SKRIPSI. Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat. Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum. Disusun Oleh : Di Bawah Bimbingan :

JAMINAN PURNA JUAL TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK RAKITAN KOMPUTER CV. SMILE KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA JO. PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh : Nama

: Wijayanto Trinugroho

NPM

: 061000192

Program Kekhususan : Kepentingan Individu Dalam Masyarakat

Di Bawah Bimbingan : Firman Turmantara E, S.H.,S.Sos.,M.Hum.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN 2010

 

JAMINAN PURNA JUAL TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK RAKITAN KOMPUTER CV. SMILE KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA JO. PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Disusun Oleh : Wijayanto Trinugroho

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Sidang Kesarjanaan Pada tanggal 29 Oktober 2010

Pembimbing

Firman Turmantara E, S.H.,S.Sos.,M.Hum. NIPY. 151.100.75

Penguji Komprehensif

Prof. Dr. (EM). H.R. Otje Salman, S.,S.H. NIP. 130.442.437

Penguji Materi

Dr. Elli Ruslina, S.H.,M.Hum. NIPY. 151.101.33

 

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tanggal 29 0ktober 2010

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. NIPY. 151.101.32

 

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Wijayanto Trinugroho

NPM

: 061000192

Program Kekhususan

: Kepentingan Individu Dalam Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa yang peneliti buat adalah : a. Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya; b. Murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian peneliti dengan arahan dosen pembimbing; c. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan peneliti bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum UNPAS.

Bandung, September 2010 Pembuat Pernyataan,

Wijayanto Trinugroho

 

ABSTRAK Perkembangan komputer memacu akan perkembangan teknologi lainnya yaitu dalam bidang telekomunikasi dan informasi. Akibat dari banyaknya permintaan akan produk komputer, maka mendorong munculnya berbagai macam toko penjual produk komputer, dengan banyaknya toko-toko penjual produk komputer ini maka sudah barang tentu setiap toko komputer akan memberikan pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dari yang memberikan jaminan servis satu tahun bahkan sampai waktu yang lama. Layanan purna jual (after sales service) semakin hari semakin memainkan peran penting dalam dunia IT (Informasi Teknologi). Jaminan purna jual merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen, sehingga dimuat ke dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Permasalahan yang terdapat dalam layanan purna jual mengenai suku cadang terhadap produk rakitan komputer. Berbagai macam penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha, yaitu melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (upaya penyelesaian sengketa di Peradilan umum / Pengadilan Negeri), maupun jalur non litigasi (upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan). Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta yang berupa data tentang produk rakitan komputer yang mengakibatkan permasalahan dalam layanan purna jual. Jaminan purna jual merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen, sehingga dimuat kedalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengklasifikasikan jaminan purna jual sangat penting untuk melindungi konsumen dan pemerintah harus ikut serta dalam melakukan penegakkan hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi barang serta pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk itu diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai hukum perlindungan konsumen secara luas dikalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan, kalangan akademisi maupun masyarakat umum, sehingga terdapat persamaan persepsi bagaimana proses pelayanan purna jual yang baik.

Kata kunci: Jaminan purna jual, rakitan komputer, konsumen dan pelaku usaha.

 

ABSTRACT

Development of computers led to the development of other technologies that is the field of telecommunications and information. Because of the large demand of computer products, it causes various kinds of shops selling computer products. Each computer stores provides different services in the provision of services guarantee, namely one year until a long time. After sales service plays an important role in the world of information technology. In article 25 of law No. 8, 1999 on consumer protection is mentioned that After sales service is very important and can not be separated from consumer protection. The problem appearing in After sales service is about spare parts of computer assembling products. Legal actions taken by enterprises in resolving disputes is the path of litigation (the settlement of disputes in civil court / district court) and non-litigation (settlement of disputes out of court / mediation). Law No. 8, 1999 on consumer protection classifies the importance of after-sales guarantees in protecting consumers and the government should participate in law enforcement by providing legal protection to consumers and that enterprises producing goods within the time limit at least 1 year must not break the promise and they must provide parts and/or provide after sales service for consumers and the enterprises must meet the guarantee or warranty in accordance with the agreement. Therefore, the increase of socialization regarding consumer protection laws should be spread widely among the executive body, legislative body, judiciary in government, academicians, and the general public. The aim is to avoid the perception of differences in the process of a good after sales service.

Key words: after sales guarantee, computer assembling, consumers and enterprises.

Head of Legal Language Laboratory The Faculty of Law of Pasundan University

Haswar Wijanarto, S.S.

 

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala berkat dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Jaminan Purna Jual Terhadap Konsumen Atas Produk Rakitan Komputer CV. Smile Komputer Dikaitkan Dengan KUHPerdata JO. Pasal 25 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan agar penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu, yang mengabdikan seluruh hidupnya demi kebahagiaan anak-anaknya dan penulis berjanji akan membahagiakan kalian. Dalam menyusun skripsi ini peranan Bapak Firman Turmantara E, S.H.,S.Sos.,M.Hum sebagai dosen pembimbing sangat berarti, beliau bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, setiap bimbingan dengan beliau selalu ada hal baru yang dapat menginspirasi penulis untuk mengeksplorasi lebih dalam terhadap objek yang diteliti, atas kontribusinya penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skiripsi ini dapat diselesaikan karena mendapat bimbingan, bantuan serta dorongan baik moril maupun spirituil dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

 

1.

Bapak Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

2.

Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bandung.

3.

Bapak Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bandung.

4.

Bapak Deden Soemantri, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bandung.

5.

Ibu Tuti Rastuti, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Kepentingan Individu Dalam Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bandung.

6.

Ibu Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H., selaku Dosen wali yang telah memberikan

dukungan

serta

membantu

penulis

untuk

melakukan

penyelesaian skripsi ini dengan baik dan benar. 7.

Ibu Prof. Dr. Wagiati Sutedjo, S.H.,M.H, selaku Penelaah Metode Penulisan Hukum, yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk melakukan penelitian yang baik dan benar.

8.

Ibu Dr. Elli Ruslina, S.H.,M.Hum, selaku Penelaah Materi dan Penguji Materi Penulisan Hukum, yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta penyusunan Penulisan Hukum yang baik dan benar.

 

9.

Bapak Firman Turmantara E., S.H.,S.Sos.,M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, dorongan, perhatian dan bimbingan serta arahan yang berharga dalam penelitian, penyusunan serta penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh staff pengajar/dosen, staff administrasi, staff akademik Fakultas Hukum Universitas Bandung, terima kasih atas ilmu, bantuan, serta bimbingannya, mereka semua yang membentuk pola pikir penulis dalam menyusun skripsi ini. 11. Ayahanda Satam Susanto, S.E dan Ibunda Mariana Sutini atas doa, dukungan baik moril maupun materil serta jasa-jasanya yang tidak terhingga yang diberikan kepada penulis. 12. Kakakku Setiawan Pratomo, S.T dan Keluarga, serta Kakakku Dwiana Setiawati, Amd, serta Rifa Hayatun, yang selalu memberikan doa, dukungan/dorongan baik moril maupun materiil, dan semangat kepada penulis. 13. Calon istriku Putri Indah Caturi, S.H, yang tak henti-hentinya memberikan doa, bantuan, dukungan, serta memberikan semangat selama penyusunan skiripsi ini. 14. Alfred Elyas Daputra Siagian dan Keluarga, Harrys Gunawan Hutahaean (Gendut), Mario Pinondang Nadeak, Mega Siagian, S.Pd, terima kasih atas segala dukungan dan perhatian kalian. Semoga ikatan persahabatan kita tidak sampai disini saja.

 

Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun tidak, dapat menjadi amal baik yang mendapat limpahan karunia, berkat, serta pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi yang penulis susun ini masih banyak kekurangannya, segala kekurangan tersebut akibat kemampuan penulis yang terbatas. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah informasi serta memperluas wawasan. Atas perhatian dan kerja samanya penulis mengcapkan terima kasih banyak.

Bandung, Oktober 2010

Penulis

 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PENGESAHAN DEKAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR DAFTAR ISI......................................................................................................... BAB I

i

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian............................................................. 1 B. Identifikasi Masalah.....................................................................

5

C. Tujuan Penelitian.......................................................................... 6 D. Kegunaan Penelitian.....................................................................

6

E. Kerangka Pemikiran.....................................................................

7

F. Metode Penelitian.........................................................................

13

1. Spesifikasi Penelitian...............................................................

13

2. Metode Pendekatan.................................................................

13

3. Tahap Penelitian......................................................................

14

4. Teknik Pengumpulan Data......................................................

15

5. Alat Pengumpulan Data..........................................................

17

6. Analisis Data...........................................................................

17

7. Lokasi Penelitian.....................................................................

18

8. Jadwal Penelitian.....................................................................

19

i

 

BAB II

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG JAMINAN PURNA JUAL TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK RAKITAN KOMPUTER A. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen....................................

20

B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....................................

25

C. Tujuan Perlindungan Konsumen..................................................

27

D. Pengertian Jaminan Purna Jual.....................................................

29

E. Sejarah Perkembangan Rakitan Komputer..................................

32

PEMBAHASAN TENTANG JAMINAN PURNA JUAL TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK RAKITAN KOMPUTER A. Gambaran Umum Tentang Eksistensi Rakitan Komputer...........

36

B. Gambaran Umum Konsumen Pengguna Rakitan Komputer Terkait Dengan Jaminan Purna Jual............................................. 37

BAB IV

PENERAPAN PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Penerapan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pelaku Usaha Produk Rakitan Komputer................... 47 B. Permasalahan Dalam Layanan Purna Jual Atas Suku Cadang dan/atau Fasilitas Perbaikan Terhadap Produk Rakitan Komputer..................................................................................... 48 C. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Produk Rakitan Komputer......................................... 50

 

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan................................................................................... 60 B. Saran.............................................................................................

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN

61

62

 

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Penelitian Di era modern saat ini teknologi semakin maju dari teknologi telekomunikasi hingga teknologi Informasi, dan semua itu sudah tentu akan sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat dari yang serba manual menjadi serba otomatis. Salah satu barang dari hasil perkembangan jaman ialah komputer. Komputer berasal dari bahasa latin computare yang mengandung arti menghitung, dimana komputer ini adalah suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima, memperoses input tadi sesuai dengan programnya, dan menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi.1 Melalui penggunaan komputer semua pekerjaan menjadi lebih mudah dan terorganisir lebih rapi dari pada menggunakan sistem manual, sehingga hasil yang didapatkan dari pekerjaan yang dikerjakan dengan komputer lebih maksimal. Oleh karena itu hampir semua kantor dan tempat kerja lainnya serta sekolah menggunakan komputer sebagai sarana pendukung untuk menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan mutu dari pendidikan di sekolah mulai dari sekolah dasar, sampai dengan perguruan tinggi juga menggunakan komputer.

