STATUTA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA BAGIAN PERTAMA MUKADIMAH Bahwa Perguruan Tinggi merupakan salah satu badan yang menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam UndangUndang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam hal pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut didukung oleh peran masing-masing fakultas yang ada di perguruan tinggi untuk menjalankan fungsinya sebagai badan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Bahwa
Fakultas
Psikologi
Universitas
Airlangga
merupakan salah satu bagian dari perguruan tinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan mampu menjawab tantangan yang timbul baik dari dalam maupun tantangan yang berasal dari luar. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga juga harus mampu untuk membangun organisasi yang mandiri dan mampu menghasilkan sumber daya yang unggul. Bahwa
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Oleh karena itu,
disusunlah
Statuta
Keluarga Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan organisasi serta dinamika kemahasiswaan dalam lingkup Keluarga Mahasiswa yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
BAGIAN KEDUA PENDAHULUAN A. PENGERTIAN 1. Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga adalah aturan tertinggi di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang mengatur segala aspek dinamika perangkat kemahasiswaan di dalam lingkup Keluarga Mahasiswa di masa kini dan di masa mendatang. 2. Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga merupakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga sebagai wujud aspirasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang ditetapkan dalam Sidang Kongres
Mahasiswa
Luar
Biasa
Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga. 3. Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga menjabarkan tugas dan fungsi masing perangkat kemahasiswaan di lingkup Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas
Airlangga
yang
selanjutnya
dituangkan dalam bentuk Asas, Visi, Misi, Struktur, Alur Koordinasi dari setiap perangkat Keluarga Mahasiswa pada peraturan masing-masing.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Statuta
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga dimaksudkan untuk memberikan dasar, arah, serta integrasi masing-masing perangkat dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan memperjelas hubungan serta fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa
dan
memperjelas hubungan kerja antar
perangkat dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga sebagai upaya pengembangan potensi dan
kompetensi dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas
Psikologi Universitas Airlangga. C. LANDASAN Penyusunan Statuta
Keluarga Mahasiswa
Fakultas
Psikologi Universitas Airlangga berdasarkan pada: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian
Universitas
Airlangga
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695). 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66). 4.
Keputusan
Mendiknas
Nomor
155/U/1998
tentang
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 5.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998,
tentang
Pedoman
Umum
Organisasi
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 6.
Peraturan
Rektor
Universitas
Airlangga
Nomor
07/H3/PR/2011 tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga. D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN STATUTA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS
AIRLANGGA Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga maka Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.
BAGIAN PERTAMA
: Pembukaan,
2.
BAGIAN KEDUA
: Pendahuluan,
3.
BAGIAN KETIGA
: Batang Tubuh Statuta
Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
E. PELAKSANAAN 1.
Statuta
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga ini wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 2.
Dalam 1 (satu) tahun sekali, Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dapat ditinjau kembali dalam Sidang Kongres Mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas
Airlangga
untuk
dilakukan
pengoreksian dan perubahan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan-ketetuan yang akan diatur dalam bagian tersendiri dari Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 3.
Setiap pelanggaran atas isi Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas
Psikologi
Universitas
Airlangga
akan
dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersendiri. F.
TATA URUTAN (HIRARKI) PERATURAN KELUARGA
MAHASISWA
FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS
AIRLANGGA 1.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
2.
Peraturan Rektor Universitas Airlangga.
3.
Statuta
Keluarga
Mahasiswa
Universitas Airlangga.
Fakultas
Psikologi
4.
Ketetapan Kongres Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
5.
Peraturan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
6.
Peraturan dan Keputusan Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
7.
Ketentuan Angkatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
BAGIAN KETIGA BATANG TUBUH STATUTA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang dimaksud dengan: 1) Statuta
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas
Universitas Airlangga yang selanjutnya
Psikologi
disebut Statuta
KM adalah aturan tertinggi di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang mengatur
segala
aspek
dinamika
perangkat
kemahasiswaan di dalam lingkup Keluarga Mahasiswa sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian Pendahuluan Statuta
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga. 2) Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah setiap individu yang sedang
menempuh
pendidikan
sarjana
di
Fakultas
Psikologi Universitas Airlangga. 3) Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut KM adalah wadah yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh aktivitas kemahasiswaan Airlangga.
di
Fakultas
Psikologi
Universitas
4) Sidang Kongres Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Sidang Kosma adalah forum tertinggi pemusyawaratan sebagai pengambil ketetapan dan keputusan tertinggi mahasiswa. 5) Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT merupakan rancangan program kerja dan anggaran organisasi yang disusun untuk satu periode kepengurusan. 6) Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BEM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat mahasiswa. 7) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Ketua BEM KM adalah pemegang otoritas tertinggi pemerintahan eksekutif di lingkungan KM. 8) Badan
Legislatif
Mahasiswa
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BLM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat mahasiswa. 9) Badan Semi Otonom Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BSO adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat semi otonom sebagai wadah kreatifitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan serta keagamaan mahasiswa.
