SMI’s Insight 2016 - Triwulan II “Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target rasio elektrifikasi, diperlukan tambahan kapasitas sekitar 35.000 MW pada tahun 2015-2019”
Ketenagalistrikan
Listrik merupakan kebutuhan primer yang harus disediakan oleh negara kepada masyarakatnya dan merupakan sebuah hal yang mustahil untuk mendorong perekonomian tanpa kehadiran infrastruktur listrik sebagai penopang kegiatan ekonominya. Apalagi dalam realitanya, tingkat elektrifikasi rasio Indonesia relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, capaian elektrifikasi rasio Indonesia termasuk yang paling rendah. Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi elektifikasi rasio Indonesia hanya berada pada level 88,3%. Capaian tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Singapura (100%), Brunei Darussalam (99,7%), Thailand (99,3%), Malaysia (99%) dan Vietnam (98%) (PT PLN, 2015).
Dalam 5 tahun ke depan, kebutuhan listrik diperkirakan akan tumbuh sebesar rata-rata 8,7% per tahun, dengan target rasio elektrifikasi sebesar 97,35% pada akhir tahun 2019 (RUPTL 2016-2025). Untuk mengejar pertumbuhan kebutuhan listrik yang terus meningkat tersebut, Pemerintah telah merencanakan sebuah program penambahan kapasitas listrik sebesar 35,000MW diluar program 7,000MW program Fast Track 1 dan 2 yang sudah berjalan. Gambar 1 menunjukkan progress pembangunan pembangkit listrik 35,000MW per Juni 2016. Gambar 1. Realisasi pembangunan pembangkit listrik 35,000 MW telah menunjukkan progress yang baik meskipun perlu terus dipercepat.
Sumber: PT PLN (Persero) Juni 2016, diolah SMI Insight 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
1
Kondisi Ketenagalistrikan di Indonesia Dengan wilayah yang sangat luas, penyediaan ketenagalistrikan di Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri terutama untuk Kawasan Timur Indonesia, dimana 4 wilayah di Kawasan Timur Indonesia masih mengalami defisit listrik yakni Kota Palu, Maluku Utara dan Ternate, Maluku, dan Kota Kendari. Hal ini disebabkan oleh karena kapasitas pembangkit terpasang yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tenaga listrik. Meskipun demikian, secara nasional kapasitas produksi tenaga listrik masih lebih besar daripada konsumsinya. Gambar 2. Sampai dengan akhir tahun 2015, total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia adalah sebesar 54.488 MW dimana 70% dari kapasitas terpasang tersebut berasal dari pembangkit PT PLN. Sisanya, 21% berasal dari pembangkit Independent Power Producer (IPP), Private Production Utility (PPU) sebesar 4%, dan Izin Operasi Non BBM sebesar 5%. Sedangkan dari sisi energy mix, 50% listrik yang dihasilkan berasal dari batubara.
Sumber: PT PLN (Persero) Juni 2016, diolah
Gambar 3. Sampai dengan posisi April 2016, masih terdapat 5 wilayah yang mengalami defisit listrik. Hanya terdapat 4 wilayah yang berstatus normal. Oleh karena itu, penyediaan tambahan kapasitas listrik terutama untuk Kawasan Timur Indonesia menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.
Sumber: PT PLN (Persero) April 2016, diolah
SMI Insight 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
2
Urgensi Penambahan Kapasitas 35.000 MW Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025 yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebutkan bahwa pada tahun 2025, maka total kebutuhan tenaga listrik adalah sebesar 457 Terra Watt Hour (Twh), atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,6%/tahun. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan ketenagalistrikan sebesar 35.000MW. Program tersebut meliputi pengembangan pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk dan jaringan distribusi. Pengembangan tersebut untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6% per tahun dan rasio elektrifikasi 97,35% pada tahun 2019. Program ini merupakan bagian dari rencana pengembangan ketenagalistrikan 10 tahun ke depan yang diharapkan dapat COD pada tahun 2019. Gambar 4. Pada periode tahun 2016-2025 kebutuhan listrik diperkirakan akan meningkat dari 217 TWh pada tahun 2016 menjadi 457 TWh pada tahun 2025, atau tumbuh rata-rata 8,6% per tahun. Pertumbuhan kebutuhan terbesar berasal dari wilayah Sumatera dan Indonesia Timur sebesar 11,0% dan 10,6% per tahun.