                                                             1

Jogiyanto H.M, Pengenalan Komputer, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Andi offset, Yogyakarta,

1989, hlm 3. 

1

 

2 Perkembangan komputer ini juga memacu akan perkembangan teknologi lainnya yaitu dalam bidang telekomunikasi dan informasi, sehingga menciptakan program baru yaitu internet, setiap orang didunia dapat berhubungan satu dengan yang lainya hanya membutuhkan sambungan telepon atau satelit, munculnya internet ini sudah barang tentu akan menarik minat masyarakat untuk mencoba dan mempelajari Internet tersebut, tetapi tidak semua masyarakat memiliki komputer di rumah mereka bahkan yang sudah memiliki saja masih belum bisa memakai internet karena membutuhkan peralatan pendukung agar bisa memakai program internet. Sudah tentu hal tersebut diatas akan membuka lahan bisnis bagi masyarakat yang mempunyai modal untuk membuka “WARNET” atau Warung Internet, tetapi dalam mendirikan Warung Internet ini pemodal sudah barang tentu akan membutuhkan beberapa perangkat komputer dan semua penunjangnya agar komputer mereka dapat menggunakan program internet. Dan sekali lagi komputer menjadi barang atau bahan dasar dari semua pekerjaan, maka dari itu permintaan akan komputer begitu meningkat pesat. Akibat dari banyaknya permintaan akan produk komputer, maka mendorong munculnya berbagai macam toko penjual produk komputer, dengan banyaknya toko-toko penjual produk komputer ini maka sudah barang tentu setiap toko komputer akan memberikan pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dari yang memberikan jaminan servis satu tahun bahkan sampai waktu yang lama, dan ada yang memberikan kemudahan bagi para konsumen yang ingin memiliki komputer tetapi uang

 

3 mereka belum cukup sehingga dapat membeli komputer dengan cara kredit. Sehingga banyak pilihan bagi konsumen untuk memilih tempat atau toko dimana akan membeli komputer. Produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen, setiap produsen memiliki label yang berbeda-beda dan setiap label memiliki keunggulannya tersendiri, produsen-produsen tersebut antara lain Compaq, IBM, Toshiba, Metrodata dan serta masih banyak yang lain, setiap produsen selain membuat produk komputer yang sudah siap pakai yang berupa Monitor dan CPU serta Notebook, para produsen ini juga membuat dan memasarkan spare part yang berfungsi sebagai pendukung produk komputer yang sudah dilepas dipasaran, selain itu para produsen juga memberikan fasilitas pelayanan purna jual bagi produk mereka masingmasing.2 Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan purna jual yang diberikan oleh setiap produsen bagi para konsumen mereka ialah suatu strategi untuk merebut pasar. Layanan purna jual (after sales service) semakin hari semakin memainkan peran penting dalam dunia IT (Informasi dan Teknologi). Bidang yang awalnya kurang

                                                             2

Muhammad Bayu, Karya Ilmiah Penerapan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm 8. 

 

4 mendapat perhatian serius ini sekarang bahkan mendapat penekanan khusus dari para vendor / distributor, menjadi sumber pendapatan, sekaligus pendongkrak pangsa pasar.3 Hal ini perlu disikapi oleh para pemegang kebijakan untuk menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi melindungi masyarakat / konsumen produk tersebut. Piranti yang dapat dijadikan

referensi

KUHPerdata

dan

untuk

melakukan

Undang-undang

tindakan

Nomor

8

tersebut Tahun

diantaranya

1999

Tentang

Perlindungan Konsumen. Keadaan yang universal pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman, oleh karena lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan Perlindungan Konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang, sesuai fungsi hukum yang harus ditegakkan.4 Fungsi hukum yaitu sebagai pengendalian sosial, membuktikan bahwa

hukum

harus

senantiasa

melakukan

perlindungan

terhadap

kepentingan masyarakat.5 Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Sesungguhnya sudah sejak lama hak-hak konsumen diabaikan oleh para pelaku usaha, walaupun telah berdiri suatu yayasan advokasi bagi konsumen                                                              3 4

hlm 33. 

5

http://www.infokomputer-online.com, Purna Jual Rakitan Komputer, Maret 2004.  Erman Rajagukguk (et.al), Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 88. 

 

5 yang membela hak-haknya yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang lahir pada tanggal 11 Mei 1973, bahkan sejak lahirnya Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai jaminan purna jual terhadap konsumen produk rakitan komputer yang diatur dalam KUHPerdata dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul : “Jaminan Purna Jual Terhadap Konsumen Atas Produk Rakitan Komputer CV. SMILE COMPUTER Dikaitkan Dengan KUHPerdata JO. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang dan peristiwa diatas, maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yaitu : 1.

Bagaimanakah penerapan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produk rakitan komputer?

2.

Permasalahan apa yang terdapat dalam layanan purna jual mengenai suku cadang terhadap produk rakitan komputer yang dibeli oleh konsumen?

3.

Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan produk rakitan

 

6 komputer berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi tindak kecurangan dalam jaminan purna jual yang dilakukan pelaku usaha penjual produk rakitan komputer.

2.

Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang terdapat dalam layanan purna jual mengenai suku cadang terhadap produk rakitan komputer yang dibeli oleh konsumen.

3.

Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan produk rakitan komputer berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 1.

Secara teoritis

 

7 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran

pengetahuan,

untuk

memperluas

pemahaman

bagi

pengembangan ilmu Hukum Keperdataan pada umumnya dan ilmu Hukum Perlindungan Konsumen pada khususnya. 2.

Secara praktis a.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dan menambah pengetahuan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah.

b.

Dijadikan

bahan

masukan

bagi

masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalahmasalah yang terkait dengan jaminan purna jual konsumen terhadap produk rakitan komputer.

E. Kerangka Pemikiran Kesejahteraan merupakan hak dan kewajiban setiap manusia, hak dalam mendapatkannya dan juga kewajiban dalam menciptakannya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesejahteraan juga adalah kebutuhan hakiki manusia atau sebagai makhluk sosial, yang wajib diberikan dan didapatkan. Sehingga dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat alinea ke-2 dan ke-4 : “..... Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang

 

kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ke-4 :

8

“..... Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konsep negara hukum (rule of law) mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut: 6 a.

Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum,

b.

Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law),

c.

Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang (di Negara lain oleh Undang-undang Dasar) serta keputusan-keputusan Pengadilan.

Sebagaimana halnya perlindungan yang merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menberi perlindungan kepada konsumen. Pada Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting banyak dikuasai oleh negara, sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat atas pemerintah dan belum tumbuhnya kesadaran                                                              6

32. 

Dudu Duswara, Otje Salman, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm

 

9 pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memihak kepada masyarakat khususnya kepada konsumen sebagai objek sebuah pasar produk. Masyarakat Indonesia yang kurang lebih mencapai angka 210 juta jiwa bukanlah suatu jumlah yang kecil, dari sebagian besar jumlah itu bisa dikategorikan sebagai konsumen yang tidak mengerti akan hak-hak mereka sebagai konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Firman Turmantara Endipradja, bahwa saat ini globalisasi dan kemajuan teknologi, selain menguntungkan juga banyak merugikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.7 Pengertian konsumen dari beberapa pakar di dunia adalah sebagai berikut : a.

Menurut

pakar

konsumen

di

negara

Belanda

yaitu

Hondius

menyimpulkan bahwa konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Di sini Hondius ingin membedakan antara konsumen pemakai terakhir dan konsumen bukan pemakai terakhir. Bila dilihat maka ada pengertian konsumen secara luas dan konsumen dalam arti sempit.8 b.

Di India menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayaranya tetapi

                                                             7

Firman Turmantara Endipradja, Tanggung Jawab Pendidikan, Harian Umum Pikiran Rakyat, 17 Maret 2009, hlm 20.  8 Suryadi Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm 152. 

 

10 tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersil. Di dalam pengertian ini tidak termasuk dalam pengertian bidang jasa dan hanya dalam bidang barang yang nyata. c.

Berbeda dengan negara Republik Rakyat Cina yang mana bidang jasa ini dimasukkan kedalam pengertian konsumen, pengertian konsumen di RRC lebih luas bidangnya.

d.

Di Australia pengertian konsumen adalah seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak boleh melebihi 40.000 dollar Australia. Di sini semua dikatakan konsumen, asal barang yang dibeli itu harganya tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan, tanpa melihat tujuan dari pembelian barang itu.

e.

Di Perancis pengertian konsumen didasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai “The person who obtains good or services for personal of family purpose”. Jadi dari pengertian tersebut dapat dibedakan menjadi 2 unsur : 1.

Konsumen hanya orang,

2.

Barang atau Jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.

Pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

 

11 perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian layanan purna jual dapat kita jumpai pada Keputusan Menteri

Perdagangan

dan

Perindustrian

Republik

Indonesia

(KEPMENPERINDAG) Nomor 634/MPP/Kep/9/2002. Pada Bab I pasal 1 angka 12 memberikan pengertian “Pelayanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun”, dalam KEPMENPERINDAG ini dijelaskan bahwa semua barang yang dijual oleh produsen wajib memberikan pelayanan purna jual tanpa terkecuali. Sehingga dalam hal ini rakitan komputer juga wajib mendapatkan layanan purna jual dari toko penjual rakitan komputer. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3.

Suatu hal tertentu;

4.

Suatu sebab yang halal. Pada dasarnya upaya pengaturan Perlindungan Konsumen dilihat dari

perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, pengaturan Perlindungan Konsumen tersebut secara umum tidak jauh berbeda dengan tanggung jawab yang juga menimbulkan perbuatan melawan hukum dan harus ada hubungan

 

12 kontraktual jika ada tuntutan / gugatan dari konsumen kepada pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUHPerdata diatas secara umum menegaskan bahwa perlu adanya tanggung jawab yang nyata dari semua perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, tentunya termasuk dalam produksi suatu produk yang tidak baik untuk dimanfaatkan oleh pihak konsumen. Tanggung jawab produk diatas bertujuan untuk : 1.

Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan kepada konsumen, karena produk cacat tersebut.

2.

Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat di hindari.