10) Komunitas yang berada di Fakultas Psikologi Univesitas Airlangga yang selanjutnya disebut komunitas adalah wadah untuk beraktivitas dari sekumpulan mahasiswa yang memiliki minat yang sama dan bersifat bebas-terikat. 11) Pemilihan Raya Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Pemira adalah sarana untuk memilih Ketua BEM KM dan anggota BLM KM. 12) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut KPUM adalah badan yang menyelenggarakan Pemira. 13) Angkatan kuliah yang selanjutnya disebut Angkatan adalah entitas non organisasi mahasiswa yang berada dalam koordinasi dan lindungan KM. 14) Ketua Angkatan yang selanjutnya disebut Komting (Komandan Tingkat)
adalah seseorang yang dipilih
sebagai ketua dari masing-masing Angkatan dengan memiliki kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu, yang dilaksanakan dengan berfokus kepada kepentingan aspirasi dan eksistensi angkatannya.
BAB II KELUARGA MAHASISWA PASAL 1 WAKTU DAN TEMPAT 1) KM yang semula bernama Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) didirikan pada hari Rabu, tanggal 8 bulan September tahun 2004. 2) KM bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. PASAL 2 ASAS, VISI, DAN MISI 1) KM berasaskan Pancasila. 2) KM bervisi untuk mewujudkan sinergi dari seluruh civitas akademika yang berdasarkan kekeluargaan, berpikir kritis, bertindak cerdas, dan transformatif. 3) KM memiliki misi sebagai berikut : 1.
Mencapai terselenggaranya sistem pemerintahan tingkat mahasiswa yang tertib dan mandiri di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
2.
Melindungi perangkat
dan
memfasilitasi
kemahasiswaan
di
kepentingan lingkungan
seluruh Fakultas
Psikologi Universitas Airlangga. 3.
Mengakomodasi pengembangan potensi dan kompetensi mahasiswa dalam bidang Psikologi.
PASAL 3 SIFAT DAN KEDUDUKAN 1)
KM dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2)
KM merupakan wadah bagi
mahasiswa
dengan
tujuan
untuk mewujudkan mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, cendekia, memiliki
integritas, moral,
tanggung jawab, serta kepedulian sosial. 3)
KM merupakan kelengkapan non-struktural pada Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. PASAL 4 PERANGKAT KM
Perangkat KM terdiri atas : 1. Sidang Kosma, sebagai forum tertinggi KM. 2. BEM KM, sebagai lembaga tinggi KM. 3. BLM KM, sebagai lembaga tinggi KM. 4. BSO, sebagai kelengkapan struktural, fungsional, dan reguler KM. 5. Komunitas, sebagai kelengkapan fungsional dan noninstitusional. 6. KPUM, sebagai kelengkapan struktural, fungsional, dan non-reguler. 7. Angkatan, sebagai kelengkapan non-struktural. 8. Mahasiswa, sebagai kelengkapan non-institusional.
PASAL 5 LAMBANG DAN ATRIBUT PROTOKOLER 1) KM memiliki lambang resmi yaitu :
Yang memiliki arti : Logo “KM Fakultas Psikologi UNAIR” tersebut berbetuk tiga dimensi menandakan bahwa seluruh elemen di Fakultas Psikologi berpengetahuan dan berwawasan luas. Hal ini diperjelas dengan detail shadow dimana dapat dimaknai memiliki ketelitian dan nilai estetika maupun seni di dalam melakukan setiap aktivitas didalamnya. Bentuk lingkaran yang berwarna ungu menandakan identitas Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dimana seluruh elemen seperti dekanat, ormawa, maupun mahasiswa berbaur dan berdinamika tanpa terkecuali. Terdapat tiga bentuk lain yang menyelimuti lingkaran yaitu bentuk sebagian lingkaran berwarna silver yang dimaknai bahwa Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga berdasarkan pada keprofesionalitasan dalam
menjalankan
setiap
aktivitas.
