PERENCANAANPENGEMBANGANEKONOMIDAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN PROBOLINGGO
TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Oleh:
ALFIATUL KHOIRIYAH NIM. 082 0311 101
PROGRAM STUDI : llMU ADMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN:PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2009
TES IS PERENCANAANPENGEMBANGANEKONOMIDAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN PROBOLINGGO oleh:
ALFIATUL KHOIRIYAH Dipertahankan di depan penguji Pada Tanggal 31 Agustus 2009 Dan dinyatakan memenuhi syarat
Komisi Pembimbing,
(]tJr Dr. IMAM HANAFI, M.Si
Anggota
Ketua
Anggota
Malang,
D 7 SEP 2009 akultas llmu Administrasi
artono, MS. NIP. 131 131 029
IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS
JUDUL TESIS: Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah dan lmplementasinya di Kabupaten Probolinggo Nama Mahasiswa NIM Program Studi Minat
: Alfiatul Khoiriyah : 0820311101 : llmu Administrasi Publik : Perencanaan Pembangunan Daerah
KOMISI PEMBIMBING Ketua Anggota
: Prof. Dr. Agus Suryono, MS : Dr. Imam Hanafi, M.Si
TIM DOSEN PENGUJI Dosen Penguji 1 Dosen Penguji 2
: Dr. Mardiyono, MPA : Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
Tanggal Ujian SK Penguji
: 31 Agustus 2009
PERNYATAAN ORISJNALITAS TESIS Saya rnenyatakan .dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan · saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inl dan disebutkan dalam · sumber kutipan dan daftar pustaka, . Apabita ternyata di ·dalam_ naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh. (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai · dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <. U.U NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)
Malang, 31Agustus2009 Mahasiswa,
Nama :ALf.lA.TUL .l
:0~~~~,.n~t
: ..
PS :11.~.~. ~~~.~~.~~~!~~.~.~blik PPSUB .
'l(ftrya ICmiali Ini 'l(Jlpersem6~n Vntu( :
~ '1'~
tJtas
dO'a nstu, ~
!M~tfan ~"'"
1Clfuara~maa, tfan ~"""J4 SIUJfflii.p tm4Ja"IJ
RIWAYAT HIDUP Atfiatul Khoiriyah, terlahir pada tanggal 28 Juli 1978 adalah anak ketiga dari ayah Adenan dan lbu Siti Aisjah. Menjalani pendidikan SON Sukoharjo Ill Probolinggo lulus tahun 1990, SMPN Ill Probolinggo lulus tahun 1993, SMAN II Probolinggo lulus tahun 1996, D Ill Statistika ITS Surabaya lulus tahun 2000, S-1 Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Jurusan Matematika UNESA Surabaya tutus tahun 2004. Sempat bekerja sebagai guru fisika di SLTP YAPI Bangil Pasuruan tahun 2000 - 2002, namun sejak tahun 2002 penulis meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipit pada Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2008 mendapatkan Beasiswa dari
Pusbindiklatren
melanjutkan
studinya
-
Bappenas pada
sehingga
Jurusan
llmu
penulis
berkesempatan
Administrasi
Publik
untuk
Program
Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang yang diselesaikan pada tahun 2009.
Malang, Penulis
Agustus 2009
DAFTAR SINGKATAN
BOS BPS FOi FKK FPESD GDP GNP
Business Development Service Biro Pusat Statistik
Foreign Direct Investment Forum Komunlkasi dan Kemitraan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya
IKM
Gross Domestic Product Gross National Product lndustri Kecil & Menengah
KAOIN KADINOA
Kamar Dagang dan lndustri Kamar Oagang dan lndustri Daerah
LED
Local Economic Development
LKD
Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
LKM LPM LSM NGO OPT PAD PDRB PEL .. PELP PPL RTRWN SDA SOM SKPD
SMME UKM
UMKM
Keswadayaan Deaa Keswadayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Swadaya Masyarakat
Non Government Organization Operaslonal Pertanlan Terpadu Pendapatan Asll Daerah Produk Domestik Regional Bruto Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Petugas Penyuluh Lapangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perangkat Daerah SmaU Medium and Micro Enterprise Usaha Kecil & Menengah Usaha Mikro Kecil & Menengah
·
RINGKASAN ALFIATUL KHOIRIYAH, Program Pascasarjana Unlvensitas Brawijaya Malang, 2009, PERENCANMN PENGEMSANGAN EKONOMI OAERAH DAN IMPLEMENTASINYA 01 KABUPATEN PROBOLINGGO. Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Or. Agus Suryono, MS, Anggota : Or. Imam Hanafi, M.Si. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya penilaian bahwa dampak dari krisis ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat, maka menyebabkan terjadinya ledakan pengangguran dan menurunnya tingkat kesejahteraan. Hal itu tentunya mengakibatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terus meningkat Untuk itu pemulihan ekonomi, khususnya dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memerangi kemiskinan, sudah barang tentu mengandalkan peran daerah. Sehingga melalul program pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat tercipta suatu lingkungan usaha yang konduslf bagi perkembangan usaha dan meningkatnya produktifitas serta daya saing bagi UMKM yang berdampak pada masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisls: 1) Kebijakan yang dikembangkan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Probolinggo dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah; 2) Proses perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal di kabupaten Probollnggo; dan 3) lmplementasl Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) dalam upaya meningkatkan perekonomlan daerah. Metode yang dlgunakan dalam penelltian Int adalah metode penelitlan kualitatlf, dengan fokus penelitian mengacu pada tujuan penelitian tersebut di atas. Sedangkan untuk analisisnya menggunakan teknik analisis interaktif, melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan ekonoml lokal salah satunya dengan pendekatan klaster. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan mengembangkan klaster IKM/UKM dalam mengintegrasikan kegiatan ekonomi. Serta membentuk kemitraan stakeholders yang disebut Forum Komunikasi Kemitraan (FKK-PELP). 2) Proses perencanaan PELP yang dilakukan melalul proses ldentifikasi dan Analisa yaltu : ldentifikasi terhadap kondisl, potensi dan · kerawanan serta unsur-unsur penunjang ekonomi; identifikasi Stakehoulders; Menentukan ruang lingkup geografis; ldentifikasi terhadap unsur-unsur penunjang Klaster dan menjaring aspirasi rnasyarakat pelaku usaha; Replikasl pelaksanaan PELP; Kaderisasi PELP; Mempersiapkan Kelembagaan PELP serta Rencana tindak lanjut dan pelaksanaan PELP. 3) lmplementasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal diantaranya meningkatnya komitrnen ketiga stakeholders dalam FKK-PELP. Serta dengan terbentuknya klaster-klaster ekonoml maka adanya kemampuan untuk mengembangkan ekonoml bagl UMKM nya. Salah satunya dengan berkembangnya lnformasi pasar, pembagian order serta sedikit banyak hilangnya pengaruh persaingan lokal diantara para pelaku ekonomi yang sejenls. Sedangkan dampak lain yang sedang dikembangkan yaltu pengembangan kreatifitas masyarakat terutama pemuda untuk memanfaatkan limbah kayu dan buah mangga yang overload sebagai produk turunan guna peningkatan lapangan kerja dan berusaha.
Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal, Stakeholders, Klaster ekonomi, Kemitraan
i
SUMMARY
ALFIATUL KHOIRIYAH, Master Degree Program Brawljaya University of Malang, 2009, THE DEVELOPMENT PLANNING OF LOCAL ECONOMIC AND ITS IMPLEMENTATION IN PROBOLINGGO. Supervisor; Chairman: Prof. Dr. Agus Suryono, MS, Co-Supervisor: Dr. Imam Hanafi, M.Si. This research is conducting based on the existing assessment that the impact of economical crisis and the rate of the economic growth is so slow, it is then caused the exaggeration of joblessness and the decreasing the level of welfare. Such that case is of course causing the amount of poor society and unemployment people getting increased. Therefore, the economic restoration, especially for decreasing the level of unemployment and fighting the poverty, needs a supporting from the local government. So that through the program of local economic development, it is hoped that it could create an entrepreneurship environment appropriately to the business development and the increasing productivity also the competitive power of UMKM which has an impact toward the poor society and cut off the expanding of job opportunities. This research is aimed to identify, to describe, and to analysis: (1) the policy that is established during the program of Local Economic Development in Probolinggo in the effort to raise local economic condition; (2) the Process of Development Planning of Local Economic in Probolinggo; (3) the Implementation toward the Development Planning of Local Economic Participation (PELP) in the effort to increase the local economic condition. The method that is used in this research is qualitative research method, by focusing on the purpose that is mentioned above. Whereas for its analysis, this research employs the interactive analysis technique which is done through data reduction, data presenting, and the conclusion. The result of this research shows that 1} one of the government policies In operating the development of local economic condition is using the cluster approach. This approach is aimed to endeavor and to develop the cluster of IKM/UKM in Integrating the economic activity. It is also aimed to form the stakeholders' partnership which is called by Forum Komunikasi Kemitraan (FKK - PELP}. 2) The processes of PELP planning which is done through the identification and analysis process are: the identification toward the condition, the potential, and the unsafe and the elei:nent of economic device; the identification of Stakeholders; to determine the geographies area; the identification toward the cluster device element and to filter the people aspiration-especially for the entrepreneur; the replication on PELP operational; PELP cadre process; the preparation of PELP institutionalize and also follow up planning and operating of PELP. 3) The Implementation of Local Economic Development Program including the raising commitment of three Stakeholders in FKK-PELP. By forming of the economic clusters, it means that there is capability in developing the economic for its UMKM. One of them is the development of market Information, the order devising, and the lost of the influence from local competition between the same doers of economic. Besides, another impact which is developing is the development of the society creativity especially for the younger to utilize the wood and mangoes which is overloaded as the derivation product for increasing the job field and to create a business. Key Words:
the Local Development Program, the stakeholders, the Economic Cluster, Partnership
ii
KATA PENGANTAR Tiada kata yang patut dan indah untuk diungkapkan selain "Puji Syukur Alhamdulillah" ke hadirat Allah SWT, atas perkenan dan limpahan rahmat serta hidayahNya, akhimya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini pada waktunya, sebagai bagian akhir dari proses pendidikan yang penulis jalani pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang ini. Sebuah proses yang cukup panjang telah penulis lalui selama perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini. Berkenaan dengan hat tersebut, dengan segala kerendahan hati yang tutus dan ikhlas, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth : 1. Kepala Bappenas di Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Brawijaya, Malang, melalui Program Beasiswa Tailor Made ini ; 2. Bapak Bupati Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan kesempatan serta fasilitasi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya, Malang; 3. Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas llmu Administrasi, yang telah mendidik, membina dan memberikan petunjuk kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Brawijaya, Malang ; 4.
Ors. Andi Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Ketua Program Studi llmu Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
5. Prof. Dr. Agus Suryono, MS, selaku Ketua Komisi Pembimbing, yang telah dengan
..
tekun dan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini. 6. Dr. Imam Hanafi, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang juga dengan tekun dan sabar memberikan bimblngan dalam penulisan tesis ini. 7. Dr. Mardiyono, MPA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran/masukan dalam tesis ini. 8. Dr. M. Saleh, MA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran/masukan dalam tesis ini. 9. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik, Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
iii
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Tailor Made Angkatan V, pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah, Universitas Brawijaya Malang, yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan tesis ini. Selanjutnya pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada : Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo beserta jajarannya, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Probolinggo, Ketua Klaster Pendalungan Kabupaten Probolinggo dan Ketua Klaster Mangga Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, yang telah demikian banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama melaksanakan penelitian di l:.okasi Penelitian. Segenap kritik dan saran dart pihak manapun yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati yang bertujuan untuk lebih menyempumakan Tesls ini. Akhimya penulis berharap semoga kehadiran Tesis ini akan bennanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan.
Malang,
Agustus 2009
Penulis
iv
DAFTARISI
R!NGKASAN ,,, , ,, ,,,,, ,,, ,,, ,, , ,,, , ,, ,,, ,,, ,,, ,,, e s e ,,,
,,,,
,, , ,, ,,, ,, , , , , ,, , ,,, ,,, ,,, , , , ,,, ,
SUMMARY................................................................................... KATA PENGANTAR. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DAFTAR ISi .. . .. . .. . .. .•....... .. . .. . . .. . .. .. . . . . DAFTARTABEL ;..................... DAFTAR GAMBAR . .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
2.
9
1:~ Tvjuan Pentttman !!'''''!''''!,,,,,,,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1Q
1.4
Manfaat Penelitian . . . . . • . .. • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1O
TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peta Penelitian Terdahulu 2.2 Konsep Ekonoml Daerah .. . •.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 2.2.1 PengertianTeori Ekonomi 2.2.2 Teori dan Model Ekonomi Makro 2.2.3 PembangunanEkonoml Daerah ..•••.•.............•........ .. .. .. . 2.2.4 PerencanaanPembangunanEkonomi Daerah 2.3 Perencanaan .. .......•...... .. .. .. .. 2.3.1 Pengertian Perencanaan .. .. .. .. .. .. . . 2.3.2 Jenis Perencanaan ,....................
12 12
2.5 2.6
2.7
1
19 19 20 22
26 30 30 33
2.3.3 Ni~i-NHai dan Substansi Perencanaan
35
2.3.4 Proses Perencanaan .....•.. .. . .. . Konsep Partislpasi Masyarakat ......•.. .. .. .. .. lmplementasi Program .. Kebijakan PengembanganEkonomi Lokal ...........•.................. 2.6.1 Definisi PEL .. .. .. 2.6.2 PELP .. .. .. .. 2.6.3 Sasaran dan Prinsip Pendekatan Pengembangan Ekonoml Lokal Partlslpatif 2.6.4 Kontruksi Kemitraan dalam PengembanganEkonomi
37
LokafPartflipatjf,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.6.5 PELP Berorientasl Klaster ....•.....•....•... Desaln Penelitian ....•...................................................................
41
42 45 45
48 48
61 52 57
METODE PENELITIAN . . . • . . . .. .. . ... .. . .. . .. . ... .. . • .. . . . . . . . . • ... . . . .. . ... . .. . . . 3.1 Jenls Penelitian . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Fokus Penelitian . . . . . . . . . . . . •. ... . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 60
3,3
Pen-~n Loka$i ,,, .........,,,, ......e e e e e e e e e e e e e e .....
f)3
3.4
Surnber Data • . . . .• . . . . . . . •• . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. lnstrurnen Penelitlan . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PengumpulanData.......................................................... Keabsahan Data . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analisa Data . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 3.6
3. 7 3.8 4.
1
PENDAHULUAN. .. . . . . . . . . . . .. . .. .•. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.1 Latar Belakang Penelitian............ ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1.2 Rumusan Masalah Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
2.4
3.
ii iii v vii viiii
,, ... ,, , ,,, ,,, e e e ,,
HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN .. . 4.1 Hasil Penelitlan .. i ... . . 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo
v
.
61
63 65 65 67 68 71 71 71
4.1.2
4.2
4.3 5.
Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah 4.1.3 Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal 4.1.4 lmplementasi Perencanaan PELP dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah Pembahasan ...........................•..•........•......................... 4.2.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Upaya Menlngkatkan Perekonomian Daerah 4.2.2 Proses Perellcanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal 4.2.3 lmptementasi Perencanaan PELP dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah ......................•.... Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 5.2 Saran ..
.
..
.. . ..
.. .. . .. .. .
.. .
92 111 129 144 144 149 152 157 160 160 161
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: - Foto-Foto Klaster Mebel dan Mangga Kabupaten Probolinggo. Brosur Mangga Arum Manis Kabupaten Probolinggo. Brosur Mebel Khas Kabupaten Probolinggo. Rumusan Solusi pemecahan Permasalahan PELP Kabupaten Probolinggo Tahun 2008. Evaluasi Pelaksanaan PELP Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2008 dan Konsep Rencana Tindak PELP Kabupaten Probolinggo Tahun 20092013. SK Bupati Probolinggo tentang Pembentukan Kelompok Kerjav(Pokja) PELP Kabupaten Probolinggo. SK Bupati Probolinggo tentang Pembentukan Tim Koordinasi PELP Kabupaten Probolinggo. SK Kepala Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Probolinggo tentang Pembentukan Klaster Pendalungan Asli Kabupaten Probolinggo Tahun 2009. Perjanjian kerjasama pemasaran produk kerajinan unggufan UKM Kabupaten Probolinggo. Pembentukan dan Penetapan Tm Kelayakan dan Pemeriksa Barang Klaster lndustri Mebel dan Kerajinan. SK Bupati Probolinggo tentang Pembentukan Forum Komunikasi dan Kemitraan PELP Kabupaten Probolinggo masa bhakti 2009-2011. Serita Acara Hasil Pemilihan Pengurus klaster
vi
DAFTAR TABEL
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Ha lam an Pergeseran Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal 5 75 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) Luas Kawasan Budidaya (Ha) 76 Perkembangan PDRB di Kabupaten Probolinggo (Juta Rp.) 77 Peran Sektor Ekonomi dalam PDRB ADHB Kabupaten Probolinggo 78 Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kabupaten Probolinggo 79 Kebutuhan Hidup Minimum di Kabupaten Probolinggo 80 81 Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo Jumlah Penduduk Hasil Registrasi di Kabupaten Probolinggo 81 Perkembangan Jumlah-Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan 83 Kesehatan Lalnnya DI Kabupaten Probolinggo Perkembangan Jumlah Murid TK, Pendidikan Dasar, Menengah 84 Pertama dan Atas Di Kabupaten Probolinggo Perkernbangan Jumlah Sekolah TK. Pendidikan Dasar, Menengah 85 Pertama dan Atas Di Kabupaten Probolinggo Nilai lndeks Harapan Hidup, lndeks Pendidikan, lndeks Daya Beli 86 dan lndeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo Perkembangan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Probolinggo 87 Perkembangan Prosentase Keluarga Sejahtera Di Kabupaten 87 Probolinggo Perkembangan Bursa Tenaga Kerja Di Kabupaten Probolinggo 88 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Probolinggo 89 Sarana Perdagangan Di Kabupaten Probolinggo 89 Koperasi Di Kabupaten Probolinggo 90 Perkembangan Kondisi Jalan Di Kabupaten Probolingo 91 Perkembangan Jumlah, Panjang dan Kondisl Jembatan DI 91 Kabupaten Probolinggo
vii
DAFTAR GAMBAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 11 12 13 14 15 16 17
Hafaman Mengapadibutuhkan perencanaan PELP 3 Dua Versi Perencanaan 35 Model Konseptual Proses Perencanaan PELP 59 Model Analisa Data·lnteraktif 70 Peta Wilayah Kabupaten Probolinggo 72 Struktur KelembagaanKlaster 98 Pola Kemitraan PELP 102 Struktur Organlsasi FKK~PELP 104 Promosi Produk Klaster 123 Showroom Klaster Mebel PendalunganAsli Kabupaten Probolinggo 133 Di Gedung SPC Jakarta Kunjungan Pembeli Warga Negara Iran 136 KelompokTani Kecamatan Besuk dan Buah Mangga yang Belum 138 Berlabel Kemasan Mangga untuk Ekspor dan Mangga yang Sudah Bertabel 138 Foto Songkok Anyaman Bambu 140 Tempat Makan dari Anyaman Bambu 140 Alat Pembuatan Keripik dan Sari Buah 142 Packaging Keripik Mangga dan Minuman Sari Buah 143
viii
AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG JAYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG JAYA MALANG AYA MALANG JAYA MALANG AYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG AYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG IJAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG ~IJAYA MALANG IJAYA MALANG VIJAYA MALANG VIJAYA MALANG "llJAYA MALANG
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNJVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSJTAS UNJVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITA UNIVERSI UNIVER UNIVER UNIVER UNIVERS UNIVERSI UNIVERSI UNIVERSI UNIVERSIT UNIVERSIT/i: UNIVERSITA UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS' BRAWIJAYA' MA NG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNJVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSJTAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWJJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS.BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWJJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BR MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSIT G BRAWIJAYA MALANG UNIV BR.AWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA M 0 t;;. BRAWIJAY ~...,.\. t"" BRAWi ~ ,., ~ BR ~
NTVERSITTIB UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNJVERSITAS UNIVERSJTAS UNIVERSITAS UNIVERSJTAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVE.RSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS IVERSITAS SITAS
~N DID /v
"v~.. i!..' .-.;,
·s f"'
,,,,,_ ~. ~
~I~ ~
a: ~ IJJ ...... C
z ~ -"'
B B BR.A: BRA BRAWi BRAWIJ BRAWIJA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA ARAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA
,, .
• 1,
"1;/
·~
~~.~
'Jllllt ..
,f .•! 'd~ v: 1
~
,~+.jL
\
~ :·~~i· I 'f
r-
:.J
,
~) ... .:.
: '' ·'/
i '
@!II
ry
A
m:
""'
n
V~
~(...- 0._, -.., ~> , ~
~
~
~.~i!
~!;ti ,.If?,
L A ..,_\ \'
,,,,..
l
G G ,_;,; NG I ANG ii f~ ~' ANG • 7. ' LANG ., ALANG • ~ • -..• • MALANG A ... ~ MALANG \.;I' A MALANG ~ AYA MALANG IJAYA MALANG WIJAYA MALANG RAWIJAYA MALANG UNIVERS UNJVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSJTAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRil,WIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSJTAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSJTAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVER.SITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWJJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSJTAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG As...b1Y..OJMUA'ili..J.AAWU..IG..llllllll'l=R~ALANG '• •
A ~v,
MA MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG
, ~
C:,' ~ ,;-
8 ~'\..J'4t -, A..
J\.
./i ~
BRAWIJAl'A MAC BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG s BRAWIJAYA MALANG AWIJAYA MALANG IJAYA MALANG YA MALANG MALANG Y.., LANG NG
NIVER:5TTA:)Bl'ffiVV op;
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSJTAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSJTAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS - IVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSJTAS UNIVERSITAS Uh ERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS IJNIVERSITAS
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWJJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA 8RAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAiA BRAWIJAYA BRAvVl.,AYA BRAWIJAYA BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAYA BRAWIJAY BRAWIJAV BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWl"AY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY BRAWIJAY
I I I I I I I
SABI
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelltian Perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut. Pertumbuhan
yang tinggi antara 6-7% pemah dialami pada dua dekade yang lalu, yaitu antara tahun 1970-1990; dan kemudian mulai menurun antara 5-6%. Antiklimaknya ketika terjadi Krisis Moneter pada tahun 1997-1998dengan tingkat pertumbuhan -13% (minus). Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Rapat Paripuma DPR 16 Agustus 2005 disampaikan bahwa sekarang perekonomian Indonesia sedang merangkak menuju proses pemulihan, tahun 2004 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 % sementara di tahun 2005 tingkat pertumbuhan sebesar 5,9 % pada semester pertama dan keyakinan akan mencapai 6,2 % di tahun 2006 didasarkan pada perkembangan ekonomi yang sedikit membaik dari tahun sebelumnya (kompas, 19/812005). Diakui akibat krisis dan tingkat pertumbuhan yang sangat lambat tersebut, terjadi ledakan pengangguran dan menurunnya tingkat kesejahteraan. Hal itu tentunya mengakibatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terus menlngkat. Adanya perubahan slstem pemerintahan, dari Dekonsentrasi dengan kontrol dominan dari Pusat menjadi Desentrallsasi ke daerah dan kabupaten (UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), maka pemulihan ekonorni (economic 19COvel}'), khususnya dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memerangi kemlskinan, sudah barang tentu lebih rnengandalkanperan daerah. Dan menjadi relevan untuk memikirkan bagaimana pengembanganekonoml di daerah (LED) di tingkat Kota dan Kabupaten.
1
2
Masalah ekonomi lokal (kotalkabupaten dan propinsi) tidak terlepas dari masalah yang dihadapi secara nasional (Munir/perform-project). Beberapa masalah ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia secara keseluruhan antara lain termasuk: 1. Masalah ekonomi makro, yang menyangkut segi-tiga persoalan (triangle trap) yang saling berkaitan: krisis anggaran, hutang yang terus membengkak dan segera jatuh tempo, dan beban subsidi yang sulit diturunkan. Masalah hutang termasuk pinjaman pemerintah daerah yang sebagian besar bermasalah (macet); 2. Masalah jumlah angka pengangguran yang tinggi dan angka kemiskinan yang meningkat pula; 3. Otonomi daerah, yang selain membuka peluang, juga menuntut pemerintah daerah untuk mampu mandiri secara ekonomi maupun keuangan. Untuk itu maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia; 4. Demokratisasi proses pengambilan keputusan publik yang membawa tuntutan-tuntutan baru bagi proses perencanaan pembangunan untuk lebih melibatkan peranan masyarakatdan swasta. Secara fasik diberbagai kota perrnasalahantersebut tampak di perrnukaan antara lain dengan munculnya pedagang kaki lima di hampir setiap penjuru kota, terutama di pulau Jawa. lni adalah reaksi spontan dari kian sempitnya lapangan kerja di sektor formal dibanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Dalam konteks regional, ini juga menunjukkan masih terjadinya ketimpangan tingkat kesempatankerja antara perkotaan dengan perdesaan, dan antar daerah. Pada sisi lain ada gejala pemerintah kotalkabupaten berusaha memperluas, dan mengintensifkan pungutan pajak dan retribusi daerah, yang
3
sampai dikeluhkan oleh dunia usaha. lni juga reaksi spontan dari keharusan bagi pemerintah~otalkabupaten/propinsiuntuk mandiri dari segi keuangan. Kedua gejala tersebut adalah contoh dari kondisi yang membuktikan dibutuhkannya suatu kemampuan bagi kota/kabupaten untuk menyusun kebijakan pengembanganekonomi lokal. Selama ini investasi pembangunan prasarana perkotaan dianggap sebagai solusi pembangunan kota, untuk mendorong bergerak atau tumbuhnya ekonomi daerah. Dengan prasarana yang memadai, otomatis keglatan ekonomi akan terdorong untuk tumbuh dan berkembang,selanjutnya lapangan pekerjaan tercipta; dan· pada gilirannya pemerintah dapat meningkatkan sumber pendapatannyamelalui perluasan subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah. (Lihat Gambar 1). Pada kenyataannya yang terjadi tidaklah demikian, karena tanpa adanya kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang efektif, maka asumsi-asumsi tersebut tidak akan terjadi. Prasarana perkotaan hanya bermanfaat dan menghasilkan outcome (hasil guna) yang sesuai harapan jika diarahkan dan diikuti oleh upaya pengembangankegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan peluang daerah (Munir/perform-project).
Gambar. 1 Mengapa dibutuhkan perencanaan PELP?
,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·, ! PINJAMAN !
.'·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·4 .
I
I
PAD
S
ific? ?
INVESTASI (FDI, LOKAL)
% padat karya?
Sumber : Munir/perform-project
LAPANGAN KERJA
4
Sehubungan dengan itu. Kebijakan desentralisasi berdasarkan UndangUndang No. 22 tahun 1999 tentang P~erintahan Daerah revisi Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kebijakan tersebut ditegaskan kembali pada menimbang bagian b :
·eahwa
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragamandaerah,..... ". Kebijakan ekonomi pada era refonnasi dan otonomi daerah tidak lagi sentralistik, melainkan di desentralisasikan pada tingkat lokal (daerah). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkanekonomi lokal sesuai dengan kekhasan sumber daya alam setiap daerah (Haeruman;2001). Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, yang ditegaskan kembali pada menimbang bagian c : daerah
melalul
·eahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi
penyediaan
sumber-sumber
pendanaan
berdasarkan
kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ..•..",
memberikan landasan legal bagi strategi
Pengembangan Ekonomi Lokal {PEL) yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin, yang mengetengahkan pemikiran tentang pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal ( setempat ) dengan memberikan perhatian terhadap kelompok produk UMKM tertentu { cluster ) dan
kelancaran jalur
pemasarannya serta menerapkan cara berpikir yang sama dalam rnenangani ekonomiberikutpengembangannya.
5
Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif ( PELP ) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan membangun kerjasama antar komunitas (pelaku) dalam memanfaatkandan mengelola sumberdaya lokal {setempat). Melalui program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif, diharapkan dapat tercipta -suatu lingkungan usaha yang kondusif (sehat, kuat, mantap dan aman) bagi perkembangan usaha dan meningkatnya produktifrtas (kemampuan produksi) serta daya saing bagi usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) yang berdampak pada masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja baru. Sejalan dengan perkembangan permasalahan dan beberapa isu kebijakan tersebut, catatan dari World Bank menyebutkan bahwa fokus dari PEL juga telah mengalami pergeseran dalam tiga dekade belakangan ini, sebagaimanadapat dilihat pada tabel 1.
1960an -198Qan - Menarik investasi manufaktur dari luar daerah - Menarik investasi asing langsung (Foteign Direct Investment/FOi) - Memban un I investasi rasarana fisik
ub/lc sector onl - Hibah besar, keringanan pajak, pinjaman bersubsidl bagl lnvestasl manufaktur - Subsidi investasi prasarana fisik - Penekanan biaya produksi dengan teknik se rti buruh murah.
198Qan-1990an - Melindungi dan menumbuhkanbisnis lokal saat int - Melanjutkan tltlk berat pada menarlk investor dalam negerl tapi blasanya lebih pada sektor spesifik atau pada area tertentu
- Pembayaranlangsung kepada bisnis indivldu - lnkubasl blsnlsl tempat kerja - Bimbingandan pelatihan kepada UKM - Bantuan teknis - Bantuan start-up usaha - lnvestasl fisik dan non-fisik
- Membuat keseluruhanlingkungan bisnis - strategi holistik untuk menyediakan konduslf llngkungan blsnis yang kompetltif dan - lnvestasi non-fisik (pengembanganSOM, rangsanganbagi pertumbuhan blsnis raslonalisasl peraturan) setempat - Kemltraan pemerintah-swasta - Networkingdan kerjasama antar komunitas - Mendoronginvestasl sektor swasta ke - Memfasllitaslbusiness cluSters (kumpulan barang publik blsnls yang saling berkaitan) - Target tlnggi untuk menarlk investasi, - Pengembanganangkatan kelja .- memban un da sain lokasl - Menun a ni katan kualitas kehidu n. Sumber: Wont Bank 2001
6
Dari Tabel tersebut dapat ditangkap bahwa fokus pendekatan dan tools yang digunakan mengarah pada pendekatan yang holistik guna membangun 1ingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, mengutamakan networking kemitraan antar pelaku bisnis dan stakeholders pembangunan, pengembangan business clusters guna membentuk daya saing keglatan ekonomi,serta pengembangansumber daya manusia. Di Kabupaten Probolinggo mulal dirintis pada tahun 2003 melalui keterpaduan pemikiran antara pemangku kepentingan ekonomi yang difasilitasi Perfonn Project-USAID guna mengupaya kestabilan dan pengembangan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing serta berdampak bagi masyarakatmiskin, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Timbul kesepakatan untuk menyusun konsep pelaksanaannya melalui strategi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dengan penanganan awal adalah •mengangkat permasalahan IKM Mebel dan Komoditas Hortikultura (Mangga & Anggur)". Dalam hal ini ada beberapa hal yang melatarbelakangi pemikiran timbulnya konsep pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Probolinggo yaitu sebagai berikut ; •
Tersedianya potensi sumber daya lokal (SDA I SOM) yang belum termanfaatkandan terkelola secara optimal;
•
Perubahan paradigma : Pembangunan dari atas (top down) bergeser menjadi pembangunandari bawah (bottom up);
•
Peran Pemerintahbergeser dari pelaksana menjadi fasilitator.
•
Diharapkan peran masyarakat, pe1aku usaha I sektor swasta lainnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerah (partisipatif).
•
Mendukung Visl dan Misl Kabupaten Probolinggo,terutama Misi nomor 1 yaitu: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
7
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBASIS KERAKYATAN,DAN OPTIMALISASIPENGELOLAAN SUMBER DAYA YANG BERKELANJUTAN. Guna melaksanakan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diperlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, pelaku usaha I sektor swasta lainnya) dalam satu wadah yang disebut Forum KomunikasiKemitraan (FKK) PELP. Adapun perkembangan pelaksanaan perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) sebagai berikut : Pada tahun 2004 merupakan langkah persiapan dengan melakukan : •
identifikasi dan mobilisasi organisasi yang kelak akan bertanggungjawab dalam implementasidan koordinasi perubahanekonomi.
•
ldentifikasi unsur-unsur penunjang klaster meliputi ; kondisi, potensi dan kerawananserta unsur-unsur penunjang lainnya.
•
Menentukan ruang lingkup geografis, yang
pada
akhimya
dapat
dipertimbangkan bahwa. pengembangannya tidak perlu dibatasi geografis namun tetap mengacu RTRWN, dan untuk itu pengembangannya dapat seluas Kecamatan atau Kabupaten dengan keterkaitan wilayah Propinsi dan atau Nasional Sedangkan pada tahun 2005 dengan melaksanakan Sosialisasi dan menjaring aspirasi pelaku kegiatan ekonomi beserta stakehoulders terkait, dan terpilih 3 (tiga) perwilayahanklaster IKM Mebel yaitu : •
KecamatanLeces sebagal Klaster Mebel Rakyat (Umum),
•
Kecamatan Dringu dan Sumberasih sebagai Klaster IKM Mebel Antik, Klasik, Repro dan Unik I Primitif,
8
Melalui Sosialisai PELP tahun 2006, terpilih 9 (sembilan) perwilayahan Klaster pertanian Mangga yaitu di : Kecamatan Lumbang, Tongas, Sumberasih, Maron, Gading, Besuk, Paiton, Pakuniran dan Kotaanyar. Untuk mengembangkan kemitraan stakehou/ders agar lebih partisipatif dalam mengembangkan kebijakan dan praktik pengembangan ekonomi lokal, maka melalui Forum Komunikasi & Kemitraan PELP (FKK-PELP) yang juga diselenggarakan pada tahun 2006 tersusun ·Rencana Tindak (action Plan) PELP" berlaku untuk masa tiga tahun (2006- 2009). Tahun 2007, kegiatannya dilaksanakan untuk memotivasi dan mendorong kesadaran berlembaga bagi pelaku usaha, antara lain : •
Optimalisasi pemahaman PELP & fungsi klaster di Tingkat Kecamatan,
•
Meningkatkan
SOM Kasi Ekonomi Kecamatan
melalui pelatihan
dan
pembinaan guna diberdayakan sebagai Fasilitator/Pendamping bagi Klaster, •
Memfasilitasi pembentukan pengurus klaster,
•
Memfasilitasi pengkayaan pola kerja kelembagaan klaster dan pendamping klaster melalui studi banding ke Kabupaten Blora
•
Meningkatkan pembinaan & fasilitasi terhadap klaster IKM Mebel dan Mangga,
•
Meningkatkan kinerja Forum Komunikasi dan Kemitraan PELP (FKK-PELP), meliputi evaluasi dan penyusunan rencana tindak PELP. Tahun 2008, PELP ditetapkan sebagai salah satu program dalam RPJMD
Kabupaten Probolinggo (2008-2013). Kegiatan PELP tahun 2008 dilaksanakan dengan agenda : •
Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja FKK-PELP, melalui studi banding ke Forum Pengembangan Ekonomi & Sumber Daya (FPESD) Provinsi Jawa Tengah,
•
Pembinaan dan fasilitasi Klaster,
9
•
Sosialisasi program PELP,
•
PengembanganKlaster,
•
Rapat Kerja I Semiloka FKK-PELP dalam rangka evaluasi dan
•
Menyusun rencana tindak (action plan) PELP. Menyadari hat itu, maka sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutanyang berdampak bagi masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja serta kewiraswastaan baru dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lokal melalui kerjasama antar komunitas (pelaku) ekonoml, penulis sangat berminat dan tertarik untuk mendalami lebih jauh dengan mengajukan penulisan tesis berjudul •perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah dan tmplementasinyadi Kabupaten Probolinggo•. 1.2
Rumusan Masarah Penelltfan "Planning_ is a continuous which involves decisions, or choiches, about
alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particulars goals at some time In the future" (Diana Conyers, 1992), artinya, perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumberdaya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang (LAN-DSE, 1999). Berdasarkan uraian-uraian diatas, tujuan pengembangan ekonomi lokal partisipatif secara umum adalah untuk mengembangkankebijakan dan praktek pengembangan ekonomi lokal aga_r lebih partisipatif. Dan secara khusus adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan klaster-klaster kegiatan ekonomi lokal. Dengan cara partisipatif, ditlngkatkan efektifitas kemitraan antara pengusaha (UKM)..
pemerintah daerah dan
stakeholders nya, guna mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mengembangkankegiatan ekonomi daerah.
10
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : a. Kebijakan apakah yang dikembangkan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan perekonomian daerah ? b. Bagaimanakah proses perencanaan
Pengembangan
Ekonomi Lokal di
Kabupaten Probolinggo ? c. Bagaimanakah implementasl Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) untuk meningkatkan perekonomian daerah? 1.3
Tujuan Penentlan Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui, dikembanglcan
mendeskripsikan
dalam
dan menganalisis
Pengembangan
Eko~omi
Lokal
kebijakan yang di
Kabupaten
Probolinggo dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. b. Untuk
mendeskripsikan
dan
menganalisis
proses
perencanaan
Pengembangan Ekonomi Lokal di kabupaten Probolinggo.
c.
Untuk mengetahui implementasi Perencanaan Pengerribangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.
'I A Manfaat Penelltlan Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi : a. Secara praktis, hasil penelitlan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
berguna
bagi
Pemerintah
Kabupaten
Probolinggo
dalam
hat
pengembangan ekonomi lokal untuk waktu - waktu yang akan datang, sehlngga partislpasi masyarakat meningkat dalam pembangunan.
11
b. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan ilmiah di bidang Administrasi Publik pada umumnya dan di bidang perencanaan pembangunan daerah khususnya Perencanaan PengembanganEkonomi Lokal Partispatif.
A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG YA MALANG A MALANG ':fA MALANG ':fA MALANG ':fA MALANG ':fA MALANG A MALANG ':fA MALANG A MALANG ':fA MALANG YA MALAN'G YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG ':fA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MA.LANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITA UNIVERSI UNIVER UNIVER UNIVER UNIVERS UNIVERSI UNIVERSI UNIVERSI UNIVERSIT UNIVERSIT/\ UNIVERSITA UNIVERSITAS
YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG YA MALANG AYA MALANG YA MALANG 'AYA MALANG 'AYA MALANG 'AYA MALANG AVA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG JAYA MALANG JAYA MALANG AYA MALANG AYA MALANG IJAYA MALANG IJAYA MALANG 'i.JAYA MALANG
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAY BRAWi BR
MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALA M
UNIVERSITA R UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS.BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BR UNIVERSll'. UNIV
~
~I~
'~f
'· \
z
.
I
MA MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG t..U'>
UNIVERS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS tJJUCCC!TAC:
,.,f;!!
~!
f~ '' \ .,
• ~ •
l'1
I
I
•
A
~.lfi'.i!
a Y
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA
MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG
DCAWI IAYA UAl.AtJG
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJA1A BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA
(...- ~
~
~
~
r-
I"
~
r.....
....., ~
L A ,,
ANG UNIVERSITAS LANG UNIVERSITAS ALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALAN'1 UNIVERSITAS A MALANG UNIVERSITAS AYA MALANG UNIVERSITAS IJAYA MALANG UNIVERSITAS WIJAYA MALANG UNIVERSITAS RAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BR&_WIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
n
.,,,,, ~0
..
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVER.SITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS l lhllVFRStTAS
JP.-rwl'lf1'
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA 'fl,,A•NIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA
\I~
MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG LANG NG
11~
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNlllERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS
I'..
J'JI
•
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA AWIJAYA IJAYA ':YA
~
119i
'•·'/ ~;:
,-;f;i
ii
J/ A
,K,1.t.
~I : '• •
~,,,
-"r·
if~ :~• 'f:.J~jL =~i I :-,
~ ...,,
B B BR~ BRA BRAWi BRAWIJ BRAWIJA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA
,, .., d~
·~
..._
~r.•
• 't.
BRAWr.JAT. MACA]'fuONTVt:
,A... ..
~~ .~
•
~
ft°' ~
C
~
4' ~ .
s
V T\..J'l4'
f\.s 8 ~ -,
,
°V
,.
ONIVERSTm UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVE.RSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS IVERSITAS SITAS
f"'
\..~ '\ \
1--.v ~'7
ti': ...
~
'"
"1-t. ' ~
t:N DID
~
~e....\ 'f'" · .....~ ~~~·
ANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG G
'J=' G G NG ANG
M~ M~ M~ M~ M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M
BABll TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Peta Penelitlan Terdahulu
a.
Dendl Astia, Dr. (2004)
Sejumlah studi yang berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal seperti studi yang dilakukan oleh Dr. Astia Dendi, H.J. Heile, Mahman, Rukyatil Hilaliyah, Rifai Saleh haryono (Desember 2004) yang berjudul Menanggulangi Kemiskinan Melalui
Pengembangan
Ekonomi
Lokal
(Beberapa
pelajaran
dari
Nusa
Tenggara), yang menekankan pada strategi pengembangan ekonomi lokal berdasarkan kondisi riil daerah, pengalaman-pengalaman empirik implementasi program pengembangan ekonomi lokal di daerah. Beberapa langkah strategik ke arah penerapan dan verifikasi konsep yang perlu dilaksanakan, antara lain: 1. Pemerintah daerah per1u membuka dialog untuk melihat kembali sejauhmana rencana tata ruang wilayah yang ada sekarang· konsisten dengan prinsipprinsip pro-masyarakat miskin dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini peranan forum kemitraan pengembangan ekonomi lokal dipandang sangat penting. Hasil-hasil dialog tersebut seyogyanya menjadi masukan dalam memutakhirkan/merevisi rencana tata ruang wilayah. 2. Pemerintah
daerah
dengan
didukung
oleh lembaga forum
kemitraan
pengembangan ekonomi lokal menjabarkan (elaborate) rencana strategik pengembangan ekonomi kabupatenlkota untuk periode 2005-2009, termasuk didalamnya rencana tata ruang wilayah. 3. Memilih beberapa lokasi yang memiliki p()tensl untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru dimana strategl atau komponen strategl pengembangan ekonomi lokal yang relevan diujlcoba.
12
13
4. Mengembangkan dengan
konsep dana bagi hasil antara pemerintah kabupaten
pemerintah
pembangunan,
desa
termasuk
yang
berdasarkan
keberadaan
kriteria-kriteria
masyarakat
miskin,
kebutuhan
serta kinerja
pemerintahan desa, untuk menggantikan pendekatan "bagi rata" ke seluruh desa
oleh pemerintah
kabupaten.
Pendekatan
yang
baru diharapkan
memperluas ruang bagi masyarakat di tingkat desa untuk merencanakan dan melaksanakan
sendirl
program-program
untuk
keluar
dari kemiskinan.
Konsep ini menjadi semakln penting dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 212 tentang keuangan desa, ayat 3) yang menjelaskan dan menjamin hak-hak desa atas perolehan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. 5. Mengembangkan sistem monitoring yang fleksibel dan akurat untuk menilai kinerja
inisiatif-inlsiatif
pengembangan
intensifikasi tukar-menukar
pengalaman
ekonomi
lokal,
mengenai
sejalan
dengan
keberhasilan
maupun
kegagalan inisiatif-inisiatif pengembangan ekonomi lokal melalui seminar, lokakarya dan sebagainya. 6. Mengembangkan menunjang
struktur kelembagaan
kemitraan
regional
yang fleksibel dan efektif untuk
(kerjasama
antar
daerah)
dalam
pengembangan ekonomi dan sosial. Kerjasama antar daerah tersebut dapat didorong melalui fasilitasi oleh pemerintah daerah propinsi.
b.
Nanlng Sugiartl (2006)
Naning Suglarti yang berjudul Perencanaan
Pernbangunan Ekonomi Dalam
Rangka Mengembangkan Komoditi Unggulan di Kabupaten Situbondo. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan- icomoditi unggulan di Kabupaten Situbondo didasarkan
pada
perpaduan
antara
sistem
top-down
dan
bottom-up.
Perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan komoditi
14
unggulan dilalcsanakanmtilai dari tingkat desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten melalul forum koordinasi Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Pe1aksanaan sistem
bottom-up masih belum efektif, karena sebagian besar usulan dari masyarakat khususnya pengusahayang tanpa melalui forum koordinasi musrenbang. Pada perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan komoditi unggu1an di Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa permasa1ahan diantaranya : 1 ). Kurangnya data dan informasi mengenai kondisi dan potensi komoditi unggulan dari kecamatan, 2). Tingkat sumber daya yang ada di1evel bawah atau masyarakat masih terbatas, 3). Belum adanya tenaga fungsional perencana di Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, 4). Keterbatasan dana balk dalam proses penyusunan perencanaan maupun dalam membiayai keglatan yang telah direncanakan. 5). Faktor politis, para anggota OPRD Kabupaten· Situbondo yang lebih mengutamakan kepentingan
konstituennya
daripada
kepentingan
masyarakat
secara
keseluruhan dan adanya pendapat yang lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang memben"kan dampak langsung terhadap peningkatan PAD. Sedangkan faktor pendukungnyaadalah : 1 ). Kebijakan pemerintah daerah yang menempatkanprogram pengembangankomoditi unggulan merupakan salah satu program prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo,2). Potensi yang dimiliki komoditi unggulan yang besar. Pengembangan komoditi unggulan yang dilak!-Jkan oleh Pemerintah Kabupaten ditiblcberatkan pada peningkatan kua1itas dan kuantitas komoditi tersebut. Pengembangankomoditi Buah Mangga, 1 ). Pengembanganareal tanam melalui penetapan daerah sentra i>uah mangga, memfasilitasi investor dengan memberikan kemudahan kepada investor yang akan membuka usaha agriblsnis, menetapkan varietas unggulan yang akan dikembangkan dan melakukan
15
pembinaan terhadap penangkar bibit mangga, 2). Perbaikan mutu buah dengan kegiatan penerapan teknologi budidaya mangga dengan balk, pengendalian OPT lalat buah secara intensif dan menyeluruh dan penanganan pengolahan hasil buah mangga. Sedangkan pengembangan komoditi Kerajinan Kerang, adalah 1 ). Peningkatan kemampuan teknologi industri, 2). Pembinaan dan pengembangan industri kecil, 3). Penlngkatan pemasaran melalui pameran dan promos!, baik pasar lokal, nasional maupun pasar ekspor, 4) Memfasilitasl permodalan dalam rangka mempermudah pemenuhan modal usaha. c.
