektor swasta, organisasi pemerintah lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha, (4) mampu memanfaatkan kemajuan teknologi inforrnasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, meyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan layanan publik. Upaya memberikan pelayanan baru berupa publikasi elektronis yang dilakukan oleh Balitbangprov. Kaltim dapat dikategorikan sebagai inovasi lembaga meningkatkan tuntutan masyarakat, hal ini sejalan dengan pendapat Hammel bahwa sukses bisnis di abad milenium ditentukan oleh inovasi.

lnovasi diartikan sebageti proses di dalam

organisasi untuk

memanfaatkan ketrampilan dan sumber daya untuk mengembangkan produk dan atau jasa baru atau untuk merr.bangun sistem produksi dan operasional baru

sehingg::~

Pengaruh

mampu menjawab kebutuhan pelanggan (Jones, 2004).

inovasi

terhadap

indikator

kinerja

perusahaan

(kepuasan

pelanggan, produktivitas dan daya saing teknologi) telah dibuktikan oleh

135

Terziovski (2002). Strategi berkelanjutan dari bawah - atas (bottom - up) lebih dis'.lkai untuk peningkatan kepuasan pelanggan dan produktivitas (Terziovski, 2002; Light, 1998, p3). Sementara strategi top-down lebih cocok untuk peningkatan daya saing teknologi. Studi Terziovski lebih lanjut menunjukkan bahwa strategi terintegrasi tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kinef"ia, hal ini

di~ebabkan

karena perusahaan pada umumnya

belum mencapai tahap integrasi sistE)m dan kemampuan beroperasi dalam jaringe:m (retworking). Kesimpulan yang dapat di&mbil dari studi Terziovski, strategi incremental lebih tepat digunakan sebagai pendorong bagi inovasi yang berkelanjutan, sedangkan strategi radikal lebih tepat digunakan untuk melakukan inovasi yang menghasilkan perubahan produk dan proses secara cepat. Selaras dengan pendapat terziovski tersebut maka hasil penelitian menunjukkan Balitbangprov. Kaltim menggunakan strategi inkremental. Sejalan dengan pendapat terziosvski diatas, metodologi SPRINT memandang strategi

inkr~mental

sebagai strategi berkelanjutan yang ditandai

dengan proyek inovasi yang dimanaje oleh struktur organisasi yang ada dan dengan sumber daya tersedia. Berbeda dengan strategi radikal atau disruptive (SPRINT) yang mensyamtkan proyek inovasi berada diluar struktur ekisting organisasi. Pada Balitbangprov. l
bagi

perusahaan.

lnovasi

pada

dasarnya

berkenaan

dengan

perubahan, selain itu juga berkaitan dengan resiko karena seringkali inovasi merupakan luaran aktivitas penelitian dan pengembailgan yang hasilnya

136

tidak dapat dipastikan. •novasi diawali dengan ide kreatif. Ide kreatif ini tidak selalu harus berupa upaya penemuan atau atau pencapaian sesuatu yang "besar" namun dapat juga berwujud

upaya pembahan kecil untuk

memperbaiki praktek yaog sedang ber1aku. Teknologi, peluang bisnis, modal, kewirausahaan, regulasi dan budaya, dan metodologi merupakan variabel yang mempengaruhi praktek inovasi di suatu organisas! (Abend, 2005). lnovasi di lain pihak juga merupakan dilema bagi manajemen, kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang memerlukan komitmen untuk selalu melakukan transformasi melalui disruptive growth, namu11 demikian fakta membuktikan hanya sedikit perusahaan yang dapat sukses dengan strategi ini. Organisasi inovatif memiliki komitmen untuk mengendalikan lingkungan; struktur organisasi yang memberikan kebebasan untuk berkreasi; kepemimpinan yang mendorong organisasi untuk berinovasi; dan sistem manajemen yang melayani misi organisasi (Light, 1998). Hambatan alamiah yang seringkali dihadapi dalam upaya inovasi antara lain: struktur organisasi yang

padat (dense),

keterbatasan sumber daya, keengganan untuk mendelegasikan kewenangan, dan tingkat pemeriksaan intemal yang tinggi. Agar perusahaan

inovasi diper1ukan

dapat strategi

berkelanjutan inovasi

dan

mendukung

(Terziovski,

2002).

kinerja Terzioski

menggolongkan strategi inovasi ke dalam tiga kelompok: radical, incremental, dan integrated. Radical merupakan strategi yang merujuk pada aktivitas inovasi yang tidak pemah ada sebelumnya, mengubah secara drastis kemapanan, menghasilkan produk atau proses baru yang berbeda dari sebelumnya. Incremental merupakan strategi berkembang secara bertahap, memperbaiki produk atau proses bisnis yang sudah ada dengan langkah inovatif. Integrated menggabungkan dua pendekatan terdahulu - radical dan

137

incremental - selain menemukan hal - hal baru (invention) strategi integrated juga menganjurkan inovasi dengan cara mengembangkan dari yang sudah ada. Penelitian

ini

menunjukkan

bahwa

pengembangan Tl

yang

dilakukan Balitbangprov. Kaltim dilakukan dengan melewati tahapan-tahapan perencanaan,

pembuatan

arsitektur

Tl,

pengembangan

aplikasi,

menginstalasi dan operasi pemeliharaan perangkat. Sehingga merujuk pendapat terziovski tersebut strategi inovasi yang dilakukan lembaga Balitbangprov. Kaltim adalah sesuai dengan strategi incremental.

Hal ini

berguna untuk memperoleh inovasi yang berkelanjutan. Senada dengan hasil penelitian ini, Turban, Rainer dan Potter (2006, 470) menjelaskan bahwa proses organisasional pengembangan Tl memmki lima tahap utama, yaitu: 1. Perencanaan strategis dan aktivitas justffikasi sistem informasi: Sistem informasi d:kembangkan sebagai alat yang memungkinkan jalannya berbagai p;-oses bisnis. Oleh karenanya perencanaan harus sesuGii dengan perencanaan bisnis keseluruhan organisasi. Selain itu tiap aplikasi harus dianalisis dengan hati-hati untuk memastikan bahwa aplikasi memiliki

fungsio~alitas

yang dibutuhkc:m dan bahwa manfaat

sesuai dengan biayanya. 2. Pembuatan arsitektur: Tahap ini adalah membuat arsitektur Tl yang merupakan konsep menge.nai bagaimana kebutuhan informasi organisasi dipenuhi melalui berbagai kemampuan aplikasi-aplikasi tertentu. Hasil yang didapat dari tahap ini akan

diteru~kan

ke tingkat perencanaan strategis, sehingga

penerapan aplikasi dapat berubah karena penundaan atau pengurangan. 3. Menentukan pilihan pengembangan dan pemerolehan aplikasi:

139

manajeme'1 sehingga memeriukan perubahan peraturan perundangan yang mendukung perubahan manajemen tersebut dar. biasanya memer1ukan waktu yang relatif lama; (c) Biaya akses informasi dengan menggunakan media ICT masih relatit mahal bahkan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan negara tetangga; (d) Penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensinya sehingga kurang respon terhadap program kerja yang yang berkaitan dengan pemanfaatan ICT; (e) Pelaksanaan kegiatan yang masih terkotak-kotak sehingga tidak tercipta sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat; (f) Budaya kerja yang masih belum mengutamakan kepentingan pemu&san

pelanggan

bahkan

tidak

jarang

orientasi

kerja

masih

mengutamakan kepentingan birokrasi sendiri yang sering tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat; (g) Banyak aparatur pemerintah yang beranggapan bahwa Sistem lnformasi Manajemen (SIM) atau aplikasi teknologi informasi akan dengan sendirinya mendatangkan data yang berkualitas; (h) Banyak aparatur pemerintah yang beranggapan bahwa layanan yang berbasis a-government adalah menjadi tanggung jawab unit kerja teknologi informasi; (i) Pengumpulan datalinformasi yang berkualitas tidak dapat dilakukan dengan mudah dan memer1ukan biaya besar. Perusahaan yang 3ecara konsisten mencapai nilai (value) tinggi atas investasi Teknologi lnformasi mereka memiliki lima karakteristik umum: manajemen puncak memiliki komitmen terhadap Teknologi lnformasi; relatif kecil atau bahkan tidak ada turbulensi politik di dalam perusahaan; lebih banyak pengguna

sistem yang dipuaskan; terdapat integrasi dalam

perencanaan bisnis dan Teknologi lnformasi; serta lebih berpengalaman dalam memanfaatkan Teknologi lnformasi (Wheelen & Hunger, 2004). Di pihak lain, kegagalan me:nenuhi komitmen untuk memberikan value dari investasi

Teknologi

lnformasi

seringkali

disebabkan

karena

manajer

140

Teknologi Jnformasi Jebih banyak memert.atikan masalah perangkat keras dan kurang menguasai soft science tentang bagaimana pengguna sistem informasi memanfaatkan Teknologi lnformasi secara optimal. Disadari bahwa mengimplementasikan

teknologi

lnformasi

menggunakan

pendekatan

kemanusiaan Jebih sulit dari pada menata sistem komputer (Davis, Miller & Russell, 2006).