Keprofesionalitasan
tersebut ditandai dengan warna silver. Sedangkan terdapat dua bentuk yang mirip namun berbeda warna yaitu kuning gradasi dan biru gradasi menandakan identitas Almamater Universitas Airlangga yang dibubuhkan pula simbol Universitas Airlangga. Bentuk tersebut layaknya menggenggam atau menaungi yang menandakan Fakultas Psikologi berada di bawah naungan Universitas Airlangga. Pemilihan tiga buah bentuk yang menyelimuti lingkaran didasarkan pada salah satu teori psikologi yaitu gestalt dimana apabila kita melihat secara satu kesatuan, maka tiga bentuk tersebut akan menjadi lambang “Psyche” yaitu lambang kebanggaan Psikologi. Lambang tersebut dibentuk sedemikian rupa dengan maksud psikologi tidak terkikis oleh kemajuan jaman dimana terlihat lambang “Psyche” dimodifikasi agar terkesan lebih modern. 2) Penggunaan lambang tersebut harus didasari keperluan dan tujuan yang bersifat kontributif dan dedikatif bagi kepentingan KM. 3) Penggunaan segala atribut tersebut harus memuat unsur lambang resmi KM. 4) Segala bentuk pelecehan atas lambang resmi dan atribut KM akan dikenakan sanksi yang diatur kemudian oleh pemerintah KM. 5) Setiap lembaga tinggi KM diwajibkan untuk menyertakan singkatan Keluarga Mahasiswa (KM) setelah nama lembaganya.
PASAL 6 PEMERINTAHAN 1) Pemerintahan KM secara eksekutif dilaksanakan oleh BEM KM yang dipimpin oleh seorang Ketua BEM KM. 2) Ketua BEM KM dipilih melalui mekanisme Pemira yang akan diatur dalam peraturan tersendiri dan dilantik secara resmi dalam Sidang Kosma. 3) Pemerintahan KM secara legislatif dijalankan oleh BLM KM yang dipilih melalui mekanisme Pemira yang akan diatur dalam peraturan tersendiri. 4) Pelaksanaan jalannya pemerintahan KM harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta KM dan ketetapan Kosma. PASAL 7 KEANGGOTAAN 1) Anggota KM adalah mahasiswa yang masih aktif. 2) Warga KM adalah mahasiswa yang telah lulus rangkaian pengaderan. 3) Keanggotaan berakhir ketika individu bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 4) Segala ketentuan terkait dengan rangkaian pengaderan akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.
PASAL 8 HAK 1)
Anggota KM berhak : 1.
Berada dalam lindungan KM.
2.
Beraspirasi.
3.
Berpartisipasi dan berperan aktif sebagai pengurus dan anggota lembaga tinggi dengan ketentuan telah lulus rangkaian pengaderan serta ketentuan lain yang berlaku.
4.
Berpartisipasi dan berperan aktif sebagai pengurus dan anggota
kelengkapan-kelengkapan
struktural
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. 5.
Berpartisipasi
dan berperan
aktif dalam kegiatan
kemahasiswaan. 6.
Menggunakan sarana dan prasarana Fakultas Psikologi Universitas Airlangga sesuai dengan aturan yang berlaku.
2)
Warga KM berhak : 1.
Berada dalam lindungan KM.
2.
Beraspirasi.
3.
Berpartisipasi dan berperan aktif sebagai pengurus dan anggota lembaga tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
Berpartisipasi dan berperan aktif sebagai pengurus dan anggota
kelengkapan-kelengkapan
struktural
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. 5.
Berpartisipasi kemahasiswaan.
dan berperan
aktif dalam kegiatan
6.
Menggunakan sarana dan prasarana Fakultas Psikologi Universitas Airlangga sesuai dengan aturan yang berlaku.
7.
Berhak mengajukan peraturan melalui BLM.
8.
Berhak mengikuti pembahasan rancangan peraturan bersama BEM KM dan BLM KM.
9.
Berhak mengupayakan pendirian BSO baru.
BAB III SIDANG KONGRES MAHASISWA PASAL 9 SIFAT DAN KEDUDUKAN 1) Sidang Kosma merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam lingkup KM. 2) Sidang Kosma merupakan kelengkapan non-struktural pada Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. PASAL 10 PENYELENGGARAAN SIDANG KOSMA 1) Sidang Kosma diselenggarakan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setiap periode kepengurusan dan pemerintahan KM. 2) Penyelenggaraan Sidang Kosma difasilitasi oleh BLM KM. 3) Penyelenggaraan Kosma diikuti oleh BLM KM, BEM KM, BSO, perwakilan Angkatan, dan Dekanat serta pihak lain yang berkepentingan.
PASAL 11 PESERTA SIDANG KOSMA 1) Sidang Kosma terdiri dari peserta penuh, peserta tidak penuh, dan peserta peninjau. 2) Peserta penuh adalah anggota BLM KM. 3) Peserta tidak penuh adalah anggota BEM KM dan BSO. 4) Peserta peninjau terdiri dari Dekanat atau yang mewakili serta perwakilan Angkatan. 5) Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara. 6) Peserta tidak penuh hanya memiliki hak bicara. 7) Peserta peninjau tidak memiliki hak bicara dan hak suara dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam Sidang Kosma. 8) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib Sidang Kosma. PASAL 12 TUGAS SIDANG KOSMA 1) Sidang Kosma I bertugas : 1.
Membahas dan menetapkan RKAT.