Muhammad Syahld (2007)
Muhammad
syahid
yang
berjudul
Pemberdayaan
Masyarakat
melalui
Pengembangan Ekonomi Lokal di dapatkan hasil bahwa peran Pernerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pemberdayaan msyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan usaha kayu arang di clesa panggung, temyata rnemang ada dan dlrasakan oteh masyarakat. Namun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, baik itu dari aspek pembinaannya seperti pembinaan sumber daya manusia, permodalan maupun dalam hal kebijakan keberlangsungan bahan baku produk kayu arang.
Kemudian
keberadaan
pihak swasta sebagai
stakeholders pemberi kemudahan usaha kecil kayu arang di desa panggung memang sudah dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan pengusaha kayu arang di desa panggung,
meskipun
masih dalam
lingkup aspek
pemasarannya saja. Kemudian kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pengusaha kayu arang di desa panggung yakni aspek internal adalah : terbatasnya kemampuan sumber daya manusia masyarakat yang berusaha kayu arang, minimnya modal usaha, serta belum adanya kelompokkelompok usaha yang menaungl usaha masyarakat yang berusaha kayu arang inl. Kemudian aspek external nya adalah: belum maksimalnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam kaitannya dengan prospek bahan baku
16
kayu arang dan akses tehnofogilinformasi pemasaran yang masih perlu peningkatan. d.
Dr. Mansur Afifl (2007)
Stu.di yang dilakukan oleh Dr. Mansur Afifi yang berjudul Pemberdayaan MasyarakatMelalui PengembanganEkonomi Lokal; Studi Kasus Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Dalam makalahnya yang menyajikan sebuah pengalaman dalam pengembangan ekonomi lokal (PEL) di kabupaten Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dalam pengembangan budidaya rumput taut. K~iatan ini telah berhasil meningkatkan derajat perekonomian masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja dan memberi akses terhadap berbagai sumber daya yang ada seperti pendidikan, kesehatan dan finansial. Strategi yang ditempuh adalah berpedoman pada kompas PEL yaitu pengembangandaya tahan, daya tarik dan daya saing, dirangkai dengan pendekatan rantai nilai (value chain). dan pembentukan forum PEL yang paritisipatif. Hasilnya adalah kapasitas institusi lokal meningkat, pemahamanterhadap permintaan pasar menjadi semakin baik, kualitas produk bertambah,dan terjalinnya hubungan kemitraan antara produsen dan industri pendukung yang harmonis. Keberhasilan ini mendorong pemerintah daerah kabupaten Dompu menggagas program 'Gerakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut menuju Masyarakat Dompu yang Maju dan Beriman (Gerbang Darul Muttakin)' dengan memberikan dukungan berupa penyediaan infrastruktur,bantuan finanslal dan teknis. e.
E. L Nel & T. R. Hill & C. Goodenough (2007)
E. L. Nel & T. R. Hill & C. Goodenough yang berjudul •Multi-Stakeholder Driven Local Economic Devefopment: Reflections on the Experience of Richards Bay
and
the
uMhlathuze
Municipality"
atau
Multi-Stakeholder
Memandu
Pengembangan Ekonoml Lokal: Cenninan etas Pengalaman di Teluk Richards
17
Bay dan uMhlathuze Municipality. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Teluk Richards Bay adalah salah satu dari Afrika Selatan merupakan kunci urat nadi ekonomi. Di samping kehadiran beberapa daerah industri di kota besar, kemiskinan dan pengangguran di kota besar dan daerah pedalamannya adalah masalah yang sangat penting. Jumal tentang Multi-stakeholder
Memandu
Pengembangan Ekonomi Lokal: Cerminan atas Pengalaman di Teluk Richards Bay dan uMhlathuze Municipality ini menguji tentang Pengembangan Ekonomi lokal atau Local Economic Development (LED) dengan menggunakan prakarsa lokaVdaerah dan sektor swasta secara bersama-sama. Dampak penting yang kelihatan adalah dampak pro-poor melawan f)l'01Jrowth dan peran sektor swasta di dalam pengembangan Local Economic Development (LED). Keduanya bisa meningkatkanpertumbuhanekonomi yang mengesankan, tetapi tidak semuanya menguntungkan. Di
samping
peran
masyarakat dan
tindakan
yang
menghubungkan dua daerah dan sektor perusahaan tersebut yang saling membutuhkandan nilai keduanya yaitu pro-poor dan pro-growth Local Economic Development (LED) yang saling terkait. Strategi PengembanganEkonomi lokal atau Local Economic Development (LED) didasarkan pada enam fokus kunci yang mengarahkan untuk memanfaatkan ekonomi dan peluang ketenagakerjaan ( Kota besar uMhlathuze 2003), lni adalah: -
PertumbuhanKiester, Strategi ini merekomendasikan industri dan pengembangan small medium and micro-enterprise (SMME) harus dipusatkan pada pengembanganklaster berhubungan dengan arah muara
peluang produksi dan spin-offs dari
peleburan titanium, besi dan aluminium, seperti halnya di sektor perkayuan dan sektor agrikultur. -
Pelayanandan Perbaikan infrastruktur
18
Termasuk peningkatan jalan, perumahan, jasa dan penyediaan tenaga kerja -
lnfrastruktur
tehnologi
komputer
untuk
peningkatan
keuntungan
yang
kompetitif Prioritas ini meliputi penetapan tentang LED yang memberikan minat dari semua stakeholders lokal, dukungan pelatihan dan pencarian modal proyek.
-
Tourism Strategl Pengembangan Turis dan travel yang dikembangkan.
-
Penciptaan lapangan pekerjaan melalul pertanian dan kehutanan
Dari
peta
penelitian
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
perencanaan
pengembangan ekonomi lokal memang harus didasarkan pada kestabilan dan pengembangan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan memanfaatkan dan mengelola sumberclaya lokal sehingga diperlukan sekali
perencanaan
pengembangan
ekonomi
lokal
partisipatif
agar
dapat
mengurangi tingkat kemiskinan dan peni.ngkatan penyerapan tenaga kerja.
f.
Lalu Muh. Kabul (2008)
Lalu Muh Kabul dengan penelitiannya berjudul Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasls Kemitraan di Kabupaten Lombok Timur didapatkan hasil bahwa proses perencanaan berlangsung dengan adanya keterlibatan mufti-pihak dalam mulal dari identifikasi masalah, penyebab masalah, pemecahan masalah hingga tersusunnya rencana. Model kemitraan yang terbangun dalam proses pe~aan
masing-masing
klaster ekonomi cukup beragam. Peran forum
kemitraan dalam proses perencanaan adalah sebagai fasilitator. lmplementasi klaster ekonomi
berhasil
mengurangi
tingkat
kemiskinan
dan peningkatan
penyerapan tenaga kerja dalam periode 2002-2007. Model kemitraan untuk masing-masing· -klaster ekonomi dalam proses perencanaan adalah berbeda antar
satu
klaster dan klaster lainnya, dalam
proses perencanaan pada masing-
masing klaster terjadi proses transparansl, akuntabilitas dan partisipasi.
19
2.2 Konsep Ekonoml Daerah 2.2.1
Pengertfan Teorl Ekonoml llmu ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang
mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya mengadakan pemilihan diantara berbagai altematif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedianya relatif terbatas (Soediyono,1992) dalam Nuhfil Hanan! (2004;1)~ Samuelson dan Nordhaus (1997 : 4) mengembangkan definisl ilmu ekonomi berdasarkan beberapa definlsi sebagai berikut : llmu ekonomi merupakan suatu
studi
tentang perilaku masyarakat dalam
menggunakan sumberdaya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompokyang ada dalam suatu masyarakat. Dari definisi diatas, terlihat ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama,adalah masalah pemilihan (problem of choice), yaitu pemilihan diantara berbagai altematif penggunaan sumberdaya untuk memproduksi berbagai komoditi. Artlnya, setiap sumberdaya tidak hanya mempunyai satu penggunaan saja, tetapi bisa dua, tiga, atau bahkan lebih. Diantara beberapa altematif tersebut hanya dapat dipilih satu penggunaan saja. Misalnya, dart sebidang tanah harus dilakukan pemilihan, untuk ditanami, dijual, atau didirikan gedung di atasnya. Dalam hal ini tentu tidak mungkin ketiga pilihan tersebut dapat dilaksanakan sekaligus. Jadi, harus dipilih salah satu diantaranya. Dalam ilmu ekonomi, pilihan tersebut didasarkan pada pencapaian keuntungan yang maksimum. Kedua, ketersediaan sumberdayaadalah terbatas atau langka. Tldak sepertl air di lautan, udara, atau pasir di padang pasir, yang jumlahnya dapat dikatakan · · tidak terbatas atau bertimpah-limpah. Konsekuensi dari sifat sumberdaya demikian adalah per1unya pengelolaan sumberdaya secara efektif
20
dan efisien. Ketiga, produk yang dihasilkan dan pendistribusiannya kepada para anggota masyarakatuntuk konsumsi. Ketiga hal penting tersebut sesuai dengan apa yang dikenal sebagai the three fundamental and interdependent economic problem (tiga masalah fundamental ekonomi yang sallng terkait), yaitu : (1) what commodities shall be produced and what quantities ( komoditi apa yang akan diproduksi dan berapa kuantitasnya ? , (2) how shall goods be producect? ( bagaimana cara barangbarang harus diproduksl) ? dan (3) for whom shall goods be produced ( untuk siapa barang-barangdiproduksl)? (Suhennan, R., 2000: 10). Oitinjau dari perannya, ilmu ekonomi dapat dibagi ke dalam tiga kelompok,yaitu kelompok ekonomi deskriptif ( descriptive economics), kelompok teori ekonomi ( economic theory atau economic analysis), dan kelompok ekonomi terapan (applied economic). Ekonomi deskriptif bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan tentang masalah ekonomi. Teori ekonomi tugas utamanya adalah mencoba menerangkan bekerjanya sistem-sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi umumnya dipecah menjadi dua kelompok besar, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ekonomi terapan menggunakan hasilhasil pemikiranyang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan diskripsi fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriprif { Soediyono, 1983) dalam Nuhfil Hananl (2004;2). 2.2.2 Teorl dan Model Ekonoml Makro Menurut Crouch ( 1972 : 1) tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Bedanya, ekonomi makro berhubungan •.
dengan variabel-variabel yang bersifat agregat ( keseluruhan), sedangkan ekonomi mikro berhubungan dengan variabel-variabel yang bersifat Individual.
21
Jadi hanya berbeda dalam tingkat agregasinya. Kedua cabang ekonomi ini memusatkan perhatian pada interaksi transaktor dalam pasar, yaitu rumahtangga, perusahaan, dan pemerintah. Oengan demikian alat yang digunakan untuk analisis dalam kedua ekonomi tersebut adalah sama. Samuelson dan Nordhaus (1997 : 77) menyatakan bahwa ilmu ekonomi makro adalah studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan. llmu ini mempelajari output nasional, kesempatan kerja, harga dan perdagangan intemaslonal. Sebaliknya ilmu ekonomi. mikro mempefajari tentang harga, kuantitas, dan pasar secara sendir"Hendiri ( indivldu). Glahe (19n: 1) mengemukakanbahwa ilmu ekonomi makro adalah cabang llmu ekonomi yang mencari jawaban pertanyaanpertanyaan berikut: Faktor-faktor apa yang menentukan tingkat pengangguran?; Bagaimana tingkat harga umum ditentukan dan faktor-faktor apa yang relatif penting mempengaruhinya?;Faktor-faktor apa yang menentukantingkat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi?. Sebaliknya, ilmu ekonomi mikro mencari jawaban pertanyaan-pertanyaanseperti : Bagaimana perilaku konsumen secara Individual dipengaruhi oleh harga dari komoditi?; Bagaimana perusahaan menentukan kuantitas sumberdaya yang dibeli dan bagaimana sumberdaya tersebut dikombinasikan untuk memproduksi barang-barang dan jasa?; Bagaimana menentukan pola distribusi barang-barangdan jasa yang diproduksi?. Menurut Soediyono (1983)dalam Nuhfil Hanani (2004;2) variabel-variabel agregatif yang banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro adalah : tingkat pendapatan nasional, tlngkat kesempatan kerja, tabungan, investasl nasional,. jumlah uang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran intemasional, stok kapital nasional, hutang pemerintah. Dengan mengetahui hubungan-hubungan diantara variabel-variabel tersebut diharapkan kita dapat lebih mampu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomlan.
22
Untuk menjelaskan hubungan-hubungan diantara variabel-varia~I ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan oral (cerita), pendekatan matematls, dan pendekatan graflS atau gambar. Pendekatan mana yang harus digunakan tergantung dari masalah dan tujuan pemecahan masalah ekonomi yang diinginkan. Misalnya, jlka kita hanya ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat konsumsi, maka berdasarkan teori ekonomi kita bisa menjelaskan secara lisan bahwa tingkat konsumsi ditentukan oleh besarnya pendapatan. Namun jika kita selanjutnya ingin mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan tersebut, kita tidak blsa lagi menjelaskan secara lisan, namun harus menggunakanpendekatangrafts atau matematis. Pendekatan matematis dalam ekonomi dikenal sebagai ekonometrika.
' Dengan ekonometrikadapat dilakukan analisis dan prediksl. Analisls menyatakan penjelasan perilaku unit-unit ekonomi. Sedangkan prediksi menyatakan kemungkinan·perkiraan pengaruh perubahan variabel-variabel ekonomi. Sebagal contoh, untuk mengadakan analisis dan prediksi hubungan antara tingkat konsumsi dan pendapatan,dapat disusun model ekonometrika: C =a+ bY +m di mana C
=
tingkat konsumsi, Y = tingkat pendapatan, dan m = variabel
pengganggu (error term). Model adafah representasi yang disederhanakan dari situasi nyata. Melalui model ini dapat dilakukan analisis dan prediksi. Validitas model dapat dinilai dari beberapa kriteria, yaltu : kekuatan prediksinya, konsistensi dan realisme asumsinya, tingkat infonnasi yang diberikan, generalisasinya, dan simplisitinya ( Koutsoyiannis, 1985) dalam (Nuhfil Hanani, 2004;3). 2.2.3 Pembangunan Ekonoml Daerah Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonoml, daerah mempunyaitiga pengertian (Arsyad,1999:107)yaitu:
23
1. Daerah homogen, dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok terdapat sifat-sifat yang sama antara lain dari segi pendapatan perkapitanya,sosial budayanya, geografisnyadan sebagainya. 2. Daerah modal, kegiatan ekonomi dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan. 3. Daerah perencanaan atau adminlstrasi, suatu ekonomi yang berada dibawah satu administrasl tertentu seperti satu propinsl, kabupaten, kecamatan dan sebagalnya. Dari sudut pandang ekonoml, pengertian pembangunan sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP per tingkat saja, pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, dengan tujuan meningkatkan pendapatan riil perkapita penduduknyadisertai oleh perbaikan sistem kelembagaannya(Arsyad, 2004:1112). Selanjutnya Arsyad, memberikan pengertian mengenai pembangunan ekonomlsebagaiberikut: a. b. c. d.
Suatu proses perubahanyang terjadi terus menerus; Usaha untuk menaikkan pendapatanperkapita; Bertangsungdalam jangka panjang; Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu : aspek perbaikan di bidang organisasi (institusl) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).
Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa pembangunanekonomi tidak hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan indikator-indikator ekonomi saja, tetapi juga adanya perbaikan sistem kelembagaannya. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kaplta, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu negara
24
ditunjukkan dengan rnenggunakan tingkat pertambahan GDP/GNP pada skala nasional,pada tingkat daerah adalah tingkat pertambahan PDRB. Tetapi memang kita tidak bisa menyangkal bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat diukur dan mempunyai dampak yang langsung kita rasakan adalah keberhasilannya dalam menalkkan indikatorindikator ekonomi, adapun indikator-indikator tersebut oleh Todaro (2004:92) ditentukansebagal berikut: a. Menlngkatkan ketersediaan dan memperluas barang-barang kebutuhan pokok (basic needs); b. Selain untuk meningkatkan taraf hidup juga harus bisa meningkatkan rasa harga diri sebagai indMdu (self-esteem); c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from setvttude); Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik, namun demikian, tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor, dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalaml penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalam,ipembangunan ekonoml. Saat ini tidak ada suatu teoripun yang mampu untuk menjelaskan pembangunandaerah secara komprehensif. Namun demikian ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunanekonomi daerah (Arsyad,1999:115): 1. Teori Ekonomi Neo Klasik, memberikan konsep keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Sistem perekonomian akan mencapai
25
keseimbangan
alamiahnya
jika
modal
bisa
mengalir
tanpa
restriksi
(pembatasan). 2. Teori Basis Ekonomi, faktor penentu pertumbuhan ekonoml daerah adalah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan
sumber daya lokal, termasuk
tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasllkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Strategi pem"8ngunan
daerah yang
muncul adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunla usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun intemasional. 3. Teori Lokasi, teori ini
berkaitan dengan pengembangan kawasan industri.
Perusahaan cenderung untuk meminlmumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan
peluangnya untuk mendekati pasar. Lokasi
terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.
4. Model Daya Tarik (Attraction), suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasamya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan lnsentif. Dalam
pembangunan
ekonomi
daerah
dibutuhkan
suatu
strategi
pembangunan ekonomi daerah untuk mempercepat keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu. Ada
4 strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999:122) yaitu:
1. Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas. Merupakan pembangunan untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung kegiatan pembangunan industri dan perdagangan yang berdampak pada pengembangan dunia usaha yang selanjutnya berpegaruh pada penciptaan peluang kerja. strategi ini bennanfaat untuk rnenciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki basis pesonalkualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota sebagai upaya memperbalki dunia usaha daerah. 2. Strategl Pengembangan Dunla Usaha Pengembangan dunla usaha rnerupakan faktor yang penting karena dari daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan usaha pertumbuhan ekonomi · diharapkan. 3. Strategl Pengembangan Sumber Daya Manusia.
26
Dengan otonomi
perencanaan
setiap organisasi
yang tertarik dalam
perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran
(role)
yang akan dilakukan dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Ada 4 (empat) peran yang dapat diambil pemerintah daerah yaitu, 1). Entrepreneur, pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD) dan asetaset harus dikelola lebih baik, 2). Koordinator, dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi
dalam pembangunan
daerah bisa melibatkan
lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat, pemerintah
daerah
dapat
mempercepat
pembangunan
3). Fasilitator,
melalui
perbaikan
lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) didaerahnya, dan 4). Stimulator, menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakantindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan
yang ada tetap berada didaerah
terse but.
2.2.4 Perencanaan Pembangunan Ekonoml Daerah Menurut Arsyad (2004:114),
perencanaan
ekonomi mengandung arti
pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula. Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi: a. usaha yang dicenninkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif; b. usaha yang dlcerminkan dalam rencana untuk rnenlngkatkan pendapatan perkapita;
27
c. usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal inl seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi; d. usaha pertuasan kesempatankerja; e. usaha pemerataanpembangunansering disebut sebagai distributivejustice; f. usaha pemblnaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjangkegiatan-kegiatanpembangunan; g. usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. Dari sudut pembangunan ekonomi, alasan perlunya perencanaan adalah pertama, agar penggunaan alokasi sumber-sumberpembangunan yang terbatas blsa lebih efislen dan efektif sehingga dapat dihlndari adanya pemborosanpemborosan; kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap; ketiga, agar tercapai stabilitas ekonoml dalam menghadapisiklus konjungtur. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdayayang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orlentasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang penlngkatan ekonomi. Selanjutnya perencanaanpembangunanekonomi daerah menurut'Arsyad (2004:303) adalah perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdayasumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbalki
28
kapasitas sektor swasta dalam menciptakan
nilai sumberdaya-sumberdaya
swasta secara bertanggungjawab. Pembangur:ian ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta-petani, organisasi
pengusaha
sosial
perencanaan
harus
kecil,
koperasi,
berperan
pembangunan
pengusaha
dalam
ekonomi
proses
daerah,
besar,
organisasi-
perencanaan.
Melalui
suatu daerah dilihat secara
keseluruhan sebagai suatu unit ekonoini (economic entity) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Perencanaan
pembangunan
ekonomi daerah memiliki tiga implikasi
pokok. Menurut Arsyad (2004:307):
lmplikasi pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memertukan pemahaman mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan mendasar antara keduanya, dan ~onsekuensi akhir dari interaksi tersebut. /mplikasi keclua, mengenai apa yang baik secara nasional belum tentu baik bagi daerah, demikian pula sebaliknya. /mplikasi ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas, blasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendallan kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh
karena
itu,
perencanaan
daerah
yang
efektif
harus
bisa
membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya
pembangunan sebaik mungkin
yang benar-benar dapat dicapal, dan mengambil manfaat informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. Kita ketahui
bahwa
hasil
dari suatu
memperbaiki tingkat kehldupan masyarakal
pertumbuhan
ekonomi
akan
Namun demikian, harus disadari
bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses, suatu proses dimana suatu
29
masyarakat menclptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi sepertl kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat, pemerintah daerah menggunakan sumberdaya-sumberdaya perencanaan yang utama. Menurut Arsyad (2004:310)ada tiga sumber daya perencanaanyaitu : 1. LlngkunganFisik Pemerintah daerah harus memperhatikan masalah lingkungan fislkinfrastruktur fisik yang penting bagi dunia usaha dan industri. Misalnya mencakup jasa angkutan khusus atau jasa pembuangan limbah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dari Investor adalah daya tarik (attraction)dart suatu daerah. 2. LingkunganRegulasi Untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha didaerahnya pertu penyederhanaansistem regulasi. 3. LlngkunganAttitudinal . Keputusan sektor swasta untuk investasi sangat dipengaruhl oleh semacarn ·reeling" atau judgmenr investor mengenai reaksi masyarakat daerah calon lokasi tertentu. Sedangkan
informasi
yang
dibutuhkan
dalam
perencanaan
pembangunanekonomi daerah adalah: 1. Data Kependudukan 2. Kondisi Pasar Tenaga Kerja 3. Karakteristikekonoml Data Ekonoml yang dipertukan antara lain : basis ekonomi suatu daerah, perubahannya,dan responsnyaterhadap perubahan keadaan ekonomi baru; selain kondisl ekonomi masa lalu dan sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi vitalitas ekonomi. Pemahaman yang balk terhadap struktur ekonomi merupakan tahap yang esensial dalam merancang program pembangunanekonomi jangka panjang. 4. Kondisi Fisik/Lokasional 5. Layanan Jasa Bagi Masyarakat Akhlmya perencanaan mengerjakan proses pemllihan kegiatan-kegiatan
30
yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan tanpa terganggu oleh kendala sumberdaya
dan
organisasional.
Hasil
dari
proses
ini
adalah
strategi
pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur kegiatankegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun.
2.3 2.3.1
Perencanaan Pengertlan Perencanaan Tjokroamidjojo (1994:12) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu
proses memperslapkan secara sistematis keglatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan cara bagaimana mencapal tujuan tersebut sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber lebih efisien dan
yang ada supaya
efektif. Selanjutnya menurut Abe (2005:27), perencanaan
berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan.
Pengertian yang sederhana tersebut dapat diuraikan menjadi
beberapa komponen penting, yakni: tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Dengan demlkian menurut Abe (2005:30), perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematik mengenai langkah-langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
yang seksama atas potensi dan faktor-faktor
ekstemal, dan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya Conyers dan Hills (1994) dalam Arsyad (1999:19) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau plllhan-pllihan berbagai aitematif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada mesa yang akan datang. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pHihan, dengan mempertiitungkan sumberdaya yang tersedia.
31
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Nitisastro seperti dikutip oleh Tjokroamidjojo (1994:14), adalah sebagai berikut: 'Perenoenaan itu pada dasarnya berkisar pada dua hal, yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah menentukan pilihan di antara alternatif cara-cara yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan eera-cera tersebut diper1ukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang tertebih dahulu harus dipilih pula." Berdasarkan berbagai pendapat atau definlsi-definisi perencanaan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perencanaan mempunyai unsur-unsur: (1) dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran terteritu, (2) berorientasi ke masa depan dengan memperhatikan aspek keslnambungan, (3) mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis dan memilih berbagai altematif yang terbaik, dan (4) pengalokasian berbagai sumberdayasecara efisien dan efektif. · Adapun alasan-alasan perlunya dilakukan suatu perencanaan dilihat dari segi fungsinya sebagai suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan menurut Tjokroamidjojo(1994:9) adalah sebagai berikut: a. Dengan adanya
perencanaan diharapkan terdapatnya suatu
pengarahan kegiatan, pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk mencapaitujuan pembangunan: b. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan ('fotecast/ng) terhadap
potensi-potensl,
prospek
perkembangan,
hambatan-hambatan,dan resiko-resikoyang mllngkin dihadapi; c. Perencanaan memberikan kesempatan .untuk memilih berbagai alternatif cara yang terbaik (the best alternative) dan memilih komblnasi cara yang terbaik (the best combination);
32
d. Oengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun keglatan usahanya; e. Dengan adanya rencana maka ada suatu alat pengukur atau standar untuk melakukan pengawasanatau evaluasi (control I evaluation). Berdasarkan berbagai macam ,pengertian tentang perencanaan tersebut di atas, maka suatu perencanaan menurut Abe (2005:31) haruslah memuat hal-hal prinsip sebagal berikut: 1. Apa yang akan dilakukan, yang merupakanjabaran dari misi dan visi; 2. Bagaimanamencapai hat tersebut; 3. Siapa yang akan melakukan; 4. Lokasl aktifitas; 5. Kapan akan dilakukan, berapa lama; dan 6. Sumberdayayang dibutuh~n. Sedangkan menurut Syamsi (1986: 34), perencanaan yang baik dan lengkap haruslah memenuhi enam unsur pokok. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1. Apa (what), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakandalam rangka pencapaiantujuan; 2. Mengapa (why), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan; 3. ·Bagalmana· dan berapa (how dan how much), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan,dan dengan dana y~ng tersedia harus dipertimbangkan; 4. Di mana (where), yaknl pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaankegiatan (proyek); 5. Kapan (when), yaitu pemilihan waktu I timing yang tepat dalam pelaksanaannya; 6. Siapa (who), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut · lnl merupakan subyek pelaksana. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa yang menjadi obyek pelaksanaan· kegiatan (whom).
33
Dengan demikian, atas dasar uraian-uraianyang telah disampaikan dapat dikatakan bahwa suatu perencanaan meliputi kegiatan: menetapkan serta merumuskan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai; memilih berbagai altematif dan merumuskan seperangkat kegiatan untuk mencapai tujuan; dan mengatur pendayagunaan berbagai sumberdaya baik manusia, materiil, metode maupun waktu dalam rangka memaksimumkan eftSiensl dan efektifatas pencapaiantujuan.
2.3.2 Jenls Perencanaan Setiap organisasi memerlukan perencanaan dalam pelaksanaan setiap kegiatannyabalk organisasl pemerintah maupun swasta, sehlngga menlmbulkan berbagai macam rencana dalam perkembangannya. Adapun jenis-jenis perencanaanmenurut Tjokroamidjojo(1994:23), antara lain dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini: 1 ). Klasifikasi perencanaan dari segi ketat atau kurang ketatnya, perlu atau kurang perlunya rencana: a. Planning by perspective, yaitu perencanaan yang hanya memberikan gambaran tentang prospek dan kemungkinan perkembangan masa depan. b. Planning by Inducement, yaitu perencanaan yang bersifat mendorong atau mempengaruhi melalui berbagai kebijakan serta penggunaan mekanismepasar keglatan sosial ekonomi masyarakat c. Planning by diteetion, merupakan perencanaan yang leblh ketat, yaitu perencanaanyang mempunyai tujuan yang jelas dan tegas, pelaksanaan yang ketat dan dengan pengarahanyang lebih sadar.
34
d. Complete control planning, yaitu perencanaan yang meliputi segi kehidupan yang luas dengan penetapan pola secara tegas bagi investasi, produksi, distribusi dan konsumsi. 2). Klasifikasi dari segl luas atau kurang luasnya wilayah perencanaan, sebagai contoh adalah sebagai berikut: a. Perencanaan kota yaito perencanaanyang hanya meliputi suatu wilayah kota. b. Perencanaan regional, yaitu perencanaan yang meliputi suatu wilayah yang lebih luas, mungkin suatu daei:ah administratif tertentu tetapi mungkinjuga meliputi beberapa daerah administratif. 3). Klasifikasi dari segi jangka waktu rencana, yaitu rencana yang dipergunakan dalam kurun waktu tertentu terdiri dari: a. Rencanajangka panjang. b. Rencanajangka menengah. c. Rencanajangka pendek 4). Klasifikasi dari segl cara perumusannya,yaitu perencanaan komprehensif di mana diusahakan penyerasian antara perencanaan menyeluruh (agregate), perencanaan sektoral dan perencanaan proyek-proyek. Hal ini dapat dilihat dalam dua macam: a. Forward planning, yaitu perencanaan yang dimulal dari penyusunan rencana menyeluruh dan kemudian membaginya dalam rencana-rencana sektor kemudian ke dalam rencana proyek-proyek. b. Backward planning, yaitu perencanaan kegiatan investasi pemerintah maupun non pemerintah disusun ter1ebih dahulu dan setelahnya diseraslkan dengan kerangka makronya. Sedangkan menurut Faludi (1973:3), terdapat dua jenls perencanaan
35
yaitu: perencanaanprosedural (procedural planninl!) dan perencanaan substantif (substantive planning).
Perencanaan substantif memudahkan perencana untuk
memahami segala sesuatu yang terkait dengan hal yang akan direncanakan. Sedangkan perencanaan prosedural memudahkan perencana untuk memahami posisinya dan cara-cara yang dapat dilakukannya untuk melaksanakan tugasnya. Titik temu dari dua versi perencanaan tersebut menurut Faludi (1973:7)jika digambarkanakan nampak seperti pada gambar berikut ini: Gambar 2.
Dua versl
perencanaan
Perencanaan Prosedural
Perencanaan Substantif
Perencanaan Substantif
Perencanaan Prosedural
Sumber: Faludi (1973:7)
Dari gambar tersebut nampak bahwa pada versi pertama perencanaan substantif adalah bagian dari perencanaan prosedural, dan sebaliknya pada versi yang lain. 2.3.3 Nllal - Nilal dan Substansf Perencanaan Menurut Abe (2005:99-102) substansi penting untuk melihat keberhasilan dan kegagalan perencanaan daerah meliputi: nilai-nilai dan prioritas guna mencapai tujuan-tujuan perencanaan yang mana memerlukan motivasi individu dan sosial manusia. Nilai-nilai baku dalam kegiatan perencanaan pada dasamya adalah rasionalitas pasar dan rasionalitas sosial-politik yang mempengaruhi proses dan tindakan perencanaan. Tunman dari keduanya adalah nilai-nllai seperti transparan, akuntabel, keadilan dan partisipatif atau demokratis. Perencanaanyang "transparan· cirinya adalah adanya proses perencanaanyang
36
mudah dimengerti di mana infonnasi tentang produk dan informasi kebijakan dan input teknikal tersedia, aksesnya terbuka dan pelaku berkepentingan dapat mengetahui apa peran yang dimainkan dalam pengambilan keputusan atau terlibat dalam tindakan perencanaan. Perencanaan yang ·akuntaber mempunyai ciri antara lain dapat dipertanggungjawabkandan sah diterima masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; efisien dalam menggunakan s.umberdaya;efektif dalam pemecahan solusi masalah, memberi keleluasaan dan kemudahan dan melihat kepentingan masyarakatbanyak. Perencanaanyang •berkeadilan•mempunyaiciri antara lain dapat melihat keseimbangan antara hak - hak individu dan kepentingan masyarakat banyak atau memberikan pemihakan kepada masayarakat yang lemah akses dan kemampuannyauntuk mendapatkansumberdaya yang diperlukan. Perencanaan yang •partisipatif atau demokratiS" dapat dicirikan sebagai perencanaan yang mengadopsi prinsip interaktif, kesetaraan dan kooperatif dalam proses pengambilan keputusan secara bersama dengan mempertimbangkan aspirasi sem~ pelaku yang berkepentingandan bagi kepentinganmasyarakat banyak. Tujuan perencanaan pada dasamya
adalah untuk menyediakan
infonnasi tindakan kebijaksanaan, inovasi dan solusi teknis bagi proses alokasi sumberdaya publik, pengarahan masyarakat serta optimasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Substansi perencanaan yang bersifat strategik dan perencanaan teknikal atau operasional pada hakekatnya terkait dengan sistem perencanaan makro (umum) dan mikro (spesifik) maupun terkait pada slklus manajemen publik dan siklus manajemen kegiatan/proyek. Dengan demlklan, perencanaan dilihat dari substansinya berdasarkan yang disampaikan Abe dapat diinterpretasikan bahwa sebuah perencanaan menduduki tempat yang sangat penting dan menentukan dalam proses
37
pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa sebuah program atau kegiatan pembangunan sudah -dapat diperkirakan keberhasilanatau kegagalannyadengan melihat kualitas perencanaan. 2.3.4 Proses Perencanaan Seringkali terdapat kesalahpahaman seakan-akan perencanaan berarti kegiatan penyusunan rencana saja. Sedangkan perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dart penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.Hal yang terakhir ini sering juga disebut sebagai pengendalian(Tjokroamldjojo,1994). Secara lebih terperinci dapat dikemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaansebagai berikut : a. Penyusunanrencana Penyusunanrencana ini terdiri dari unsur-unsur : (1) Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana (teview befote take off) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (mvlew of petfonnance). Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasikan masalah-masalah pokok yang (masih) dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensiserta prospek yang masih bisa dikembangkan. (2) Perkiraankeadaan masa yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut sebagai forecasting. ~lam
hal ini diperlukan data-data statistik,
berbagal hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderunganperspektif
38
masadepan. (3) Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasark.ankepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana. Dilihat dalam suatu kerangka yang lebih luas berdasar asas konsistensidan prioritas. Pada umumnya hal ini sebaiknya dilakukan melalul penyusunan suatu kerangka menyeluruh atau kerangka makro. Dengan demlkian dapat dilihat implikasi dari hubungan-hubunganantara berbagai variabel dan parameter dalam bidang ekonomi dan sosial secara menyeluruh. (4) ldentifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijaksanaan atau policy mungkin perlu didukung oleh program-programpembangunan. Untuk blsa lebih operasionalnya rencana keglatan-kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasar pemilihan .altematifnya yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasar opportunity cost dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan identifikasinya didukung oleh feasibility studies dan survai-survai pendahuluan. Penyusunan kebijaksanaan dan programprogram pembangunan tersebut pada umumnya dilakukan secara sektoral. Dengan demikian juga dilakukan penentuan sasaran-sasaran sektoral. (5) Tahap terakhir daripada penyusunan rencana inl adalah tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan dibldang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik. Oisini diusahakan pula penyerasian dengan perencanaan pembiayaan
39
secara umum
Bahkan
daripada
masing-masing
proyek-proyek
pembangunan i;ebagai bagian ataupun tidak daripada program-program tersebut terdahutu. Seringkatl dipakai disini suatu program kegiatan dan pembiayaan yang konkrit daripada program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut datam project plan yang dituang dalam project fonn. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan,atat pelaksanaan dan atat evaluasl rencana yang penting. Per1u disebutkan bahwa seringkali pengesahan rencana dilakukan sebagai penutup tahap ini. Dengan demikian rencana mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Seringkali tahap ini pertu dibantu dengan penyusunansuatu flow-chart, operation-plan atau networlc-plan. c. Tahap berikutnya dalam proses perencanaanadalah pelaksanaanrencana Dalam hal ini seringkali per1u dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi pertu dipertimbangkankegiatan-kegiatanpemeliharaan. Kebijakan-kebijakanpunpertu diikuti implikasi pelaksanaannya,bahkan secara terus menerus· memertukanpenyesuaian-penyesuaian. d. Tahap berikutnya adalah dilakukan pengawasanatas pelaksanaanrencana Tujuan daripada pengawasanadalah:
40
(1) mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjal~n sesuai rencananya; (2) apabila terdapat penyimpangan maka periu diketahui seberapa jauh penyimpangantersebut dan apa sebabnya; (3) dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpanganpenyimpangan Untuk ini diperiukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporandan feedback yang baik daripada pelaksanaan rencana. e. Dalam proses perencanaanper1u dilakukan pula evaluasl Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasl atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai concurrent mview. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tenting situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaanrencana sebelumnya. Dari hasil-hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya
atau
penyesuaian
yang
dipertukan
dalam
(pelaksanaan)perencanaanitu sendiri. Apabila disebutkan dalam penelaahan proses perencanaan pembangunan inl tahap-tahap, maka hal tersebut hanya menunjukkan urutan-urutannya saja, sebab didalam kegiatan sebenamya tahap-tahap itu beberapa dari antaranya mungkin dilakukan secara bersama-sama. Misalnya saja bersamaan dengan pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya sudah dimulal penyusunan rencana masa berikutnya. ldentifikasi kebljaksanaan atau proyek pembangunan blsa dilakukan sembarang waktu, biarpun pelaksanaannya mungkin perfu disesualkan dengan siklus perencanaan pembiayaannya. Hal terakhir lni karena blasanya perencanaan pembiayaan terkait dengan slklus tahun anggaran yang
41
ber1aku. Demikian pula tinjauan yang berjalan juga dilakukan secara terus menerus atau periodik. Bahkan hal ini dapat memberi pengaruh untuk penyusunan kembali rencana sebelum jadwal waktu selesainya rencana seperti ditetapkansemula. 2.4 Konsep Partlslpasl Masyarakat Tujuan-tujuan perencanaan pembangunan akan
dicapai
melalui
perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan, dan program-program pembangunan yang konsisten dan berdasar sistem prioritas yang tajam Tjokroamidjojo (1994,206). Namun demikian berhasilnya pencapaian tujuantujuan pembangunan memer1ukan keter1ibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Ttdak saja dari pengambil kebijakan tertinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional, tetapi juga dari petani-petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, para pengusaha dan lain-lain. Ketertibatan aktif ini disebut juga sebagai partisipasi. Keter1ibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keter1ibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian mendapatdukungan dalam pelaksanaannya. Pengertian kedua, ditegaskan TJOkroamidjojo
(1994,207) adalah
keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal inl dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pemblayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, peng&Mlsan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. Pada pokoknya
42
arah kegiatan masyarakatyang mendukungpeningkatantabungan dan lnvestasi, dan dengan demikian pembentukanmodal. Selanjutnya pengertian ketiga, ditegaskan (United Nation, 1971) dalam Tjokroamidjojo(1994,207) adalah keterfibatandalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongangolongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perfuasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Misalnya, hat ini dilakukan dalam bentuk pembangunan daerah~aerah terbelakang,kebijakan dan program-programpembangunanyang merangsangketerlibatan produktif golongan rnasyarakat berpenghasilan rendah dan program-programyang disebut community development. Bentuk
partisipasi
dalam
perencanaan
pembangunan
dapat
dikembangkan, tentu saja tergantung dengan sistem kemasyarakatan yang dianut, seperti pembinaan kegiatan usaha melalui koperasi. Keterlibatan aktif masyarakat dapat lebih terfaksana, apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama yang oleh para cendekiawan akhir-akhir ini dikemukakan perfunya diberikan perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan pembangunan. Hal ini antara lain dikemukakan dalam uraian Emil Salim (1976) dalam Tjokroamidjojo(1994,208) 2.6
lmplementasi Program Sebuah kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga
komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itulah birokrasi harus menerjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. Di dalam
•cara•
tersebut terkandung
beberapa komponen kebijakan lain yakni, siapa pelaksana atau implementomya;
43
berapa besar dan dari mana dana diperoleh; siapa kelompok sasarannya; bagaimana program dijalankan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan itu diukur.
·cara•
merupakan
komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua kornponen lainnya. Cara ini sering disebut sebagai •;mplementasr. (Wibawa, 1994:15) lmplememasl menurut kamus Webster (Wahab, 2005:64) merumuskan secara singkat bahwa to implement (mengimplentasikan)berarti to provide the means for calT}'ing out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to
give practical effect to {menimbulkan dampak/akibatterhadap sesuatu). Dengan pengertian diatas, Wahab {2005:64) mengatakan bahwa implementasikebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekUtif,atau dekrit presiden). Sementara, Van Meter dan Van Hom (Wahab, 2005:65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005:68), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, blasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Selain itu Mazmanian dan Sabatier (Wibawa, 1994:16) mengatakan bahwa implementasi mulai berlangsung pada tahapan penyusunan program. Adapun cara penyusunan program adalah dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasl masalah yang
harus diinteivensi; (2)
44
menegaskan tujuan yang hendak dicapai; (3) merancang struktur proses implementasi. Menambahkan hal tersebut, Grindle (Wibawa, 1994:16), menyebutkanbahwa program harus disusun secara jelas, dan jika masih bersifat un:ium perlu diterjemahkan secara lebih operasional menjadi proyek atau kegiatan-kegiatan.Kejelasan ini dipertukan karena hanya dengan itulah diperoleh kriteria untuk memeriksa dan mengevaluasitlndakan administrasi yang dilakukan oleh birokrasi guna menginfonnasikankebijakan menjadi kegiatan yang nyata. Sisi lain dari implementasi kebijakan dapat diketahui dari pemyataan Pressman, Aaron dan Wildavsky (Supriadi, 2003) dalam tesis Juwono (2005,34), bahwa implementasi adalah: 1) penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya; 2) pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang tak nampak; 3) penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkantindakan dengan tujuan. lmplementasi program berdasarkan pada berbagai uraian diatas bisa didefinisikan sebagai sebuah •cara• pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program tersebut, dengan menyediakan fasilitas, sumberdaya, prosedur dan aktivitas untuk mendapatkan hasil atau dampak yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dari uraian di atas, terkait dengan implementasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal dengan perspektif partisipatif, maka diperlukan beberapa hal yaitu: (1) program yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan yang lebih luas yaitu kesejahteraan masyarakat; (2) program yang dilaksanakan harus sesuai dengan sasaran spesifik yaitu klaster ekonomi; (3) program yang dilaksanakan
45
harus diuraikan dalam bentuk kegiatan dan sistem kerja operasional yang jelas dan terstruktur; dan (4) program yang dilaksanakan harus mampu diukur kinerjanya. 2.6
Kebfjakan Pengembangan Ekonoml Lokal
(Local
Economic
Development) 2.6.1
Definlsl Pengembangan Ekonoml Lokal Secara terminologl, PEL mengandung arti : Pengembangan : adalah
proses untuk memperluas perbaikan dan kemampuan kondisi kehidupan; Ekonomi : merupakan upaya manusla untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervarlasi dan berkembang, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi; Lokal : lebih menunjukkan kepada sumberdaya lokal, peningkatan kandungan lokal, masyarakat lokal dan dunia usaha lokal, bukan menunjukkan lokasi. Menutur USAIO, lokal menunjukkan kepada proses memberikan nilai kepada potensi lokal untuk mengoptimalkankapasitas lokal. Pengembanganekonomi lokal bukan hanya retorika baru tetapi mewakili suatu perubahan fundamental pada aktor dan kegiatan yang terkait dengan pengembanganekonomi (World Bank, 2001), sebagaimana definisinya: Local Economic Development is the process by wich actors within cities and towns - •our communities·- worlc coHectively with public, business and nongovernmental sector partners to create better conditions for economic growth and employment generation. Through this process they establish and maintain a dynamic entrepreneurial cunure and create new community and business weanh
li1 <Jrder to enhance the quality of life for all in the community. PEL hakekatnya merupakan proses yang mana pemerintah daerah dan/
46
atau kelompok berbasis komunitas mengelola sumber daya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan sektor swasta, atau di antara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah. PEL sebagai
proses yang dilakukan
secara
bersama-sama
oleh
pemerintah, usahawan, organisasi non pemerintah, untuk menciptakan kondlsi yang lebih bailt untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. PEL bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi dari suatu lokasi sebagai dasar untuk memperbaiki masa depan ekonomi dan kualitas kehidupan. Sedangkan fokusnya adalah pada u~ya meningkatkan derajat kompetitif, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bank Dunia menggarisbawahi
bahwa secara ideal pengembangan
strategi PEL harus
menjadi bagian yang integral dari proses perencanaan strategis yang dilakukan dalam skala lokasi yang lebih luas, misalnya provinsi dan Kabupaten/Kota. PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat tertibat untuk mendqrong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Edward J, 1994). PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dengan pemerintah memungkinkan
kerjasama
dan masyarakat
pada wilayah tertentu, yang
dalam perancangan
dan
pelaksanaan
strategi
pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumberdaya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi (International
~ Labour OtganizationnL0,2001 ). PEL adalah suatu proses dimana terjadi kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha, dalam
47
mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol Jokal dan penggunaan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sum~rdaya fisik (A.H.J Helming). PEL adalah proses yang tepat untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk ketenagakerjaanyang berkelanjutan, penciptaan dan pertumbuhan UKM untuk memper1uas pembangunan manusia dan lapangan kerja yang layak (Giancar1oGanzanelli). PEL adalah tentang masyarakat lokal yang bekerjasama untuk mencapai pertumbuhanekonomi dan pembangunanyang berkelanjutan untuk keuntungan bersama masyarakatlokal (South Atnca LED Policy and Strategy). PEL adalah proses, kebijakan dan program, dimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan menciptakan masyarakat dan kesejahteraanbisnis yang baru (BonnieWalter). PEL merupakan proses penjalinankepentinganantara sektor pemerintah, swasta, produsen dan masyarakat, dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal (manusia, alam dan sosial) di dalam sebuah komunitas, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (BAPPENAS, UNDP dan UN-HABITAn. Perhatian khusus diben"kan pada dampak pertumbuhan ekonoml terhadap rumahtanggamiskin dan usaha kecil Kesimpulan definisi PEL dari pengertian diatas, PEL adalah usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah Definisi tersebut di atas dengan fokus pada : (1) Peningkatan kandungan lokal; (2) Pelibatan stakeholders secara substansial dalam kemitraan
strategis; (3) Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; (4)
48
Kebertanjutan pembangunan; (5) Hasil pembangunan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal; (6) Pengembangan UKM; (7) Menjamin bahwa pertumbuhan tersebut dilakukan secara inklusif; dan (8) Mengurangi akibat negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. 2.6.2
Pengembangan Ekonoml Lokal Partlslpatif (PELP) Salah
satu
upaya
untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja baru, adalah melalui pola kerjasama antar komunitas (pelaku) ekonomi dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lokal yang dilakukan melalui PerencanaanPengembanganEkonomi Lokal Partisipatif ( PELP ). Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) bertumpu pada strategi pengembanganekonomi lokal yang memiliki dua komponen penting, yaitu : •
Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi, produksi dan perdagangan.
