PT SMI Insight 2016 Q4

PT SMI Insight 2016 – Q4

Gambaran Umum Pelayanan Kesehatan Indonesia

Pentingnya Pelayanan Kesehatan di Indonesia Dalam satu dekade terakhir, angka kematian per 1.000 penduduk di Indonesia relatif stabil pada angka 6,3 secara rata-rata. Situasi ini diperburuk dengan kondisi bahwa Indonesia telah mengalami penurunan tingkat kelahiran per 1.000 penduduk dari 20,71 di tahun 2005 menjadi 17,04 pada tahun 2014. Mengacu pada tabel di bawah, terlihat bahwa semakin kecil jarak antar kematian dan kelahiran, semakin besar penurunan pertumbuhan penduduk. Stroke telah terbukti menjadi penyebab utama kematian yang berhubungan dengan penyakit, menewaskan lebih dari 328.000 orang pada tahun 2012. Dengan masalah kesehatan lainnya, penyakit menjadi penyebab 60% kematian di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendukung kesehatan yang mendalam sangat dibutuhkan di Indonesia.

Penyebab Utama Kematian Penyakit Lainnya 15% Tuberkulosis 4%

Penyebab NonPenyakit 39%

Infeksi Pernafasan Rendah 5% Diabetes Mellitus 7%

Penyakit Jantung Iskemik 9%

Stroke Kurangnya rumah sakit, sumber daya manusia yang berkualitas, 21% dan pengeluaran publik pada sektor kesehatan menggambarkan Sumber: WHO Statistical Profile 2012 beberapa akar masalah pada sistem kesehatan di Indonesia. Untuk saat ini, secara rata-rata, rasio tempat tidur di rumah sakit per 1.000 penduduk di Indonesia sebesar 1,21. Sebuah rumah sakit publik yang ramai dengan waktu tunggu yang tidak rasional akan memberikan kualitas layanan yang tidak sempurna untuk pasien yang memerlukan.

Pertumbuhan Penduduk 25

20.71

20.34

19.65

2.5% 19.24

20 15

1.5%

1.4%

1.2%

1.2%

18.84

18.45

18.1

17.76

17.38

17.04

1.1%

1.1%

1.1%

1.0%

1.0%

1.0%

1.5%

10 5

2.0%

6.25

6.25

6.25

6.24

6.25

6.25

6.26

6.28

6.31

6.34

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.0% 0.5%

0

0.0%

Sumber: CIA World Factbook 2014

SMI Insight 2016

Pertumbuhan Penduduk

Kelahiran/1.000 pend.

Kematian/1.000 pend.

PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) I www.ptsmi.co.id

1

Kondisi Saat Ini Infrastruktur

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tahun 2015

Pemerintah Indonesia mendefinisikan fasilitas kesehatan menjadi dua kategori utama; Rumah Sakit dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75/2014, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis kabupaten / kota yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan di setiap wilayah kerja.

9.754 Puskesmas 100% Publik 3.396 Rawat Inap & 6.358 Rawat Jalan 1,15 Puskesmas per 30.000 penduduk

2.488 Rumah Sakit

Per Desember 2015, hanya terdapat 9.754 unit Puskesmas di Indonesia dengan rata-rata kenaikan 2,0% per tahun. Kondisi ini tidak cukup, mengingat bahwa di daerah dengan populasi penduduk yang tinggi seperti Pulau Jawa, satu Puskesmas dialokasikan untuk minimal 16.000 orang. Silakan merujuk pada halaman 13 untuk data lebih lanjut tentang Puskesmas.

1.593 Publik & 895 Swasta 1.949 Umum & 539 Khusus 1,21 Rumah Sakit per 1.000 penduduk Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan

RS berdasarkan Jenis

Jumlah RS Swasta

Jumlah RS Publik

RS Khusus 22%

CAGR 1.0%

1,562

1,599

1,593

727

743

713

159

169

167

676

687

713

895

807 666

833

740

599

2013 Kemenkes

2014 TNI/Polri

2015

RS Umum 78%

67

67

62

2013

2014

2015

BUMN

Lainnya

Tahun

2013

2014

2015

Jumlah RS

2,228

2,406

2,488

Swasta

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/2010 menetapkan kategorisasi rumah sakit (“RS”) di Indonesia. Rumah sakit publik dikelola oleh Kementerian Kesehatan (“Kemenkes”), Pemerintah Daerah, TNI / Polri, atau kementerian lain dan organisasi non-profit. Sementara itu, rumah sakit swasta dapat dikelola baik oleh perusahaan milik negara (BUMN) atau organisasi swasta. Pada tahun 2015, terdapat 1.593 rumah sakit publik dan 895 rumah sakit swasta di Indonesia. Berdasarkan jenisnya, terdapat 1.949 rumah sakit umum (dengan CAGR sebesar 9,2%) dan 539 rumah sakit khusus (dengan CAGR sebesar 11,5%). Sebagian besar rumah sakit khusus bergerak di bidang pelayanan kesehatan ibu & anak. Secara keseluruhan, jumlah tempat tidur rumah sakit khusus mengalami peningkatan dengan jumlah 35.130 tempat tidur (“TT”) pada tahun 2015.

RS Khusus berdasarkan Jenis 1,000 33,110 800 600

SMI Insight 2016

35,000 33,133

27,664

25,000 154

400 200 -

30,000

20,830

159 118

Pemerintah mendominasi kepemilikan baik rumah sakit umum dan khusus sampai dengan tahun 2015, di mana sektor swasta kemudian memiliki 53,2% dari rumah sakit khusus. Dengan CAGR sebesar 15,9%, peningkatan yang signifikan pada rumah sakit swasta menggarisbawahi pentingnya peran sektor swasta dalam industri kesehatan. Silakan merujuk pada halaman 14 untuk data lebih lanjut tentang rumah sakit.