2.
Membahas pengajuan pembentukan BSO.
2) Sidang Kosma II bertugas : 1. Mendengarkan laporan BLM KM. 2. Meminta dan menilai LPJ Ketua BEM KM. 3. Meminta dan menilai LPJ KPUM. 4. Meninjau BSO oleh BEM KM dan BLM KM. 5. Meminta dan menilai LPJ BSO. 6. Melantik Ketua BEM KM dan anggota BLM KM terpilih.
7. Membentuk BSO yang telah diajukan pada Sidang Kosma I. 3) Sidang Kosma Luar Biasa diselenggarakan apabila diperlukan sidang untuk membahas kelangsungan pemerintahan KM. PASAL 13 WEWENANG SIDANG KOSMA 1) Sidang Kosma I berwenang : 1.
Menerima atau menolak RKAT.
2.
Menerima atau menolak pengajuan pembentukan BSO.
3.
Menetapkan hasil Sidang Kosma sebagai ketetapan Kosma.
2) Sidang Kosma II berwenang : 1.
Menerima atau menolak LPJ Ketua BEM KM.
2.
Menerima atau menolak LPJ KPUM.
3.
Menerima atau menolak LPJ BSO.
4.
Membubarkan, membekukan, dan/atau
menetapkan
eksistensi BSO. 5.
Membentuk BSO yang telah diajukan pada Sidang Kosma I.
6.
Menetapkan hasil Sidang Kosma sebagai ketetapan Kosma.
3) Sidang Kosma Luar Biasa berwenang untuk menetapkan dan/atau meninjau Statuta KM, memberhentikan Ketua BEM KM atas usulan BLM KM dari aspirasi warga KM serta menunjuk pelaksana tugas Ketua BEM KM sementara.
BAB IV OTORITAS PEMERINTAHAN KELUARGA MAHASISWA PASAL 14 KETUA BEM KM 1)
Ketua BEM KM memegang otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan Eksekutif KM.
2)
Dalam menjalankan pemerintahan Eksekutif, Ketua BEM KM dibantu oleh kabinet BEM KM. PASAL 15 TUGAS KETUA BEM KM
Ketua BEM KM bertugas : 1.
Mengajukan RKAT untuk selanjutnya diajukan dalam Sidang Kosma I.
2.
Menghadiri Sidang Kosma sebagai peserta tidak penuh.
3.
Melaksanakan ketetapan Sidang Kosma.
4.
Memberikan
pertanggungjawaban
kerja
selama
periode kepengurusan dalam Sidang Kosma II. 5.
Memberikan tinjauan BSO dalam Sidang Kosma II.
PASAL 16 HAK DAN WEWENANG KETUA BEM KM 1) Ketua BEM KM berhak : 1.
Memiliki hak jawab.
satu
2.
Meminta dan memberi usulan, tanggapan serta saran kepada Pimpinan Fakultas dan/atau lembaga terkait.
3.
Mengajukan rancangan peraturan kepada BLM KM.
4.
Mengajukan usulan dan saran dalam Sidang Kosma.
5.
Memilih dan melantik anggota kabinetnya.
6.
Mereshuffle kabinetnya
2) Ketua BEM KM berwenang : 1.
Memberhentikan anggota kabinetnya.
2.
Mengintervensi dan/atau menganulir penyelenggaraaan kegiatan yang berada di bawah
naungan BEM KM
apabila dirasa berada dalam keadaan darurat, dengan rekomendasi BLM KM. PASAL 17 KRITERIA MUTLAK KETUA BEM KM Kriteria untuk menjadi calon Ketua BEM KM diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. PASAL 18 PEMILIHAN KETUA BEM KM 1) Ketua BEM KM dipilih secara langsung oleh mahasiswa dalam Pemira. 2) Tata cara pemilihan Ketua BEM KM diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
PASAL 19 PERIODE KEPENGURUSAN KETUA BEM KM Ketua BEM KM memegang jabatan atau masa bakti selama satu tahun kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. PASAL 20 PEMBERHENTIAN KETUA BEM KM 1)
Ketua BEM KM berhenti apabila habis masa jabatannya, mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau mangkat.
2)
Ketua BEM KM dapat diberhentikan dalam masa jabatannya pada Sidang Kosma Luar Biasa atas usul BLM KM dari aspirasi warga KM, apabila mangkat dan/atau terbukti telah melakukan penyimpangan terhadap Statuta KM, ketetapan Kosma, peraturan, dan/atau pelanggaran hukum berat.
3)
Usul pemberhentian Ketua BEM KM hanya dapat diajukan kepada BLM KM.
4)
Sidang Kosma Luar Biasa wajib diselenggarakan untuk mengambil keputusan atas usulan BLM KM tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari setelah BLM KM membuat keputusan atas usul tersebut.