•
Membangun kekuatan daerah (keunggulan komparatif) melalui penguatan kemampuan usaha daerah agar mampu bersaing dengan pasar diluar daerah.
2.6.3 Sasaran dan Prlnsip pendekatan Pengembangan Ekonoml Lokal Partislpatif •
A.
Sasaran. Sebagai suatu kegiatan fasilitasi, sasaran PELP adalah berdayanya
klaster-ldasterkegiatan ekonomi lokal dengan menglntegrasikankegiatan usaha mulai dari produsen primer (baku produksi) berikut diversiflkasinya, produsen bahan mentah (penyangga produksi), produsen barang setengah jadi, finishing, pedaganghingga eksportir.
49
Melalui pertemuan periodik yang difasilitasi, para anggota kelompok kerja Klaster dapat membahas permasalahan yang dihadapl, mencari solusinya dan membuat rencana tinclak. Anggota klaster dapat merumuskan langkah-langkah bagl penanganan permasalahan kolektifnya, mulai dari langkah sederhana yang dapat
dilaksanakan
sendiri,
maupun
dengan
bantuan
terbatas
dari
luar
(pemerintah daerah dan mitra lainnya) atas usulan dan inlsiatif sendiri.
B.
Prlnslp pendekatan PELP. Dalam membangun ekonomi daerah tid.ak lagi bersifat sektoral, tetapi
perlu diimbangi dengan pendekatan wilayah/kawasan
agar dapat mengurangi
kesenjangan dan selain itu perlu menekankan pola kerjasama, kemitraan dan keterpaduan (sinergitas) antar pelaku/pemeran pembangunan berupa komitmen untuk bekerja bersama-sama secara terpadu (sinergis) dalam mengembangkan potensi sumberdaya
lokal yang ada. Untuk itu pendekatan Pengembangan
Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP), akan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Prlnslp Ekonoml. Difokuskan pada klaster dengan kegiatan ekonominya, yaitu dengan mengupayakan penjualan produksinya pada pasar domestik maupun luar negeri dan memiliki efek bertingkat yang kuat didaerahnya. Mulai dengan apa yang dibutuhkan pasar, menghubungkan produsen skala kecil dengan pengumpul,
pemasok, perusahaan pengekspor atau ke luar daerah. 2.
Prlnslp Kemitraan. Agar pemerintah clan sektor swasta dapat berbagi tanggung jawab dalam
pengambilan keputusan, maka
sektor swasta harus belajar untuk berperan aktif,
disisi lain Pemerintah Daerah tidak sekedar memerintah dan mengontrol tetapi juga mendengar dan merespon. Kemitraan harus mengandalkan sumberdaya
50
lokal dan bukan bantuan dari luar, inisiatif digerakkan oleh pembeli, pasar dan permintaan bukan produksi atau supply. 3. Prinslp Pemasaran. Memecahkan
permasalahan
pemasaran
dengan
menghubungkan
produsen skala kecil dengan yang lebih besar hingga perusahaan besar (fabrikan dan eksportir) atau trading house, menlngkatkan kualitas melalui pelatihan dan bantuan teknis, mempromosikan produk-produk daerah, melakukan sertifikasi pemasokan barang berdasarican kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
4. Prlnslp Pengembangan Klaster. Pendekatan
ini untuk
memberdayakan
klaster
(kelompok
kegiatan
ekonomi) melalui integrasi vertikal, yaitu membina jaringan kemitraan antara produsen primer (petani, petemak, nelayan, IKM), pengumpul, produsen barang (baik jadi maupun setengah jadi), produsen penyangga produksi, pedagang (baik kecil maupun besar) hingga eksportir.
5. Prlnslp Kemltraan stakeholders. Forum kemitraan dibentuk dengan menghimpun pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan klaster, dengan keanggotaan terdiri dari dan antara lain : -
Produsen primer (petani, peternak, nelayan, UKM) :
-
Pengolah sekunder (sortir, pengepakan, pengolahan) ;
-
Pedagang pengumpul dan grosir ;
-
Dinas teknis dan lembaga lain yang terkait dengan klaster ;
-
Lembaga keuangan ( bank atau
-
Lembaga I pusat penelitian dan pelatihan ;
-
Kadin, Business Development Service (BOS), LSM ;
-
Pedagang besar, fabrika~. eksportir dalam atau luar daerah .
non Bank)
;
51
6. Prinslp Pemberdayaan. Dalam pemberdayaanforum kemitraan diarahkan agar ; -
Kelompokkerja yang dibentuk relatif kecll agar lebih fokus :
-
Memberdayakanforum kemitraan untuk sating berbagi dalam merumuskan masalah, solusi dan rencana tindak ;
-
Mendelegasikan kewenangan
kepada
mereka
untuk
pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan usaha dan kerjasama dengan pihak terkait : -
Mempertimbangkan dalam mengalokasikan dana agar
fokus
pada
tujuan yang spesifik, langsung kepada kelompok sasaran : -
Komitmenyang kuat dari pemerintahan,dunia usaha dan masyarakat.
7. Prlnslp Kelembagaan. Diawali dengan identifikasi stakeholdets (unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) terkait dengan klaster yang akan dikembangkan. FasHitasi dialog secara interaktif diantara mereka guna menghasilkan ide dan inisiatif. Mobilisasi sumberdaya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan. Selanjutnya mengembangkan pola kemitraan atas dasar kelembagaan dan kegiatan ekonomi yang ada. 2.6.4 Konstruksl Kemltraan Dalam Pengembangan Ekonoml Lokal
Partislpatlf -
Menciptakan kesetaraan secara fungsional antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakatyang diwadahi dalam forum ;
-
Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada masyarakat miskin di wilayah ; ...
52
-
Bersifat tidak ekslusif serta merupakan institusi pengambil keputusan yang otonomi, independen, dan tidak terikat (subordinasi) atau menjadi alat pemerintah ;
-
Tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas komersial untuk menghindari konflik kepentingandan kegagalan pasar ;
-
Melebumya kepentingan ke tiga pilar yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakatuntuk mencapai kesejahteraanbersama.
2.6.5
PELP berorfentasl Klaster lstilah • Klaster •di Indonesia termasuk istilah baru yang diadopsi.
Konsep PELP berorientasi klater pertama kali diperkenalkan oleh negara-negara industri yang mengelompokkan beberapa jenis industri dalam suatu kawasan pengembangan, mulai dari usaha inti, usaha hilir, usaha hulu, usaha terkait, usaha pendukung hingga institusi/lembagapendukung. Pada tahun 1970 an, Menteri lndustri menyebut sentra industri yang digambarkandalam kelompok geografis sedikitnya 20 perusahaansektor industri manufaktur dengan istilah klaster, kemudian pada tahun 1979, Menteri lndustri juga memperkenalkan istilah klaster pada lingkungan industri kecil yang ditempatkan bersama-samadengan UKM-UKMdalam satu lokasi . Bagi UKM di negara-negara maju, keberadaan klaster merupakan suatu pendorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam lingkungan pasar global yang kompetitif dan membuat tingkat kesenjangan antara UKM dengan Usaha besar tldak terlalu jauh. Melalui klaster dan jaringan kerjanya, UKM dapat mengatasi permasalahannya yang berhubungan dengan proses produksi, kualitas, kuantitas, distribusi dan pemasaran serta ketersediaan bahan baku. Melalul suatu korporasi dalam kelompok, UKM dapat mengambil keuntungan dengan hadimya ekstemalitas ekonomi keberadaan penyalur bahan baku,
53
ketersediaan komponen dan peralatan, kehadiran workshop yang menyediakan peralatan,produksi. Kendati istilah klaster dewasa ini semakin popular, namun pemahaman tentang istilah ini tidak mudah didefinisikan. Suatu definisi kerja sering diartikan sebagai pemusatan geografis industri-industri terkait berikut kelembagaankelembagaannya.Definisi ini tidak secara jelas mengidentifikasikan batas-batas geografis, sehingga timbul keluwesan dalam pemahamannya. a.
Pengertlan Klaster. Dalam program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif {PELP) Kabupaten Probolinggo, Klaster didefinisikan sebagai •kelompok kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan pengembangan• dan dapat pula diartikan sebagai •kelompok beberapajenis usaha yang sating terkait di dalam suatu kawasan pengembangan". ·clusters are geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field. Klasters encompass an atTay of linked industries and other entities important to competition." (Porter, 1998). Klaster adalah konsentrasi dari kegiatan ~konomi yang saling terkait dan lembaga penunjangnya, untuk jenis kegiatan ekonomi yang saling berkaitan, sebagai strategi untuk meningkatkandaya-saing.
b.
Fungsl Klaster. Klaster atau kelompok kegiatan ekonomi, merupakan tempat bagi pelaku/pemeran
kegiatan
ekonomi
untuk
berinteraksi
(saling
berkomunikasi, berdiskusi, bersosialisasi) dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian yang tangguh. Klaster berfungsi sebagai pendorong bag! UKM untuk meningkatkan kemampuannya. Melalui pertemuan periodik, para anggota Klaster dapat membahas persoalan yang dihadapi, mencari solusinya dan membuat rencana tindak. Anggota klaster
54
dapat
merumuskan langkah-langkah bagi
penanganan persoalan
kolektifnya, mulai dari langkah sederhana yang dapat dilaksanakan sendiri, maupun dengan bantuan terbatas dari luar (pemerintah daerah dan mitra lainnya) etas usulan dan inisiatif sendiri. Dengan pemerintah,
keberadaan
klaster,
akan
semakin
mempennudah
lembaga-lembaga dan unlversitas yang berkompeten untuk
melakukan riset dan pengembangan serta fasilitasi terhadap menejemen, pengembangan teknis, pennodalan dan pemasaran produk. Klaster juga merupakan tempat pelaku kegiatan ekonomi untuk ikut berpartisipasidalam mengarahkan kebijakan pengembangan ekonomi dan memiliki fungsi luas terkait dengan pembangunanperekonomiandaerah. c.
Model Klaster menurut perkembangannya. Model klaster dapat digolongkan menurut perkembangannyasebagai berikut: Golongan pertama adalah model klaster I sentra Pasif, seringkali UKM di klaster/sentra ini mengerjakan produk/budidaya secara spesifik dengan cara kerja yang tidak jauh berbeda dan tentunya dengan peralatan yang seadanya. Banyak dari produsen ini belum mampu menggali pasar dan bahkan tidak mampu mengenali siapa yang menjadi target pasar bagi produk mereka. Golongan kedua adalah model klaster I sentra Aktif, Klaster ini sudah mampu melakukan pengembangan teknis produksi kendati masih memiliki kendala terkait dalam pennasalahan kualitas produknya, klaster ini mampu mengembangkan pemasaran domestik serta ekspor keluar daerah kendati masih mengandalkanjasa pedagang dari luar kelompoknya. Golongan ketlga adalah model klaster I sentra Oinamis, pada klaster ini pemasarannya telah menjangkau luar negeri dan bukan hanya domestik.
55
Namun masih ada kendala dalam kelompok ini yaitu mengenai ketidak seimbangan dalam perkembangan usaha, dimana perusahaan yang menjadi pelopor umumnyajauh berkembang lebih pesat dibanding dengan usaha-usahalain dalam klaster tersebut. Dan biasanya perusahaan pelopor inl ~nderung lebih mudah menjalin hubungan dengan pihak di luar klaster daripada dengan anggota atau perusahaan lainnya di dalam klaster. Golongan keempat adalah model klaster I sentra Advanced,
klaster
semacam ini tergolong masih sedikit. KJaster semacam ini telah mampu mengembangkan kerjasamanya dengan berbagai stakehouldetS
yang
terlibat dalam perkembangannya(Bank, pendidikan, penyedia bahan baku, BOS,
LSM,
pemerintah
dsb),
bahkan
kelompok
ini
mampu
mengembangkan kerjasama dengan lembaga riset dan pengembangan produk seperti institusi perguruan tinggi. KelompokJklastersemacam ini mampu memperluas keunggulan geografisnya dengan melakukan kerjasamadengan daerah-daerahsekitamya. d.
llustrasl Dukungan dalam penlngkatan clan pengembangan Klaster. Didalam meningkatkan dan
mengembangkan klaster
sangat
diperlukan peran aktif dari pemerintah maupun swasta dapat melalui : A. Kebljakan Pemerlntah dalam Pengembangan Klaster. - Menciptakanprogram pendidikan dan pelatihan khusus (spesialis); - Melakukan kerjasama riset pengembangan teknologi bagi klaster dengan lembaga penelitian dan universitas; - Mendukungpengumpulandan kompilasi data tentang klaster spesifik; - Meningkatakantransportasi, komunikasi khusus dan infrastruktur lain yang dibutuhkanoleh klaster ; - Mengurangihambatan untuk bersaing ~itingkat lokal ;
56
- Menarik investasi asing dengan fokus pada topik-topik sekitar klaster ; - Fokus pada peningkatan ekspor di sekitar klaster ; - Mengorganisasikan
instansi pemerintah yang relevan di sekitar
klaster; - Menciptakan standar kebijakan yang dapat mendukung klaster ; •
Mengurangi ketidak pastlan kebijakan
•
Merangsang "early adoption"
•
Mendorong inovasl produk dan proses
- Mensponsori
layanan
pengujian,
sertifikasi produk,
rating yang
independen ; - Mensponsori forum untuk mengumpulkan semua partisipan klaster ; - Berupaya untuk menarik pemasok dan penyedia jasa dari daerah lain; - Membangun free trade zone, industrial park, supplier park yang berorientasi klaster. B. Dukungan Swasta dalam penlngkatan Klaster - Secara
bersama-sama
mengembangkan
kurikulum
pendidikan
ketrampilan, pendidikan teknik pada perguruan tinggi; - Mensponsori pusat penelitian khusus di universitas; - Mengumpulkan informasi klaster melalui asosiasl perdagangan; - Bekerjasama dengan pemerintah untuk mendirikan pusat pelayanan teknis, pennodalan dan pemasaran bagi klaster. - Menjaga hubungan dengan penyedia infrastruktur untuk kepentingan kebutuhan klaster yang khusus (misalnya : komunikasi data, logisb"k); - Melakukan
pemasaran
bersama
melalui pameran dagang dan
delegasl dagang; - Bekerjasama dengan pemerintah dalam peningkatan ekspor; - Membuat direktori partisipan klaster;
57
- Bekerjasama dengan
pemerintah dalam
merampingkan dan
memodofikasikebijakan untuk mendorong inovasi; - Mendirikan organisasi pengujiandan standar mutu lokal; - Mendirikan asosiasi perdaganganberbasis klaster; - Mendorong tersedianya pemasok lokal dan menarik investasi bagi pemasok dari manapun melalui upaya kolektif dan individual. e.
KelembagaanKlaster. Klaster yang merupakan kelompok kegiatan ekonomi dalam suatu
kawasan pengembangan, dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan dengan struktur
organisasi
yang
jelas
dan
disesuaikan
dengan
kebutuhan
pengembangannya. Keanggotaannya meliputi : produsen primer (petani, petemak, nelayan, IKM), pengolah sekunder (sortir, pengepakan, pengolahan, fabrikan), pedagang (pengumpul, grosir, pedagang besar, eksportir) dalam atau luar daerah dan para pemangku kepentingan lainnya (Pemerintah, Kadin, Business Development Service (BOS), LSM, Koperasi, Perbankan/Non Perbankan, Perguruan Tinggi, Lembaga I pusat penelitian dan pelatihan dan lembaga lain-lain terkait dengan Klaster ). 2.7
Desaln Penelitlan Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimana PELP sebagai salah satu
upaya pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutanyang berdampak bagi masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja serta kewiraswastaan baru dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lokal melalul kerjasama antar komunitas (pelaku) ekonomi, Bertumpu pada strategi pengembangan ekonomi lokal yang memiliki dua komponen penting, yaitu :
58
•
Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi, produkst dan perdagangan.
•
Membangunkekuatan daerah (keunggulankomparatif) melalui penguatan kemampuan usaha daerah agar mampu bersaing dengan pasar diluar daerah. Maka kunci utama Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal
Partisipatif (PELP) adalah adanya forum kemitraan dan pembentukan klaster ekonomi (Gambar 3). Ruang lingkup penelitian ini adalah kebijakan dan strategi perencanaan pengembanganekonomi lokal partisipatif. dan proses perencanaan pengembanganekonomi lokal partisipatifdi KabupatenProbolinggo. Guna melaksanakan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) diperlukan kerjasama diantara Stakeholderslpemangku kepentlngan (masyarakat, pemerinlah, pelaku usaha I sektor swasta lainnya) dalam satu wadah yang disebut Forum Komunikasi Kemitraan (FKK) PELP. Dengan cara partisipatif, ditingkatkan efektifitas kemitraan antara pengusaha (UKM), pemerintah daerah dan stakeholders nya, guna mencari solusi bagi pennasalahan yang dihadapi.dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Selanjutnya dilaksanakan proses perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partislpatif (PELP) sebagai berikut : ldentifikasi terhadap kondisi , potensl dan kerawanan serta unsur-unsur penunjang ekonomi; ldentifikasi stakeholders; . Menentukan ruang lingkup geografis;
ldentiflkasi terhadap unsur-unsur
penunjang klaster dan menjaring aspirasi masyarakat pelaku usaha; Repfikasi pelaksanaan PELP; Kaderisasi PELP; Mempersiapkan kelembagaan PELP dan Rencanatindak lanjut & pelaksanaan. Dengan keterpaduan pemikiran antara pemangku kepentingan ekonomi dan
pemerintah guna
mengupayakan kestabilan dan
pengembangan
59
perekonomian daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing maka timbul kesepakatan untuk menyusun Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) dan dari proses perencanaan yang dilakukan dihasilkan 3 (tiga) perwilayahan klaster IKM Mebel dan 9 (sembilan) perwilayahan klaster pertanian mangga yang kemudian kedua perwilayahan klaster ltu di sebut klaster ekonomi. Gambar. 3 Model Konseptual
Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP)
Forum Komunikasi Kemitraan
secara partisipatif ditingkatkan
efektifitas kemitraan antara pengusaha, pemda, stakeholders
Keterangan: Forum Kemltraan Klaster Ekonomi
Proses Perencanaan : - Identifikasi terhadap kondisi , potensi dan kerawanan serta unsur-unsur penunjang ekonomi - ldentifikasi stakeholders - Menentukan ruang lingkup geografis
- Identifikasi terhadap unsurunsur penunjang klaster dan menjaring aspirasi masyarakat pelaku usaha - Replikasi pelaksanaan PELP - Kaderisasi PELP - Mempersiapkan kelembagaan PELP - Rencana tindak lanjut & pelaksanaan
: stakeholders (pemerintah, masyarakat, swasta) : klaster IKM Mebel dan Klaster pertanian mangga
ALANlJ
ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG
UNIV~N~l
IA'> t)Mf\YVIJATA MAU\N\l
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITA UNIVERSI UNIVER UNIVER UNIVER UNIVERS UNIVERSI UNIVERSI UNIVERSI UNIVERSIT UNIVERSITA UNIVERSITA UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS
aw"'" '"1111ccc:1nc:
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWl~AYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAY BRAWi B
MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALA M
Ul"41VCn\)l
II"\\) onl'\YVIJl'\ll'\
UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS.BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS BR UNIVERSIT UNIV
Nll'\L./'\l~U
V1'41VLn\,}l
MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG G
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS IVERSITAS SITAS
II"\\,}
lJJll"\YYTUl"\11"\ IVl/'\U"\n\;I
f\.s 8 '\~'11 -, ./:::tit
A...
e...' 1-..v ~"-"J
__,,,~'
Ji'
d~
°V
I'\°' ~
LU....
C
z
s
•f if
~Il~i:: ·~· I
It? A ., e~ ~
t -'/"'
,,,. ~ _j.•
I
'f ~
:,. lft
~.Y.i!
~!J'JI
,.,f?.
°"
·L A .,.\ ,, ~
~n
MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG LANG NG
ortTY-l:;;norrn-o
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS ~ i;,. UNIVERSITAS ~e....\ t"' UNIVERSITAS ~- ,, ~ UNIVERSITAS ~ ~ UNIVERSITAS J1 ~ #T_A Y' ~ UNIVERSITAS UNIVERSITAS ,,,,,. , •• U ~ UNIVERSITAS '. ~# ~ ~ . ';. UNIVERSITAS ~ ~I ~ • ,, .•! UNIVERSITAS '">!._/ '. UNIVERSITAS "P9 ~ UNIVERSITAS ..... I". ~ UNIVERSITAS UNIVERSITAS . !ii UNIVERSITAS ~ '•·"/ J,iia G UNIVERSITAS .., '• G UNIVERSITAS • ;iii NG UNIVERSITAS I I /\NG UNIVERSITAS ii f~ '" ANG UNIVERSITAS B ~ ' LANG UNIVERSITAS B ALANG UNIVERSITAS BR~ a • MALANG UNIVERSITAS BRA T ~ MALANG UNIVERSITAS BRAWi A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJ .,.... AVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJA IJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA WIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA RAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRJ\WIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.HVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA"MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Ul\i 'ERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVER,SITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITA~ BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN.G UNIVERSITAS BRAW1JAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS
r!N DID /J,,,,-
BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA AWIJAYA IJAYA YA
..,,, ~0
C:...- ~
~
~
r-
1:;1nnTHQr'H7"'11Vl7"\l::l"'ff't~
BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MA~ANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANl BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN! BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALANq BRAWIJAYA MALANq BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN
CCAIAIUA.\ULU.AI ANf'.: I INIVl=QC:ITAC: QQAWI IAVA lAAI ANr. I INIVFQC:ITAC: RRAWl.IAVA lAAI ANG lJNIVFRSlTAC: RRAWl.IAVA MAI AN
BAB Ill METODE PENELmAN
3.1
Jenls Penelitlan Untuk mengetahui bagaimana konsep perencanaan dan strategi serta
kebijakan perencanaan pengembangan ekonomi lokal partisipatif dengan peningkatan perekonomian daerah maka digunakan metode kualitatitif. Situasi masyarakat yang kompleks mengharuskanpendekatan ini yang dipakai, dimana banyak hal yang berlaku di masyarakatjuga para perencananyayang terdlrl darl Bappeda, Dinas Koperasi, Oisperindagdan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini selain memperoleh data kualitatif tentang perencanaan pengembangan
ekonomi
daerah
dalam
perspektif
partisipatif
dan
lmplementasinyasebagai usaha meningkatkan perekonomian daerah, juga data yang bersifat kuantitatif, dimana data kuantitatif ini dideskripsikan untuk memberikan gambaran terhadap latar secara holistik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) bahwa metodologi kualitatlf sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptlf berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Moleong (2007:9) metode ini dipergunakan karena berbagai pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitl dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersamaterhadap pola-pola nilal yang dihadapi.
60
61
3.2 Fokus Penelitian Dalam Suglyono (2005 ; 34) Dalam mempertajam penelitian,
peneliti
kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa : • A focused refer to a single cultural domain or a few related domains. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan
pada tingkat kebaruan
informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi ltu bisa berupa upaya untuk rnemahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau llmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus sebenamya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh
yang masih pada
tahap permukaan tentang situasi sostat Spradley dalam Sugiyono (2005 : 34) mengemukakan empat altematif untuk menetapkan fokus yaitu : 1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan 2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-
Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada perencanaan
pengembangan
ekonomi
daerah
dan
implernentasinya
di
Kabupaten Probolinggo. Secara spesifik fokus penelitian tersebut dapat dirinci sebagaiberikut:
62
1.
Kebljakan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah diantaranya: -
Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan klaster
-
Pelibatan stakeholders dalam wadah kemitraan lokal (Forum Komunikasi Kemitraan stakeholders)
-
Pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal pada klaster ekonomi terpilih (IKM Mebel dan pertanian Mangga) dengan prinsip pendekatan PELP
2. Proses perencanaan pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan oleh para tim dari Bappeda dan Dinas terkait di Kabupaten Probolinggo diantaranya: -
ldentifikasi terhadap kondisi , potensi dan kerawanan serta unsur-unsur penunjang ekonoml;
-
ldentifikasi stakeholders;
-
Menentukan ruang lingkup geografis;
-
ldentifikasi terhadap
unsur-unsur
penunjang klaster dan menjaring
aspirasi masyarakat pelaku usaha; -
Replikasi pelaksanaan PELP;
-
Kaderisasi PELP;
-
Mempersiapkan kelembagaan PELP;
-
Rencana tindak lanjut & pelaksanaan.
3. lmplementasi program pengembangan ekonoml lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah diantaranya : -
Meningkatnya komitmen ketiga stakeholders dalam Kelembagaan PELP (FKK-PELP);
-
Kesadaran berlembaga bagi klaster-klaster ekonomi; Pengembangan kreativitas masyarakat.
63
3.3 Penetapan Lokasl Dalam kaitannya dengan penentuan lokasi penelitian, menurut Moleong (2007:128) bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitianadalah dengan jalan mempertimbangkanteori substantive dan dengan mempelajariserta mendalamifokus serta rumusan masalah penelitian. Lokasi penelltian dalam hal ini ditentukan secara purposive ( sengaja ), yaitu pertama Bappeda, Diskop, Disperindag dan instansi terkait lainnya, kemudian dilakukan juga penelitian di perwilayahan klaster IKM Mebel (kecamatan Leces, Dringu, Sumberasih) dan perwilayahan klaster Mangga (Kecamatan Lumbang, Tongas, Sumberasih, Maron, Gading, Besuk, Paiton, Pakuniran dan Kotaanyar). Penentuan lni didasarkan pada pertimbangan pertimbangan : kelembagaan PELP diwilayah pengembangan klaster, dimana sebagai tempat berkumpulnya para klaster dalam penyusunan perencanaan kelembagaanPELP. 3.4 Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) dikatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnyaadalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalul 3 ( tiga ) katagori yaitu : 1.
lnforman lnformasi awal diperoleh melalui key person sebagai informan awal dan
sekaligus lnfonnan kunci. Pemilihan ini didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan. lnforman yang dipilih dianggap sebagai person yang berada dalam latar penelitian dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi ~ .· .. tentang situasl dan kondisi latar penelitian yaitu yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.,.
64
Dalam kaitan dengan penefltianini infonnan awal yang dipilih adalah para SKPD terkait di lingkup Pemerintahankabupaten Probolinggo (Bappeda, Dinkop, Oisperindag) dan Kasi ekonomi Kecamatan yang ada di lapangan yang dalam hat ini mereka sebagai fasilitator kecamatan. Kemudian dilakukan penggalian informasidari para pengusaha. lnfonnasi terakhlr didasarkan atas kejenuhan lnfonnasi yaitu apabila sudah tidak dijumpai lagi variasi data yang diberikan oleh para infonnan, pencarian infonnan lanjutan ataupun infonnasi data tambahan dari para informan maka dihentikan. 2. Peristiwa Peristiwa sebagai sumber data dalam penelitian ini yaitu peristiwa atau kejadian yang ada hubungannyaatau berkaitan dengan pennasalahan dan fokus penelitian antara lain kebijakan yang dikembangkan, proses perencanaanya serta implementasiPELP untuk meningkatkanperekonomiandaerah. 3. Dokumen Moleong (2007:217) menyatakan bahwa •dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dirnanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan•. Sesuai pemyataan di atas, dalam penelitian ini dokumen merupakan sumber data penting sebagai bahan tambahan untuk menunjang dan menguatkan penelitian ini. Dokumen tersebut meHputi dokumen - dokumen resmi yang diperoJeh dari obyek penelitian meJalui teknik documenter seperti peraturan, kebijakan,data statistik, buku - buku laporan, arsip - arsip surat. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder . Secara garis besar diuraikan di bawah ini yaitu :
65
a. Data Primer Data yang diperoleh penelitl langsung dari sumbemya atau nara sumber berupa kata-kata dan tindakan orang - orang yang diamatl atau diwawancarai. lnfonnasi sebagai sumber data dipilih secara purposive, hal ini didasarkan pada subyek yang mengu'asai pennasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian inl yang menjadi sumber data primer adalah : 1. Data Koperasi, lndustri dan IKM
2. Data statistik BPS 3. Hasll monitoring dan evaluasl tahun-tahun sebelum penelitian 4. ldentifikasi potensi dan kerawanan ekonomi
5. ldentifikasi unsur-unsur penunjang klaster 6. Menetukan ruang lingkup geografis b. Data Sekunder Data yang bersumber dari data yang sudah diolah dalam bentuk laporan tertulis atau dokumen lalnnya yang berkaitan dengan pennasalahan.
3.6
lnstrumen Penelitlan Dalam penelitian yang menggunakan
pendekatan kualitatif, peneliti
adalah •1cey instromenr atau alat penelitian utama. Penelitilah yang mengadakan observasi atau wawancara tak terstruktur dengan menggunakan buku catatan. Peneliti sebagai instrurnen yang mampu membaca obyek penelitian dengan dibantu seperangkat alat berupa dokumentasi, observasi, pedoman wawancara dan audio lalnnya.
3.6
Pengumpubln Data Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga
tahap yaitu:
66
1. Getting in yaitu persiapan memasuki kancah penelitian. Peneliti ter1ebih dulu menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam proses pengumpulan data, baik kelengkapan administrasi atau kelengkapan yang berhubungan dengan penelitian serta melakukan pendekatan fonnal dan infonnal dengan infonnan yang bertandaskan pada hubungan yang etis, sehingga dapat mengurangijarak antara peneliti dan infonnan. 2. Getting along yaitu ketika berada di lokasi penefrtian. Saat peneliti mernasuki situs penelitian. hubungan yang sudah terjalin harus tetap dijaga dan dipertahankan. Dalam hal ini peneliti tidak boleh mengarahkan ataupun melakukan intervensi terhadap subyek penelitian. Oalam tahap ini, peneliti berusaha melakukan dialog terbuka dengan para klaster bisnis pendalungan asli dan fasilitator kecamatan untuk memperoleh berbagai infonnasi yang lengkap dan mendalam. Selanjutnya peneliti berusaha untuk menangkap makna, memahami dan menganalisis infonnasi yang diperoleh dari berbagai infonnan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. 3. Logging data yaitu saat pengumpulandata. Dalam penelitian lni untuk mengumpulkandata yang diperlukan, maka peneliti menggunakanteknik pengumpulandata yaitu: a.
Wawancarasecara mendalam. Wawancara dilakukan dengan
pertanyaan terbuka
dan
mengarah pada kedalaman infonnasl serta dilakukan tidak secara fonnal terstruktur guna menggali pandangan subyek yang diteliti. Wawancara mendalam ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yan~. dianggap paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, sejujumya dan mendalam dan dapat dilakukan beberapa kali sesuai
67
dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapanmasalah yang sedang dijelajahi. b.
Dokumentasi Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3.7 Keabsahan Data Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksan yang didasaricanpada empat kriteria (Moleong, 2007:324) 1. Derajat kepercayan (credibility) Menggantikankonsep vaflditas internal dari non kualitatif yang berfungsi : a. Melaksanakan inquity/penyetidikan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaanpenemuannyadapat dicapai dan ; b. Menunjukkan derajat kepercayaan hasil - hasil penemuan dengan jalan pembuktian peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 2. Keteralihan (transferability) Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut maka peneliti harus berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakandata deskriptif secukupnya. 3. Ketergantungan(dependab11ity) Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat yang reliabel maka akan diperoleh data yang valid. Dalam hat ini cara yang dipakai adalah •at.tdit trair (memeriksa dan melacak suatu kebenaran).
68
4. Kepastian(ConfirmabRity) Kriteria kepastian berasal dari konsep "obyektivitas• menurut peneliti yang non kuatitatif. Sesuatu itu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapaorang terhadap pandangan,pendapat dan penemuan seseorang.
3.8
Analisa Data Analisis data dalam penelitian i<.ualitatif dilakukan sejak sebelum
mernasuki Japangan, setama di Japangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam Sugiyono (2005 : 89) menyatakan • Analisis telah mulai sejak merumuskan dan rnenjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan,dan berlangsungterus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded." Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact, data analysis is qualitative msearch Is an on going activity that occurs through out the ~nvestigafive process rather than after process.
Dalam kenyataannya, analisis
data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesal pengumpulandata. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang telah diperoleh di Japangan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasn pengumpulan data yang diperoleh disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami
serta dirangkum sedemikian rupa sehingga menemukan tema - tema dan pokok - pokok yang dianggap relevan dengan penelitian. ·Datam penelitian deskriptif, data diuraikan mendetail dengan uraian - uraian kua1itatifdan dianalisis serta diberikan pemaknaan dengan lnterpretasi logis sehlngga diperoleh kesimpulan yang memadai. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah model interaktif dari Miles dan Hubennan ( 2007:15 ). Dalam model ini
69
terdapat satu langkah pengumpulandata dan tiga langkah analisis yaitu prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai benlcut: 1. Pengumpulandata Data hasil penelitian kuatitatif dengan teknik angket, wawancara dan studi dokumenter biasanya berwujud kata -
kata yang diproses melalui
pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis dengan tetap menggunakankata - kata dan disusun dalam teks yang diperluas. 2. Reduksi data Proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat terhadap fokus yang ak~n dikaji lebih lanjut, penajaman fokus, pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, pengorganisasian data sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut, setelah selesai melakukan pengumpulandata keseluruhan. Selanjutnyaditarik kesimpulan- kesimpulan dan dilakukan verifikasi. 3. Penyajian data Penyajian data atau •display data• dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian - bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik, bagan dan tabel. 4. Menarik Kesimpulan Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian ber1angsung.Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulandata peneliti berusaha untuk menganalisis .. dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus maka diperoleh kesimputan
70
yang bersifat grounded. Gambar 4 menggambarkan model analisis interaktif tersebut.
Gambar 4. Model Analisa Data lnteraktlf
Reduksl Data
Keterangan: 111
"'
:
Arah keterkaitan/mempengaruhi
: Hubungan kemitraan Sumber: Miles dan Huberman (2007: 20)
ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG ALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG A MALANG 'fA MALANG
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITA UNIVERSI UNIVER UNIVER UNIVER UNIVERS UNIVERSI UNIVERSI uN1VERs1 UNIVERSIT UNIVERSITA UNIVERSITA UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG NIVER IJAY!rMA AN ONIVERSI 1~:5 Clrf/lYVIJ/'IT/'I l/'11:/'lml BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BR MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIVERSIT G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG UNIV IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG BRPWIJAYA MALANG SITAS BRAWIJAYA MALANG BR.AWIJAYA MALA s BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA M 0 t;.. ,. ,,,,,. AWIJAYA MALANG BRAWIJAY ~..,.\ {"" '\_/t~ IJAYA MALANG BRAWi ~ ,., ~ YA MALANG BR ~ ,A... MALANG #T_.A ""Y._ LANG NG
~N DID
·s
I\
r, ~ ~' 1--.,v ~'7
rJ,,.
'. ~I~ ~ ~
a.: ~ IJJ ...._ C
z
13 ~ -,
f""
, ~
.
~ •f i~I
•F • t,
:.j
,
ry
·1
lft
i ~'fl
-"\ -""
'•
iJ;: ~.~.i! ,.;,; ~! ?f I · ,;;.If?,
'• •
n
U ~ ~
.rd~ . (..., , , 0~ v:
,~+.,i
\
1~..~ : :·~~i· 1't ~
r-
~
'';.
1'
~"Y~ .~
,, S
~ ~ I"
')::::'
~
r
-_.,,
,,,..
1
B B BR~ BRA BRAWi BRAWIJ BRAWIJA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA
f~
ii •
~v, AA
MA MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG
'. "'
• ~ •
'"
-..:m • ' .,.
r..,,. t1ii,..\ \.7
JI '1
L A \'
UNIVERS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVER.SITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS V ITA
A AYA IJAYA WIJAYA RAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRf\WIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWi AYA
G G NG :A.NG ANG LANG ALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALAN.G MALANG MALANG MALANG
on•Yi::mmriv-oo
UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSllAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIV' RSITAS UNIVErlSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS uN1VERs1rAs UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS IVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UI\, 'ERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS
-n~.. ~
BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BHA.v!JAYA MALANG BRAWIJAYA MALANG BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN ElRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAvVIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA~ BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MA,A BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MAL BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MALA BRAWIJAYA MAL BRAWIJAYA MAL BRAWIJAYA MAL
BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasll Penelltlan
4.1.1
Gambaran Umum Kabupaten Probollnggo Secara
garis
besar
kondisi
umum
Kabupaten
Probolinggo
dapat
digambarkan sebagai berikut :
4.1.1.1 Kondisl Geografls Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang tennasuk wilayah Provins! Jawa Timur, berada pada
posisi 7°40' s/d 8°10' Llntang Selatan
dan 111°50' s/d 113°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah
1.696,16
km2,
tennasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapar:ig dengan luas wilayah 0,6 km2. Kabupaten Probolinggo ter1etak di lereng gunung-gunung yang membujur dart Barat ke Timur, yakni Pegunuogan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian O 2500 m diatas pennukaan mengandung mineral
taut,
tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak
yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan
batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwama kelabu kekuningkuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas pennukaan
taut.
cocok untuk
jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150- 750 m diatas pennukaan
taut, yang membujur dari Barat ke Tmur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan
Tiris dan Kecamatan
Krucil. A. Luas Wllayah dan Letak Geografls Daerah Luas wllayah kabupaten probollnggo leblh kurang 1.696, 16 a). Pernuklman
147,74
71
km2
km2, terdlri atas :
72
b). Persawahan
373,13
km2
c). Tegal
513,80
km2
32,81 km2
d). Perkebunan e). Hutan f). Tambak/Kolam g). Lain-lain
426,46
kJn2
13,99
km2
188,23
km2
Letak geografls daerah berbatasan dengan: -
Utara
: Selat Madura
-
Timur
: Kabupaten Sltubondo
-
Barat
: Kabupaten Pasuruan
-
Selatan
: Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember
Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. Gambar 5. PETA WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO
-
P.Gliketapa~ SEUT MA.DURA. K A B. SI T
u B
0 N D 0
Sumber: Data Profil Kabur)aten Probolinggo Tahun 2008
73
Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa obyek wisata yaltu Gunung Brorno, Air Terjun Madakaripura, Pulau Gili Ketapang dengan taman Lautnya, Pantal Bentar, Arung Jeram Sunga! Pekalen, Ranu Segaran dan Sumber Air Panas serta Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Adapun pembaglan wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang
Nomor 12Tahun1950
- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Tentang Pembentukan Daerah
Propinsi Jawa Tmur, yang terdiri dari
24 Wilayah Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.380 Dusun, 1.642 Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun Tangga (Rn.
B. Topografl Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyal ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Sedangkan
bentuk
permukaan
daratan
di
Kabupaten
Probolinggo
di
klasifikasikan atas 3 .(tiga) jenis, yaitu : a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian O - 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan b) Daerah perbukitan dengan ketingglan 100 - 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini ter1etak di wilayah bagian Tengah Tengger
sepanjang
Pegunungan
serta pada bagian selatan sisi Tmur sekitar Gunung Lamongan
c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah lnl terletak di sebelah Barat Daya yaltu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaltu di sekitar Gunung Argopuro.
74
C. Kllmatologl Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap Tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk muslm kemarau berkisar pada bulan April hingga bulan Oktober dengan rata
- rata curah hujan ± 29,5 mm
per hari hujan, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April dengan rata - rata curah hujan ± 229 mm per hari hujan. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata - rata curah hujan ± 360 mm per hari hujan. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut "Angin Gending." D. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan berbagai jenls peruntukandapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan pennukiman yang rnerupakan kawasan terbangunnya
hanya meliputi 7 ,60 % dari seluruh luas lahan.
75
~-.,,
Tabel 2. Luas Peruntukan Kawasan Budidava (Ha)
1ftj' ~-.:,.~t''i~-::~
'
-~~~ · .. ~~::. ,t..
Peru
''
l~t:~ ·~··; ...
·-: ; .r,:·,1
f.
~. n·. . ...
.
~ ~ ·-·· .
-. ., >,,''
,.-
,i·-,,; .,
·~
-
"
.
'f~f ...
~
\
~
,.,,
-
...
,._, , .
,,,
.fi~i~·, .~""·,
,-
•·
.
'"·
1.
Hutan
55.796,68
32,89
2.
Tegal
52.801,95
31,13
3.
Sawah
38.509,00
22,70
4.
Perkampungan/Pennukiman
12.904,04
7,60
5.
Pertebunan Swasta/Rakyat
2.009,30
1,18
6.
Tanah Rusak/Padang
2.413,96
1,42
Rum put 7.
Tambak
1.320,06
0,77
8.
Kebun Campur
1.186,57
0,69
9.
lndustrl
866,56
0,51
10.
Hutan Rakyat
625,32
0,37
11.
Danau/Rawa
138,00
0,08
12.
Lain-lain
1.045,36
0,66
169.616,80
100
Jumlah
Sumber : Kabupaten Probohnggo Oalam Angka Tahun 2008
76
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3. ,-
"-Ro··
~.·
c1.,..
Tabet 3. Luas Kawasan .. Budidaya (Ha) ..... Luasi·Kawasan•
··;
. ... ,.
'J
.,~!fl.t ~;~i~· ... . ~ -
.~
...
'
;;
··.4~ ' \
-ti~
_.,,' ,,.
·-~···· e:·.'<'
.
1.
Kawasan Hutan Produksi
28.829,10
2.
Kawasan Pertanian &
40.081,07
23,63
38.649,00
22,79
17,00
Petemakan 3.
Kawasan Perkebunan
4.
Kawasan Perikanan
3.227,00
1,90
5.
Kawasan Pariwisata
1.700,00
1,00
6.
Kawasan Pennukiman
18.248,00
10,76
7.
Kawasan Perindustrian
3.272,00
1,93
8.
Kawasan Pertambangan
10,00
0,01
9.
Kawasan Khusus
1.550,00
0,91
Luas Kawasan Budidaya
135.666,17
79,93
Luas Kabupaten Probolinggo
169.616,80
100
Sumber : Kabupaten ProboHnggo Oalam Angka Tahun 2008
4.1.1.2 Perekonomlan Daerah A. Produk Domestlk Regional Bruto (PDRB) Kondisi Kabupaten Probolinggo sangat terpengaruh kondisi makro yang belum sepenuhnya stabil. Hal inl sangat tergambar dari tingginya inflasi, melemahnya nllal tukar rupiah dan tergejolaknya fluktuasl mentah dunla yang
77
ditandai dengan kenaikan harga BBM .di dalam negeri. Kondisi ini sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi perekonomian regional Jawa Timur, termasuk Kabupaten Probolinggo. Walaupun kondisi makro sangat menentukan, namun demikian tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara umum ditentukan oleh faktor-faktor fokal seperti sumber daya manusla, teknologi, permodalan dan kewirausahaan. Seirlng adanya berbagal kebljakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan berbagai kebijakan pembanguan daerah yang cukup terkendali, membawa dampak yang positlf bagl perkembangan perekonomlan daerah Kabupaten Probolinggo. Tabel 4. Perkemban1 an PDRB di Kabuoaten Probolinaao (Juta RP.) NO
URAIAN
1.