4.3.1.2. Tujuan-tujuan organisasi dalam pengembangan Ti inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebi.iakan dan strategi nasional pengembangan

e-govemment menyatakan

bahwa

pengembangan

e-

govemment merupakan upaya untuk menyembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang beibasis elektronik dalam rangka meningkatkan kuaHtas Jayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan ini dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkunoan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup dua aktivitas 1..1tama, yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis, (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara. Arah tujuar pe.r.gembangan adalah: 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat Juas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak. dibatafii oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Pembentukan

hubungan

interaktif

dengan

dunia

usaha

untuk

meningkatkan perkembargan perekonomian nasional dan memperkuat

141

kema:npuan

menghadapi

perubahan

dan

persaingan

perdaganan

internasional. 3. Pembentukan mekauisme dan saluran komunikasi dengan lembagalembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses

ke~a

yang transparan dan

efisien serta memr>er1ancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. lnpres No. 3 tah•Jn 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan

a-government melanjutkan

dengan

mempertimbangkan

kondisi saat ini pencapaian tujuan strategis a-government dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang saling berkaitan, yaitu : 1. Meng&mbangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjar.gkau oleh masyarakat luas. 2. Menata sistem manajemen dan proses

ke~a

pemerintah dan pemerintah

daerah otonom secara holistik. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telokomunikasi dan teknologi informasi. 5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. 6. Melaksanakan

pengembangan

secara

sistematik melalui

tahapan-

tahapan yang realistik dan terukur. O,Brien (2006) menekankan teknologi informasi harus dikelola untuk mendukung strategi bisnis, proses bisnis, dan struktur organisasi serta budaya perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem informasi berbasis

142

komputer, walaupun sangat tergantung pada teknologi informasi, didesain, dijalankan dan digunakan oleh orang-orang dalam berbagai Jatar organisasi dan lingkungan organisasi. Olah karenanya keberhasilan teknologi informasi tidak seharusnya diukur hanya melalui efisiensi dalam hal meminimalkan biaya, waktu dan penggunaan sumber daya. Keberhasilan juga harus diukur dari efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategi organisasi, memungkinkan proses

ke~anya,

meningkatkan struktur organisasi dan

budaya, serta meningkatkan nilai pelanggan dan bisnis. Bagi organisasi modem, memiliki strategi bisnis saja tidak cukup untuk menghadapi persaingan dewasa ini. Strategi yang biasa dituangkan dalam doi
143

dengan strategi organisasi sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan atas para pesaing. Manajemen menetapkan sasaran umum Sistem lnformasi dikaitkan dengan dukungan terhadap Strategi organisasi yang sedlkitnya meliputi: penyelarasan Teknologi lnfonnasi dengan bisnis guna mengidentifikasikan di mana Teknologi lnfonnasi memberi kontribusi paling besar, dan penentuan prioritas investasi; memperoleh keunggulan kompetitif dari peluang bisnis yang diciptakan dengan memanfaatkan Teknologi lnfonnasi; membangun infrastruktur masa depan yang fleksibel dan hemat biaya; memperkuat sumber daya dan kompetensi dalam memanfaatkan Teknologi lnfonnasi dengan sukses di organisasi. Penelitian pad a BaHtbangprov. Kaltim menemukan banyaknya tujuan-tujuan pengembangan Tl lembaga yang tennuat dalam proposal. Untuk melihat integrasi antar tujuan pengembangan dan tujuan strategis lembaga maka seperti sa:-an metodologi SPRINT (2004) dibuat diagram analisis ~ujuan kritis (criti(;a/ goal ana/isis diagram) pada gambar 15 Diagram merupakan pelukisan outcome dari setiap kegiatan pengembangan Tl yang dilakukan lembaga. Masing-masing kegiatan diurutkan berdasarkan waktu pelaksanaan dan manfaat yang ingin dicapai dalam pengembangan oeserta arah dan tujuan pengembangan tahap berikutnya. Beberapa tujuan kegiatan yang tidak mengarah ke kegiatan berikutnya dalam proposal kegiatan konsultasi kepada infonnan.

dipe~elas

dengan verifikasi dar.

144

Gambar 15 : Critical goel analisis diagram Dalam gambar 15 terlihat bahwa kegiatan awal dari pengembangan adalah inventarisasi perangkat Tl tahun 2003 yang bertujuan sebagai masukan dalam kajian aktual pengembar.gan Tl yang berguna dalam meningl-:atkan integrasi pengembangan Tl. Kajian ini akan bertlasil bila pengembangan Tl terintegrasi dalam 3 kegiatan berbeda, yaitu: (1) dalam pendidikan dan pelatihan aparatur yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, (2) dalam kegiatan kompilasi, verifikasi dan updating data untuk tercipta!lya teknologi inforrnasi yang baik, (3) dalam kegiatan

pengembangan

hardware

dan

software

lembaga

untuk

meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung aktivitas kerja yang juga merupakan tujuan strategi lembaga dalam peningkatan sarana kerja. Peningkatan kompetensi

dan

profesionalisme dalam

pendidikan dan

pelatihan akan menuju peningkatan integrasi data dan informasi litbang dengan

dilakukan

kegiatan

pembuatan

pangkaian

database

dan

145

meningkatkan akurasi da:am kegiatan updating data juga meningkatkan publikasi elektronis dengan dilaksanakan kegiatan berikutnya yaitu publikasi elektronis. Meningkatkan sarana dan prasarana mendukung aktivitas kerja selain berisi kegiatan kompilasi, verifikasi dan updating data juga berisi kegiatan sewa jasa internet, updating web page lembaga dan web hosting yang bertujuan meningkatkan akurasi data dan infonnasi yang akan mengarah pada tujuan publikasi elektronis yaitu peningkatan publikasi lembaga. publikasi ini aka:1 mendukung kegiatan kerjasama lembaga berbasis Tl dengan terciptan)'a kerjasama Tl antar lembaga terkait sehingga berujung pada strategi lembaga yaitu meningkatkan hubungan kerjasama antar lembaga, juga strategi penyebarluasan infonnasi kepada stakeholders terkait. Dari analisis diagram tujuan kritis diatas tertihat bahwa integrasi tujuan-tujuan

pengembangan Tl

Balitbangprov.

Kaltim dengan tujuan

strategis lembaga adalah solid. Hal ini tertihat dari terakomodasinya 4 tujuan strategis lembaga (ditunjukkan dengan elips tebal dalam gambar) dalam tujuan-tujuan

pengembangan Tl yaitu

meningkatkan

kompetensi dan

profesionalisme dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan Tl, meningkatkan hubungRn kerjasama dalam kegiatan peningkatan kerjasama Tl, penyebaran infonnasi kepada stakeholdElrs terkait dalam kegiatan publikasi elektronis lembaga dan meningkatkan sarana prasarana mendukung aktivitas kerja dalam kegiatan peningkatan nardware dan software. Sementara pada tujuantujuan

k~giatan-kegiatan

lainnya merupakan derivat dari tujuan-tujuan yang

mendukung tersebut, artinya tanpa kegiatan derivat tersebut maka tujuantujuan berikutnya akan tidak tercapai.

146

4.3.2.

