Tenet Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DI JAWA BARAT' 1 SRI MURTIANI, DAN BUDIMAN
Ba/ai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, Jalan Kayuambon No. 80 Lembang 40391 Telp/Fax. 022-2786238 RINGKASAN Pertanian merupakan sektor yang telah terbukti mampu bertahan terhadap goncangan ekonomi global . Oleh karena itu kegiatan-kegiatan pada bidang agribisnis merupakan unggulan pembangunan ekonomi nasional . Salah satu upaya membangun ekonomi pedesaan yang kuat adalah melalui revitalisasi penyuluhan pertanian, karena penyuluhan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian . Secara operasional, aplikasi dari revitalisasi penyuluhan pertanian di Jawa Barat telah ditempuh dengan diaktifkannya forum penyuluhan pertanian pedesaan, serta ditumbuhkan dan dikembangkan posyanluhtan yang ada di tiap desa dengan kegiatan : a) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pertanian di tingkat desa secara partisipatif, b) melaksanakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan pennasalahan yang ada di desa, c) melayani informasi pertanian yang berwawasan agribisnis, dan d) menumbuh kembangkan kelembagaan pendukung agribisnis, seperti koperasi tani di pedesaan . Selain itu telah dilakukan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh pertanian dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dari tingkat kabupaten/kota dan kecamatan /BPP sampai tingkat desa . Kata kunci : pembangunan ekonomi nasional, revitalisasi, penyuluhan pertanian . PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, sehingga menuntut kebijakan di sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam mengatasi berbagai persoalan menyangkut kesejahteraan bangsa (DILLON, 2004) . WIRAKARTADikemukakan oleh KUSUMAH (1996) bahwa di akhir tahun 1995 dan awal 1996, Indonesia dan negara-negara Asia lainnya mulai memasuki awal dari krisis ekonomi . Paling tidak hal ini dapat dilihat dari depresiasi rupiah, merosotnya indeks saham di Bursa Efek Jakarta, meningkatnya jumlah • hutang luar negeri, meningkatnya defisit neraca perdagangan yang pada akhirnya mulai tampak berkurangnya tingkat kepercayaan pada perekonomian . Selain itu menurut AGUSSABTI (2002), memasuki era Indonesia baru pada masa tersebut, Indonesia dihadapkan pada masalah pembangunan yang cukup rumit . Banyak hal yang menyangkut kebijakan lama perlu dibenahi kembali menuju tatanan kebijakan adil, baru yang lebih pembangunan demokratis dan aspiratif . Bersamaan saat itu bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan
Pusat Penelitian dan Pengenibangan Peternakan
yang semakin berat menjelang diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) . Sehubungan dengan hal tersebut, maka paradigma pembangunan kedepan harus berubah dengan mengacu pada kaidah people (menggerakkan orang) dengan driven mengacu pada keadilan, pemerataan dan kemanusiaan demi meningkatkan dan kemandirian, harkat, martabat kesejahteraan rakyat Indonesia (DILLON, 1999 dalam AGUSSABTI, 2002) . Upaya untuk mempercepat proses pembangkitan kembali ekonomi bangsa Indonesia, dilakukan perubahan strategi dari sentralistis ke pembangunan desentralistis, dengan pemberian otonomi kepada masing-masing kabupaten/kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimhangan Keuangan Pusat dan Daerah . Berdasarkan UndangUndang tersebut, pembangunan pertanian di daerah menjadi tanggung jawab masingmasing kabupaten/kota . Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa kahupaten/kotalah lebih potensi daerahnya mengetahui kondisi sehingga diharapkan masing-masing, pembangunan pertanian yang dilaksanakan lebih aspiratif (AGUSSABTI, 2002) .