ADHB
2.
ADHK'2000
3.
Perkapita ADHB
4.
Perkapita ADHK '2000
Satuan
2004
2005
2006
2oo7
2008
Rupiah
6,659,625.37
7,860,596.79
9, 138,252.92
10,363,933.18
11,975,600.29
4,894,982.91
5, 126,680.92
5,418,554.86
5,742,265.63
6,061,348.68
6,379, 128.70
7 ,439,491.80
8,556,416.59
9,585,982.75
11,474,497.51
4,688,811.19
4,852,036.26
5,073,553.24
5,311,232.55
5,807,719.75
Rupiah Rupiah Rupiah
Sumber : Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2008
Pendapatan PDRB Perkapita yang diukur dengan harga berlaku dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dari tabel 4 tertihat bahwa pendapatan PDRB l).erkapita ADHB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berangsur pendapatan per kapita naik mulai dari Rp. 6.379.128,70 pada tahun
2004 hingga mencapal sebesar Rp. 11.474.497,51 pada tahun 2008. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut, mengindikasikan bahwa perekonomian daerah
78
Kabupaten
Probolinggo
memang
mengalami
pergerakan
posltif
hingga
berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya. Tabel 5. Peran Sektor Ekonomi Dalam PDRB di Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Har~a Berlaku Tahun 2004-2008 (Persen> "
NQ
URA I AN
1
PRIMER
1.1
Pertanian
1.2
Pertambangan dan Penggalian
2
SEKUNDER
2.1
lndustri Pengolahan
2.2
Listrik, Gas dan Air Bersih
2.3
Bangunan
3
TERSIER
3.1
Perdagangan, Hotel dan Restoran
3.2
Pengangkkutan dan Komunikasi
3.3
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
3.4
Jasa-Jasa PDRD Kab. Probolinggo
Satqan Prosen Pro sen Pro sen
Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Pro sen
2004
200~>
2()9&
2007'
2008.
35.82
34.44
33.70
32.30
30.75
33.81
32.63
32.03
30.71
29.29
2.01
1.81
1.67
1.59
1.46
23.19
23.16
22.46
21.94
26.81
12.71
12.64
12.36
12.20
11.99
1.66
1.58
1.54
1.49
7.41
8.82
8.94
8.56
8.25
7.41
40.99
42.40
43.84
45.78
48.38
24.73
26.01
27.46
29.21
31.20
3.62
3.74
3.63
3.66
3.79
3.72
3.79
3.81
3.88
4.09
8.92
8.86
8.94
9.03
9.30
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Sumber: Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Dari Tabel 5 terlihat bahwa peran sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PORB ADHB mempunyai kontribusi paling besar yaitu sebesar 31,20% sedangkan yang terbesar kedua adalah sektor pertanian sebesar 29,29%.
,.,
79
B. Pertumbuhan Ekonoml
..
Tabel 6. PertumbuhanEkonomi Kabupaten ProbolinggoTahun Atas Dasar Haraa Konstan (2004 - ..2008) Coersen) dan 1.nflasi ·/
No
URAiA·N
1.
Pertumbuhan Ekonoml (ADHK) Tahun2000
1.1
Pertanlan
1.2
Pertambangan dan Penggalian
1.3
lndustri
1.4
Llstrik, Gas den Air Bersih
1.5
Bangunan
1.6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
1.7
Pengangkutan dan Komunikasi
1.8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
1.9
Jasa-jasa
2.
lnftasi
, . SatUan Prosen Pro sen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen
Prosen Prosen
2001· 2008
2004
2005
2006
4.45
4.43
4.91
5.97
5.56
2.18
2.20
3.64
3.67
3.97
-1.04
1.64
1.86
2.39
2.06
3.95
3.79
4.13
4.52
4.25
7.03
6.88
7.11
7.18
4.60
1.35
1.41
1.53
1.85
0.25
10.55
9.41
10.40
10.57
9.01
6.17
6.24
7.19
8.27
6.86
6.88
7.07
7.42
7.73
7.50
4.32
4.54
7.32
7.52
7.42
8.06
12.70
9.99
7.02
9.47
Sumber : Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008 Dari tabel 6 ter1ihat bahwa sampai dengan tahun 2008 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo relatif stabil dan semakin membaik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar 4,45 % menjadi sebesar 5,56 % pada tahun 2008, sedangkan laju lnflasi yang cenderung naik turun hal ini akibat adanya krisis global dari 8,06 % pada tahun 2004 menjadi sebesar 9,47 pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo didorong oleh seluruh sektor ekonomi terutama disumbangkan oleh Uma sektor terbesar yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9101 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan 7,50%, sektor jasa
7,42%, sektor
80
Pengangkutandan Komunikasi sebesar 6,86%, seldor listrik, gas dan air bersih sebesar 4,60%. C. Kebutuhan Hldup Tabel 7. Kebutuhan Hiduo Minimum di Kabu:>atenProbolinaao ,•
' ·'
NO
tJJ~ .~ 1 A Ill
Satuan
2004
2005
·#~06
2001
2008
1.
Kebutuhan Hidup Minimum
Rupiah
420,525
609,259
701,765
701,705
747,846
2.
Upah Minimum Kabupaten
Rupiah
456,000
478,000
528,000
566,500
604,000
Sumber: Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008 Dari tabel 7 ter1ihat bahwa kebutuhan hidup minimum di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan yang berfluktuasi yaitu sebesar Rp. 420.525,- pada tahun 2004 dan Rp. 747.846,- pada tahun 2008. Begitu juga dengan upah minimum mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 456.000,- pada tahun 2004 dan sebesar Rp. 604.000,- pada tahun 2008.
4.1.1.3 Soslal Budaya Daerah A. Kependudukan Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo sebanyak 1.004.967yang terdiri dari 493.192 jiwa lakilaki dan 511.775 jiwa perempuan, Rasio jenis kelamin (sex ratio) 96,37 berarti dari
100 orang perempuan terdapat sekitar 96 orang laki-laki. Rata-rata
pertumbuhan penduduk sebesar 0,95 % per tahun. Kepadatan penduduk hasil sensus penduduktahun 2000 sebesar 592'jiwa per km2• Berdasarkan hasil susenas (tabel 8) pada tahun 2008 jumlah penduduk kabupaten probolinggo mencapai sebesar 1.092.036 yang terdiri dari 523.652 jiwa laki-laki dan 568.384 jiwa perempuan, dengan tingkat pertumbuhan
81
penduduk sebesar 1,01 % dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 644 per
krn2• Meningkatnya kepadatan penduduk ini akan memiliki dampak sosial terhadap suatu wilayah jika tingkat kepadatannya melebihi batas kemampuan dan daya dukung wilayah tersebul Namunjumlah penduduk yang besar tersebut akan menjadi modal dasar pembangunan jika kualitas manusianya baik, dan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan apabila kualitas manusianya rendah. Tabet 8. Jumlah Penduduk Kabu men Probolinaao
-
NO
1.
UR~IAN Jumlah Penduduk
- L.aki - lakl -Perempuan 2.
Pertumbuhan Penduduk
3.
Kepadatan Penduduk
2005
2006
2007
2008
1,043,971
1,056,604
1,070,137
1,081,063
1,092,036
513,213
519,458
515,807
516,540
523,652
530,758
537,146
554,330
564,623
568,384
1.15
1.21
1.28
1.02
1.01
615
623
631
637
644
·:20~
~'
Jiwa Jiwa Jiwa Prosen Jiwa/
Km2
Sumber: Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008 Tabel 9. Jumlah Penduduk Hasil Reaistrasi di Kabuoaten Probolinoao <
NO
URAIAN
Satuan
2004
2005
2006
2007
2008
1.
Jumlah Penduduk
Jiwa Jiwa Jiwa
982,392
1,063,527 522,701 540,826
1,115,122 548,161 566,961
1,162,217
478,662 503,730
1,005,818 489,560 516,258
-
.
604,602
311,098
329,947
627
637
685
• Laki - lakl
2.
-Perempuan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kepadatan Penduduk
KK Jiwa/
Km2 3. 579 593 Sumber : Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008
Berdasarkan sebaran penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Probolinggo berada di pedesaan yaitu sebesar 72,59 %, sedangkanslsanya sebesar 27,41 % tlnggal di per1cotaan.
589,833 572,384
82
Berdasarkan · karakteristik daerah
± 70 o/o mata pencaharian penduduk
bekerja di sektor pertanian, sedangkan untuk daerah pesisir sepanjang pantai utara meliputl pantal seperti di Kecamatan
Tongas,
Sumberaslh,
Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton sebagian penduduknya
Drlngu, bermata·
pencaharian sebagai nefayan. Sedangkan daerah pegunungan memungklnkan untuk pengembangan tenaga kerja pada sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut, semakin lama peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat
B. Kesehatan Sektor kesehatan
memegang
rrieningkatkan
kesejahteraan
pembangunan
sektor
peranan
masyarakat.
kesehatan
di
penting dalam
Selama
Kabupaten
tahun
upaya untuk
2004
Probolinggo
-
2008
menunjukkan
perkembangan yang cukup slgnifikan. Berbagai fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai dapat dijadikan barometer untuk menilai keberhasilan pembangunan
kesehatan.
Tabel
10 merangkum
ketersedlaan
sarans
fislk
pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo. Dari tabel 1 O menunjukkan terdapatnya pelayanan kesehatan yang cukup ditinjau dari segi ketersediaan fasilitas rumah sakit, puskesmas dan poliklinik. Ditinjau dari ketersediaan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah, bahwa masing-masing sebanyak 2 buah. Selaln itu juga terdapat juga rumah sakit yang dikelola oleh departemen lain dan rumah sakit bersalin masing-masing sebanyak 1 bush. Jumlah puskesmas dan puskesmas keliling masing-masing sebanyak 33 buah serta puskesmas pembantu sebanyak 87 buah. Diantara fasilitas kesehatan yang ada Posyandu dan Polindes memiliki jumlah yang cukup
83
besar. Pada tahun 2004 jum~h posyandu sebanyak 1.250 buah dan polindes sebanyak 219 buah, untuk selanjutnya pada tahun 2008 jumlah posyandu meningkat menjadi 1.312 buah dan polindes sebanyak 220 buah. Tabet 10. Perkembangan Jumla.h Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainn1 a Di Kabuoaten Probolinaao
NO
Satuan
URAtAN
2004
2005
2006
2007
2008
RSU Daerah Pemerintah Buah 2 2 2 2 2 Rumah Sakit Swasta I 1 1 Buah 1 1 1 2. BUMN 1 1 1 Buah 1 1 3. Rumah Sakit Bersalin Buah 7 7 7 7 7 4. Balai Pengobatan (BP) 4 Buah 4 4 4 5. BKIA 4 Buah 33 33 6. PUSKESMAS 33 33 33 Buah 87 87 87 7. PUSKESMAS Pembantu 87 87 Buah 35 37 33 8. PUSKESMAS Keliling 37 33 Buah 1,250 1,287 1,312 1,312 1,312 9. POSYANDU 210 Buah 219 220 220 220 10. POLIN DES 1 1 1 1 11. POLIKLINIK DESA Buah 0 Buah 0 194 269 298 12. POSKESDES 0 Sumber: Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2008
1.
C. Pendidikan Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlak serta menguasai
Umu pengetahuan dan Teknologi, dalam rangka
mengembangkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya untuk menghadapi persaingan global yang tanpa batas, khususnya mempersiapkan anak-anak di daerah,
yang
pada
gllirannya
dapat
memberikan
kontribusi
terhadap
pembangunan daerah, seiring dengan pelaksanaan otonomi. Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Probolinggo di bidang pendidikan tennasuk
dalam urusan .. wajib pendidikan, dilaksanakan
untuk
peningkatan angka partisipasi sekolah, penlngkatan partisipasi masyarakat dlbidang pendidikan; peningkatan kualitas proses pembelajaran; peningkatan
84
pelayanan pendidikan dan kebudayaan; peningkatan kualitas t~naga pendidik, pengawas dan penilik; dan peningkatan minat baca masyarakat. Tabel 11. Perkembangan Jumlah Murid TI<. Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas Di KabuDi ten Probolinaao ,. ·-
,.
·~
No·
URAi Aft
Satua~
20o4
2005
2006
2007
2008
1.
-TK -TKLB -RA Jumlah Murtd Setlngkat TK
Orang Orang Orang Orang
12.036 10 10.198
14.125 14 11.190 25.329
14.805 17 13.503 28.325
15.027 21 13.706
22.244
13.517 10 10.778 24.305
-SD -SDLB - Kejar Paket A -Ml -Ula Jumlah Murld Setlngkat SD
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
88.976 58 225 38.328 3.029 130.616
89.815 58 400 37.893 3.288 131.454
90.427 60 450 34.006 3.288 128.231
273 43.949 3.288 138.168
140.243
-SMP
Orang
14.753
17.013
19.508
19.663
19.958
-SMPLB -SMPT
Orang Orang Orang
10 2.033 141
14 2.441 272
26 2.445
32 240
Orang Orang
900 12.489
950
344 1.100
28 236 416
-Wustho
Orang
3.637
13.479 3.637
15.940 3.637
Jumlah Murld Setlngkat SMP
Orang
33.963
37.806
-SMTA
Orang Orang
6.610
-SMTALB
7
- SMP-SMTASatu Atap -SMK
Orang Orang
-SMKKecil
Orang
- Kejar Paket c -MA -Ulia Jwnlah Murtd Setlngkat SMA
2.
90.594
64
.. 3.
- SO - SMTP Satu Atap - Kejar Paket B -MTS
4.
1.472 12.783
28.754 91.953 67
2n 44.608 3.337
422
3.637
1.494 13.039 3.692
43.000
38.235
38.878
6.709
7.198
9
7.687 13
7.802 17
1.597 -
1.605
86
10 160 1.737 174
Orang Orang Orang
60 6.094
80 6.335
80 7.116
46 7.599
7.713
Orang
14.368
14.124
16.475
17.685
17.870
.
Sumber: Data Profil Kabupaten Probolmggo Tahun 2008
-
173 1.897 170
176 1.925 173
64
85
-.
Tabel 12. Perkembangan Jumlah Sekolah TI<, Pendidikan Dasar, Menengah Pertarna <:tan Atas Di Kabuoaten Probolinaao ..• '• ...•.•
·•
.u'.tt ~~~--N
-80: 1.
;
;
.•·
-'
· ~ >{~~
. •" !;').
Unit
332
346
-TKLB
Unit
1
-RA
Unit
262
Unit Unit
Jumlah Sekolah Setlngkat TK
3.
4.
~oo4
·"1
'~
'
200f.·
Sekolah -TK
2.
r
2gl)6;: >@07<'.
,2005
-so -SOLB
Unit
- Kejar Paket A
Unit
-Ml
Unit
-Ula
Unit
Jumlah Sekolah Setlngkat SD
Unit
-SMP
Unit
-SMPLB
Unit
-SMPT
Unit
- SO - SMTP Satu Atap
Unit
- Kejar Paket B
Unit
·MTs
Unit
-Wustho
1 276
356 1 288
340 1 294
595
623
645
635
643 3 10 381 37
643 3 20 387 37
618 3 20 371 37
631 3 10 382 37
84
1
1
21
21
9
9
9
45 117 49
55 122 49
306
314
348
45 123 49 332
134 1 21 10 46 120 49 381
15 1
20
25 1 4
25
29
1
1
4
4
4 4
6 4
14
4 47
6
6
44
89
90
53 111
Unit
-SMTA
Unit
-SMTALB
Unit Unit
-SMKKecil
Unit
- Kejar Paket c
Unit
-MA
Unit Unit
1
- 4 4 3 3 46
69 Sumber: Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Jumlah Sekolah Setingkat SMA
4
46 78
D. Kesejahteraan Soslal lndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM mengukur kesejahteraan ~yarakat
15 389 39
91
Jumlah Sekolah Setlngkat SMP
Unit
4
72 .1 21
Unit
- SMP-SMTA satu Atap
632
1.074 1.090 1.049 1.063 1.079
68 1 21 6 45 116 49
-SMK
340 1 298 639
melalui tlga indikator, yaitu indeks harapan hidup,
4
86
lndeks pendidikan dan lndeks daya bell. Berdasarkan data Sadan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Probolinggo pada tahun 2002 sebesar 57,08, dan tahun 2007 meningkat rnenjadi sebesar 58,37. Tabet 13. Nilai lndeks Harapan Hidup, lndeks Pendidikan, lndeks Daya Beli dan ldkP n es em bangunan Manusia "Kab uoa:en t Pbol" ro maeo
Uratan
No
:200%''. . . '.~Oba 2oo4· :290~{ ''.-loff•. ·,2001 .
·~
1.
tndeks Harapan Hidup
58,58
58,58
59,12
58,33
58,67
58,69
2.
lndeks Pendidikan
59,63
58,35
60,53
61,46
61,71
62,23
3.
lndeks Daya Beli
53,04
54,66 55,93 54,23
53,96
54,19
4.
lndeks Pembangunan 57,08
57,20
58,11
58,37
58,53
58,01
Manusla Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2008
Tabet 13 menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun komponen lndeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo. Ketiga komponen tersebut mengalaml perkembangan yang berfluktuasl,
tetapi khusus lndeks
Pendidikan mengalami peningkatan setelah tahun 2003. Pada tahun 2004, lndeks Harapan Hidup dan lndeks Daya Beli mencapai mencapai titik tertinggi, yaltu sebesar 59, 12 untuk lndeks Harapan Hidup, dan sebesar 55,93 untuk lndeks Daya Beli.
Pada tahun 2005, lndeks Daya Beli mengalaml penurunan. Hal
ini disebabkan adanya peningkatan harga BBM pada tahun 2005.
87
1'.a,-' bel 14. perkem bangan ~Ieuarga S"h I ieJa tera D"Kab uoaten Probol" . inggo .. ..
'·
<
'U,.R~·l-AN
·NO ..
,.
1.
Satuan
.. 2004
2005
2~·
·•·
.:~
2QoT . ,
.,
·:
·
. ,.
>.(
PraKS
KK
114.071
2.
KSTahapl
KK
80.689
3.
KS Tahap 11
KK
54.388
4.
KS Tahap Ill
KK
45.078
5.
KS Tahap Ill+
KK
6.264
pendataan dilaksanakan pads bulan Juli aid Sept 2006
...
~;
·•a
118.964
115.338
114.794
73.903
76.980
77.581
60.238
63.521
66.188
52.687
56.713
59.066
6.038
5.794
6.123
Suntber : Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008 Tabel 15. PerkembanganProsentaseKeluarga Sejahtera D.I Kabu1oa;ten Pro 10000
bor
NO'·. ·u·RA1AN
SattJan
·2004,
1.
PraKS
Prosen
37,96
2.
KS Tahap I
Prosen
26,85
3.
KSTahap II
Prosen
18,10
4.
KSTahap Ill
Prosen
15,00
5.
KS Tahap Ill +
Prosen
2,08
;
2005
pendataan dilaksanakan pada bulan Juli s/d Sept 2006
2ooa
:2007
2008
38,15
36,23
35,46
23,69
24,18
23,96
19,32
19,95
20,44
16,89
17,81
181,24
1,93
1,82
1,89
Sumber : Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008 Dari tabel 14 dan 15 yang merupakan hasil Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Probollnggo terlihat bahwa pada tahun 2004 terdapat Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 114.071 Keluarga atau 37,96 %, dan tahun 2008 menjadi 114.794 Keluarga atau 35,46 %. Hal ini menunjukan bahwa keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan yang relatff sedikit. Namun demiklan, dari hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS) terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun 2005, RTM yang menerima Bantuan L.angsung Tunai mencapai sebesar 138.858 Rumah Tangga atau sebesar 32,73 %. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo termasuk 8 Kabupaten dengan Penduduk Miskin terbesar di Jawa Timur.
88
E. Ketenagakerjaan Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2004 - 2008 dapat dilihat darl adanya bursa kerja yang ada. Bursa kerja ini menggambarkan kondisi penawaran dan pennintaan tenaga kerja yang ada di
rinci gambaran yang dimaksud dapat dilihat
Kabupaten Probolinggo. Secara pada tabel Tabet
16 dan 17. 16. Perkembanaan Bursa Tenaaa Ke1ia Di Kabuoaten Probolinaoo '
HO'.
URAiAN
~-n
2004
2005
1.
Lowongan Kelja Orang 724 591 Orang 2. Pencari Kerja Terdaftar 1.885 11.808 Orang 3. Penempatan Tenaga Kerja 645 935 Tenaga Kerja Pemuda Orang 4. 7 22 Mandiri Profesional Orang 5. Padat Karya 143 Sumber: Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2008
2006
2007
2008
918 4.208 918
1.459 4.670 1.459
1.684 7.138 1.684
15
30
110
1.154
172
-
Dari tabel
-
16 terlihat bahwa selama tahun 2004 - 2008 terjadi disparitas
yang lebar antara kesempatan kerja yang
ada dengan jumlah pencari kerja di
sektor fonnal yang tercatat di Dlnas Tenaga Kerja dan Transmlgrasi Kabupaten Probolinggo. Seperti diuraikan pada tabel 4.27 bahwa pada tahun 2004 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak membutuhkan
724
orang.
1.885 orang dan lowongan kerja yang ada hanya Perkembangan
berikutnya
pada
tahun
2008
menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja 7 .138 orang dan lowongan kerja yang ada hanya membutuhkan tenaga kerja sebanyak
1.684 orang.
89
Tabet ·-
17. Perkembanaan Jumlah Tenaga Keria Di Kabuoaten Probolinc 1ao .
~~
\,. ·:~ ··-'
,;-:.,-_ ,.
\",,.
~
~,,.,,. ~,~v:!'.-'
..
,
1. 2. 3. 4. 5.
'
Angkatan Kerja 524.151 529.078 Orang Angkatan Kerja Tertampung Orang 508.574 513.659 Pencarl Kerja 4.799 7.574 Orang Penduduk Usia Kerja Orang 746.658 754.124 Penduduk Bukan Usla Kerja 230.513 232.818 Orang Sumber : Data Profit Kabupaten Probolinggo Tahun 2008
4.1.1.4
.
-~
,,
.
563.426 518.132 8.123 763.303 306.832
571.603 517.536 4.670 n4.381 311.285
Prasarana Dan Sarana Daerah Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam
kelancaran proses pembangunan guna meningkatkan
perekonomian daerah,
karena
dapat
tingkat
akseptabititas
suatu
wilayah
akan
mempengaruhi
per1cembangansosial, ekonomi dan budaya daerah. A. Prasarana dan Sarana Soslal Ekonoml Prasarana dan sarana sosial ekonoml di Kabupaten Probolinggo berupa sarana perdagangan, balk berupa pasar, maupun kios. Tabet
18 berikut akan
menampilkan tentang sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Probolinggo. T a bet
No
Ura Ian
1.
18. Sarana Perd1aaangan 01 Kabuoaten P robo linaao Satuan Unit
2004
2005
2006
2007
Jumlah 36 35 36 35 Pasar 2. Jumlah Unit 1.325 1.330 1.340 1.505 Kios 3. Jumlah Orang 4.974 4.985 5.000 5.025 Pedagang Sumber : Data Profil Kabupaten Probotinggo Tahun 2008
Dari tabel 18 terlihat
bahwa
Probolinggo, berupa pasar pada tahun kios sebanyak
Sarana
perdagangan
di
2008 35 1.552 5.213
Kabupaten
2008 sebanyak 35 pasar, dengan jumlah
1.5~2 unit dan jumlah pedagang sebanyak 5.213 orang.
578.766 s22.n2 7.138 776.035 314.063
90
Tabel 19. Kooerasi Di Kabuoaten Probotinaao
uratan· · ,'Safij;jif}: '.· '
No
A. 1.
2. 3.
4. 5. 6.
KUO Unit Kooerasi Orana Juta Ro. Anaaota Simoanan Juta Ro. Cadanaan Juta Ro. Juta Ro. Hutana DanaJuta Rp. dana
·'.: 20Q.+~ ' .'';, :
·:·.~f2oos~;.,· > , . ,.·~-'l01$i''' ,:;, . ; . ... ·.11or.·
2008'.
'"
34 59.234 3.344.659
-
34 59.234 3.965.931
34 56.922 1.652.911
34 59.282 4.249.800
38.421.057
-
34 59.234 3.965.931
34.738.512
34.738.512
31.586.179
31.554.259
-
-
-
-
-
-
7.
Volume usaha
Juta Rp.
56.265.987
44.386.651
58.693.995
8.
Sisa hasii usaha
JutaRp.
484.112
457.012
457.012
504.952
287 27.444 31.138.453
291 27.597 34.697.759
291 27.597 36.069.241
292 19.160 39.084.480
294 31.532 52.147.290
18.693.011
43.131.056
35.668.710
40.300.193
47.783.327
-
-
-
-
-
B.
NonKUD Koperasi Anaaota Simoanan Cadanaan 5. Hutana Dana6. dana Volume 7. usaha hasil 8. Sisa usaha
1. 2. 3. 4.
.
Unit Orana Juta Ro. Juta Ro. Juta Ro. Juta Ro. Juta Rp.
-
-
-
44.386.651 44.484.733
-
706.037
-
Juta Rp. 103.988.349 158.878.936 217.670.088 230.664.620 278.579.162 Juta Rp.
5.135.299
6.720.252
6.719.336
7.068.085
8.221.057
Sumber : Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008
B. Prasarana dan Sarana Transportasl dan Perhubungan Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah. lnfrastruktur transportasi mencakup transportasl jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan,transportasi laut dan udara. Di
Kabupaten Probolinggo transportasi jalan
rnerupakan moda
transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pernbangunan serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobHitasmanusia maupun distrlbusl komoditi perdagangan dan lndustri. Sarana clan prasarana transportasl
91
jalan telah menjangkau hampir seluruh bagian wilayah bahkan sampai ke desa-
desa. Tabel 20. PerkembanganKondisi Jalan Di Kabuoaten Probolin1 o
N~
KJ~::1
Satuan
29~. · ~~Oo& . 2006. ·.· ~do7, .:»
.,.,
-'
·:«®~: 2: ~
...
1
Baik
Km
2
Sedang
Km
92,66
69,50
79,72
69,55 64,115
3
Rusak
Km
22,43
19,18
19,25
51,70 53,376
4
Rusak Berat
Km
138,33 123,38
103,87
60,02 38,798
Km
785,82 785,82 785,82 785,82 786,82
Total
532,45 573,76 582,99 604,55 629,53
Sumber: Data Profil Kabupaten ProbolinggoTahun 2008 Tabel 20 menggambarkan tentang perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo, baik jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Pada tahun 2004, kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 532,45 km dengan kondisi baik, 92,66 km dengan kondisi sedang, 22,43 km dengan kondisl rusak, dan 138,33 km dengan kondisl rusak berat. Sedangkan pada tahun 2008, jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan sebesar menjadi
629,53 km, jalan dengan kondisl sedang mengalami penurunan
menjadi 64,115 km, jalan dengan kondisi rusak tetjadi peningkatan sebesar 53,376 km dan jalan dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan sebesar 38,798km.
No 1.
2. 3.
Tabel 21. PerkembanganJumlah, Panjang dan Kondisi Jembatan Di Kabuoab !O Probolin IOO. 'Satuan·· 2004 Uralan 2005 '2006 200& 20,07 Jumlah Jembatan Panjang Jembatan
Buah
238
239
241
241
241
Meter
2.605,39 2.681,03 2.713,03 2.713,03 2.713,03
Meter Meter
1.835,98 1.885,98
Kondisi Jembatan
a. Baik
1.917,98 1.977,98 1.977,98 b.Sedang 156,85 156,85 156,85 637,55 637,55 c. Rusak Meter 97,50 97,50 97,50 97,50 : 97,50 Sumber: Data Profil KabupatenProboJinggoTahun 2008
92
Tabet 21 menggambarkan tentang perkembangan jumlah, panjang dan kondisi jembatan di Kabupaten Probolinggo. Jumlah jembatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2004 sebanyak 238 buah dan pada tahun 2008 mengalamlpeningkatan menjadi sebanyak 241 buah. 4.1.2 Kebljakan Pemerlntah Dalam Pelaksanaan Pengembangan Ekonoml Lokal Dalam Upaya Menlngkatkan Perekonomlan Daerah Kebijakan pemerintah dalam pefaksanaan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Probolinggo yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam pengembangan klaster, pelibatan stakeholders dalam wadah kemitraan lokal dan pernanfaatansumberdaya lokal secara optimal pada klaster ekonomi terpilih. 4.1.2.1 Kebljakan Pemerlntah Dalam Pengembangan Klaster Pengembangan
ekonomi
lokal
merupakan
kebijakan
dalam
mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal, dengan memanfaatkan potensl sumberdaya manusla, sumberdaya alam setempat (lokal), lnfrastruktur dan
institusional untuk membentuk daya
saing daerah, merangsang
pertumbuhan perekonomian dan penclptaan tapangan kerja di wilayah melalui pendekatan partisipatif. Hal ini sebagaimana tergambar dari pemyataan Ors. Tanto Walono, M.SI, Kepala Bappeda Kabupaten Probollnggo bahwa : "Pengembanganekonomi lokal pada hakekatnya adalah upaya bersama antara pemerintah daerah, swasta dan kelompok masyarakat untuk mengefola sumberdaya daerah dan merupakan proses penataan kemitraan baru antara tiga pihak tersebut, guna merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah dan menciptakan lapangan pekerjaan. lntinya dalam melakukan program-program pembangunan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak tetapi harus terkalt semuanya, karena secara partislpatif mereka semuanya diminta kontribusinya atau pendapatnya tentang program yang direncanakan agar lebih transparan sehingga - dalam kegiatannya tidak ada kendala lagi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan•.(Wawancaratanggal 15 Juni 2009)
93
Pengertian seutuhnya dapat diartikan, bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan para pelaku pembangunan (sektor publik, swasta dan non pemerintah) bekerja bersamasama (kolektif) dengan membentuk suatu pola kemitraan dalam mengelola berbagai sumberdaya yang ada untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonoml yang berdampak pada masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja baru. Dalam pengembangan ekonomi lokal, pernerintah juga dapat berperan sebagal koordlnator, fasllltator dan stimulator. Melalul proses lnl akan terbentuk dan terpeHhara suatu iklim usaha yang dinamis, meningkatkan kemakmuran ekonorni dan kualitas hidup seluruh warga. Sebagai suatu kegiatan fasilitasi, sasaran PELP adalah berdayanya klaster-klaster kegiatan ekonomi lokal dengan mengintegrasikan kegiatan usaha mulai dari produsen primer (baku produksQ berikut diversifikasinya, produsen bahan mentah (penyangga produksi), produsen barang setengah jadl, finishing, pedagang hingga eksportir. Klaster atau kelompok kegiatan ekonomi, merupakan tempat bagi pelaku I pemeran kegiatan ekonomi untuk berinteraksi (safing berkomunikasl, berdiskusi, bersosialisasi) dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian yang
tangguh.
Klaster
berfungsi
sebagai
pendorong
bagl
UKM
untuk
meningkatkan kemampuannya. Melalui pertemuan periodik, para anggota Klaster dapat membahas persoalan yang dihadapi, mencari solusinya dan membuat rencana tindak. Anggota klaster dapat merumuskan langkah-langkah
bagi
penanganan persoalan kolektifnya, mulai dari langkah sederhana yang dapat iSi!aksanakan sendiri, maupun dengan bantuan terbatas dari luar (pemerintah daerah dan mitra lainnya) atas usulan dan inisiatif sendiri.
94
Dengan keberadaan klaster, akan semakin mempermudah pemerintah, lembaga-lembaga dan universitas yang berkompeten untuk melakukan riset dan pengembangan serta fasllltasl terhadap menejemen, pengembangan teknls, permodalan dan pemasaran produk. Klaster juga merupakan tempat pelaku kegiatan ekonomi untuk ikut berpartisipasi
dalam mengarahkan
kebijakan
pengembangan ekonomi dan memilikl fungsi luas terkait dengan pembangunan perekonomian daerah. Dalam pengembangan
klaster-klaster ekonomi yang berbasis bisnis,
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Probolinggo 2005-2025;
berikut Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun
2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2008-2013; dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah RPJM serta Peraturan Daerah No 13 tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten Probolinggo. Hal lnl sebagaimana dlnyatakan Waluyo Setyo Prlhadl, SE, MM, Kepala Sub Bidang Pertanian Bappeda Kabupaten Probolinggo selaku pemimpin proyek PELP, bahwa: •Adapun proses pengembangannya dilaksanakan melalui program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) yang rnerupakan salah satu program dalarn RPJMD Kab. Probolinggo 20082013 yang dilaksanakan rnelalui s1rategi PEL, yaltu dengan memberikan perhatian terhadap kegiatan usaha UMKM (produksi, permodalan dan pemasaran serta kemitraannya) dengan fokus klaster". (Wawancara tanggal 28 Mei 2009) Oidalam meningkatkan dan mengembangkan klaster sangat diper1ukan peran aktif dari pemerintah maupun swasta dapat melalui : A. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Klaster. -
Menclptakan program pendidikan dan pelatihan khusus (spesialis) ;
-
Melakukan kerjasama riset pengembangan teknologi bagi klaster dengan lembaga penelitian dan universitas;
-
Mendukung pengumpulan dan kompllasl data tentang klaster speslflk ;
-
Meningkatakan transportasi, komunikasi khusus dan infrastruktur lain yang dibutuhkan oleh klaster ;
-
Mengurangi hambatan untuk bersaing di tingkat lokal ;
-
Menarlk lnvestasl aslng dengan fokus pada toplk-topfk sekltar klaster;
-
Fokus pada peningkatan ekspor di sekitar klaster ;
-
Mengorganisasikan instansi pemerintah yang relevan di sekitar klaster ;
-
Menciptakan standar kebijakan yang dapat mendukung klaster ;
-
•
Mengurangi ketidak pastian kebijakan
•
Merangsang early adoption
•
Mendorong inovasl produk dan proses
Mensponsori
layanan
pengujian,
sertifikasi
produk,
rating
yang
independen ; -
Mensponsori forum untuk mengumpulkan semua partisipan klaster ;
-
Berupaya untuk menarik pemasok dan penyedia jasa dari daerah lain ;
-
Membangun
free
trade zone, Industrial park,
supplier
park yang
berorientasi klaster. B. Dukungan Swasta dalam peningkatan Klaster -
Secara
bersama-sama
mengembangkan
kurtkulum
pendldikan
ketrampilan, pendidikan teknik pada perguruan tinggi; -
Mensponsori pusat penelitian khusus di universitas;
-
Mengumpulkan informasi klaster melalui asosiasi perdagangan;
-
Bekerjasama dengan pemerintah untuk mendirikan pusat pelayanan teknls, permodalan dan pemasaran bagl klaster.
96
-
Menjaga hubungan dengan penyedla lnfrastruktur untuk kepentlngan kebutuhan klaster yang khusus (misalnya : komunikasi data, logistik);
-
Melakukan pemasaran bersama melalui pameran dagang dan delegasi dagang;
-
Bekerjasama dengan pemerintah dalam peningkatan ekspor;
-
Membuat direktori partisipan klaster; Bekerjasama dengan pemerlntah dalam meramplngkan dan memodlflkasl kebijakan untuk mendorong inovasi;
-
Mendirikan organisasi pengujian dan standar mutu lokal;
-
Mendirikan asosiasi perdagangan berbasis klaster;
-
Mendorong tersedianya
pemasok lokal dan menarik investasi bagi
pemasok d~ri manapun melalui upaya kolektif dan individual. Klaster yang merupakan
kelompok kegiatan ekonomi dalam suatu
kawasan pengembangan, dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan dengan struktur
organisasi
yang
jelas
dan
disesuaikan
dengan
kebutuhan
pengembangannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ors. Tanto Walono, M.SI, kepala Bappeda Kabupaten Probollnggo bahwa : •Metalui kegiatan klaster dan jaringan kerjanya diharapkan UKM dapat mengatasi pennasalahannya, mampu meningkatkan produktifitasnya dan mampu menciptakan daya saing bagi usahanya serta mampu membentuk suatu pola kemltraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Oteh sebab itu, salah satu pendekatan dalam pengembangan ekonomi lokal partisipatif dilaksanakan melalul pendekatan klaster. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan mengembangkan klaster IKM/UKM dalam mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara vertikal •. (Wawancara tanggal 15 Juni 2009)
Dalam keanggotaan klaster terbagi dua jenis keanggotaan yaitu anggota pokok (biasa) dan anggota partisipan (luar biasa) ; a. Anggota pokok meliputi : -
Produser primer (petani, petemak, nelayan,IKM)
97
-
Produsenpenunjang sarana produksi
-
Pengolah sekunder (sortir, pengepakan,pengolahan/pengerajin,fabrikan)
-
Pedagang(pengumput,grosir, besar/eksportir)
b. Anggota partisipan meliputi : -
Unsur Pemerintah di Kecamatan dan Desa (Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Mantri Tani, Kasi perekonomian, Kasi Kesra, Kasi PMD, Kepala Desa, Lembaga KeswadayaanDesa (LKD))
-
Lembaga-lembaga keuangan di wilayah Kecamatan (Bank, Koperasi, Pegadaian,LKM)
-
Lembaga penelitian dan pelatihan
-
Kantor Dagang Indonesia (KADIN), Busslnes Development Service (BOS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Asosiasi-asosiasi lainnya. Jenis keanggotaan dimaksud hanya sebatas membedakan antara
pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya, sedangkan dalam kelembagaan keduanyatetap memiliki kapasitas dan fungsi yang sama. Bentuk kepengurusan klaster disesuaikan dengan kebutuhan klaster itu sendiri. Oleh karena ada keterkaitan klaster dengan program Pengembangan Ekonoml Lokal Partislpatlf (PELP), maka kepengurusan klaster disesualkan dengan kegiatan Kelompok Kerja PELP. Adapun susunan pengurus dimaksud adalah sebagai berikut (gambar 6) : •
Ketua
•
Wakil Ketua
•
Sekretaris
•
Bendahara
•
Urusan Umum
•
Seksl-Seksl terdlrl dart
98
•
-
Seksl Teknlk Produksl
-
Seksi Permodalan
-
Seksl Pemasaran dan Kemltraan
-
SeksiKelembagaan
Anggota. Gambar 8. Struktur Kelembagaan Klaster KETUA
WKLKETUA ·BENDAHARA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
KELEMBAGA· AN
TEKNiK-&
PERMOOAL· AN
PEMASAR·
PROOUKSI
AN·OAN KEMITRAAN
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
Sumber : Panduan PELP Kab. ProbolinggoTahun 2008 Dalam melaksanakan keglatan klaster dan pengembangannyadiperlukan pendanaanyang· dapat diperoleh melalul : a. penggalangan dana dari anggota berupa, iuran awal/pokok dan iuran wajib dengan nilai tertentu yang disetujui oleh segenap anggota ; b. perolehan keuntungan bagl hasil dengan klaster lain dan atau pihak lain diluar klaster ; c. bantuan yang sah dari pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain. Perwilayahan klaster sebenamya tidak dibatasi oleh kedudukan geografls, tetapf dalam pelaksanaannya pertu adanya batasan geografis agar
99
penanganannya mudah dan lebih fokus. Dalam program PELP Kabupaten Probotinggo, perwilayahan
klaster sengaja ditempatkan
dan berada dalam
masing-masing wilayah Kecamatan. Dalam pembentukan klaster pada program pengembangan ekonomi lokal terdapat tahapan-tahapan, diantaranya:
1. Perslapan. Setetah lnlslatif/gagasan
untuk membentuk klaster UKM disampaikan
kepada Camat dan beberapa pemangku kepentingan (stakehoulders) lainnya, maka selanjutnya Camat menindaklanjuti
dengan membentuk tim perumus
pembentukan klaster terdiri dari unsur pemerintah, pelaku kegiatan ekonomi (UKM) dan para pemangku kepentingan (stakehoulders) terkait dengan klaster yang hendak dibentuk dengan tugas-tugas sebagai berikut ; 1) Melakukan identifikasi terhadap potensi sumberdaya yang ada, sosial budaya setempat dan keberadaan pemangku kepentingan (stakehoulders) potensial serta unsur-unsur penunjang lainnya terkait dengan klaster yang hendak dipilih, 2) Membahas hasll identifikasi , 3) Merumuskan pembentukan klaster , 4) Menyusun rencana tindak pembentukan ktaster, 5) Melaksanakan
pembentukan
klaster (sosialisasi,
penghimpunan
anggota
hingga terbentuknya Panitia pemilihan pengurus klaster). Dengan kewenangannya pula,
Carnat akan segera membubarkan Tim ini,
apabila; -
tugas-tugas Tm sebagaimana tersebut diatas telah di laksanakan tanpa ada
yang dikecualikan
dan dianggap selesai oleh Camat ;
100
-
kinetja Tnn dalam melaksanakan tugasnya dianggap kurang cakap oleh Camat; dan
-
kemungldnanpembentukanklaster tidak dapat lagi dilanjutkan karena situasi dan kondisi setempat.
2. Sosiallsasl. Sosialisasi merupakan upaya untuk mengenalkan dan memahamkan konsep klaster kepada masyarakat serta sekaligus mendorong mereka untuk berhimpun dalam klaster yang hendak dibentuk.
3. Penghlmpunan anggota. Dalam menghimpun anggota tim harus mendaftar dan mencatat dalam buku daftar anggota/registerkeanggotaan.
4. Pembentukan pengurus klaster. Pembentukan pengurus klaster merupakan pelaksanaan akhir dari serangkaian tugas-tugas tim. Dalam pelaksanaannya tim wajib menentukan waktu dan tempatnya;
Mengundang seluruh anggota terdaftar, Camat,
Kelompok Kerja PELP Bidang K~lembagaan dan Fasilitator PELP (bila ada); Membentuk Panitia Pemilihan Pengurus Klaster beranggotakansedikit-dikitnya 5 orang yang ditunjuk diantara anggota hadir, kemudian menyerahkan kewenangan kepada Panitia yang dibentuk guna melaksanakan pemilihan pengurus klaster. Dan atas kewenangan Camat, seketika itu pula Tim dapat dibubarkan. Selanjutnya segala sesuatu mengenai prosesi pemilihan pengurus klaster dilangsungkanoleh Panitia dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mengumumkan tentang terpenuhinya quorum dengan jumlah anggota hadir 51 % dari jumlah anggota terdaftar dan dlundang; 2) Mengumumkantata tertib dalam pemilihan pengurus;
101
3) Menunjuk 2 (dua) orang saksl; 4) Mendaftar nama-nama pengurus yang dical~nkan oleh segenap anggota
hadir dan mencantumkan pada papan tabel; 5) Melaksanakan pemungutan suara secara tertulis dan tertutup; 6) Mengumumkan hasil perolehan suara;
7) Menetapkan nama-nama pengurus terpilih sesuai jabatannya; 8) Membuat Serita Acara Pembentukan Pengurus yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Pengurus terpilih, Saksi-saksi dan Camat selaku Penanggung Jawab. 4.1.2.2 Pellbatan Stakeholders Dalam Wadah Kemitraan Lokal Dalam membangun ekonomi daerah tidak lagi bersifat sektoral, tetapi pertu diimbangi dengan pendekatan wilayahlkawasan
agar dapat mengurangi
kesenjangan dan selain itu pertu menekankan pola kerjasama, kemitraan dan keterpaduan (sinergitas) antar pelaku/pemeran pembangunan berupa komitmen untuk bekerja bersama-sama secara terpadu (sinergis) dalam mengembangkan potensi sumberdaya lokal yang ada. Dalam kontruki kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal partisipatif terdapat beberapa hal (Gambar 7), dlantaranya: -
Menciptakan kesetaraan secara fungsional antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang dlwadahi dalam forum ;
-
Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada masyarakat miskin di wilayah ;
-
Bersifat tidak ekslusif serta merupakan institusi pengambil keputusan yang otonomi, independen, dan tidak terikat (subordinasi) atau menjadi alat pemerintah ;
102
-
Tidak ter1ibat secara langsung dalam aktivitas komersial untuk menghindari konflik kepentingandan kegagalan pasar ;
-
Melebumya kepentingan ke tiga pilar yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakatuntuk mencapai kesejahteraanbersama. Gambar 7. Pola Kemitraan PELP Assoslasl, Lmbg,PT I~
I
tll
Klaster
lf<M/UKM
Prsh Mitra, Lembaga-2 penetilltan I Jasa keuangan/ BDS/LSM Stakeholders terkait
Pu sat Pengembangan {Kabupaten)
Wilayah Pengembangan (Sentra Usaha Produkstif)
Sumber : Panduan PELP Kab. ProbolinggoTahun 2008 Kegiatan PELP Kabupaten Probolinggo telah memasuki tahun ke lima (2005-2009)
dengan
membentuk
kemitraan
stakeholders
di
pusat
pengembangan(Kabupaten)yang disebut Forum Komunikasi & Kemitraan PELP (FKK-PELP), forum lni merupakan kelembagaan PELP yang bersifat tidak ekslusif serta
merupakan lnstitusl pengambll keputusan yang otonoml,
independen, dan tidak terikat (subordinasi) atau men~fii alat pemerintah; sedangkan tugas dan fungslnya dilaksanakan oleh Kelompok-Kelompok Kerja
meliputi Pokja Kelembagaan, Pokja Teknologi & Produksi, Pokja Pennodalan,
103
Pokja Pemasaran,Promos! & Kemitraan).tial inl sebagaimana dlsampaikanoleh Ors. Sidik Wldjanarko, M.Si, selaku Ketua FKK-PELP Kabupaten Probolinggo bahwa: •FKK-PELP adalah kumpulan para pelaku ekonomi dalam suatu forum dialog dari masing-masing pelaku ekonomi, agar lebih fokus di klaster ekonoml yang terpilih untuk berdiskusi guna mencari solusi bagi permasalaan kolektif seperti kendala bahan baku, pemasaran, permodalan, promosl, teknologi dan lain-lain serta menyusun rencana tindak•. (Wawancaratanggal 27 Mei 2009) Dalam upaya meningkatkan praktik partislpatif clan kualitas kelembagaan PELP dimaksud, maka perlu
melakukan perbaikan kondisi (retorasi)
kelembagaandengan memperbesarperan masyarakat dan swasta. Maksud dart Forum Pemilihan Pengurus FKK-PELP Kabupaten Probolinggo adalah untuk memilih pengurus FKK-PELP masa bakti 2009-2011; dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan PELP kearah yang lebih baik. Kemitraanstakeholders {FKK-PELP)dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Forum kemitraan dibentuk oleh stakeholders terkait dengan pemberdayaan klaster. Tugas dan fungsi forum ~ilaksanakan oleh Pokja Kelembagaan, Pokja Teknologl & Produksl, Pokja Pennodalan dan Pokja Pemasaran, Promosi & Kemltraan. b. Prioritas forum
kemltraan adalah
mengembangkan kegiatan yang
berorientasl ekspor, menciptakan pennintaan yang lebih besar dan pasar yang lebih luas bagi produk lokal. c. Forum kemitraan berupaya menghubungkan produsen skala kecil dengan yang lebih besar hingga eksportir, memberdayakan kelompok kegiatan ekonomi di wilayah pengembangan (Klaster) melalul integrasi vertikal, menlngkatkan dan mengembangkanfasllitasi mellputi kemampuan produksl, ketersediaan bahan
baku,
pemasaran dan
kemitraan, penguatan
104
kemampuan permodalan, penguasaanteknologi, pengembangan kreativitas, legitimasi kelembagaan dan lain sebagainya terkait dengan kemampuan usaha bagi IKM/UKM berikut klaster-klasterbisnisnya. d. Substansi forum kemitraan adalah sharing dalam
mencari solusi bagi
pennasalahan ekonomi dan menyusun rencana tindak serta penyusunan strategi pengembangannya. Adapun Struktur Organlsasi Forum Komunikast& Kemitraan PELP (FKK-PELP) Kabupaten Probolinggodapat dilihat pada gambar 8. Gambar 8. Struktur Organisasi FKK-PELP
Ketua VVIKH Ketul
I ,
,
Kelompok KerJa
Ktlembagaan
I
Sekretaris
Ktlompok Ktrja Teknlk&
I
.