5)
Keputusan Sidang Kosma Luar Biasa atas usul pemberhentian Ketua BEM KM harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah peserta penuh dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta penuh yang hadir.
6)
Apabila Ketua BEM KM tidak hadir dalam sidang Kosma tersebut
untuk
memberikan penjelasan,
maka
segala
ketetapan Kosma dalam sidangnya tetap dianggap sah. PASAL 21 KEPEMIMPINAN EKSEKUTIF AD INTERIM 1) Jika Ketua BEM KM berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh pelaksana tugas Ketua BEM KM sementara yang ditunjuk dalam Sidang Kosma Luar Biasa. 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselenggarakan Sidang Kosma Luar Biasa untuk melantik pelaksana tugas Ketua BEM KM sementara tersebut menjadi Ketua BEM KM. BAB V KABINET BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA PASAL 22 REGULASI POKOK KABINET BEM KM 1) Kabinet BEM KM dipimpin oleh Ketua BEM KM. 2) Anggota kabinet dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BEM KM. 3) Mengenai kewenangan, kewajiban, dan ketentuan lain berkaitan dengan kabinet dan anggota kabinet BEM KM secara internal diatur dalam AD/ART BEM KM.
BAB VI BADAN LEGISLATIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA PASAL 23 STRUKTUR POKOK 1) Struktur BLM KM terdiri atas pengurus harian dan komisi. 2) Pengurus Harian BLM KM terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 3) BLM terdiri atas komisi-komisi yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan pendukung. 4) Setiap komisi terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi, yang komposisinya diatur oleh internal BLM KM. PASAL 24 PERIODE KEPENGURUSAN Anggota BLM KM memegang jabatan selama satu tahun kepengurusan sejak terpilih melalui Pemira dengan ketentuan lebih lanjut yang dijelaskan dalam peraturan hingga terpilihnya anggota BLM KM baru pada Pemira berikutnya. PASAL 25 KEANGGOTAAN 1) Anggota BLM KM adalah warga KM yang merupakan perwakilan dari 3 (tiga) Angkatan aktif termuda. 2) Anggota BLM KM dipilih melalui mekanisme Pemira yang teknisnya diatur dalam peraturan tersendiri.
3) Kriteria mutlak anggota BLM KM diatur dalam peraturan tersendiri. PASAL 26 PEMBERHENTIAN ANGGOTA 1) Anggota BLM KM berhenti apabila habis masa jabatannya, mengundurkan diri, diberhentikan atau mangkat. 2) Pemberhentian anggota BLM KM diatur dalam AD/ART BLM KM. 3) Mekanisme penggantian anggota BLM KM diatur dalam AD/ART BLM KM. PASAL 27 FUNGSI 1) BLM KM memiliki fungsi legislasi, aspirasi, anggaran, dan pengawasan. 2) Dalam melaksanakan fungsinya, BLM KM memiliki hak sebagai berikut : 1.
Hak Interpelasi adalah hak BLM KM untuk meminta keterangan kepada BEM KM mengenai kebijakan BEM KM yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan warga KM.
2.
Hak Angket adalah hak BLM KM untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan dan atau kebijakan BEM KM yang berkaitan dengan hal
penting, strategis serta berdampak luas pada kehidupan warga KM yang diduga bertentangan dengan peraturan. 3.
Hak menyatakan pendapat adalah hak BLM KM untuk menyatakan pendapat atas : a.
Kebijakan BEM KM atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam lingkup internal maupun eksternal KM.
b.
Tindak lanjut pelaksanaan hak Interpelasi dan hak Angket.
c.
Dugaan bahwa Ketua BEM KM melakukan pelanggaran baik berupa pengkhianatan terhadap KM
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau Ketua BEM KM tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua BEM KM. 3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan hak BLM KM diatur dalam AD/ART BLM KM. PASAL 28 TUGAS
1) BLM KM bertugas untuk menyelenggarakan Sidang Kosma. 2) BLM KM bertugas untuk membuat dan mengesahkan peraturan sesuai dengan fungsi legislasi. 3) BLM KM bertugas menampung dan mengolah aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada seluruh KM.
4) BLM KM bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap BEM KM dan BSO. PASAL 29 OTORITAS MEMBENTUK DAN MENGESAHKAN PERATURAN 1) BLM KM memegang otoritas dalam membentuk, mengolah dan mengesahkan peraturan. 2) Setiap rancangan peraturan dibahas oleh BLM KM, BEM KM dan perwakilan warga KM untuk mendapatkan persetujuan bersama. PASAL 30 LAPORAN PROGRAM KERJA Laporan program kerja BLM KM disampaikan melalui Sidang Kosma II. BAB VII BADAN SEMI OTONOM DAN KOMUNITAS PASAL 31 KEABSAHAN EKSISTENSI BSO 1) Keberadaan BSO ditetapkan melalui Sidang Kosma II. 2) Seluruh warga KM berhak mengupayakan pendirian BSO baru. 3) Ketentuan pembentukan dan pembubaran BSO diatur dalam peraturan tersendiri.