Cacat produk atau produk yang cacat di definisikan sebagai berikut: “Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang”.9

Selain itu di dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

                                                             9

A.z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm 248. 

 

13 1.

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan.

2.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a.

Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan

b.

Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

F. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1.

Spesifikasi Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian hukum Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta yang berupa data tentang produk rakitan komputer yang mengakibatkan permasalahan dalam layanan purna jual.

 

14 2.

Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, dalam hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan konsumen atas produk rakitan komputer yang mengakibatkan permasalahan dalam layanan purna jual yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Metode ini bertujuan untuk menentukan kaidah, asas hukum, das sollen dan das sein.10

3.

Tahap Penelitian Pada tahap penelitian ini penulis, menekan pada penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan pustaka, yakni untuk mencapai konsep-konsep, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan, kepustakaan itu meliputi : a.

Bahan primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat terhadap masalahmasalah yang akan diteliti seperti Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b.

Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana dibidangnya yang berkaitan dengan masalah yang

                                                             10

hlm 6. 

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1986,

 

15 diteliti, Norma dasar Pancasila, Yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, majalah, media masa dan internet. c.

Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum, ensiklopedia.

4.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitin ini dikumpulkan dan teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang akurat, jelas, serta representatif adalah : a.

Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang membahas tentang jaminan purna jual produk rakitan komputer, yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b.

Penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan interview / wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari

 

16 responden yang termasuk dalam obyek penelitian.11 Wawancara yang dilakukan menggunakan tipe wawancara tidak terarah (non-directive interview), dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu akan tetapi diserahkan kepada yang diwawancara untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Diharapkan dengan wawancara tipe ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai.12

Kemudian dilakukan pula penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian ini bertujuan mengetahui sampai sejauh mana batas waktu pelaku usaha memberikan jaminan purna jual terhadap suatu produk rakitan komputer kepada konsumen, artinya pelaku usaha tidak boleh bertindak semaunya sendiri, karena akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan yang dimaksud secara horizontal adalah apabila banyaknya peraturan perundangundangan yang telah banyak mengatur mengenai hal tersebut, maka harus dicari terlebih dahulu peraturan mana yang telah ada dan diterapkan lebih dulu, maksudnya adalah peraturan perundang-undangan tersebut sederajat dan termasuk di bidang yang sama.13                                                              11

hlm 59. 

12

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 59-60.  13 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metoda dan teknik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, hlm 93. 

 

17 Di dalam pendekatan Yuridis-Normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, teks jurnal, hasil penelitian dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur. Teknik ini dilakukan melalui iventarisasi.

5.

Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpul data yang dilaksanakan. Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.

6.

Analisis Data Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif, maka analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu sebagai berikut:14

                                                             14

Ibid, hlm 9, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20. 

 

18 a.

Peraturan Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

b.

Harus mengacu pada Hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya atau lebih tinggi tingkatannya.

c.

Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat, sedangkan untuk data yang menunjukan karakteristik satuan angka atau besaran persentase di deskripsikan dan di interpretasikan dengan mengacu pada kalimat penafsiran data.

7.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat, khususnya kota Bandung, hal ini dikarenakan banyaknya tempat-tempat pendidikan di kota Bandung sehingga di duga kebutuhan akan komputer juga semakin banyak, selain itu penelitian dilakukan di : a.

Perpustakaan : 1. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Taman Sari No.6-8 Bandung. 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Lengkong Dalam No.17 Bandung.

 

19 3. Perpustakaan Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.4 Bandung. 4. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jl. Cihampelas No.8 Bandung. b.

Lembaga / instansi : 1. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Bandung. 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Sukma Nusantara (LPKSM SUKMANTARA). 3. CV. Smile Computer Jl. Merkurius Timur Blok M.10 Bandung.

c.

Warung internet (warnet).

 

20 8.

Jadwal Penelitian

No.

KEGIATAN

TGL / BULAN / TAHUN 2010

1

Persiapan Penyusunan Proposal

05 April

2

Seminar Proposal

06 Agustus

3

Persiapan Penelitian

14 Agustus

4

Pengumpulan Data

19 Agustus

5

Pengolahan Data

20 Agustus

6

Analisis Data

23 Agustus

7

Penyusunan Hasil Penelitian Ke 15 September Dalam Bentuk Penulisan Hukum

8

Sidang Komprehensif

29 Oktober

9

Perbaikan

November

10

Penjilidan

November

11

Pengesahan

November

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG JAMINAN PURNA JUAL TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK RAKITAN KOMPUTER

A. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai dipopulerkan pada 20 tahun lalu, dengan berdirinya suatu lembaga yang menangani tentang konsumen yang merupakan lembaga swadaya masyarakat (non governmental organization) bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).15 Setelah itu di semarang pada bulan Februari 1988 berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen dan kemudian bergabung dengan anggota Consumers International (CI) pada tahun 1990. Selain itu di Bandung juga berdiri lembaga konsumen yang bernama Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI). Berdirinya YLKI pada mulanya tidak bertujuan untuk berkonfrontasi dengan produsen (pelaku usaha) atau pemerintah, namun bertujuan untuk mempromosikan produk-produk buatan dalam negeri. Salah satu contohnya ialah promosi Swakarya II dan III yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri. Selain itu YLKI juga bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah. Hal yang sangat berarti dari adanya YLKI ialah dengan dibawanya rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen ke DPR RI yang kemudian disahkan menjadi                                                              15

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, hlm 40. 

20

 

21 Undang-undang. YLKI juga membantu kesadaran atas hak-hak konsumen, melakukan penelitian, pengujian produk, menerima aduan dan melakukan advokasi melalui jalur pengadilan. Istilah perlindungan konsumen di Indonesia masih relatif baru, sedangkan di negara-negara maju hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi. Dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan : 1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen berupa akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; 2. Melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan seluruh pelaku usaha 3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; 5. Memadukan

penyelenggaraan,

pengembangan

dan

pengaturan

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidangbidang lainnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Penyebab utama hal ini adalah rendahnya pendidikan konsumen. Masyarakat tidak lain adalah konsumen merupakan pihak yang paling banyak dirugikan, juga hendaknya

 

22 diluruskan bahwa pelaku ekonomi bukan hanya pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Swasta, namun konsumen juga adalah pelaku ekonomi. Selain itu, Pancasila juga memberikan amanat agar selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini tentulah harus ada keadilan yang menyeluruh bagi setiap Warga Negara Indonesia, sehingga terlahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan juga sebagai bukti kepatuhan kepada Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu : a.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamantkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

b.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen

dan

pelaku

usaha

untuk

melaksanakan kewajiban secara adil.

memperoleh

haknya

dan

 

23 c.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen salam penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen

menaati

penyelenggraan

hukum

dan

memperoleh

keadilan

perlindungan konsumen, serta negara

dalam

menjamin

kepastian hukum. Dalam menciptakan suatu produk barang atau pun jasa harus melalui kehati-hatian agar tercipta suatu produk yang baik untuk dipasarkan dan dimanfaatkan oleh konsumen, kehati-hatian yang dimaksud dalam hal menjaga kualitas produk, penggunaan bahan yang digunakan dan keselamatan kerja. Semua aspek tersebut akhirnya melahirkan suatu tanggung jawab produk (Product Liability). Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi tertentu sebagaimana yang diutarakan diatas, termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan pada produsen dari produk tersebut. Tetapi disamping produsen, dengan syarat-syarat tertentu, beban tanggung jawab itu dapat dibebankan kepada pelaku usaha lainnya, seperti importir produk, distributor, atau pedagang pengecernya.16                                                              16

Imran Nating, Perlindungan Konsumen http://www.tempointeraktif.com, Diakses Bulan September 2010. 

Dengan

Product

Liability,

 

24 Tanggung jawab produk barang dan jasa adalah merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam pembuatan suatu produk, menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia tak lepas dari sejarah gerakan perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen bisa dibagi kedalam 4 tahapan: 17 a.

Tahapan I (1881-1914) Kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat

untuk

melakukan

gerakan

perlindungan

konsumen.

Pemicunya ialah novel karya Upton Sinclair yang menceritakan cara kerja pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat kesehatan. b.

Tahapan II (1920-1940) Pada waktu ini muncul buku berjudul Your Money’s Worth karya Chase dan Schlink yang menggugah konsumen atas hak mereka dalam jual beli.

c.

Tahapan III (1950-1960) Pada masa ini muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan konsumen dalam lingkup internasional. Di prakarsai oleh wakil konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah International Organization of Consumer Union. Semula organisasi ini berpusat di Den

                                                             17

Ibid, hlm 23. 

 

25 Haag, Belanda, lalu berpindah ke London, Inggris tahun 1993, dua tahun kemudian berganti nama menjadi Consumers International. d.

Tahapan IV (Pasca 1965) Pasca 1965 merupakan masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik tingkat regional maupun internasional. Saat ini telah dibentuk lima kantor regional, yaitu Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Eropa Tengah berpusat di London, Inggris.

B. Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha Pengertian konsumen berasal dari kata consumer, diambil dari bahasa Inggris, atau consument / konsument yang berasal dari bahasa Belanda. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum keluarnya UUPK ini hanya sedikit yang memberikan pengertian normatif mengenai konsumen. Dalam TAP MPR NoII/MPR/1993 disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan. Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari kata konsumen disitu.

 

26 Pengertian konsumen dari beberapa pakar di dunia adalah sebagai berikut: 18 a.

Menurut

pakar

konsumen

di

negara

Belanda

yaitu

Hondius

menyimpulkan bahwa konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Disini Hondius ingin membedakan antara konsumen pemakai terakhir dan konsumen bukan pemakai terakhir. Bila dilihat maka ada pengertian konsumen secara luas dan konsumen dalam arti sempit. b.

Di India menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayaranya tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersil. Didalam pengertian ini tidak termasuk dalam pengertian bidang jasa dan hanya dalam bidang barang yang nyata.

c.

Berbeda dengan negara Republik Rakyat Cina yang mana bidang jasa ini dimasukkan kedalam pengertian konsumen, pengertian konsumen di RRC lebih luas bidangnya.

d.

Di Australia pengertian konsumen adalah seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak boleh melebihi 40.000 dollar Australia. Disini semua dikatakan konsumen, asal barang yang dibeli itu harganya tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan, tanpa melihat tujuan dari pembelian barang itu.

                                                             18

Bagir Manan, Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, makalah disajikan dalam seminar perlindungan konsumen dalam era pasar bebas, Universitas 11 Maret Surakarta. 

 

27 e.

