SMI s Insight Triwulan III

SMI’s Insight 2015 - Triwulan III Development Bank Benchmarking Series “Pemerintah Afrika Selatan Mendirikan Development Bank of Southern Africa (DBSA) Untuk Mengatasi Masalah Pembangunan: Market Failures dan Institutional Failures”

Development Bank of Southern Afrika atau DBSA merupakan Bank Pembangunan Afrika Selatan yang fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kapasitas institusi dengan memobilisasi kapasitas pendanaan maupun sumber daya lainnya dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Afrika Selatan dan sekitarnya. Pemerintah Afrika Selatan memperkuat posisi DBSA sebagai salah satu institusi keuangan untuk pembangunan di Afrika Selatan melalui UU tersendiri yang dinamakan DBSA Act no. 13 tahun 1997. Dalam UU tersebut, DBSA memiliki mandat untuk mendukung proyek-proyek dan program pembangunan di Afrika Selatan dan sekitarnya. Dalam UU tersebut, DBSA memiliki fokus untuk mendorong pembiayaan sektor infrastruktur baik infrastruktur ekonomi, sosial, maupun kelembagaan serta mendorong terciptanya sinergi dengan investor swasta. Secara struktur kelembagaan, DBSA merupakan salah satu dari lima lembaga keuangan untuk pembangunan (development finance institutions) yang dimiliki oleh Pemerintah Afrika Selatan. Selain DBSA, Afrika Selatan juga memiliki lembaga keuangan untuk pembangunan lainnya yakni: Land Bank, Industrial Development Corporation, National Housing Finance Corporation, dan National Empowerment Fund. Kepemilikan DBSA 100% dimiliki oleh Pemerintah dan berada di bawah supervisi Kementerian Keuangan. Selain mengacu kepada UU DBSA, DBSA juga mengacu kepada UU Manajemen Keuangan Publik (Public Finance Management Act) namun tidak tunduk kepada UU Perbankan (Bank Act). Gambar 1. DBSA merupakan Bank Pembangunan yang 100% dimiliki oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan

Sumber: Laporan Tahunan DBSA SMI Insight 2015

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id

1

Peranan DBSA sebagai Bank Pembangunan Peran DBSA sebagai bank pembangunan terdiri dari 5 hal: 1)

Financier. Sebagai bank pembangunan, DBSA akan menjalankan fungsi sebagai lembaga pembiayaan yang mendorong pembiayaan pada infrastruktur dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan di bidang infrastruktur;

2)

Partners. DBSA juga berperan sebagai partners bagi keterlibatan investasi publik, swasta, dan komunitas dalam pembangunan infrastruktur;

3)

Advisors. DBSA berperan sebagai pihak yang mendorong pembangunan melalui pemberian pelatihan atau pengembangan kapasitas bagi pihak lainnya (Pemerintah Pusat ataupun Daerah) dari sisi pengembangan institusi, keuangan, teknis dan pengetahuan terkait pembangunan;

4)

Implementer. DBSA berperan sebagai mediator yang menghubungkan berbagai inisiatif dari berbagai stakeholder terkait dalam pengambilan keputusan sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

5)

Integrator. DBSA berperan sebagai originator, fasilitator, dan partisipasi dalam berbagai inisiatif strategis dalam rangka pengembangan kapasitas dan penyediaan solusi bagi percepatan pembangunan.

Dalam menjalankan perannya sebagai Bank Pembangunan khususnya dalam pembiayaan di bidang infrastruktur, DBSA menjalankan seluruh rantai proses pembangunan infrastruktur mulai dari proses identifikasi proyek dengan membantu Pemerintah hingga fase operasional dan maintenance dengan bermitra bersama pihak lainnya. Disinilah value added yang dimiliki DBSA sebagai bank pembangunan yang tidak dimiliki oleh bank komersial maupun bank pembangunan konvensional lainnya. DBSA tidak ditujukan untuk menjadi pesaing bagi perbankan komersial namun sifatnya lebih menjadi pelengkap bagi produk perbankan yang sudah ada sehingga mendorong terciptanya sinergi dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur. Gambar 2. Salah satu nilai tambah yang dimiliki oleh DBSA dibandingkan dengan perbankan komersial lainnya adalah DBSA terlibat tidak hanya pada tahap pembiayaan, tetapi juga dari penyiapan proyek hingga operasional.