Sumber: RUPTL 2016-2025, diolah
Gambar 5. Untuk kebutuhan pembangunan Gambar 6. Sesuai kebijakan pemerintah untuk pembangkit dalam program 35.000MW, sebagian besar program 35.000 MW, peran swasta akan lebih besar. akan berasal dari pembangunan PLTU (55,6%). IPP akan berkontribusi 25.068 MW atau sekitar 70%.
Sumber: RUPTL 2016-2025, diolah
SMI Insight 2016
Sumber: RUPTL 2016-2025, diolah
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
3
Kebutuhan Pendanaan Ketenagalistrikan 2016-2025 Untuk dapat mendanai program tambahan kapasitas tenaga listrik sebesar 80,539MW sampai dengan tahun 2025, menurut estimasi PT PLN dibutuhkan dana sebesar 72,9 Milyar USD (~984 triliun Rupiah). Kebutuhan dana tersebut belum termasuk dana pembebasan lahan, interest during construction (IDC), dan pajak-pajak lainnya. Kebutuhan dana terbesar dibutuhkan untuk perkuatan sistem Jawa-Bali dan Sumatera. Sampai dengan tahun 2025, dibutuhkan 291 pembangkit baru, 732 transmisi dan 1.372 gardu induk. Proyek akan menyerap 650 ribu tenaga kerja langsung dan 3 juta tenaga kerja tidak langsung. (Kementerian ESDM, 2016) Gambar 7. Total kebutuhan dana untuk penyediaan tenaga listrik pada tahun 2016-2025 adalah sebesar 72,9 Milyar dollar dimana sekitar 39,69% dibutuhkan untuk pendanaan di sistem Jawa-Bali.
Sumber: Laporan Tahunan DBSA, diolah Sumber: Kementerian ESDM, 2016
Gambar 8. Sampai dengan tahun 2025, proyek ketenagalistrikan membawa manfaat ekonomi dan sosial dimana dampak penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 650 ribu dan tidak langsung sebanyak 3 juta orang.
Sumber: Kementerian ESDM, 2016
SMI Insight 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
4
Peluang Investasi di Bidang Ketenagalistrikan 2016-2025 Dengan besarnya kebutuhan dalam bidang ketenagalistrikan yang menurut estimasi sampai dengan tahun 2025 dibutuhkan dana sebesar 72,9 Milyar USD (~984 triliun Rupiah), maka ke depan peran investor swasta akan semakin besar. Dari kebutuhan total tenaga listrik sebesar 80,539 MW, porsi investor swasta (IPP) mencapai 45,674 MW atau 56,7% dari total kebutuhan. Sedangkan PLN hanya sebesar 18,222MW atau 22,6% dan yang belum dialokasikan oleh Pemerintah sebesar 16,643 MW atau 20,7%. Sebagaimana terlihat dalam gambar 9, sebagian besar peluang investasi untuk IPP berada di Pulau Jawa dan Sumatera masing-masing sebesar 13.697MW dan 8.990MW. Gambar 9. Peluang investasi swasta (IPP) di sektor ketenagalistrikan terbuka lebar sejalan dengan banyaknya peluang investasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di sisi lain, Pemerintah melalui PT PLN akan lebih banyak berfokus di wilayah Timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).
Sumber: RUPTL 2016-2025, Kementerian ESDM
Gambar 10. Jika dilihat dari sumber jenis pembangkit, peluang investasi swasta (IPP) banyak terdapat di jenis pembangkit batubara. Selain itu, sejalan dengan kebijakan energy mix Pemerintah, peluang swasta juga terdapat pada sektor Geothermal dan Hydro.