Di Perancis pengertian konsumen didasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai “The person who obtains good or services for personal of family purpose”. Jadi dari pengertian tersebut dapat dibedakan menjadi 2 unsur : 1.

Konsumen hanya orang,

2.

Barang atau Jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

C. Tujuan Perlindungan Konsumen Dibentuknya Undang-undang perlindungan konsumen sudah tentu mempunyai tujuan dalam hal ini agar menjamin kepastian hukum bagi para konsumen, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa yang dimaksud perlindungan terhadap konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah :

 

28 a.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

b.

Mengangkat

harkat

dan

martabat

konsumen

dengan

cara

menghindarkanya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. c.

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta ekses untuk mendapat informasi.

e.

Menumbuhkan

kesadaran

pelaku

usaha

mengenai

pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. f.

Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang P`erlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut: 19 a.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamantkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

                                                             19

Ibid, hlm 1. 

 

29 b.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen

dan

pelaku

usaha

untuk

memperoleh

haknya

dan

melaksanakan kewajiban secara adil. c.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen salam penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen

menaati

penyelenggraan

hukum

dan

memperoleh

keadilan

perlindungan konsumen, serta negara

dalam

menjamin

kepastian hukum.

D. Pengertian Jaminan Purna Jual Jaminan purna jual pada saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen, sehingga dimuat kedalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 25 tersebut terdapat 2 ayat, yang pada ayat ke 1 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam penyedian suku cadang serta fasilitas purna jual dan kewajiban dalam memenuhi jaminan atau

 

30 garansi yang diperjanjikan, sedangkan pada ayat 2 berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab jika melanggar ketentuan yang ada pada ayat 1 Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Didalam tanggung jawab produk bukan hanya membatasi pada produk cacat saja. Tanggung jawab produk adalah bagian dari

transaksi

konsumen,

sedangkan

layanan

purna

jual

meliputi

permasalahan yang luas dan mencakup masalah kepastian atas: 20 1.

Ganti rugi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula,

2.

Barang yang digunakan, jika mengalami kerusakan tertentu, dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi,

3.

Suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan. Pada dasarnya ketiga hal tersebut mengarah pada satu titik yaitu

mengarah pada perlindungan konsumen yang pada dasarnya juga tidak dapat dipisahkan dengan tahapan transaksi-transaksi konsumen lainya. Prinsip yang berlaku pun dititik beratkan pada produsen atau penyalur produk (penjual) yang dapat disebut sebagai tanggung jawab produk. Sifatnya adalah tanggung jawab mutlak bagi produsen dan pihak-pihak yang menyalurkan produk secara tanggung renteng seluruhnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan                                                              20

Wiek Yustanto, Mendongkrak www.infokomputeronline.com/layanan-purna-jual.html. 

Pasar

Dengan

Layanan

Purna

Jual,

 

31 (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Kewajiban penyertaan atau pemberiaan kartu garansi pada setiap produk teknologi informasi atau elektronika yang beredar di pasar dan batas waktu lamanya garansi tersebut minimal 1 tahun, telah diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No.547/MPP/Kep/7/2002. Tetapi dalam KEPMENPERINDAG ini produk komputer yang wajib mengikuti peraturan garansi tersebut masih dibatasi pada Monitor dan Printer saja. Pengertian layanan / jaminan purna jual dapat kita jumpai pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (KEPMENPERINDAG) Nomor 634/MPP/Kep/9/2002. Didalam Bab I Pasal 1 angka 12 memberikan pengertian “Pelayanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun”, dalam KEPMENPERINDAG ini menjelaskan bahwa semua barang yang dijual oleh produsen wajib memberikan pelayanan purna jual tanpa terkecuali. Sehingga dalam hal ini komputer rakitan juga wajib mendapatkan layanan purna jual dari toko penjual rakitan komputer.

 

32

E. Sejarah Perkembangan Rakitan Komputer Komputer adalah hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program analisis ilmiah, simulasi dan untuk kontrol peralatan. Bentuk komputer yang dulu cukup besar untuk mengoperasikan sebuah program, sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan Perlengkapan

elektronik

mengoperasikan

(hardware)

dan

program yang program

beragam.

(software)

telah

menjadikan sebuah komputer menjadi benda yang berguna. Sebuah komputer yang hanya memiliki perlengkapan elektronik saja atau software saja tidak akan berfungsi. Dengan ada keduanya maka komputer dapat berfungsi menjadi alat yang berguna.21 Pengetahuan tentang Komputer sudah muncul sejak era tahun 1940, seiring dengan berpadunya teori algoritma dan logika matematika, serta ditemukannya komputer elektronik dengan kemampuan penyimpanan program. Alan Turing dan Kurt Godel, yang pada tahun 1930-an berhasil memadukan

algoritma,

logika,

dan

penghitungan

matematika

serta

merealisasikannya dalam sebuah alat atau rule system. Prinsip algoritma yang digunakan adalah dari Ada Lovelace, yang dikembangkan 60 tahun sebelumnya. Penemu algoritma sendiri yang tercatat dalam sejarah awal adalah dari seorang yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al Khwarizmi. Al Khwarizmi adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan                                                              21

  Sumarno, JPN, Pengenalan Teknologi http://www.google.com/sejarahkomputer.html, 23 Desember 2004. 

Komputer

Dan

Manfaatnya,

 

33 yang hidup di masa tahun 770-840 masehi. Di literatur barat dia lebih dikenal dengan sebutan Algorizm. Kata algoritma sendiri berasal dari sebutannya ini. Sedangkan komputer analog diciptakan oleh Vannevar Bush pada tahun 1920, dan disusul dengan komputer elektronik yang dikembangkan oleh Howard Aiken dan Konrad Zuse tahun 1930.22 Kemudian John Von Neumann mendemonstrasikan salah satu karya fenomenalnya pada tahun 1945, yaitu sebuah arsitektur komputer yang disebut Von Neumann Machine, dimana program disimpan di memori. Arsitektur komputer inilah yang kemudian digunakan oleh komputer modern sampai sekarang.23 Di Asia teknologi komputer dikuasai oleh Taiwan, terutama setelah Apple II diperkenalkan oleh duet Steve Wozniak dan Steve Jobs. Kemudian diikuti Korea yang mencontoh dan modifikasi dengan menyesuaikan diri pada kondisi di Korea. Dan, terakhir raksasa besar yang baru bangun dari tidurnya, Republik Rakyat Cina. Di Indonesia Arah untuk memproduksi perangkat teknologi tinggi memang sudah terlihat sejak tahun 1990-an. Saat itu sudah ada pebisnis di Indonesia yang mencoba untuk merakit monitor, sampai akhirnya banyak yang mencoba membuat casing komputer, keyboard, mouse, dan kartu-kartu tambahan seperti kartu suara, kartu VGA, dan lainnya. Namun, upaya ini akhirnya rontok satu per satu karena tidak memenuhi skala ekonomi yang memadai.24

                                                             22

Peter Denning, Ensiklopedia Ilmu Komputer, http://www.ilmukomputer.com, Juni 2003.  Ibid, hlm 23, Perlindungan Konsumen Dengan Product Liability.  24 http://www.kompascybermedia.com, Asia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi Informasi, 23 Desember 2004.  23

 

34 Pada saat ini komputer sudah di produksi oleh banyak produsen besar maupun kecil, contohnya seperti IBM yang memproduksi PC (Personal Computer) yang banyak dipakai oleh kantor-kantor bahkan rumah tangga di dunia, PC ini dijual dan didistribusikan keseluruh negara bahkan ke Indonesia, PC buatan IBM ini memiliki standar mutu yang terjamin dimana PC yang dijual di Indonesia bentuknya sama dengan yang dijual di Amerika atau di negara lain, baik itu cara membuatnya, merek komponennya bahkan dalam pengawasan kualitas sama baiknya. Tetapi kelemahan dari PC merek luar negeri ini ialah sulit untuk menaikkan kemampuan kinerjanya dikarenakan perangkat keras yang terpasang di CPU sering tidak cocok dengan perangkat keras yang dijual di pasaran.25 Di Indonesia penggunaan PC merek luar negeri banyak digunakan oleh kantor-kantor besar dikarenakan standar mutu yang terjamin sehingga mendukung kinerja kantor menjadi lebih baik, meskipun harga per PC nya bisa mencapai USD 900. dikarenakan mahalnya PC import maka toko-toko penjual komputer di jakarta mulai membuat PC dengan merakit dari beberapa perangkat keras yang ada di pasaran hingga menjadi PC yang mempunyai spesifikasi dan kemampuan yang sama dengan PC import tersebut tetapi dengan harga yang terjangkau oleh ekonomi masyarakat Indonesia dan kemudian PC ini lebih dikenal dengan sebutan “Komputer Rakitan atau Produk Rakitan Komputer”. 26

                                                             25 26

Jonminofri dkk, Perkembangan Dunia Komputer Modern, Pujangga Baru, Jakarta, hlm 17.  Ibid, hlm 33, Ensiklopedia Ilmu Komputer. 

 

35 Komputer rakitan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan komputerkomputer personal lainya yang ada di pasaran, baik bentuk maupun warnanya, dinamakan rakitan komputer dikarenakan dibuat oleh toko-toko penjual komputer tanpa diberi merek atau ditempel merek asal, tetapi komputer rakitan ini memiliki spesifikasi yang sama dengan komputer merek luar negeri atau komputer merek lokal seperti Zyrex, yang membedakan adalah komputer rakitan tidak melalui jalur distribusi yang panjang seperti pada komputer merek luar negeri, sehingga harganya setengah dari harga komputer merek luar negeri tersebut. Dengan munculnya komputer rakitan yang memiliki harga murah dan mempunyai kemampuan yang sama dengan komputer merek luar negeri, maka konsumen komputer di Indonesia mulai banyak yang beralih pada komputer rakitan karena dinilai lebih efisien dan harganya yang terjangkau, serta keuntungan lain dari komputer rakitan ini dapat dengan mudah untuk menaikkan kemampuan kinerjanya dengan menambahkan perangkat keras yang banyak di jual dipasaran sehingga kemampuannya bisa melebihi komputer merek luar negeri dan jika terjadi kerusakan maka konsumen atau para pengguna komputer rakitan dapat langsung menghubungi toko penjual komputer tempat dimana konsumen membelinya untuk diperbaiki dan proses perbaikan ini tidak memakan waktu lama.