439
Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
Krisis moneter pada masa tersebut, yang bersarnaan dengan kehendak bangsa Indonesia untuk melaksanakan reformasi total dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, telah mendorong para intelektual dan pemegang kekuasaan untuk menin. jau kembali kebijakan pembangunan secara cermat. Sektor pertanian telah teruji kemampuannya untuk mengatasi masa krisis dan pemulihan, sehingga sektor pertanian perlu dikembalikan sebagai andalan sekaligus sebagai motor penggerak laju pertumbuhan sektor lainnya . Komitment tersebut menjadi kuat, dengan dicanangkannya semakin "Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan " . Revitalisasi penyuluhan pertanian merupakan bagian dari kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan pada tanggal I I Juni 2005 di Iatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono tersebut sebagai agenda dan prioritas pembangunan bidang ekonomi nasional tahun 2005-2009 . Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 7 propinsi model yang harus sudah mcngimplementasikannya mulai tahun 2005 . Hal ini se,jalan dengan kebijakan pembangunan di Jawa Bat-at, yang misi Kualitas dan utamanya "Pen ingkatan Produktivitas Sumberdaya Manusia", maka Penyuluhan implementasi Revitalisasi Pertanian di 25 kabupaten/kota di Jawa Barat mulai dilaksanakan (Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat, 2006) . PASANG SURUT PENYULUHAN PERTANIAN Menurut Pusat Pembinaan Penyuluhan (2000), pada hakekatnya Pertanian penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani-nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kernampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan dan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian . Dari tersebut, maka penyuluhan penjelasan pertanian sangat berperan sebagai kunci keberhasilan pembangunan pertanian . Hal ini
440
sesuai dengan visi pembangunan pertanian, yaitu pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan, berkerakyatan, berdaya saing dan desentralistis . (Fagi, 2001) . Selama lebih dari tiga dekade, sistem penyuluhan pertanian mengalami berbagai perubahan . Perubahan ini diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi pembangunan pertanian, yaitu : (1) memantapkan ketahanan pangan rumah tangga, (2) meningkatkan pendapatan, dan (3) mengurangi kemiskinan melalui optimalisasi sumberdaya domestik . Paradigma pembangunan pertanian demikian memerlukan revitalisasi penyuluhan pertanian, karena penyuluhan pertanian pada dekade terakhir pada kondisi yang memprihatinkan . Periodisasi Penyuluhan Pertanian Penyuluhan pertanian mengalami dinamika sistem penyuluhan pertanian dengan periodisasi sebagai berikut : 1 . Periode 1969-1985 Pada periode ini Balai Penyuluhan Pertanian (B1'P) dibentuk di setiap kecamatan untuk mengakselerasi pelaksanaan penyuluhan pertanian . BPP mengkoordinir Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan kegiatan yang menggunakan pendekatan latihan dan kun,jungan (LAKU) . Sistem penyuluhan pada periode ini dinilai paling sukses, karena memiliki berbagai kelebihan, antara lain : (a) menggunakan pendekatan polivalen (multi kornoditas), (b) jumlah penyuluh memenuhi kebutuhan dan masih berusia muda, (c) fasilitas memadai, (d) mobilitas relatif tinggi, dan (e) Iingkungan kerja kondusif. Pada saat ini areal intensifikasi pertanian dibagi menjadi beberapa Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) . Seorang PPL bertugas mengelola satu WKPP yang meliputi satu sampai dua desa . Masa ini disebut dengan Fase Akseleratif dan Keeinasan, karena pada periode ini dicapainya swasembada beras pada tahun 1984 . 2 . Periode 1986-1991 Dengan tercapainya keberhasilan pada intensifikasi padi, maka pada periode berikutnya Dinas Pertanian dipecah menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Tema Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
Perkebunan . Tujuan pemecahan ini adalah untuk peningkatan pencapaian keberhasilan yang akan pada program-program dilaksanakan . Pada periode ini penyuluh didistribusikan ke dinas-dinas yang telah dipecah tersebut sesuai dengan keahlian dan belakang pendidikannya, dan latar mengakibatkan BPP kurang berfungsi dan tugas penyuluh berubah dari polivalen ke monovalen .