Dari sisi sistem pembangkit, pembangkit batubara masih
menempati
porsi
terbesar
untuk
kebutuhan penyediaan ketenagalistrikan, hal ini juga dibarengi dengan besarnya peluang IPP untuk masuk di jenis sistem ini, dimana peluang porsi IPP dalam sistem pembangkit batubara adalah sebesar
25.125MW
atau
72,2%
dari
total
kebutuhan pembangkit batubara. Selain itu, sejalan dengan kebijakan energy mix Pemerintah, IPP juga memiliki peluang untuk masuk di sektor renewable energy
pada
jenis
pembangkit
panas
bumi
(geothermal) dengan peluang 5.060MW atau 82,3% Sumber: RUPTL 2016-2025, diolah
SMI Insight 2016
dari total kebutuhan geothermal.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
5
Skema Pembiayaan Ketenagalistrikan Untuk dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan partisipasi swasta, setidaknya terdapat dua skema pembiayaan, yakni pembiayaan melalui skema IPP dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dalam skema IPP, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dengan boorgtocht (penanggungan) dan garansi surat jaminan kelayakan usaha (SJKU). Sedangkan dalam skema KPBU, pemerintah memberikan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Gambar 11. Skema ini merupakan skema kerjasama PT PLN dengan Independent Power Producer (IPP) yang didukung oleh dukungan Pemerintah dalam bentuk Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU). SJKU diberikan dalam rangka memastikan kemampuan PT PLN untuk memenuhi kewajiban finansial kepada project company yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik antara PT PLN dan project company yang bersangkutan.
Sumber: Kementerian Keuangan, 2016, diolah
Gambar 12. Skema ini merupakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai Perpres nomor 35 tahun 2015 dimana Pemerintah memberikan dukungan penjaminan melalui PT PII dan juga dukungan fiskal dalam bentuk pemberian viability gap fund (VGF) untuk meningkatkan feasibility proyek.
Sumber: Kementerian Keuangan, 2016, diolah
SMI Insight 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
6
Studi Kasus: Proyek KPBU Central Java Power Plant (CJPP) 2 x 1.000 MW Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU senilai US$ 4 miliar atau lebih dari Rp 40 triliun tersebut akan dibangun oleh konsorsium PT Bimasena Power Indonesia (BPI) dengan skema Build-Operate-Transfer selama masa konsesi 25 tahun. Adapun sponsor dari proyek ini adalah J-Power, Adaro Power, dan Itochu Corporation. PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. Meskipun sempat terkendala beberapa masalah seperti keterlambatan dalam penerbitan beberapa perizinan yang diperlukan, penyelesaian proses AMDAL, serta penuntasan pembebasan lahan untuk proyek pada akhirnya, Financial close proyek ini dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 9 Juni 2016 yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. PLTU Batang 2x1.000 megawatt (MW) mendapatkan kucuran dana dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan beberapa sindikasi perbankan komersial internasional kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku Badan Usaha. Dengan tercapainya Financial Close ini maka proyek PLTU ini dapat segera melanjutkan pembangunan untuk mencapat target penyelesaian. Gambar 13. Proyek Central Java Power Plant (CJPP) 2x1000 MW merupakan proyek yang pertama di Indonesia untuk sektor ketenagalistrikan yang menggunakan skema KPBU. Dengan tercapainya financial close pada proyek ini diharapkan semakin banyak proyek ketenagalistrikan yang dapat menggunakan skema serupa.
Sumber: Kementerian Keuangan, PT PII, PT BPI, diolah
SMI Insight 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
7
Dukungan Pemerintah di Bidang Ketenagalistrikan (Perpres 4 Tahun 2016) Untuk mendorong percepatan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dimana di dalamnya terdapat dukungan Pemerintah kepada PT PLN untuk dapat meningkatkan kemampuan pendanaannya, dukungan tersebut antara lain terdapat dalam pasal: 1. Pasal 6 dalam bentuk: a. penyertaan modal negara; b. penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri; c. pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan; d. pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan dalam hal dilakukan revaluasi aset; dan/atau e. pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pasal 7 dalam bentuk: a. Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat menyediakan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT PLN (Persero). b. Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada pemberi pinjaman.
