Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883
Volume III, No. 01, Februari 2016
STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) Tukhas Shilul Imaroh Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
[email protected] Abstrac. Each country continuously carry out the construction . Development requires substantial funding. By adhering to the principle of empowering domestic capacity , the activities to increase domestic revenues derived from taxes. Raising awareness in paying taxes to do with education and provides knowledge will be tax also performed actively by the DJP to disseminate free information both with pamphlets , brochures , bulletins or taxes . Most of the wealth of government tax revenue , taxes as a shift of wealth from the private sector to the public sector . Taxes paid are not directly perceived . Taxes are used to finance public expenditures and which is used as a driving force of development that can be perceived by the general public and improve the welfare of the community with various interests in the development of society . Keywords : Awareness taxpayer, education , and Sustainable Development Abstrak. Setiap negara terus menerus melaksanakan pembangunan. Pembangunan memerlukan dana yang besar. Dengan berpegang prinsip memberdayakan kemampuan dalam negeri maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak. Meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dapat dilakukan dengan pendidikan dan pembekalan pengetahuan akan pajak, juga dilakukan dengan aktif oleh pihak DJP dengan menyebarkan informasi gratis baik dengan pamflet, brosur, ataupun bulletin Pajak. Kekayaan pemerintah sebagian besar dari penerimaan pajak, pajak sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Pajak yang dibayarkan tidak secara langsung dapat dirasakan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan dalam berbagai kepentingan masyarakat. Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, pendidikan, dan Pembangunan Berkelanjutan
masyarakat akan pajak yang diberlakukan
PENDAHULUAN Memasuki dan bersaing pada pasar
Negara.
Pemahaman
tunggal yang dikenal dengan nama Asean
diperlukan
Economic
pajak terhadap semua wajib pajak.
Masyarakat
Community Ekonomi
(MEA) Asean
atau (MEA)
pendidikan
akan dan
pajak
sosialisasi
Indonesia adalah salah satu negara
tidaklah mudah. Kesiapan pembanguanan
berkembang
berkelanjutan sangatlah diperlukan. Salah
ekonomi paling pesat di dunia, hal ini tak
satu aspek modal pembangunan dari
terlepas dari pembangunan diberbagai
pendapatan pajak Negara. Kondisi ini
sektor
sangat
infrastruktur, dan sektor lainnya yang
130
diperlukan
kesadaran
setiap
seperti
dengan
pendidikan,
pertumbuhan
kesehatan,
Tukhas Shilul Imaroh, Strategi Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mewujudkan ...
sebagian besar di biayai oleh penerimaan
dewasa ini hampir seluruh negara di dunia
negara khususnya dari pajak. Oleh karena
telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke
itu, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk
waktu
tetap
penerimaan negara dan bahwa pajak
mempertahankan
konsistensi
telah
petumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
adalah
melalui pembangunan yang berkelanjutan,
kegiatan pemerintah.
negara memang perlu lebih intensif dalam meningkatkan
penerimaan
negara
khususnya dari pajak. Indonesia
alat
menjadi
utama
sumber
untuk
utama
membiayai
Perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat berarti meningkat pula jumlah wajib pajak dalam
sangat
kaya
dengan
setiap
tahunnya.
Namum dengan
sumberdaya alam yang terkandung di
bertambahnya jumlah yang wajib pajak
bentangan wilayah nusantara. Salah satu
tersebut
cara yang relatif mudah adalah dengan
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
menggali kekayaan alam Indonesia seperti
dalam
kekayaan minyak dan gas, batubara, emas,
kesadaran tersebut menjadi kendala dalam
bauksit,
pemaksimalan
hasil
kekayaan
hutan,
hasil
tidak
di
membayar
imbangi
dengan
pajak.
Masalah
dan
pencapaian
target
pajak.
Dalam
upaya
kekayaan laut dan sebagainya. Akan tetapi
penerimaan
sumber-sumber
membangun kemandirian bangsa dengan
kekayaan
alam
itu
terbatas, dan suatu waktu tentu akan
mengurangi
berkurang dan habis atau dengan kata lain,
asing, pemerintah terus berusaha untuk
mengalami penurunan. Oleh karena itu
memaksimalkan
perlu
melalui pajak.
pemikiran
dalam
pembangunan
ketergantungan
pinjaman
penerimaan
Negara
berkelanjutan ini dalam pendanaan atau anggaran negara.
Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran
Pelaksanaan dibutuhkan
dana
pembangunan sedikit,
Pendidikan merupakan hal penting
sebagai alternatif yang dianggap lebih
dalam membentuk kepribadian individu
modern
dan
adalah
mengenakan
yang
tidak
Wajib Pajak
memungut
pajak. Pajak
dan
memajukan
peradaban
manusia.
merupakan
Pendidikan itu tidak selalu berasal dari
sumber utama penerimaan negara yang
pendidikan formal seperti sekolah atau
digunakan untuk membiayai pengeluaran
perguruan tinggi. Pendidikan merupakan
negara., Oleh karena itu pajak sangat
upaya
dominan dalam menopang pembangunan
pembimbingan dan pembelajaran bagi
nasional.
individu agar berkembang dan tumbuh
Menurut
Nurmantu
(2005),
yang
terencana
dalam
proses
131
Prosiding Seminar STIAMI 2016 ISSN 2355-2883
menjadi
Volume III, No. 01, Februari
manusia
yang
mandiri,
Pertama sampai perguruan Tinggi. Saat ini
bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat,
di berbagai perguruan tinggi memang
dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek
sudah
jasmani maupun ruhani. Manusia yang
perpajakan.
terdapat
materi
mata
kuliah
berakhlak mulia, yang memiliki moralitas
Selain dari bidang pendidikan,
tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau
pengetahuan sebagai dasar tumbuhnya
dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya
kesadaran wajib pajak, pemerintah melalui
sekedar memancarkan kemilau pentingnya
DJP menyebarkan informasi gratis baik
pendidikan, melainkan bagaimana bangsa
dengan pamflet, brosur, ataupun bulletin
Indonesia mampu merealisasikan konsep
Pajak. Sebagai kepanjangan tangan DJP,
pendidikan
pembinaan,
terdapat konsultan pajak sebagai mitra
pelatihan dan pemberdayaan sumberdaya
yang sangat penting. Konsultan pajak
manusia Indonesia secara berkelanjutan
dapat membantu memberikan pemahaman
dan
tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan
merata.
pendidikan
dengan
cara
Dapat
dikatakan
bahwa
penting
untuk
berperan
memajukan peradaban manusia.
pemahaman
tentang
kepatuhan
wajib
pajak, sehingga sangat berpengaruh dalam
Memberikan pengetahuan melalui
peningkatan kesadaran membayar pajak.
jalur pendidikan khususnya pendidikan
Kesadaran membayar pajak ini
perpajakan sebagai salah satu upaya
tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat
membangun
pajak.
dan disiplin semata tetapi diikuti sikap
dapat
kritis juga. Semakin maju masyarakat dan
mendorong individu kearah yang positif
pemerintahannya, maka semakin tinggi
dan mampu menghasilkan pola pikir yang
kesadaran membayar pajaknya namun
positif
dapat
tidak hanya berhenti sampai di situ justru
sebagai
mereka semakin kritis dalam menyikapi
pendorong untuk melaksanakan kewajiban
masalah perpajakan, terutama terhadap
membayar pajak. Lembaga pendidikan dan
materi kebijakan di bidang perpajakannya,
pelatihan khusus di bidang perpajakan bisa
misalnya penerapan tarifnya, mekanisme
diwujudkan guna mencetak tenaga ahli dan
pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan
trampil di bidang perpajakan. Atau dengan
praktek di lapangan dan perluasan subjek
memasukkan materi perpajakan ke dalam
dan objeknya. Masyarakat di negara maju
kurikulum pendidikan nasional baik di
memang telah merasakan manfaat pajak
tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
yang mereka bayar. Bidang kesehatan,
Melalui
pendidikan
yang
memberikan
132
kesadaran
wajib
diharapkan
selanjutnya pengaruh
akan
positif
Tukhas Shilul Imaroh, Strategi Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mewujudkan ...
pendidikan, sosial maupun sarana dan
Langkah-Langkah
prasarana transportasi yang cukup maju
Untuk Meningkatkan Kesadaran
maupun biaya operasional aparat negara
Masyarakat Wajib Pajak
berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial
maupun
modern
menjadi
mengelola
dana
Alternatif
1) Segera lakukan sosialisasi a. Sebagaimana dinyatakan Dirjen
alat-alat
transportasi
Pajak
bukti
pemerintah
membayar pajak datangnya dari
pajak
Dengan digalakannya
dengan
baik.