40,000

35,130

114 65 52

2011

194

169

159

94 53

99 51

2013

2012

233

20,000 210

15,000

178

10,000

113 51

106 45

-

2014

2015

Kejiwaan

Kebidanan

Lainnya

Jumlah Tempat Tidur

5,000

Ibu & Anak



2

RS Umum dan Khusus

Khusus

Umum 18%

2011

1,372

20%

349 80%

82%

23% 37%

2012

1,608

475 63% 77%

26%

2013

1,725

43%

503

57% 74%

29%

2014

1,855

551

48%

52%

71%

2015

1,949

539

31% 53%

47%

69%

Umum(CAGR 9.2%)

Khusus

(CAGR 11.5%)

Publik

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2011 - 2015, Kementerian Kesehatan

Penduduk yang dilayani per RS dan TT

Sumatera Jawa and Bali

Penduduk yang dilayani per RS TT 2014 2015 2014 96,006 91,663 889 112,432 110,672 970

2015 784 860

Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi

143,723 98,972 88,726

138,273 100,281 89,589

1,374 872 765

1,239 771 682

Maluku

61,951

61,931

816

727

Wilayah

Papua

77,926

71,802

905

690

Rata-rata

104,790

102,678

935

826

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2014 & 2015, Kementerian Kesehatan

Swasta

Publik

Swasta

Sebagian besar rumah sakit terpusat dan terletak di pulau Jawa dan Sumatera. Ada 1.294 rumah sakit di pulau Jawa (57,3% publik & 42,7% swasta) dan 603 rumah sakit di pulau Sumatera (63,8% publik & 36,2% swasta) pada tahun 2015. Namun, sejumlah provinsi di daerah-daerah seperti Lampung, Jawa Barat, dan Banten masih memiliki rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk di bawah 1 (lihat halaman 15). Tabel di sebelah kiri menunjukkan jumlah penduduk yang dilayani untuk setiap rumah sakit dan tempat tidur di masing-masing wilayah. Papua telah meningkatkan fasilitas kesehatannya melalui penurunan sebanyak 7,9% pada penduduk yang dilayani per rumah sakit dan 23,8% pada penduduk yang dilayani per tempat tidur.

Sebaliknya, Nusa Tenggara memiliki jumlah rumah sakit dan rasio tempat tidur per penduduk terendah. Pada tahun 2015, satu rumah sakit dialokasikan untuk melayani 138.273 orang dengan masing-masing tempat tidur rumah sakit dialokasikan untuk digunakan oleh 1.239 orang. Meskipun mengalami peningkatan tahunan, Nusa Tenggara masih memerlukan penambahan fasilitas layanan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang signifikan di daerah pedesaan memang penting.

SMI Insight 2016


3

Sumatera 55.27 juta penduduk 603 RS BOR = 59.89%

Kalimantan

Maluku

15.34 juta penduduk 153 RS BOR = 64.18%

Sulawesi


18.72 juta penduduk 205 RS

Papua 4.02 juta penduduk 56 RS

BOR = 57.57%

Jawa & Bali Jakarta 10.18 juta penduduk 179 RS

149.30 juta penduduk 1,349 RS BOR = 76.09%


BOR = 76.09%

Proyeksi BOR Indonesia, per provinsi Provinsi

Proyeksi BOR

Klasifikasi

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Pulau Bangka Belitung Pulau Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Jogjakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

68.88 76.64 58.27 62.34 60.14 93.82 71.20 57.66 49.87 n/a 76.09 66.11 137.70 60.32 64.13 58.48 69.82 60.18 59.71 64.70 58.92 68.78 67.27 61.25 62.31 57.91 67.86 56.02 50.36 50.95 42.79 45.87 52.15 67.21

Ideal Ideal Rendah Ideal Ideal Tinggi Ideal Rendah Rendah n/a Ideal Ideal Tinggi Ideal Ideal Rendah Ideal Ideal Rendah Ideal Rendah Ideal Ideal Ideal Ideal Rendah Ideal Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Ideal

Total

76.79

Ideal

BOR = 59.68%

Nusa Tenggara

Rasio Bed Occupancy ("BOR") adalah persentase penggunaan tempat tidur rumah sakit pada periode waktu tertentu dan dianggap sebagai salah satu indikator yang paling penting dari pelayanan rumah sakit oleh Kemenkes. Rasio ini berguna untuk menentukan tingkat pemanfaatan, kualitas, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Untuk saat ini, Kemenkes mengharapkan rumah sakit untuk memiliki BOR antara 60% 85%. Sementara itu, 80% adalah presentase BOR yang direkomendasikan oleh World Health Organization ("WHO"). Proyeksi BOR Indonesia, per wilayah

Rata-rata

76.79% 76.09% 64.18% 59.89%

59.95%

59.68%

57.57%

44.33% Sumatera Jawa & Bali Kalimantan

Nusa Tenggara

Sulawesi

Maluku

Papua

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan, RS Data Online 2015

Dari rumah sakit yang melaporkan BOR kepada Kemenkes, secara keseluruhan diproyeksikan BOR untuk Indonesia adalah 76,79% atau dalam kisaran yang ideal. Sumatera Selatan dan Jawa Tengah memiliki BOR yang sangat tinggi atau di atas batas yang disarankan oleh Kemenkes dan WHO. Sebuah BOR tinggi menggambarkan fasilitas yang penuh sesak di mana keamanan dan efisiensi sangat diragukan. Lebih penting lagi, sebuah rumah sakit yang ramai membuat sulit untuk secara eksklusif merawat pasien dengan kebutuhan perawatan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko infeksi silang kepada pasien lain. Indonesia memiliki BOR lebih rendah secara keseluruhan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dengan BOR relatif lebih tinggi seperti Singapura (sekitar 90%) dan Vietnam (sekitar 170%) karena adanya daya tarik pariwisata medis dari rumah sakit swasta dengan layanan yang komprehensif bagi pasien asing di negara-negara tersebut.

