Setelah wacana e-audit diapungkan,

LAPORAN UTAMA

Menuju E-audit yang Paripurna BPK mulai mengembangkan e-audit untuk menjadi satu sistem yang matang. Sejumlah penataan pun dilakukan seperti perundang-undangan dan manajemen sumberdaya manusia aparatur BPK.

S

etelah wacana e-audit di apungkan, kemudian konsep e-audit dibahas melalui proses yang mendalam, BPK mulai mengembangkannya menuju ke satu sistem yang paripurna. Fondasi awal dibangun dengan memasukkan pene rapan e-audit dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015. Selanjunya, menjadi bagian penting dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK. Dan, secara otomatis masuk dalam rencana Reformasi Birokrasi BPK. Untuk itu, agar pondasi menjadi lebih kuat, BPK melakukan beberapa langkah yang masuk dalam koridor

6

JULI 2011

6 - 16 laporan utama.indd 6

reformasi birokrasi untuk penguatan penerapan e-audit. Langkah-langkah yang dilakukan itu meliputi penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan organisasi, penataan manajemen sumberdaya manusia. Setelah tahapan pembangunan pondasi ini memiliki bentuk awal, dilakukan tahap uji coba penerapannya melalui piloting. Dengan pertimbangan kesiapan pihak yang diperiksa BPK atau auditee, partisipasi satuan kerja di BPK, dan kesiapan para pemeriksa BPK dalam menjalankan e-audit ini. Terkait dengan kesiapan auditee,

BPK menggandeng mereka melalui penandatanganan memorandum of understanding tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data. BPK masih akan melakukan lagi sampai seluruh auditee menandatangani MoU. Sementara tahap ujicoba sendiri, rencananya akan mulai diterapkan pada semester II tahun ini, dengan objek pemeriksaan sementara Laporan Keuangan Pemerintah. Pada periode 2012-2013, ujicoba diperluas dalam cakupan objek pemeriksaannya. Dalam konteks ini, ujicoba e-audit dilakukan dengan menetapkan objek pe meriksaan menggunakan skala prio ritas yaitu dari tahapan objek peme riksaan yang datanya sudah terstruktur sampai belum terstruktur. Bersamaan dengan penerapan ujicoba tersebut, agar pola pikir dan proses kerja berbasiskan e-audit dapat lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi dalam lingkungan kerja, BPK melakukan upaya penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Pada tahapan inilah, pengemba ngan e-audit akan terus dilakukan sampai direncanakan pada 2014, sistem e-audit sudah established dan matang. Dengan kata lain, setelah pondasi kuat, dalam tahap pengembangan nanti di lapangan, ditemukan kelemahan atau permasalahan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga sistem e-audit bisa mencapai taraf kematangan pada 2014. Jika semuanya tercapai seperti yang diharapkan, baru dilakukan pemanfaatan e-audit untuk mendukung pemeriksaan yang riil pada ketiga jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, dan Pemeriksaan Kinerja. Untuk mengawal sistem e-audit agar bisa berjalan sesuai koridor, BPK melakukan dua langkah berikutnya. Langkah tersebut berlangsung sepanjang proses pengembangan, ujicoba, penguatan, hingga pemanfaatan. Ke dua langkah tersebut yaitu melakukan manajemen perubahan serta monitorWarta BPK

8/26/2011 11:53:53 AM

ing, evaluasi, dan pelaporan. Manajemen perubahan dilakukan untuk memastikan pihak internal (pegawai dan satuan kerja BPK) maupun eksternal BPK (auditee) mendukung dan berpartisipasi penuh dalam penerapan e-audit. Manajemen perubahan yang dilakukan BPK memakai pendekatan ADKAR (Awareness/kesa daran, Desire/keinginan, Knowledge/ pengetahuan, Ability/keterampilan, dan Reinforcement/penguatan). Model pendekatan ADKAR ini akan melakukan langkah menciptakan kesa daran terlebih dahulu kepada satuan kerja dan para pegawai BPK maupun auditee bahwa penerapan e-audit ini penting bagi mereka, BPK, dan negara. Jika sudah mulai ada kesadaran, akan muncul keinginan mendukung dan berpartisipasi di dalamnya. Jika sudah ada keinginan, mereka perlu pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar bisa mendukung dan berpartisipasi penuh di dalam penerapan e-audit ini. Jika sudah begitu, yang dilakukan kemudian adalah penguatan. Tujuannya, agar kondisi perubahan yang terjadi dengan penerapan e-audit dapat diperkuat dan bisa ditingkatkan lagi. Sementara monitoring, evaluasi, dan pelaporan bertujuan agar seluruh tahapan atau kegiatan implementasi penerapan e-audit ini bisa berjalan se suai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Jika langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan BPK tersebut bisa dilakukan secara maksimal, sesuai dengan tujuan awalnya, penerapan eaudit bisa diharapkan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan tingkat kefokusan pemeriksaan yang tinggi. Muaranya, akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dengan transparansi dan akun tabilitas pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Tentu saja dengan begitu, BPK dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai wewenangnya. Ini yang diharapkan masyarakat. Tercapainya tujuan reformasi birokrasi dan sesuai dengan amanat UUD’45 dan Pancasila. Warta BPK