kesadaran akan
bahwa
kesadaran
diri sendiri, maka menanamkan pengertian
dan
pemahaman
pajak ini diharapkan Indonesia akan
tentang pajak bisa diawali dari
menuju kesejahteraan yang selama ini
lingkungan
diharapkan.
yang terdekat, melebar kepada
Beberapa
pendekatan
dapat
mengetahui
tingkat
forum
kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib
ormas
pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran
sosialisasi.
dilakukan
untuk
dan kepedulian Wajib Pajak antara lain: 1) Realisasi
penerimaan
tetangga,
keluarga
kemudian
tertentu
b. Dengan
sendiri
forum-
dan
ormas-
tertentu
melalui
tingginya
intensitas
pajak
informasi yang diterima oleh
terpenuhi sesuai dengan target yang
masyarakat, maka dapat secara
telah ditetapkan.
perlahan merubah pola piker
2) Tingginya
tingkat
kepatuhan
(mindset) masyarakat tentang
penyampaian SPT Tahunan dan
pajak ke arah yang positif.
SPT Masa.
Beragam bentuk sosialisasi bisa
3) Tingginya Tax Ratio 4) Semakin
dikelompokkan
Bertambahnya
jumlah
Wajib Pajak baru.
tagihan wajib pajak. patuh
penyampaian,
2) Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkan
dan
disiplin
membayar pajak atau minimnya jumlah
metode
segmentasi maupun medianya.
5) Rendahnya jumlah tunggakan /
6) Tertib,
berdasarkan:
pelanggaran
kewajiban perpajakan.
pemenuhan
mutu
pelayanan
kepada
wajib
pajak. Pelayanan merupakan
yang
berkualitas
pelayanan
yang
dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap 133
Prosiding Seminar STIAMI 2016 ISSN 2355-2883
Volume III, No. 01, Februari
dalam batas memenuhi standar pelayanan
yang
dipertangungjawabkan harus
dilakukan
dapat
jalur
serta
pendidikan perpajakan
secara
pendidikan
khususnya
a. Pendidikan diharapkan dapat
konsisten dan kontinyu. DJP
mendorong
terus menerus meningkatkan
yang
efisiensi administrasi dengan
menghasilkan pola pikir yang
menerapkan
dan
positif yang selanjutnya akan
administrasi yang handal dan
dapat memberikan pengaruh
pemanfaatan teknologi
positif
sistem
yang
individu
positif
dan
sebagai
kearah mampu
pendorong
tepat guna. Pelayanan berbasis
untuk melaksanakan kewajiban
komputerisasi merupakan salah
membayar pajak.
satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat
5) Law Enforcement a. Dengan
penegakan
hukum
untuk memudahkan pelayanan
yang benar akan memberikan
terhadap Wajib Pajak.
efektivitas dalam meningkatkan
3) Meningkatkan rasa saling percaya
kesadaran
dan
antara pemerintah dan masyarakat
sukarela
Wajib
wajib pajak,
Walaupun
DJP
kepedulian Pajak. berwenang
Rasa percayanya wajib pajak
melakukan pemeriksaan dalam
akan
akan
rangka
akan
pemenuhan
kewajiban
pajak
perpajakan,
namun
pemerintah
membentuk kegiatan
kesadaran
pembayaran
menguji
kepatuhan
sebagai sebuah kebutuhan dan
pemeriksaan
kerelaan,
suatu
dipertanggung jawabkan dan
Dengan
bersih dari intervensi apapun
pola
sehingga tidak mengaburkan
hubungan antara negara dan
makna penegakan hukum serta
masyarakat dalam memenuhi
dapat memberikan kepercayaan
hak
kepada masyarakat wajib pajak.
bukan
kewajiban. demikian
dan
tercipta
kewajiban
yang
dilandasi dengan rasa saling percaya.
134
4) Memberikan pemahaman melalui
6) Membangun
harus
dapat
kepercayaan
masyarakat untuk wajib pajak
Tukhas Shilul Imaroh, Strategi Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mewujudkan ...