PASAL 32 HAK DAN KEWAJIBAN BSO 1) BSO berhak : 1.
Mengatur dan mengelola organisasi masing-masing dengan persetujuan BEM KM.
2.
Menerima bantuan dan perlindungan dari pemerintahan KM maupun perangkat KM lainnya.
3.
Dilibatkan dalam merancang kebijakan RKAT.
4.
Menerima dana belanja yang berasal dari RKAT.
5.
Mengadakan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan di luar lingkup KM atas persetujuan BEM KM.
2) BSO wajib : 1.
Menaati Statuta KM dan ketetapan Kosma serta peraturan lain yang berlaku.
2.
Melakukan
koordinasi
dan
memenuhi
kewajiban
administrasinya kepada BEM KM. PASAL 33 KEPENGURUSAN BSO Kepengurusan BSO akan diatur sedemikian rupa dalam AD/ART yang disusun oleh masing-masing BSO. PASAL 34 KEANGGOTAAN BSO 1) Anggota BSO terdiri dari mahasiswa.
2) Hak dan kewajiban anggota BSO diatur dalam ketentuan internal BSO dengan berpedoman pada Statuta KM dan peraturan lain yang berlaku. PASAL 35 HUBUNGAN BSO DENGAN PERANGKAT KM LAIN Hubungan antara BSO dengan perangkat KM lainnya diatur dalam AD/ART masing-masing BSO dengan berpedoman pada Statuta KM dan peraturan lain yang berlaku. PASAL 36 KOMUNITAS 1)
Komunitas adalah wadah untuk beraktivitas dari sekumpulan mahasiswa yang memiliki minat dan tujuan yang sama.
2)
Komunitas merupakan kelengkapan fungsional dan noninstitusional.
3)
Komunitas bersifat bebas-terikat. Bebas berarti komunitas memiliki kebebasan mengatur kepengurusan, keanggotaan, serta bentuk kegiatan. Terikat berarti komunitas menjalankan dinamika sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkup KM.
4)
Komunitas berhak: 1.
Mengajukan komunitasnya untuk menjadi BSO.
2.
Mengatur segala ketentuan internal dan administrasi secara mandiri.
3.
Menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam lingkup KM. BAB VIII
KETENTUAN POKOK PEMILIHAN RAYA PASAL 37 1) Pemira dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 2) Pemira dilaksanakan sekali setiap satu tahun kepengurusan. 3) Pemira diselenggarakan oleh KPUM. 4) Pemira diselenggarakan untuk memilih Ketua BEM KM dan anggota BLM KM. 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemira diatur dalam peraturan tersendiri. BAB IX KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA PASAL 38 PEMBENTUKAN 1) Pembentukan KPUM difasilitasi dan ditetapkan oleh BLM KM. 2) KPUM berada dalam lindungan BLM KM. 3) Mengenai teknis pembentukan KPUM diatur dalam peraturan tersendiri.
PASAL 39 KEANGGOTAAN 1) Anggota KPUM adalah warga KM yang pemilihannya ditentukan berdasarkan sistem terbuka. 2) Anggota KPUM bukan merupakan anggota kabinet BEM KM ataupun anggota BLM KM serta bukan merupakan calon ketua BEM KM dan calon anggota BLM KM. 3) Hak, kewajiban, wewenang, larangan dan sanksi bagi anggota KPUM diatur dalam peraturan tersendiri. PASAL 40 TUGAS 1) Menyelenggarakan pemira sesuai dengan alur seleksi pemilihan yang tercantum dalam peraturan tersendiri. 2) Melaporkan jalannya pemira kepada BLM KM. 3) Memberikan pertanggungjawaban pada BLM KM. 4) Memberikan laporan program kerja dalam Sidang Kosma II. PASAL 41 SIFAT KPUM bersifat independen, tidak memihak, dan transparan.
BAB X RANCANGAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN PASAL 42 1) RKAT diajukan oleh BEM KM untuk dibahas bersama dengan BSO dan BLM KM dalam Sidang Kosma I. 2) RKAT merupakan wujud dari pengelolaan keuangan KM yang ditetapkan setiap satu periode kepengurusan dalam Sidang Kosma I yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. 3) BEM KM, BLM KM , dan BSO berhak merancang dan mengelola keuangan masing-masing. BAB XI ANGKATAN PASAL 43 SIFAT DAN KEDUDUKAN 1)
Angkatan adalah suatu entitas yang terdiri dari mahasiswa yang diterima di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada tahun masuk yang sama.