Piloting E-audit

Salah satu proses untuk membangun sistem e-audit yang matang, BPK melakukan piloting atau ujicoba. Mencoba menerapkan e-audit dalam tataran praktek di lapangan. Tidak lagi sekedar wacana atau ranah konseptual. Dengan dilakukannya piloting eaudit, penerapan e-audit akan dapat dievaluasi jika menghadapi kendala. Dengan dievaluasi maka dilakukan penyempurnaan sebelum BPK menerapkan e-audit secara penuh. Jenis pemeriksaan yang pertama kali akan diujicoba dalam e-audit adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Ada beberapa hal kenapa ujicoba penerapan e-audit pertama kali akan diterapkan pada laporan keua ngan pemerintah. Pertama, sejak reformasi tata kelola keuangan negara, pelaporan keuangan merupakan proses bisnis yang sudah cukup dipahami oleh entitas peme rintah baik kementerian/lembaga di pusat maupun Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di daerah. Kedua, penyusunan laporan keua ngan sudah diatur dengan mekanisme yang terstruktur dan didukung de ngan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi informasi, seperti Sistem Akuntansi Internal (SAI) di

tingkat kementerian/lembaga, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di tingkat Pemerintah Pusat, dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di tingkat pemerintahan daerah, serta Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terintegrasi dengan Enterprise Resource Planning (ERP) atau sistem informasi dan teknologi informasi perusahaan pada BUMN. Ketiga, penerapan sistem informasi tersebut menghasilkan struktur data yang relatif seragam sehingga memudahkan proses link and match data. Keempat, sebagian besar data yang diatur secara eksplisit dalam MoU tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data merupakan data yang dihasilkan dalam rangka pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu akan dapat menjamin ketersediaan data yang dibutuhkan dalam rangka piloting ini. Dengan dilakukannya piloting, maka untuk pemeriksaan sementara laporan keuangan akan merevitalisasi mandatori audit BPK melalui duku ngannya terhadap penerapan Risk Based Audit, cakupan pemeriksaan yang lebih tinggi, sampel yang lebih representatif, penggunaan sumber daya pemeriksaan (pemeriksa, angga-

JULI 2011

7

8/26/2011 11:53:53 AM

LAPORAN UTAMA ran, dan waktu) yang lebih efisien dan simpulan audit yang lebih andal dan akurat. Di sisi lain, data yang terbangun dari proses piloting ini sebagian besar merupakan data posisi keuangan dan realisasi anggaran entitas dari satker/ cabang, wilayah/regional hingga ke tingkat kantor pusat, sehingga dapat digunakan untuk mempertajam proses perencanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan pemeriksaan kinerja. Disamping itu, piloting dengan topik pemeriksaan laporan keuangan akan menghemat biaya pemeriksaan. Sebab, pelaksanaannya akan ‘ditumpangkan’ dalam pemeriksaan interim laporan keuangan, disesuaikan dengan

utama entitas yang saling terkait dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan negara. Keempat entitas itu yaitu Pemerintah Pusat, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Pengelompokan ini diperlukan dalam merancang teknologi interface yang akan digunakan dalam mengakses data dari kelompok entitas yang homogen dalam kesiapan TI dan struktur datanya. Untuk keperluan penyederhanaan, entitas BLU, BHMN dan BUMD belum menjadi prioritas dalam pengelompokan entitas ini, akan tetapi dapat dianggap menginduk ke entitas Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah.

jadwal di satker pusat dan daerah. Secara keseluruhan, keberhasilan piloting ini diharapkan akan mempercepat implementasi e-audit dengan meningkatkan kontribusi auditee, komitmen manajemen BPK, serta partisipasi pemeriksa BPK dalam jenis dan objek pemeriksaan yang lebih luas. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan dengan e-audit akan lebih mudah mengidentifikasi keterkaitan data keuangan antarentitas. Pemetaan terhadap hubungan data keuangan antarentitas menghasilkan setidaknya ada empat kelompok

Cakupan pemeriksaan secara elektronik (e-audit) Pemerintah PusatKementerian/Lembaga berpusat pada enam unsur pemeriksaan yakni : 1. Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN kepada Kementrian/ Lembaga. 2. Realisasi belanja Kementerian/ Lembaga yang dialokasikan Pemerintah Pusat. 3. Realisasi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga yang ditargetkan Pemerintah Pusat.\ 4. Penyetoran pajak pusat oleh Ke-

8

JULI 2011


menterian/Lembaga yang dipungut untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas beban APBN. 5. Pengunaan barang milik negara oleh Kementerian/Lembaga yang dimiliki Pemerintah Pusat. 6. Laporan Pertanggungjawaban keuangan (LKKL) Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Cakupan penerapan e-audit Peme rintah Pusat-BUMN berpusat pada empat unsur pemeriksaan, yakni: 1. Pemerintah Pusat menyerahkan aset pemerintah untuk penyertaan modal di BUMN. 2. Pemerintah Pusat menyediakan penerusan pinjaman dan rekening dana investasi kepada BUMN yang bersumber dari kreditor. 3. Pemerintah Pusat menyalurkan dana subsidi kepada BUMN dalam rangka Public Service Obligation. 4. BUMN menyetorkan pajak pusat dan dividen kepada Pemerintah Pusat. Cakupan penerapan e-audit Peme rintah Pusat-Pemerintah Daerah ber kisar pada dua unsur pemeriksaan, adalah : 1. Pemerintah Pusat menyalurkan dana perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Otsus) dan bagi hasil pajak dan pendapatan pusat (DBH) kepada Pemerintah Daerah. 2. Pemerintah Daerah menyetorkan pajak pusat yang dipungut untuk pembayaran kepada Pihak III atas beban APBD. Cakupan pemeriksaan pada Kementerian/Lembaga-Pemerintah Daerah meliputi tiga hal, yakni: 1. Kementerian/Lembaga mengalokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui SKPD di bawah pemda. 2. Kementerian/Lembaga menghibahkan aset hasil pengadaan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada pemda. 3. Pemerintah Daerah menghibahkan dana/barang yang bersumber dari APBD/BMD kepada instansi vertikal Kementerian/Lembaga di daerah. Warta BPK