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan, RS Data Online 2015

SMI Insight 2016


4

Sumber Daya Manusia

Tenaga Medis di RS

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 36/2014, tenaga kesehatan adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, perawat, staf kebidanan, personil farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga terapi fisik, teknisi medis, insinyur biomedis , tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Pada tahun 2015, terdapat 493.856 pekerja rumah sakit, di mana 322.607 dari mereka adalah tenaga medis dan 171.249 dari mereka adalah staf pendukung. Provinsi dengan jumlah tenaga medis tertinggi adalah Jawa Tengah (44.885 personel), Jawa Timur (39.742 personel), dan Jawa Barat (39.008 personel). Sebaliknya, provinsi dengan jumlah tenaga medis terendah adalah Kalimantan Utara (1.163 personel).

350,000 300,000

66,780

74,047

250,000

61,449

200,000 150,000 100,000 50,000 -

46,583 164,309

42,741

122,689

147,264

110,782 99,954 15,399 15,276 12,263

20,109 26,629 16,673

2011

2012

Dokter Umum

31,254

22,598

30,561

36,081 21,283

46,863

47,605

23,012

23,130

2013

2014

2015

Dokter Spesialis

Bidan

Perawat

Lainnya

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2011 - 2015, Kementerian Kesehatan

Jaminan Sosial Kesehatan Pada 1 Januari 2014, Indonesia mengambil langkah besar untuk mereformasi sistem kesehatan dengan menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("BPJS") yang diharapkan akan sepenuhnya berfungsi untuk melayani semua warga negara Indonesia di tahun 2019. Secara otomatis, sistem ini akan menciptakan lebih banyak permintaan pada fasilitas dan tenaga kesehatan karena BPJS diharapkan akan mencakup 100% dari warga negara Indonesia. Target BPJS 31% Tidak Terasuransi

2019

2013

Target

69% Terasuransi

100% Terasuransi

Sistem ini bertujuan untuk menyatukan asuransi umum yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah dengan memberikan dua kategori: BPJS Kesehatan (menargetkan semua anggota masyarakat) dan BPJS Tenaga Kerja (menargetkan tenaga kerja dalam kaitannya dengan risiko ekonomi dan kerja / cedera). Semua rumah sakit publik diwajibkan untuk mendaftar di bawah BPJS sementara tidak wajib bagi rumah sakit swasta. Namun demikian, pada Februari 2015, Jakarta Globe menunjukkan bahwa 44% dari rumah sakit swasta telah terdaftar di bawah sistem kesehatan BPJS. Sampai dengan Desember 2015, lebih dari 156 juta masyarakat Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS, atau naik 17,51% dari tahun 2014.

BPJS: Rencana Evolusi 2013

2019

Pendaftaran (perkiraan)

Asuransi

Target

Penerapan Penuh BPJS

36%

Jamkesmas

Miskin dan hampir miskin

16%

Jamkesda

Miskin dan hampir miskin

6%

Askes

PNS

3%

Jamsostek

Karyawan Swasta

0.6%

ASABRI

TNI dan Polri

BPJS Ketenagakerjaan

8%

Asuransi Swasta

Sektor Swasta

Sektor Swasta

BPJS Kesehatan

Sumber: EY Indonesia Healthcare Industry Publication 2015

SMI Insight 2016


5

Pembiayaan Sektor Kesehatan Pengeluaran Publik Alokasi APBN pada Sektor Kesehatan 200.0

5.0

6.0 5.0

150.0 3.0

48.2

41.5

39.4

104.8

2.8

2.7

100.0 50.0

3.7

3.3

3.0

74.3

61.2

4.0

2.0 1.0

-

0.0 2011

2012

2013

2014

2015

Pengeluaran Publik

2016 % APBN

Sumber: Indonesia State Budget 2016

APBN 2016 telah diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia memfokuskan kembali strategi pembangunan dengan merealokasi subsidi bahan bakar fosil untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur. Alokasi anggaran negara pada sektor kesehatan pada tahun 2016 mencapai 5% (di atas Rp 100 Triliun), tertinggi dalam satu dekade terakhir (merujuk pada grafik di sebelah kiri). Namun demikian, anggaran ini sebagian besar masih dialokasikan untuk obat-obatan dan mengabaikan pembangunan infrastruktur kesehatan secara umum. Sementara itu, alokasi anggaran negara yang dikelola oleh Kemenkes pada tahun 2015 sebesar IDR54.3 triliun dengan realisasi IDR48.9 triliun (89,9%). Sebagai persentase, realisasi telah menurun dari 94,5% pada tahun sebelumnya.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenkes 92.1%

87.2%

100.0

94.5%

91.7%

89.9%

80.0 50.4 47.6

60.0 33.3 30.7

30.9 27.0

40.0

38.6 35.4

54.3

48.9

Proporsi belanja di sektor kesehatan terhadap produk

100.0% domestik bruto ("PDB") umumnya memiliki kecenderungan 80.0% meningkat selama dua dekade terakhir. Namun demikian, 60.0% 40.0%

20.0

20.0%

-

0.0% 2011

2012

2013

Budget

2014

Realisasi

2015 % Realisasi


Pengeluaran Kesehatan Indonesia sebagai % dari PDB 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

2.8

2.9

3.1

28.8

31.4

2005

2006

proporsi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 2,8% dari 2,9% dalam dua tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, proporsi sektor swasta mendominasi pengeluaran. Hanya 37,8% dari total pengeluaran di sektor kesehatan dikeluarkan oleh sektor publik. Ini jelas menggambarkan adanya signifikansi sektor swasta dalam industri kesehatan. Hal ini juga telah dibuktikan dengan peningkatan jumlah rumah sakit milik swasta selama bertahun-tahun, dengan CAGR sebesar 15,9% selama 3 tahun terakhir sementara rumah sakit publik hanya memiliki CAGR 1,0%.