2)
Angkatan bersifat non-struktural serta berkedudukan sebagai entitas yang diakui eksistensinya dalam lingkup KM.
3)
Angkatan merupakan kelengkapan non-struktural pada KM.
PASAL 44 KEWAJIBAN 1)
Tiga
Angkatan aktif
perwakilannya
sebagai
termuda anggota
wajib mengirimkan BLM
KM
yang
mekanismenya diatur dalam peraturan tersendiri. 2)
Setiap Angkatan wajib memilih seorang komting.
3)
Angkatan berkewajiban untuk menaati segala peraturan serta norma yang berlaku dalam lingkup KM. PASAL 45 KOMANDAN TINGKAT
1) Komting dipilih berdasarkan keputusan internal Angkatan. 2) Komting bertugas: a.
Menjalankan
kepemimpinan
atas
kelangsungan
kepentingan angkatannya. b.
Memfasilitasi forum Angkatan.
c.
Menyosialisasikan informasi baik dari pemerintah KM kepada mahasiswa yang merupakan anggota angkatannya maupun sebaliknya.
d.
Menjadi juru bicara bagi kepentingan angkatannya, bekerja sama dengan BEM KM dan BLM KM.
3)
Mekanisme kewajiban
pemilihan, internal
perumusan hak, kewenangan, dan komting,
pertanggungjawaban,
pemberhentian, serta pemilihan ulang komting diserahkan kepada Angkatan dengan difasilitasi oleh BLM KM.
BAB XII PERUBAHAN STATUTA KELUARGA MAHASISWA PASAL 46 1)
Usul
perubahan
Statuta KM dapat
diagendakan
dalam
Sidang Kosma apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota penuh Sidang Kosma. 2)
Setiap usul perubahan Statuta KM diajukan secara tertulis dalam Sidang Kosma, dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan beserta alasannya untuk diubah.
3)
Untuk mengubah Statuta KM pada Sidang Kosma Luar Biasa wajib dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta penuh Sidang Kosma.
4)
Putusan untuk mengubah Statuta KM dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta penuh yang hadir. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 47
1) Pemegang pemerintahan Eksekutif peralihan pada saat Ketua BEM KM yang baru belum dilantik dalam Sidang Kosma I, dipegang oleh Ketua BEM KM demisioner. 2) Segala bentuk komposisi BEM KM dan BLM KM yang ada masih tetap berlaku selama belum ditetapkan ketentuan yang baru berdasarkan Statuta KM.
BAB XIV KETENTUAN TAMBAHAN PASAL 48 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta KM akan diatur kemudian dalam Sidang Kosma Luar Biasa. BAB XV PENUTUP PASAL 49 1) Segala ketentuan yang belum tercantum dalam peraturan ini untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali. 2) Statuta KM berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA dan BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA MEMUTUSKAN: Menetapkan : STATUTA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran KM Fakultas Psikologi UNAIR Disahkan di Surabaya Pada tanggal 14 April 2014 PIMPINAN SIDANG I
PIMPINAN SIDANG II
PIMPINAN SIDANG III
Ratih Manggarsari
Muh. Syawaluddin Fatih
M. Hanifa Khairurahman
NIM. 111311133088
NIM. 111211132075
NIM. 111311133113
Ketua BLM KM
Ketua BEM KM
Fakultas Psikologi UNAIR
Fakultas Psikologi UNAIR
Vito Daryfauzi
Rizki Satriya Bimantara
NIM. 111111183
NIM. 111111186
Mengetahui, Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UNAIR
Ilham Nur Alfian, M.Psi NIP. 197609012003121001
PENJELASAN ATAS
STATUTA KELUARGA MAHASISWA
Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Sinergi adalah antar perangkat dalam Keluarga Mahasiswa bekerja sama dengan baik dan menyatukan upaya demi kebaikan bersama. Yang dimaksud dengan Transformatif adalah Keluarga Mahasiswa siap menghadapi perubahan dan dan menjadi pelaku perubahan ke arah yang lebih baik.
Ayat (3) Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup Jelas Poin (3) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan non-struktural adalah kelangkapan yang tidak memiliki struktur.
Pasal 4 Yang dimaksud dengan Kelengkapan fungsional adalah kelengkapan yang memiliki suatu fungsi tertentu. Yang dimaksud dengan kelengkapan non-institusional adalah kelengkapan yang tidak bersifat kelembagaan
Yang dimaksud dengan kelengkapan reguler adalah kelengkapan yang eksis sepanjang tahun kepengurusan. Yang dimaksud dengan kelengkapan non-reguler adalah kelengkapan yang eksistensinya tidak berlangsung sepanjang tahun kepengurusan. Yang dimaksud dengan kelengkapan struktural adalah kelangkapan yang memiliki struktur. Yang dimaksud dengan kelengkapan non-struktural adalah kelangkapan yang tidak memiliki struktur.