Anggota
,
,,
' Kelompok Ktrja
Ktlompok Kerja
Kllompok Kllja
Permodllln.
Pennluran,
bmffrun
Pn>duksl Anggota
Bendahara
promosl Anggota
Anggota Anggota
Sumber : Panduan PELP Kab. ProbolinggoTahun 2008 Adapun Tugas dan Fungsl Forum Komunikasi Kemitraan (FKK-PELP) adalah sebagai berikut : A. Tugas FKK-PELP. -
Menggali dan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal untuk meningkatkanpertumbuhanekonomi daerah (mobilisasi sumberdaya)
-
Melakukan sosialisasi I menyebarluaskan program PELP Kabupaten Probolinggo
105
-
Melakukan penyusunan rencana strategi pengembanganekonomi lokal di Kabupaten Probolinggo
-
Melakukan pengembanganklaster bisnis UKM / IKM
-
Melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitasi bagi UKM I IKM dengan fokus klaster.
-
Mengadakan penelitian pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan pengembanganusaha-usaha produktif.
-
Menyediakan bantuan teknis (produksi, pemasaran dan kemampuan permodalan) bagi UKM/IKM.
-
Memberikan masukan - masukan kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan pembangunanutamanya pembangunanekonomi.
-
Metakukan pengembangan pasar dan jaringan pemasaran hasil produk UKM/IKM.
B. Fungsi FKK-PELP. -
Sebagal wadah untuk berdialog antara pemerintah dan sektor swasta serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambitankeputusan dan pelaksanaankebijakan di bidang ekonomi
-
Mendorongterjadinya transparansi dan akuntabilitas
-
Pengembangankegiatan usaha bagi UKM / IKM
-
PemberdayaanUKM / IKM dan memperkuatorganis~inya.
-
Meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja produktif pada rumahtangga miskin di dalam wilayah yang retatif belum berkembang
-
Meningkatkanmutu kerjasama lintas sektoral dan daerah.
...
Sebagal mitra pemerintah dalam rangka merumuskan kebljakan dan melaksanakanpembangunanekonomi
106
Sedangkan tugas dari kelompok kerja FKK-PELP adalah : ...
Melakukan ldentifikasi dan Pendataan terkait pengembangan ekonomi
...
Mengadakan Penelitian dan Pemetaan pengembangan ekonomi meliputi : potensi & kerawanan ekonomi, unsur penunjang kegiatan ekonomi dan lain sebagainya terkait pembangunan ekonomi.
...
Menyusun
Rencana
strategi
pengembangan
dalam jangka
panjang,
menengah dan action plan ...
Melakukan Soslalisasi program
...
Menlngkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dan fasilitasi bagi UKM / IKM dengan fokus klaster
...
Mengembangkan dan memberdayakan klaster UKM/IKM
...
Melakukan monitoring dan evaluasi serta supervisi Pelibatan stakeholders dalam wadah kemitraan lokal dilaksanakan untuk
meningkatkan partisipasi dan kualitas kemitaan antara klaster IKM Mebel dan Pertanian (mangga) dengan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk mendiskusikan pennasalahan kolektif dan mencari solusi pemecahannya terkait dengan kegiatan usaha IKM/UKM serta meningkatkan keberdayaan klaster dalam
upaya mendorong
kemampuan
usaha
IKM/UKM. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh Waluyo Setyo Prihadi, SE, MM, Kepala Sub Bidang Pertanian Bappeda Kabupaten Probolinggo selaku Pemimpin proyek PELPbahwa: "Dalam kemitraan lokal pelibatan stakeholders dilakukan secara bebas terbuka dan partisipatif. Dalam bentuk wadah yang disebut forum komunikasi & kemitraan Pengembangan ekonomi lolcal paritipatif (FKKPELP) dipusat pengembangan (kabupaten) dan klaster ekonomi/bisnis di tingkat witayah pengembangan (sentra UMKM)9. (Wawancara tanggal 28 Mei2009) Dalam peningkatan kemltraan klaster dengan stakeholders fasilitasi pengarahan forum dan diskusi interaktif didapatkan hasil yaitu :
dengan
107
-
Terbukanya peluang bagi UKMllKM untuk memperoleh layanan pelatihan ekspor, pemasaran dan promosi melalui kegiatan Program Pembangunan PemberdayaanEkonomi Desa (P3ED) Jawa Timur;
-
Terbukanya peluang promosi dan pemasaran bagi produk furniture & craft unggulan UKM/IKM Kabupaten Probolinggo melalui kegiatan LLP-KUKM SmesCo IndonesiaCompany-Jakarta; Terbukannya peluang akses permodalan bagi UKM/IKM melalui Kemitraan Bantuan Lunak (KBL) Pelindo Ill.
4.1.2.3 Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Secara Optimal Pada Klaster Ekonornl Terpllih Sebagal suatu kegiatan fasilitasi, sasaran PELP adalah berdayanya klaster-klaster kegiatan ekonoml lokal dengan mengintegrasikankegiatan usaha mulai dari produsen primer (baku produksi) berikut diversifikasinya, produsen bahan mentah (penyangga produksi), produsen barang setengah jadi, finishing, pedaganghingga eksportir. Melalui pertemuan periodik yang difasilitasi, para anggota kelompok kerja Klaster dapat membahas permasalahan yang dihadapi, mencari -solusinya dan membuat rencana tindak. Anggota klaster dapat merumuskan langkah-langkah bagi penanganan permasalahan kolektifnya, mulai dart langkah sederhana yang dapat dilaksanakan sendiri, maupun dengan bantuan terbatas dari luar (pemerintahdaerah dan mitra lainnya) atas usulan dan inisiatif sendiri. Untuk itu pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal pada klaster ekonomi terpilih (IKM Mebel dan pertanian mangga) yang diarahkan pada pemberdayaan 12 (duabelas) klasler yang berada dalam 11 Kecamatanyaitu :
(sebelas)
108
-
3 (tiga) Klaster IKM Mebel meliputi 2 (dua) klaster Mebel Antiq dan Uniq di Kecamatan Dringu, Sumberasih dan 1 (satu) klaster Mebel konsumsi umum di Kecamatan Leces.
-
9 Klaster Mangga berada dalam wilayah Kecamatan Lumbang, Tongas, Sumberasih, Maron, Gading, Besuk, Pakuniran, Kotaanyar dan Paiton. Dalam membangun ekonomi daerah tidak lagi bersifat sektoral, tetapi
perlu diimbangi dengan pendekatan wilayahlkawasan
agar dapat mengurangi
kesenjangan dan selain itu perlu menekankan pola kerjasama, kemitraan dan keterpaduan (sinergitas) antar pelaku/pemeran pembangunan berupa komitmen untuk bekerja bersama-sama secara terpadu (sinergis) dalam mengembangkan potensi sumberdaya lokal yang ada.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh
Waluyo Setyo Prihadi, SE, MM, Kepala Sub Bidang
Pertanian
Bappeda
Kabupaten Probolinggo selaku Pemimpin proyek PELP bahwa: ·optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SOM), infrastruktur serta institusionalllembaga setempat tanpa mengabaikan kelestariannya• (wawancara 28 Mei 2009) Untuk itu pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP), akan dilaksanakan dengan prinsip-prinslp sebagai berikut :
1. Prlnslp Ekonoml. Difokuskan pada klaster dengan kegiatan ekonominya, yaitu dengan mengupayakan penjualan produksinya pada pasar domestik maupun luar negeri dan memiliki efek bertingkat yang kuat didaerahnya. Mulai dengan apa yang dibutuhkan pasar, menghubungkan produsen
skala kecil dengan pengumpul,
pemasok, perusahaan pengekspor atau ke luar daerah.
2. Prtnslp Kemltraan. Agar pemerintah dan sektor swasta dapat berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, maka sektor swasta harus belajar untuk berperan aktif,
109
disisi lain Pemerintah Daerah tidak sekedar memerintah dan mengontrol tetapi juga mendengar dan merespon. Kemitraan harus mengandalkan sumberdaya lokal dan bukan bantuan dari luar, inisiatif digerakkan oleh pembeli, pasar dan permlntaan bukan produksi atau supply. 3. Prlnslp Pemasaran. Memecahkan
permasalahan
pemasaran
dengan
menghubungkan
produsen skala kecH dengan yang lebih besar hingga perusahaan besar (~brikan dan eksportir) atau trading house, meningkatkan kualitas melalui pelatihan dan bantuan teknis, mempromosikan produk-produk daerah, melakukan sertifikasi pemasokan barang berdasarkan kuafdas, kuantitas dan kontinuitas.
4. Prlnslp Pengembangan Klaster. Pendekatan
ini untuk memberdayakan
klaster (kelompok kegiatan
ekonomQ melalui integrasi vertikal, yaitu membina jaringan kemitraan antara proclusen primer (petanl, petemak, nelayan, IKM), pengumpul, produsen barang (baik jadi maupun setengah jadi), produsen penyangga produksi, pedagang (baik kecil maupun besar) hingga eksportir. 5. Prtnslp Kemltraan stakeholders. Forum kemitraan dibentuk dengan menghimpun pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan klaster, dengan keanggotaan terdiri dari dan antara lain : -
Produsen primer (petani, petemak, nelayan, UKM) ;
-
Pengolah sekunder (sortir, pengepakan, pengolahan) ;
-
Pedagang pengumpul ~n grosir ;
-
Dinas teknis dan lembaga lain yang terkait dengan klaster ;
-
Lembaga keuangan ( bank atau non Bank) ;
-
Lembaga I pusat penelitian dan pelatihan ;
110
-
Kadin, Business Development SeNice (BOS), LSM ;
-
Pedagang besar, fabrikan, eksportir dalam atau luar daerah .
6. Prlnslp Pemberdayaan. Dalam pemberdayaanforum kemitraan diarahkan agar ; -
Kelompokkerja yang dibentuk relatif kecil agar lebih fokus ;
-
Memberdayakanforum kemitraan untuk saling berbagi dalam merumuskan masalah, solusi dan rencanatindak ;
-
Mendelegasikan kewenangan kepada
mereka
untuk
pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan usaha dan kerjasama dengan pihak terkait ; -
Mempertlmbangkan dala~
mengalokasikan dana agar
fokus
pada
tujuan yang spesifik, langsung kepada kelompok sasaran ; -
Kornitmenyang kuat dari pemerintahan,dunia usaha dan masyarakat.
7. Prlnsip Kelembagaan. Dlawali dengan ldentifikasi stakeholders (unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) terkait dengan klaster yang akan dikembangkan. Fasilitasi dialog secara interaktlf diantara mereka guna menghasilkan Ide dan lnislatif. Mobilisasi sumberdaya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan. Selanjutnya mengembangkan pola kemitraan atas dasar kelembagaan dan kegiatan ekonomi yang ada. Untuk mengupayakan peningkatan kemampuan bagi UMKM dalam lingkunganpasar global yang kompetitif, maka salah satu strategi yang dilakukan • dan dikembangkan dalam PELP Kabupaten Probolinggo adalah melalui konsep pendekatan Klaster yang mengkonsentrasikan pada upaya mendorong dan mendukung kerjasama antar UMKM guna meningkatkan kemampuan produksi, daya saing maupun kelancaran jalur pemasarannya. Dalam konteks tersebut
111
telah terbentuk klaster-klaster meliputi klaster pertanian (mangga) dan klaster industri mebel yang salah satunya adalah Klaster Pendalungan Asli yang mempunyal speslfikasl
produk
bercorak
seni
Pendalungan-Kabupaten
Probolinggo. 4.1.3
Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Ekonoml Lokal Sebagal wujud dari Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal
Partisipatif, berikut adalah gambaran dari proses perencanaan PELP yang dilakukan melalui proses ldentifikasi dan Analisa yaitu : ldentifikasi terhadap kondisi, potensi dan kerawanan serta unsur-unsur penunjang ekonomi; identlfikasi Stakehoulders;
Menentukan ruang , lingkup gegrafis; ldentifikasi
terhadap unsur-unsur penunjang Klaster dan menjaring aspirasi masyarakat pelaku usaha; Replikasi pelaksanaan PELP; Kaderisasi PELP; Mempersiapkan KelembagaanPELP serta Rencana tindak lanjut dan pelaksanaan PELP. 4.1.3.1 ldentifikasl terhadap kondlsl, potensl clan kerawanan serta unsurunsur penunjang ekonornl Diawall oleh keterpaduan pemikiran diantara stakeholdetslpemangku kepentingan ekonoml yang di fasilitasi oleh petform project USAID pada tahun 2003, guna mengupaya kestabilan dan pengembangan perekonomian daerah yang berkelanjutandan berdaya saing serta berdampak bagi masyarakat miskin, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Melalui POPP (program dasar pembangunan partisipatif) dengan hasil kesepakatan pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Probolinggo dilakukan secara partislpatif (PELP) dengan penangananawal adalah mengangkat permasalahan IKM mebel dan Komoditas Pertanian (Mangga dan Anggur). Dalam hal inl dlawali dengan mengangkat komoditi mebel dan pertanian (mangga dan anggur) dengan latar belakang
112
pemikiran
tersedianya potensl sumber daya lokal (SDA/SDM) yang belum
tennanfaatkan dan terkelola secara optimal. Dalam melakukan identifikasl terhadap kondlsl, potensl dan kerawanan ekonomi serta unsur-unsur penunjang ekonomi terkait dengan komoditi dimaksud meliputi: 1. ldentifikasl keberadaan sentra produksl UMKM yang sejenis/spesifik; Hal ini dilakukan pada tahun 2003 dan hasil akhimya berupa buku (data base) perkembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Probolinggo, se~ penyusunan data base usaha produktif dan kawasan sentra usaha potensial daerah dikabupaten Probolinggo pada tahun 2007. 2. ldentiflkasl keberadaan kelembagaan komunitas di wilayah klaster, dalam hal ini dilakukan dengan melihat dilapangan berdasarkan daerah perwilayahan klaster mangga dan meubel di 11 (sebelas) kecamatan; 3. ldentifikasi keberadaan lembaga-lembaga permodalan atau penyedia jasa keuangan, koperasi-koperasi, bank-bank, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan dan lain-lain terkait dengan pengembangan usaha UMKM 4. ldentifikasi pola pemasarannya, pola kemitraannya, penguasaan teknologl, produktifitas dan sebagainya terkait dengan kemampuan usaha UMKM.
4.1.3.2 ldentifikasl Stakehouldel's ldentifikasi stakeholders adalah identifikasi dan mobilisasi organisasi yang kelak akan bertanggungjawab dalam implementasi dan koordinasi perubahan ekonomi. Untuk menjaring aspirasi masyarakat dan stakeholders lainnya dilaksanakan melalui sosialisasi rencana PELP sekaligus menjaring aspirasi masyarakat berikut stakehoders lainnya secara berkelanjutan. Langkah awal dalam tahap sosialisasi ini untuk memperkenalkan konsep PELP diawali dengan membentuk Tim agar dapat mulai bekerja, menyusun dan
113
menetapkan kriteria ekonoml, melakukan identlfikasi klaster dan pernilihan klaster pertama sesuai kriteria ekonomi, dan dalam kesempatan ini dapat pula ditentukan klaster mangga di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Lumbang, Tongas, Sumberasih, Maron, Gading, Besuk, pakuniran, Kotaanyar dan Paiton. Selanjutnya dilakukan pembetukan kelompok kerja {Pokja) PELP untuk mengorganisasikan kemitraan pelaku yang terdiri darl : Pokja SOM dan Kelembagaan, Pokja Teknologi dan Produksi, Pokja Pennodalan, Pokja Pemasaran, Promosl dan Kemitraan yang selanjutnya Kelompok Kerja PELP dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati No.50011010/426.1212008, tentang Pembentukan Kelompok Kerja {POKJA) Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif(terlampir). 4.1.3.3 Menentukan ruang Hngkup geografls Dalam hal perwilayahan pengembangannyatidak dibatasi geografis dan untuk itu dapat seluas Kecamatan, Kabupaten atau Propinsi dengan mengacu RTRWN. Pemilihan klaster-klaster berikut ruang lingkup perwilayahan klaster yang tldak dibatasl dengan geografis tetapi ditentukan dalam wilayah kecamatan guna memudahkanpembinaannya. Pada perencanaan pengembangan ekonomi lokal partisipatif di Kabupaten Probolinggo, dihasilkan 12 (duabelas) klaster yang berada dalam 11 {sebelas) Kecamatan yaitu : 3 {tiga) Klaster IKM Mebel meliputi 2 {dua) klaster Mebel Antiq dan Uniq di Kecamatan Dringu, Sumberasih dan 1 (satu) klaster Mebel konsumsi umum di Kecamatan Leces. Serta 9 Klaster Mangga berada dalam wilayah Kecamatan Lumbang, Tongas, Sumberasih, Maron, Gading, Besuk, Pakuniran, Kotaanyardan Paiton.
114
4.1.3.4 ldentlflkasl terhadap unsur-unsur penunjang Klaster dan menjarlng asplrasl masyarakat pelaku usaha ldentifikasl terhadap unsur-unsur penunjang Klaster dan menjaring asplrasi masyarakat pelaku usaha dilakukan melalui Sosialisasi dan forum Kemltraan PELP. Dlawall dengan ldentifii\asl unsur-unsur penunjang pelaku klaster dan pemangku kepentingan (stakeholders)
potensial; membentuk
kemitraan klaster, mengembangkan jaringan dan sistem komunikasi antar pelaku. Dalam hal memberdayakanjaringan kemitraan, tahapan ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan mengembangkan kemitraan antara klaster PELP dengan pemangku kepentingan (stakeholders), dengan tujuan membangun partisipasi segenap pelaku pembangunan ekonomi lokal (PEL) dalam merumuskan , pennasalahan dan solusi serta konsep rencana tindak PELP kedepan, guna dapatnya dijadikan refrensi atau bahan pertimbanganpemerintah dalam
menyusun
kebijakan
pembangunan daerah,
utamanya dalam
pembangunan perekonomian daerah. Forum pemberdayaanjaringan kemitraan inl selanjutnyadisebut Forum PELP. 4.1.3.5 Replikasl' pelaksanaan PELP Replikasi pelaksanaan PELP melalui pengembangan Forum Kemitraan Stakeholders di tingkat pusat pengembangan (Kabupaten), Sosiatisasl dan mendorong kesadaran berlembaga bagi pelaku usaha (proses pengembangan Klaster ekonomi) dan meningkatkan proses pembelajaran mencari solusi bagi pennasalahankolektif serta menyusun rencana tindak PELP. Hal inl sebagalmana dinyatakan Waluyo Setyo Prihadi, SE, MM, Kepala Sub Bidang Pertanian Bappeda Kabupaten Probolinggoselaku pemimpin proyek PELP, bahwa:
115
•Replikasl pelaksanaan PELP dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dalam bentuk kemitraan dengan membentuk ketompok-kelornpok kerja PELP meliputi pokja kelembagaan dan SOM, permodalan, teknologi produksi, pemasaran dan kemitrausahaan ditingkat kabupaten, selanjutnya ditingkat wilayah pengembangan terpilih 3 klaster mebel pada tahun 2005 yaitu di kecamatan leces dengan spesifikasi produk rnebel rakyat (konsumsi umum}, kecamatan dringu dan sumberasih dengan spesifik produk rnebelair antik, klasik, unik dan reproduksi etnik pendalungan pada tahur,, 2005 selanjutnya pada tahun 2006 terpilih sembilan perwilayahan klaster komoditi pertanian (mangga) pada 9 kecamatan yaitu : besuk, paiton, gading, maron, pakuniran, kotaanyar, lumbang, tongas, .sumberasih}. Bentuk repilikasi ditingkat kabupaten meliputi : - Perumusan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan serta menyusun rencana tindak lanjutnya - Melakukan atau mengadakan pelatihan-pelatihan bagi UMKM terkait dengan keglatan satuan kerja (instansi/dinas terkait) - Fasilitasi terkait produksi (sarana prasarana), permodalan (salah satunya melalui KMK (kredit modal kerja) bagi UKM dan usaha mikro serta KMK bagi koperasi dan usaha produktif (misalnya Pembuatan pakan temak KUO) dengan dana APBO Kabupaten Probolinggo. - Fasilitasi kemitrausahaan, pemasaran (misalnya Temu bisnis; lelang agrobis; pameran dalam dan luar negen)• (wawancara tanggal 28 Mei 2009) Melalui
sosialisasi
PELP
dimana
untuk
mengenalkan
konsep
pembangunan ekonomi lokal telah terjaring opini para pelaku komoditas mangga. Oalam dlskusi lnteraktif telah diperoleh proyeksi permasalahan yang tengah dihadapi oleh para pelaku usaha mangga yang lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: -
Permasalahan bagi Pedagang : Dalam pasar domestik acap kall terjadi fluktuasi harga dan hal itu dianggap biasa kendati dapat menimbulkan kerugian cukup besar. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah mutu (kualitas) mangga dan ketersediaan barang (kuantitas), tingginya biaya distribusi barang, lemahnya permodalan dan lemahnya
jaringan
kerjasama,
belum
mampu
menghadapi
perdagangan serta belum memiliki kemasan yang patut. -
Permasalahan bagi Produsen I Petani.
sindikat
116
Belum mampu melaksanakan budidaya mangga secara optimal, antara lain belum sempumanya perawatan rnelalui pemupukan berimbang, peremajaan tanaman, pengendallan hama/penyakit yang sangat besar pengaruhnya terhadap mutu dan produksi mangga, disamping itu permodalan bagi petanl masih lemah sehingga timbul kecenderungen melakukan penjualan produksinya secara ijon/tebasan. Disisi lain produsen/petani mangga belum memllikl kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksinya, yang antara lain disebabkan belum dimilikinya suatu keterampilan untuk pengolahanhasil samping (diversifdcasi pengolahan). Sedangkan dalam perkembangan permasalahan IKM Mebel, dalam diskusl interaktif diperoleh proyeksl permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : -
Produksi dan Pemasaranmebel antik, unik dan duplikat. Desain tidak ada kendala karena telah memiliki ciri khas yang disebut ciri Pendalungan dan yang menjadi permasalahan dalam produksi adalah maraknya produksi tiruan dari daerah lain antara lain dari Situbon~o. Bondowoso, Bali, Malang dan sulitnya perolehan bahan baku serta terbatasnya permodalan dan akses permodalan.
Berkaitan dengan
pemasarannya sebagian besar dipasarkan melalui pasar Bali dan sedikit yang melakukan ekspor langsung. -
Produksi dan Pemasaranmebel rakyat (desain umum). Diperlukan peningkatan dan pengembangan desain, permasalahan dalam produksi adalah sulitnya memperoleh bahan baku dan kalaupun ada harganya cukup mahal serta lemahnya permodalan dan akses permodalan. Berkaitan dengan pemasarannya rata-rata dipasarkan dipasar lokal dan regional (toko I konsumen langsung I kelompok arisan pedesaan) dengan
117
sistem pembayaran kredit I konsinasi. Kondisi pasar, sementara ini sedikit lemah karena pengaruh situasi perekonomian. Kemudlan melalul dlskusl lnteraktif maslng.-maslngkelompok kerja PELP yang dlfasilitasi oleh LGSP-USAID, telah dihasilkan rumusan masalah berikut solusinya (upaya penanganannya) dan tersusun pula. ~onsep rencana tindak PELP sebagai berikut; A. Rumusan rnasalah dan Solusi.
1. Bidang SOM dan Kelembagaan. Rumusan pennasalahan
Solusllupaya penanganannya
Dari sebagian klaster mebel, 1. Kader I fasilitator didaerah per1u kepengurusannya sudah Juklak I Juknis untuk terbentuk yaitu klaster mebel di pelaksanaan sosialisasi dan Kee. Laces dengan anggota pembentukan kepengurusan sebanyak 369 IKM mebel. klaster PELP. Sedangkan pada klaster mangga, kepengurusannya belum terbentuk dan sedang diupayakan. Meningkatkan pembinaan 2. Pembinaan terhadap fasilitator 2 tertiadap fasilitator dan dan kelembagaan masih kelembagaansecara periodik. kurang 3 Sosialisasi dan pembinaan PELP Kurangnya pemahaman fungsi agar diupayakan hingga tingkat 3 PELP dan fungsi klaster bagi desa dan dibuatkan buku untuk pelaku ekonomi didaerah, Pemahaman PELP dan Klaster terutama bagi pelaku yang yang dibuat oleh Bappeda atau belum mengikuti sosialisasi LGSP-USAID PELP. 4 Pertu meningkatkandan mengembangkanpembinaan Kurangnya kemampuan pelaku SOM, dialog dan kerjasama antar 4 kegiatan ekonoml didaerah pelaku baik melalui forum untuk memanfaatkan potensi kemitraan, buUetin dan lain-lain daerahnya dan kurang kegiatantertcaitdengan berinisiatif dalam menyikapi peningkatanvolume kegiatan permasalahan berikut klaster dengan fasilitasi LGSPsolusinya. USAID. Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan PELP Tahun 2006 1.
118
2.
Bidang Produksi dan Teknologi
Rumusan pennasalahan A
IKMMebel
1.
Rendahnyamutu dan desaian 1. mebel
2.
3.
4.
Solusl/upaya penanganannya
Meningkatkan mutu dan rnengemban~kandesain melalui pembinaan teknis dengan pelaksanakansecara periodic warung kayu Ketersedlaan dan perolehan 2. Keberadaan (warka) sangat diperlukan dan bahan baku masih sulil perfu diusulkan rnelalui APBD II pada tahun 2007 Peralatan produksl masih 3. UPT mebel perlu diupayakan terus baik rnelalui APBD I rendah. maupun APBN, karena melalui APBD II sampai sekarang belum pernah terwujud Motif dan desain mebel antic, 4. Untuk melindungi motif & desain unik dan klasik produksi khas Probolinggo perlu diupayakan hak paten . Probolinggobanyak ditiru oleh lain daerah.
B KomodltasMangga. 1
Rendahnya mutu, produksi 1 dan produktifitas mangga.
2
Rendahnya penguasaan 2 teknis budi daya mangga.
3
Rendahnya kualitas penyuluh 3 dan kurangnya kegiatan penyuluhan bagi petani mangga. Masih rendahnya pendapatan 4 petani terutama pada saat panen raya.
4
5
Masih terdapat panen 5 rnangga muda karena adanya sistem ijon
6
Mutu dan motif kemasan 6 mangga kurang menarik.
Meningkatkan pembinaan dan bantuan untuk memperbaiki mutu, produksi dan produktifitas rnangga. Meningkatkan pengetahuan petani dan meningkatkan ketersedian bibit berrnutu dan bersertifikasi. Perfu meningkatkan SOM/ kualitas penyuluh dan volume kegiatan penyuluhan, Mengembangkan keterampilan petani dengan memberikan pelatihan produk olahan lain yang menguntungkanbagi petani Diperlukan bantuan pemikiran dari pemerintah untuk menanggulangi panen muda dan sistem ijon. Mengembangkan desain kemasan mangga yang menarik.
Sumber : Laporan PelaksanaanKegiatan PELP Tahun 2006
119
3.
Bidang Perrnodalan.
Rumusan pennasalahan 1..
SolusUupayapenanganannya
Lemahnya permodalan bagi 1. Meningkatkan permodalan bagi pn:Sdusen mebel, petani dan produsen mebel, petani dan pedagang mangga yang pedagang mangga. mengakibatkan rendahnya mutu dan produksl
2. Bekum
ada fasiJitasi 2 pennodalan yang sesuai bagl petanl dan pedagang mangga.
3 Lemahnya akses pennodalan 3 terhadap perbankan dan jasa keuangan lainnya, terutama bagl petani dan pedagang mangga.
4
Meningkatkan dan mengembangkan fasiDtasi permodalan yang sesuai dengan kondisi produsen mebel, petani dan pedagang mangga. Perbaikan sistem pemberian yang sesual dengan kondisi produsen mebel, petani dan pedagang mangga. kredit
4 Kurangnya pembinaan Meningkatkan pembinaan akses terhadap akses pennodalan permodalan dan menejemen dan menejernenusaha. 5. usaha. pembinaan dan 6· Meningkatkan pelatihan kewirausahaan. Mengupayakan pembentukan Tim Pendamping 7· wirausahaan (klinik usaha). Ke
8· Membentuk KKMB (be~rat).
rnn
Membentuk monitoring dan evaluasi. Sumber : Laporan PelaksanaanKegiatan PELP Tahun 2006
120
4. Bidang Pemasaran. Promosi dan Kemitraan.
Rumusan pennasalahan 1
·
Pemasaran mebel rakyat (konsumsi umum) sebaglan besar bersifat lokal, sedangkan mebel antik telah mencapai · regional, nasional dan ekspor.
Solusl/upaya
1. Meningkatkan
jaringan dan pertuasan pasar baik dalam dan luar negeri.
Peluang pasar mangga sangat 2 2· terbuka lebar dan .yang jadl pokok permasalahan adalah ketersedian dan mutu barang serta cost pendistribusian tertalu mahal akibat kenaikan BBM.
3. 4·
Lernahnyajaringan pasar.
&
Mengembangkan sistem jaringan dan informasi pasar
4.
Perlu diupayakan bentuk kemasan yang menarik dan berciri khas Probolinggo.
5·
- Meningkatkan promosi produk melalul pa me ran dan pemanfaatan Brorno Info, Brorno FM, Website Kabupaten dan media lainnya. Mengoptimalkan pasar produk unggulan (rest 8198) Tongas . - Mengembangkan kios info. - Mengembangkan uji coba pasar dan pemasaran produk olahan hasil samping ( diversifikasi) . - Mengembangkan sertifikasi produk. - Ekspolpameran produk klaster & produk perbankan I lembaga keuangan lainnya, secara khusus maupun umum
5. Promosi produk belum optimal
6.
Lemahnya jaringan kerjasama antar pelaku dan dunia usaha.
Meningkatkan ketersediaan barang bermutu melalui pembinaan kepada petani.
3
inforrnasi
Belum memiliki bentuk dan desain kemasan mangga yang rnenarik berciri khas Probolinggo.
penanganannya
6.
Meningkatkan fasilitasi kemitraan dan jaringan kerjasama antar pelaku dan dunla usaha. Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan PELP Tahun 2006
121
B. Konsep rencana tindak (action plan). No
1
Urahln
Dana
Penyusunan & pembuatan Buku Pemahaman Pengem bangan Ekonomi Lokal (PEL) berikut Juklak/Juknls bagl Fasilitator PELP di daerah.
2
Penlngkatan Sosiallsasi PELP hlngga Tingkat Desa
3
Penlngkatan pembinaan Klaster secara periodik, meliputi pembinaan SOM, kelembagaan dan forum kemltraan.
4
Pengadaan Warung (Warka)
5
APBD II
Target Pencapalan
2007
-
-
usulandana rnelalul Bappeda
.. APBD II
2007
2008
-
Bappeda
APBDH
2007
2008
2009
Bappeda
APBDll
2007
2008
-
Oispertahutbun
Usulan UPT mebel
APBOI/ APBN
2007
2008
2009
Disperindag
6
Penlngkatan mutu, produksi dan pengembangan desain mebel
APBD II
2007
2008
2009
Disperindag
7
Penlngkatan mutu, produksi dan produktifitas mangga
APBD II/ APBN
2007
2008
2009
Dispertahutbun
8
Pengendallan hama dan penyakit tanaman mangga
APBD II/ APBDI/ APBN
2007
2008
-
Dispertahutbun
APBD II
2007
2008
2009
Dlspertahutbun
APBD II/ APBDI
2007
2008
-
Oispertahutbun
APBDll
2007
2008
-
Dlsperindag
APBO II
2007
2008
2009
Dispertahutbun
desaln yang khas
APBD II
2007
-
-
Disperindag
Penanggulangan pan en 14 muda dan slstem ijon.
APBD II
2007
2008
-
9 10
Kayu
Peningkatan pemblnaan dan bantuan teknls budldaya mangga Pengadaan
bl bit bennutu
dan bersertifikasl
Pengembangan diversifikasi 11 produk olahan mangga dan pelatihan keterampilan yang menguntungkan bagi petani
12 Penlngkatan
kualitas dan volume keglatan (lntensitas) penyuluhan
13 Mengembangkan
kemasan mangga menarik dan berciri Probollnggo.
Disperlndag dan Dispertahutbun
122
15 Meningkatkan
2007
dan mengembangkan fasilitasi permodalan yang sesual dengan kondlsi produsen mebet, petanl dan pedagang mangga.
APBDll/ APBDI/ APBN
Perbaikan sistem pemberian kredit.
APBD II
2007
Meningkatkan pembinaan 17 akses permodalan
APBD II
Menlngkatkan pemblnaan 18 dan pelatihan kewira usaha an.
2008
2009
DlskopUKM
2008
-
DiskopUKM
2007
2008
2009
DlskopUKM
APBDll
2007
2008
-
DlskopUKM
19 Pembentukan
APBDll
2007
-
-
Oiskop UKM
KKMB 20 Pembentukan (bersyarat).
APBD II
2007
-
-
Bappeda
21
Ekspolpameran umum, produk dan lembaga lalnnya.
produk perbankan keuangan
APBDll /Swasta/ per bankan
2007
2008
2009
Disperindag /Swasta/ Perbankan
22
Meningkatkan jaringan dan per1uasan pasar baik dalam dan luar negeri.
APBD II
2007
2008
2009
Disperindag
sistem jaringan dan informasi pasar.
APBD II
2007
2008
-
Disperindag
Mengoptimalkan pasar produk unggulan (rest area) Tongas
APBDll
2007
2008
-
Dlsperindag
APBDll
2007
2008
2009
Oisperindag
APBD II
2007
2008
-
Dlsperindag
APBD II
2007
2008
2009
16
:
dan
menejernen usaha.
nm Pen damping Kewirausahaan (klinik usaha).
23 Mengembangkan 24
25 Mengembangkan
sertifikasi
produk.
26 Mengembangkan uji coba pasar dan pemasaran produk olahan hasil samping (diversiflkasi) .
27 Meningkatkan
promosi produk melalui pameran dan pemanfaatan Bro mo Info, Bro mo FM, Wlbeslte Kabupaten dan media lainnya.
Disperindag/ Bappeda/ Dishubpar/
lnfokom
.
123
28 29
Mengembangkan klos Info. Menlngkatkan fasilitasl kemitraan dan jaringan keJjasama antar pelaku dan dunla usaha :
APBD II
2007
2008
2009
APBDU
2007
2008 2009
lnfokom Disperindag/ DlskopUKM
Sumber : Laporan PelaksanaanKeglatan PELP Tahun 2006 Selanjutnya tahap mempromosikan produk klaster. Kendati belum optimal, promosl/pengenalan produk klaster telah dilakukan melalui website Kabupaten Probolinggo, pembuatan brosur mangga edisi bahasa Indonesia dan lnggris, media elektronik melalui kerjasama Pernerintah Kabupaten Probolinggo dengan Trans 1V dan visualisasi Potensi Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 2006 (Gambar 9). Gambar 9. Promosi Produk Klaster
4.1.3.8 Kaderlsasl PELP Oengan memfungsikan Kasi Ekonomi Kecamatan sebagai Fasilitator PELP, pelatlhan, studl banding mengenal keglatan klaster dan memfasllltasl pembentukan kelembagaan klaster serta sosialisasi PELP. Hal ini sebagaimana
124
dlnyatakan Watuyo Setyo Prihadl, SE, MM, Kepala Sub Bldang Pertanian Bappeda KabupatenProbollnggoselaku pemimpin proyek PELP, bahwa : "Kaderlsast PELP dllaksanakan Sejak tahun 2006 salah satunya memberdayakankasl ekonoml kecamatan, masyarakat, unsur pemerintah (dlnas terkait) untuk diberdayakan sebagal fasilitator PELP dengan memberikan pembekatan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas petaku PELP (peningkatan kapasitas fasilitator dan peningkatan ketembagaan ktaster). Fungsi kader-kader PELP adatah untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk berlembaga, mendorong kemampuan datam mengelola kelembagaan klaster, mendorong kemampuanusah&-usahabagl UMKM" (wawancaratanggal 28 Mei 2009) Setanjutnya datam pelaksanaan kaderisasi PELP serta memfungslkan fasilitator PELP dilakukan secara bertahapyaitu : 1. Tahap PenlngkatanSOM dan pemberdayaanFasilitator PELP di Kecarnatan. Dalam rangka meberdayakan 11 orang Kasi Ekonomi Kecamatan di Kecamatan
Lumbang, Tongas, Drlngu, Maron, Gadlng, Kotaanyar,
Pakuniran Besuk dan Paiton guna difungsikan sebagai fasilitator I pendamping bagi klaster di wilayahnya, maka perlu pembekalan bagi ke 11 orang Kasi Ekonomi dimaksud dalam bentuk Pelatihan bagi Fasilitator PELP. 2. Tahap Fasilitasi Penataan KepengurusanKlaster. Tahapan ini adalah untuk memfasilitasiterbentuknya pengurus klaster dalam bentuk : Mengadakan pemlllhan pengurus Klaster yang dfprakarsal Camat dan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan; Membantu penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi Klaster. 3. Tahap PembinaanKlaster, Pembinaanktaster merupakan kegiatan berkesinambunganguna pemecahan perrnasalahan klaster. Pembinaan klaster pada tahun 2007 selain dltaksanakanoleh POKJA juga dllaksanakan oleh Kecamatan dan Fasilltator, salah satu pelaksanaannya adalah studi banding mengenai pengelolaan ktaster dan fasitltasi pemerlntah di Kabupaten Blora.
12S
4. Tahap Forum kemitraan (Komunikasi) antar klaster PELP dengan pemangku kepentingan (stakehoulders). Merupakan kegiatan rutin guna membangun
kemitraan diantara klaster
dengan
dan
pemangku
kepentingan
lainnya
guna
merumuskan
permasalahan, solusi dan menyusun rencana tindak PELP. Melalui dlskusi interaktif masing-masing
kelompok kerja PELP yang
dlfasiHtasl oleh LGSP-USAID, timbul kesepakatan bahwa rencana tindak (action
plan) PELP tahun 2006 dianggap masih relevan dan oleh karena itu tldak diperlukan adanya revisi I perubahan. Namun demikian timbul usulan dari
peserta guna dapat ditindak lanjuti dalam waktu relatif singkat yaitu mengenai : 1. Pertu dan dianggap penting u~tuk segera membentuk Pendampingan Teknis Bagi UMKM dalam bentuk Tim I Lembaga I Forum I atau kelembagaan lainnya; 2. Pembentukan Dewan Daya Saing ; 3. Pertu pengawalan dari eksekutif dan leglslatif agar agenda besar PELP blsa tetap berjalan ; 4. Perlu
adanya
motifasi
ekonomi
untuk
merangsang
I
mendorong
orang/anggota klaster untuk bertemu ; 5. Mengadakan pertemuan rutln pads masing-masing POKJA dan antar POKJA guna meningkatkan kapasitas POKJA ; 6. POKJA Permodalan dlharapkan
segera
mengusulkan bantuan permodalan
dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam bentuk kredlt sentra usaha bagi kiaster ; 7. Optimalisasi pembinaan klaster : 8. Penlngkatan kompetensi SOM ; 9. Optimalisasi penyuluhan ;
126
10. Pengadaan Warung Kayu guna melayani kebutuhan pengerajin dengan tlngkat pembellan berskala kecff; 11. Menlngkatkanpromosl dan pemanfaatanproduk klaster; 12. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk membangun I
sewa
show room di luar l
Jakarta )
guna memamerkan dan memasarkan hasil produk klaster dan
produk unggulan lainnya.
4.1.3.7 Memperslapkan Kelembagaan PELP Dalam mempersiapkan kelembagaan PELP dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusla (SOM) pelaku PELP dilakukan melalui studl banding, pelatihan, uji pemberdayaan klaster, fasilitasi pemasaran dan kemitraan bagi UMKM serta mengusulkan PELP untuk menjadi salah satu Program RPJMD Kabupaten Probolinggo. Peningkatan meningkatkan
Kapasitas
kapasitas
Kelembagaan rnerupakan
kelembagaan
PELP
baik
upaya
untuk
ditingkat
Pusat
Pengembangan(Kabupaten) maupun ditingkat Wilayah Pengembangan (Klaster) dengan pelaksanaan kegiatannyasebagai berikut : 1. Worlc Shop/Seminardan Pameran ProciukKlaster Nasional. Seminar dan Pameran ini diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Ekonoml Sumber Daya ( FPSED) Provinsl Jawa Tengah pada tanggal 14 s/d 15
Mei 2008 dalam rangka menyusun action plan pengembangan ekonomi lokal (PEL) Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan sharing pelaksanaan PEL nasional yang dihadiri oleh Departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Bappenas, Bappeprop bertkut SKPD Prov. Jawa Tengah terkalt, Bupatt/Walikota se Jawa Tengah, Lembaga Donor (GTZ-Red Germany & LGSP-USAID), Kadin Pusat & Prov. Jawa Tengah,
Forum for Economic Developmentand
127
Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, POKJA-PELP Kabupaten Probolinggo, Dinas Pertanian Kabupaten Magetan, Dinas Perindustrlan Kabupaten Pacitan, Klaster-Klaster Kabupaten I Kota se Provinsi
Jawa Tengah, Klaster IKM Mabel Kabupaten Probolinggo, UKM Tenun Bussmes Development Support Provider
K~upaten Sumba - N1T dan serta (BDSP) Kabupaten I Kota
se Provins! Jawa Tengah. setaln rnemperoleh pengetahuan mengenai pota
Hasil dart keglatan ini,
dalam mengembangkan ekonomi
perencanaan dan pelaksanaan serta dukungan
fokaf, juga diperofeh kesempatan untuk mengenafkan dan memasarkan produk klaster Kabupaten Probolinggo yaitu Mebelair Etnik Pendalungan.
