KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) BID PROPAM POLDA BENGKULU TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA
Bengkulu,
September 2014
2
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA BID PROPAM POLDA BENGKULU
I.
PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang a. Pelayanan publik yang diberikan oleh Polri kepada Masyarakat adalah merupakan perwujudan fungsi sebagai aparatur negara dan sebagai abdi masyarakat, pelayan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi Pemerintah termasuk Polri. b. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, kebijakan ini tidak secara otomatis menjadi penyelesaian pelayanan publik oleh Polri yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat, serta bagaimana insfrastuktur Polri, dana, sarana, tesmalogi, komputerisasi, sumber daya manusia, budaya kerja organisasi disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. c. Selain upaya tersebut juga harus memiliki dan menerapkan prosedur kerja yaitu Standar Operasi Prosedur (SOP), SOP adalah merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai dengan tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Sedangkan tujuan SOP adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good govermance. d. SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal karena SOP dapat juga digunakan untuk mengukur responsitivitas, responsbilitas dan akuntabilitas kerja instansi pemerintah. e. Bidang Propam Polda Bengkulu merupakan unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda Bengkulu, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri / PNS termasuk pemberian rehabilitasi .......
3
rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan pendataan terhadap setiap jenis pelanggaran baik itu disiplin, etika profesi maupun pidana. Dalam proses pendataan/pelaporan tersebut diperlukan suatu ketentuan untuk menunjang efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas setiap petugas yang melaksanakannya yang dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur.
2. Dasar a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri; d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri; e. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 42 / IX / 2004 tanggal 30 September 2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan Polri; f. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 43 / IX / 2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri; g. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 44 / IX / 2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara sidang disiplin anggota Polri; dan h. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Organisasi dan tata kerja tingkat Kepolisian daerah (Polda).
3. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Standar Operasi Prosedur (SOP) ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyusunan laporan berkala Bid Propam Polda Bengkulu. b. Tujuan. Standar Operasi Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyusunan laporan berkala Bid Propam Polda Bengkulu sehingga setiap laporan dapat disusun dengan efektif, efisien dan tepat waktu.
4
4. Ruang LIngkup Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan anggaran. 5. Sistematika Bab Bab Bab Bab Bab
I II III IV V
PENDAHULUAN TUGAS POKOK PELAKSANAAN ADMINSTRASI DAN ANGGARAN PENUTUP
6. Pengertian a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. b. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri. c. Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bid Propam adalah satuan fungsi Polda Bengkulu yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda Bengkulu dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda Bengkulu. d. Subbid Provos yang selanjutnya disebut Provos adalah sub fungsi pada Bid Propam Polda Bengkulu yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. e. Subbid Wabprof yang selanjutnya disebut Wabprof adalah sub fungsi pada Bid Propam Polda Bengkulu yang bertugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi, audit investigasi, dan kesekretariatan KKEP diingkungan Polda Bengkulu. f. Subbid Paminal yang selanjutnya disebut Paminal adalah sub fungsi pada Bid Propam Polda Bengkulu yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan. g. Subbag Renmin yang selanjutnya disebut Renmin adalah sub fungsi pada Bid Propam Polda Bengkulu yang bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam.
5
h. Subbid Yanduan yang selanjutnya disebut Yanduan adalah sub fungsi pada Bid Propam Polda Bengkulu yang bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya. i. Subbag Rehabpers yang selanjutnya disebut Rehabpers adalah sub fungsi pada Bid Propam Polda Bengkulu yang bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi. j. Seksi Propam Polres Jajaran Polda Bengkulu yang selanjutnya disebut Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. k. Laporan Bulanan yang selanjutnya disebut Lapbul adalah suatu bentuk laporan berkala Bid Propam yang disusun setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Bid Propam Polda Bengkulu dan dilaporkan kepada Kapolri, Kadiv Propam Polri dan Kapolda Bengkulu. l. Laporan Triwulan adalah suatu bentuk laporan berkala Bid Propam yang disusun setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Bid Propam Polda Bengkulu dan dilaporkan kepada Kapolri, Kadiv Propam Polri dan Kapolda Bengkulu. m. Laporan Tahunan adalah suatu bentuk laporan berkala Bid Propam yang disusun setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Bid Propam Polda Bengkulu dan dilaporkan kepada Kapolri, Kadiv Propam Polri dan Kapolda Bengkulu.
II.
TUGAS POKOK 7. Kedudukan Subbag Renmin Bid Propam Polda Bengkulu mempunyai 8. Tugas Pokok Pemeriksa mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota / PNS Polri di wilayah Polda Bengkulu dan jajaran. 9. Fungsinya Melaksanakan fungsi penegakan disiplin anggota / PNS Polri Polda Bengkulu dan jajaran. 10. Peran Sebagai unsur pelaksana kegiatan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran disiplin oleh anggota / PNS Polri Polda Bengkulu dan jajaran.
6
III.