Direktorat
Jenderal
Pajak
pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau
hokum
kepada
dengan kata lain fungsi budgeter
semua pihak wajib pajak secara
adalah fungsi pajak sebagai sumber
adil. Termasuk tanggap atas
penerimaan Negara dan dipergunakan
informasi
pihak
untuk membiayai pengeluaran Negara
pajak
agar
menegakkan
pelanggar
ditindaklanjuti,
segera
baik
pengeluaran
rutin
maupun
jangan
pengeluaran untuk pembangunan.
memandang informasi ini dari
Apabila kita melihat pos-pos dalam
sudut yang sempit saja. Jika
Anggaran pendapatan
tidak maka masyarakat akan
Negara (APBN), kita mengenal adanya
bersikap resistance dan enggan
dua macam penerimaan pembangunan.
membayar pajak.
Penerimaan dalam negeri terdiri dari
Pajak
sangat
untuk
penerimaan minyak bumi dan gas alam
membantu penambahan kas negara dan
dan penerimaan di luar minyak bumi
hasilnya
bisa
penting
dan belanja
hajat
orang
dan gas alam. Penerimaan di luar
Indonesia
bisa
minyak bumi dan gas alam terdiri dari
menggapai suatu cita-cita yaitu menjadi
berbagai jenis pajak, dan penerimaan
negara maju, dan uang pajak juga bisa
bukan pajak serta penerimaan dari
digunakan
penjualan bahan bakar. Penerimaan
banyak,
dinikmati
sehingga
sebagai
membangun
insfrastruktur.
dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung Penerimaan Negara dalam
Fungsi Pajak Pajak
di
dalam
masyarakat
Anggaran
Belanja
Negara
Pendapatan (APBN).
dan Pajak
mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi
merupakan sumber penerimaan negara
budgeter atau fungsi financial dan fungsi
yang sangat penting artinya dalam
regulerend atau fungsi mengatur. Selain itu
pembangunan Indonesia.
terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi
2.
demokrasi
Fungsi regulerend adalah fungsi pajak
1.
untuk mengatur suatu keadaan dalam
Fungsi budgeter atau fungsi
Fungsi regulerend (mengatur)
financial
masyarakat di bidang social, ekonomi,
Fungsi budgeter adalah fungsi pajak
maupun
untuk memasukkan uang sebanyak-
kebijaksanaan
banyaknya ke dalam kas Negara,
fungsinya
dengan
merupakan suatu alat untuk mencapai
maksud
untuk
membiayai
politik
sesuai
pemerintah.
yang
mengatur,
dengan Dalam pajak
135
Prosiding Seminar STIAMI 2016 ISSN 2355-2883
Volume III, No. 01, Februari
tujuan tertentu yang letaknya di luar
diterapkan pada barang mewah
bidang keuangan. Beberapa penerapan
sebagai
fungsi mengatur antara lain :
Penjualan atas Barang Mewah)
a. Pemberlakuan
tarif
mana
PPnBM
(Pajak
progresif
mempunyai maksud antara lain
dengan maksud apabila hal ini
menghambat perkembangan gaya
diterapkan pada Pajak Penghasilan
hidup mewah.
maka semakin tinggi penghasilan
Di samping fungsi budgeter dan fungsi
wajib pajak, tariff pajak yang
mengatur pajak juga dapat digunakan
dikenakan juga semakin tinggi
untuk menanggulangi inflasi. Pajak di
sehingga
tangan
kebijaksanaan
ini
pemerintah
bila
tepat
berpengaruh besar terhadap usaha
penggunaannya merupakan alat yang
pemerataan pendapatan nasional.
ampuh untuk mengatur perekonomian
Dalam hubungan ini pajak dikenal
Negara.
juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
3.
b. Pemberlakuan bea masuk tinggi
Pajak yang dibayar masyarakat sebagai
bagi barang-barang import dengan
penerimaan Negara, pemanfaatannya
tujuan untuk melindungi (proteksi)
tidak hanya dinikmati oleh masyarakat
terhadap produsen dalam negeri,
diwilayah
sehingga
kelompoknya, melainkan oleh seluruh
mendorong
perkembangan
industry
dalam
negeri.
atau
sekitarnya
atau
oleh
masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi Distribusi dibagi menjadi dua :
c. Pemberian
fasilitas
pembebasan
tax-holiday pajak
a. Berdasarkan sektor : Dijalankan
untuk
oleh instansi pemerintah sesuai
beberapa jenis industry terentu
dengan tugas pokoknya. Misalnya
dengan maksud mendorong atau
pendidkan,
memotivisir para investor atau
infrastruktur, dll.
calon investor untuk meningkatkan
d. Pengenaan
pajak
barang-barang maksud
agar
untuk
tertentu
kesehatan,
b. Berdasarkan wilayah : dilakukan
calon investasinya.
melalui
pembagian
jenis
belanja
untuk
dengan
daerah.
menghambat
konsumsi barang-barang tersebut 136
Fungsi Distribusi
4.
anggaran
masing-masing
Fungsi Demokrasi
Tukhas Shilul Imaroh, Strategi Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mewujudkan ...