Prost~s

perencanaa strategis dan rekayasa ulang teknologi inforrnasi

Balithc.mgprov. Kaltim

4.3.2.1. Tahapan

dan

mekanisme

perencanaan

strategis

dan

bahwa

dalam

pengembangan te!<nologi inforrnasi Logika

dasar perencanaan

strategis

adalah,

lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memer1ukan kemampunan untuk perubahan perencanaan dan manajemen secara cepat dan tepat. (Bryson, 2007) sedangkan O.Brien (2006) manambahkan clalam perencanaan pengembangan Tl yang berfokus pada penemuan pendekatan inovatif akan memasukkan nilai pelanggan perusahaan dan tujuan nilai bisnis perusahaan. Proses perencanaan ini mengarah pada pengembangan model strategi dan bisnis untuk berbagai aplikasi, proses, produk, dan layanan baru. Kemudian organisasi dapat mengemb3ngkan strategi Tl dan arsitektur Tl untuk memenuhi nilai pelanggan dan visi organisasi. Proses adaptasi bersama ini diperlukan karena teknologi informasi yang cepat bembah tetapi merupakan komponen penting dalam strategi organisasi. Komponen dalam proses perencanaan Tl adalah : Pengembangan stratepi, manajemen sumber daya, dan arsitektur teknologi. Turban, merencanakan

Rainer, sumber

dan daya

Potter Tl

(2006,

termasuk

477)

berbagai

menambahkan aplikasi

dan

infrastruktumya, tidak dimulai setengah-setengah atau sepotong-sepotong. Akan tetapi proses perencanaan ini dimulai dengan mendapatkan perspektif menyeluruh mengenai sasaran organisasi yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya.

Proses ini dimulai

dengan analisis rencana

strategis

organisasi. Rencana slrategis ini menyatakan misi keseluruhan organisasi,

147

tujuan yang mengikuti misi tersebut, dan berbagai tahap umum yang dibutuhkan untuk mencapai IJerbagai tujuan. Proses perencanaan strategis mencocokkan tujuan organisasi dengan sumber dayanya untuk memenuhi tuntutan perubahan dan peluang. Rencana strategi organisasi dan arsitektur Tl yang ada memberikan masukan dalam pengembangan rencana strategi Tl. Arsitektur Tl menggambarkan cara sumber daya infonnasi organisasi seharusnya digunakan untuk mencapai misinya. Rencana ini melintasi aspek teknis dan manajerial berbagai sumber daya organisasi. Aspek teknis berupa peranti keras, sistem operasi, jar!ngan, data dan sistem manajemen data, serta peranti lunak aplikasi. Aspek manajerial m&nentukan cara mengelola departemen Sl, cara manajer area fungsional akan dilibatkan, dan cara keputusan Sl akan dibuat. Ditambahkan ole!"! Porter dalam Jogianto (2006) teknologi infonnasi dikatakan strategis jika aplikasi dari satu atau lebih sistem-sistem teknologi informasi

tersebut

dan

mendukung

melaksanakan

atau

mengimplementasikan satu atau lebih dari enam strategi umum yang serir.g diterapkan perusahaan, yaitu : cost leadership, differentiation dan focus, innovation, allicmce dan growth.

Balitbangprov. Kaltim berdasarkan hasil penelitian ini memperoleh keselarasan perencanaan

~trategis

dengan strategi pengembangan Tl

dengan melakukan upaya pengll:ajian pengembangan teknotogi informasi yang dilakukan pada tahun 2004. kajian tersebut berpedoman pada renstra Pempro-11. Kaltim dan renstra lembaga yang telah dibuat ter1ebih dahulu. Sementara strategi yang didukungnya ada:ah differentiation, innovation, dan alliance, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau

jasa yang berbeda, membuat Jayanan baru dan membuat hubungan ke~asama

yang menguntungkan organisasi.

148

Proses pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim secara garis besar melalui tahapan-tahapan (1) mventarisasi perangkat, (2) merancang master plan arsitektur Tl, Pengembangan Hardware, Software, dan perangkat jaringan komunikasi dan Pelatihan Tl hal ini jika menilik pendapat Jogianto (2005)

merupakan

model

pengembangan

SDLC

terstruktur

(sistem

development life cycle) taitu melalui proses,(1) analisis sistem dengan studi

pendahuluan atau kelayakan, (2) perancangan sistem, (3) implementasi sistem, dan (4) operasi dan perawatan sistem. Kelebihan metode ini adalah menyediaKan

tahapan

yang

dapat

digunakan

sebagai

pedoman

pengembangan sistem dan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Dalam model terstruktur ini ditambahkan oleh Jogianto (2005) terdapc.t Z cara yaitu top down, bottom-up dan moduler. Top down dimulai dari kebutuhan informasl pemakai dan turun sampai ke data untuk memenuhi kebutuhan ini. Sementara cara bottom up dimulai dari bawah yaitu dari ketersediaan data sampai pada ke informasi yang dibutuhkan pemakai. SedanGkan cara moduler dilaltukan pengembangan dengan memecah sistem yang rumit menjadi bebera:>a bagian yang lebih sedertlana. Modul-modul ini kemudian dirangkai kembal1 untuk integrasi sistem yang utuh. Dengan demikian dari pendapat Jogianto (2005) tersebut pengembangan Tl Balitbangprov adalah sesuai dengan pendekatan Moduler. Pendekatan ini memiliki kelebihan:

membuat sistem rumit menjadi lebih dipahami dan

sedertlana, ctan dapat aikembangkan secara bertahap dan membagi pekerjaan sesuai paket-paketnya.

4.3.2.2. Detall dan desain teknologi informasi lembaga Turban, Rainer dan Potter (2006: 564) menjelaskan berbagai

149

keputusan mengenai perangkat keras berfokus pada tiga faktor yang saling berkaitan, yiaitu : kemampuan (kekuatan .:tan kesesuaian untuk pekerjaan terkait), kecepatan dan biaya. Tingginya tingkat inovasi dalam industri komputer makin memperumit keputusan ini. Teknologi komputer dapat menjadi usani:J jauh lebih cepat daripada teknologi organisasional lainnya. Prinsip desain diupayakan sesuai dengan berbagai jenis komputer dan dinamika inovasi serta biaya yang mempengaruhi organisasi dalam teknologi informasi. Dalam penelitian pemilihan perangkat keras pada Balitbangprov. Kaltim berdasarkan pada kemampuan biaya dan kompabilitasnya antar komputer

yang

telat.

lebih

dahulu

dibeli

dengan

teknologi

yang

dikembangkan kemudian. Hal ini sesuai dengan anjuran Turban, Rainer, dan potter \2006 : 592) bahwa masalah utama dalam perangkat keras adalah tingkat kemajuan yang cepat dari teknologi ini dan kemampuan organisasi mengeksploitasinya.

Pertimbangan

utama

adalah

dengan

mengikuti

kemajuan dan pembaharuan peranti dengan hasil produktifitas kerja yang sesuai. Pada tingkat individual ini mencakup kapan membeli dengan biaya berapa, sedang pada tingkat organisasi ini juga meliputi kesesuaian dengan perangkat yang telah ada lebih dahulu ataukan dipertukan pergantian menyelurul1. Sementara peranti lunak memiliki beherapa faktor pertimbangan yaitu : ukuran dan lokasi pengguna, ketersediaan alat administrasi sistem, biaya awal dan selanjutnya, kemampuan sistem, lingkungan komputasi yang telah ada dan ketrampilan teknis dalam organisasi. Dilanjutkan oleh Turban, Rainer dan Potter (2006, 658) jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan media komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak yang dibutuhkan oleh dua atau lebih sistem komputer. Jaringan penting bagi organisasi moderen karena memungkinkan organisasi menjadi lebih fleksibel, cepat beradaptasi, dan penggunaan

150

bersama sumber daya.

Penelitian ini menemukan bahwa desain jaringan

yang dibangun oleh Balitbangprov. Kaltlm mengikuti pendekatan strategi pemrosesan

k~ien/server,

dengan sebuah komputer sentral sebagai server

dan komputer-komputer klien sebagai terminal. Dalam pendekatan ini tiga komponen aplikasi (pressntasi, aplikasi dan manajemen data) dapat didistribusikan dan dikendalikan secara terpusat.

4.2.2.3. Strategi perubahan perangkat Kebemasilan pengembangan teknologi informasi ditentukan oleh strategi perubahan perangkat (konversi) yang tepat. Jogianto (2006, 445) membagi strategi tersebut kedalam strategi: 1. kom;ersi paralel der.gan mengoperasikan sistem baru bersama-sama sistern yang lama dalam periode waktu tertentu sebelum sistem lama benar-benar dihentikan. 2. konversi pilot atau pendekatan i(onversi lokasi, dilakukan bertahap pada suatu

~okasi percob;:~an

atau percontohan dan kebemasilan diterapkan

padaiokasiyanglaiil. 3. konversi bertahap, dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul secara bertahap dan urut. 4. konversi langsung, dengan mengganti sistem yang lama langsung dengan sistem baru. Derdasarkan uraian diatas, maka Balitbangprov, Kaltim dalam penelitian ini menggunakan strategi konversi bertahap, sesuai keterangan informan dan uraian Jogianto diatas, maka kelebihan strategi ini adalah letak kegagalan yang terjadi terutama di tahap awal perubahan saja sedangkan kelemahannya dipertukan waktu yang lama sampai sistem benar-benar berfungsi penuh.