reorganisasi penyuluhan Terjadi pertanian, yang berdampak pada: a. wilayah kerja PPL semakin bertambah, yakni dari 1-2 desa menjadi I kecamatan . b . kelompok binaan PPL berkurang, yakni dari 16 wilkel (wilayah kelompok) menjadi 5-8 wilkel . c . intensitas laku (latihan dan kunjungan) berkurang, seperti halnya saung meeting tidak berfungsi . 1 . Periode 1991-1996 Berdasarkan SKB Menteri Dalam dan Menteri Pertanian No . Negeri dan No . 65/Kpts/LP .120/7/1991 539/Kpts/LP .120/7/1991 pada periode ini penyuluhan pertanian diserahkan ke daerah . Bersamaan itu fungsi BPP dan sistem kerja penyuluhan pertanian berubah menjadi : (a) komoditas yang membidangi penyuluh diserahkan ke dinas subsektor terkait, (b) dan (c) penyuluhan bersifat monovalen, kepegawaian penyuluh administrasi diserahkan kepada dinas subsektor . Akibat hal tersebut terjadi kemunduran penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan BPP tidak berfungsi sesuai kondisi semula . Bahkan sebagian pengamat menganggap kebijakan ini merusak tatanan penyuluhan yang telah mapan (SLAMET dalam FAGI, 2001) . Tandatanda dari kemunduran/kehancuran dari penyuluhan pertanian, adalah : (a) terjadi ketidakserasian antar penyuluhan pertanian di dinas subsektor yang menyebabkan dinamika penyuluhan turun drastis, (b) penyuluh terenggut kemapanan dan kebanggaannya, bergairah kurang yang menyebabkan melaksanakan tugas dan mengakibatkan kuantitas serta kualitas penyuluhan pertanian turun, (c) penyuluh merasa tercampak dan terkotak-kotak, dan (d) perlakuan terhadap dinas subsektor berbeda penyuluh di
Pusat Penelitian dan Pengentbangan Peternakan
tergantung kepada kemampuan masingmasing dinas . Pada tahun 1995, sebagai salah satu upaya untuk memperlancar penyampaian dan penyebaran informasi teknologi pertanian dari sumber ke pengguna, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) didirikan . BIP dilebur ke BPTP . Penyuluh pertanian dan peneliti bekerjasama di bawah satu atap untuk menghasilkan rekomendasi inovasi teknologi spesifik lokasi . 2 . Periode 1996-2000 Pada tahun ini keluar SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No . 54 301/Kpts/LP .120/4/1996 yang dan No . memberi harapan kepada penyuluh pertanian untuk berjaya dan berkiprah kembali . Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) dibentuk di hampir seluruh kabupaten sebagai wadah untuk mengintegrasikan penyuluh dari berbagai komoditas . Sistem penyuluhan kembali lagi dari monovalen ke polivalen . Akibat dibentuknya BIPP terjadi tarik menarik antara dinas subsektor dengan BIPP tentang posisi penyuluh pertanian . Hal ini menyebabkan : (a) dinas subsektor kehilangan penyuluh yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pertanian yang dikelola, (b) pengenalan dan penanganan masalah teknis yang dihadapi proyek-proyek menjadi sangat lemah, dan (c) walaupun BIPP berwenang mengatur kegiatan penyuluh pertanian, status penyuluh pertanian (penggajian dan kepangkatan) masih berada di dinas subsektor (FAGi, 2001) . 3 . Periode 2001-sampai sekarang Sejak tahun 2001 tanggung jawab pembangunan pertanian diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota (UU No . 32/2004 Wujud organisasi PP 25/2000) . dan penyuluhan pertanian bervariasi, tergantung pada daerah masing-masing . Organisasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota bervariasi, karena UU No . 22/1999 memberi peluang bagi variasi tersebut . Undang-undang ini telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sekarang ini
441
Temn Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
meliputi 3 hal pokok, yaitu : pengaturan, perlindungan dan pelayanan masyarakat . Di Propinsi Jawa Barat, penyelenggara fungsi penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dari kebijakan bervariasi, tergantung setem pat . Beberapa pemerintah daerah kabupaten melaksanakan fungsi penyuluhannya pada satu lembaga khusus, seperti : Kabupaten Sukabumi, Garut, Subang, Majalengka, Indramayu dan Tasikmalaya, dengan nama yang bervariasi, seperti : KPP, KPSDMKP, KP3, KPPKP, BIPP . Beberapa fungsi kabupaten/kota melaksanakan penyuluhan bersatu pada Dinas Pertanian yang menghimpun berbagai subsektor, dengan fungsi penyuluhannya bervariasi ada yang penyuluhnya dalam kelompok Jabatan Fungsional, menyebar pada bidang/seksi, dan ada pula yang melaksanakan pada seksi/bidang khusus penyuluhan, Dan ada pula yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan terbagi pada dinas subsektor, Walaupun begitu fungsi penyuluhan tetap herjalan . Dari Beberapa periode diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa sampai saat ini penyuluhan pertanian mengalami pasang surut yang tidak seluruhnya berpihak kepada penyuluhan pertanian yang kondisi diharapkan . Menurut "Bapak Penyuluhan" Salmon Padmanagara, penyuluhan merupakan ujung tombak pembangunan pertanian untuk menuju pertanian tangguh, seperti yang disampaikan pada acara PENAS V, di Lampung (Balai Informasi Pertanian Ciawi, 1986), yaitu baik dari segi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan (Sinar Tani No . 3101 Tahun XXXV, 2005) . Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, mengakui penyuluh pertanian sedang tertidur atau belum optimal menjalankan fungsinya. Melihat kenyataan itu, Menteri Pertanian menilai sudah saatnya ada revitalisasi penyuluhan pertanian . Penyuluh terhukti andil dalam pencapaian swasembada pangan pada 1980an . "Kita harus hisa mengembalikan kejayaan itu . Kalau hisa harus lebih baik lagi dari saat itu," ungkap Mentan pada acara Jambore dan Festival Karva Penyuluh Pertanian di Desa Guci, Tegal, Jawa Tengah, pada tanggal 20 Mei 2006 (Republika, 22 Mei 2006) .