 

BAB III PEMBAHASAN TENTANG JAMINAN PURNA JUAL TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK RAKITAN KOMPUTER

A. Gambaran Umum Tentang Eksistensi Rakitan Komputer Rakitan Komputer adalah hasil dari desakan kebutuhan masyarakat akan suatu produk komputer yang berkualitas dan harganya terjangkau, maka mulailah para produsen dalam hal ini toko penjual produk komputer mencoba untuk membuat PC (personal computer) yang komponen-komponennya berasal dari berbagai macam perangkat keras komputer yang dijual di pasaran hingga menjadi sebuah PC (personal computer) yang mempunyai kemampuan sama dengan komputer produksi dalam negeri bahkan luar negeri yang merek dan kualitasnya sudah diakui.27 Tetapi yang membedakan adalah rakitan komputer ini tidak memiliki merek karena perangkat keras yang terpasang di dalamnnya merupakan kumpulan dari berbagai merek dan spesifikasi dari komputer tersebut adalah permintaan dari para konsumen tersebut. Didasarkan semakin banyaknya peminat akan produk rakitan komputer, maka banyak bermunculan toko-toko penjual produk komputer yang jumlahnya mencapai ratusan toko, baik yang berskala kecil maupun besar. Beberapa toko penjual produk rakitan komputer di kota Bandung mempunyai omzet besar dan sering menjadi pilihan bagi para konsumen di                                                              27

Muhammad Bayu, Penerapan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, http://www.google.com/masalah-tentang-kerugian-konsumen.html. 

36

 

37 kota Bandung sendiri, salah satu toko tersebut ialah Smile Computer. Di toko tersebut penulis mencari data apakah Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur adanya layanan atau jaminan purna jual sudah diterapkan secara benar atau tidak.

B. Gambaran Umum Konsumen Pengguna Rakitan Komputer Terkait Dengan Jaminan Purna Jual Meskipun rakitan komputer bukan dibuat oleh pabrik tetapi merupakan suatu barang yang diproduksi oleh toko komputer dalam hal ini bisa disebut sebagai pelaku usaha, sehingga rakitan komputer wajib mempunyai layanan atau jaminan purna jual yang diberikan oleh toko komputer penjual rakitan komputer tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang isinya “Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”. Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, seperti yang tertera pada Bab I pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Republik

Indonesia

 

38 (KEPMENPERINDAG) Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar Di Pasar. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak semua konsumen mengerti atas pentingnya pelayanan / jaminan purna jual bagi produk rakitan komputer yang mereka beli. Dari 100 kuesioner yang disebarkan kepada konsumen semuanya dapat diolah dan didapatkan data bahwa 79 orang (79%) menyatakan bahwa mereka menanyakan tentang layanan purna jual dan garansi atas produk rakitan komputer yang mereka beli agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan 9 orang (9%) menyatakan hanya menanyakan garansi atas rakitan komputer yang dibeli tanpa mengetahui berapa minimal jangka waktu garansi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan 12 orang (12%) menyatakan mereka tak menanyakan garansi serta bagaimana layanan / jaminan purna jual atas rakitan komputer yang telah mereka beli itu. Seharusnya konsumen mengetahui mengenai isi dari layanan atau jaminan purna jual serta berapa lama garansi yang diberikan oleh toko penjual produk rakitan komputer, karena layanan purna jual dalam hal ini berupa jaminan mutu (garansi) yang memuat hak dan kewajiban dari konsumen dan penjual. Misalnya memuat sanksi atau akibat yang diterima konsumen bila tidak melakukan apa yang tertera dalam garansi yang diberikan oleh toko penjual produk rakitan komputer, kerugian dapat dialami oleh konsumen jika tidak mengetahui isi dari garansi atau jaminan mutu yang diberikan oleh toko penjual rakitan komputer, dikarenakan garansi atau jaminan mutu yang

 

39 diberikan oleh toko penjual rakitan komputer kepada konsumennya dibuat untuk menguntungkan toko itu sendiri. Pengetahuan konsumen tentang lamanya jaminan atau garansi yang wajib diberikan kepada komputer rakitan baru yang telah dibeli oleh konsumen tersebut sebanyak 17 (17%) responden mengetahui dan mengerti berapa lama minimal garansi yang diberikan, sedangkan 79 (79%) responden tahu akan batas waktu jaminan atau garansi tetapi lama waktunya salah dan sebanyak 4 (4%) responden tidak tahu sama sekali berapa batas waktu garansi atas produk rakitan komputer yang dibelinya, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar konsumen mengetahui berapa batas minimal akan jaminan atau garansi terhadap rakitan komputer. Pengetahuan akan berapa lama minimal garansi pada rakitan komputer sangat penting bagi konsumen hal ini dikarenakan banyak produsen atau toko penjual rakitan komputer memberikan garansi atas pembelian komputer rakitan selama 6 (enam) bulan dan penggantian baru selama 1 (satu) minggu, sudah barang tentu hal ini akan merugikan bagi konsumen komputer rakitan itu sendiri. Bentuk garansi yang diberikan oleh toko penjual rakitan komputer ini biasanya berupa kartu garansi yang berasal dari beberapa perangkat keras yang menjadi bagian komputer tersebut misalnya motherboard, hard-disk, prosessor, cd-rom, monitor dan printer yang memang memiliki kartu garansi dari pabriknya dan selain itu juga pada komputer tersebut diberi segel atas nama toko penjual untuk menandai awal tanggal, bulan dan tahun berapa konsumen tersebut membeli rakitan komputer. Hal tersebut digunakan

 

40 sebagai patokan awal garansi itu dimulai dan kapan akan berakhirnya. Sehingga disini konsumen akan mendapatkan garansi dua kali yaitu dari produsen perangkat keras yang dipakai dalam rakitan komputer serta garansi yang diberikan oleh toko penjual rakitan komputer.28 Pada kenyataanya tidak semua perangkat keras yang diinginkan oleh konsumen untuk melengkapi rakitan komputernya memiliki kartu garansi, hal ini jarang sekali mendapat tanggapan dari konsumen, dikarenakan mereka berpendapat bahwa kartu garansi atas perangkat keras itu tidak penting dan mereka hanya mementingkan garansi dari toko penjual rakitan komputer dimana si konsumen tersebut membeli, serta yang mempedulikan pentingnya ada atau tidaknya kartu garansi pada setiap perangkat keras yang ada pada rakitan komputer mereka. Kepedulian konsumen terbatas akan adanya kartu garansi pada setiap perangkat keras yang terdapat pada rakitan komputer yang telah dibelinya. Sebanyak 15 (15%) responden yang menanyakan adanya kartu garansi atas perangkat-perangkat keras yang terpasang pada rakitan komputer mereka, sedangkan 81 (81%) responden tidak pernah menanyakan dan 4 (4%) responden tidak tahu sama sekali akan adanya kartu garansi pada perangkat keras. Kartu garansi pada setiap perangkat keras yang terpasang pada setiap rakitan komputer menunjukkan bahwa perangkat keras itu benar-benar baru dan bukan bekas dipakai beberapa bulan, selain itu keuntungan lainnya jika ada kartu garansi ialah jika pada suatu saat toko tempat konsumen membeli                                                              28 Ibid, hlm 36. 

 

41 rakitan komputer tersebut bangkrut atau “gulung tikar”, maka konsumen dapat membawa perangkat keras yang rusak kepada distributor dari perangkat keras tersebut atau langsung kepada pusat pelayanan atau service center khusus yang memperbaiki merek yang sama dengan perangkat keras yang rusak itu. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (KEPMENPERINDAG) Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 menjelaskan bahwa barang teknologi informasi yang beredar di pasaran wajib untuk dilengkapi dengan kartu jaminan atau garansi seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan pada ayat 3 menjelaskan tentang lama berlakunya garansi tersebut yaitu minimal 1 (satu) tahun. Tetapi pada keputusan menteri ini masih dibatasi pada perangkat keras yaitu pada Monitor dan Printer saja. Jadi disini konsumen berhak untuk menanyakan tentang ada dan tidaknya kartu garansi pada Monitor komputer atau Printer yang telah dibelinya. Kemudian pada

KEPMENPERINDAG

yang

berikutnya

yaitu

Nomor

634/MPP/Kep/9/2002 lebih diperluas arti dari “barang” itu sendiri pada Pasal 1 ayat 1 dan kemudian untuk jaminan mutu atau garansi diatur pada Pasal 1 ayat 12 sehingga disini menjadi jelas bahwa perangkat keras yang dijual di pasaran wajib diberikan layanan purna jual termasuk pemberian garansi yang batas waktu minimalnya ialah 1 (satu) tahun. Ketersediaan akan suku cadang rakitan komputer yang dibeli oleh konsumen merupakan hal yang paling penting, dikarenakan penggunaan akan suatu barang elektronik dalam hal ini rakitan komputer pasti akan menurun

 

42 kinerja dari komputer itu akibat seiring waktu digunakan komputer tersebut, sehingga penggantian perangkat keras yang telah menurun kinerjanya dengan suku cadang yang baru sangatlah penting demi kelangsungan kerja rakitan komputer tersebut. Dalam hal ini konsumen pada saat menuliskan perangkat keras yang akan di rakit kepada toko komputer haruslah menanyakan apakah semua ini masih akan ada atau masih produksi dalam jangka waktu lama sehingga jika terjadi kerusakan atas salah satu perangkat kerasnya akan segera dapat diperbaharui atau diganti dengan yang baru tanpa menunggu waktu lama atau menghindari hal terburuk yaitu rakitan komputer itu tidak dapat dipergunakan lagi karena suku cadang perangkat kerasnya sudah tidak diproduksi lagi oleh pabriknya. Pada setiap toko penjual rakitan komputer bentuk layanan atau jaminan purna jual yang diberikan kepada konsumen banyak memiliki perbedaan antara toko yang satu dengan yang lain meskipun ada persamaannya itu mungkin hanya beberapa. Layanan purna jual adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh penjual rakitan komputer demi menarik minat pembeli atau konsumen bahkan mungkin untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan ada 3 macam layanan purna jual yang ditawarkan oleh toko penjual rakitan komputer ini yaitu: a.

Pemberian garansi,

b.

Penyediaan suku cadang,

 

43 c.

Jasa perawatan atau service terhadap komputer rakitan secara menyeluruh atau pada salah satu perangkat keras yang terpasang pada rakitan komputer dan bahkan pada perbaikan program (software) yang terdapat pada komputer rakitan tersebut.

a.