151

4.3.3. Prerses pengembangan kre.ativitas dalam implemcntasi teknologi informasl Balltbaneprov. Kaltim 4.3.3.1. lmplamentasi struktur dan teknologi baru Tahap implementasi merupakan proses yang sulit dan memertukan banyak waktu. O,Brien (2006, 532) mengutarakan iini merupakan hal vital dalam memastikan kesuksesan sistem karena meskipun dirancang dengan baik, sistem bisa gagal jika tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh sebab itu usc:ha implementasi memertukan manajemen proyek yang mendukung rencana,

tanggung-jawab

anggaran

keuangan.

kerja,

Dilanjutkan

jadwal tahapan oleh

C,Brien

pengembangan (2006,

533)

dan

bahwa

implementasi teknologi baru meliputi pemerolehan hardware dan software, pengembangan software, pengujian program dan prosedur, konversi sumber data, dan juga pendidikan dan pelatihan pemakai akhir termasuk staff ahli yang akan menjalankan sistem tersebut. Dilanjutkan oleh O,Brien (2006, 539) bahwa pengujian, konversi data, dokumentasi dan pelatihan adalah kunci utama agar implementasi sistem yang baru berhasil. Pengujian melibatkan pengujian dan debugging software, pengujian kinerja situs web, dan pengujian hardware baru. Bagian penting dari pengujian adalah peninjauan tampilan, laporan dan output dari sistem. Konversi data dtlakukan ketika terjadi pergantian software, database, dan sistem lama. Hal ini menyangkut format data yang dapat beroperasi pada aplikasi yang baru dengan format baru, jugA aktivitas lain berupa koreksi data, penyaringan data, konsolidasi data dan pengaturan ulang. Dalam penelitian ini kegiatan diatas dilakukan Balitbangprov. Kaltim dengan kegiatan kompilasi, verifikasi dan updating data lembaga.

152

Pengembangan dokumentasi pemakai merupak&n bagian yang penting dalam proses implementasi, layar tampilan entri data, formulir, dan laporan

adalah contoh-contoh

dokumentasi.

Dokumentasi

merupakan

metode komunikasi antara orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara sistem berbasis komputer. Penginstalan dan pengoperasian sistem yang baru didesain atau memodifikasi aplikasi yang ada memerlukan catatan rinci mengenai desaint tersebut. Dokumentasi sangat penting dalam mendiagnosis kesalahan dan membuat perubahan, khususnya jika pemakai akhir atau analisa sistem yang mengembangkan sistem tidak bekerja dalam organisasi (pihak luar). Berdasarkan hasil penelitian maka Balitbangprov. Kaltim belum sepenuhnya mendokumentasikan pengembangan teknologi informasi tersebut. O,Brien (2006. 541) memandang pelatihan merupakan aktivitas implementasi yang vital. Personel Sl, seperti konsultan pemakai harus memastikcm bahwa pemakai akhir terlatih untuk menjalankan sistem yang baru atau penerapannya akan gagal. Pelatihan da;>at melibatkan hany aktivitas entri data, atau dapat juga melibatkan semua aspek dari penggunean sistem yang ttaru. Selain itu,

m~najer

dan pemakai akhir harus

dididik mengenai dampak teknologi yang baru terhallap manajemen dan operasional organisasi. Pengetahuan ini ditambahkan dengan program pelatihan untuk setiap perala!an hardware baru, paket software, dan penggunaannya untuk aktivitas kerja tertentu. Berdasarkan uraian tersebut Balitbangprov. Kaltim telah menerapkan

palatih~n

yang komprehensif dalam

penge1nbangan teknologi intormasinya. 4.3.3.2. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan Turban, Rainer dan Potter (2006, 699) mengungkapkan bahwa organisasi menggunakan siklus hidup pengembangan 5istem tradisional

153

(SDLC)

karena

siklus

inl

memiliki

tica

keuntungan : pengendalian,

akuntabilitas, dan detP-ksi kesalahan. lsu penting dalam pengembangan sistem adalah bahwa semakin lama suatu kesalahan baru dapat dideteksi dalam proses pengembangan, semakin mahal biaya untuk memperbaikinya. Urutan terstruktur dari tugas dan tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem membuat deteksi kesalahan lebih mudah dan menghemat biaya dalam jangka panjang. Akan tetapi siklus hidup pengembangan sistem juga memiliki kerugian, karena sifatnya terstruktur, SDLC relatif tidak fleksibel. SDLC juga memerlukan banyak wakll.:, mahal, dan tidak mendukung perubahan pada permintaan pengguna setelah diterapkan. Manajer pengembangan yang harus mengembangkan aplikasi yang besar di seluruh organisasi lebih suka menggabungkan dan

m~nyesuaikan

metode dan alat pengembangan guna

mengurangi waktu pengembangan, kerumitan dan biaya. Metode

d~n

alat ini

mencakup pembuatan prototipe, end user development, pengembangan aplikasi cepat, pengembangan berbasis komponen, dan layanan web. Meskipun semua metode dan alat ini bisa mengurangi waktu pengembangan, tidak ada yang bisa secara konsisten

be~alan

dalam semua kasus. Semua ini

hanya dianggap sebagni pilihan untuk melengkapi dan menggantikan SDLC atau beberapa bagiannya. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini menemukan metode pilihan pengembangan pad a Balitbangprov. Kaltim adalah end user development, dan pengembangan layanan weo. Jogianto (2006, 506) menjelaskan pengembangan pengguna akhir harus mempertimbangkan dampak dari sistem informasi. Jika dampaknya sempit hanya pada

ind~vidu

atau bagian maka dapat terus dikembangkan,

sedangkan jika dampaknya pengembangan

pengguna

mencakup

akhir harus

keseluruhan dihentikan.

organisasi Kelebihan

maka metoda

154

pengembangan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pemakai sistem, tingginya tingkat keterlibatan dan bertambahnya pemahaman pemakai terhadap teknologi informasi. Ditambahkan oleh Turban, Rainer dan Potter (2006, 705) bahwa

a~likasi

utama layanan web adalah integrasi sistem. lntergrasi ini

akan lebih mudah dengan rnengembangkan layanan web untuk interaksi dengan gudang data dan apllkasi-aplikasi organisasi lainnya. Karena layanan web bisa memberikan kontribusi yang besar bagi integrasi sistem maka upaya yang dilakukan Balitbangprov. Kaltim telah sesuai. O,Brien (2006, 534) menjelaskan evaluasi hardware, software dan layanan Tl meliputi banyak hal. Mengenai hardware tidak hanya tercepat dan termurah tetapi juga mencakup tingkat keusangan teknologi, faktor ergonomi yaitu aman, nyaman dan mudah digunakan, dan konektivitas. Sedangkan software rneliputi tingkat kesulitan penggunaannya, adanya cacat program, dokumentasi bantuan yang tersedia, dan lain-lain. Layanan Tl merupakan layanan yang diberikan vendor pada perangkat yang dibeli. Faktor layanan memerlukan evaluasi pada kinerja perusahaan, kualitas dan biaya, layanan pemeliharaan, pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan, cadangan sistem, dan adanya periode konversi selama pengembangan. Evaluasi yang dilakukan Balitbangprov. Kaltim berdasarkan hasil penelitian ini masih mencakup hardware dan software sedangkan pelayanan Tl belum dilakukan lembaga. 4.3.3.3. faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Jogianto

(2006,

408)

menerangkan

beberapa

faktor

perlu

diperhc.tikan organisasi dalam pengembangan Tl. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah : 1. Organ'sasi harus mempunyai visi Tl : Organisasi harus mempunyai visi, baik visi bisnis maupun visi Tl. Visi Tl diperlukan untuk mendukung visi

155

bisnis. Organisasi yang mempunyai visi berarti mempunyai pandangan kedepan tentang sekarang

a~a

dan mempersiapkan mulai

yang dilakukan

apa yang akan dilakukan

dimasa mendatang.