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan kontributif adalah kegiatan yang mendukung visi dan misi KM. Yang dimaksud dengan dedikatif adalah bersifat pengabdian. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang Pemilihan Mahasiswa. Ayat (3) Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang Pemilihan Mahasiswa. Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang pengaderan.
Pasal 8 Ayat (1) Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas Poin (4) Cukup jelas Poin (5) Cukup jelas Poin (6) Cukup jelas Ayat (2) Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas
Poin (4) Cukup jelas Poin (5) Cukup jelas Poin (6) Cukup jelas Poin (7) Cukup jelas Poin (8) Cukup jelas Poin (9) Cukup jelas
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan hak suara adalah hak untuk memilih dan dipilih. Yang dimaksud dengan hak bicara adalah hak untuk mengajukan pertanyaan, usul, saran dan pendapat.
Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas
Pasal 12 Pasal (1) Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas Ayat (2) Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas Poin (4)
Cukup jelas Poin (5) Cukup jelas Poin (6) Cukup jelas Poin (7) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 13 Ayat (1) Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas Ayat (2) Poin (1) Cukup jelas
Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas Poin (4) Cukup jelas Poin (5) Cukup jelas Poin (6) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan pelaksana tugas sementara Ketua BEM KM adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua BEM KM.
Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan otoritas adalah kekuasaan, wewenang, dan hak untuk bertindak Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1) Poin (1) Cukup Jelas Poin (2) Cukup Jelas Poin (3) Cukup Jelas Poin (4) Cukup Jelas Poin (5) Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1) Poin (1) Yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas hal yang ditujukan kepadanya. Poin (2) Cukup Jelas
Poin (3) Cukup Jelas Poin (4) Cukup Jelas Poin (5) Cukup Jelas Poin (6) Cukup Jelas Ayat (2) Poin (1) Cukup Jelas Poin (2) Cukup Jelas
Pasal 17 Yang dimaksuddengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang pemilihan mahasiswa.
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang pemira
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 24 Yang dimaksud dengan peraturan adalah peraturan tentang pemira
Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang pemira Ayat (3) Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang pemira
Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 27 Ayat (1) Fungsi legislasi yaitu BLM KM membuat dan mengesahkan peraturan. Fungsi aspirasi yaitu BLM KM menampung dan mengolah aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada seluruh KM. Fungsi anggaran yaitu BLM KM memfasilitasi pembahasan dan pemberian persetujuan atau tidak terhadap RKAT yang diajukan. Fungsi pengawasan yaitu BLM KM melakukan pengawasan terhadap BEM KM dan BSO. Ayat (2) Cukup jelas Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas Huruf (a) Cukup jelas
Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 29 Ayat (1) Otoritas berarti kekuasaan, wewenang, dan hak untuk bertindak.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah peraturan tentang BSO.
Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas
Poin (3) Cukup jelas Poin (4) Cukup jelas Poin (5) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas
Pasal 33 cukup jelas
Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Poin (1) Cukup Jelas Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas
Pasal 37 Asas Langsung berarti mahasiswa mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaraanya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas Umum berarti menjamin setiap mahasiswa untuk berkesempatan memilih tanpa diskriminasi ras, agama, suku, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Asas Bebas berarti setiap mahasiswa berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, mahasiswa dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas ini tidak berlaku bagi pemilih yang secara sukarela mengungkapkan siapa yang dia pilih. Asas Jujur berarti semua orang yang terlibat, baik penyelenggara pemira maupun mahasiswa yang memilih harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas Adil berarti setiap mahasiswa yang memilih dan dipilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Yang dimaksud peraturan tersendiri adalah peraturan pemira.
Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 39 Ayat (1) Sistem terbuka adalah sistem yang membuat mahasiswa mengetahui semua proses pemilihannya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Peraturan tersendiri adalah peraturan pemira.
Pasal 40 Ayat (1) Peraturan tersendiri adalah peraturan pemira. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 41 Sifat Independen adalah berdiri sendiri. Sifat Transparan berarti jelas dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.
Pasal 42 Pelaksanaan secara terbuka adalah pengelolaan RKAT diketahui semua pihak.
Pasal 43 Ayat (1) Entitas berarti kesatuan. Ayat (2) Non-struktural adalah tidak mempunyai struktur. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 44 Ayat (1) Peraturan tersendiri adalah peraturan pemira.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Poin (1) Cukup jelas. Poin (2) Cukup jelas. Poin (3) Cukup jelas. Poin (4) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 47 Ayat (1) Ketua BEM KM demisioner adalah Ketua BEM KM periode sebelumnya yang tetap bertugas sebelum Ketua BEM KM yang baru dilantik. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup Jelas
Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