Pemberian Garansi: Setiap konsumen yang membeli komputer rakitan pada toko komputer akan diberi garansi atas komputer rakitan itu, dengan 2 macam bentuk garansi yaitu: garansi pabrik dan garansi toko. Maksudnya garansi pabrik ialah adanya kartu garansi yang menyertai setiap perangkat keras yang digunakan dalam komponen rakitan komputer serta ditandai dengan segel pabrik yang ditempelkan pada perangkat keras itu untuk menandai bahwa barang itu belum pernah dibuka oleh siapapun setelah keluar dari pabrik, sedangkan garansi toko merupakan jaminan yang diberikan oleh toko dalam hal ini dalam bentuk segel yang dibuat oleh toko itu yang juga ditempelkan pada masing-masing perangkat keras tersebut diatas yang menunjukan awal tanggal, bulan dan tahun pembelian produk rakitan komputer. Tidak semua perangkat keras yang dijualnya memiliki kartu garansi tetapi jika ada salah satu yang rusak maka perangkat keras itu akan tetap diperbaiki kepada pabrik pembuatnya, perangkat keras disini biasanya adalah hard disk, processor dan bahkan ada monitor yang

 

44 tidak ada kartu garansinya jadi hanya ada segel pabrik dan barcode saja. Garansi toko disini meliputi garansi pada rakitan komputer secara menyeluruh hanya untuk perangkat lunaknya (software) atau program yang menjalankan komputer tersebut, jadi jika terjadi kerusakan terhadap program menyebabkan komputer tidak bisa digunakan

dengan

semestinya

maka

pihak

toko

akan

memperbaikinya secara cuma-cuma tanpa dikenai biaya selama masa garansi 1 tahun belum habis. Pada perangkat kerasnya toko memberikan garansi 1 (satu) minggu, maksudnya disini perangkat keras akan diganti dengan yang baru dan memiliki spesifikasi sama jika dalam waktu 1 (satu) minggu terjadi kerusakan pada salah satu atau seluruh perangkat keras yang terpasang, menyebabkan komputer menjadi tidak berfungsi. Tetapi setelah 1 (satu) minggu jika masih ada kerusakan maka toko tidak akan mengganti dengan yang baru tetapi hanya melakukan perbaikan dengan mengirimkan perangkat keras tersebut kepada distributor atau service center selama masa 1 (satu) tahun garansi pabrik belum berakhir dan hal ini juga tidak dipungut biaya. Tetapi itu semua ada batasannya, yaitu garansi tidak berlaku apabila : 1.

Kerusakan diakibatkan oleh kelalaian konsumen sendiri Kerusakan yang disebabkan kelalaian konsumen maksudnya ialah komputer menjadi rusak karena konsumen dalam menggunakan rakitan komputer tidak berhati-hati, contohnya

 

45 bila kerusakan itu disebabkan oleh jatuh karena peletakan komputer yang salah oleh konsumen, melakukan service pada toko lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan atau service center yang sudah ditunjuk. 2.

Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam Kerusakan ini disebabkan karena adanya bencana alam seperti banjir yang menyebabkan rakitan komputer terendam air sehingga menjadi rusak atau bencana alam lainnya. Kerusakan yang disebabkan karena habisnya masa garansi maka secara otomatis segala kerusakan yang terjadi pada komputer menjadi tanggung jawab konsumen. Konsumen akan dibebani biaya jasa perbaikan serta biaya penggantian perangkat keras yang baru.

b.

Penyediaan Suku Cadang untuk Perangkat Keras Rakitan Komputer: Selain pemberian garansi toko komputer juga memberikan pelayanan penyediaan suku cadang untuk seluruh bagian dari perangkat keras yang terdapat pada rakitan komputer. Suku cadang bagi perangkat keras rakitan komputer ini bisa langsung didapatkan oleh konsumen sewaktu-waktu si konsumen tersebut membutuhkannya, tetapi jika barang atau suku cadang yang dicari oleh konsumen tergolong barang yang susah didapat di pasaran maka toko akan memberikan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk mendapatkan suku cadang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan jika konsumen tidak

 

46 bisa menunggu lama maka akan dipinjamkan suku cadang bekas yang ada hingga barang yang dipesan telah datang, hal ini dilakukan demi kepuasan konsumen.

c.

Perawatan atau Service pada Rakitan Komputer Pelayanan dalam bentuk perawatan atau service kepada rakitan komputer yang telah dibeli oleh konsumen dari toko komputer dilakukan dengan 2 cara yaitu: pertama pelanggan jika tidak bisa membawa komputer secara langsung ke toko komputer maka pihak toko dalam hal ini akan mengirimkan teknisi langsung ke tempat konsumen berada, kedua pelanggan bisa langsung membawa ke toko Smile Computer kapan pun selama konsumen mengkehendaki untuk diperbaiki, dan waktu perbaikan tergantung dari kerusakan komputer tersebut jika keadaannya sangat parah mungkin akan memakan waktu 4 (empat) hari hingga 1 (satu) minggu tetapi jika komputer tersebut masih dalam jangka waktu garansi maka konsumen akan diberikan pinjaman komputer yang lain, sambil menunggu proses perbaikan selesai.

 

BAB IV PENERAPAN PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Penerapan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pelaku Usaha Produk Rakitan Komputer Rakitan komputer bukan merupakan produk buatan pabrik, tetapi merupakan suatu barang yang diproduksi oleh toko komputer dalam hal ini bisa disebut sebagai pelaku usaha, sehingga rakitan komputer wajib mempunyai layanan purna jual yang diberikan oleh toko komputer penjual rakitan komputer tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan: “pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatanya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”. Jaminan purna jual merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen, sehingga dimuat kedalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 25 tersebut terdapat 2 ayat, yang pada ayat ke 1 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam penyedian suku cadang serta fasilitas purna jual dan kewajiban dalam memenuhi jaminan atau garansi 47

 

48 yang diperjanjikan, sedangkan pada ayat 2 berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab jika melanggar ketentuan yang ada pada ayat 1 Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.29

B. Permasalahan Dalam Layanan Purna Jual Atas Suku Cadang dan/atau Fasilitas Perbaikan Terhadap Produk Rakitan Komputer Pelayanan atau jaminan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurangkurangnya selama 1 (satu) tahun, seperti yang tertera pada Bab I pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar Di Pasar. Dalam tanggung jawab produk bukan hanya membatasi pada produk cacat saja. Tanggung jawab produk adalah bagian dari transaksi konsumen, sedangkan permasalahan dalam layanan purna jual meliputi : 1.

Ganti rugi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula,

2.

Barang yang digunakan, jika mengalami kerusakan tertentu, dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi,

                                                             29 Ibid, hlm 26. 

 

49 3.

Suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan. Pada dasarnya ketiga hal itu mengarah pada satu titik yaitu mengarah

pada perlindungan konsumen yang pada dasarnya juga tidak dapat dipisahkan dengan tahapan transaksi-transaksi konsumen lainnya. Prinsip yang berlaku pun dititik beratkan pada produsen atau penyalur produk (penjual) yang dapat disebut sebagai tanggung jawab produk. Sifatnya adalah tanggung jawab mutlak bagi produsen dan pihak-pihak yang menyalurkan produk secara tanggung renteng seluruhnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dirugikan dalam pemberian layanan / jaminan purna jual yang dilakukan oleh produsen atau toko penjual rakitan komputer, toko penjual rakitan komputer tidak memenuhi layanan purna jual seperti yang dijanjikan pada saat konsumen membeli rakitan komputer, ada beberapa konsumen dari toko penjual rakitan komputer yang merasa dirugikan dalam hal layanan garansi maupun layanan / jaminan penyediaan suku cadang dari perangkat keras yang terpasang pada rakitan komputer konsumen.30

                                                             30 Ibid, hlm 36. 

 

50 Konsumen seharusnya mengetahui isi dari layanan purna jual serta berapa lama garansi yang diberikan oleh toko penjual produk rakitan komputer, karena dalam layanan purna jual dalam hal ini jaminan mutu (garansi) tersebut memuat hak dan kewajiban dari konsumen dan penjual. Misal memuat sanksi atau akibat yang diterima konsumen bila tidak melakukan apa yang tertera dalam garansi yang diberikan oleh toko penjual produk rakitan komputer, kerugian dapat dialami oleh konsumen jika tidak mengetahui isi dari garansi atau jaminan mutu yang diberikan oleh toko penjual rakitan komputer, dikarenakan garansi atau jaminan mutu yang diberikan oleh toko penjual rakitan komputer kepada konsumennya dibuat untuk menguntungkan toko itu sendiri.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Produk Rakitan Komputer Terkait dengan penjelasan diatas tindakan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha / pemilik toko rakitan komputer tersebut jika tidak mau di komplain apabila produk rakitan komputer yang telah dibeli konsumen mengalami kerusakan dalam jangka waktu beberapa hari setelah pembelian, maka konsumen dapat memilih berbagai macam penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha, yaitu melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (upaya penyelesaian sengketa di Peradilan umum / Pengadilan Negeri), maupun jalur non litigasi (upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan). Banyak konsumen tidak mengetahui upaya

 

51 penyelesaian sengketa seperti itu, hal ini disebabkan karena menurut konsumen biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi lebih besar dari pada kerugian yang diderita, sehingga hampir sebagian besar konsumen tidak melakukan tindakan apapun pada saat dirinya dirugikan dalam hal pelayanan purna jual.31 Sedangkan beberapa konsumen yang mengerti penyelesaian sengketa tersebut mengambil jalur non litigasi tanpa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa dengan toko penjual rakitan komputer disini bentuknya ialah perdamaian dengan cara pemberian ganti rugi dari toko penjual rakitan komputer kepada pihak konsumen. Kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti ini dinilai baru, sehingga banyak konsumen yang tidak banyak mengerti tentang penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran layanan purna jual, akibatnya banyak konsumen yang enggan untuk melakukan tindakan non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hambatan pada proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) ialah pada saat proses peradilan berlangsung atau pada sidang pertama dan salah satu pihak merasa dirugikan (produsen), dengan proses non litigasi ini maka pada sidang selanjutnya pihak tersebut tidak akan hadir bahkan seterusnya setelah dilakukan pemanggilan yang sesuai dengan proses penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi), sehingga proses non litigasi berhenti karena tidak                                                              31 Ibid, hlm 1. 