8/26/2011 11:53:54 AM

Cakupan pemeriksaan pada Kementerian/Lembaga-BUMN meliputi tiga hal, yaitu: a. Kementerian/Lembaga meng hibahkan BMN/menerima hibah dari BUMN. b. BUMN menyediakan Public Service Oblication yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga. c. BUMN menyediakan barang/jasa yang bersumber dari dana APBN kepada Kementerian/Lembaga. Cakupan pemeriksaan pada Peme rintah Daerah-BUMN juga meliputi tiga hal, yakni: a. Pemda menghibahkan BMD/me nerima hibah dari BUMN. b. BUMN menyediakan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD kepada pemda. c. BUMN menyerahkan bagi hasil pendapatan/menyetorkan pajak daerah kepada pemda.

data nonoperasional yang dibangun oleh Biro TI. Digunakan dalam membantu proses perencanaan pemeriksaan. Selain sebagai tempat penyimpanan data, Pusat Data ini berfungsi sebagai perantara antara database internal BPK dengan database eksternal milik entitas/stakeholder dengan mengutamakan pada aspek security dan confidentiality; 2) Sarana pemodelan validasi dengan struktur terkait aspek akurasi dan keutuhan; 3) Satu titik masuk untuk pertukaran data terkait tugas dan fungsi BPK sebagai pemeriksa. Pusat Data tersebut akan dioperasikan oleh Command Center. Command Center sendiri merupakan semacam pusat akses data entitas secara online.

kan tempat berupa portal atau website agar auditee dapat melakukan akses secara terbatas sesuai kewenangannya terhadap data yang dihasilkan oleh e-BPK melalui portal ekstranet (e-audite). Keberadaan portal ini tidak akan sama antara satu entitas dengan entitas lainnya. Sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur TI BPK dan auditee. Lewat portal inilah auditee dapat melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mengirimkan jawaban penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi BPK, dan memantau status penyelesaian temuan pemeriksaannya.

Metodologi e-audit

Metodologi audit yang digunakan dalam piloting e-audit tidak ber-

Komponen Operasional

Pada dasarnya, implementasi sis tem e-audit bertumpu pada empat komponen teknologi yang saling tergantung dan terintegrasi. Keempat komponen tersebut, yaitu Sistem Informasi Internal BPK (e-BPK), Pusat Data BPK (BPK Datawarehouse), Pusat Akses dan Analisa BPK (BPK Command Center), dan Portal e-audit BPK. Sistem informasi internal BPK merupakan sistem komputerisasi pro ses bisnis BPK, meliputi Sistem Informasi SDM, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi BMN, Database Entitas Pemeriksaan dan Sistem Manajemen Pemeriksaan. Keempat sistem tersebut membentuk suatu Sistem Auditing Resource Planning yang dikemas dalam suatu platform aplikasi Portal Induk Pegawai. Integrasi di antara keempat sistem tersebut menjamin adanya Single Point of Truth, di mana tidak terjadi penyebaran data elektro nik yang tumpang tindih (redundan). Sistem ini juga menjadi salah satu sumber pengaya Knowledge Center. Sementara Pusat Data BPK merupakan perangkat sistem penyimpan Warta BPK


Secara fisik Command Center akan berupa sebuah ruangan eksklusif yang di dalamnya terdapat beberapa ruang kerja yang dapat melakukan akses data auditee secara online. Selain sebagai pusat akses data online, Command Center juga berfungsi sebagai sarana validasi data secara otomatis, penelusuran data, dan pelaporan, serta sebagai sarana asistensi atau dukungan teknis dan informasi terkait implementasi e-Audit. Disamping itu, Command Center juga menjamin akses terbatas dimana hanya personil yang ditunjuk yang dapat memasuki rua ngan ini. Sementara Portal e-audit merupa

beda jauh dengan metodologi dalam pemeriksaan interim LK. Metodologi yang digunakan terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, ada empat hal yang harus dilakukan. Pertama, evaluasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Kedua, memperoleh Laporan Keuangan Interim. Ketiga, Penentuan obyek dan lingkup pemeriksaan. Dan, keempat, penentuan tujuan dan penyusunan langkah pemeriksaan. Untuk tahap pelaksanaan, ada enam tahapan yang harus dilakukan. Keenam tahapan tersebut adalah: pemutakhiran data umum dan SPI; JULI 2011

9

8/26/2011 11:53:54 AM

LAPORAN UTAMA

pengujian atas TLHP sebelumnya; pe ngujian pengendalian; pengujian subtantive terbatas; pengujian kepatuhan terhadap peraturan; dan dokumentasi pemeriksaan. Sedangkan untuk tahap pelaporan, ada empat hal yang harus dilakukan. Keempat hal tersebut, yaitu: pengambilan kesimpulan; penetapan materialitas, risiko dan sampling; penyusunan laporan hasil pemeriksaan interim; dan penyusunan program pemeriksaan substantif atau secara terinci. Dalam piloting ini, tim melakukan langkah sebagaimana biasa diatur dalam P2 (Program Pemeriksaan) Interim antara lain: Pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LK Tahun 2010, Penilaian sistem pengendalian intern terkait siklus transaksi penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan transaksi non kas dan Pengujian terbatas atas transaksi pada beberapa akun signifikan hingga ke dokumen sumber. Perbedaan utama dalam piloting e-audit ini adalah pada tahap pelaksanaan terutama langkah pengujian substantif atas data yang diperoleh melalui Pusat Data dan proses rekonsiliasi data jika terdapat ketidakcocokan antar data tersebut. Selain melakukan langkah dalam