Sumber: Laporan Tahunan DBSA, diolah

SMI Insight 2015


2

Produk dan Sektor Pembiayaan DBSA Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh DBSA tidak ditujukan untuk berkompetisi dengan perbankan komersial, namun fungsinya ditekankan untuk menjadi pelengkap bagi produk-produk yang sudah ada. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh DBSA senantiasa berkembang mengikuti beberapa faktor:



Ekspansi produk existing dengan menargetkan market yang baru dan belum tergarap



Sejalan dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas di level National dan Provinsi



Kolaborasi dengan perbankan atau lembaga keuangan lain



Peningkatan dampak ekonomi sosial dari pembiayaan dengan menawarkan pembiayaan untuk infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan dan perumahan)

Gambar 3. Produk dan jasa Layanan DBSA menjadi komplementer dari produk Perbankan Komersial, di antaranya untuk produk penyiapan proyek, produk pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan penyertaan modal


Gambar 4. Total outstanding pembiayaan DBSA secara CAGR dalam 3 tahun terakhir tumbuh 25% untuk Afrika Selatan dan 18% untuk wilayah selain Afrika Selatan

Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan pembiayaan DBSA menunjukkan tren yang positif. Jika di tahun 2012 outstanding pembiayaan tercatat sebesar R8,1Miliar (~Rp 7,3Triliun, dengan asumsi kurs 1 Rand = 900 Rupiah), jumlah tersebut naik menjadi R12,7Miliar (~Rp 11,4Triliun) di tahun 2014. DBSA menargetkan dalam tiga tahun ke depan, target pembiayaan secara rata-rata tahunan tumbuh sebesar 20% dengan komposisi 70% pembiayaan diarahkan kepada Afrika Selatan dan 30% diarahkan untuk Kawasan di luar


SMI Insight 2015

Afrika Selatan .


3

DBSA ditujukan untuk dapat menjadi katalis bagi pembangunan. Oleh karena itu, DBSA dapat mendanai program-program prioritas Pemerintah, baik dari sektor infrastruktur maupun sektor lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan seperti sektor Agribisnis, Kehutanan dan Perikanan, Ketahanan Energi, Pariwisata dan Pertambangan. Selain itu, infrastruktur sosial juga merupakan sektor yang dapat didanai oleh DBSA. Sektor infrastruktur sosial tersebut mencakup sektor kesehatan dimana di dalamnya terdapat pembiayaan untuk rumah sakit, sektor perumahan, sektor pendidikan untuk pembangunan sekolah, dan sektor pembangunan wilayah Pedesaan. Gambar 5. Sektor yang dapat didanai oleh DBSA merupakan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan Afrika Selatan, tidak hanya mencakup infrastruktur dasar tetapi juga mencakup infrastruktur sosial dan multisektor lainnya.


Program Penugasan Pemerintah Selain program komersial, DBSA juga memiliki mandat untuk mendukung program-program dan kebijakan nasional serta daerah untuk percepatan penyediaan infrastruktur, dalam bentuk: 

Program-program percepatan penyediaan infrastruktur



Sektor prioritas yang tercantum dalam Medium-term Strategic Framework Pemerintah



Pelaksanaan program prioritas yang memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian



Program Peningkatan kapasitas

Pemberian penugasan kepada DBSA disebabkan oleh dua hal, yakni adanya market failure dimana tidak ada pihak komersial yang bersedia untuk mendanai proyek infrastruktur dan institutional failure dimana belum adanya pengalaman dan kapasitas untuk menjalankan kegiatan tersebut yang mana pengalaman dan kapasitas tersebut telah dimiliki oleh DBSA. Seluruh jasa yang diberikan oleh DBSA akan diganti oleh Pemerintah menggunakan prinsip full cost recovery.