2.8

2.7

2.7

2.9

2.9

2.8

36.4

35.8

36.1

37.7

37.9

39.6

39.4

37.8

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pengeluaran Kesehatan Publik (% dari total pengeluaran kesehatan) Sumber: Worldbank 2014

Total Pengeluaran Kesehatan (% dari PDB)

Peran Sektor Swasta

RS Khusus pada tahun 2015 BUMN 2%

Publik 47%

Swasta 53%

Swasta 98% Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan

SMI Insight 2016

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

2.8

Meskipun secara kuantitas, rumah sakit publik tetap menjadi mayoritas di industri rumah sakit, rumah sakit swasta menawarkan perawatan pasien yang lebih spesifik. Rumah sakit swasta pada dasarnya telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan khusus seperti yang ditunjukkan oleh dominasi pada jumlah rumah sakit khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/2014, rumah sakit swasta diwajibkan untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari tempat tidur mereka untuk pasien umum. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik di atas, proporsi partisipasi swasta dalam total pengeluaran kesehatan lebih tinggi dari publik. Dengan demikian, perluasan rumah sakit swasta akhirnya akan bermanfaat bagi Indonesia.


6

Pelaku Utama dari Sektor Swasta

Kinerja Keuangan Siloam

Pelaku utama dalam industri rumah sakit dari sektor swasta termasuk Siloam, Mitra Keluarga, Omni, Mayapada, dan Ciputra. Semuanya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, kecuali Ciputra, yang relatif masih baru dalam industri. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, Siloam memiliki 23,18% kepemilikan publik sejak IPO pada 2013, atau yang tertinggi di antara pesaingnya. Pendapatan Siloam secara signifikan lebih tinggi daripada yang lainnya karena jumlah rumah sakit yang dimiliki juga lebih banyak. Hingga September 2016, Siloam telah menampung lebih dari 120.000 pasien rawat inap dengan BOR 65%, atau relatif ideal. Sebagai pesaing utama, dengan rumah sakit yang lebih sedikit, Mitra Keluarga memiliki margin EBITDA yang lebih tinggi. Untuk saat ini, Mitra Keluarga telah menampung 92.000 pasien pada tahun 2016, dengan lebih dari 2.000 tempat tidur dan BOR 66%.

IDR miliar

10,000

20.0% 13.9%

8,000 12.3%

13.9%

11.9%

12.4%

6,000 4,000 2,000

1,259

2,504

1,788

4,144

3,341

13.1%

15.0%

3,824

10.0% 5.0%

-

0.0% FY11

FY12

FY13

FY14

FY15

Pendapatan

Sumber: Website Siloam

9m16 Marjin EBITDA

Kinerja Keuangan Mitra IDR miliar

10,000 8,000

30.0%

34.0%

32.0%

34.0%

35.0%

37.0%

6,000 4,000

Pada tahun 2008, Rumah Sakit Mayapada mendirikan rumah sakit pertamanya di daerah perumahan eksklusif Tangerang. Sebelumnya, rumah sakit ini dikenal sebagai Rumah Sakit Honoris, yang sudah beroperasi sejak tahun 1991. Dengan biaya perolehan sebesar Rp100 miliar , menjadi rumah sakit pertama di bawah naungan Mayapada Group dengan Sejahtera Anugrahjaya, anak perusahaan dari Grup, sebagai operator.

2,000

1,475

1,742

1,949

2,141

1,203

1,828

FY11

FY12

FY13

FY14

FY15

9m16

Pendapatan

Sumber: Website Mitra

40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

Marjin EBITDA

Kinerja Keuangan Omni IDR miliar

Pendaftaran Rawat Inap: 9m16 BOR: 9m16

10,000 66%

127,715 92,000

8,000

29.7%

30.1%

30.3%

30.8%

26.3%

28.3%

242

270

337

414

515

475

FY11

FY12

FY13

FY14

FY15

9m16

6,000

65%

4,000

64%

2,000

17,280

Siloam

Mitra

Omni

Siloam

Mitra

Omni

Pendapatan

Sumber: Website Omni Sumber: Website RS

40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

Marjin EBITDA

Sumber: Website RS

Operator RS Terbesar di Indonesia Nama RS

Pendirian

IPO

Kepimilkan Publik

Jumlah RS

Rencana Pembangunan

Siloam

1996

2013

23.18 %

23

43

Mitra Keluarga

1989

2014

18.00%

12

18

Omni

1972

2013

15.47%

3

2

Sejahtera Anugrahjaya

Mayapada

1991

2011

4.45%

2

50

Ciputra Raya Sejahtera

Ciputra

2011

-

-

3

7

Korporasi Siloam International Hospitals Mitra Keluarga Karyasehat Sarana Meditama Metropolitan

Sumber: EY Publication 2015, Website RS

SMI Insight 2016


7

Daya Saing Indonesia Posisi Indonesia diantara negara ASEAN dalam hal pelayanan kesehatan jelas tidak memuaskan. Mengacu pada grafik di bawah ini, sebagai negara berpenduduk terbesar di ASEAN, total pengeluaran kesehatan sebagai persentase dari PDB Indonesia di bawah 3% atau salah satu yang terendah di ASEAN. Proporsi belanja publik bahkan tidak mencapai 40% dari jumlah tersebut.