Karena

perubahan Tl yang cepat, visi Tl sangat diper1ukan, jika organisasi tidak ingin tcrtinggal dan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya. 2. Harus para rei dengAn perencanaan stratejik perusahaan : Penerapan Tl harus direncanakan dalam bentuk Tl planning. Karena Tl mendukung organisasi untuk mene!"Spkan strateginya, perencanaan Tl harus paralel dengan perencanaan stratejik organisasi. 3. Menjadi

pelopor yang

pertama : menjadi

pertama

meningkatkan

keberhasilan penerapan Tl. 4. Kreatif menarik jangkauan dan lingkupan : Sistem yang tidak selalu ditingkatkan akan usang dan menghilangkan daya saing. Menarik jangkauan berarti menarik kearah pelanggan sampai ke pelanggan akhir dan menarik lingkupar. berarti selalu meningkatkan aplikasi. lni sesuai dengan kl')nsep continous improveme11t. Penerapan Tl sendiri dapat dikatakan sebagai perubahan radikal (reanginering) dan supaya bertahan, mak& diper1ukan peningkatan-peningkatan terus menerus. Berdasarkan hasil penelitian maka faktor-faktor pendukung ini adalah sesuai dengan pengembangan Tl yang dilakukan Balitbangprov. Kaltim. Sedangkan f::Jktor-taktor yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 1. Dukungan pimpinan dan keter1ibatan pengguna Dukungan pimpinan dan keterlibatan pengguna ditemukan sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam

~engembangan

Tl Balitbangpro''·

Kaltim. Hal ini sejalan dengan penelitian Darcy dalam lndrajit (2006, 22) bahwa dukungan terhadap proyek Tl mempeluas lingkungan politik dimana

156

pengembangan dilakukan. Dengan adanya dukungan pimpinan hambatanhambatan dalam pelaksanaan pengembangan akan dapat dengan mudah diatasi dan ini juga sesuai dengan saran SPRINT (2004) bahwa dukungan pimpinan akan memberil(an sponsor yang kuat atau pelindung. Sedangkan keterlibatan pengguna berkaitan erat dengan tipe pengembangan yang dilakukan. Pengembangan dengan tipe bottom up seperti yang dilakuk2n Balitbangprov. Kaltim memertukan keterlibatan pengguna yang besar untuk keberhasilan pengembangan.

2. Tuntutan terhadap kebutuhan informasi lembaga Tuntutan terhadap kebutuhan informasi lembaga Balitbangprov. Kaltim merupakan faktor pemicu dalam pengembangan Tl lembaga. hal ini sesuai dengan pendapat Darcy (2001) bahwa informasi lembaga berkaitan erat dengan trasparansi informasi kepada stakeholder terkait. Yang pada gilirannyu bila informasi tersedia maka akan menciptakan kredibilitas dan legitimasi kepada lembaga dan juga merupakan sarana promosi yang baik. Sejalan dengan pendapat tersebut lr.pres No. 3 tahun 2003 menyiratkan adanya kebutuhan informasi y3ng harus dipenuhi dalam pengembangan Tl lembaga pemerintahan meliputi : pembentukan jaringan informasi pelayanan publik yang murah dan terjangkau, manajemen dan proses karja yang transparan dan efisien serta memperlancar layanan antar lembaga j:iemerintah.

3. Kerjasama tim SPRINT (2004} mengungkapkan bahwa kerjasama dalam tim dan antar team pengembangan sebagai faktor kritis penentu keberhasilan proyek pengembangan Tl. Oleh sebab itu pengembangan Tl disarankan dengan membenttJk tim-tim khusus dengan sumber daya telah disediakan. Tim ini dihargai dari outputnya, anggotanya akan mendapat peningkatan reputasi

157

atau promosi bila sukses, dan hidup mati tim dilihat dari keberhasilannya. Dijelaskan Jebih jauh batMa tim dengan desakan waktu tinggi dan focus akan Jebih kreativ sementara team tanpa kerjasama dengan desakan waktu rendah akan mengurangi tingkat keberhasilan karena ketiadaan kreativitas kerja. 4. Tersedic. operator Tl dan bantuan teknis Fuller dan Swanson dalam Jogianto (2006) mengadakan penelitian eksploratori

dengan

mengirim

daftar

pertanyaan

kepada

beberapa

perusahaen besar yang mengadopsi Tl. Dari hasil penelitian tersebut ditemuka,, beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan menyediakan operator

n

dan bantuan teknis, yaitu : (1) meningkatkan produktivitas

pekerjaan pemakai akhir, (2) meningkatkan pengetahuan komputer pemakai akhir, (3) kebutuhan pemakai mengakses data organisasi dengan cepat, (4) meningkat.kan hubungan staff Tl dengan pemakai akhir, (5) menurunkan biaya parHwatan dan pengembangan, (6) menurunkan kemacetan sistem, dan (7) mengurangi biaya-biaya timesharing. Sejalan dengan hasil penelitian Fuller dan Swanson tersebut, Davis dalam Setio Utomo (2006) membuat suatu model yang disebut model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model

(TAM) yang

mengatakan bahwa persepsi tentang manfaat dan persepsi tentang kemudahan

memiliki

hubungan

pokok

dengan

perilaku

penerimaan

komputer. Persepsi tentang kemudahan merujuk pada derajat keyakinan individu bahwa pemakaian teknologi baru tidak banyak memerlukan usaha. Faktor ekstemal ini misalnya perlengkapan sistem yang sederhana dan mudah dirnengerti dan dioperasikan, pelatihan, konsultasi yang mendukung pemakaian sistem dan adanya operator. Dengan demikian dari pendapat tersebut maka hasil penelitian ini menemukan faktor tersedianya operator Tl dan dukungan teknis dalam pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim adalah sesuai dengan pendapat tersebut.

158

Tabell 0. ringkasan temuan penelitian No.

1

i

Pertanyaan Per.elitian

fokus

Temuan penelitian

2

3

4

lingkup 1. ! Bagaimana kreativitas proses pengembangan informaJi teknologi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengemban:Jan Ka:imantan Provinsi Timur?

proses Bagaimana perencanaan strategis dalam rekayasa ulang informasi teknologi aektor publik pada 8adan Penelitian dan Pengembangan Kalimantan Provinsi Timur?

2.

I

I I

I I

1.

organisasional Tersedianya struktur organisasi, sumber daya Proses tel
2.

Tuj.Jan organisasi dalam tekndogi pengembangan informasi

Tujuan pengembangan Tl adalah Mengembangkan teknologi informasi yang dimiliki Balitbangda Propinsi Kalimantan Timur dalam mendukung tujuan lembaga yaitu penyebll'luasan informasi penelitian kepada stakeholders. Penelitian pada Balitbangprov. Kaltim menemukll'l banyaknya tujuan-tujuan pengernbangan Tl lembaga. Critical goal analisis yang dilakukan menunjukkan integrasi tujuan-tujuan pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim dengan tujuan strategis lembaga adalah solid. Hal ini terlihat dari terakomodasinya 4 tujuan dalam tujuan-tujuan strategis lembaga meningkatkan yaitu : Tl pengembangan 1 kompetensi dan profesionalisme dalam kegiatan 1 1 pendidikan dan pelatihan Tl, meningkaikan 1 hubungan kerjasama dalam kegiatan peningkatan I kerjasama Tl antar lembaga, penyebaran informasi kepada stakeholders terkait dalam kegiatan publikasi elektronis lembaga dan meningkatkan sarana prasll'ana mendukung aktivitas kerja dalam kegiat:1n peningkatan hardware dan software.

1.