10

JULI 2011


P2 Interim tersebut, tim melakukan langkah yang dirancang khusus untuk piloting e-audit melakukan pengujian data elektronis terkait laporan keua ngan entitas baik yang disampaikan melalui sistem informasi dan komunikasi ke Pusat Data maupun yang diperoleh tim pada saat melakukan konfirmasi ke auditee penghasil data tersebut. Jika hasil pengujian menunjukkan ketidakcocokan data, tim audit melakukan pengujian ke dokumen sumber dan konfirmasi ke entitas terkait untuk mengetahui penyebab ketidakcocokan data tersebut dan memfasilitasi rekonsiliasi data di antara penanggung jawab data di lingkungan entitas tersebut. Metode pengujian dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pengujian intra entitas dan pengujian antar entitas. Pada pengujian intra-entitas tim audit membandingkan data dalam satu entitas yang sama dhi. Data Laporan Keuangan entitas yang diakses melalui Pusat Data BPK dibandingkan dengan data yang dihasilkan oleh satuan kerja di lingkungan entitas dalam rangka konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan entitas. Misalnya: pengujian data laporan BMN di tingkat Pusat yang Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) ke Pusat Data BPK dengan data laporan BMN (via akses di Command Center) dengan

data laporan BMN di tingkat satker, wilayah dan pusat yang diperoleh tim audit langsung dari auditeenya. Adapun, pengujian antarentitas tim audit membandingkan data dari dua atau lebih entitas yang berbeda dhi. Data Laporan Keuangan suatu entitas dan data Laporan Keuangan entitas lain yang memiliki keterkaitan (hubungan artikulasi) dimana data-data tersebut diakses melalui Pusat Data BPK. Misalnya pengujian data realisasi belanja (SP2D) Kementeria/Lembaga yang dihasilkan oleh SAPA di tingkat Pusat Kementerian/Lembaga dengan data realisasi belanja Kementerian/ Lembaga tersebut yang dihasilkan oleh SAU di DJPB, dimana kedua jenis data tersebut dapat diakses di Pusat Data BPK melalui Command Center. Secara garis besar skenario piloting terdiri dari sembilan langkah yang dilakukan yaitu: 1. Auditee menyiapkan data yang dibutuhkan berdasarkan MoU via portal e-audit; 2. Command Center meng akses data tersebut via portal e-audit; 3. Command Center mengolah data tersebut dengan menggunakan program aplikasi dan mengunggah hasil data olahan tersebut ke Pusat Data BPK di server datawarehouse; 4. Selama kegiatan piloting, TPP melakukan aktivitas koordinasi, monitoring dan evaluasi kepada seluruh pihak yang terlibat; 5. Tim audit mengakses data yang terdapat di Pusat Data dan melakukan rosedur pengujian sesuai dengan program pemeriksaan; 6. Tim audit mengajukan permintaan data tambahan (query data) yang diperlukan kepada Command Center; 7. Tim audit melakukan prosedur konfirmasi, klarifikasi, rekonsiliasi dan verifikasi atas temuan ketidaksesuaian data dan kelemahan sistem pengolahan data entitas; 8. Setelah selesai melakukan proses pekerjaan lapangan, tim audit menyusun TP dan LHP untuk kemudian menyampaikannya ke command center untuk diunggah di Pusat Data; Warta BPK

8/26/2011 11:53:54 AM

Kebutuhan dan Prioritas Untuk Piloting Untuk menunjang pelaksanaan proses bisnis BPK; dan manfaat bagi piloting, ada tiga kebutuhan yang harus stakeholder. Lalu terdapat Tim Audit sebanyak dipenuhi. Ketiga kebutuhan tersebut adalah: sumber daya manusia, sarana 42 pemeriksa. Terdiri dari 7 tim. Ketudan prasarana, dan standar operating juh tim ini dibagi dalam beberapa tugas pemeriksaan. Tiga tim audit interim procedure (SOP). Untuk sumberdaya manusia, BPK LKKL dari AKN I, III, dan IV. Satu tim Kebutuhan Sumberdaya piloting e-audit mempersiapkan Tim Pengkaji dan Pe audit interim LKPP dari AKN II. Dua tim rencana (TPP) sebanyak 10 orang yang audit interim LKPD dari Perwakilan merupakan representasi dari seluruh BPK wilayah Barat dan wilayah Timur. Dan, satu tim audit interim LK BUMN satker yang terlibat (unit in charge). Selama kegiatan piloting ini, TPP dari AKN VII. Setiap tim berjumlah akan mengevaluasi beberapa hal seba enam anggota. Selain tenaga pemeriksa, sumber gai bagian dari proses pembelajaran

yang berasal dari Biro TI, Litbang dan AKN. Selain itu, dalam piloting penerapan e-audit ini diperlukan dua orang Subject Matter Expert. Masing-masing di bidang IT Management dan IT Audit. Sementara untuk sarana dan prasarana, dalam piloting ini diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Ada tiga perangkat keras yang mendukung piloting ini. Pertama, jaringan akses data ke media penyimpanan data auditee. Kedua, server tempat penyimpa nan data baik yang sementara di portal e-audit dan command center maupun