Tantangan Program Ketenagalistrikan Koneksi kesisteman dan keselarasan antara kapasitas dengan demand perlu diutamakan sejak perencanaan
dan perlu dievaluasi terus menerus. Pengadaan tanah membutuhkan waktu 488-742 hari (UU 2/2012) dan penyelesaian benturan antar regulasi. Perizinan membutuhkan penyelarasan dan akselerasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kunci Sukses Program Ketenagalistrikan 1. Dukungan Pemerintah a. Jaminan pemerintah agar PLN dapat memperoleh pendanaan dengan biaya yang lebih efisien. b. Penguatan neraca PLN melalui penyertaan modal dan profitabilitas melalui restrukturisasi tarif. c. Dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk pengadaan tanah, perizinan, dan energi primer. 2. Kesiapan Internal PT PLN a. Penguatan SDM dan organisasi PLN untuk mengelola dan melaksanakan program, termasuk percepatan penetapannya. b. Penerapan manajemen program yang baik. c. Pemenuhan milestone program sesuai rencana. 3. Kesiapan Pelaku Usaha a. Kesiapan pelaku usaha, antara lain kontraktor, IPP, supplier, konsultan, lender, dan masyarakat. Disclaimer All information presented were taken from multiple sources and considered as true by the time they were written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can not be held responsible from any inacuracy contained in the material. Any complaint can be submitted to: Corporate Secretary PT SMI Tel : +62 21 8082 5288 Fax : +62 21 8082 5258 Email :
[email protected] Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special committee to ensure that complaints are addressed appropriately. SMI Insight 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
8
Lampiran: Kebutuhan Tambahan Pembangkit Total Indonesia (MW) Tahun
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Jumlah
PLN PLTU
1.822
251
1.294
1.945
500
150
0
0
0
2.000
7.962
PLTP
0
0
65
105
55
0
55
0
40
80
400
PLTGU
0
1.280
2.650
150
0
0
0
0
0
0
4.080
PLTG
409
1.301
759
150
177
160
20
10
0
30
3.016
PLTD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PLTM
0
6
2
63
5
0
0
0
0
0
76
PLTA
0
0
88
284
22
77
187
446
251
277
1.632
PS
0
0
0
1.040
0
0
0
0
0
0
1.040
13
0
0
0
1
1
0
0
0
0
15
2.244
2.838
4.858
3.737
760
388
262
456
291
2.387
18.221
PLTU
1.205
773
2.103
15.223
4.001
921
300
300
300
0
25.126
PLTP
85
350
255
485
525
450
285
935
750
940
5.060
0
35
4.200
1.350
0
0
250
0
0
0
5.835
PLTG
350
83
476
20
10
6
0
0
0
0
945
PLTD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PLTM
32
72
112
229
76
86
196
26
257
201
1.287
PLTA
45
57
87
73
118
254
230
1.351
980
2.305
5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
279
346
266
308
63
46
129
30
276
1.922
1.896
1.649
7.579
17.646
5.038
1.780
1.307
2.741
2.317
3.722
45.675
PLTU
0
0
0
7
47
710
100
400
200
250
1.714
PLTP
0
0
0
0
0
0
0
0
460
230
690
PLTGU
0
0
0
0
0
0
800
260
4.340
3.600
9.000
PLTG
0
0
0
0
21
88
125
16
10
50
310
PLTD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PLTM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PLTA
0
0
0
8
8
0
222
75
350
1.368
2.031
PS
0
0
0
0
0
0
0
450
450
2.000
2.900
PLT Lain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
0
0
0
15
76
798
1.247
1.201
5.810
7.498
16.645
PLTU
3.027
1.024
3.397
17.175
4.548
1.781
400
700
500
2.250
34.802
PLTP
85
350
320
590
580
450
340
935
1.250
1.250
6.150
0
1.315
6.850
1.500
0
0
1.050
260
4.340
3.600
18.915
PLTG
759
1.384
1.235
170
208
254
145
26
10
80
4.271
PLTD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PLTM
32
78
114
292
81
86
196
26
257
201
1.363
PLTA
45
57
175
365
148
331
639
1.872
1.581
3.950
9.163
0
0
0
1.040
0
0
0
450
450
2.000
3.940
192
279
346
266
309
64
46
129
30
276
1.937
4.139
4.487
12.437
21.398
5.873
2.965
2.816
4.398
8.418
13.607
80.538
PLT Lain Jumlah IPP
PLTGU
PS PLT Lain Jumlah Unallocated
Total
PLTGU
PS PLT Lain Jumlah
Sumber: RUPTL 2016-2025 SMI Insight 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id
9