Tahapan dar. mekanisme perencanaan strategis dan teknologi ulang rekayasa informasi Balitbangprov. Kaltim

P6rencanaan strategis dilakukan oleh lilT' yang melibatkan pejabat struktural maupun pejabat fungsional Balitbangprov. Kaltim, sedangkan rekayasa ulang Tl lembaga melewati tahapan perencanaan strategis Tl, rencana kerja, program pengembangan Tl dan kegiatan pengembangan Tl. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh tim-tim yang dibentuk. strategi yang didukungnya adalah differentiation, innovation, dan alliance, yaitu menggunakan tekndogi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda, membuat layanan baru dan membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan organisasi dengan kegiatan pembuatan pangkalan database, pembangunan LAN dan koneksi internet, pembuatan web page, dan publikasi elektronis lembaga. Proses pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim secara garis besar melalui tahapan-tahapan (1)

I

I I,

159

inventarisasi perangkat, (2) merancang master plan arsitektur Tl, Pengembangan Hardware, Software, dan perangkat jaringan komunikasi dan Pelatihan Tl hal ini merupakan pengembangan SDLC terstruktur (sistem development life cyciP.) guna menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem dan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Pengembangan Tl adalah sesuai dengan pendekatan Modular yaitu dengan m~mecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Modul-modul ini kemudian dirangkai k9mbali untuk integrasi sistem yang utuh. Pendekatan ini memiliki kelebihan: membuat sislem rumi! menjadi lebih dipahami dan sederhl'!na, dan dapat dikembangkan secara bertahap dan membagi pekerjaan sesuai paket · paketnya. 2. Detail dc~n desain teknologi informasi lemb~ga

Detail dan desain Tllembaga Balitbangprov. Kaltim meliputi Hardware, Software, Jaringan Komputer LAN, Data oase, Web page, dan publikasi elektronis. Dalam penelitian ini pemilihan perangkat keras pada Balitbangprov. Kaltim berdasarkan pada kemampuan biaya dan kompabilitasnya antar komputer yang IelAh lebih dahulu dibeli dengan teknologi yang dikembangkan kemudian. Hal ini berguna dalam mengatasi masalah utama dalam perangkat keras yaitu tingkat kemajuan yang cepat dari teknologi ini dan kemumpuan organisasi mengeksploita~;inya. Pertimbangan utama adalah dengan mengikuti kemajuan dan pembaharuan peranli dengAn hasil produktifitas kerja yang sesuai, juga kesesuaian dengan perangkat yang Ieiah ada lebih dahul~. Pada peranti lunak pertimbangannya adalah :, kemampuan sistem, lingkungan komputasi yang telah ada dan ketrampilan teknis dalam organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa desain jaringan yang dibangun oleh Balitbangprov. Kaltim mengikuti pendekatan strategi pemrosesan klien/server, dengan sebuah komputer sentral sebagai server dan komputer-komputer kiien sebagai terminal. Dalam pendekatan ini tiga komponen aplikasi (presentasr, aplikasi dan manajemen data) dapat didistribusikan dan dikendalikan secara terpusat.

3. Strategi perubahan perangkat

perubahan perangkat dilakukan Balitbangprov. Kaltim dengan bertahap melalui strategi yang sesuai dengan inpres No.3 Tahun 2003: ~. Mengembangkan sistem ~elayanan masyarakat yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, 2. Menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik yang dapat mengadopsi kemajuan teknolooi informasi vang selalu

160

berkembang 3. Memanfaatk::m teknologi informasi secara optimal 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional di bidang taknologi informasi dan komunikasi pada lembaga yang mampu merencanakan, membangun, mengembangkan dan mendayagunakan a-government 5. Meningkatkan kapasi~as dan peran organisasi pendukung 6. Meningkatkan kepedulian dan komitmen para pimpinan terhadap pemanfaatan teknologi informasi 7. Melaksanakan pengembangan &government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Balitbangprov, Kaltim dalam penelitian ini menggunakan strategi perubahan perangkat konversi bertahap, kelebihan strategi ini adalah letak kegagalan yang terjadi terutama di tahap awal perubahan saja sedangkan kelemahannya diperlukan waktu yang lama sampai sistem benarbenar berfungsi penuh.

I I I

I

3.

Bagaimana proses pengembangan 1\reativitas dalam mengimplementasikan teknologi informasi sektor publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan 1imur?

I

I I

1.

lmpleme.ntasi struktur dan teknologi baru

lmplementasi struktur dan teknologi baru dilakukan dengan bertahap dimulai dari penyiapan infrastruktur, pelatihan SDM, dan penyesuaian perangkat dalam mendukung pekerjaan. pengujian, konversi data, dokumentasi dan pelatihan adalah kunci utama agar implementasi sistem yang baru berhasil. kegiatan diatas dilakukan Balitbangprov. Kaltim dengan kegiatan kompilasi, veri~kasi dan updating data lernbaga. Berdasarkan hasil penelitian maka Balitbangprov. Kaltim belum sepenuhnya mendokumentasikan pengembangan teknologi informasi tersebut.

2.

Evaluasi dan berkelanjutan

Evaluasi memastikan kebutuhan Tl dapat terpenuhi, dilakukan dalam setiap tahap pengembangan. Organisasi Balitbangprov. KaiUm menggunakan siklus hidup pengembangan sistem tradisional (SDLC) yang relatif tidak fleksibel. SDLC juga memerlukan banyak waktu, mahal, dan tidak mendukung perubahan pada permintaan pengguna setelah diterapkan. organisasi menggabungkan dan menyesuaikan metoda dan alat pengembangan guna mengurangi waktu pengembengan, kerumitan dan biaya. penelitian ini menemukan metoda pilihan pengembangan pada Balitbangprov. Kaltim adalah end user development, dan pengembangan layanan web sedangkan evaluasi yang dilakukan masih mencakup hardware dan software sedangkan evaluasi pelayanan Tl belum dilakukan lembaga.

peningkatan

1. Dukungan pimpinan dan keterlibatan pengguna 2. Tuntutan terhadap kebutuhan informasi lembaga 3. Kerjasama team

L_j--------------~--------------------~~4~-~T~er~s~ed~ia~op~te~rat~o~r~T~Id~a~n~b~a~nt~u=an~t~ek~n~is~--~

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


161

BABV KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KesiP'Ipulan ealitbangprov. Kaltim sebagai salah satu lembaga Pemprov. Kaltim menghallapi tuntutan perubahan dcnia yang berlangsung cepat akibat arus globalisasi informasi saat ini. Perubahan ini terutama menuntut pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintr:~hannya.

Kemajuan

teknologi

yang

informasi

menjadikan

globalisasi inform3si dapat menjadi berkah maupun bencana bagi pemerintah dalam penerapannya. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya perencanaan dan pengembangan teknologi informasi yang dapat menjamin keberhasilan good governance. Proses

organisasional

pengembangan

teknologi

informasi

Balitbangprov. Kaltim melalui tahapan : (1) Perencanaan strategis dan aktivitas justifikasi Menentt.akan pilihan Menginstalasi,

sistem informasi, (2) Pembuatan arsitektur, pengembangan

menghubungkan

(3)

dan pemerolehan aplikasi, (4)

dan

lainnya,

(5)

Operasi

dan

pemeliharaan. Tersedianya struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran, dan perangkat teknologi informasi komunikasi mempermudah dalam proses pengembangan teknologi informasi. Balitbangprov. Kaltim karena lembaga memiliki komitmen untuk mengendalikan lingkungan; struktur organisasi

yang

memberikan

kebebasan

untuk

berkreasi;

kepemirnpinan yang mendorong organisasi untuk berinovasi; dan sistem manajernen yang melayani misi organisas1. Strategi berkelanjutan dari bawah - a',as (bottom ·- up) atau strategi inkremental yang dilakukan berguna untuk peningkatan kepuasan pelanggan dan produktivitas.

162

Tujuan

pengembangan

Tl adalah

Mengembangkan

teknologi

infonnasi yang dimiliki Balitbangda Propinsi Kalimantan Timur dalam mendukung tujuan lembaga yaitu penyebar1uasan informasi penelitian kepada stakeholders. Penelitian pad a Balitbangprov. Kaltim menemukan banyaknya tujuan-tujuan pengembangan Tl lembaga. Critical goal ana/isis yang dilnkukan mendapatkan integrasi tujuan-tujuan pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim dengan tujuan strategis lembaga adalah solid. Perencanaan stralegis dilakukan oleh tim yang melibatkan pejabat struktural maupun pejc:lbat fungsional Balitbangprov. Kaltim, sedangkan rekayasa ulang Tl lembaga melewati tahapan perencanaan strategis Tl, rencana

ke~a.