2. Petatihan bagl Fasmtator, Pengurus Ktaster dan SKPD terkait dengan POKJA-PELP. Dlfaksanakan dalam upaya mendukung dan meningkatkan keberdayaan Klaster agar mampu memberikan pelayanan bagi UMKM/IKM. Optimallsasl Pemahaman PELP
dan Fungsi Klaster merupakan keglatao
untuk meningkatkan pemahaman program PELP dan Fungsi Kiester kepada masyarakat desa (pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya) yang berada di
11 (sebelas) wilayah pengembangan (Kecamatan). Kegiatan ini
dllaksanakan
oteh
fasiHtator
PELP
dan
Klaster
maslng-maslng
wilayah
pengembangan (Kecamatan) dengan difasilitasi oleh Tim Kelompok Kerja PELP Kabupaten. Hasit yang diperoteh adatah meningkatnya pemahaman program PELP bagl masyarakat (pelaku usaha). Pemblnaan
dan
fasUltasl
kemitraan
kfaster,
dalam
kegiatan
lni
dilaksanakan dalam bentuk :
1. Studt Banding. Dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 27 s/d 29 Juli 2008 di Kabupaten
Semarang
dan
Kabupaten
Rembang,
dengan jumlah
peserta
128
sebanyak 40 orang anggota POKJA-PELP terdfri dart unsur SKPD, Kfaster, Fasilitator dan LSM. Studt banding fnf, dflaksanakandalam rangka mengkajl pola penanganan pengembangan ekonomi lokal di provinsi Jawa Tengah, dengan pokok-pokok kajier•!'!ya meUputi ; A. Struktur kelembagaanpengembanganekonomi lokal mulai dari : -
Kelembagaan ditingkat provinsl yang disebut "Forum Pengembangan Ekonoml Sumber Daya (FPESD)",
-
Kelembagaan ditingkat Kabupaten/Kota yang disebut "Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)", dan
-
Kelembagaan ditingkat wifayah pengembangan yang disebut "Forum Rembug Klaster (FRKt
B. Pola pemberdayaan kelembagaan pengembangan ekonomi lokal (PEL) dengan dukungan dari ; pemerintah (mulai dari pemerintah pusat hingga pemerfntahandesa), Swasta (perusahaan & assosiasi pengusaha), Lembaga Donor (GTZ-Germany, LGSP-USAID dll), Lembaga-lembagaPendampingan (BDSP dll), Lembaga Perbankan, Lembaga penelltian dan pengembangan (Pemerintah/Swasta/PerguruanTinggi) dan stakeholders lainnya C. Pola pemberdayaan toaster yang penuh dukungan dan fasilitasl dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta. Assosiasi Pengusaha, Lembagafembaga · penefitian
dan
pengembangan
serta
Lembaga-lembaga
Pendampingan. 2. PeningkatanKemttraanKlaster dengan Stakeholders. Dilaksanakan untuk meningkatkan praktik partisipatif dan kualitas kemitraan antara Kiester IKM Mebel dan Pertanian (Mangga) dengan pemangku kepentlngan lainnya; dengan tujuan untuk mendiskusikan pennasalahan kolektif dan mencari solusi pemecahannya terkait dengan keglatan usaha IKM/UKM
129
serta meningkatkan keberdayaan Kfaster datam upaya mendorong kemampuan usaha IKM/UKM. 3. Fasilitasl KemitraanKJaster. Sedangkan fasilitasi kemitraan klaster dilaksanakan dalam upaya menduku.:~keglatan ktaster, melalui : -
Fasilltas kemitraan klaster dilaksanakan melalui afinnatif Kepala Dlnas Koperasl, UKM Kabupaten Probolinggo daJam Perjanjian Kerjasama Pernasaran Produk Unggulan Kabupaten Probolinggoyang dibuat antara Klaster Pendalungan AsH dengan LLP-KUKM SmesCo Indonesia Company-Jakarta pada tanggat 13 Agustus 2008 (terlampir).
-
Memberikan JegaJitas bagi KJaster Pendalungan Asll, meJalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo, nomor : 518127/426.11012009, tanggal
19
Januari 2009, tentang Pembentukan Klaster PendalunganAsli Kabupaten Probolinggo(terfampir). Forum Komunikasi & Kemitraan PELP (FKK-PELP) merupakan kegiatan rutin POKJA-PELP guna membangun kemitraan dlantara klaster dengan pemangku kepentingan lainnya dan guna mencari solusl bagi pennasalahannya dan menyusun rencana tindak PELP. Melalui diskusi interaktif masing-masing kelompok kerja PELP yang difasHltasloleh LGSP-USAID, tersusun rencana tindak (action plan) PELP tahun
2009- 2013 (terlampir). 4.1.4 lmplementasl
Perencanaan PELP Dalam Upaya Menlngkatkan
Perekonomian Daerah Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja baru telah
130
diupayakan oteh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan pendekatan partisipatif melalui pola keljasama antar komunitas (pelaku) ekonomi yang dikemas datam program PengembanganEkonoml lokat Parttsl'patif(PELP). Oengan adanya program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) di Kai.:...:paten Probolinggo tersebut tentu akan membenlam dampak atau implementasi bagi masyarakat atau klaster-klaster ekonomi terpilih diantaranya : Menmgkatnya komttmen ketiga Stakeholder datam Ketembagaan PELP (FKKPELP);
Kesadaran
berlembaga
bagi
klaster-klaster
ekonomi;
dan
Pengembangankreativitas masyarakat. 4.1.4.1 Menlngkatnya komitmen ketlga Stakeholders dalam Kelembagaan PELP (FKK-PELP); Untuk mendukung program Pengembangan Ekonomf Lokal Partisfpatif (PELP) Kabupaten Probolinggo dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutanyang berdampak bagi masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja
dengan
pemanfaatan dan
pendayagunaan potensi
sumberdaya lokal (SOM, SOA, lnfrastruktur dan lnstitustonaf),melaluf kerjasama antar komunitas ekonoml (stakeholders), perlu membentuk Forum Komunikasi dan Kemitraan Pengembangan Ekonoml Lokal Parttslpatlf (FKK-PELP) Kabupaten Probolinggo. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ors. Sidik Wk:ljanarko,M.Si, setaku Ketua FKK-PELP Kabupaten Probolmggobahwa : " Oengan adanya Forum tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan komitmen ketiga stakeholdefs (pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha), sehingga dapat mengembangkan Usaha Mikro Keen dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo sehingga dapat menjadi mitra yang baik untuk peningkatan kesejahteraan, mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran•.(Wawancaratanggal 27 Mei 2009) Forum Komunikasi dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (FKK-PELP) merupakan institusi pengambilan keputusan yang otonomi, lndependen, tidak terikat (subordlnasi) dan bertanggung jawab kepada
131
segenap anggotanya; serta merupakan mitra kerja Pemerintah da~m melaksanakanprogram PengembanganEkonomi Lokal Partisipatif (PELP). Hal-hal yang harus dilakukan oleh Forum Komunikasi dan Kemitraan PengembanganEkonoml Lokal Partlsipatif(FKK-PELP) adalah : a. Mengupaya~·. peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berdampak bagi masyarakat mlskin, terbukanya lapangan kerja dan kewirausahaanbaru melalul kebijakan dan praktek pengembangan ekonomi lokal yang partisipatif; b. Mengorganisir dan menglntegrasikan kegiatan usaha di daerah yang mengarah pada komoditi atau produk yang spesifik; c. Mengembangkankemampuan usaha bagi UMKM dan IKM di wilayah I sentra pengembangan, balk itu dilakukan sendiri maupun melalui fasilitasi pemerintahdan swasta maupun lembaga lainnya; d. Mencari solusi pennasalahan kolektif bagi UMKM/IKM dan menyusun langkah-langkahmelalui perencanaanyang terstruktur dan partisipatif; e. Berperan aktif.dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal di wHayahwilayah pengembangansentra usaha produktif dengan fokus Klaster; f.
Menyelenggarakanrapat pembentukan & pergantian pengurus, penyusunan AD/ART, rapat-rapatanggota maupun Forum Musyawarahlainnya;
g. Mensosialisasikan dan melembagakan program PELP kepada segenap masyarakatdan pemangku kepentinganlainnya; h. Melaksanakandan mengkoordinasikankegiatan program PELP; I.
Berpartisipasidalam perumusan kebijakan pembangunanperekonomidaerah baik dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Oesa, Kecamatanmaupun Kabupaten.
132
4.1.4.2 Kesadaran berlembaga bagl klaster-klaster ekonoml; Ditingkat
wilayah
pengembangan implementasinya terdorongnya
kesadaran berlembaga bagi UMKM sehingga terbentuk klaster-klaster ekonomi. (contohnya Klaster pendalungan etnik yang sudah mempunyai AD/ART). Hal ini sebagaimana disam~ikan oleh Ors. Sidik Widjanarko, M.Si, selaku Ketua FKKPELP Kabupaten Probolinggo bahwa : •program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif mulai rintisan dilakukan oleh Stakeholders, dimana stakeholders merespon dengan bale dengan adal)ya PELP ini. Yang tadinya tidak terbentuk klaster maka mereka ingin dibentuk klaster. Dan karena mereka tidak mengertl proses kelembagaan maka mereka minta dibentuk kelembagaan dan minta pemblnaan dan fasilitasi dari pemerintah•. (wawancara tanggal 27 Mei
2009) Program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) merupakan langkah-langkah yang dipergunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi perdesaan serta mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di pedesaan terutama disektor non pertanian. Oleh karena itu penguatan kelembagaan ekonomi menjadi prasyarat meningkatkankualitas lembaga UKM yang sehat, berkualitas dan berdaya saing yang tinggl. Selain itu pengembangan ekonomi lokal sebagai langkah yang dipergunakan untuk mencapai sasaran perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dirasa cukup untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi perdesaan serta mendorongpenciptaanlapangan kerja. Dengan terbentuknya klaster-klaster ekonomi tersebut maka adanya kemampuan untuk mengembangkan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) nya. Salah satunya dengan berkembangnyainformasi pasar, pembagian order, pembinaan klaster bagi UMKMnya. Terserapnya lapangan kerja dapat dilihat dari hasil pendataan di klaster mebel pendalungan dimana
133
pada tahun 2007 sebanyak 312 tenaga kerja dan terjadi peningkatan sebesar 61,35% pada tahun 2008 sebanyak 504 tenaga kerja, meningkatnya kemitraan antara lain dengan SMESCO Indonesia Company di Jakarta, Galaxy Mall di Surabaya dan buyer darl Negara Panama, Denmark, Swedia, Abudabi, Australia, Korea, Mexico dan Iran d&r.··pasar-pasar domestik. Pada klaster Mebel banyak sekali terjadl peningkatan dengan adanya program PELP, terutama pada Klaster Pendalungan Asli yang mempunyai spesifikasi produk bercorak seni Pendalungan-Kabupaten Probolinggo. Dalam upaya mengembangkan kelancaran jalur pemasaran dan kemitraan, pada klaster mebel tersebut telah menjalin kerjasama pemasaran dengan SmesCo Indonesia Company (suatu badan usaha dibawah Departemen Koperasi) di Jakarta. Untuk keperluan pengenalan produk kerajinan unggulan Kabupaten Probolinggo, maka disediakan pula oleh SmesCo Indonesia Company show room secara cumacuma dan pennanen seluas 327 m2 terletak di Lantai 1 gedung SMesCo PromotionCenter (SPC) jalan Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta. Gambar 10. Showroom Klaster Mebel Pendalungan Asli Kabupaten Probolinggo di Gedung SPC Jakarta
134
Dengan adanya
showroom tersebut, diharapkan hasil produk kerajinan
unggulan UMKM dan IKM Kabupaten Probolinggo dapat dipromosikan dan dipasarkan dengan jangkauan lebih luas. Untuk pemenuhan isi dan penataan
display/counter pada show room dimaksud, UKM/IKM yang tergabung dalam klaster •pendalungan Asn• Kabupaten Probolin~go telah siap dengan barangbarang
display/counter tersebut, namun untuk merealisasikan pengiriman dan
penataannya masih terkendala dengan biaya pengiriman barang dan sarana promosi berupa brosur, katalog, pamflet dan sebagainya. Terdapat
beberapa
pendekatan
untuk pembangunan
ekonomi
lokal.
Strategi pendekatan ditujukan pada kelompok produk tertentu (klaster), dimana klaster itu terdiri dari UKM, maka dengan terbentuknya klaster sedikit banyak hilangnya pengaruh persaingan lokal diantara para pelaku usaha yang sejenis, dimana mereka melalui satu pintu yaitu klaster sehingga semua transaksi jual beli lewat klaster. Sebagaiman disampaikan oleh Chandra lrawan, selaku Ketua Klaster Mebel Pendalungan Kabupaten Probolinggo, bahwa : •Meskipun ada pembeli baru yang tidak lewat klaster tetapi prosedumya tetap·lewat klaster karena hal ini sudah di atur dalam AD/ART sehingga transaksi harus lewat klaster"' (wawancara tanggal 31 Mei 2009) Pemerataan order pasar dan produksi diantara para anggota klaster. Meningkatnya kerjasama antara klaster terkait promosi dan pemasaran. Kalau dulu sebelum terbentuknya
klaster,
para UKM-UKM
kecil dengan adanya
tuntutan perut dan tuntutan anak sekolah dan masalah-masalah ekonomi yang membelit, maka mereka akan menjual murah produksinya. Sedangkan pada pengusaha mebel antik kebanyakan tertipu pedagang-pedagang
luar daerah
maka barangnya terjual murah karena terlanjur sudah terkirim, dimana ongkos yang sudah dikeluarkan sudah terlalu banyak dan jika kembali maka mereka akan menanggung kerugian yang cukup besar.
135
Dengan terbentuknya klaster maka para pengusaha-pengusaha
yang
sejenis tersebut mendapat keuntungan. Hal ini sebagaiman disampaikan oleh Chandra
lrawan,
selaku
Ketua
Klaster
Mebel
Pendalungan
Kabupaten
Probolinggo, bahwa: "Seperti contohnya UKM··)~ng paling mikro sekalipun misalnya dalam membell bahan baku saja tidak bisa karena untuk membeli bahan baku kayu gelondongan ke Perhutani itu minim harus 5 (Hrna) kibik. Maka dengan adanya klaster maka klaster yang membell bahan baku ke perhutanl dan kemudian UKM-UKM Mikro yang tergabung dalam klaster tersebut blsa membell bahan baku kepada klaster secara eceran. Selain membeli bahan baku mereka juga bisa diberi pekerjaan atau order darl klaster, sehingga dengan mereka masuk dalam klaster bisa meningkatkan order dan adanya pertuasan pasar". (wawancara tanggal
31Mei2009) Di Indonesia, secara tradisional pengembangan UKM menjadi titik pusat kebijakan
sosial.
Karena
UKM,
tennasuk
usaha
mikro,
menentukan
kesejahteraan sebagian besar penduduk bangsa Indonesia dan di daerah, maka pengembangan UKM menjadi kunci dalam usaha mengatasi kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah yang lebih berimbang. UKM merupakan tulang punggung perekonomian, tetapi selama ini pihak perbankan masih banyak yang belum berani memberikan pinjaman modal kepada UKM-UKM mikro. Tetapi dengan adanya klaster rnebel pendalungan ini, dan melihat mobilitas jual beli ~ari klaster tersebut make sekarang telah banyak pihak perbankan yang datang ke klaster mebel pendalungan dan menawarkan dirt untuk memberikan pinjaman modal. Selain klaster mebel pendalungan yang aktif mempromosikan pendalungan asli Kabupaten Probolinggo lewat SmesCo di
mebel
showroom yang
disediakan di Jakarta. Temyata ada juga yang ingin langsung membeli dan datang kepada klaster mebel pendalungan asli. Hal ini terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009, ada pembeli dari Warga Negara Iran yang bemama Bijan Jamshidi yang datang langsung
untuk membeli mebel khas pendalungan
136
(Gambar 11). Ditemani seorang penerjernah, Bijan secara khusus mendatangi worlcshop mebel pendalungan di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Bijan mengatakan dia melihat besamya potensi yang bisa digali dari mebel pendalungan. Selaln karena desain yang dinilainya begitu apik, juga bentuk ukiran yang dirasakan inovatif. MenuttirBijan Jamshidi, selaku buyer dari negara Iran, ketika bersamaan waktu penelitian di klaster mebel menyatakan ·11 amaze me to know this kind of design. It has a unique design, yet it so innovative" (sangat mengagumkan untu~ mengenal desain seperti ini. Mebel ini memlliki desain unik yang sangat inovatif). Warga negara Iran ini awalnya mengenal mebel khas Kabupaten Probolinggo ini dari sebuah pameran mebeJ di Negara Dubai. la pun memutuskan untuk datang langsung ke Kabupaten Probolinggo untuk membeli berbagai mebel khas pendalungan.Setidaknya sekitar 30 (tiga puluh) unit mebel yang akan dibawa dalam sebuah kontainer yang dibeli pada kunjungannya.
137
Sedangkan pada klaster mangga tindakan riil yang telah dilakukan dengan mengupayakan pengembangan populasi mangga sebagal varietas unggulan. Peningkatan populasi dan peningkatan mutu produksi mangga di Kabupaten Probolinggo yang disalurkan melalui dana APBD. Selain itu dilaksanakan pula pengembangan agribis mangga meliputi : pengepakan, pelabelan, pembangunan rumah produksi, greeding dan packaging house (cara pengepakan, proses pelabelan), yang berada di desa Klampok Kecamatan Tongas (Gambar 12 dan Gambar 13). Peningkatan mutu dan populasi melalui bantuan bibit mangga, bantuan peptisida, dan bantuan pupuk organik. Hal ini
138
sebagaimana disampaikan oleh Pak Suli Artha, selaku Wakil Ketua Klaster Mangga KecamatanBesuk Kabupaten Probolinggo,bahwa : • Perkembangan klaster mangga sudah jalan sebelum ada Program PELP karena sudah ada kelompok-kelompok mangga, dengan adanya Program PELP ini maka ada penlngkatan juga dengan adanya pembinaan-pemblnaandari Bappeda, Dina$ teknis terkait, LGSP, dan lain-lain. Penlngkatannya dapat kelihaian di bidang kelompok, mereka tambah aktif dalam berorganisasi,namun dalam hal-hal pemasaran untuk kelompok masih berusaha sendiri. Dengan adanya Program PELP dapat menambah informasi, pengetahuan dan pengalaman•. (wawancara tanggal 14 junl 2009) Gambar 12. KelompokTani Kecamatan Besuk dan Buah Mangga Yang Belum
Ber1abel
Gambar 13. Kemasan Mangga untuk Ekspor dan Mangga yang sudah Berlabel
Dalam klaster mangga, pengembanganpasar dilakukan melalui pameranpameran di luar propinsi, lelang agribis dan temu bisnis. Selain itu untuk menunjang produksi klaster mangga, PT Surya Jaya Abadi Perkasa mengolah selai mangga dan buah mangga kalengan dan sampal saat inl masih uji pasar.
139
Fasilitasi penguatan pennodalan dilakukan oleh Dinas Koperasi melalui Kredit UKM, juga sektor perbankan memberikan kredit mikro seperti Bank Mandiri, Bank Bukopin/Swamitra). Untuk mengembangkan teknologinya, klaster mangga dalam hal pemupukan sampal dengan pasca panen selacn~ dibantu Dinas terkalt juga dibantu oleh kegiatan Prima tani (Program Akselerasi Teknologl Pertanian) yang di bantu oleh Sadan Penyuluh Teknologi Pertanian (BPTP) Malang. Pembinaan kelembagaan di fasilitasl oleh Forum Komunikasi dan Kemitraan (FKK-PELP) dengan melakukan pelatihan kaderlfasilitator meliputi manajemen sistem lnformasl dan komunikasl,kelembagaandan pengelolaanusaha. 4.1.4.3 Pengembangan kreativitas masyarakat. Meningkatnya kapasitas usaha bagi pengerajin kecil yang tergabung dalam klaster, memberikan dampak insidentil untuk masyarakat miskin dari program
Pengembangan Ekonomi
Lokal
Partisipatif
(PELP)
dengan
membersihkan limbah dan· mendapatkan upah sebesar Rp.15.000,- dan masyarakat miskin mendapatkan keuntungan bertipat dengan memakai limbah tersebut untuk bahan baku kayu bakar bagi kepentingan keluarganya. Langkah selanjutnya rencana pengembangan kreatifrtas masyarakat terutama bagi pemuda untuk memanfatkan limbah kayu sebagai produk turunan (diversifikaSJ) guna peningkatanlapangan kerja dan berusaha. Klaster
mebel
pendalungan
sudah
berkembang
ke
wilayah
pengembangan lainnya, tidak hanya menutup kemungkinan di 3 (tiga) wilayah pengembangan yang sudah terbentuk yaitu K~n
Dringu, Kecamatan
Leces dan Kecamatan Sumberasih. Klaster mebel pendalungan sudah mengembangkanke wilayah KecamatanTiris, dimana di KecamatanTiris banyak sekali bahan baku bambu dan masyarakatnya banyak yang mengayam bambu.
140
Melihat kondisl ini maka klaster mebel pendalungan mencoba memberi inovasi untuk membuat songkok dari anyaman bambu (Gambar 14) dan dikenalkan melalui showroom-showroom
yang dimiliki temyata sudah banyak peminatnya
dan memesan songkok tersebut Kerajinan songkok anyaman bambu ini kemudian ditarik jadi satu di klaster mebel. Gambar 14. Foto Songkok Anyaman Bambu
Selain pembuatan kerajinan songkok anyaman bambu juga diberikan inovasi kepada pengrajin tempeh pada umumnya untuk membuat tempat makan seperti di restoran-restoran jepang (oyam1) (Gambar 15). Untuk meningkatkan kreatifrtasnya mereka diberikan pelatihan-pelatihan baik pelatihan manajemen komunikasi, manajemen keuangan maupun pelatihan ide-ide yang bisa meningkatkannilai jual. Gambar 15. Tempat Makan dari Anyaman Bambu
141
Pada bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009 terjadi goncangan pasar global, dan hal ini juga memberi dampak dan sangat terasa bagi klaster mebel pendalungan dimana tidak ada satupun barang yang terjual. Kemudian timbul kreasi pembuatan frame foto tapi tldak seperti yang umum kita lihat. Frame foto dibuat dengan kesan kuno tanpa ukiran. dengan menonjolkan tekstur kayunya dengan diberi foto-foto jaman dulu dengan wama foto hitam putih. Dan diluar dugaan temyata kreasi lni malah laku keras di pasaran. Dengan demiklan kita dapat lihat bahwa ketika pasar lesu karena krisis global temyata mampu bangkit karena adanya klaster. Hal ini disebabkan karena yang dulunya para UKM-UKM sejenis yang ada jalan sendiri-sendiridengan bersatunya dalam klaster maka timbul kerjasama yang baik. Seperti contohnya jika ada pesanan barang tertentu maka klaster akan memberi informasi di UKM yang memproduksi barang tersebut. Diantara klaster-klastermebel ada kelompok mebel antikan dan mebel umum hal ini bisa saling tukar menukar model dan kemampuan. Dalam klaster mangga sudah ada kreatifitas untuk membuat keripik mangga dengan diberikan bantuan alat penggorengandari dana APBN (Gambar 16). Alat penggorengan untuk keripik mangga mempunyai daya 6000 watt dan harus membayar beban Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini sebagaimana disampaikanoleh Pak Suli Artha, selaku Wakil Ketua Klaster Mangga Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo,bahwa : • Keripik Mangga dipasarkan ke Medan dan banyak pesanan, tetapi pembuatan keripik mangga dibuat jika harga mangga lagi murah yaitu Rp. 1.500,- per kilonya dan juga bisa menggunakan mangga yang tidak layak jual atau mangga afkir. Sehingga produksi keripik mangga hanya pada musim tertentu. Memang ada rencana menggunakan buah-buahan selain mangga jika tidak musim, tetapi buah yang lain seperti keripik nangka dan keripik salak kurang jalan karena bahan bakunya mahal. Alat pembuatan keripik kapasitasnya tidak banyak yaitu 15 kg per produksi selama satu jam dan membutuhkan minyak goreng sebanyak 100 liter. Dan beban listrik yang harus ditanggung setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-. Oleh karena itu sangat disayangkan jika dalam satu bulan tidak melakukan produksi. Prociuk keripik mangga dan sari buah mangga (Gambar 4.13) memang laku tapi belum optimal karena kalah sama
142
produk keripik dari malang, apalagi produk keripik mangga untuk Kabupaten Probollnggo masih baru. Untuk mengatasinya saya telah mengirimkan seorang pekerja saya unb.Jk disekolahkan atau dilatih di nongkojajarMalang•. (Wawancaratanggal 14 Juni 2009) Gambar 16. Alat PembuatanKeripik dan Sari Buah
143
Gambar17 Packaging Keripik Mangga dan Minuman Sari Buah
Kegiatan Keripik mangga ini tidak berjalan baik, hat ini dikarenakan ongkos produksi dan ongkos jualnya lebih besar ongkos produksinya. Pembuatan keripik mangga ini sebenamya untuk rnengatasi overload/banyaknya buah mangga dan menghindari turunnya harga komoditas mangga dan membusuknyamangga. Tetapi pada tahun 2008 kemarin harga mangga cukup bagus dan para pedagang mangga berpikir lebih baik menjual mangganya daripada dijadikan produk olahan lainnya. Dan juga produk mangga ada hanya pada musim tertentu sehingga produksinyatidak kontinyu.
144
4.2
Pembahasan
4.2.1
KeblJakan Pemerlntah Dalam Pelaksanaan Pengembangan Ekonoml Lokal Dalam Upaya Menlngkatkan Perekonomlan Daerah Berdasarkanuraian - uraian sebelumnya bahwa pengembanganekonomi
lokal merupakan kebijakan dalam mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya
lokal, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusla,
sumber daya alam setempat {lokal), infrastruktur dan institusional untuk membentuk daya saing daerah, merangsang pertumbuhan perekonomlan dan penciptaan lapangan kerja diwilayah melalui pendeka1an partisipatif. Kegiatan ini telah berhasil meningkatkan derajat perekonomian masyarakat melalui penciptaan kesernpatan kerja dan memberi akses terhadap berbagai sumber daya yang ada seperti pendidikan,kesehatan dan finansial. Hal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh {Blakely, 1994) bahwa ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah titik beratnya pada kebijakan ·endogenous developmenr menggunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempal Orientasi inl mengarahkan kepada fokus dalam
proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhankegiatan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, pengertian pembangunan sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP per tingkat saja, pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan--kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, dengan tujuan meningkatkan pendapatan riil perkapita penduduknyadisertai oleh perbaikan sistem kelembagaannya(Arsyad, 2004:1112). Selanjutnya Arsyad, memberikan pengertian mengenai pembangunan ekonomi sebagai berikut: a. Suatu proses perubahanyang terjadi terus menerus;
.
'
145
b. Usaha untuk menaikkan pendapatanperkapita; c. Berlangsungdalam jangka panjang; d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu : aspek perbaikan di bidang organisasi {institus!). dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal, fonnal maupun infonnal). Uraian diatas memben"kan gambaran kepada kita bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan indikator-indikator ekonoml saja, tetapi juga
adanya perbaikan sistem kelembagaannya.
Pembangunan ekonoml dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GOP/GNP pada skala nasional, pada tingkat daerah adalah tingkat pertambahanPDRB. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Probolinggo yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam pengembangan klaster, pelibatan stakeholders dalam wadah kemitraan lokal dan pemanfaatansumberdaya lokal secara optimal pada klaster ekonoml terpilih. Klaster yang merupalcan kelompok kegiatan ekonoml dalam suatu kawasan pengembangan, dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan dengan struktur organisasi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangannya. Melalui kegiatan klaster dan jaringan kerjanya diharapkan UKM dapat mengatasi pennasalahannya, mampu meningkatkan produktifrtasnya dan mampu menciptakan daya saing bagi usahanya serta mampu membentuk suatu pola kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, salah satu pendekatan dalam pengembangan ekonomi lokal partisipatif dilaksanakan melalui pendekatan klaster. Pendekatan ini
146
dimaksudkan untuk mernberdayakan dan mengembangkan klaster IKM/UKM dalam menglntegrasikankegiatan ekonomi secara vertikal. Apapun. bentuk kebijakan yang diambil, PEL mempunyai satu tujuan, yaitu : meningkatkanjumlah dan variasi peluang kerja tersedia untuk penduduk setempat. Oalmn mencapal ltu, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus pro-PEL, atau
sinkron dan mendukung kebijakan
pengembanganekonoml daerah yang telah disepakati bersama. Dalam pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan suatu strategi pembangunan ekonomi daerah untuk mempercepat keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 4 strategi pembangunanekonomi daerah menurutArsyad (1999:122) yaitu: 1. Strategi PengembanganFlsik/Lokalitas. Merupakan pembangunan untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung kegiatan pembangunan industri dan perdagangan yang berdampak pada pengembangan dunia usaha yang selanjutnya berpegaruh pada penciptaan peluang kerja. Strategi ini bermanfaat untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki basis pesona/kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota sebagai upaya memperbaiki dunia usaha daerah. 2. Strategi PengembanganDunia Usaha Pengembangan dunia usaha merupakan faktor yang penting karena dari daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan usaha pertumbuhan ekonoml diharapkan.
147
3. Strategi PengembanganSumber Daya Manusia. Dengan otonoml daerah, maka daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara optimal. Karena sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan. 4. Strategi Pengemb&nganMasyarakat Keglatan inl
lebih
dikenal dengan
pemberdayaan (empowerment)
masyarakat. Tujuan keglatan ini adalah untuk menciptakan adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kehidupan masyarakat.
Untuk itu pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal pada klaster ekonomi terpilih (IKM Mebel dan pertanian mangga) yang diarahkan pada pemberdayaan 12 (duabelas) klaster yang berada dalam 11
(sebelas)
Kecamatanyaitu : -
3 (tiga) Klaster IKM Mebel meliputi 2 (dua) klaster Mebel Antiq dan Uniq di Kecamatan Dringu, Sumberasih dan 1 (satu) klaster Mebel konsumsi umum di KecamatanLaces.
-
9 Klaster Mangga berada dalam wilayah Kecamatan Lumbang, Tongas, Sumberasih,Maron, Gading, Besuk, Pakuniran, Kotaanyardan Paiton. Penerapan kebijakan pengembangan ekonomi lokal menyangkut
pengembangan partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan sehingga masalahnya adalah
bagaimana
mengembangkan
partisipasi
tersebut.
Satakeholders tersebut dapat berpartisipasi kalau mereka ikut memiliki atau dihargai
peranannya
sejak
dari
perencanaan,
pelaicsanaan,
dan
pengendaliannya. Untuk itu, dipertukan pengembangan kelembagaan untuk menjalin kemitraan dan keterbukaan peluang bagi kontrol.
148
Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses polib"k tetapi juga
dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok
kepentingan dalam masyarakat · PaUng sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-k.epentinganmasyarakat Sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya(Tjokroamidjojo1994). Oalam upaya meningkatkan praktik partisipatif dan kualitas kelembagaan PELP dimaksud, maka
perlu melakukan perbaikan kondisi (retorasO
kelembagaandengan memperbesarperan masyarakatdan swasta. yaitu dengan membentuk kemitraan stakeholders yang disebut Forum Komunikasi dan Kemitraan atau FKK-PELP. Dalam forum ini yang terdiri dari kumpulan para pelaku ekonomi masing-masing berdialog untuk berdiskusi guna mencari solusi bagi permasalahan kolektif seperti kendala bahan baku, pemasaran, permodalan,promosi, teknologi dan lain-lain. Forum kemitraan ini berupaya menghubungkan produsen skala kecil dengan yang lebih besar hingga eksportir dan memberdayakan kelompok kegiatan ekonomi di wilayah pengembangan (Kiester) melalui integrasi vertikal (yaitu membina jaringan kemitraan antara produsen primer, pengumpul, produsen barang hingga eksportir), meningkatkandan mengembangkanfasilitasi meliputi kemampuan produksi, ketersediaan bahan baku, pemasaran dan kemitraan, penguatan kemampuan pennodalan, penguasaan teknologi, pengembangan kreativitas, legitirnasi kelembagaan dan lain sebagainya terkait dengan kemampuan usaha bagi IKM/UKM berikut klaster-klaster ekonomi terpilih. Hal inl sebagaimana pemyataan Arsyad (2004), bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah perencanaan untuk memperbaiki
149
penggunaan sumberdaya-sumberdayapublik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdayaswasta secara bertanggungjawab. Pembangunan ekonomi yang eftSien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta-petani, pengusaha kecil, koperasl, pengusaha besar, organisasiorganisasi sosial harus berperan dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksisatu sama lain. Untuk mengupayakan peningkatan kemampuan bagi UMKM dalam lingkunganpasar global yang kompetitif, maka salah satu strategl yang dilakukan dan dikembangkan dalam PELP Kabupaten Probolinggo adalah melalui konsep pendekatan Klaster yang berkonsentrasi pada upaya mendorong dan mendukung kerjasama antar UMKM guna meningkatkan kemampuan produksi, daya saing maupun kelancaranjalur pemasarannya. 4.2.2 Proses Perencanaan Pengembangan Ekonoml Lokal Tjokroamidjojo (1994:12) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkansecara sistematis kegiatan-kegiatanyang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Hasil penelitian ini senada dengan hal tersebut dimana rencana kegiatan untuk masing-masing klaster ekonomi bervariasi sesuai dengan masalah pada masing-masing klaster ekonomi tersebut. Proses perencanaan PELP yang dilakukan melalui proses ldentifikasi dan Analisa yaitu : ldentifikasi terhadap
150
kondisi, potensi dan kerawanan serta unsur-unsur penunjang ekonomi; identifikasl stskehoulders; Menentukan ruang lingkup geografis; ldentifikasi terhadap unsur-unsur penunjang Klaster dan menjaring aspirasi masyarakat pelaku usaha; Replikasi pelaksanaan PELP; Kaderisasl PELP; Mempersiapkan KelembagaanPELP serta Rencanatindak lanjut dan pelaksanaan PELP. Sementara itu rencana tindak untuk klaster ekonomi meubel, yakni pengadaan warung kayu, penlngkatan mutu, produksi dan pengembangan desain meubel, meningkatkan pembinaan akses permodalan dan manajemen usaha. Sedangkan rencana tindak untuk klaster pertanian mangga, yakni peningkatan mutu, produksi dan produktifitas mangga, pengendalian hama dan penyakittanaman mangga, peningkatan pembinaandan bantuan teknis budidaya mangga, pengadaan bibit bermutu dan bersertifikasi, dan pengembangan diversifikasi produk olahan mangga. Proses perencanaan pengembangan ekonomi lokal di kabupaten Probolinggodiawali oleh keterpaduan pemikiran diantara stakeho/ders/pemangku kepentingan ekonomi dengan hasil kesepakatan pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Probolinggo dilakukan secara partisipatif (PELP) diawali dengan mengangkatkomoditi mebel dan pertanian (mangga). Dilakukan identifikasi terhadap kondisi, potensi dan kerawanan ekonomi serta unsur-unsur penunjang ekonomi terkait dengan komoditi dimaksud meliputi: ldentifikasi keberadaan sentra produksi UMKM yang sejenis/spesifik; ldentifikasi keberadaan kelembagaan komunitas di wilayah klaster; ldentifikasi keberadaan lembaga-lembagapermodalan alau penyedia jasa keuangan, koperasl-koperasi, bank-bank, lembaga-lembagapenelitian dan pengembangan dan lain-lain terkait dengan pengembangan usaha UMKM, ldentifikasi pola pemasarannya, pola kemitraannya, penguasaan teknologi, produktivitas dan sebagainya terkait dengan kemampuan usaha UMKM.
151
Selanjutnya memilih klaster-klaster berikut ruang lingkup perwilayahan klaster yang tidak "dibatasi dengan geografis tetapi ditentukan dalam wilayah kecamatan guna memudahkan pembinaannya. Untuk menjaring aspirasi masyarakat dan stakeholders lainnya dilaksanakan melalui sosialisasi rencana PELP sekaligus menjaring aspirasi masyarakat berikut stakehoders lainnya secara berkelanjutan. Hasil dari kegiatan dimaksud adalah respon balk dari masyarakat, lnstitusionalsetempat dan stakeholders lainnya. Replikasi pelaksanaan PELP dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan membentuk kelompok-kelompokkerja PELP meliputi pokja kelembagaan dan SOM, permodalan, teknologi produksi, pemasaran dan kemitrausahaan ditingkat kabupaten, selanjutnya ditingkat wilayah pengembangan terpilih 3 klaster mebel yaitu di Kecamatan Leces dengan spesifikasi produk mebel rakyat (konsumsi umum), Kecamatan Dringu dan Sumberasih dengan spesifik produk mebelair antik, klasik, unik dan reproduksi etnik pendalungan, selanjutnya pada klaster komoditi pertanian (mangga) terpilih 9 (sembilan) perwilayahan yaitu : Besuk, Paiton, Gading, Maron, P~uniran,
Kotaanyar, Lumbang, Tongas,
Sumberasih. Bentuk repilikasi ditingkat kabupaten meliputi : Perumusan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan serta menyusun rencana tindak lanjutnya. Melakukan atau mengadakan pelatiharrpelatihan bagl UMKM terkait dengan kegiatan satuan kerja (instansi/dinas terkait). Fasilitasi terkait produksi (sarana prasarana), permodalan (salah satunya melalui KMK (kredit modal kerja) bagi UKM dan usaha mikro serta KMK bagl koperasi dan usaha produktif. Fasilitasi kemitrausahaan, pemasaran (misalnya Temu bisnis; lelang agrobis; pameran dalam dan luar negen) Kaderisasi PELP dilaksanakan salah satunya dengan memberdayakan kasi ekonomi kecamatan, masyarakat, unsur pemerintah (dinas terkait) untuk diberdayakan sebagai fasilitator PELP dengan memberikan pembekalan dalam
152
bentuk pelatihan peningkatan kapasitas pelaku PELP (peningkatan kapasitas fasilitator dan peningkatan kelembagaan klaster). Fungsi kader-kader PELP untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bertembaga, mendorong kemampuan dalam mengelola kelembagaan klaster, mendorong kemampuan usaha-usaha bagi UMKM. Mengusubn PELP menjadi salah satu program datam pembangunanekonomi kabupaten selanjutnya di tetapkan dengan Perda no. 7 tahun 2008 tentang RPJMD Kabupaten Probolinggo 2~08-2013 dengan program PELP. Dengan keberadaan program PELP dimaksud maka dibentuk secara resmi forum komunikasi dan kemitraan pengembangan ekonomi lokal partisipatif kabupaten probolinggo (FKK-PELP) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati No. 500/637/426.1212009. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Risfan Munir (2004) bahwa pada sisi lain, proses dialog antar stakeholder tersebut juga mempunyai fungsi kontrol. Kebijakan PEL akan dapat sukses kalau dilaksanakan sesuai dengan azas good
governance, ada untuk kepercayaan, keterbukaan dan akuntabilitas.
Untuk itu lembaga seff-control metatui forum PEL pada tingkat kota maupun komunitas akan diper1ukan. Dengan menggunakan perencanaan sebagai proses pembelajaran,maka perencana dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat, membantu masing-masing stakeholder
menyadari hak
dan
kewajibannya datam
pemberdayaankegiatan ekonomi di daerahnya. 4.2.3 lmplementasl
Perencanaan PELP Dalam Upaya Meningkatkan
Perekonomlan Daerah Dengan adanya program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) di Kabupaten Probolinggo tersebut tentu akan memberikan dampak atau implementasibagl masyarakat atau klaster-klaster ekonomi terpilih diantaranya:
153
Meningkatnya komitmen ketiga Stakeholder dalam Kelembagaan PELP (FKK'
PELP);
Kesadaran
berlembaga
bagi
klaster-klaster
ekonomi;
dan
Pengembangankreativitas masyarakal Hal ini sebagalmana dinyatakan oleh Pressman, Aaron dan Wildavsky (Supriadi, 2003) bahwa sisi lain darh. implementasi kebijakan, bahwa implementasi adalah: 1) penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya; 2) pelak8anaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadl suatu jaringan yang tak nampak; 3) penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. lmplementasi program bisa didefinisikan sebagai sebuah "cara• pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program tersebut, dengan menyediakan fasilitas, sumberdaya, prosedur dan aktivitas untuk mendapatkan hasil atau dampak yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Untuk mendukung program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) Kabupaten Probolinggo dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutanyang berdampak bagi masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan kerja
dengan
pemanfaatan dan
pendayagunaan potensi
sumberdaya lokal (SOM, SDA, infrastrukturdan institusional), melalui kerjasama antar komunitas ekonomi (stakeholders), perlu membentuk Forum Komunikasi dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (FKK-PELP) Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya Forum tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan komitmen ketiga stakeholders
(pemerintah, masyarakat dan
pelaku usaha), sehingga dapat mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggodan dapat menjadi mitra yang balk
'
154
untuk peningkatan kesejahteraan, mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Forum Komunikasl dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Partislpatif (FKK-PELP) merupakan institusi pengambilan keputusan yang otonoml, independen,tidak ten"kat (subordinasi)-dan bertanggung jawab kepada segenap anggotanya; serta merupakan mitra kelja
Pemerintah dalam
melaksanakanprogram PengembanganEkonomi Lokal Partisipatif (PELP). Ditingkat wilayah
pengembangan implementasinya terdorongnya
kesadaran berlembaga bagi UMKM sehingga terbentuk klaster-klaster ekonoml. (contohnya Klaster pendalungan etnik yang sudah mempunyai AD/ARn. Oleh karena itu penguatan kelembagaan ekonomi menjadi prasyarat meningkatkan kualitas lembaga UKM yang sehat, berkualitas dan berdaya saing yang tinggi. Selain itu pengembangan ekonomi lokal sebagai langkah yang dipergunakan untuk rnencapai sasaran perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dirasa cukup untuk rneningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi perdesaanserta mendorong penciptaan lapangan kerja. Dengan terbentuknya klaster-klaster ekonomi tersebut maka adanya kemampuan untuk rnengembang~n ekonoml bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nya. Salah satunya dengan berkembangnyainformasi pasar, pembagian order, pembinaan klaster bagi UMKMnya. Terserapnya lapangan kelja dapat dilihat dari hasil pendataan di klaster mebel pendalungan dimana pada tahun 2007 sebanyak 312 tenaga kelja dan terjadi peningkatan sebesar 61,35% pada tahun 2008 sebanyak 504 tenaga kerja, meningkatnya kemitraan antara lain dengan SMESCO Indonesia Company di Jakarta, Galaxy Mall di Surabayadan buyer dari Negara Panama, Denmark, Swedia, Abudabi, Australia, Korea, Mexico dan Iran dan pasar-pasardomestik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1994) bahwa
155
partisipasi masyarakat adalah keterfibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongango1onganmasyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui pertuasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Dengan terbentuknya klaster sedikit banyak hilangnya pengaruh persaingan lokal diantara para pelaku usaha yang sejenis, dimana mereka melalui satu pintu yaitu klaster sehingga semua transaksi jual bell lewat klaster. Sehingga terdapat pemerataan order pasar dan produksi antara para anggota klaster. Meningkatnyakerjasama antar klaster terkait promosi dan pemasaran. Oalam klaster mangga, pengembanganpasar dilakukan melalui pameranpameran diluar propinsi, lelang agribis dan temu bisnis. Selain itu untuk menunjang produksi klaster mangga, PT Surya Jaya Abadi Perkasa mengolah selai mangga dan buah mangga kalengan dan sampai saat ini masih uji pasar. Fasilitasi penguatan permodalan dilakukan oleh Oinas Koperasi melalui Kredit UKM, juga sektor perbankan memberikan kredit mikro seperti Bank Mandiri, Bank Bukopin/Swamitra). Untuk mengembangkan teknologinya, klaster mangga dalam hal pemupukan sampai dengan pasca panen se1ain dibantu Oinas terkait juga dibantu oleh kegiatan Prima tani (Program Akselerasi Teknologi Pertanian) yang di bantu oleh Badan Penyuluh Teknologi Pertanian (BPTP) Malang. Pembinaan kelembagaan di fasilitasi oleh Forum Komunikasi dan Kemitraan (FKK-PELP) dengan melakukan pelatihan kaderlfasilitator meliputi manajemen sistem lnformasi dan komunikasi,kelembagaandan pengelolaanusaha. Sedangkan langkah selanjutnya yaitu rencana pengembangan kreatifitas masyarakat terutama bagi pemuda untuk memanfatkan limbah kayu dan buah mangga yang over load sebagai produk turunan (diversifikasi) guna peningkatan
156
lapangan ketja dan berusaha. Untuk meningkatkan kreatifitasnya mereka diberikan pelatihan -
pelatihan baik pelatihan manajemen komunikasi,
manajemen keuangan maupun pelatihan ide-ide yang bisa meningkatkan nilai jual. Pada klaster mebel kreatifdas
yang sudeh dikembangkan yaitu
pembuatan songkok dari anyaman bambu, dan oyaml serta pembuatan frame pigura dari kayu bekas dengan kesan etnik. Sedangkan pada klaster mangga sudah ada pembuatan keripik mangga dan sari buah mangga untuk mengatasi mangga yang overload dan mangga afkir(mangga yang tidak layak jual).