Personil Medis di ASEAN

Situasi ini telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan rasio tempat tidur rumah sakit per 10.000 penduduk terendah. Kondisi ini kontras dengan Brunei Darussalam

per 10,000 penduduk

Dokter

Perawat

Dokter Gigi

Apoteker

14.4 2.0

80.5 13.8

4.2 1.0

4.0 1.0

Cambodia

1.7

7.9

0.2

0.4

Lao PDR

1.8

8.8

0.4

1.2

Myanmar

6.1

10.0

0.7

n/a

Malaysia Philippines Singapore

12.0 n/a 19.5

32.8 n/a 57.6

3.6 n/a 4.1

4.3 8.9 4.1

Thailand

3.9

20.8

2.6

1.3

Vietnam

11.9

12.4

n/a

3.1

Rata-rata

8.1

27.2

2.1

3.1

Negara Brunei Darussalam Indonesia

Sumber: WHO Data 2007 - 2013

sebagai negara dengan penduduk terendah di ASEAN tapi terbukti menghabiskan investasi publik yang cukup besar pada sektor kesehatan. Selain ketersediaan fasilitas yang tidak kompetitif, hambatan lain pada sistem kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter & personil medis berkualitas. Jumlah dokter yang tersedia per 10.000 orang hanya 2, yang secara signifikan lebih rendah dari rata-rata di ASEAN. Indonesia juga mengalami kurangnya spesialis dan kualitas. Kondisi ini diperparah dengan pembatasan ketat pada perizinan tenaga medis asing untuk bekerja di Indonesia, yang tercakup dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 67/2013. Pelayanan Kesehatan di ASEAN

Jumlah Pengeluaran Kesehatan

Penduduk (juta)

(% dari PDB)

Indonesia

254.5

Vietnam

Philippines

99.1

Thailand

Vietnam

90.7

Cambodia

7.07 6.53 5.68

Pengeluaran Kesehatan Publik (% dari Jumlah Pengeluaran Kesehatan)

93.86

Brunei Thailand

86.00

Tempat Tidur RS (per 10,000 penduduk)

70.20

Brunei Singapore

63.90 60.00

Malaysia

55.18

Philippines

Thailand

67.7

Singapore

4.92

Vietnam

54.06

Malaysia

Myanmar

53.4

Philippines

4.71

Lao PDR

50.53

Thailand

Myanmar

45.91

Vietnam

32.80 15.20

Malaysia

29.9

Malaysia

Cambodia

15.3

Indonesia

2.85

Singapore

41.74

Myanmar

8.60

4.17

10.10

Lao PDR

6.7

Brunei

2.65

Indonesia

37.78

Lao PDR

8.20

Singapore

5.5

Myanmar

2.28

Philippines

34.28

Cambodia

7.90

Brunei

0.4

Lao PDR

1.87

Cambodia

22.04

Indonesia

3.80

Sumber: Worldbank 2013 & 2014

SMI Insight 2016


8

Peluang Kondisi Pasar Dengan kenaikan kelas menengah dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki daya beli yang lebih tinggi. Dilaporkan bahwa PDB kuartalan untuk Q3 2016 adalah 5,02%, atau jauh lebih tinggi daripada Q3 2015 dan Q3 2014. Seiring dengan meningkatnya kekayaan Indonesia, permintaan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik meningkat, terutama melampaui dasar pelayanan kesehatan yang disediakan oleh sistem BPJS. Fasilitas yang diberikan oleh BPJS diutamakan akan diberikan oleh rumah sakit public dan beberapa rumah sakit swasta. Meskipun, seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak rumah sakit swasta yang telah berpartisipasi dalam program BPJS, mereka menempatkan keterbatasan dengan membatasi pengobatan untuk pelanggan BPJS karena payout yang rendah dari tarif yang diberikan oleh sistem BPJS. Kondisi ini pada akhirnya akan menciptakan peluang besar untuk investor swasta mencari prospek di industri. Penting untuk mencatat bahwa peluang juga terletak di luar ibukota Jakarta. Di wilayah Sumatera, produk domestik bruto regional ( "PDBR") sebanding dengan PDB Vietnam. Provinsi seperti Kalimantan Timur dan Riau memiliki PDBR yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian, daya beli tinggi Indonesia tidak terpusat di Jakarta. Meskipun demikian, kesenjangan perawatan medis, peralatan, fasilitas, dan obat-obatan antara Jakarta dan provinsi lain masih jelas teridentifikasi.

Keberadaan Wisata Medis

Wisatawan Medis dari Indonesia

Fasilitas terbatas di Indonesia yang menawarkan layanan kesehatan standar tinggi mendesak kelas menengah ke atas untuk mencari penyedia alternatif di negara-negara tetangga. Kondisi saat ini di Indonesia sangat tidak menarik karena tidak hanya kurangnya teknologi, tapi juga kurangnya dokter spesialis asing karena pembatasan ketat pada perizinan tenaga medis asing.

Indonesia Publik Swasta Pasien

93,800,000 23,000,000

(2010)

Biaya Medis Tahunan (2011, USD juta)

Biaya Medis per kapita (2010, USD)

300,000

226,000

80,000

152,000

500,000

8,000

84

660

200

3,500

Sumber: Roland Berger, 2015

Singapura, Malaysia, dan Thailand adalah beberapa destinasi pariwisata medis untuk sekitar 600.000 orang Indonesia setiap tahunnya. Meskipun biayanya lebih tinggi, banyak orang Indonesia masih lebih memilih untuk dilayani dan dirawat di Singapura. Hal ini dipicu oleh kurangnya kepercayaan dalam pelayanan kesehatan Indonesia dan keinginan untuk kualitas dari pelayanan medis yang lebih baik, termasuk teknologi medis. Ini juga merupakan insentif bagi dokter asing untuk bekerja di industri kesehatan di Singapura. Sebagai contoh, ada hampir 50% dari dokter asing di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Daya Tarik Investasi Langsung