Pelaksanaan Balitbangprov.

program pengembangan Tl dan kegiatan pengembangan Tl. kegiatan Kaltim

dilaksanakan bardasarkan

oleh hasil

tim-tim penelitian

yang ini

dibentuk.

memperoleh

keselarasan perencanaan stratcgis dengan strategi pengembangan Tl dengan melakukan upaya pengkajian pengembangan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2004. Kajian tersebut berpedoman pada renstra Pemprov. Kaltim dan renstra lembaga yang telah dibuat terlebih dahulu. Sementara strategi yang didukungnya adalah differentiation, innovation, dan alliance, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau

jasa yang berbeda, membuat layanan baru dan membuat hubungan kerjasama yang meng•Jntungkan organisasi dengan kegiatan pembuatan pangkalan database, pembangunan LAN dan koneksi internet, pembuatan web page, dan publikasi elektronis lembaga. Tahapan pengembangan Tl Balitbangprov. Kaltim secara garis besar melalui tahapan-tahapan (1) inventarisasi perangkat, (2) merancang masterplan arsitektur Tl,

Pengembangan

Hardware,

perangkat jaringan komunikasi dan Pelatihan Tl hal

Software, dan ini

merupakan

163

pengembangan SDLC terst:"Uktur (sistem development life cycle) guna menyediakan

tahapan

yang

dapat

digunakan

sebagai

pedoman

pengembangan sistem dan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Pengembangan Tl Balitbangprov adalah sesuai dengan pendekatan Moduler yaitu dengan memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Modul-modul ini kemudian dirangkai kembali untuk integrasi sistem yang utuh. Pendekatan ini memiliki kelebihan: membuat sistem rumit menjadi lebih dipahami dan sederhana, dan dapat dikembangkan secara bertahap dan membagi

peke~aan

3esuai paket-paketnya.

Detail dan de sa in Tl lembaga Balitbangprov. Kaltim meiiputi Hardwa'"E:l, Software, Jarinyan Komputer LAN, Data base, Web page, dan publikasi clektronis. Dalarn penelitian ini pemilihan perangkat keras pada Balitbangj:rov.

Kaltim

berdasarkan

pada

kemampuan

biaya

dan

kompabilitasnya antar komputer yang telah lebih dahulu dibeli dengan teknologi jtang dikembangkan kemudian. Hal ini berguna dalam mengatasi masalah utama dalam perangkat keras yaitu tingkat kemajuan yang cepat dari

teknologi

ini

dan

kemaMpuan

organisasi

mengeksploitasinya.

Pertimbangan utama adalah dengan mengikuti kemajuan dan pembaharuan peranti dengan hasil produktifitas

ke~a

yang sesuai. lni juga meliputi

kesesuai3n dengan perangkat yang telah ada lebih dahulu. Pada peranti lunak pertimbangannya adalah: kemampuan sistem, lingkungan komputasi yang telah ada dan ketrampilan teknis dalam organisasi. Penelitian ini menemuk:m bahwa desain jaringan yang dibangun oleh Balitbangprov. Kaltim mengikuti pendekatan strategi pernrosesan klien/server, dengan sebuah komputer sentrel sebagai server dan komputer-komputer klien sebagai terminal. Dalam pendekatan ini t!ga komponen aplikasi (presentasi,

164

aplikasi dan manajemen data) dapat didistribusikan dan dikendalikan secara terpusat. Perubahan perangkat dilakukan Balitbangprov. Kaltim dengan bertahap melalui strategi :

1. Mengembangkan sistem terp~rcaya,

pelayanan

masyarakat yang

andal

dan

serta te~angkau oleh masyarakat luas,

2. Menata sistem manajemen dan proses

ke~a

secara holistik yang dapat

mengadopsi kemajuan teknologi informasi yang selalu berkembang

3. Memanfaatkan teknolopi informasi secara optimal 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi

pada lembaga yang mampu

merencanakan, membangun, mengembangkan dan mendayagunakan egovemment 5. Meningkatkan kapasitas dan peran organisasi pendukung 6. Meningkatkan

kepedulian

pemanfaatan teknologi

dan

komitmen

para

pimpinan terhadap

inf~rmasi

7. Melaksanakan pengembangan e-govemment secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Balitbangprov, Kaltim menggunakan strategi perubahan perangkat konversi bertahap, maka kelebihan strategi ini ad31ah letak kegagalan yang terjadi terutama di tahap awal perubahan saja sedangkan kelemahannya diperlukan waktu yang lama sampai sistem benar-benar berfungsi penuh. lmplementasi bertahap

dimulai

dari

struktur dan penyiapan

teknologi

baru

infrastruktur,

dilakukan

pelatihan

dengan

SDM,

dan

penyesuaian perangkat dalam mendukung pekerjaan. pengujian, konversi data, dokumentasi dan pelatihan adalah kunci utama agar implementasi sistem yang baru berhasiL kegiatan diatas dilakukan Balitbangprov. Kaltim

165

dalam kompilasi, verifikasi dan updating data lembaga. Berdasarkan hasil penelitian

maka

Balitbangprov.

Kaltim

belum

sepenuhnya

mendokurnenta.>ikan pengembangaP. teknologi informasi tersebut. Evaluasi memastikan kebutuhan Tl dapat terpenuhi, dilakukan dalam setiap tahap pengembangan. Organisasi Balitbangprov. Kaltim menggunukan siklus hic.lup pengembangan sistem tradisional (SDLC) yang relatif tidak fleksibel. SDLC juga memerlukan banyak waktu, mahal, dan tidak mendukung perubahan pada permintaan pengguna setelah diterapkan. organisasi

menggabungkan

dan

menyesuaikan

metode

dan

alat

pengembangan guna mengurangi waktu pengembangan, kerumitan dan biaya. penelitian ini menemukan metode pilihan pengembangan pada Balitbangprov. Kaltim adalah end user development, dan pengembangan layanan web sedangkan evaluasi yang dilakukan masih mencakup hardware dan software sedangkan evaluasi pelayanan Tl belum dilakukan lembaga. Adapun faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang ditemukan dalam pengembangan Tl lembaga adalah : 1. Dukungan pimpinan dan keterlibatan pengguna

2. Tuntutan terhadap kebutuhan informasi lembaga 3. Kerjasarna team

4. Tersediu operator Tl dan bantuan teknis

5.2. Saran-saran ICepuasan pelcmggan merupakan indikator keberhasilan pelayanan publik. Strategi bottom up yang dilakukan Balitbangprov. Kaltim akan berujung kepada kelimpa!lan volume data dengan informasi yang belum tentu akan digunakan oleh stakeholders. Dari hasil kajian empiris, penelitian ini merekomendasikan per.ggunaan strategi top down, yaitu memulai

166

kebutuhan informasi dari tingi
ada

dalam tim

untuk

berinovasi.

Keberhasilan

inovasi

dalam

pengembc.ngan Tl untuk mendukung strategi lembaga disebabkan oleh pemilihan metode yang mengarahkan tahapan-tahapan pengembangan. Teknik maupun metode tersebut akan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Eksplorasi metoda-metoda yang sesuai memer1ukan dukungan pakar-pakar dari institusi-institusi penelitian yang Jain. Perencanaan strategis dan pengembangan teknologi informasi merupakan fenomena baru bagi pemerintah negara ini. Masih diper1ukan kajian dan penelitian yang lebih banyak lagi untuk menjawab persoalanpersoalan administrasi publik d3lam kedua bidang ini khususnya dalam penerapan di instansi-instansi

~emerintah

daerah.

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


167

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander, 2002, Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah,

Lap~ra

Pustaka Utama, Yogyakarta.

Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Solo : Pondok Edukasi. Abend, C.J., 2005, In Search of Innovation Synthesis, Ideas for a Unified Innovation Theory, Technology Transfer Society.

Achmad Djunaedi, 2006, Pengalaman pengembangan digital government seNice di pemerintah Propiflsi DIY, Presiding Konferensi Nasional Teknologi lnformasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur lnstitut Teknologi Bandung Amabile, T.,1997, Assesing ths work environment for creativity, academy of management journal. Bappenas,

2007,

lndikator

good

publik

governance:

penerapan

tata

kepemerintahan :;ang !Jaik, sekretariat tim pengembangan kebijakan

nasional tata kepemerintahan yang baik, Bappenas, jakarta Bartle, D, 2002, Insights of NZ innovation experience from evaluations of i·echnological-grant programmes and empirical studies, Wellington, NZ:

Foundation for research science and technology 3ungin, Burhan, 2006, Sosiologi komunikasi : Teori paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta Calista Dc,nald, Melitski .James, 2007, E-government and e-govemance: converging construct of public sector infonnation and communication technologies, Public administration review, PAQ SPRING, Marist

College. Chaendler, R.C. & J.C. Plano, 1988, The public administration dictionary, second edition, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc. Ciborra, C, 1997, De profundis? Deconstructing the concept of strategic alignment, Scandinavian journal of information system,9, 67-82

Darcy, David, 2001, E-government best practice; an implementation manual, Rob~rt

H. Smith

S~hool

of Business, University of Maryland.