daya manusia yang diperlukan adalah untuk mengoperasikan sistem e-audit. Operator sistem e-audit sebanyak 10 orang. Lima orang petugas Command Center. Lima petugas ini berasal dari perwakilan Biro TI, Litbang dan AKN. Kemudian dua orang petugas jaringan infrastruktur yang berasal dari Biro TI. Dan, tiga orang petugas Pusat Data

yang bersifat permanen di Pusat Data. Ketiga, jaringan intranet yang dibutuhkan tim audit untuk mengakses sistem e-audit. Adapun, perangkat lunak yang dibutuhkan terdiri dari tiga komponen. Pertama, software pengolahan data (smart engine) pada command center. Kedua, software pengolah data yang

dan dasar perumusan kebijakan dalam tahap implementasi berikutnya. Halhal yang akan dievaluasi yaitu: kendala yang dihadapi; penyempurnaan SOP e-audit; perbaikan manajemen data dan informasi; pemetaan standar kompetensi SDM; perencanaan kebutuhan perangkat TI; penyempurnaan metodologi audit; dampak terhadap Warta BPK


JULI 2011

11

8/26/2011 11:53:55 AM

LAPORAN UTAMA digunakan auditee seperti SAI, Simda, SAU, dan SAP untuk teknik reperformance penyusunan LK. Dan, ketiga, software audit yang digunakan untuk prosedur teknik audit berbantuan komputer (TABK) seperti ACL, SQL, atau Arbutus. Untuk kemudahan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi, ada dua komponen yang diperlukan. Pertama, berupa mailing list yang beranggota kan seluruh person in charge dan anggota tim pokja dan tim audit yang terlibat dalam piloting. Kedua, Operation Room. Operation Room ini diperlukan untuk tiga hal. Hal pertama, untuk penyelenggaraan rapat koordinaasi teknis. Kemudian sebagai posko pemberian dukungan teknis Help Desk. Dan, seba gai fasilitas monitoring dan evaluasi secara real time dan proses pembelajaran (know ledge management system) bagi aspek teknis (project management) maupun personil (change management). Untuk SOP, berdasarkan tingkat kebutuhannya, maka SOP yang harus disiapkan terbagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama, SOP yang sangat penting dan mengatur proses dan mekanisme inti e-audit (core SOP) adalah Juknis Implementasi e-audit, Juknis Tindak Lanjut MoU dan SOP e-BPK. Kedua, SOP yang langsung mempengaruhi proses eaudit (direct SOP), yaitu Juknis Pengelolaan KKP elektronis dan SOP Sistem Manajemen Pemeriksaan. Ketiga, SOP yang secara tidak langsung mempengaruhi proses e-audit (indirect SOP) yaitu revisi SPKN dan PMP dan revisi Juklak/ Juknis Pemeriksaan terkait. Substansi proses dan tahapan kegiatan yang harus diatur dalam SOP tersebut antara lain:

12

JULI 2011


(a) Perencanaan yang mengatur assesment kesiapan TI entitas, peme riksaan TI entitas, penyusunan Grand Design, dan pelaksanaan piloting; (b) Implementasi yang mengatur tentang pengelolaan data, pemeliharaan sarana TI, penggunaan TABK, dan pengoperasian Command Center dan Pusat Data; (c) Pengendalian yang mengatur masalah pengendalian mutu, penjaminan kualitas, koordinasi teknis dengan pihak eksternal BPK dan akuntabilitas program kegiatan.

Prioritas Selanjutnya

Setelah piloting e-audit pertama dijalankan, pada dua tahun berikutnya (2012-2013) skala prioritas obyek pemeriksaan akan diperluas. Ada empat prioritas yang akan dilakukan. Prioritas pertama, dimulai dari objek pemeriksaan yang sebagian besar merupakan data keuangan yang terstruktur. Di antaranya, melalui peme riksaan dengan tujuan tertentu atas pos belanja transfer atau dana bagi hasil yang akan dilaksanakan pada se-

mester I Tahun Anggaran 2012 dalam mendukung pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Prioritas kedua, untuk objek pe meriksaan pada data nonkeuangan yang terstruktur. Diantaranya, peme riksaan dengan tujuan tertentu atas pos belanja subsidi atau perhitungan kewajiban PSO (Public Service Obligation) yang akan dilaksanakan pada semester II Tahun Anggaran 2012.

Prioritas ketiga, objek pemeriksaan nya data keuangan yang tidak terstruktur. Diantaranya, melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pos kegiatan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan pada semester I Tahun Anggaran 2013. Dan, prioritas keempat adalah objek pemeriksaan data nonkeuangan yang tidak terstruktur di antaranya melalui pemeriksaan kinerja atas kegiatan pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada semester II Tahun Anggaran 2013. and

Warta BPK

8/26/2011 11:53:55 AM

Ditama Revbang berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan penerapan e-audit. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Mereka memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan penerapan e-audit. Untuk itu, langkah awalnya, memasukkan penerapan e-audit ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015 dan secara otomatis dalam reformasi birokrasi BPK. Sampai saat ini sudah mulai dilakukan pengembangan dalam piloting e-audit. Untuk mengetahui sampai di mana proses e-audit ini, Warta BPK mewawancarai Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) BPK Daeng M. Nazier. Berikut petikannya : Bagaimana Anda melihat pene rapan e-audit dalam implementasi Renstra BPK 2011-2015? Di BPK, kita memiliki Renstra 2011-2015. Rentra disusun pada tahun lalu. Atau setelah pimpinan masuk. Pimpinan mengeluarkan inisiatif e-audit, kemudian saya dan staf menyusun Renstra 2011-2015. Sewaktu menyusun Renstra ini, pimpinan menjabarkan apa yang mau dilakukan BPK dalam 5 tahun ke depan. Jadi, Renstra 2011-2015 ini, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dituju BPK. Kemana BPK akan pergi dari sekarang sampai 2015. Tentunya, kita menyusun Renstra ini berdasarkan apa yang menjadi pandangan pimpinan. Menurut pimpinan, kita harus menerapkan e-audit, sehingga e-audit masuk dalam Renstra. Warta BPK