Luar Negeri Malaysia Singapur

Investasi Langsung Asing: ASEAN

USD juta

Negara

2013

2014

2015

Brunei Darussalam Cambodia

725 1,275

568 1,727

171 1,701

18,444

21,810

16,917

Indonesia Lao PDR

427

913

1,079

Malaysia

12,297

10,875

11,290

Myanmar Philippines Singapore

2,621 3,860 60,380

946 5,815 74,420

2,824 5,724 61,285

Thailand

15,936

3,720

8,027

Viet Nam

8,900

9,200

11,800

Investor asing secara alami mempertimbangkan ASEAN 124,865 129,995 120,819 peraturan dan pembatasan suatu negara ketika Sumber: The ASEAN Secretariat 2016 mereka ingin melakukan investasi. Meskipun dengan upaya sebelumnya oleh Pemerintah, secara keseluruhan, investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia masih menyusut selama tiga tahun terakhir. Mengingat situasi tersebut, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan investasi asing dan mengimplementasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44/2016 yang menunjukkan Daftar Negatif Investasi terbaru. Berdasarkan peraturan ini, walaupun perusahaan asing tidak diizinkan untuk mengoperasikan rumah sakit umum di Indonesia, mereka diizinkan untuk mengoperasikan rumah sakit khusus (selain bersalin) sampai dengan 67% kepemilikan bagi orang asing dan hingga 70% kepemilikan untuk perusahaan ASEAN.

SMI Insight 2016


9

Pembatasan Investasi di Sektor Kesehatan: Negative Investment List (2014 dan 2016) Year

Investasi diperbolehkan untuk

2014

2016

Bisnis / layanan manajemen rumah sakit

Asing

Max. 67%

Max. 100%

Bebas

Pelayanan medis umum / rumah sakit atau klinik publik

Asing

x

x

x

RS Khusus (selain Kebidanan)

Asing

Max. 67%

Max. 67%

Bebas

ASEAN

Max. 70%

Max. 70%

Tipe Bisnis

Lokasi

Indonesia Timur (selain Makssar dan Manado)

RS Khusus Kebidanan

Asing

x

x

x

Klinik Spesialis

Asing

Max. 67%

Max. 67%

Bebas

ASEAN

Max. 70%

Max. 70%

Indonesia Timur (selain Makssar dan Manado)

Klinik laboratorium dan klinik check up (penunjang kesehatan)

Asing

Max. 67%

Max. 100%

Bebas

Sumber: Peraturan Presiden No. 44/2016

Skema Pembiayaan Alternatif Dengan tingginya biaya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada anggaran negara. Dengan keterbatasan anggaran negara, pemerintah perlu mencari skema pembiayaan alternatif seperti melalui kemitraan publik-swasta ("PPP"). Baru-baru ini, Pemerintah berencana untuk membuat proyek PPP pertama di industri kesehatan: kemitraan antar Pemerintah Kota Sidoarjo (Jawa Timur) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk memperluas rumah sakit umum dan skema availability payment yang diberikan untuk memperluas rumah sakit kota dr. Pirngadi Medan (Sumatera Utara). Dalam dekade terakhir, banyak negara telah mulai menggunakan skema PPP untuk mengembangkan infrastruktur dan infrastruktur sosial seperti kesehatan. Dalam hal ini, Inggris secara historis telah menjadi pasar terbesar untuk PPP sejak dimulai pada awal 1990-an. Model yang paling umum dari PPP di Inggris adalah Private Finance Initiative ("PFI"), digunakan untuk mengembangkan pelayanan publik dan mencapai pemanfaatan terbaik dari belanja publik Inggris. Bentuk PFI umumnya merupakan kontrak jangka panjang (20-35 tahun) di mana sektor swasta membangun fasilitas / aset proyek dan menghimpun dana yang diperlukan (pembiayaan proyek). Menurut HM Treasury, sampai dengan 2015, total 722 proyek PFI saat ini telah direalisasikan untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Inggris, sementara 679 proyek sudah operasional. Dari segi nilai proyek, sektor dengan proporsi terbesar adalah kesehatan sementara dalam hal jumlah proyek adalah pendidikan. Model PFI pada Sektor Kesehatan di Inggris Pendanaan Swasta

NHS Trust

Desain, membangun, dan mengoperasikan bangunan rumah sakit, termasuk layanan non-klinis (pembersihan, katering, dll)

Layanan inti (Layanan klinis, medis, dan keperawatan)

Sumber: UNECE - ‘PPPs in Health Manila 2012

National Health Service ("NHS"), didirikan pada tahun 1948, adalah sistem kesehatan nasional yang didanai Pemerintah Inggris. Melalui badan-badan lokal yang disebut NHS Trust sebagai manajer rumah sakit, Pemerintah menggunakan PFI untuk membangun rumah sakit NHS sejak tahun 1990-an. Dengan pembagian peran yang ditampilkan pada tabel di atas, NHS Trust akan membayar biaya tahunan untuk periode kontrak yang terdiri dari dua komponen: biaya ketersediaan (terkait dengan pengelolaan bangunan dan peralatan) dan biaya pelayanan (terkait dengan manajemen fasilitas dan jasa non-klinis). Model ini telah mendukung Pemerintah dan pelaku swasta di Inggris, dan pencapaian rumah sakit yang telah dibangun tidak mungkin dapat diraih menggunakan skema pembiayaan yang lain.

SMI Insight 2016


10

Studi Kasus: Renovasi RS St Bartholomew’s dan Royal London Dengan konstruksi senilai lebih dari £ 1 miliar yang ditandatangani pada tahun 2006, renovasi dua rumah sakit di bawah NHS Trust terbesar di Inggris, Barts Health, dianggap sebagai salah satu proyek PPP terbesar di Eropa. Proyek pembangunan dari Rumah Sakit St Bartholomew yang menawarkan layanan spesialis untuk pengobatan kanker dengan bangunan bersejarah berumur 900 tahun dan Rumah Sakit Royal London yang menyediakan perempuan dan anak-anak pusat di London Timur terdiri dari modernisasi dengan pembangunan gedung baru, renovasi bangunan yang ada, dan peralatan baru.