 

52 dapat dilanjutkan kembali karena tidak hadirnya pihak produsen yang telah dipanggil oleh pihak BPSK meskipun peraturannya jika salah satu pihak dalam hal ini produsen yang tidak hadir pada sidang kedua maka gugatan konsumen dikabulkan tetapi jika proses non litigasi ini memilih cara mediasi dan konsiliasi maka keputusannya tidak berlaku karena salah satu pihak tidak menanda tanganinya. Sehingga disini anggota BPSK akan memberikan saran kepada pihak yang satu (konsumen), agar meneruskan kasus ini ke pengadilan umum atau proses litigasi jika masih ingin mencari keadilan. Kerugian yang dialami oleh konsumen lebih banyak dialami pada jaminan garansi yang besarnya 88% atau 88 orang dari 100 responden menyatakan bahwa pelanggaran yang sering mereka alami adalah pada pemberian garansi, baik itu garansi toko maupun tersediaanya kartu garansi pabrik, yang kedua adalah pada pelayanan perbaikan atau jasa service, responden menyatakan bahwa mereka mengalami kerugian akibat jasa perbaikan yang diberikan oleh toko penjual rakitan komputer salah satu kasus dari beberapa orang responden tersebut ialah pada proses perbaikan yang dilakukan oleh toko komputer dimana ia membeli rakitan komputer tersebut, konsumen itu dikenai biaya perbaikan, padahal rakitan komputernya tersebut masih dalam masa garansi (masih ada waktu 3 bulan garansi), toko berdalih bahwa ada seuatu hal yang harus diganti dan “sesuatu hal” ini tidak dijelaskan kepada konsumen tersebut meskipun si konsumen telah menanyakannya.

 

53 a.

Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Konsumen sebenarnya bisa melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Hal ini diatur didalam UUPK pada pasal 45 ayat 2 yang mengatakan “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, pada Pasal 45 ayat 4 mengatakan “jika telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan pengadilan juga dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa”, hal ini berarti upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan pun masih tetap terbuka apabila para pihak gagal menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Jadi penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dilakukan demi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan pemerintah telah membentuk suatu badan khusus yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jadi disini konsumen dan toko penjual rakitan komputer diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan bantuan BPSK, dengan adanya BPSK maka akan menghemat waktu dan biaya

 

54 dikarenakan keputusan yang dikeluarkan bersifat terakhir dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lagi. BPSK juga bertugas untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Meskipun demikian di BPSK sendiri kasus mengenai pelanggaran layanan purna jual terhadap komputer rakitan tidak pernah masuk atau diperkarakan hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak tahuan dari konsumen

pengguna

rakitan

komputer

bagaimana

cara

untuk

menyelesaikan sengketa melalui BPSK atau bisa juga karena perhitungan biaya penyelesaian perkara yang lebih besar dari pada kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut, sehingga tidak ada kasus yang masuk ke BPSK yang berhubungan dengan pelanggaran layanan purna jual terhadap produk rakitan komputer.

b. Upaya Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Umum (Litigasi) Konsumen yang telah dirugikan bisa mengajukan tuntutan ke peradilan umum. Hal ini dilakukan jika penyelesaian melalui non litigasi tidak berhasil untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan toko penjual rakitan komputer. Penyelesaian lewat pengadilan

bisa

dilakukan

secara

perorangan

maupun

secara

berkelompok seperti small claim, legal standing dan class action. Pada proses penuntutan oleh konsumen harus memperhatikan pokok masalahnya, maksudnya disini pada proses jual belinya tidak ada

 

55 masalah, yang menjadi masalah adalah setelah proses jual beli tersebut. Misalnya seorang konsumen yang tidak mendapatkan kartu garansi pabrik atas monitor yang telah dibelinya dan kemudian ia meminta kepada toko penjual untuk menyerahkan kartu garansi yang belum diterima oleh konsumen, tetapi toko tersebut berdalih bahwa untuk pada bulan pembelian yang dilakukan oleh konsumen kartu garansi telah ditiadakan, padahal dalam bulan pembelian itu diadakan undian berhadiah dengan mengirimkan kartu garansi dari pembelian monitor tersebut. Sudah jelas dalam hal ini toko penjual rakitan komputer telah melakukan tipu muslihat dan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu konsumen dapat mengadukan ke pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut dan diproses hingga ke pengadilan. Pihak kepolisian sendiri juga tidak dapat langsung menindak toko penjual rakitan komputer yang melakukan pelanggaran layanan purna jual seperti contoh tentang penipuan kartu garansi, tanpa ada pengaduan dari pihak konsumen. Berarti hal ini merupakan delik aduan, sehingga tanpa aduan dari pihak konsumen maka kepolisian tidak dapat melakukan tindakan. Dan selama ini tidak pernah ada pengaduan dari pihak konsumen tentang pelanggaran yang dilakukan oleh toko penjual rakitan komputer kepada kepolisian, karena hal ini mungkin merupakan hal yang baru dan pihak kepolisian sendiri juga belum mengerti banyak tentang kasus ini sehingga sosialisasinya kurang kepada masyarakat.

 

56 Pengaduan

pelanggaran

di

pihak

kepolisian

dalam

hal

pelanggaran layanan purna jual oleh toko penjual rakitan komputer dinyatakan tidak ada sehingga sudah barang tentu pelimpahan Berita Aacara Pemeriksaan (BAP) tidak ada yang diserahkan ke Kejaksaan negeri kota Bandung, tetapi jika ada maka jaksa akan melakukan penuntutan terhadap pelaku usaha dalam hal ini toko penjual rakitan komputer sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penyelesaian sengketa secara berkelompok dilakukan untuk dapat mengurangi biaya penyelesaian perkara misalnya pada small claim, hal ini dilakukan oleh sekelompok konsumen yang telah dirugikan atas pelanggaran layanan purna jual yang telah dilakukan oleh toko penjual rakitan komputer, didalam small claim ini alasan utama diizinkan dalam perkara konsumen adalah kepentingan dari pihak penggugat tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya, keyakinan konsumen bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja termasuk konsumen kecil, selain itu small calim ini digunakan untuk menjaga integritas badan peradilan. Dalam UUPK yang dapat mewakili konsumen dalam melakukan gugatan ke pengadilan adalah kelompok konsumen atau lembaga swadaya masyarakat yang disebut Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Proses legal standing juga dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang mempunyai hak legal standing. Dimana telah diakui oleh pemerintah dan telah terdaftar, seperti yang diatur dalam Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK. Legal standing ini lebih

 

57 jelasnya terdapat didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam UUPK sendiri legal standing tidak diatur secara rinci, tetapi hal ini bukan berarti didalam perkara konsumen tidak dapat diajukan secara legal standing ke pengadilan. Didalam

legal

standing

tuntutan

ganti

kerugian

uang

tidak

diperkenankan, karena itu jika konsumen akan menuntut dengan ganti kerugian uang maka lebih baik tidak menggunakan legal standing. Karena tuntutan ini dilakukan oleh LPKSM dimana tidak mengalami kerugian secara langsung. Selain itu pihak lain dalam hal ini pemerintah dapat juga melakukan tuntutan, namun hal ini baru terjadi apabila kerugian yang terjadi sangat besar. Proses class action dilakukan oleh konsumen-konsumen yang merasa sama-sama dirugikan oleh satu pihak toko rakitan komputer yang bersangkutan karena pelanggaran dalam layanan purna jualnya. Konsumennya haruslah berjumlah banyak dan merupakan konsumen yang membeli rakitan komputer pada toko yang sama. Kemudian konsumen menyerahkan pada suatu wakil yang mempunyai hak melakukan penuntutan. Pihak ini haruslah representatif sesuai dengan pendapat hakim, wakil ini bisa diambil dari konsumen yang sama-sama dirugikan dalam hal pelayanan purna jual. Class action ini sudah tercantum didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen didalam Pasal 46 ayat 1 huruf (b) yang mengatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen

 

58 yang memiliki kepentingan yang sama. Yang mana harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya adalah bukti pembelian. Didalam class action sendiri dapat digunakan strict liability. Yaitu suatu prinsip pertanggung jawaban perdata tanpa penggugat perlu untuk membuktikan adanya kesalahan. Asas ini memaksa agar pelaku usaha dalam hal ini toko penjual komputer rakitan untuk lebih berhatihati dalam manjalankan usahanya. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya penjual yang merugikan konsumen. Asas ini ialah product liability, hal ini didasarkan atas 3 hal yaitu : 1.

Melanggar jaminan,

2.

Adanya unsur kelalaian,

3.

Menerapkan tanggung jawab mutlak. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bandung dalam

kasus pelanggaran layanan purna jual oleh toko rakitan komputer terhadap konsumen atau permohonan eksekusi atas keputusan BPSK tentang masalah pelanggaran layanan purna jual produk komputer rakitan, tidak pernah ada.

Melihat hal ini maka konsumen dapat

melakukan gugatan, agar toko penjual rakitan komputer memberikan layanan purna jual yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa gugatan yang dilakukan sebaiknya secara Class action karena membutuhkan biaya yang ringan, waktu konsumen

 

tidak banyak terbuang dan lebih sederhana daripada konsumen 59 melakukan

tuntutan

secara

individu.

Didalam

Undang-undang

Perlindungan Konsumen sendiri yang melanggar Pasal 25 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya diberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang melanggarnya, sedangkan untuk sanksi pidana tidak ada.

 

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1.

Penerapan Pasal 25 Undang-undang perlindungan konsumen di kalangan pelaku usaha dalam hal ini toko penjual rakitan komputer masih belum optimal karena ternyata masih banyak toko penjual rakitan komputer yang tidak mengerti tentang pentingya layanan purna jual dan juga masih sering melanggar aturan layanan purna jual.

2.

Rakitan komputer wajib mempunyai layanan atau jaminan purna jual yang diberikan oleh toko komputer penjual rakitan komputer tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999

“Pelaku

usaha

yang

memproduksi

barang

yang

pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”. Pelayanan purna jual merupakan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, seperti yang tertera pada Bab I pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia

(KEPMENPERINDAG)

Nomor

634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar Di Pasar. 60

 

61 3.

Sengketa yang sering terjadi antara konsumen dengan toko penjual komputer rakitan ialah dalam hal Pelanggaran pemberian jaminan garansi yaitu sebanyak 88%, sedangkan untuk sengketa dalam hal pelanggaran pelayanan penyediaan suku cadang hanya sebanyak 5% dan untuk sengketa dalam hal pelanggaran pelayanan perbaikan atau jasa service hanya sebesar 7% dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik konsumen maupun toko penjual komputer rakitan ialah dengan mengambil Jalur Non Litigasi tanpa melalui BPSK yang bentuknya ialah kesepakatan antara pembeli dan penjual dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen oleh toko penjual komputer rakitan, tetapi yang melakukan tindakan ini hanya 27% saja sedangkan 73% tidak melakukan tindakan apapun atau diam saja.