Davis J., Miller G., Russell A., 2006, lnfonnation Revolution, Using The lnfC11mation EvolutiiJn Model to Grow Your Business, John Wiley & Son.

168

Deakins, E., & Dillon S.M., 2002, E-governrnent in New Zealand: The local

authority perspective,

the

international journal

of public sector

management, 15 (5), 375-398 Denhardt, J.V.; Denhardt, R.B., 2003, The new public service, M.E. Shaper, Inc, 80 Business park drive, Arrnont, New York. Dzidonu, C.!<., "An lntergrated ICT-Led Socio-Economic Development Policy and

Plar.:Development Framework for Ghana", UnitedNations Commission for Africa, Ghana, March 2003. Dow, N., Teicher, J., & Hughes 0 .. 2002, e-government: a new route to public

sector quality, Managing service quality, 12 (6), 384-393 Friedrickson, J.W. 1983. Rationality in Strategic Decision Process. Academy of Mana~ement

Glueck,

W.F .,

Proceeding '83.

Jauch,

Perusahaan.

R.

L.

1995.

Dite~emahkan

Manajemen Strategi dan Kebijakan

oleh Murad dan .A.R. Henry Sitanggang.

Jakarta: Erlangga. Heeks R., 2001, Reinventing government in the information age, international

practic;e ln IT enabled public sector reform,

Routledge research

information technology and society Henry, N.,

1995, Public administration and public affairs,

Sixth edition,

Englewood Cliff, N.J,; Prentice hall. Hirschheim R., & Sabherwal R., 2001, Detours in the path to strategic information

system alignment, California management review, 44(1), 87-108 !-lood, C., 1991, A public management for all seasons?, public administration 65 (1), 3-9. lr.drajit, Richardus eko, 2006, Electronic government: strategi pembangunan dan

pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital, CV. Andi Offset, Yogyakarta. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment. lslamy, M. lrfan, 2003, Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik, Program Studi llmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang . .Jones, N.D., & Myers, M.D., 2001, Assesing three theories of information system

169

innovation: an interpretive case study of fund management company, AMCIS2001 Jones G. R. 2004, Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall. K'3y Fielden, Pam Malcolm, 2006, Bounded Innovation Management: mapping the patterns of innovation in a small software development organization, Journal of information technology, and organization, Volume 1, Knna P. Loina Lalolo, 2003, lndikator dan a/at ukur prinsip akuntabilitas, trasparasi dan partisipasi, Sekretariat good public governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Kuncoro. Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reforrnasi, Perencanaan Strategi dan Peluang. PT.Penerbit Erlangga. Jakarta. Kurniawan, Bagus Putu Yudha, 2007, Pengaruh kreatMtas dan peranan sistem inforrnasi terhadap inovasi,

kinerja pemasaran, dan keunggulan

bersaing berkelanjutan perusahaan farrnasi di Propinsi Jawa Timur, JIPTUNAIR, http://WWIN.Iib.unair.ac.id i<~rk

J., and Miller, M. L., 1986, Reliability and Validity in Qualitative Research, Sage publication, Bever1y Hill, CA

Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. 2002. Marketing for Hospitality and Tourism. 1999. Second Edition Prentice Hall Inc: New Jersey. Renata Pohan (penerjemah). 2002. Pemasaran Perhotelan dan Kepariwisataan. Edisi KeJua.

P~arson

Educatioil Asia Pte. Ltd. dan Prenhallindo. Jakarta.

Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Ke~a

Aparatur Negara

Lawton, A., Rose, A.G. 1994. Organization and Management in the public sector, Second Edition Editor, Pitman Publishing, London. Light P. 1998, Sustaining Innovation: Creating nonprofit and Government Organizations That Innovate Naturally, Jossey-Bass Publishers Loudon, Kenneth C., dan Jane P. Loudon, 1996, Management Information Systems: Organization and Technology, Prentice-Hall inc, fourth edition, New Jersey L'3mbaga Administrasi Negara, 2000, Akuntabilitas dan good governance, modul sosiolisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), Jakarta.

170

Mcintyre, S.C., Higgins, L.F., & Gouger, J., 1993, Un structured creativity in

information system organization, MIS Quartlerly Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. Ana/isis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohini, UIP, Jakarta. Moleong, J. Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Muluk Khairul, 2004, Desentralisasi dan

~merintahan

Daerah, Bayumedia

Publishing, Malang 01sen, J.B., Eadie, D.C. 1982. The Game Plan: Governance with Foresight. Wash:ngton: Council of Stare Planning Agencies. Osborne, Dav!d, dan Peter Plastrik, 1996, Memangkas birokrasi (lima strategi

menuju pemerintaha.'7 wirausaha), cetakan pertama, Penerbit PPM, Jakarta. Osborne, David, and GaeblerT., 1992, Reinventing Government: how the entrepren~urial

spirit is transforming the public sector, Reading, MA:

Harvard University Press. O:dham, G., & Cummings, A., 1996, Employee creativity: personal and contextual

factor, Academy of management journal Peter Kawalek, Yaprak Temren, 2004, change management too/kit-innovation, version 1.0, SPRINT, Office of the deputy prime minister (ODPM), UK. Peter Kawalek, David Wastc.ll, 2007, Pursuit radical transformation in information

age

government :

case

studies

using

SPRINT methodology,

International journal of electronic government research, Vol. 3, idea group publishing, Hersey PA, USA, http://www.idea-aroup.com. Peterson, R.. 2002, Establishing the creative environment in technology

education, the technology teacher,

december~anuary

Pettingrew, Andrew M., 1990, Longitudinal Field Research on Change: Theory

and Practice, Organization science Pemerintah Provinsi Kalimantan limur, 2007, l(a/imantan Timur Dalam Angka

2007, Badan Perencanaan Pembangunan Daemh dan Badan Pusat Statistik Kalimantan nmur. Peraturan C'aerah Nomor

02 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan

organisasi dan tata kerja lembaga teknis Kalimantan Timur.

171

Peraturan

Da~rah

Nomor 02 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah

Propinsi Kalimantan Timur 2003-2008, Riyadi dan Deddy S, Bratakusuma, 2.004, Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah,

Gramedia Pustaka Utame, Jakarta. Salusu, J, 2004. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo. S~agian,

S.P. 1995. Manajemen Strategik. Bumi Aksara. Jakarta.

Satio Utomo, 2006, Kreatlvitas pengembangan teknologi informasi: studi kasus perubahan

radik31 yang

diusahakan pada

universitas

lambung

manJkurat Banjarmasin, FIA Unibraw, Malang

SPRINT, 200-4, Change management toolkit-inovation, Office off Deputy Prime Minister (ODPM), UK Sjarnsudd;n, Sjamsiar., 2006. Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik. Agritek YPN: Malang. Staveren, J.l\1 and D.B.W.M Van Dusseldorp. 1980. Framework for Regional Planning in Developing Countries. Nehterland: International Institute for Land Reclamation and Improvement.

Terziovski, Mile, Achieveing Performance Excellence Through an Integrated Strategy of Radical Innovation and Continuous Improvement, Measuring

Business Excellence, 2002; 6, 2. T.iokroamidjojo, Bintoro, 1992, Perencanaan pembangunan, Gunung Agung, Jakarta Undang-Undang Nomur 10 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional Venkatraman N., 1994, IT enabled business transformation: from automation to business scope redefinition, MIT sloan school of management, Reprint

3526. Wheelen, Thomas L. & J. David Hunger, 2004, Strategic Management & Business Policy

Wahab Solichin Abdul, 2001, Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam perspektif teori Governance, Jurnal Admimstrasi Negara Vol II, No. 1, September

172

2001 :43-58

'f"Jdhoyono Susilo Bambang, 2005, Sumbangan ICT dalam Membangun uGood

Governance" Amat Besar, Konferensi Nasional "Teknologi lnforrnasi dan Komunikasi untuk Indo-nesia (ICT for Indonesia)", ITB, Bandung Zauhar, Soesilo., Administrasi Publik. Universitas Negeri Malang. -------------, 2007, Kunci sukses Otonomi daerah, Evaluasi Perkembangan

Ekonomi, Perbankan & Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan 1112007, Jawapos institut, surabaya.

-------------, september 2006, Meml)uat PNS dan Tl Bersatu, majalah eindonesia, http://www .eindonesia.com

TESIS. Olelt : ADI HENDRO PURNOMO NIM: U ntuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Recommend Documents