St Bartholomew’s

Ringkasan Proyek Nama Proyek

Renovasi RS St Bartholomew dan Royal London

Lokasi

London Timur

Skema

Private Finance Initiative (“PFI”)

Sektor Publik

Barts Health

Sektor Swasta

Capital Hospitals Ltd (konsorsium)

Pemegang Saham

• • • • •

St Bartholomew’s Baru

Skanska UK plc Innisfree Ltd Bank of Scotland Corporate John Laing Siemens Medical Solutions (SMS) Royal London

Durasi Kontrak

42 tahun

Nilai Modal

£1.100 juta

Status

• Penandatanganan: 2006 • Serah terima pertama: 2010 (St Bartholomew ) dan 2012 (Royal London ) • Masa akhir konstruksi: 2016

Sumber: Skanska, Barts Health, dan Partnerships Bulletin

Royal London Baru

Konsultan Proyek Sektor Publik • • • •

Sektor Swasta

Tehnis: Davis Langdon, YFS Consultancy , dan WSP UK Hukum: Allen & Overy Keuangan: PwC Arsitek: Llewelyn Davies Yeang, Hubbert Halls & Barnes, dan Anshen + Allen

• • • • • •

Tehnis: Troup Bywaters + Anders and Faithful + Gould Hukum: Clifford Chance and Freshfields Bruckhaus Deringer Keuangan: Investec and Morgan Stanley Arsitek: HOK Konstruksi: Skanska UK plc Penyedia Hutang: BNP Paribas , HSBC, Deutsche Bank, European Investment Bank, Ambac Assurance UK Ltd, dan Financial Security Assurance (UK) Ltd • Manajer Fasilitas: Carillion Aqumen (Mowlem) dan Carillion Private Finance • Lainnya: Synergy Healthcare plc

Sumber: Skanska, Barts Health, dan Partnerships Bulletin

SMI Insight 2016


11

Turki adalah contoh lain dari negara dengan terobosan struktur pembiayaan sistem kesehatan. Pada tahun 2010, Turki meluncurkan program PPP untuk kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan melayani hampir 90% dari populasi. Program itu sendiri terdiri dari 50 proyek dengan nilai investasi diperkirakan dari EUR20 miliar. Salah satu proyek dalam program ini adalah Kompleks Rumah Sakit Adana dengan 1.550 kapasitas tempat tidur untuk melayani provinsi Adana, Hatay dan Osmaniye.

Studi Kasus : Kompleks RS Adana Dengan total luas 318.504 m2, kompleks RS akan terdiri dari 1.300 tempat tidur Rumah Sakit Utama, 150-tidur Rumah Sakit Terapi Fisik dan Rehabilitasi dan 100 tempat tidur Rumah Sakit Pidana Keamanan Tinggi. Melalui kontrak PPP 28 tahun, sektor swasta, ADN PPP Saglik Yatırım A.Ş., bertanggung jawab untuk rincian desain, konstruksi, melengkapi, pembiayaan dan pemeliharaan, sedangkan Kemenkes akan bertanggung jawab atas penyediaan jasa medis. Ringkasan Proyek Nama Proyek

Adana Integrated Health Campus Project

Lokasi

Yüreğir District in Adana Province, South Turkey

Skema

Public Private Partnership (“PPP”)

Sektor Publik

Kementerian Kesehatan

Sektor Swasta

ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.

Durasi Kontrak

28 tahun

Nilai Modal

EUR 460 juta

Sumber: PPP Adana Hastanesi, EBRD 2014

Disclaimer All information presented were taken from multiple Sumbers and considered as true by the time they were written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can not be held responsible from any inacuracy contained in the material. Any complaint can be submitted to: Corporate Secretary PT SMI Tel : +62 21 8082 5288 Fax : +62 21 8082 5258 Email : [email protected] Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special committee to ensure that complaints are addressed appropriately.

SMI Insight 2016


12

Puskesmas dan rasio terhadap penduduk Rasio Puskesmas per 30,000 penduduk

Puskesmas Provinsi

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Pulau Bangka Belitung Pulau Riau SUMATERA

334 570 262 207 176 319 180 280 60 70 2,458

337 570 264 211 176 321 180 290 61 73 2,483

339 571 264 212 176 322 180 291 62 72 2,489

2.14 1.28 1.56 1.01 1.59 1.22 3.00 1.07 1.34 1.08

2.14 1.26 1.55 1.00 1.55 1.20 2.95 1.09 1.33 1.08

2.03 1.23 1.52 1.00 1.55 1.20 2.88 1.08 1.35 1.09

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Jogjakarta Jawa Timur Banten Bali JAWA & BALI

340 1,050 873 121 960 230 120 3,694

340 1,050 875 121 960 231 120 3,697

340 1,050 875 121 960 233 120 3,699

1.02 0.69 0.80 1.02 0.75 0.60 0.87

1.01 0.68 0.80 1.01 0.75 0.59 0.85

1.00 0.67 0.78 0.99 0.74 0.58 0.87

NTB NTT NUSA TENGGARA

158 362 520

158 370 528

158 371 529

1.02 2.18

1.01 2.19

0.98 2.17

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara KALIMANTAN

237 194 228 222 881

238 195 228 174 48 883

238 195 230 174 49 886

1.58 2.50 1.78 1.68 -

1.57 2.47 1.75 1.49 2.37

1.30 3.27 1.73 1.52 2.29

183 183 440 264 91 92 1,253

187 184 446 269 93 94 1,273

187 189 448 269 93 94 1,280

2.33 1.97 1.59 3.34 2.46 2.20

2.35 1.94 1.59 3.34 2.46 2.20

2.33 1.97 1.58 3.23 2.46 2.20

Maluku Maluku Utara MALUKU

190 125 315

197 127 324

199 127 326

3.43 3.36

3.46 3.34

3.54 3.28

Papua Barat Papua PAPUA

143 391 534

149 394 543

151 394 545

5.07 3.54

5.09 3.39

5.20 3.75

9,655

9,731

9,754

1.17

1.16

1.15

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat SULAWESI

TOTAL


SMI Insight 2016


13

Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan Rasio TT/1,000 penduduk pada tahun 2014