“E-audit Matang Pada 2014”

Daeng M. Nazier

Dalam Renstra ada visi, misi, dan tujuan strategis. Tujuan strategis sendiri salah satunya di bidang fungsi manajemen pemeriksaan. Dari tujuan strategis ini ada sasaran strategis yang ingin dicapai. Untuk bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai harus ada kegiatan yang dilakukan, atau disebut inisiatif strategis. Kegiatan untuk mencapai tujuan strategis di bidang fungsi manajemen pemeriksaan ini, salah satunya adalah penerapan e-audit. Jadi, penerapan eaudit adalah salah satu kegiatan strate-

gis atau inisiatif strategis di dalam Renstra BPK. Dengan kata lain, penerapan e-audit adalah salah satu project utama Renstra BPK ke depan. Sejauh mana Anda melihat penerapan e-audit ini akan berpe ngaruh terhadap reformasi birokrasi BPK? Reformasi birokrasi itu program pemerintah. Artinya, seluruh birokrasi di Indonesia harus melakukan reformasi, termasuk BPK. Ada sembilan program yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi: penataan peraturan JULI 2011

13

8/26/2011 11:53:58 AM

LAPORAN UTAMA perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan organisasi, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, manajemen perubahan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dengan penerapan e-audit dengan benar, justru kita sudah melaksanakan reformasi birokrasi. Buktinya bahwa kita melakukan untuk e-audit, peraturan ditata dulu. Pertama, kita harus merujuk pada mandat UU-nya bagaimana, ada MoU, dan lain-lain. Kita juga harus menata tata laksana, dan sebagainya. Penerapan e-audit ini masuk dalam sembilan program dalam reformasi. Jadi, e-audit ini sangat mendorong reformasi birokrasi di BPK. Pengaruhnya sangat besar terhadap keberhasilan reformasi birokrasi di BPK. Sebab, dengan pelaksanaan eaudit ini, tergambar bahwa BPK telah melaksanakan reformasi birokrasi. Apakah e-audit akan berhasil diterapkan? Saya yakin e-audit akan berhasil diterapkan. Terutama, di dalam audit keuangan. Makanya, piloting pertama, artinya, yang semester depan ini akan dimulai, itu akan diawali dengan audit laporan keuangan. Kalau laporan keuangan datanya sudah terstruktur. Ada empat tahap penerapan. Empat prioritas. Pertama, obyek peme riksaan dengan data keuangan yang terstruktur. Di sini kaitannya untuk mendukung pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKPD. Kedua, kita mulai dengan data yang nonkeuangan, tetapi telah terstruktur. Data itu kan ada data keuangan dan data nonkeuangan. Masing-masing data ada yang terstruktur, misalnya data yang sudah terstruktur itu sudah ada format laporannya. Nah, penerapan e-audit untuk laporan keuangan maupun nonkeuangan yang datanya telah terstruktur ini yang paling siap. Makanya, ini yang didahulukan dalam piloting e-audit. Kemudian penerapannya pada data keuangan yang tidak terstruktur dan data nonkeuangan tidak terstruktur. Dengan empat prioritas tadi, hara-

14

JULI 2011


pannya bisa dilakukan sebagai bahan untuk melakukan penerapan e-audit. Sehingga diharapkannya, pada 2014, kita sudah bisa melakukan untuk tiga jenis pemeriksaan, untuk pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan pemeriksaan kinerja. Untuk pemeriksaan kinerja agak berat. Tapi, e-audit ini bisa menolong untuk meningkatkan pemeriksaan kinerja. Jadi, untuk ketiga jenis peme riksaan itu, BPK bisa meningkatkan kualitas efisiensi, efektifitas, dan fokus pemeriksaannya melalui penerapan eaudit. Apakah penerapan e-audit ini akan membutuhkan waktu lama sampai tahap “bangunan jadi”? Direncanakan sampai 2014, artinya sesuai dengan masa jabatan pimpinan. Kira-kira kita mencapai mature (kematangan), diharapkan di tahun 2014. Penggunaan e-audit di 2014. Sekarang masih dalam tahap pengembangan, 2012 juga sifatnya masih piloting dan reinforcing. Jadi, e-audit itu betul-betul matang di 2014. Itu harapannya. Kalau yang disebut dengan “bangunan jadi” itu adalah e-audit telah bisa melakukan tiga jenis pemeriksaan, telah diterapkan di seluruh kantor BPK perwakilan, dan dilaksanakan oleh seluruh auditor BPK, ya banyak variabel yang tergantung kepada auditee-nya. Lebih dari 2000 entitas yang diperiksa BPK. Tidak semuanya ,kan mereka siap menyediakan data elektronik. Itu perlu waktu lama. Nah, untuk 2014 tahapan sistem sudah stabil, tetapi belum sepenuhnya di BPK perwakilan dan seluruh auditee. Namun, sistem dari e-audit ini sudah stabil. Tinggal dikembangkan ke BPK perwakilan mana lagi yang betul-betul bisa serta ke entitas mana lagi yang sudah siap. Artinya, setelah sistem sudah stabil, tinggal pengembangan-pengembangan. Dalam penerapan e-audit ini, saya selalu bilang kepada teman-teman, kita menerapkan tiga prinsip. Pertama, think big. Ketika memulai, kita harus berpikir, ini sesuatu yang besar dan