SMI Insight 2015


4

Program Pembiayaan Daerah Secara umum, Afrika Selatan mengalami 3 tantangan dalam bidang pembangunan, yakni: 1)

Social Transformation. Tantangan pembangunan infrastruktur dalam social transformation mencakup kebutuhan yang besar atas pembangunan dan investasi pada penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, dan sanitasi.

2)

Economic Stimulation. Tantangan pembangunan infrastruktur pada kategori ini adalah adanya kebutuhan untuk menyediakan infrastruktur yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi bottlenecking, menarik investasi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, contoh proyek: Jalan tol, sistem transportasi massal.

3)

Institutional Capacity Building. Tantangan pembangunan ini lebih dititikberatkan kepada kapasitas institusi (baik Pemerintah maupun swasta) untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Gambar 6. Dalam Framework Pembiayaan Pemerintah Daerah yang telah disusun, tujuan pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah untuk mengurangi Kemiskinan, backlog Perumahan dan Pengangguran yang tinggi di Afrika Selatan


Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, DBSA memiliki satu lini bisnis yakni pembiayaan kepada Pemerintah Daerah. Adapun manfaat pembiayaan pemerintah daerah antara lain:



Memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah yang berkapasitas fiskal rendah atau kategori underresourced municipalities dalam hal perencanaan proyek, penyiapan proyek dan packaging proyek;



Meningkatkan fokus pada daerah dengan kesenjangan pendapatan yang besar melalui inisiatif originasi proyek;

SMI Insight 2015


5



Menyediakan sumber dana yang terjangkau melalui dana subsidi pembangunan untuk daerah dengan kapasitas fiskal sedang (secondary municipalities) dan daerah berkapasitas fiskal rendah atau kategori under -resourced municipalities;



Mengintegrasikan aktivitas pembiayaan dan dukungan non-pembiayaan untuk mencapai dampak pembangunan yang lebih besar;



Memberikan dukungan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tingkat pengeluaran/belanja modal untuk pembangunan dengan memberikan dukungan pelaksanaan (implementation support) dari sisi teknis dan bentuk-bentuk lainnya.

Dalam menjalankan fungsi pembiayaan kepada Pemerintah Daerah, DBSA membagi segmentasi pasar kepada tiga kategori: 1)

Kategori Market 1 (M1) merupakan Kota Besar (Metropolitan Cities) yang memiliki kapasitas fiskal yang besar dan mampu merencanakan, menyiapkan, mengimplementasikan, dan mengelola proyek-proyek infrastruktur besar sehingga diminati oleh Perbankan atau institusi keuangan lainnya. Saat ini daerah dengan kategori ini hanya berjumlah 6 kota metropolitan. Contoh dari daerah berkategori M1 antara lain: Ekurhuleni, City of Johannesburg, City of Tshwane, eThekwini dan City of Cape Town.

2)

Kategori Market 2 (M2) merupakan kota dengan kemampuan kapasitas fiskal sedang (Secondary Municipalities) berjumlah 119 daerah yang terdiri dari 19 kota penyangga metropolitan (secondary cities), 27 kota besar (large towns), 73 distrik. Daerah dengan kategori ini memerlukan dukungan dalam identifikasi, perencanaan, dan penyiapan proyek untuk dapat menarik pihak Perbankan atau institusi keuangan lain dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur.

3)

Kategori Market 3 (M3) merupakan kota dengan kemampuan kapasitas fiskal rendah (Under-resourced Municipalities) berjumlah 159 daerah (kota-kota kecil dan pedesaan). Daerah dengan kategori ini memerlukan dukungan di semua aspek manajemen proyek, mulai dari perencanaan, penyiapan, implementasi proyek dan kemampuan pengelolaan dana-dana yang berasal dari dana transfer/dukungan fiskal dari Pemerintah.