27 38 22 19 14 27 13 14 0 11 185

4 9 4 4 2 4 3 2 9 2 43

15 76 20 6 2 11 2 16 0 6 154

14 39 15 30 15 8 1 21 3 4 150

4 15 1 3 0 5 0 0 4 2 34

64 177 62 62 33 55 19 53 16 25 566

Tempat Tidur (“TT”) 7,118 20,010 5,994 5,892 3,190 7,567 1,881 5,685 1,448 2,319 61,104

19 49 61 9 66 11 12 227

12 13 12 4 31 2 3 77

56 73 149 39 118 16 22 473

66 153 75 18 119 55 20 506

5 5 3 1 13 1 0 28

158 293 300 71 347 85 57 1311

21,425 33,141 35,308 10,135 36,705 9,360 5,872 151,946

2.11 0.72 1.08 2.82 0.95 0.79 1.39 1.03


13 19 32

2 5 7

4 17 21

5 3 8

0 0 0

24 44 68

3,022 4,090 7,112

0.64 0.81 0.73


19 16 16 13 5 69

6 2 5 4 1 18

8 0 8 5 0 21

11 1 5 20 1 38

1 0 2 2 0 5

45 19 36 44 7 151

5,174 1,789 4,317 5,045 809 17,134

1.14 0.76 1.10 1.44 1.33 1.15


18 17 37 14 9 8 103

4 2 9 2 0 0 17

15 8 24 4 2 1 54

5 4 16 4 1 1 31

0 0 2 1 0 0 3

42 31 88 25 12 10 208

5,008 3,433 11,557 1,905 1,292 938 24,133

2.10 1.21 1.38 0.79 1.14 0.73 1.31


16 13 29

4 2 6

7 4 11

0 0 0

0 0 0

27 19 46

2,144 1,350 3,494

1.26 1.18 1.23


10 23 33

3 7 10

1 5 6

3 3 6

1 0 1

18 38 56

1,382 3,438 4,820

1.58 0.99 1.10

678

178

740

739

71

2,406

269,743

1.07

RS Publik Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Pulau Bangka Belitung Pulau Riau SUMATERA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Jogjakarta Jawa Timur Banten Bali JAWA & BALI

TOTAL

Kemenkes

RS Swasta

TNI / Polri

Lainnya

Swasta

Total RS

BUMN

TT /1,000 penduduk 1.50 1.48 1.18 0.93 0.93 0.95 1.03 0.71 1.05 1.14 1.12


SMI Insight 2016


14

Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan Rasio TT/1,000 penduduk pada tahun 2015

26 38 23 18 14 27 13 14 10 11 194

5 9 4 4 2 4 3 2 0 2 35

16 75 20 6 2 12 2 14 3 6 156

16 47 17 37 16 15 2 31 4 5 190

3 15 1 3 0 5 0 0 0 1 28

66 184 65 68 34 63 20 61 17 25 603

Tempat Tidur (“TT”) 8,324 22,298 6,960 6,710 3,883 8,508 2,248 7,020 1,696 2,826 70,473

35 50 61 10 68 11 12 247

12 13 12 4 31 2 3 77

56 74 131 39 117 16 18 451

71 170 74 20 132 58 22 547

5 5 2 1 13 1 0 27

179 312 280 74 361 88 55 1,349

24,696 39,308 39,456 10,833 41,429 10,968 6,845 173,535

2.43 0.84 1.17 2.94 1.07 0.92 1.65 1.16


13 19 32

2 5 7

4 17 21

9 3 12

0 0 0

28 44 72

3,508 4,524 8,032

0.73 0.88 0.81


19 17 16 15 5 72

6 2 4 4 1 17

7 0 7 5 0 19

12 1 6 21 1 41

0 0 2 2 0 4

44 20 35 47 7 153

5,608 2,083 4,823 6,440 939 19,893

1.02 1.16 1.21 1.88 1.46 1.30


18 17 35 18 9 8 101

4 2 7 2 0 0 15

15 8 20 4 2 1 50

5 4 22 4 1 1 37

0 0 1 1 0 0 2

42 31 85 29 12 10 205

5,503 4,021 12,870 2,498 1,575 1,002 27,469

2.28 1.40 1.51 1.00 1.39 0.78 1.47


16 13 29

4 2 6

7 4 11

0 0 0

0 0 0

27 19 46

2,417 1,500 3,917

1.43 1.29 1.37


9 25 34

3 7 10

0 5 5

3 3 6

1 0 1

16 40 56

1,540 4,287 5,827

1.77 1.36 1.45

713

167

713

833

62

2,484

309,146

1.21

RS Publik Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Pulau Bangka Belitung Pulau Riau SUMATERA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Jogjakarta Jawa Timur Banten Bali JAWA & BALI

TOTAL

Kemenkes

RS Swasta

TNI / Polri

Lainnya

Swasta

Total RS

BUMN

TT /1,000 penduduk 1.66 1.60 1.34 1.06 1.14 1.06 1.20 0.86 1.24 1.43 1.28


SMI Insight 2016


15

PT SMI Insight 2016 Q4

Recommend Documents