mencakup semua. Kedua, ketika sudah menerapkan dengan piloting, kita ber pikir start small. Kita coba satu-dua, sampai jadi, sistemnya matang, dan beres. Kalau ini semua sudah jadi, skill fast. Artinya, pengembangannya harus cepat. Jadi, kalau ini sudah matang di 2014, setelah di beberapa perwakilan betul-betul sudah matang dengan beberapa entitas yang sudah siap, yang lainnya,bagaimana segera cepat terjangkau. Jadi, 2014 direncanakan e-audit sudah bisa dijalankan? Ya, kita rencanakan. Namun, Allah yang menentukan. Ini kan inisiatif pimpinan sekarang untuk menghadapi tantangan BPK dalam melakukan pekerjaannya. Cakupan pemeriksaan yang begitu luas, keterbatasan sumber daya, dan untuk mencapai sasaran membantu pemerintah untuk mening katkan penerimaan negara, efisiensi pengeluaran, serta mengeluarkan KKN. Saya, sebagai staf pimpinan, harus men-support. Tentunya kita harus rencanakan sampai akhir masa jabatan pimpinan BPK sekarang, penerapan e-audit ini sudah matang. Sistem itu sudah stabil setelah melalui piloting selama 2 tahun pada 2012-2013. Tahun ini memang sudah mulai piloting. Namun, itu baru pemeriksaan interim. Baru mencoba, hanya beberapa entitas. Tahun depan, mudah-mudahan sudah langsung bisa pemeriksaan tahunan sepenuhnya. Kalau pemeriksaan interim hanya 6 bulan. Memeriksa laporan keuangan pemerintah hanya Januari sampai Juni. Dan itupun hanya satu Tortama, satu entitas dengan beberapa pemda saja. Mudah-mudahan tahun depan, dari hasil ini (piloting), kita bisa terapkan untuk betul-betul pemeriksaan satu tahun dan untuk semua entitas yang sudah link dengan kita (2012-2013). Dari situ kita terus laksanakan, evaluasi, dan perbaiki. Harapannya tahun 2014, sistem ini sudah mature. Sudah terbangun. Apa kunci keberhasilan pelaksanaan e-audit? Agar apa yang direncanakan dapat Warta BPK

8/26/2011 11:53:58 AM

dicapai, salah satu kunci menentukan dalam keberhasilan e-audit ini melalui manajemen perubahan, dengan ADKAR model. A-nya, awareness artinya peduli. Pegawai harus tahu dulu, apa itu e-audit, kenapa e-audit, kalau tidak dilakukan e-audit bagaimana, e-audit harus bagaimana. Jadi, pegawai harus paham dulu tentang e-audit. Kalau sudah paham atau peduli, diharapkan muncul keinginan, atau desire untuk melakukan e-audit itu, de ngan sosialisasi, MoU, dll. Setelah ada keinginan untuk mengimplementasikannya, pegawai perlu Knowledge dan Ability. Pegawai perlu pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk mengimplementasikan e-audit ini. Setelah itu, perlu reinforcement, agar iklim perubahan (dengan pemberlakuan e-audit yang sebelumnya manual) dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Warta BPK


Reinforcement ini ada unsur reward and punishment. Kalau satker kerja paling bagus dalam melakukan pemeriksaan secara e-audit, atau pihak auditee yang menyampaikan datanya melalui e-audit paling bagus, kita kasih penghargaan. Kalau tidak berpartisipasi dengan baik ya kita tegur. Atau, pegawai yang tidak bisa mengerjakan atau kinerjanya tidak baik dalam penerapan e-audit, kita kasih punishment. ADKAR model ini diterapkan tidak hanya pada pegawai BPK tetapi juga auditee. Dari pihak Ditama Revbang sendiri, langkah apa saja yang dilakukan untuk mendorong suksesnya penerapan e-audit ini? Langkah kita dari A sampai Z. Support e-audit ini all out. Mulai dari perencanaan. Perencanaannya, e-audit kita masukkan di dalam Renstra. Kita rumuskan. Kita harus memadukan ide

baru pimpinan tentang e-audit dan apa yang ada di BPK ini. Pada perencanaan, alhamdulillah, Renstra sudah selesai, sudah masuk di Rencana Implementasi Renstra. Di pelaksanaan, termasuk menyiapkan konsepnya. Di Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK), mereka yang menyusun Renstra dan Rencana Implementasi Renstra. Sekarang sedang sosialisasi. Mereka juga ada manajemen kinerja. Nanti di ujung, akan memonitor bagaimana hasil kerja dari satker-satker dalam menerapkan e-audit. Di Litbang, kita menyusun, mengembangkan desain dari pilotingnya dan penerapannya. Termasuk bagaimana keterkaitannya dengan reformasi birokrasi. Juga, penyusunan juklak, juknis, dan SOP-nya. Untuk Evaluasi Pelaporan Pemeriksaan, nanti akan menerima hasil kerja