442
REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN . Sabtu, I I Juni 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) di Perum Jasa Tirta 11 Jatiluhur, Purwakarta . Pada pencanangan ini, sebagai aktualisasi awal bentuk revitalisasi dilakukan dengan meluncurkan penjaminan kredit untuk petani dalam bentuk pemberian bantuan modal . Acara ini merupakan langkah awal keberpihakan pemerintah pasca reformasi terhadap pembangunan pertanian yang selama ini terkesan kurang diberikan perhatian (Sinar Tani No . 3103 Tahun XXXV, 2005) . Pencanangan Revitalisasi ini ditindaklanjuti dengan pencanangan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian oleh Menteri Pertanian pada tanggal 3 Desember 2005 di Palembang dan sebagai wujud bangkitnya kembali penyuluhan pertanian telah diadakan pencanangan "Forum Penyuluhan Pertanian Pedesaan" oleh Menteri Pertanian pada tanggal II Maret 2006 di Cisolok, Kabupaten Sukabumi . Menurut Badan Sumber Daya Manusia Pertanian (2005) sejalan dicanangkannya dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan Kehutanan, Departemen Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian yaitu Terwujudnva pertanian tangguh untuk memantapkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani . Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan revitalisasi pertanian tersebut, diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global . Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian, terutama sumberdaya manusia manusia petani adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian . Seperti kita ketahui penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar mau dan mampu menolong dan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Tenm Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
mengorganisasikan dirinya untuk bekerjasama yang saling menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan . Dalam peningkatan produktivitas, efektivitas dan penyuluhan efisiensi penyelenggaraan pertanian dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan kondisi penyuluhan pertanian sekarang yang sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga revitalisasi penyuluhan pertanian diperlukan dengan upaya mendudukkan, memerankan, mengfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan manajemen yang dinamis serta sesuai dengan kebutuhan petani . Penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif, sehingga petani dan keluarganya dapat 'meningkat kesejahteraanya . Untuk memberikan dasar bagi penentu kebijakan dalam menyusun penyelenggaraan penyuluhan kebijakan pertanian yang produktif, efektif dan efsien dalam satu Sistem Penyuluhan Pertanian, saat ini telah disusun Rancangan Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian . Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu propinsi model yang mengimplementasikan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian telah menetapkan sasaran kegiatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, yaitu : 1 . Mewujudkan kelembagaan (organisasi dan tatalaksana) penyuluhan pertanian yang mantap mulai tingkat propinsi Jawa Barat, 25 kabupaten/kota se Jawa Barat, tingkat Balai Penyuluhan sampai Pertanian (BPP) di setiap kabupaten/kota se Jawa Barat, khususnya 16 BPP Model pusat percontohan dan sebagai pengembangan selanjutnya . 2 . Optimalisasi kinerja tenaga fungsional penyuluh pertanian di setiap tingkatan mulai dari propinsi, kabupaten/kota dan BPP se Jawa B arat . 3 . Berkembangnya dinamika proses belajarinovasi), mengajar (adopsi-diffusi berusahatani, dan bermitra usaha petani dalam wadah kelembagaan ekonomi petani (kelompok tani, Gabungan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
kelompok tani, koperasi tani, Asosiasi Komoditi) . 4 . Berkembangnya keberdayaan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku agribisnis yang efektif clan efisien, sehingga mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah dan berdaya saing guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan anggota keluarganya (Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat, 2006) . Dalam upaya mendukung implementasi Revitalisasi penyuluhan pertanian, BPTP Jawa Barat sebagai ujung tombak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus berperan aktif dalam forum penyuluhan pertanian pedesaan & menyiapkan materi penyuluhan teknologi pertanian spesifik lokasi hasil pengkajian BPTP . Sebagai langkah kongkrit, sejak tahun 2004 telah disusun kebijakan olch Departemen Pertanian mengenai percepatan diseminasi/adopsi teknologi (Primatani) . Di Jawa Barat implementasi kegiatan Prirnatani telah dimulai sejak tahun 2005, yakni memfokuskan pelaksanaannya di Kabupaten Karawang untuk Lahan Sawah lntensif, dan Kabupaten Garut untuk Lahan Kering Dataran Rendah Beriklim Basah, serta mclakukan temu tugas antara penyuluh pertanian BPTP dengan penyuluh pertanian yang berasal dari kabupaten/kota se-Jawa Barat . Temu tugas telah menghasilkan rumusan yakni (1) mengaktifkan forum penyuluhan pertanian pedesaan, (2) menumbuhkan dan mengembangkan pos pelayanan penyuluhan pertanian (posyanluhtan) . Kegitan yang dilakukan dalam pengembangan posyanluhtan, antara lain : (a) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pertanian di tingkat desa secara partisipatif, (b) melaksanakan pertemuan sesuai dengan kehutuhan untuk memecahkan permasalahan yang ada di desa, (c) melayani informasi pertanian yang berwawasan agribisnis, dan (d) menumbuh kembangkan kelembagaan pendukung agribisnis, seperti koperasi tani di pedesaan . Selain itu telah dilakukan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh pertanian, peningkatan peran penyuluh swakarsa, dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dari tingkat kabupaten/kota dan kecamatan /BPP sampai tingkat desa .