PELAKSANAAN 11. Personil Pemeriksaan pelanggaran disiplin anggota Polri / PNS Polri dilaksanakan oleh unit idik / pemeriksa / personil Subbid Provos atau pejabat lain yang ditunjuk dalam bentuk sebagai tim pemeriksa. 12. Urutan Tindakan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan melakukan giat sebagai berikut : a. Perencanaan 1). Membuat rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan, membuat objek pemeriksaan, petugas pelaksana pemeriksaan yang ditunjuk, materi pertanyaan pemeriksaan, administrasi pemeriksaan dan dukungan anggaran pemeriksaan. 2). Sebelum giat pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu kepada Pimpinan terperiksa dan terperiksa di beritahu terlebih dahulu dan dibuat nota dinas atau surat dan surat panggilan secara resmi tentang adanya giat pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin.
/. Pengorganisasian.........
7
5 b. Pengorganisasian 1). Pelaksanaan tugas pemeriksaan didukung dengan surat perintah pemeriksaan dari Kapolda / Kapolres untuk tingkat Polres. 2). Setiap pemeriksaan satu perkara pelanggaran disiplin harus ditangani oleh tim pemeriksa, dengan ketentuan setiap tim pemeriksa sekurang-kurangnya untuk pemeriksa yang terdiri dari Ba, Pama dan Pamen untuk tingkat Polda atau Ba, Pama untuk Polres c. Pelaksanaan 1). Subjek Pemeriksaan : a). Pemeriksa Subbid Provos / pejabat yang ditunjuk untuk ditingkat Polda / kewilayahan. b). Pemeriksa Provos Sie Propam di tingkat Polres / Polsek. 2).
Objek Pemeriksaan : Objek pemeriksaan adalah anggota Polri / PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin di wilayah Polda Bengkulu dan jajaran.
3).
Sasaran Pemeriksaan : Sasaran pemeriksaan yaitu peristiwa atua pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota / PNS Polri baik dalam melaksanakan tugas maupun sedang tidak melaksanakan tugas yang bertentangan dengan peraturan disiplin anggota Polri maupun peraturan disiplin bagi PNS.
4).
Metode Pemeriksaan a). Analisis Memecahkan / mengurai data / informasi ke dalam unsur – unsur yang lebih kecil atau bagian – bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur – unsur yang tersembunyi. b). Observasi / Pengamatan Peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara teliti, ilmiah dan kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan masalah yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada. c). Wawancara Menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompetetn, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis atau lisan. d). Evaluasi Cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pendapat / penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan berbagai informasi yang telah di peroleh. e). Pemeriksaan Melakukan pemeriksaan kepada saksi, saksi ahli dan terperiksa untuk mendapat keterangan sebagai bahan penyusunan
8
berkas perkara dengan mengajukan pertanyaan 7 (tujuh) KAH atau SIADIDEMENBABI. /. 5). Waktu ..... 6
5).
Waktu Pemeriksaan dan Pemberkasan a). Waktu pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran disiplin oleh anggota / PNS Polri dilakukan sebagai berikut : (1). Kasus mudah paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima nya Surat Perintah Pemeriksaan (DP3D harus dikirim ke Ankum) (2). Kasus sedang paling lama 40 (empat puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan (DP3D harus dikirim ke Ankum) (3). Kasus sulit paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan (DP3D harus dikirim ke Ankum) b). Kriteria tingkat kesulitan pemeriksaan dan pemberkasan dilihat dari saksi, petunjuk, ahli, terperiksa, TKP, barang bukti dan alat pendukung. c). Penjabat penentu tingkat kesulitan pemeriksaan dan pemberkasan adalah Kabid Propam / Kasubbid Provos.
6).
Mekanisme Pemeriksaan Mekanisme giat pemeriksaan sebagai berikut : a). Kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa Subbid Provos Bid Propam Polda Bengkulu atau Provos Kasi Propam Polres atau wilayah dengan kegiatan sebagai berikut : (1). Pembuatan Laporan Polisi model A atau penerimaan Laporan atau pengaduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota / PNS Polri dengan prosedur sebagai berikut : (a). Mempelajari Objek pelanggaran disiplin. (b). Menyimpulkan laporan / pengaduan. (c). Membuat Laporan Polisi (d). Melaporkan kepada Kasubbid Provos dan Kabid Propam. (2). Membuat Anatomi kasus dengan prosedur (a). Mengurai kasus pelanggaran disiplin (b). Menentukan saksi dan terperiksa. (c). Menentukan Pasal yang di sangkakan serta wujud perbuatan. (3). Penunjukan Tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolda / Kapolres di tingkat Polres / Polsek. (4). Mempelajari Laporan / Pengaduan / Surat / Berkas / Kasus yang di laporkan. (5). Membuat laporan kepada Pimpinan (Kabid Propam / Kasubbid Prov
9
/. (6). Membuat ......