B. Saran 1.

Berkaitan

dengan

Implementasi

Undang-undang

Perlindungan

Konsumen khususnya Pasal 25 maka perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena mengingat pentingnya layanan / jaminan purna jual bagi masyarakat sebagai konsumen dan pihak penjual atau sebagai produsen agar Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya. 2.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka seharusnya pemerintah ikut serta dalam

 

62 melakukan penegakkan hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi barang serta pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. 3.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa maka perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai hukum perlindungan konsumen secara luas dikalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan, kalangan akademisi maupun masyarakat umum, sehingga terdapat persamaan persepsi bagaimana proses pelayanan purna jual yang baik.

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Bagir Manan, Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, makalah disajikan dalam seminar perlindungan konsumen dalam era pasar bebas, Universitas 11 Maret Surakarta. Burhan Ashofa., Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Jogiyanto H.M, Pengenalan Komputer, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Andi offset, Yogyakarta 1989. Jonminofri., Cipto Wahyana., Sri Sayekti., Hendrika Y. 2001., Lokal Punya Oke Juga Lho, Kontan edisi 27/V Tanggal 2 April 2001. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000. Shofie Yusuf, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1986. Suryadi Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994. Winarno Surachmad,Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metoda dan teknik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980. Wawan Prasetyo, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1996.

63

 

64 B. Peraturan Perundang-undangan : Kepututusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Kepututusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar Jurnal atau Makalah. R. Subekti; R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan 26, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. Tap MPR Nomor IV / MPR / 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lain : Asia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi Informasi, 5 Februari 2002, http:// www.kompascybermedia.html, (23 Desember 2004). Bayu Muhammad, Penerapan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, http://www.google.com/masalah-tentang-kerugian-komputer.html, (Juni 2010). Firman Turmantara Endipradja, Tanggung Jawab Pendidikan, Harian Umum Pikiran Rakyat, (17 Maret 2009). Imran

Nating, Perlindungan Konsumen Dengan Product http://www.tempointeraktif.com, (September 2010).

Liability,

Peter Denning, Ensiklopedia Ilmu Komputer, http:www.ilmukomputer.com, (Juni 2003). Sumarno. JPN, 2003, Pengenalan Teknologi Komputer dan Manfaatnya, http://www.google.com/sejarahkomputer.html, (23 Desember 2004). Wiek Yustanto, Mendongkrak Pasar Dengan Layanan Purna Jual, www.infokomputeronline.com/layanan-purna-jual.html, (September 2010).

 

LAMPIRAN

 

1.

Formulir Model MG-1

: Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.

2.

Formulir Model MG-2

: Formulir Isian Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.

3.

Formulir Model MG-3

: Permintaan Kelengkapan Data.

4.

Formulir Model MG-4(1) : Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.

5.

Formulir Model MG-4 (2) : Penyampaian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia.

6.

Formulir Model MG-5

: Persetujuan Atas Perubahan atau Penambahan Model/Tipe pada Petunjuk Operasional (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.

7.

Formulir Model MG-6

: Penolakan Pemberian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi/Elektronika.

8.

Formulir Model MG-7

: Permintaan IUI/TDI/API/APIT/NPIK/SIUP.

Pembekuan

 

Diisi oleh Pemohon

Formulir Model MG-1 KEPALA SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia --------------------------------------

Kepada Yth. * Bupati/Walikota * Kabupaten/Kota…………... …………………………….... ……………………………… di ………………………………

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk * Teknologi Informasi/Elektronika, dengan dilengkapi data-data sebagai berikut : 1.

Formulir Isian Pendaftaran (Model MG-2);

2.

Foto Copy Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Produsen;

3.

Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT), bagi importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), khusus bagi Importir produk Teknologi Informasi/Elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;

4.

Foto Copy NPWP;

5.

Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan tersedianya Suku Cadang didalam negeri, di atas Materai;

6.

Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia;

7.

Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

…….…….., ………………………………

Nama, Tanda Tangan Pimpinan dan Cap Perusahaan ……………………………….

 

Tembusan : 1. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag; 2. Pertinggal. --------------------------------------------------------------------------------------------------* Coret yang tidak perlu

 

Diisi oleh Pemohon

Formulir Model MG-2

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI/ELEKTRONIKA 1. Nama Pemohon

:

2. Jabatan

: Direktur Utama

3. Nama Perusahaan

:

4. NPWP

:

5. Alamat - Kantor, Tlp, Fax : - Pabrik, Tlp, Fax : 6. Produk yang didaftarkan Merk

Jenis

Tipe

..................,…………....................... Nama, Tanda Tangan Perusahaan Dan Cap Perusahaan

(.......................................)

* Coret yang tidak perlu.

 

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-3

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA Nomor

:

…………, …………………..

Lampiran : Perihal

: Permintaan Kelengkapan Data

Kepada Yth. Sdr.

Pimpinan…………………….

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor :……………………… tanggal ……… perihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk 8 Teknologi Informasi/Elektronika, yang kami terima tanggal …………………… setelah diteliti maka permohonan Saudara perlu dilengkapi : 1. ………………….……………………………………………………………………… 2. ……….………………………………………………………………………………… 3. …………………………….……………………………………………………………

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. * Bupati/Walikota * Kabupaten/Kota………………….

.............................................

Tembusan: 1. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag; 2. Pertinggal. --------------------------------------------------------------------------------------------------* Coret yang tidak perlu.

 

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-4 (1)

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI/ELEKTRONIKA NOMOR : ……/**01, 02/ ………………… Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:…………… serta memperhatikan permohonan perusahaan dibawah ini, kami menyatakan bahwa : NAMA PERUSAHAAN : ………………………………………........................... ALAMAT

: ……………………………………………...................

NPWP

: ………………………………………………………...

telah mendaftarkan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia untuk produk-produk sebagai berikut : Merk

Jenis Komoditi

Tipe

Selanjutnya Nomor Tanda Pendaftaran tersebut diatas agar dicantumkan pada setiap Petunjuk Penggunaan/Manual dan Kartu Jaminan/Garansi. Tanda pendaftaran ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan melakukan kegiatan usaha produk * Teknologi Informasi/Elektronika yang bersangkutan dan tidak dilakukan penambahan/perubahan merek, jenis dan atau model/tipe atas produk * Teknologi Informasi/Elektronika yang bersangkutan.

 

…………, ……………………… * Bupati/Walikota * Kabupaten/Kota

…………………… Tembusan : 1.

Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag;

2.

Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag;

3.

Pertinggal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------* Coret yang tidak perlu. * Contoh Kode Wilayah Kabupaten (diambil dari kode Propinsi dan Kabupaten ybs).

 

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-4 (2)

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor

:

………………, ……………………

Lampiran : 1 (satu) set. Perihal

: Penyampaian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual)

Kepada Yth. Sdr. Pimpinan…………………

Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia ---------------------------------------Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ………………………… tanggal ........................ perihal Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia, yang kami terima beserta kelengkapan datanya pada tanggal ……………………………., bersama ini kami menyampaikan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk * Teknologi Informasi/Elektronika atas nama persahaan Saudara (terlampir). Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. …………, ……………………… * Bupati/Walikota * Kabupaten/Kota

…………………… Tembusan : 1. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag; 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag; 3. Pertinggal. --------------------------------------------------------------------------------------------------* Coret yang tidak perlu.

 

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-5

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA Nomor

:

………………, ………………………

Lampiran : Perihal

: Persetujuan Atas Perubahan/

Kepada Yth.

Penambahan model/tipe pada Tanda Pendaflaran Petunjuk ………………………

Sdr. Pimpinan

Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk * Teknologi Informasi/Elektronika -----------------------------------------Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: ………………… tanggal …………… perihal tersebut diatas yang kami terima tanggal …………………, dengan ini kami menyetujui atas perubahan/ penambahan merek, jenis dan atau model/tipe sebagaimana terlampir. Perubahan-perubahan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk * Teknologi Informasi/Elektronika atas nama PT. ………… Nomor: …………… tanggal ………………… …………, ……………………… * Bupati/Walikota * Kabupaten/Kota …………………… Tembusan : 1. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag; 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag; 3. Pertinggal. --------------------------------------------------------------------------------------------------* Coret yang tidak perlu.

 

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-6

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA Nomor

:

…………,………………….

Lampiran : Perihal

: Penolakan Pemberian Tanda

Kepada Yth.

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan

Sdr. Pimpinan …………..

(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk * Teknologi Informasi/Elektronika --------------------------------------------Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ……………… tanggal ……….. perihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk * Teknologi Informasi/Elektronika yang kami terima tanggal ………, setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Saudara, kami berkesimpulan bahwa permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : ……………………. Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka kami belum dapat memenuhi permohonan Saudara. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. * Bupati/Walikota * Kabupaten/Kota ………………….

…………………… Tembusan : 1. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag; 2. Pertinggal. --------------------------------------------------------------------------------------------------* Coret yang tidak perlu.

 

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-7

KEPALA SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor : Lampiran : Perihal : Permintaan Pembekuan * IUI/TDI; API/APIT; NPIK; SIUP. ------------------------------------------…………….

Jakarta ,…………………. Kepada Yth. * Dirjen Perdagangan Luar Negeri/ Bupati/Walikota * Kabupaten/Kota ……………………………

….... …………………………… ….... Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.………., dan sesuai dengan Surat Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa No. ……. tanggal ………….. yang menyebutkan bahwa perusahaan ………… ( …… Nama perusahaan…..), Alamat ………… terbukti tidak * mendaftarkan/melengkapi Petunjuk Penggunaan (Manual) dan atau Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk * Teknologi Informasi dan atau Elektronika, maka Saudara harus melakukan pembekuan terhadap * IUI/TDP; API/APIT; NPIK; SIUP Perusahaan tersebut ** selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap/Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dilaksanakan oleh pelaku usaha. Demikian, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. An. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI DIREKTUR JENDERAL ………………….

………………………………………..

Tembusan : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 2. Sekretaris Jenderal Depperindag; 3. * Ka. Dinas Perindag, Kabupaten/Kota …………………..; 4. Pertinggal.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------* Coret yang tidak perlu ** - 6 (enam) bulan bagi yang tidak mendaftar; - sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap bagi yang tidak melengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia; - sampai dengan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dilaksanakan oleh pelaku usaha bagi yang tidak melengkapi dengan Kartu Jaminan/Garansi.