443
Tern ii Teknis )Vastonal Tenaga Fungsional Pertanian 2006
KESIMPULAN Revitasilisasi Penyuluhan Pertanian harus mengacu kepada konsep yang dipakai pada periode 1969-1985, yang telah terbukti membawa Indonesia kepada swasembada pangan . Sehingga revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang dilakukan adalah mengembalikan kepada konsep periode diatas, dengan menambahkan wawasan para penyuluh yang beroreintasi pada kemandirian, profesionalitas, berjiwa virausaha, etos kerja yang balk, mempunyai dedikasi, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global . Penyuluh perlu diberi kebebasan untuk mengapresiasi aspirasi petani, sehingga petani akan dapat mengeksploitasi kemampuan dan daya dukung lahan secara optimal dan selaras, dengan mengacu pada tujuan pengembangan perekonomian pedesaan . DAFTAR BACAAN 2002 . Kemandirian Petani dalam Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi (Kasus Petani Sayuran di Propinsi Jawa Barat), Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor .
AGUSSABTI .
Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian . 2005 . Revitalisasi Penyuluhan Pertanian .
Balai Informasi Pertanian Ciawi, 1986 . Penyuluhan Pertanian sebagai Ujung Tombang Menuju Pertanian Tangguh, Ciawi, Bogor . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia . 2005 . Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian . . 1LS 2004. "Pertanian Alembangun Bangsa" dalam Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia. Jakarta 2004 .
DILLON,
444
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat . 2006 . Pedoman Umum Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Propinsi Jawa Barat . Bandung. FAG!, A .M . 2001 . Sistem Penyuluhan Pertanian
Partisipatif Berwawasan Agribisnis . Kertas Kerja 08/2001 . Badan Litbang Pertanian . http//www .republika .co .i d . Berdayakan Petani dengan Revitalisasi Penyuluhan, Senin, 22 Mei 2006 Kantor
Penyuluhan Pertanian Pemerintah Kabupaten Sukabumi . 2006 . Kajian Pembentukan Kantor Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sukabumi . Sukabumi
Pusat Pembinaan Penyuluhan Pertanian . Deptan . 2000 . Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41 .1/Kpts/OT .210/2/2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya . Pusat Pembinaan Penyuluhan Pertanian . Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Deptan . Jakarta . Sinar Tani, 2005 . Pencanangan Revitalisasi Pertanian . Tabloid Sinar Tani . No . 3103 Tahun XXXV . Edisi 15-21 Juni 2005, halaman 2 . Sinar Tani, 2005 . Potret Buram Penyuluhan . Tabloid Sinar Tani . No . 3101 Tahun XXXV Edisi 1-7 Juni 2005, halaman 11 . A . 1996 . Pembangunan Pertanian yang Tangguh dalam Era Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Industrialisasi Dilihat dari Segi Tantangan dan Peluang Agribisnis Pangan . Makalah disampaikan pada Seminar Memberdayakan Petani dan Nelayan dengan Meningkatkan Pendapatan, oleh Tim Ahli Bimas, tanggal 17 Desember 1996 di Bogor.
WIRAKARTAKUSUMAH,
Pusat Penelitian don Pengembangan Peternakan