10
7
(6). Membuat rencana dan jadwal pemeriksaan. (7). Membuat surat panggilan saksi, saksi ahli dan terperiksa. (8). Menyampaikan surat panggilan saksi, saksi ahli dan terperiksa minimal 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. (9). Melaksanakan Pemeriksaan saksi, saksi ahli dan terperiksa sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan di surat panggilan (10). Menyimpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin. (11). Membuat resume hasil pemeriksaan. (12). Melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus pelanggaran disiplin tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran disiplin. (13). Apabila memenuhi unsur pelanggaran disiplin maka dilakukan penyusunan berkas (DP3D). (14). Menyerahkan / melimpahkan berkas Perkara (DP3D) ke Ankum / pimpinan terperiksa untuk di dilaksanakan sidang disiplin. (15). Apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran disiplin maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan melakukan gelar perkara sebelumnya dan membuat SP3. (16). Membuat dan memberikan SP2HP kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan. b).
Kegiatan pemeriksaan dilakukan di Satker Polda atau Polres, maka urutan kegiatan sebagai berikut : (1). Pembuatan Laporan Polisi model A atau penerimaan Laporan atau pengaduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota / PNS Polri dengan prosedur sebagai berikut : (a). Mempelajari Objek pelanggaran disiplin. (b). Menyimpulkan laporan / pengaduan. (c). Membuat Laporan Polisi (d). Melaporkan kepada Kasubbid Provos dan Kabid Propam. (2). Membuat Anatomi kasus dengan prosedur (a). Mengurai kasus pelanggaran disiplin (b). Menentukan saksi dan terperiksa. (c). Menentukan Pasal yang di sangkakan serta wujud perbuatan. (3). Penunjukan Tim pemeriksaan dengan surat perintah Kapolda / Kapolres di tingkat Polres / Polsek. (4). Mempelajari Laporan / Pengaduan / Surat / Berkas / Kasus yang di laporkan. (5). Membuat laporan kepada Pimpinan (Kabid Propam / Kasubbid Provos) tentang duduk permasalahan kasus yang dihadapi.
11
/.(6). Membuat ..........
12
8
(6). Membuat rencana dan jadwal pemeriksaan. (7). Membuat surat panggilan saksi, saksi ahli dan terperiksa. (8). Menyampaikan surat panggilan saksi, saksi ahli dan terperiksa minimal 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. (9). Melaksanakan Pemeriksaan saksi, saksi ahli dan terperiksa sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan di surat panggilan (10). Menyimpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin. (11). Membuat resume hasil pemeriksaan. (12). Melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus pelanggaran disiplin tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran disiplin. (13). Apabila memenuhi unsur pelanggaran disiplin maka dilakukan penyusunan berkas (DP3D). (14). Menyerahkan / melimpahkan berkas Perkara (DP3D) ke Ankum / pimpinan terperiksa untuk di dilaksanakan sidang disiplin. (15). Apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran disiplin maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan melakukan gelar perkara sebelumnya dan membuat SP3. (16). Membuat dan memberikan SP2HP kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan. 13. Sarana dan Prasarana yang digunakan Dalam pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin menggunakan sarana dan prasarana dinas Polri atau sarana dan prasarana lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan yaitu : a). Komputer / mesin ketik b). Meja kursi c). Alat – alat tulis dll 14. Ketentuan, Larangan dan Kewajiban a). Larangan Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan dilarang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan disiplin Polri dan Kode Etik Profesi Polri. b). Kewajiban Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan wajib melaksanakan apa yan g diwajibkan dalam peraturan disiplin anggota Polri dan Kode etik Profesi polri. 15. Pengawasan dan Pengendalian Dalam hal menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa Subbid Provos maka setiap proses pemeriksaan pelanggaran disiplin harus dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Kabid Propam dan Kasubbid Provos.
13
/. IV. Adminstrasi .......
14
9
IV.
ADMINISTRASI DAN ANGGARAN 16. Administrasi Administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan diperlukan sebagai berikut : a. Surat Perintah Pemeriksaan dari Kapolda tentang pemeriksaan pelanggaran disiplin. b. Surat Perintah perjalanan Dinas. c. Nota Dinas kepada Ankum terperiksa tentang pemberitahuan pemeriksaan anggotanya. d. Surat Panggilan saksi, saksi ahli dan terperiksa. e. Berita acara Pemeriksaan f. Surat Perintah pengamanan barang bukti. g. Berita acara pengamanan barang bukti. h. Resume hasil pemeriksaan. i. Berkas Perkara (DP3D). j. Surat Penyerahan / pelimpahan DP3D. k. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Provos (SP2HP) l. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). m. Surat Perintah Penghentian pemeriksaan Provos. n. Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTB). 17. Anggaran Anggaran pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin menggunakan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan di DIPA Bid Propam.
V.
PENUTUP Standar Operasi Prosedur pemeriksaan pelanggaran disiplin ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku syah sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
: Bengkulu : 11 April
2011
KABID PROPAM POLDA BENGKULU
HENDRI MARPAUNG AKBP NRP. 64120950