157
4.3
Perbandlngan dengan Penelltlan Terdahulu Untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, berikut disampaikan
perbandingan pene1itian terdahulu dengan hasil penelitian saat ini. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 22, berikut ini:
'NO··
1
2
Tabel 22. Perbandinaan denaan Penelitlan terdahulu Penelltl, HaaU PanelltJan T.. un, .....---~-----....------------------~--------..c:Keterangan Tempat Terdahulu ·SaatlnJ. Dr. Dendi Strategl pengembangan Strategl yang dilakukan dan Berbeda Astla, Tahun 2004, DI Nusa Tenggara
ekonoml lokal berdasarkan kondlsl riil daerah, pengalaman-pengalaman emplrik, implementasi program pengembangan ekonomt lokal di daerah.
dikembangkan dalam PELP Kabupaten Probolinggo adalah melalui konsep pendekatan Klaster yang berkonsentrasi pada upaya mendorong dan mendukUng kerjasama antar UMKM guna meningkatkan kemampuan produksi, daya salng maupun kelancaran jalur pemasarannya.
Naning Suglarti, Tahun 2006 di Kabupaten Sttubondo
Mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan di Kabupaten Situbondo didasarkan pada perpaduan antara sistem top-down dan bottom-up.
Dalam menyusun Berbeda pengembangan ekonoml lokal yang mengangkat permasalahan IKM Mebel clan komoditas hortikUltura mangga didasarkan pada perubahan paradigma dart top down bergeser menjadi bottom up, dimana peran pemerintah bergeser dari pelaksana menjadi fasilitator dan diharapkan · peran masyarakat, pelaku usaha dapat memberikan kontribusl yang besar bagl pembangunan daerah (partisipatif)
158
P•nelltl. No
Tatlq~,
T~pat
3
Muhammad Syahld, Tahun 2007, Ka bu paten Tanah Laut
4
Or. Mansur Afifl, Tahun 2007 di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat
Hasll'Penelltlan i--~--~~~~~~--..--~~~~~--~~._.Keterangan Tetdahliiu Saat lnl Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan usaha kayu arang memang ada dan dlrasakan oleh masyarakat, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat yaknl aspek internal (terbatasnya SOM, modal, institusional) dan aspek ekstemal (belum maksimalnya kebljakan Pemerintah dalam kaitannya dengan bahan baku dan akses teknologi/informasi oemasaran) strategi yang ditempuh adalah berpedoman pada l(ompas PEL yaitu pengembangan daya tahan, daya tarik dan daya salng, dirangkal dengan pendekatan rantai nilal (value chain), dan pembentukan forum PEL yang paritislpatif. Hasilnya adalah kapasitas lnstitusi lokal meningkat, pemahaman terhadap permlntaan pasar menjadi semakin baik, kualitas produk bertambah, dan terjalinnya hubungan kemltraan antara produsen dan industri pendukung yang harmonis.
Kebijakan dalam Mendukung mengembangkan ekonoml & berbasls sumberdaya lokal, Melengkapi dengan memanfaatkan potensi sumb"'° daya manusia, sumber daya alam setempat (lokal), infrastruktur dan lnstltusional untuk membentuk daya saing daerah, merangsang pertumbuhan perekonomlan dan penciptaan lapangan kerja diwilayah melalul pendekatan partislpatif.
strategi yang dilakukan dan Mendukung dikembangkan dalam PELP & Kabupaten Probolinggo Melengkapl adalah melalui konsep pendekatan Klaster yang berkonsentrasl pada upaya mendorong dan mendukung kerjasama antar UMKM guna meningkatkan kemampuan produksi, daya saing maupun kelancaran jalur pemasarannya. Hasllnya adalah permlntaan pasar menjadi semakln baik, dan terjallnnya hubungan kemitraan dengan Smesco Company.
159
.. C>'
5
PMeiitl, cHasit PenelitlanT.hllR; ..,_~~~~~~--.~--......-~~~~~~~~---1" ~rangan TempatTerdahutu Saatlnl .. E.L Nel & Pengembangan ekonoml Strategl yang dilakukan dan Berbeda T.R.Hill & C. lokal dengan menggunakan dikembangkan dalam PELP Goodenough, Tahun 2007, Afrika Selatan
prakarsa lokal/daerah dan sektor swasta aecara bersama-sama. Strategi pengembangan ekonomi
tokal dldasarkan pada enam
6
fokus kuncl yang mengarahkan untuk memanfaatkan ekonoml dan peluang ketenagakerjaan yaltu ; pertumbuhan klaster, perbaikan infrastruktur, teknologl, tourism dan oenciotaanlaoangan keria. Lalu Muh Proses perencanaan Kabul, Tahun berlangsung dengan adanya 2008, keterlibatan multi-pihak Kabupaten dalam mulai dari identifikasi Lombok masalah, penyebab Timur masalah, pemecahan masalah hingga tersusunnya rencana. Model kemitraan yang terbangun dalam proses perencanaan maslng-maslng klaster ekonoml cukup beragam. peran forum kemitraan dalam proses perencanaan adalah sebagai fasilitator. lmplementasl klaster ekonoml berhasH mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam Deriode 2002-2007
Kabupaten Probolinggo adalah melalui konsep pendekatan Klastor..,-yang berkonsentrasl pada upaya mendorong dan mendukung kerjasama antar UMKM guna menlngkatkan kemampuan produksi, daya saing maupun kelancaran jalur pemasarannya.
proses perencanaan Mendukung berlangsung dengan adanya & pelibatan stakeholders Melengkapi dalam wadah kemitraan lokal (FKK-PELP). Forum Komunikasi dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (FKKPELP) merupakan lnstitusi pengambilan keputusan yang otonoml, independen, tidak terikat (subordlnasi) dan bertanggung jawab kepada segenap anggotanya; serta merupakan mitra kerja Pemerintah dalam melaksanakan program Pengembangan Ekonoml Lokal Partisipatif (PELP)
A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BflAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWLJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS.BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BR MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSI~ G UNIVERSITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIV IVERSITAS BRAWIJAYA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG SITAS BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALA BRAWIJAYA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA M ~ AWIJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAY ~-....\ 'f'" IJAVA A MALANG UNIVERSITAS BRAWi ~· ·'\' ~ YA A MALANG UNIVERSITAS B ~ YA MALANG UNIVERSITAS ~i ~ ~' YA MALANG UNIVERSITA YA MALANG UNIVERSI ,.,., , •• \I~ YA MALANG UNIVER ". ~ # ~ ~ ' ';. ~ ~ YA MALANG UNIVER ~ ~ .•! ~~ , YA MALANG UNIVER ~ ~ ''1!_1 ', \ YA MALANG UNIVERS I I 1 -·~ ,,,. • -.S ~ YA MALANG UNIVERS ..., ;.j YA MALANG UNIVERSI YA MALANG UNIVERSI . ~, : YA MALANG UNIVERSIT ~ '• ·'/ YA MALANG UNIVERSITA .-1' '• ';: YA MALANG UNIVERSITA • .-;i ~! ~ YA MALANG UNIVERSITAS I I --·~ YA MALANG UNIVERSITAS YA MALANG UNIVERSITAS B '. "' YA MALANG UNIVERSITAS B "" YA MALANG UNIVERSITAS BR • ~ • YA MALANG UNIVERSITAS BRA A Y YA MALANG UNIVERSITAS BRAWi A YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJ ~ AVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJA IJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA IJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MA RAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERS UNIVERSITAS BRAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BR~WIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVER.SITAS BRAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA AVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA YA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA AVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA AYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA AVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA AYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA AVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA AYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA AYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITA.S BRAWIJAYA AYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA JAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA JAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA JAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAVA J.A\<jkllllLA.IJG.J.wu==&..llRAWW. AJ..A.lllG.lJW'ilEBSJ B JAY
EN DID /v
s
'\..J''ll l\.s 8 -. f"" b
A... #T""1lfl"t ~ ~
f.,,..V ~~
~~.
4' ~
C
,,
v:
if~ , :~· 'f ~ :~l f ~
z
,ii
lft
I ~li
~'~rl. !•
i'
·~
-.:a1 •
#,,, .A ·L A ..,..\\' r..._ '7 J/
~n
0
C...- _,
MAt:ANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG LANG NG
I UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNl'JERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS UNIVERSITAS G UNIVERSITAS G UNIVERSITAS NG UNIVERSITAS ANG UNIVERSITAS ANG UNIVERSITAS LANG UNIVERSITAS ALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALAN(;; UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG4NIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UI\! ·ERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALAN.G UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MALANG UNIVERSITAS MAL N UNIVERSI
, .
'J::'
~ ,,,..
r
~
BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAVA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA 8i\AWIJAYA BRAV.IJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJATA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAVA BRAWIJAVA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA BRAWIJAYA BRAWIJAYA BRAWIJAVA
MAL.A.NG MALANG MALAN( MALAN( MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN t1ALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN MALAN 1'1ALAN MALAN MALA MALA t,1ALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MALA MAL MALA MALA MALA MALA MALA
160 BABY KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Keslmpulan Berdasarkan
infonnasi yang tersaji dan pembahasan
hasil penelitian
sebagalmana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Probolinggo dalam penelitian ini adalah: a. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan klaster dapat memberdayakan clan
mengembangkan
klaster
IKM/UKM
dan
dapat
mengatasi
permasalahannya serta mampu membentuk suatu pola kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. b. Pelibatan stakeholders dalam wadah kemitraan lokal pertu perbaikan kondisi (restorasi) kelembagaan dengan ·memperbesar peran masyarakat & swasta
serta para pelaku ekonomi. c. Pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal pada klaster ekonoml terpilih sesuai
dengan
konsep
pengembangan
ekonomi
lokal di Kabupaten
Probolinggo. 2. Proses perencanaan pengembangan ekonomi lokal dilaksanakan secara kolektif antara ketiga unsur: pemerintah - swasta - masyarakat. Antara ketiganya saling terkait dalam menentukan keberhasitan kebijakan PEL. Kegiatan usaha yang sukses menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Agar sukses kegiatan usaha tergantung pada kondisi lokal. Masing-masing pihak mempunyai peran dalam menclptakan kondisi yang kondusif bagi dunla usaha. 3. lmplementasi program Pengembangan Ekonomi Lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah diantaranya :
160
161 a. Meningkatnya komitmen ketiga stakeholders dalam kelembagaan PELP (FKK-PELP), sehingga dapat mengembangkan UMKM dan dapat menjadl mitra yang baik untuk peningkatankesejahteraan. b. Kesadaran berlembaga bagi klaster-klasterekonoml sedikit banyak hilangnya pengaruh peisaingan lokal diatara para pelaku ekonomi sejenls. c. Pengembangankreativitas masyarakat guna penlngkatan lapangan kerja dan berusaha.
5.2 Saran Dari beberapa kesirnpulanyang diambil berdasarkanpembahasanatau hasil penelitian, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Untuk mencapai hasil yang optimal, efektif dan eftsien maka pemberdayaan UMKM seyogyanya perlu dilakukan : a. Pengembangan SOM melalui pendidikan dan pelatihan seyogyanya tidak berorientasi kepada upah kerja yang murah, akan tetapi berorientasi pada knowledge dan skill technology based yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku ekonomi sehingga mampu menurribuhkan kreativitas, inovasi, produktivitas dan komitmen yang tinggi. b. Pembinaanterhadap UMKM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga/unitkerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih sering terjadi tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendirl sehingga menyebabkan pembinaannya terkotak-kotak dan menekankan pada bidang binaannya sendiri-sendiri(munculnyaegosectoral) sehingga rnengakibatkan: -
ketidakefektifanarah pembinaannya
-
indikator keberhasilannyatidak seragam
Berangkat dari pemikiran tersebut maka pembinaannya seyogyanya dilakukan secara inter-organizational
dengan membentuk Tun Pembinaan
162 UMKM melalui Surat Keputusan Bupati dengan menguraikan rincian uraian tugas dan hasil yang harus dicapai. c. Sebagal upaya menciptakan kelanggengan kemitraan yang bersinergis dan berdasarkan klaster, maka seyogyanya jalinan kemitraannya didasarkan pada prinsip saling membutuhkandan saling membantu dengan pengetrapan pola sub kontrak yaitu dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian proses produksi usaha yang dilakukan bapak.angkat.
DAFTAR PUSTAKA Abe, Afexander, 2005. PerencanaanDaerah Partisipatif. Yogyakarta: Pembaruan. Abdul Wahab. Solichln, 2005, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke implementasiKebijakan Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta. Aflfi, Mansur, 2007. Pemberdayaan Masyarakat Me/alui Pengembangan Ekonomi Lokal; Studi Kasus Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Baral Makalah presentasi yang disampaikan dalam International Conference •Persidangan Antar Bangsa Pembangunan Aceh• Universltas MalikussalehLhokseumawe.29 - 30 Desembel'2007. Arikunto, Suharslml. 2002. Prosedur Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi ke 1. Yogyakarta: UGM Yogyakarta. Arsyad, Lincolin, 2004, Ekonomi Pembangunan,Yogyakarta, BPSTIE YKPN Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Probolinggo,2008. Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun2008. Kabupaten Probolinggo. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Probolinggo,2008. Data Profil •Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan• Kabupaten Probolinggo Tahun 2008. Kabupaten Probolinggo. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Probolinggo, 2007. Laporan Akhir Penyusunan Data Base Usaha Produktif dan Kawasan Sentra Usaha Potensial Daerah di Kabupaten Probolinggo. Kerjasama .antara CV. Utama Karya Mandiri (UKM) dengan Bappeda Kabupaten Probolinggo. Blakely, Edward J, 1994. Planning ,Local Economic Development: Theory and Practice, Sage Publications Conyers, Diana, 1992. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Suatu Pengantar. Diterjemahkan oleh Suseti8wan SU. Yogyakarta: Gadjah Mada Universtty Press. Crouch, Robert L. 1972. Macroeconomics.Harcourt Brace Jovanovich, Inc , USA. Dendi, Astia, H.J. Heile, Mahman, Rukyatil Hilaliyah, Rifai Saleh haryono, 2004. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Beberapapelajaran dari Nusa Tenggara).GTZ. Mataram Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, 2003. Data Base Perl<embangan Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo. Faludi, Andreas, 1973. Planning Theory (Urban and Regional Planning Series, Volume 7). Oxford: Pergamon Press. Glahe, Fred R. 1en. Macroeconomics Theory And Policy. Edisi II, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. , New-York-Chicago- San Fransisco-Atla~ta
L. Nel & T. R. Hill & C. ·2001. Multi-Stakeholder Driven Local Economic Development:Reflections on the Experience of Richards Bay and the uMhlathuze Municipality. Published online: 26 July 2007, Springer
Goodenough, E.
Science
& Business Media B.V.
Hanan!, Nuhfil. 2004. Ekonomi Makro (Pendekatan Gratis & Matematis). Edisi Pertama. .. Kabul, Lalu Muh, 2008. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis
Kemitraan di KabupatenLombok Timur.
B; Dendl A., et al, 2004: Menanggulangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal; Beberapa Pelajaran dari Nusa Tenggara.
Kerstan,
GTZ-PROMIS-NT Mataram. Kompas,
dan Departemen
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia.
19 Agustus 2005.
Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. UIP, Jakarta. Moleong, Lexy J., 2007, Metodo/ogiPene/itian Kualitatif, edisi revisi ke 24, Bandung, Remaja Roesdakarya Munir, Risfan, 2006: Kemitraan Klaster dalam Pengembangan Ekonomi Loka/ (PEL) dalam rangka Mengurangi Kemiskinan. Dalam prosiding seminar regional "Realita, tantangan dan inovasi daerah mengurangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal. GTZGood Local Governance bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TRANSFORM. Mataram. Munir, Risfan, 2004: Pengembangan Ekonomi ~okal Partisipatif dalam Rangka Penggalangan Sumberdaya Publik. Presentasi pada Indonesia Autonomy Conference APEKSl-Surabaya, 2 Agustus 2004. LED Planner Perform-RTL Munir, Risfan, 2004: Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lo/cal (Local Economic Development).Local Economic Development Specialist Perform Project. Porter, Michael E .. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review. Boston. Nov/Dec 1998
1992. Ekonomi Makro : Analisa /S-LM dan PermintaanPenawaranAgregatif. Edisi ke-3, Cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta.
Reksoprayitno, Soediyono.
2005. Perencanaan PembangunanDaerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT
Riyadi dan Dedi Supriadl Bratakusumah, Gramedia Pustaka Utama.
Rosyidi, Suherman. 2000. PENGANTAR TEORI EKONOMI: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Samuelson, P.A. dan W.D. Nordhaus. 1997. Makro Ekonomi. Edisl ke -14, Cetakan ke-4, Alih bahasa: Munandar, Saragih, dan Tambunan, PT. Gelora Aksara Pratama
Singarimbun, Masri dan Sofaan Effendi, 1995. Metode Pene/itian Survai, Cetakan kedua,Jakarta:LP3ES Naning, 2006. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Mengembangkan Komoditi Unggulan di Kabupaten Situbondo
Sugiarti,
Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Sy=:lhid, Muhammad, 2007. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan
Ekonomi Lokal. Syamsi, lbnu, 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tirigkat Nasional dan Regional. CV. Rajawali : Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1994. Perencanaan Masagung.
Pembangunan.
Jakarta:
CV Haji
Todaro Michael P dan Smith C Stephen, , 2004, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Buku 2, Diterjemahkan oleh Harris Munandar, Jakarta, Ertangga. UNCHS. Partnership 'for Local Action, UNCHS (Habitat) - Community Development Programme for Asia - CityNet, Yokohama, 1997. Utomo, Juwono Parsetijo, 2005. lmplementasi Program Pemberdayaan UKM melalui
Kredit Modal Kerja Bergulir di Kabupaten Probolinggo. Wibawa, Samudra, Yuyun Probokusumah, &, Agus Pramusindo, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. World Bank, Local Economic Development, Urban Development Unit, Washington D.C.,August 2001. Berbagai publikasi ILO :
• www.ilo.org/publlc/english/employment/sklll/youth dan • www.ilo.org/public/englishlbureaullnf/pr/2001/11.htm Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 25 Tahun
2004, tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Nomor. 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2008-2013.
Peraturan Daerah Nomor. 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Probolinggo 2005-2025 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Daerah No 13 tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten Probolinggo.
Lampiran 1 Foto-Foto Klaster Mebel dan Mangga di Kabupaten Probollnggo.
Foto Pameran Klaster Mebel Antik di Jakarta
Foto Kreasi Pigura Unik dan klasik dengan foto hitam putih
Foto Kreasi Tempat Tidur Antik
Foto Kreasi Kursi Antik
Foto Mangga yang sudah berlabel untuk di ekspor
Foto Mangga Kalengan dan Selai Mangga
Lampiran2 Brosur Mangga Arum Manis Kabupaten Probollnggo.
PllUUIGG8• .· MANGGAASLI KABUPATEN PROBOUN~G.O . KEUNGGULAN CITA RASA TERSENOIRI
Pl)SAT INFPRMASI
'.~P~NGEMBANGAR·EKONOMI LOKAL PARTISIPATIF KABUPATEN PROBOUNGGO
www.probolinggokab.go.id ·---
--
--
---------
Lampiran 3 Brosur Mebel Khas Kabupaten Probollnggo.
i
''
I
:
l
~
II
! :
!
Il
-·
I I
···(
I
I
I
! I
i
l
i
I
I
I
l !
T
D.. ~ UJ
a.
z < :c
:5
~ < ~ UJ a.
I
i
!
:g
~~ :c z
l
<:::>
o :c 0..
I
0
i
z
i
UJ
<
:!! 1-
w
i!
u; :::> ~ II)
~
I
:"' !'"') : ... :
i
I
fil> J
:::>
:e:::> 0::
r
!
!
i
I
i I
I· I ..
I 11 ,.
I ,
l
! 11
•J! L:
I~
e= l!"3•ii= •I .! ~i :;;!"!!.2 :g i i-g ! ~ 12;. :., ... ~ D-
.!!
2'
.c:a.j!
l.;z
Ii
i::ot ~I• 1.9- - tJ!
e e =e I ·-a I~ e i Ii •-a
I
~
IC
Q. ..
I:_ I i~!.1'fi! C c.
:.l! E :! I I.
•
I
.,.,.~ I•! c ii 1E: 1!e 1~1
Ii I
IB~.s ·e != !.! !
0
I"'•" '! 'i
!~
I I
!
>i
>i !
l
:
>
!
>
> ~ i
I
~
I1 I
!
I' 1
i ·a.
i - -
..,
ii I
11
Ii
f!
11 II
I
, I
N
;, I
'
>i
> >
I
!
> >
>
I
/> >
>
>
>i
>I >
>
I
!
!
>
>
!
>I>>> >I
I
i
> ! ! >i> > > >i>>>>>l>l > .::::-->
j
~ •
f
i
t>
i l
>i>
>
i
'!
i>i
>i;>I I
>
>
i I
I!
..J
! -= !
~ x
..
'I
1 ...
'I
CL
a::J E c:
!
I I I!
I ., I
I I
.
""' ~ Zl "
l
>
>
>
Il!t.
!:!
>
>
I
Ci
>
>
!
z
>
>
II ~1 I I I !
>
> > > > >
i
r
>I
>
f '
!
>
I
>I
>
>
>
> >I
!
>
>
> > >
>
>
> > >
>
>
!
> > >
>
>
>
I
>
> > >
>
>
>
I
>
> > >
>
>
>
! i
i
i
~I·
~1 :::>
I !
II j
"I I 0..
i
l "I I .
I
Lampiran 6 SK Bupatl Probollnggo tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PELP Kabupaten Probollnggo.
..
I';••
~,,
I
~··
BUPATI PROBOilNGGO KEPUTUSAN BUPATI PROBOUNGGO NOMOR: so01toa> /421.1212008 TENTANG PEMBENTUKAN KEl.OMPOK KERJA ( POK,JA) PENGEMBANGANEKONOMILOKAL PARTISIPATIF(PELP) KASUPATEN PROBOUNGGO TAHUN ANGGARAN 2008
BUPATI PROBOLINGGO
Menlmbang
Bahwa dalam rangka mengga~ potensi ekonomi lokal dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan berusaha di Kabupaten Probolinggo,
perlu membentuk
Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Ekonomi Lokal Partislpatlf (PELP) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusar. Bupati.
Mengingat
1. Unclang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsl Jawa Timur ; 2. Undang-Undang. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perunclang-undangan ; 3. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerlntahan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ; 4. Undang-Undang
!'Jomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan
antara Perllerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlntah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pernerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota ; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu: 8. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor tentang 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagp.iplana diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
dengan
-2-
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasldan Tata Kerja LembagaTeknis D~rah Kabupaten Probolinggo ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten ProboRnggoNomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008. MEMUTUSKAN
Menetapkan, PERTAMA
MembentukKelompok Kerja (POK.IA)Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008 dengan susunan sebagalmanatersebut pada lampirankeputusan ini.
KEDUA
Kelompok Kerja (POK.IA) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusanini untuk : a. Mengadakan pertemuanlkool'dlnasi tintas sektoral seeara berkala untuk membahas permasalahan dan rumusan permasalahan dan pelaksanaan pembinaan pada klaster mebel dan holtikuttura mangga sesuai dengan keglatan Pokja ; b. Memantau perkembanganmasalah Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, produksi dan
teknologi, pennodalan, promosi, pemasaran dan kemitraan
klaster mebel dan holtll
kebijakan teknis
dalam
rangka
penlngkatan
Manusia dan kelembagaan. produksi dan teknologi.
per_modalan, promosi, pemasarandan kemltraan klaster mebel dan holtikultura mangga; d. Melaporkan hasil pelaksanaantugas selama Tahun Anggaran 2008 kepada Bupati.
KET I GA
Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan inl terdlri dari : A. KELOMPOKKERJA SUMBERDAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN: a. Mengadakan pertemuan/koordinasilintas sektoral secara berkala untuk membahas pennasatahan dan petaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusiadan ketembagaanklaster mebel dan holtikulrura b. Memantau perkembangan masalah Sumber
mangga ;
Daya Manusia
dan
'·
kelembagaanklaster mebel dan hollikuttura mangga : c. Mengusulkan rumusan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusiadan kelembagaan klasler mebel dan holtikultura mangga .
d. Melaporkan
hasi pelaksanaantugas kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten
Probolinggo. B. KELOMPOKKERJA PRODUKSIDANTEKNOLOGI:
a. Mengadakan pertemuan/koordinasiUntas sektoral secara berkala untuk membahaa pennasalahan
dan pelaksanaan pembinaan produksi dan
teknologl klaster mebel dan holtikulturamangga ; b. Memantau perkembangan masalah produksi dan teknologi klaster mebel clan holtikulturamangga ; e, Mengusulkan rumusan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan produksi dan teknologiklaster mebel dan holtikulturamangga : d. Melapor1can hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanandan PerkebunanKabupatenProbolinggo. C. KELOMPOK KERJA PERMODALAN: a. Mengadakan pertemuan/koordinasiHntas sektoral secara berkala untuk membahas pennasalahan dan pelaksanaan pembinaan permodalan klaster mebel den holtikulturamangga ; b. Memantau perkembangan mas;;;lah pemodalan klaster mebel dan holtikulturamangga : c. Mengusulkan rumusan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan permodalan klaster mebel dan holtikulturamangga : d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupatenProbolinggo. D. KELOMPOKKERJA PROMOS!. PEMASARANDAN KEMITRAAN: a. Mengadakan pertemuan/koordinasi lintas sektoral secara berkala untuk membahas
permasalahan dan
pelaksanaan pembinaan promosi,
pemasaran dan kemitraanklaster mebel dan holtikulturamangga : b. Memantau perkembangan masalah promosi. pemasaran dan kemitraan klaster mebel dan holtikutturamangga : c. Mengusulkan rumusan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan promosi, pemasaran dan kemitraan klastermebe!dan holtikulturamangga : d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Perindustrian. Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo. KEEMPAT
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probofinggo Tahun Anggaran 2008.
·.•.
a. Keputusan lni mulai bel!aku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
KELI MA
apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauankembalisebagaimana mestlnya ; b. Mengundangkankeputusanini dalam Serita Daerah KabupatenProbolinggo. Ditetapkandi
Probolinggo
Pada tanggal '- 7
M tr' .ioo8
BUPATI PROBOLINGGO
TEMBUSAN:
Yth.
1. Gubemur Jawa Timur di Surabaya ; 2. Ketua DPRDKabupatenProbolinggo; 3. lnspektur Kabupaten Proboinggo ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan OaerahKabupatenProbolinggo.
:,:;4?
Ors. H. HN
AMINUDDIN, M. SI
LAMPIRAN
KEPUTUSAN
BUPATI
: SOOJ tO(O
NOMOR
TANGGAL :
PROBOUNGGO
/428.1212008
;.7 Mei
.tDo~
SUSUNAN KELOMPOK KERJA ( POKJA) PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PARTISIPATIF (PELP) KABUPATEN PROBOUNGGO TAHUN ANGGARAN 2008
NO
JABATAN DAI.AM POKJA
JABATAN DAI.AM KEDINASAN
1
2
3
I
$UMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN Koordinator
Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa pada Sadan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo
2
Anggota
a. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan pada Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo
"
b. Kepala Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Kaperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo c. Kepala Sub Bidang Pertanian pada BAPPEDA Kabupaten Probolinggo d. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Leces e. Kepala Seksi Pereko~an
Kecamatan Sumberasih
f. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Dringu g. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Lumbang h. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Tongas i. Kepela Seksi Perekonomian Kecamatan Maron j.
Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Gading
k. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Besuk I.
Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Paiton
m. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Pakuniran n. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Kotaanyar o. Oekan
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Panca
Marga
Probolinggo
II
p Ketua lndustri Kecii Menengah Mebel Jorongan Kecamatan 11· Leces q, Ketua
Kelompok
Tani
Nelayan
Andalan
Kabupaten
Probolinggo r. Unsur PT Surya Jaya Abadi Perkasa Banjarsari Kecamatan Sumberasih s. UD. Sumber Bumi Besuk
-2-
3
2
1
l Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Probolinggo u. Ketua LSM PPM Probolinggo v. Pedagang Mangga Kacamatan Kotanyar
w. x.
Pedagang Mangga Kecamatan Lumbang Padagang Mangga Kacamatan Maron
y. Pedagang Mangga Kecamatan Besuk II
2
PRODUKSIDAN TEKNOLOGI Koordinatc.r
Kepala Dlnas Pertanlan Kabupaten Probolinggo
Ang gota
a. Kepala
Dinas
Parkebunan
dan
Kehutanan
Kabupaten
Probolinggo b. Kepala Bidang Usaha Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo e, Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Probolinggo d. Kepala Bidang
Kehutanan pada Dines Perkebunan dan
Kehutanan Kabupalen Probolinggo e. Kepaia Bidang Perindustrian pada Dines Perinduslrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo
t.
Ketua DEKRANASDA Kabupaten Probolinggo
g. Dekan
Fakullas
Pertanian
Universitas
Panca
Marga
Probolinggo
I
h. Unsur Kelompok Bisnis Mandiri Pemasaran Perum Perhutani Probolinggo
I
i.
Unusr PT. YTL Paiton
j.
Unsur PT. SATA Harum Kecamatan Gading
i
k. Pengusaha Mebel KAYU AGUNG
!
I.
Pengusaha Mebel MADURA ANTIQUE
l
Pengusaha Mebel Madura PEGON ANTIQUE
j
I
I m.
, n. Pengusaha Mebel DUPLIKAT ANTIQUE
j
o. Kelompok Tani Mangga Sumber Bumi Y.abupaten Probolinggo 1 p. Kelompok Tani Mangga Arum Sari Kecamatan Paiton q. Kelompok Tani Mangga Kecamatan Lumbang J r.
Kelompok Tani Mangga Kecamatan Maron
I s.
Keiompok Tan: Ma1~gga Kecametan Tongas
I t.
Kelompok Tani Mangga Kecamatan Sumberasih
u.
Kelompok Tani M'angga Kecamatan Pakuniran
v.
Kelompok Tani Mangga Kecamatan Besuk
' w
'----'-----------1-
I
Kelompok Tani Mangga Kecamatan Kolaanyar
....
1
J:
. . . '
\.·"
1
3
2
Ill
PERMODALAN
1
Koordlnator
Kepala Oinas Pengelolaan Keuangan Oaerah Kabupaten Probolinggo
2
a.
Anggota
Kepala Bidang Permodalan dan Pengendalian pada Oinas Koperasi, Usaha Kecll clan Menengah Kabupaten Probolinggo
b. Kepala Sub Bidang lndustri Perdagangan, Koperasl dan Pengembangan Dunia Usalla pada BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
c.
Unsur Bank Jalim C&bang Kraksaan
d. Unsur Bank Jalim Cabang Probolinggo e. Unsur BNI 46 Probolinggo f. Unsur BRI Cabang Kraksaan g. Unsur Bank Peri
N
Unsur PT Kertas Leces
PROMOSI, PEMASARAN DAN
KEMITRAAN
2
Kcordinator
Sekretaris Oinas Per;ndu&trian dan Kabupaten Probulinggo
Anggota
a. Kepala Bagian Komunikasi dan lnformatika
Sekretariat
Oaerah Kabupaten Probolinggo b. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustnan dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo
c.
Kepala Bld
i
I ! I
d. Kalua KADIN Kabupaten Probolinggo
; '
e. Unsur PT. IPMOMI Paiton Probolinggo f.
Unsur PT. PJB Parton
g. Unsur PT. Surya Jaya Abadi Perkasa Ban1arsan Kecamatan Sumberasih h. Unsur UO. Sumber Bumi Kecamatan Besuk i.
Unsur PT SATA Harum Kecamatan Gad1ng
j.
Unsur Perkebunan AKAS Probolinggo
k. Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Probohnggo .__
_
I
_.__
_i..
...
--
·-
-
--------
---
-·--
-----
BUPATI PROBOLINGGO
Drs. H. tmSAN Ai~INUOOll~. M. Si
••
Lampiran 7 SK Bupatl Probollnggo tentang Pernbentukan Tim Koordinasl PELP Kabupaten Probollnggo.
BUPATI PROBOLINGGO KEPUTUSAN BUPATI PROBOUNGGO
NOMOR : 500/ t~ u21.1212ooa TENTANG PEllBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAH PENGEMllANGAN EKONOMI LOKAL PARTISIPATIF (PELP) KABl!PATEN PROBOUNGGO TAHUN ANGGARAN 2001 BUPATI PROBOUNGGO Menimbang
Bahwa dalam rangka menggafi potensi ekonomi lokal dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan berusaha di Kabupaten Probolinggo, perlu membentuk Tim Koordinasl Perencanaan Pengembangan Ekonoml Lokal.Partisipatif (PELP) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati.
Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa limur ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang : 4. Undang-Ur.dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah : 6. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlntah, Pemerinlahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota : 7. Keputusan Presiden Republik
Indonesia ~Jomor 150 Tahun
2JO~ «>
Kawasan Pangembangan Ekonomi Terpadu : B. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor tentang 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :
diubah
dengan
9.
Peraturan Oaerah Kabupaten ProboUnggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasl dan Tata
Kerja Lembaga Teknis
Daerah
Kabupaten
Probolinggo ; 10.
Peraturan Oaerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahua Anggaran 2008.
MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) Kabupaten Probolinggo Tahun. Anggaran 2008 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini.
KEDUA
Menugaskan kepada tim sebagalmana dimaksud pada diktum
pertama
keputusan ini untuk : a. Melakukan Perencanaan Penyusunan Pengembangan Ekonomi
Lokal
Partisipatif (PELP) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008 ; b. Melakukan koordinasl dengan instansi ter1cait ; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 200EI kepada Bupatl. KETIGA
Memberikan honorarium kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini selama 9 (sembilan) bulan temitung mulai bulan April sampai dengan Oesember 2008 yang besamya sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan in!.
KEEMPAT
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaar. keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan .dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008.
KELIMA
a. Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan
peninjauan kembali sebagaimana mestinya ; b. Mengundangkan keputusan ini dalam Serita Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkandi Pada tanggal )
Probolinggo
7 fvt tr· )Co3
BUPATI PROBOLINGGO
TEMBUSAN:
Yth.
1. 2. 3. 4.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya ; Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo : lnspektur Kabupaten Probolinggo ; Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pr.obolinggo.
Ors. H. HJ!cSAI~ AMll~UDOIN, M. St
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR
: 500/ ~
TANGGAL
:
/426.1212008
2.7 /1/ter· .)&101,
SUSUNAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PARTISIPATIF (PELP) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2001
NO
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM KEDINASAN
1
2
3
1
Pembina
Sekretaris Daerah Kabupaten Probotinggo
2
Ketua
Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
3
Wakil Ketua
Kepala
Bidang
Ekonomi
pada
BAPPEDA
Kabupaten
Probolinggo
Sekretatis
Kepala Sub Bidang Pertanian pada BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
5
Anggota
a. Kepala
Badan
Ketahanan
Pangan
dan
I
Pel~sana
Penyuluhan Pertanian Kabupaten Probolinggo b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo c, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo e.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo
f.
Kepala Bagian Komunikasi
dan tnformatika
Sekretariat
I I
Daerah Kabupaten Probolinggo g.
Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
h.
Sekretaris
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Kabupaten Probolinggo i.
:
Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo
j.
Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan
Desa
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaoupaien
I
j 1 !
j
Probolinggo k.
!
. I
Kepala Bidang P~rmodalan dan Pengendalian pada Dinas
j
Koperasi,
I
Probohnggo
Usaha
Kecil
dan
Menengah
Kabupaten
/
~----'------------- -~----- ----------------· - -- I
,;
-2-
1
2
3 I.
Kepald. Bldang Sosial dan Budaya pada BAPPEDA 1<8bupaten Probollnggo
m. Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada BAPPEOA latenProbollnggo n. Kepala Bidang Kehutanan pada Dines Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probollnggo o. Kepala Sub Bldang lndustrl Perdagangan, Koperasl dan Pengembangan Dunla Usaha pada BAPPEDA Kabupaten Probollnggo
6
Stal Administrasi
3 (tiga) orang Star pada BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
BUPATI PROBOUNGGO
Ors. H. ~NUDDIN,
M. Si
Lampiran 8 SK Kepala Dlnas Koperasl, UKM Kabupaten Probolinggo tentang Pembentukan KinterPendalungan Asll Kabupaten Probollnggo Tahun 2009.
I
PEMEIUNTAll KABUPATEN PROUOUNG<:O DlNAS KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENF.N<;A11·
!
Jalon loud. Achn1ad Yani No. II - Telp. ~2 IJ6S, 43373K "'"· CI;,,'· PBOB!l1.!N1mOJllll1. e-mail: k.opWilli@lcl;om net
I
i
I
KEPUTUSAN . . KEI' ALA DINAS KOl'ERASI, USAllA KECI L DAN MEN F.N< ;i\ 11 KAllllPATEN
l'ROBOLlNGGO
NOMOR: 518/ .J7 /426.1 lll/2009 TENTANG PEMBENTUKAN KLASTER PENDALUNGAN ASLI
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2009 l\El'ALA UINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAll · Menimbang
KABUl'ATEN PROBOLINGGO
: Bahwa dalam upaya mengembangkan
kemampuan
UMKM dan IKM pada wilayah pengembangan
usaha
bagi
senna usaha dan
dalam rangka mendukung program Pengembangan Ekonom. 1.okal Kabupaten Probolinggo, perlu membenluk klaster kegiatan ekonorm Kabupaten Probolinggo dengan keputusan Kepala Dinas Kopemsi Ul<M Kabupaten Probolinggo. Mengirigat
. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembe11!11k<111 Daerah-daerah
Kabupaten dalam
Lingkungan
Prop111s1 ,Jawa
Timur: 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PernbP.11l11k:l11 \p .raturan Perundang-undangan: 3. A.i11dang-Um.l<1ng Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerinlnhan Daerah: 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
lr.mtm1u
:,,jslrn11
Percncanaan Pembangunan Nasional; 5
Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentar-q Usaha M•I'"' Kecil dan Menengah:
6. Kcputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ·150 Tatum
·,non
tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu: 1.
Peraturan Ment1~:; Dd'.:n1 liegeri Pedoman
lata
Kabupaten/Kota.
Naskah
Dines
Nomor 3 Tahun d1
Li11gkunga1:
:
lenla11u
Pernennlah
/ ,·
/ MEMUTUSKAN
Menetapkan, PERTAMA : Membenluk Klasler PENDALUNGAN AS~I dengan s11sw1('" keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keput11:.;a•1 ini. KEDUA
: Klaster sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Kepulu•rni ini, lintuk: a. Mengorganisirdan mengintegrasikan kegiatan usaha UMKMnKM yang mengarah pada komoditi atau produk yang spesifik, b. Mengembangkan kemampuan ·usaha bagi UMKM dan IKM d1 wilayah I sentra pengembangan,baik itu dilakukan sendiri maupun melalui fasilitasi pemerinlah, swasta, univer~ilas, lembaqalembaga penelitian'& pengembanganmaupun lembaga lainnya; c. ~adakan kerjasama dengan Lembaga Layanan Pernasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ( LLP - KUKM ) d' Jakarta dibidang Pemasaran Hasil Produk Klasler. d. Mencari solusi permasalahan koleklif bagi UMKM/ll(M da'1 menyusun langkah-langkahrnelalui perencanaan ; e. Mengupayakan oeningkatan pertumbuhan perekonomian w1lay
l<ETIGA
Dalam pelaksanaaunya, r-laster tersebut pada diktum PF Rl Afvl/1 merupakan institusi pengarnbilan keputusan y,i11y ritCr110111i. independen, tidak lerikaf (subordinasi) dan berlanggunc; i;wmb kepada segenap anggotanyc>:
/
./ KEEMPAT··
: Kepulusan inl diletapkan tanpa adanya pembiayaan darl sumh•·• ''''"" manapun.
KELIMA
: Keputusan ini mulai E>ertaku.pada langgal ditetapkan.
Diletapkan Pada tanggal
T embusan : Kepada Vth. 1 Bapak Bupali ProbolinggoC sebagai laporan )
\
/.
di f'lroboling111; Januan 200'•
11
.
,.;··
p.>,:·
l.AMPIRAN I
Keputusan Kepal1;1
"•'H'
•· ·.· ..
UKM Kabupaten.Probnl1111!•1· Tangal ·
·--~-~~°.~:-
'9 Januari .:•;;i" -~~'!'. f!/'4?.f· 1111;
''""'
KEANGGOTANDAN SUSUNANPENGURUSKLASTER PENDALUNt~llN ,\'-: •
------ -- --------
--------- - -i . -·-·~ - ·--------------·-·---
NO
BIOANG USAHA/ORGANISASI
NAMA
(.' CHANDRA-iRAWAN
I
I
I..
\iio.1'Mebe1Pendai00ian"-·
2
aAMBANG WIYONO
UKM Mebel Pendalungan
3
AUABIDIN
UKM Mebel Pendalungan
4
PAULUS
IJKM Mebel dan Pendalungan
5
SINGO MARUTO
6
MOCH. NATSIR
r
ANANG 13UDIARTO
(l
JOKO PRASTIANTO
!l
I' '
I
!
I
Keramik
I
Masyarakat PeduU Soslal & I Ekonomi Kab Probofinggo.
I
) Masyarakal Peduli Sosial & Ekonomi Kab Probolinggo ,
I
I Masyarakal
.
SP.k!~· ·1
P.'Ul•Hf
P1~_,
I
Peduli Soslal & ! Ekonom1 Kab, Probolinggo i 1 . I
I
Masvaraka1 Peduli Sosial & J El:onomi Kab Probolinggo :
i
'
I ['kono1111 l\ab f'robolin!J!JO
I
WACHYUDI BARLIANTO i Masvarnk;il Peduli Sosial &:
I. .... ·~ ·-----··
JAf.lll 1 AN 11/U '"'' P\1.1\ f: I f I'
~r:.:Y.::~1 r·t~n1:1\ . .;•"•' 1·.~~111l ••.•
Lampiran9
Perjanjlan kerjasama pemasaran produk kerajlnan unggulan UKM Kabupaten Probollnggo.
PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN PRODUK KERAJINAN UNGGULAN UKM KABUPATEN PROBOLINGGO
Dalam upaya meningkatkan keberdayaan UKM/IKM dan citra produk kerajinan unggulan di Kabupaten Probolinggo, maka pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan (13-08-2008) bertempat di kantor Sekretariat Klaster Pendalungan Asli jalan Raya Dringu Km 6, Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, dibuat dan ditanda tangani perjanjian untuk melakukan kerjasama pemasaran prcduk kerajinan unggulan UKM Kabupaten Probolinggo, oleh dan antara : 1.
HARUN KUSSUWARDHONO, Direktur Utama LLP-KUKM - SMesCo Indonesia Company (SIC) yang merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, berkedudukan di Gedung SPC lantai 14 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU");
2. CHANDRA IRAWAN, Direktur UD. Kayu Agung dan atau Ketua Klaster PENDALUNGAN ASLI yang merupakan organisasi/kelembagaan bagi UKM dan IKM dibawah pembinaan Forum Komunikasi dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (FKK-PELP) Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jalan Raya Dringu Km. 6, Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".) Terlebih dahulu diterangkan bahwa Pihak Kesatu bergerak dibidang pemasaran produk-produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta mempunyai kewenangan atas pengelolaan Gedung SMesCo Promotion Center (SPC) sebagai pusat promosi KUKM yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan. Sedangkan Pihak Kedua bergerak dibidang produksi furniture dan craft berciri khas seni Pendalungan dan pula berfungsi sebagai trading house· atas produk kerajinan unggulan UKM/IKM yang tergabung dalam Klaster Pendalungan Asli serta mempunyai kewenangan atas segala bentuk pemasaran dan transaksi bagi produk-produk UKM I IKM yang tergabung dalam klaster Pendalungan Asli dimaksud. Bahwa berkaitan dengan bidang usaha masing-masing pihak tersebut dan setelah diketahuinya propek pasar terhadap produk ker'ajinan unggulan
Kabupaten Probolinggo terutama pada produk furniture & craft berciri khas seni Pendalungan yang dihasilkan oleh UKM/IKM dalam Klaster Pendalungan Asli Kabupaten Probolinggo, maka Pihak Kesatu berkehendak melakukan kerjasama pemasaran produk-produk kerajinan unggulan tersebut dengan Pihak Kedua yang dalam hal ini Pihak Kedua juga bersedia melakukan kerjasama pemasaran dimaksud dengan Pihak Kesatu. Untuk keperluan tersebut kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian guna melakukan kerjasama pemasaran produk kerajinan unggulan UKM/IKM Kabupaten Probolinggo dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut: Pasal1 MAKSUD DAN TUJUAN Bahwa maksud dan tujuan dalam kerjasama pemasaran ini adalah untuk; (1)
(2) (3)
Mendorong peningkatan pemasaran produk kerajinan unggulan UKM/IKM Kabupaten Probolinggo baik pasar domestic maupun pasar ekspor; Meningkatkan nilai tambah produk kerajinan unggulan UKM/IKM Kabupaten Probolinggo; Membangun dan mengembangkan citra pasar produk kerajinan unggulan UKM/IKM Kabupaten Probolinggo yang spesifik dan berkualitas.
