Strategi perencanaan pembangunan nasional by Firdawsyi nuzula
Latar belakang
Amandemen Keempat UUD NRI 1945 Tidak ada GBHN
Pemilihan Presiden secara langsung
Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden Mengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi, program
Revisi UU 22/1999 Desentralisasi & otonomi daerah
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
Pemantapan kedudukan provinsi
Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP (Rencana kerja pemerintah)
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD (Rencana kerja pemerintah daerah)
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan & Tanggungjawab Keuangan Negara
Perencanaan suatu proses utk menentukan tindakan masa depan yg tepat, melalui urutan pilihan, dg memperhitungkan sumber daya yg tersedia.
Pembangunan Nasional upaya yg dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dlm rangka mencapai tujuan bernegara.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan utk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dlm jangka panjang, jangka menengah, & tahunan yg dilaksanakan o/ unsur penyelenggara negara & masyarakat di tingkat Pusat & Daerah.
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi & Misi dlm RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode & kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga/satuan kerja yg secara fungsional bertugas utk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dg melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Prasyarat Dapat Diimplikasikannya Suatu Perencanaan Pembangunan
Perencanaan teknokratik
• Faktual dan Realistis Sesuai dg kondisi aktual di masyarakat, & realistis secara ekonomi maupun politis utk dijalankan
• Logis & Rasional Perencanaan yg dibuat dpt diterima akal sehat secara argumentatif
• Komprehensif / menyeluruh Mempertimbangkan seluruh faktor/variabel yg mempengaruhi
Prasyarat Dapat Diimplikasikannya Suatu Perencanaan Pembangunan
Perencanaan partisipatif
• Fleksibel Dpt berubah sesuai perkembangan kondisi & kebutuhan yg ada
• Komitmen Adanya perasaan memiliki & komitmen utk menjalankan rencana dari seluruh
stakeholders
Kebijakan Pembangunan Teknokratis
Teknokrasi pemerintahan yg menekankan pentingnya prinsip2 teknologi, seperti efisiensi, kuantifikasi, produktivitas, perencanaan, & penggunaan kiat, serta SOTA (state of the art)
Pembangunan yg teknokratik menempatkan pemerintah sbg pihak yg scr mutlak berwenang utk merencanakan & melaksanakan pembangunan utk kepentingan publik, berdasarkan pertimbangan2 teknis dari pemerintah sendiri.
Model ini biasanya berafiliasi dg pola pembangunan top-down, dimana pemerintah berwenang mengatur masyarakat & tingkat pemerintahan dibawahnya dg berdasarkan pertimbangan2 dari pemerintah itu sendiri.
Cont”
Dalam pembangunan teknokratis, yg diutamakan adl pertimbangan teknis & keilmuan dari pemerintah dlm membangun fondasi argumentatif strategi pembangunan
paradigma baru yg menyebabkan perubahan & perkembangan pola pikir dlm perencanaan yg menyebabkan perubahan pd produk2 rencana di Indonesia
Pertumbuhan perekonomian global
Orientasi pembangunan
Kemitraan pemerintah & masyarakat (Public-Private Partnership) Perkembangan sistem & teknologi informasi
Pembangunan berkelanjutan yg
Reposisi Peran Pemerintah
Peranan pemerintah pd masa lalu : 1. Penentu utama arah pembangunan 2. “Pakar” yg paling mengetahui & “berhak” menentukan arah pembangunan
Peranan yg dituntut dari pemerintah saat ini: 1. “manajer” perubahan (menjalankan fungsi manajerial & koordinasi) 2. Fasilitator & katalisator terciptanya sinergi antar
stakeholders pembangunan 3. Peran advokasi & pembimbingan
Pembangunan Partisipatif
Partisipasi mrp proses anggota masyarakat sb maupun kelompok sosial & organisasi, menga serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan & pemantauan kebijakan2 yg lan mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2
“Perencanaan tidak dapat efektif, kecuali bila dg pengenalan, pemahaman, & pemanfaatan s kekuatan pemerintah & non-pemerintah” (Bra
Kekuatan Perencanaan Partisipatif
Kekuatan (Adams, 2004; Layzer, 2002) Berperan memelihara sistem demokrasi lokal Menunjukkan dukungan
Mengkritisi isu kebijakan
Cont” Menyusun agenda kebijakan
Menunda pengesahan/pemberlakuan suatu kebijakan
Mengembangkan jaringan antar dan antara warga dengan pejabat terpilih
Menghasilkan solusi lestari dan peduli lingkungan
Kelemahan Perencanaan Partisipatif Kelemahan (Irvin & Stansbury, 2004) Pemborosan sumber daya dalam pembuatan kebijakan (dlm masyarakat kurang ideal) Tidak efektif sebagai persuasi rasional (dlm kondisi tertentu) Tergantung karakter/sifat stakeholders
Tantangan dan Kendala Sinkronisasi Pembangunan Teknokratis dan Partisipatif PERENCAAAN DULU Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas
PERENCANAAN YANG DIINGINKAN Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Tenaga Kerja, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Hasil nyata: Output, Outcome, Dampak
Oleh karena itu, Perencanaan Pembangunan • Dimulai dengan data dan informasi tentang realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terjadi di masyarakat, ketersediaan sumberdaya dan visi/arah pembangunan Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara masukan (input), proses, dan keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact)
Sinergikan Teknokrasi dan Partisipasi !!
SPPN (UU 25 Tahun 2004)
Asas sppn • Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dg prinsip2 kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dg menjaga keseimbangan kemajuan & kesatuan Nasional.
• Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh & tanggap terhadap perubahan
• SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas
Tujuan sppn Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, & sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat & Daerah
Menjamin keterkaitan & konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, & pengawasan
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, &berkelanjutan
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan Rencana
Penetapan Rencana
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RPJP NASIONAL Penjabaran tujuan nasional ke dalam:
Visi Misi Arah Pembangunan Nasional
RPJP DAERAH Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi Misi Arah Pembangunan Daerah
Penjabaran visi, misi, program Presiden Berpedoman pd RPJP Nasional
Isi: 1. 2. 3. 4.
RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah Berpedoman pd RPJP Daerah & memperhatikan RPJM Nasional
Isi: Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan & lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm:
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
1. 2. 3.
4.
Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan & lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm:
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL
Renstra-KL
Renstra-SKPD
Berpedoman pd RPJM Nasional
Berpedoman pd RPJM Daerah
Isi:
Isi:
1. 2. 3. 4.
Visi – Misi Tujuan, strategi, & kebijakan Program – program Kegiatan indikatif
1. 2. 3. 4.
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Visi – Misi Tujuan, strategi, & kebijakan Program – program Kegiatan indikatif
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP
Penjabaran RPJM Nasional
RKP DAERAH
Isi: 1. 2.
3. 4.
Penjabaran RPJM Daerah Mengacu pada RKP
Isi: Prioritas Pemb. Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan & lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm:
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
1. 2.
3. 4.
Prioritas Pemb. Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan & lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm:
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Isi Renja-KL & Renja-SKPD
Renja-KL
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra-KL
Penjabaran Renstra-SKPD
Isi:
Isi:
1. 2.
Kebijakan KL Program dan kegiatan pembangunan
Dilaksanakan pemerintah Mendorong partisipasi masyarakat
1. 2.
Kebijakan SKPD Program dan kegiatan pembangunan
Dilaksanakan pemerintah daerah Mendorong partisipasi masyarakat
Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Dijabar kan
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar kan
Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
RKP
Diperhatikan
RPJM Daerah
RKA-KL
Diacu
Nasional
Pedoman
Pedoman
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
DULU
SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas
Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
See you next t