Sesuai dengan pengertian dan ciri
sesuai dengan dasar hukum yang
khasnya, pajak ternyata merupakan
mantap. Pajak merupakan gejala sosial
salah satu perwujudan pelaksanaan
dan
demokrasi dalam suatu Negara. Pajak
masyarakat. Tanpa ada masyarakat
berasal dari masyarakat yaitu dibayar
tidak
masyarakat sesuai dengan ketentuan
Masyarakat
yang dimaksud adalah
perpajakan yang berlaku. Pajak juga
masyarakat
hukum
dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di
menurut istilah Ferdinand Tonnies,
Parlemen
bukan
(DPR
)
dalam
bentuk
hanya
terdapat
mungkin
dalam
ada
masyarakat
suatu
suatu
pajak.
(Gemeinschaft)
yang
bersifat
Undang - Undang Perpajakan. Pada
geselschaft. Pajak lazimnya diberikan
akhirnya, pajak yang dipungut tersebut
dalam bentuk natura oleh anggota
digunakan untuk kepentingan seluruh
masyarakat tanpa mendapat imbalan
rakyat melalui penyediaan barang dan
secara langsung yang digunakan untuk
jasa
membiayai
public
yang
dibutuhkan
masyarakat.
kepentingan
umum
(Rochmat Soemitro:1990.) Pajak dapat dikatakan sebagai
Pajak
dalam
Pembangunan
ke sektor publik berdasarkan Undang-
Berkelanjutan Perpajakan mengalami
peralihan kekayaan dari sektor swasta
masa
kini
perkembangan
telah
undang yang dapat dipaksakan dengan
sistem
tidak mendapat imbalan yang secara
modernisasi, hal ini tentu dimaksudkan
langsung
untuk
layanan
digunakan
Dengan
pengeluaran umum dan yang digunakan
mengandalkan sistem pemunggutan self
sebagai alat pendorong, penghambat
assessment,
atau untuk menvapai tujuan tertentu di
menambah
kepada
kualitas
masyarakat.
pelayanan
pajak
lebih
mengutamakan wajib pajak sebagai
dapat
ditunjukkan,
untuk
yang
membiayai
luar bidang keuangan negara.
subjek yang paling esensial dalam pemunggutan pajak. Untuk mengerti
PENUTUP
dan memahami peraturan perundang-
Pemerintah secara terus menerus
undangan pajak dengan baik diperlukan
mengoptimalkan perpajakan sebagai salah
terlebih dahulu penguasaan asas-asas
satu pemasukan belanja Negara. ditambah
dan dasar-dasar pajak.
lagi dengan peraturan yang terkait dengan
Pajak diatur dengan undangundang, oleh karena itu pajak harus
PPN sudah disusun secara jelas dan nyata. Dalam
implementasi
pelaksanaan 137
Prosiding Seminar STIAMI 2016 ISSN 2355-2883
Volume III, No. 01, Februari
perpajakan perlu kesadaran masyarakat
Peningkatan
upaya
penerimaan
wajib pajak agar terdapat hubungan yang
pajak yang dilakukan pemerintah sebagai
selaras antara teori dan praktik dalam
usaha dalam memajukan negara sebaiknya
pemungutan pajak. Keresahan masyarakat
didukung oleh segala aspek masyarakat.
yang mengeluhkan sulitnya memahami pajak dan melaksanakan perpajakan sudah
REFERENSI
ditanggapi
Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004). Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru. Bandung: Ganesindo.
oleh
pemerintah
dengan
membuat akses online, buku petunjuk serta brosur dengan
yang
terkait,
berbagai
dilakukan, diharuskan
serta
upaya
sosialisasi yang
sehingga aktif
dalam
masyarakat membangun
bangsa dalam membayar pajak.
138
telah
Judisseno, K. Rimsky. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Nurmantu, Safri., 2005. Pengantar Perpajakan, Jakarta : Granit