Pasal2 PERAN DAN FUNGSI (1)
Bahwa peran Pihak Kesatu adalah sebagai lembaga pemasaran yang berfungsi melaksanakan kegiatan pemasaran yang meliputi; kegiatan promosi maupun pemasaran terhadap produk kerajinan UKM/IKM unggulan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Pihak Kedua berperan sebagai penyedia barang atau pemasok yang berfungsi melaksanakan terjaminnya ketersediaan barang baik itu yang berkaitan dengan kualitas, kemampuan maupun ketepatan waktu produksi;-
(2)
Bahwa peran Pihak Kedua disamping sebagai penyedia barang atau pemasok, dalam hal ini juga berperan sebagai koordinator dan pengendali kelayakan atas segenap produk kerajinan unggulan di
Kabupaten Probolinggo yang hendak dikenalkan dan dipasarkan oleh Pihak Kesatu dan atau mengkoordinir penyediaan produk atas pesanan Pihak Kesatu. (3)
Bahwa satu sama lain diantara kedua belah pihak, harus saling berperan aktif dalam melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pengelolaan ruang pamer/shoow room produk kerajinan unggulan Uf<MnKM Kabupaten Probolinggo meliputi penataan/display, jenis dan masa waktu produk, penyelenggaraan event pameran, promosi maupun kegiatan pemasaran lainnya.
Pasal3 JANGKA \IVAKTU Jangkawaktu kerjasama pemasaran ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditanda tanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali bilamana dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah Pihak.
Pasal4 HAK DAN KEWAJIBAN Dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 diatas, maka Pihak kesatu dan Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban masing masing sebagai berikut : (1)
Hak Pihak Kesatu; a. Berhak menentukan harga jual produk kepada konsumen, baik domestik maupun ekspor dengan tanpa mengabaikan saran dari Pihak Kedua; b. Berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan penjualan produk yang besar nilainya akan diatur lebih lanjut pada pasal 6 dalam perjanjian ini.
(2)
Hak Pihak Kedua a. Berhak menempati dan memanfaatkan secara cuma-cuma space . ruang pamer di Gedung SmesCo Promotion Center (SPC) yang dikelola oleh Pihak Kesatu seluas minimal 250 m2 (dua ratus lima puluh meterpersegi) atau sesuai yang diperlukan guna menampilkan produk kerajinan unggulan UKM/IKM Kabupaten
Probolinggo, baik itu berkaitan dengan contoh/model produk maupun penyediaan barang untuk penjualan ritel; b. Bemak memperoleh fasilitasi pemasaran lainnya seperti : promosi, pameran, jaringan pasar, baik pasar lokal maupun pasar intemasional yang dilaksanakan maupun difasilitasi oleh Pihak Kesatu; c. Menentukan harga dasar penjualan produk baik lokal maupun ekspor kepada Pihak Kesatu. d. Mendapatkan bagi hasil keuntungan penjualan produk yang besar nilainya akan diatur lebih lanju~pada pasal 6 dalarn perjanjian ini; (3)
......
Kewajiban Pihak Kesatu; a. Membangun citra produk serta mengembangkan pasar berikut jarlngan pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor; b. Memberikan layanan kepada Pihak Kedua melalui aktifitas program antara lain :
-•••i .. ,
,.,.,..1111,1111u
.,1 >r.·ilt.-roilgi:ilgtii imi iliPl iei im••~iiliei r*i~;,ayrJ:iMua~.";.;,.b;;~~.9~!.;~;.;.~;]!il:;._,_1K~ ..M;• .;;~;;;e~ru~.P;;a;,mf•a;i~i-litiiiaiiis•llii~iii~liirta.._m_llilll..Zl•I•••
211,.. ,_. •
peluang 6isnis mehputi : permanen ~ISJ)lay '1lan promost (pameran, buyer gathering, media gathering di Indonesia maupun diluar negeri dan lain sebagainya); 2) Program Jarlngan Bisnis bagi UKM/IKM berupa layanan data dan informasi,, c. Bertanggung jawab penuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat pembayaran transaksi sebagaimana tercantum dalam pasal 7 perjanjian ini;
(4)
Kewajiban Pihak Kedua.; . a. Menerim~ layanan program-program yang diberikan oleh Pihak Kesatu guna meningkatkan kemampuan UKM anggotanya; b. Mempersiapkan dan menyediakan produk contoh dan pesanan sesuai ketentuan pesanan yang difasilitasi dan dipasarkan oleh Pihak Kesatu. c. Selalu mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama ini 'denqan Pihak Kesatu sesuai fungsi dan peran masing-masing . d. Bertanggung jawab penuh terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian pemesanan produk,
4
t PASAL5 SISTEM PENJUALAN DAN TUNTUTAN LA YANAN PURNA JUAL (1) (2)
(3)
(4)
(5)
Sistmn penjualan produk yang disepakati diantara kedua belah pihak adalah slstem konsinasi; Dalam hal pelaksanaan penjualan dan pesanan eceran atau partai atas barang-barang milik Pihak Kedua, hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu. Segala· proses transaksl penjualan/pemesanan baik lokal maupun ekspor atas barang produk milik Pihak Kedua hanya dapat dilakukan oleh dan atau melalui Pihak Kesatu. dan apabila terdapat hal-hal khusus menyangkut suatu persyaratan dan atau ketentuan-ketentuan didalam pelaksanaan transaksi penjualan/pesanan sehingga harus melibatkan pula campur tangan Pihak Kedua, maka pelaksanaannya harus dilakukan bersama-sama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua. Penjualan atau pesanan lanjutan yang datang secara langsung kepada Pihak Kedua, dapat dilakukan oleh Pihak Kedua asalkan dengan sepengetahuan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihalk Kesatu. Tuntutan layanan puma jual atas produk yang telah dibeli consumen I buyer dimana tuntutan layanan dimaksud timbul oleh sebab-sebab kelalaian Pihak Kedua didalam penyediaan barang, maka ha! itu akan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Untuk menjalankan tuntutan layanan dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.
PASAL6 SISTEM PENENTUAN HARGA DASAR/PENJUALAN dan BAGI HASIL (1)
Bahwa dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk menentukan tentang harga dasar produk dan harga dasar penjualan produk serta sistem bagi hasil yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut : a. "Harga dasar produk", adalah harga yang ditetapkan oleh Pihak Kedua atas dasar biaya produksi ditarnbah margin keuntungan UKM/IKM sebesar maksimal 30% {tiga puluh persen) berikut biaya pengiriman produk ;
s
,, \\\,
b.
(2)
"Harga jual produk", adalah harga kepada konsumen yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Pihak Kedua.
Selisih · cntara Harga Jual dan Harga Dasar produk merupakan keuntungan penjualan yang akan dibagi diantara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan nilai pembagian masing-masing sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk Pihak Kesatu dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk Pihak Kedua.
PASAL7 SISTEM PEMBA YARAN (1)
Sistem pembayaran atas transaksi penjualan produk baik itu berkaitan dengan penjualan barang eceran yang berada di show room, transaksi pesanan lokal maupun ekspor berpedoman pada sistem penjualan konsinasi yang dalam hal ini kedua belah pihak sepakat mengatur sistem pembayarannya yang akan dilaksanakan sebagai berikut ; a. Bahwa untuk pembayaran atas penjualan barang ritel I eceran yang laku pada shoowroom akan dilaksanakan oleh Pihak Kesatu berdasarkan barang laku yang diperhitungkan setiap bulan dan akan dibayarkan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pad a bu Ian berikutnya ; b. Begitu pula untuk pembayaran atas transaksi pesanan jumlah kecil domestik akan diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bu Ian berikutnya ; c. Sedangkan untuk pembayaran alas transaksi pesanan dalam jumlah besar baik local maupun ekspor akan dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari seusai tanggal pengiriman dan atau pengapalan I Bill of Loading
(Bl). (2
Bahwa untuk membantu kelancaran produksi terhadap pemenuhan pesanan dan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap kecurangan bisnis yang timbul akibat perbuatan consumen/ buyer kepada Pihak Kesatu dan atau karena akibat kelalaian Pihak Kesatu dalam bertransaksi, maka dalam setiap transaksi pemesanan dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan oleh Pihak Kesatu dengan memberikan uang muka atau panjar pesanan sebesar 6
•. ~/~ cp,· ·~\
I
50% (lima puluh persen) dari jumlah pesanan kepada Pihak kedua ; dan bilamana setelah uang muka atau panjar tersebut dibayarkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dan kemudian terjadi: pembatalan transaksi diantara · Pihak Kesatu dengan consumen I buyer atau ditengah-tengah berlangsungnya transaksi terjadi kecurangan bisnls yang ditlmbulkan oleh pihak consumen/buyer sehingga Pihak Kesatu berpendapat transaksi harus dibatalkan dan atau consumen I buyer dengan tanpa alasan yang jelas tldak menghendaki lagi barang-baraog yang telah dipesannya melalui Pihak Kesatu ; maka uang muka atau panjar pesanan dimaksud tidak dapat ditarik atau diminta kembali baik oleh Pihak Kesatu maupun oleh sipemesan (consumen/buyer) dari Pihak Kedua dan uang muka atau panjar tersebut akan tetap menjadi hak milik Pihak Kedua . (3)
Dalam hal sistem pembayaran baik untuk penjualan domestik, penjualan ekspor maupun transaksi pesanan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua terdapat hal-hal diluar ayat 1 dan 2 diatas maka akan dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
PASALS PERNYATAAN KESEPAKATAN DI dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diantara kedua belah pihak sepakat untuk tetap menjunjung tinggi Elika Bisnis yang berlaku.
PASAL 9 SANKSI - SANKSI (1)
Apablla PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 karena kelalaian/kesengajaan, maka kedua belah pihak dapat memberikan surat teguran/peringatan.
(2)
Apabila sudah diberikan peringatanlteguran sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari rnaslh melakukan kelalaian/kesengajaan, maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan kerjasama.
.:
7
,(/\- cfy) \;~,~
PASAL10 KEADAAN MEMAKSA Dalam hal ini terjadi bencana C!larp, kebakaran, huru-hara dan atau kebijakan Pemerlntah yang menyebabkan tldak dapat dilaksanakannya kesepakatan ini, maka kedua belah pihak dibebaskan dari berbagai tuntutan.
PASAL11 MENGENAI HAL·HAL YANG BELUM DIATUR Hal-Hal yang tidak diatur atau belum sempat diatur dalam perjanjian kerjasama pemasaran ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengatur kemudian dengan cara-cara yang lazim dan patut dilakukan yaitu musyawarah mufakat asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini.
PASAL12 PERSELISIHAN (1)
Apablla terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan kesepakatan (2) Apabila musyawarah dan kesepakatan tidak dapat terwujud, maka untuk penyelesaian atas perselisihan tersebut kedua belah pihak sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
,
Jh
8
yw \1.
Dibuat di Pada Tanggal
: Probolinggo : 13 Agustus 2008
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
SAKSltSA I. 1.
.
DJONI SUDIONO
.»
c::..:.
2.
~I)'\\ .. \\\J\<'..0.
- . }tL.\ /
--
t.~I
Mengetahui
9
Lampiran
10
Pembentukan dan Penetapan Tim Kelayakan dan Pemeriksaan Barang Klaster lndustrl Mebel dan Kerajlnan KLASTER INDUSTRI MEBEL DAN KERAJINAN
PENDALUNGAN ASLI Jalan Raya Dfingu KM. 6, Deaa R.:r.duputih- Kac:amatan Dringu
KABUPATEN PROBOLINGGO Nomor Tanggal Lampi ran Perihal
: 001/Pmb.TKPB/2008/ : 21 Agustus 2008
KPA
: Pembentuknn dan Penetapan Tim Kelayakan dan Pemeriksa Barang
Dalam rangka mclaksanakun kerjasama pcmasaran produk Klaster clan produk unggulan UMKM I IKM di Kabupatcn Probolinggo dengan SMesCO Indonesia Company, perlu me'mbentuk Tim Kelayakan clan Pcmeriksaan Barang ( TKPB) dengan menetapkan personil Tim scbagai berikut ; I. JOKO PRASTIANTO, Kctua Seksi Pemasaran & Kemitraan, selanjut dalam hal ini sebagai Kctua Tim Kelayakan llao Pemeriksa Barang (TKPB); 2. CllAl'iDRA IRA WAN, Ketua Klaster, selanjut dalam hal ini sebagai Anggota; 3. BAM BANG WIYONO, Wakli Ketua Klaster, selanjut dalam hal ini sebagai Aoggota; 4. ALIBJDIN, Sckretaris Klaster , selanjut dalam hal ini sebagai Anggota; 5. SU RY ADI, Anggota Klastcr, selanjut dalam hal ini sebagai Anggota; 6. PAULUS, Bendahara Klaster, selanjut dalam hal ini sebagai Anggota; 7. MOCH. NATSrn, Kctua Seksi T P Klaster, selanjut dalam hal ini sebagai Anggota; Tim tersebut diberi hak dan wewcnang ; a. Untuk menentukan kclayakan alas produk-produk anggota Klaster maupun produk UMKM I IKM lainnya yang akan ditampilkan, dikenalkan melalui Show Room " Kampoeng Seni Pendalocngan - Kabupaten Probolinggo" maupun yang hendak dipasarkan melalui SMesCO Indonesia Company di Jakarta ; b. Mcncrima dan atau mcnolak barang-barang produk anggota Klaster I UMKM I IKM atas dasar kelayakan mutu, kapasitas produksi clan harga dasar maupun kelayakan lainnya ; c. Mengkordinir dan mengatur pendistribusian barang-barang milik anggota Klaster I UMKM I !KM yang hendak didisuibusikan baik untuk pemenuhan Show Room " Kampoeng Seni Pendaloengan - Kabupaten Probolinggo" maupun untuk pemenuhan pesanan SMesCo Indonesia Company ; d. Dan melakukan hal-hal yang dianggap perlu terkait dengan kelayakan, pengendalian dan pcngawasan rnutu serta pendistribusian barang-barang . Dcmikian Tim Kelayakan dan Pemeriksa Barang ( TKPB) dibentuk clan ditetapkan.
Mengetahui & menyetujui Kctua Klaster Pendalungan Asli
l>
\,) I
CllA;D~ lA IRAWAN
Ketua Seksi Pemasaran & Kemitraan
/·v-
l
&;~
JOKO PRASTIANTO
Lampiran 11 SK Bupatl Probollnggo tentang Pembentukan Forum Komunikasl dan Kemitraan PELP Kabupaten Probollnggo masa bhaktl 2009-2011.
BUPATI
PROBOLINGGO
KEPUTUSAN NOMOR:
BUPATI PROBOLJNGGO 500/
b? 71426.1212009
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
DAN KEMITRAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PARTISIPATIF (PELP) KABUPATEN PROBOLINGGO MASA BHAKTI 2009 • 2011
BUPATI PROBOLINGGO
Menimbang
Bahwa untuk mendukung Program Pengembangan (PELP)
Kabupaten
Probolinggo
dalam upaya
Ekonomi Lokal Partisipatif
meningkatkan
pertumbuhan
ekoncmi berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat miskin dan terbukanya kesempatan
kerja
dengan
sumberdaya lokal melalui
pemanfaatan
kerjasama
dan
pendayagunaan potensi
antar komunitas
(stakeholders).
perlu
membentuk Forum i
(PELP) Kabupaten Probolinggo Masa Bhakti 2009 • 2011 dengan
Keputusan Bupati.
Mengingat
1. Undang - Undang Nornor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah -
daerah Ka bupaten dalam Lingkungan Propinsi Jav ·a Timur : 2. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran
Perundang-undangan : 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008: 4. Undang..Undang
Nomor 33 Tahun 2004 te.1tang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Perner.ntahan Daerah ; 5. Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
PertaPQgungjawaban KeL'angari Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahcn
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 7. Keputusan Presiden
Republik
Kawasan Pengembangan
Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Ekonomi Terpadu :
-2-
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanqa.i
Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonnr 59 Tahun 2007 : 9. Peraturan Daerati Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo.
MEMUTUSKAN Menetapkan.
PERT AMA
Membentuk Forum Komunikasi dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif
(PELP)
Kabupaten Probolinggo
Masa Bhakti
2009 - 2011
dengan
susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. KEDUA
Menugaskan kepada forum
sebagaimana
:iimaksud
pada diktum
pertama
keputusan ini untuk : a. Mengupayakan berdampak
peningkatan
pertumbuhan
bagi masyarakat
rniskin.
kewirausahaan baru melalui kebijakan
perekonomian
terbukanya
daerah
lapangan
kerja
dan praktek pengembungan
yang dan
ekonorni
lokal yang partisipatif : b. Mengorganisir
dan mengintegrasikan
kegiatan
usaha
di
daerah
yang
mengarah pada komoditi atau produk yang spesifik : c. Mengembangkan kemampuan usaha bagi UMKM dan IKM di wuavan/sentra pengembangan,
baik dilakukan
sendiri
maupun melah, i fasilitasi pemerintah
dan swasta maupun lernbaqa lainnya : d. Mencari
solusi permasalahan
bagi UMKM/IKM dan menyusun langkah -
langkah rnelalui perencanaan yang terstruktur Jan partisipalif; e. Berperan aktif dalam mewujudkan pengembangan ekonorni lokal di wilayah wilayah pengembangan sentra produktif dengan Iokvs Klaster : f. Menye\enggarakan penyusunan AD/ART,
rapat
pembentukan
dan
penggantian
pengurus.
rapat - rapat anggota maupun forum musyawarah
lainnya: g. Mensosialisasikan Projrarn Penqernbanqrn Ekonomi Lokal Partisipatif kepada segenap masyarakat dan pemangku h.
Berpartisipasi
(PELP)
kepentingan lainnya :
dalam perumusan kebijakan
pembar.gunan perekonomian
daerah bai~ dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Oesa. Kecamatan maupun Kabupaten : Me\ailukan koordinasi dengan instansi terkait : d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. KETI GA
Forum sebagaimana dimaksud pada diklt.:m pertama
keputusan ini merupakan
forum musyawarah bagi komunitas -skonorm yang independen dan mitra kerja pemerintah partisipatif.
dalam melaksanakan
Proqram Pengembangan Ekonomi l.okal yang
-1-
/; I
/
Segala biaya yang
KEEMPAT
berkaitan dengan pelaksanaan
keputus
in
ino dibebankan
pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo a. Keputusan
KEUMA
apabila
ini ff\Ulai
dikemudian
berlaku sejak '.anggal ditetapkan dengan hari ternyata
lerdapat
kekeliruan
ketentuan
akan
diadakan
peninjauan kembali sebagaimana mestinya : b. Mengundangkan keputusan ini dalam ~erita Daerah Kabupaten Probolinggo.
Probolinggo
Diletapkan di P ada tang gal
.;l. S
l'v\ f 1
;1..
C'CJ
PUPATI PROBOLINGGO
~-
Ors. Ii. °R'ASAN AMINUDDIN, M. Si
TEMBUSAN:
Yth.
1. Gubemur Jawa Timur di Surabaya ; 2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo : 3. lnspektur Kabupaten Probolinggo ; 4. Anggota Kemitraan Lokal
Forum
Komunikasi
Pengembangan
Partisipatif
(PELP)
dan
Ekonomi Kabupaten
Probolinggo Masa Bhakti 2009 - 2011.
LAMPIRAN
KEP'JTUSAN
BUPATI PROBOLINGGO
.;!..\
T ANGGAL
SUSUNAN PENGEMBANGAN
FOf3UM KJMUNIKASI
JABATAN
NO
DAL~---
NAMA
1-,__-1'--1---·_F_o_:=-U-M--=4-----=·--_ _
(PELP)
f\,j rf
8-.C'Og"
KABUPATEN
PROBOLINGGO
2009 - 2011
...
-
--
=.._
_
Ors. H M. SIOIK WIDJANARKO.
Ketua
/426.1212009
DAN KEMITRAAN
EKONOMI LOKAL PARTISIPATIF MASA BHAKTI
b37
: 500/
NOMUR
-
·-1--JABATAN.DALAM
KEDINASAN
--
:=__-=_-::~;-_·-_·__ :-___ =.._ -~ Kepala Oinas
M Si
dan
kooeras.,
Usaha Kec1I
Menengat1
1 · abupaten
! I
!
Probolinggo
2
I
Wakil Ketua I
Ir. H. CIPTO SANTOSO.
Ketua
M. BA
i
Kamar
Dagang
Indonesia
i
Probolinggo
;
3
Wakil Ketua II
· Oirektur
T JUK SUMARSONO
PT. Lahan 8entar
Makmur
i 'robolinggo
4
Sekretaris
Ors. GAOING WIOYOKO.
MM
; Kepala
Bidang
I
Ekonomi
: BAPPEOA Kabupa\en
5
Bendahara
WALUYO
SETYO f'. SE. ~1. S1
!
Kepala Sub
B1dang
Pertanian
\ BAPPEOA Kabupale.1
6
Kelompok
pada
Probolinggo
I
Kerja
pada
Probol1r,ggo
i
I
l '
!
Kelembagaan SINGO MARUTO
• Koordinalor
Unsur
Lembaga
Masyarakal
Swadaya
Forum
Reboan
Probolinggo • Anggo•.;;
a -. ANANG BUOIARTO.
M. Si
Kepala
Bidang
Bina Usaha Koperast 1
pada
Dmas Koperasi.
dan
Menengah
Usaha
Kecil
Kabupalen
i 1
Probolinggo b.
EDUARD
NAHUMURY.
SE. M. ~,
Sub
Kepala
I Perdaganga11 7
II
I Kelompok Teknologi Produksi
• Koorcinztor
Keqa
Pengembanyan
j
BAPPEDA
Bidang
tndustn
kooeras: Dunia Usaha
Kabupalen
dan pada
Probolinggo
I
dan \
I
I
I
CHM
~---------~------·
Ketua
Klaster
] Probolinggo
------
-··-·-···
·--~--------.
Pendalungan
Asl1
1
-2-
/
/
I
Anggota
a.
! Kepala
Ors. SUHARTO. MT
i pada
Bidang Oinas
Perindustnan
Perinduslnan
: Perdagang~n
I b.
lr.'M.
I
NATSIR, M. Si
dan
Kabupaten
Probolinggo Kepala
Bidang
Bangunan pada
Pengawasan :
dan
Dinas
Cipta
Tata
Ruang .1
Pekerjaan
Karya
Umum
Kabupaten•1
i
Probolinggo c.
M. HANNAN
Ketua
Klaster
Kecamatan
Mangga
Paito 1
Kabupaten
Probolinggo
B
Kelompok
Keqa
Permodalan • Koordinator
NOV!ANTO
Unsur
Ban~
Jatun
Caba11g
Kraksaan • Anggola
a.
SETIADI AGUS PRAKOSO.
SH M. Hum
Kepala Bidang
Permodalan dan
Pengendalian Kcp=rasr.
pad a
Usaha
Menengah
Kee;!
Kelompok
9
Pemasaran
I
Kerja dan
RETNO AGUS SUSILO
Unsur Ba; 1k Mandiri Probolinggo I
II 1
Promosi
i
• Koordinalor
I JOKO PRASTIANTO
II
I II
a.
SANTOSO.
Kepala
SH. MM J
I b.
SULOSO
Kelompok
I
1 •
I '.
;.
Perdagangan
Perindustnan
Perdagangan Probolinggo
I
Manager
,
dan
Kabupaten
KUO
Argopuro
Probolinrgo
Kerja
iI
Kemitraan
i•
Bidang
pada Oinas
I
I
I 1
Unsur Kamar Oagang Indonesia Probolinggo
• Anggola
10
! I
Proboilnggo b.
i
dan
Kabuparen
DIGOOYO
Koordinator
Ketua
PHRI
Kabupaten
, Probolinggo Anggota
J
I
I
_J
II
a.
Ors. BAMBANG SUPRIYADI,
MM
\ Kepala
Seksi
I Modal
Daerah
I
Penanaman Perijinan
I Probolinggo __L.. ·----
Penanaman i i Kantor '.
pada Modal
I
dan · i
Kabupalen
j
-J-
'f ..
. . .
b FAUSTINUSBUDY~~TO --·-··-·t~~~-~~~~~ra:1
Alam-~·:~\
I Makmur Probohnggo [[
___
c ALIBIDIN
L...:_
1 UnsurUD Ah Fasa Probohnggo
!
_
BUPATI PROBOLINGGO
Ors. H.~"MmlN"'0"'0"'D"'l"'Nr,"Mr. sr
1
Lampiran 12 Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus klaster
UERITA AC:AllA 11/\Sll. l'~:MILlll/\N l'F.NGllRlJS Kl.ASTER Nomnr; .~'f;<;. /42'1.808/Vll/2007 .... Pada hari ini Sen in. lunggal tiga puluh (30) bulan juli (7) tahun duaribu lujuh (2007), bertcmpat di Pcndopo Dcsn Jorongan Kee. Lcccs. tclah dilangsungkan Rapa! l'cmilihan Pcngurus Kloster Mcbcl olch pnnitia Pc111ililia11 PcnJt11n1s Kloster dcnguu dihndiri oteh tiga puluh (30) orang nnggota klaster dari scjumlah Dll[!!!"la klaster tcrdallar dan diundang yakni scbanyak lima puluh (50) orang, dan olch karena itu Rapat l'cmilihan Pengurus Klastcr dimaksud dinyatakan pula Lelah mcmenuhi guorum rapct . .. .. Bahwa dari pclaksanaan bcrikut:
Rapat Pcmilihan Pen gurus dirnaksud, tclah dipcroleh has ii scbagai .
I. Rupat l'cmilihau Pcngurus Kloster Mcbcl Kee. l.cccs dihadiri olch tiga puluh (30) orang anggota dnri jumlah illlJ!J;Ola klastcr tcrdaptar dan di1111d:111g. yakni schanyak lima puluh (50) orang dan dinyatakan telah mcmcnuhi guorum rapal . 2. Unhwa P:mitia rclah membacukan dan mcmbcritahuknu tntu tcrtip pcmuoguum sunrn kcpada scg.cunp a11gglllt1 hadir dun Subairi
J.
pcngurus Klaskr mcbcl Kee. Lcccs unluk masa hhakti tahun 2007
llahwa pcmilihan
ROSIL)I HERi ;..
MARLI.
.. S.Sos
Ketua .
H. NANANG » I 10~1SIN ;.. HASAN ;.. MOHDOR ;. TOYIB ...
;..
.
Bcndahara
. . .
.
Wakil Kclua Sckretnris .........................................................•
.
....................................................•....
Seksi Kelcmbagaan
.
Scksi Tcknologi & Produksi Scksi l'crmodaIan
.
.
Scks] Pcmasarnn. Kcmitraan & Prumosi
.
.... Dcmikian lleriln Acara Pcmilihan Pc11gun1.s Klaster JKM Mebcl Kccamatau Lcxcs ini dihuot untuk dipcrgunaknu ~l1aµ.ai mana mcsriuyn . IJihual
di
l'ada Tang.gal l'cn1:uru.!I Kla~tcr I.
2. 3. 4. S. 6. 7. 8.
ROSID~~ HERi -~· MARLI, . Sos . M. NANANG HOMSINV'J~--. ., ,~ M/\S/\N MUHDORU, TOYIB (-l·
r
: l.cccs : JO Juli 2007
l'anitia l'cmilihan Pcngurus Klastcr Kecamatan
,
/,fl,,~-~·
~t
SUl'AllM/\N,
SI'
~
SUHAllU
I !A'.'I'
;'1· r-lli.il'!/J>l
Palla hrn1 :ni Kamis lunys
di Ruang Pertemuan
Pengurus Klaster Mi1ngy<1 oleh l'anlllil
du;i puk1h
oleh
dan
telah
i\lilsler
dll1mf1s1mgl....-m
c.h:n!jilll
<111·1,,diri
dan diundany
klaster tcrdattar
Pcniilih<111
hut.in Juli (7) tah1111
(26)
Surnberasih
Pemilihan l'enyurus
karena ilu Rapat
KIA'- 1 l:H
cnarn
PKK Kecamatan
orang anggota klaster tbri sejumlah i111!J!JC1lcl (SO) orang,
i'l:ii(.IJIHJ~,
Pcn9urus
Klaster
ch111
ribu tujuh
Rapat Pemilih;:in
oleh
tigil puluh (30)
yakr1i sebanvek lime puluh
dirnaksud
dinyatakan
puta
Lelah
memenuhl quorum raper, Bahwa
1.
Rapal
Pemllihan
pel
l'e111ilihu11
l'•~llCJUrus
dimaksud.
Kl
Telah diperolch
: Peiu1urus Kli1sler Mnll~J<J"
anggota klaster terdattar
dan diundull!J
dili;11liri
uld1 li1i;1 putul:
y<1~J1i ,.el>H11y<•I<
Ii'"'
(30) oralHJ illHJ<JCJta
1.ilul1
"""''.!
(j<J)
cJ;,ri sej11m~1h
d
lcl<:h
memcnuhl quorum rapat ;
2.
C
Bahwa
telah membacakan dan me111bi'ritahu
Panllla
anggota hadlr dan rnenganykat
3.
Bahwa Pemilihan berlangsung
Pengurus
tertlb clan
Klaster
tean
yang lebih lanjut disebutkan
laid ternb pemungut.an
puta dua (2) orany saksi yakni MU'ALIM
terpllih
Mangga
suara kepade seqenap
dan AGUS TRISULA;
untuk rnasa bhalcti tahun 2007 sarnpai
pengurus - penqurus ktaster dengan
narna dan jabalannya
sebaqal
SUNGKONO
Kelua;
SOFYAN
VVakil kt~lu;1 ;
dengan
2012
suara sah dan terbanyak
berlkut
MISRAT
c.
H. HUZAIR!
1Jc"1daharil;
KARIM
Seksi KelernlK1CJ<1il11
SUHAR
Seksl Tel<nologi
H. ROSI
Scksl Permoclalan
SIKA
lnl dlbuat untuk dlpcrqunaken
sebaqaunana
Pemasaran,
;
; K•:mitraan
& f'romosi.
Pen gurus Klaster IKM Mebel
Kecamatan
Seksi Dei 11lkian Berita Acara Pemilihan
;
& Proctuksi
Suurnberasih
mestinya.
Lliliuat cli : Surnbcrasih 11ada Tanqqal : 7.6 Juli 2007 !'anilia Peruilihan Penguru~ Kla~.l'er Ketiln-1ala1l Suruberasih Kt:TU/\
c.
_,.,...--.'
. /<..:.··
-
BERJTA ACARA
KASIL PEMILIHAN PENGURUS KLASTElt Nomor: Pan.Gd/ C'('1 /Vlll/2007
Pada hari ini Kamis • tanggal dua puluh tigii (23) hulau delapl!n (8) labun dua rihu 111j11h
(2007), bertcmpat di Ruana Pertcmuan Kantor Kccarnalan Gading lelah diloksanakan Kapa\ Pemiliha11
Penaurus Klasler Manna oleh Panitia Pcmilihan Pc:ngurUJ Klas1cr dcns1111 dihadiri olcl1.!i: •. : .... : •.. :: ....• - , -. · ';":=··· ( ) orana angota klasier dari sejurnlah anggota klastcr tcrdaftar dan diundang yakni scbany~k tiga puluh ( 30 ) 0111g. clan olcb karcn1 itu Rapat Pemikihan Pcngurus Klastcr dimaksud dinyatakan pula 1elah · mcmcnuhi quorum rapat. Bahwa dari pelaksanaan Rapal Pcmilihan Pcni,:urus Klastcr dimaksud. lclah diperoleh hasil sebapi berilu11 : I. Rlpal Pemiliban Pcncurus Klasler Mangga dibadiri oleh :l;..1::•..• ],:~ . ..-.:.·~li(:?',1.) oran; w1ggo1a dari acjomlah angota klastcr lerdaftar dan diundang yakni scbanyak .'.~:i.m~ . ..-..1.1.l:llli. (:Z.) ornn; dan dinyat¥an lelllh memenuhl quorum npu. 2. Blhwa Panilia lchdl mcmbacakan din mcmberilabukan tala lcrtib pcmungulan suara kepada scgcnap an;&()la hadir dan mengangkal pula dua (02) orang saksi yalml Sdr•• i,;oJ~ ••• l1~<(1:!> dan Stir • . B~;r .......••••••••..•.. 3. Bahwa pemilihan pcn1urus klaslcr tcrscbut untuk mua hhakti tahun 2007 sld 2012 bcrlani;sung l~rtih din lclllh tcrpilih pcncurus pcn1urus klastcr dcngan suara s11h dan yang lcbih lanjut discb111kun nama clan jabalannya sebegai berilwt ; Sdr•• ~::;mlt;l.Y.;\Utll : Kctua Sdr. M:i;in»1.}.al.\ : Walcil Ketua • Sdr •. ~~~;!;~ : Sckrelal'is • Sdr. f'1i:!.'.°j,, : Bcndahani Sdr ~::!~ : Seksi Kelembagaan • Sdr.. ~ ... M!~ \\c.,q;i,;i; ••.•..••...•..• : Seksi Telmologi dan Pruduksi Sdr .. '!'.~~lf : Seksi l'ermodalan • Sdr. ~IU.:r.anti::i : Seksi Pemasaran. Kemitraan dan Promosi Dcmikian Berita Acara Pemilihan Pengurus Klaster Mansga Kccamata Gadini; ini dibuu1 untuk dipcrgunakan scbagaimana mcstinya. Dibual di Pada tanggal
: Gading : 23 Aguslus 2007
Panltia Pemilihan Pengurus Klasltr K~UA . SEKREl:~~IS
· . TL~DT . ....,;J .,. [Y..•:r-· ....-f~~}.:...1.rI
~l:1iL!.~--....,...;.
r.J'·!,',~·
I \
'
·1 )' . )
'~·"'.:.> -· f·-;>
...,.Ll"r j
.lt .... _
,/
BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS KLASTER Nomor: .f"OO I 32.'-
I VIII/ 2007
Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Bulan Agustus Tahun 2007 bertempat di Pendopo Kecamatan Maron oleh Panitia Pemilihan Pengurus Klaster dengan dihadiri oleh 41 orang anggota klaster dari sejumlah anggota klaster terdaftar dan diundang yakni sebanyak 50 orang, dan oleh karena itu Rapa! Pemilihan Pengurus Klaster dimaksud dinyatakan pula telah memenuhiquorum rapat. Bahwa dari pelaksanaan Rapat Pemilihan Pengurus Klaster dimaksud. telah diperoleh hasll sebagai berikut : 1. Rapat Pemilihan Pengurus Klaster Mangga dihadiri oleh 41 orang anggota dari sejumlah anggota klaster terdaftar clan di undang yakni sebanyak 50 orang dan dinyatakan telah memenuhiquorum rapat . 2. bahwa penitla telah membacakan dan memberltahukan tata tertib pemungutan suara kepada segenap anggota hadir dan mengangkat pula 2 orang saksi yakni JAMIK dan SUMINO '-
3. bahwa pemilihan pengurus klaster mangga untuk masa bhakti 2007 s/d 2012 berlangsung tertib dan telah terpilih pengurus-pengurus klaster dengan suara sah dan terbanyak yang lebih lanjut disebutkan name dan jabatannya sebagai benxut : EDY , SUNAN . UNTUNG , MUNIP . BAHRAWI , SUNTORO , TIPYO , SOLEHUDIN,
MARON WETAN BRANI WETAN GANTING WETAN SATREYAN WONOREJO MARON WETAN
BRANI WET AN SUMBERDAWE
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Seksi Kelembagaan Seksi Teknologi dan Produksi Seksi Permodalan Seksi Pemasaran. Kemitraan dan Promosi
Oemikian Berita Acara Pemilihan Pengurus Klaster IKM Mangga Kecamatan Maron ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Djbuatdi Pada Tanggal
: :
Maron 8 Agustus 2007
-------------·----·--·
PENGURUSK~~. 1. E D·Y .. . ·~M";;,d,,o 2.SUNAN ;-;:.,«:Yf-~u 3. UNTUNG ~ . .':. .. 4.MUNIP ~ .. 5. BAHRAWI '..~~ . 6. SUNTORO Ji£: .. 7.TIPYO .~ .. 8. SOLEHUDIN · ~ . ·9 .. 10 .
,-::.n...
. .• :.. . Mengetahul,
. .-,/
.-·;·f?.A~AT MARON
_i(,/".·.:.:·~:
··\'<·'. >~ .~--. Ors. H. MAHBUB MALIKI. M.Si Pembina NIP. 131 520 203
Panitia Pemilihan Pengurus Klaster · Kecamatan Maron
L
·g:IS
SERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KLASTER Nomor: 411.61/ f}.~ /426.805Nll/2007
Pada hari ini setasa lan9g;;ll tiga puluh satu ( 31 ) bulan juli ( 07 ) tahun dua ribu tujuh ( 2007 ) bertempat di Pendopo Kecamatan Lumbang telah dilangsungkan rapal pemilihan Pengurus Klaster Mangga oleh Pan~ia PemUihan Pengurus !
r
Bahwa dari pelaksanaan Rapat Pemilihan P"°gurus Klaster dimaksud, lelah diperoleh hasil • aebagai berikut : 1. Rapat Pom~ihan Pengurus Klaster Mangga dihadifi oleh tiga pufuh ( 30 ) orang anggola dari Mjumlah aogQOla Klaster letdattar dan diundang yakni sebanyali. lima puluh ( 50 ) orang clan dlnyatakan telah memenuhi syarat qourum rapat. 2. Bahwa Panllle telah membacakan dan memberitahukan tata tertlb pemungutan suara kepada segenap angoota hadlr dan mengangkat pula dua ( 2) orang saksi yakni Saudara Hamdan! dan Bunarip. 3. Bahwa pemillhan Pengurus Klaster Mangga untuk masa bhakti lahun 2007 sampai dengan 2012 berlangsung tertib dan telah terpilih pengurur; - pengurus Kla5ter dengan suara syah dan terbanyak yang lebih lanjul disebulkan nama dan jabatannya sebagai berikut : 1. H. SINlandi ( Ketua ) 2. Misari ( Wakil Ketua ) 3. Sumarla ( Sekretar:s ) 4. Ny. Emi yuliyanli ( Bendahara) 5. H. M Sholeh ( Seksi KelembeQ8811 ) 6. Supriono ( Seksi Tekno!o<Ji dan Produksi) 7. Marjusll ( Pennodalan ) B. Suriono ( Pemasaran. Kernuraan can Promosi ) Demikian Berita Acara Pemilihan Pengurus Klaster Mangga Kecamatan Lumbang ini dibuat untuk dipergunakan s:eb.;agaimana mesiinya. Oi buat : Lurnbang Pada tanggat : 31 Juli 2007
Pengurus Klaster 1.
Panitia Pemilihan Pengurus Klaater Kecamatan Lumbang I"
2.
Sekretaris
3. 4. 5.
s.
KOMAR MFIS
7. 8. Suriono
cl,
BUNABIP
llEHIT,.\
:\C.\I{:\
IJASIL PEMILlllAN PF.NGl 'IWS l~l.,\STEI{ Nomor. Ol11'an.Klasl,,r/VIL!\l07
---------·------------·--··-·--·--Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima (25) bulun Juh (U7i
tahun Du(1 11.ibu I u1tth 1:•111r:;. bertcmpat di Ru111ah Kepula Desa Aluskaudang. Kcrn111al;111 Bcsuk. telnh dih111~s1111i:b11 l\apa1 Pcmilihan Pengurus Klaster olch Panitia l'cmilihan Pcngurus Klnstcr denguu dihadin olch I '111p~li l'11ic1h Sembilau (49) orang anggota klaster dari scjumlah anggol
-Bahwa dari Pelaksanaan Rapat Pcmilihan l'eugurus Klastcr dimaksud . tclah dipcrolch husil :,d1a,:a1 bcri k ut : - ---------·- ---------·-·---·----------------- --·----- ------- --- -------- ----- --- ------- -- -- . _. _. __ . __ . __ .. ··- .. _ l.Rapat Pcmilihan Pcngurus Klastcr Mangga dihadiri olch En1pal l'uluh Scrnhilun 1~11.1 1•1:111t: ""~!!"'" dari scjumlah anggora yang klastcr tcrdaftar dan diundang yakni scbanvak l.imu Puluh 1.~\ll ora11u d;111 dinvntuknn tel ah merncnuhi quon1111 rapat, -----------------------------------------------------·-·--· -- ·---- --2. Bahwa Punitia tclah rnembacakan dun mcmbcruahukun tuta terub Pernungutan Suar.1 h·puda <.:~.:11ap anggoia hudir mcngangkut pula Dua (02) orang Suksi yakni SUKO WAI IY\JDI dun i\l.Sl ii ,\Ji\l.\i\. 3.13ahwa Pcmilihan Pcngurus Kloster Manggu untuk masa bakli iahun 2007 s.d .~111.~ krla11:t""'!! tertib dan tcluh terpilh pengurus pengu1us Klaster dengan suara Syah dun krban)ak ·'""g k+il1 lanjul disebuikan Nama dan Jahatanuyu sebagai bcrikut :---------··--·----------------··--··--··-···---····----·--S 0L1111
N.
.
- Drs. SYAMSURI. - MUl·IAl'vlMAD. -· -TAU
FI K,
.
.
.
-JU FR I.. - M !\HR ll S •... - S l! D I Y 0 N 0 ... - H 1\ SAN.
. .
Kctuu; -- ----------- --- ------------- ----- ----------- ---- --- ---·-· ·--·---· . . . Sckcturis: --------·----·----------- ---------· ------··-. -- ---· - ..• --·.
\V;1l..i I Kctuu: ··--------------~---------·-·----·---·-·--··
... l send a hara: ------------------------------------ ----- - -- - --· -- - --- --· · · S..:ksi Kelernbagaan: --------·-------·-·----···---··--· -···---·-· --··· . .. Sdsi Tchnoiogi & l'roduksi: --·---------·-·------··--·---··----S.:J..si Pcrmodu I an: --------------------------------- •· ------------S~l-.si Pcmasuran.Kcmuraau
{,.'<:.
Prumosi. -------------
..
·--Dcmikian lkrita Acara Pcmilihan Pcngurus Klastcr Mangga Kccamat.in Hcsul: 1ni dihu.u umul, di pc rguna k an scba ga i ma na mcst i nya. ------------------ ------ - ---------------- ----- - -----------. --- .. - - ... -- - -- --· ··-Dibuut Ji l'ada tanggul
l'cngurus Klaste1· l.S0 LI HIN 2.Drs.SY AMS URI 3.MUHAMMAD 4.T AU f' I K 5.J lJ Ff~ I 6.M AHR US 7.S U DI YONO
8.H AS AN.
. Uc,ul..
: 25 Juli 2il•Ji
l'anitia l'cmilihan l'cngurus l\laslcr l\cca11u1lan B1•su1'
,•/
BERIT A ACARA HASiL PEMJLlllAN PENGURUS Kl.ASTER . DI KECAMATAN J>AKUNIRAN Nomor: .,.\.S~.~.NllT/2007 Pada hari ini Rabu tanggal 29 Agustus 2007, bcrtempat di Pendopo Kecamatan Pakunirnn, tclah dilanssungkan rapat Pemilihan Pengurus Kloster Mangga oleh Panitia Pemilihan Pengurus Klaster dengan dihadiri oleh SO (lima puluh) orang anggota klaster dari scjumlah anggola klaster · tcn:laftar dan diundan& yakni sebanyak SO (lima puluh) orang. dan olch karcna itu Rapat pemilihan Pengurus K.Jastcr dirnabud dinyatakan pula telah mcmenuhi quorum rapat--------------------------
Bahwa
!Sari pclaksanaan Rapa! Pcmilihan
sebapi berikut:
-----
Pcngurus Klaster dimaksud. telah dipcroleh hasil -----------
l. Rapat Pcmiliban Pengurus Klaster Manua dihadiri oleh SO (lirna puluh) orang anggota dari sejumlah angota ldastcr terdaftar dan diundang yakni sebanyak SO (lima puluh) orang dan dinyatakan tclah mcmenuhi quorum rupal ----------2. Bahwa Panilia telah mcmbaca dan memberitahukan tata tertib pemungutan suara kepatla segenap annota yang hadir dan mengangkllt pula dlia (02) orang saksi yalmi 1. MISW AN Dan 2. ~ -------------·---· 3. Bahwa Pcmilihan Pengurus Klaster Mangga untulc masa bhakti tahun 2007 sid 2012 berlangsung tertlb dan tclab terpilih pengurus - pengurus Klastcr dengan suara snh dan terbanyak iwna danjabatan sebagai berikut : -------------------------------------
I. H. IBRAHIM 2. 3. 4. S. 6. 7. 8.
MASHURI FAIZOL H. SOLIHIN SUMINO SUROTO H.SALAM ASNAWI
Kctua WakilKetua Sekretaris Bcndahara Seksi Kclcmbagaan Seksi Teknolog] & Produksi Seksi Pennodalan Seksi Pernasaran Kemitraan & Promosi
Demikian Berita Acara Pcmilihan Pengurus Klastcr Mangga Kccamatan Pakuniran ini dibuat untult dipergunakan scbagaimann mestinya. ------------·--····----------------·--·······Dibuat di . . Pada tanggal
Pengurus Klaster : 1. H. IBRAHIM 2. MASHURI 3. FAIZOL 4. H. SOLIHIN S. SUMINO 6. SUROTO
: Pakuniran : 29 Agustus 2007
Panitia Pemilihan Pcngurus Klaster Kecarnatan Pakuniran
S\ILAIMAN. SH
rt
EKO NURWIDA YANTO, SH
Saksi I
Saksi 11
MJSWAN
.MUHAMMAD
rr
7. H.SALAM
8. ASNAWJ