Gambar 7. Porsi DBSA sangat besar untuk Pemda kategori M3 dimana Perbankan konvensional tidak berminat untuk memberikan pinjaman

Peran DBSA sangat terlihat untuk pembiayaan Daerah dengan kategori M3 atau under-resourced municipalities yakni sebesar 84% dari market share. Sementara untuk kategori M2 sebesar 73% dan M1 sebesar 30%. Meskipun dari sisi market share terlihat paling besar, namun dari sisi volume pembiayaan, jumlah outstanding pembiayaan tercatat merupakan yang paling kecil yakni hanya sebesar 6% dari seluruh portofolio pembiayaan daerah DBSA. Outstanding pembiayaan terbesar tercatat pada daerah dengan kategori M1 sebesar 66% dari total portofolio. Dari data tersebut, terlihat peran DBSA sebagai katalis untuk Pemda Kategori M3, meskipun dari sisi jumlah pembiayaan masih sangat kecil. Ke depan, DBSA


berencana untuk menggandakan porsi pembiayaan kepada Pemda kategori M3.

SMI Insight 2015


6

Dukungan Pemerintah Untuk mendukung kegiatan operasional DBSA, Pemerintah Afrika Selatan memberikan dukungan sebagaimana yang diamanatkan dalam DBSA Act nomor 13 Tahun 1997. Dukungan tersebut di antaranya adalah: 1)

Dukungan Permodalan. Dalam UU DBSA disebutkan bahwa DBSA memiliki sebuah keleluasaan dalam meminta dukungan permodalan berbentuk callable capital. Callable capital adalah selisih dari komitmen setoran modal Pemerintah dikurangi dengan modal yang sudah disetor. Manakala jajaran Direksi meminta tambahan modal disetor melalui Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemerintah akan mencairkan dana tersebut sebagai bentuk tambahan permodalan bagi DBSA.

2)

Dukungan Insentif Pajak. Dalam menjalankan kegiatan operasional, DBSA dikecualikan dari segala bentuk perpajakan bagi perusahaan sebagaimana tercantum dalam UU DBSA Nomor 13 Tahun 1997 pasal 21 ayat 1.

Kunci Keberhasilan DBSA Terdapat lima kunci keberhasilan DBSA dalam menjalankan kegiatannya sebagai Bank Pembangunan Afrika Selatan: 1)

Penyiapan Proyek. Dengan adanya kegiatan dan pendanaan dalam penyiapan proyek membuat proses pembentukan pipeline proyek menjadi lebih cepat serta lebih banyak. DBSA juga mampu menampung dana-dana yang berasal dari Lembaga Donor untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pendanaan untuk kegiatan penyiapan proyek;

2)

Partnership. Dalam pembiayaan sebuah proyek, DBSA tidak dapat berdiri sendiri karena terbatasnya dana yang dimiliki, oleh karena itu adanya partnership dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya menjadi sebuah kunci untuk mendorong semakin banyak proyek yang dapat didanai;

3)

Full Value Chain Offering. DBSA menawarkan produk dan jasa yang terintegrasi sejak tahap awal hingga operasional;

4)

Employer of Choice. DBSA mampu menarik, mempertahankan, dan mengembangkan talent SDM yang berkualitas dan kompeten khususnya di bidang engineering, project management dan finance

5)

Innovative Infrastructure Solution. DBSA mampu secara terus-menerus berinovasi baik dari sisi produk maupun jasa yang ditawarkan yang disesuaikan dengan kebutuhan Pasar dan Prioritas Pemerintah. Disclaimer All information presented were taken from multiple sources and considered as true by the time they were written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can not be held responsible from any inacuracy contained in the material. PT SMI follows all internal and external guidelines and regulations that govern the evaluation process on determining the financing feasibility of an infrastructure project. Every decision to finance or not to finance a project is therefore based on a responsible and thorough due diligence process. Any complaint in the process of financing irregularities can be submitted to: Ms. Astried Swastika Corporate Secretary PT SMI Tel : +62 21 5785 1313 Fax : +62 21 570 9460 Email : [email protected] Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special committee to ensure that complaints are addressed appropriately.

SMI Insight 2015


7

SMI s Insight Triwulan III

Recommend Documents