JULI 2011

15

8/26/2011 11:53:59 AM

LAPORAN UTAMA dari audit ini kan, berupa LHP-LHP. Di sana nanti quality assurance-nya. Nah, untuk e-audit ini, akan dilihat seberapa jauh, bagus-tidaknya penerapan e-audit nanti. Kita akan melakukan evaluasi nantinya. Di Pusdiklat, sudah jelas, untuk melatih dan mendidik bagaimana penerapan e-audit. Jadi, kita sudah men-support dan terus men-support ini. Nanti piloting juga tim pengkajiannya, tempat kita juga. Dalam piloting nanti, kita sudah susun organisasinya. Kita sudah minta Pak Syafri (Auditor Utama AKN II) se bagai koordinator LKPP, menjadi koordinator piloting. Bagaimana dengan kesiapan di perwakilan? Perwakilan beragam. Ada 33 perwakilan. Ada perwakilan yang sudah matang, ada yang belum. Kepala Perwakilan juga, kembali bagaimana leadership-nya. Mau melakukan action tidak, aktif dalam project seperti apa. Kita akan keliling. Lakukan sosialisasi. Kepala Perwakilan harus turun langsung, mengontrol, komunikasi dengan pegawai. Kita mengarahkan hal-hal seperti ini. Apakah mereka melaksanakan atau tidak, ya nanti kita evaluasi, perwakilan mana yang sudah siap, mana yang tidak. Dan, karena me reka tahu bahwa project ini langsung komando dari top leader, dari ketua, semua kan perhatiannya penuh. Hanya karena mereka belum tahu persis, dan belum yakin bisa tidaknya, mereka ada yang menunggu, ada yang aktif. Setelah tahu, baru banyak yang meminta untuk dijadikan piloting. Memang perlu manajemen perubahan dengan model ADKAR ini. Pimpinan BPK dan kita, kaitannya dengan reformasi birokrasi, ingin yakinkan ke Menpan, bahwa dengan e-audit ini kita melakukan reformasi birokrasi. Kalau kita dianggap berhasil dengan penerapan e-audit ini, remunerasi kita naik. Pegawai harus tahu, bahwa jika melaksanakan ini, remunerasinya akan naik sekitar 25%. Bahkan, kalau bisa efisiensi di anggaran, kita bisa dapat tunjangan kinerja se

16

JULI 2011


Daeng M. Nazier

bagai tambahan. Apakah Anda yakin penerapan e-audit ini akan berhasil? Ya, kalau tidak yakin, kita tak akan melakukan ini. Harus yakin. Ya, tadi kembali, kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Namun, perkembangannya so far so good. Semua antusias. Saya sudah keliling ke beberapa Perwakilan. Terus kita jelaskan, setelah mereka aware, mereka punya keinginan untuk melakukan e-audit ini. Kalau kita dari sisi teknis, betul-betul direncanakan secara matang, diimplementasikan dengan baik, sumberdaya manusianya disiapkan, insya Allah ini akan sukses. Apa indikator keberhasilan pe nerapan e-audit? Untuk keberhasilan suatu project, memang banyak elemen. Termasuk elemen teknis, peraturan, organisasi, dan tata laksananya. Untuk berhasil harus ditata. Peraturannya harus harmonis, jangan sampai, misalnya kalau e-audit ini terbentur masalah UU ITE atau kerahasiaan data, sehingga tidak jalan. Salah satu untuk menjaga ini semua, walaupun BPK punya kewenangan, kita bikin MoU supaya pihak auditee tahu apa yang kita lakukan. Dari penataan organisasi juga kita lakukan. Biro TI, organisasinya kita perbaiki. Di perwakilan kita buat unit

khusus. Mungkin ada Kasubag TI di perwakilan, misalnya. Dari sisi organi sasinya kita tata. Terus juklak, juknisnya kita buat. Ditetapkan di dalam SK. Dari sisi SDM-nya, bagaimana kita membuat kompetensi auditor itu harus memiliki kompetensi Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK). Dari segi teknisnya kita siapkan. Termasuk dari sistem pengawasan. Pengawasan kinerjanya, kita siapkan. Dari sisi orangnya. Kita siapkan sosialisasi. Tujuannya, agar para pegawai aware dengan ini semua. Apalagi ini kebijakan pimpinan. Nah, ini sekarang dilakukan semua. Indikator penerapan e-audit ini akan berhasil, pertama adalah sponsorship atau leadership. Ini yang paling penting. Artinya, pimpinan harus buat keputusan. Pimpinan harus menentukan cakupan dan strategi dari project ini. Kedua, pimpinan juga harus ada action. Harus aktif dalam project ini. Nah, Pak Ketua BPK aktif meminta kita progress report. Dia aktif dan visible. Kemudian harus direct comunication. Pak Ketua, langsung ketemu dengan kita, jadi kita tahu apa yang menjadi keinginan beliau. Soal anggaran, DPR dan pemerintah juga men-support. and

Warta BPK

8/26/2011 11:54:02 AM

AGENDA warta bpk: riyanto

Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik 34 pejabat struktural BPK.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik 34 pejabat struktural BPK pada 29 Agustus 2011, pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Pola, Lantai IV, Gedung Arsip, Kantor Pusat BPK, Jakarta. Hadir dalam acara pelantikan tersebut beberapa pejabat eselon I, II, dan III, para undangan, dan para istri pejabat yang dilantik. Warta BPK

34 Pejabat Struktural BPK Dilantik

A

DAPUN ke-34 pejabat struktural yang dilantik terdiri dari 19 pejabat struktural eselon II, tujuh pejabat struktural eselon III, dan delapan pejabat struktural eselon IV. Pelantikan para pejabat struktural ini tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 238 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara untuk pelantikan pe-

jabat struktural eselon III, tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 239 tahun 2011. Adapun, pelantikan pejabat sruktural eselon IV tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 240 Tahun 2011. Dari ke-34 pejabat struktural yang dilantik itu, sebagian besar mendapatkan mutasi atau pemindahan tugas. Ada satu pejabat yang mendapatkan promosi dari jabatan struktural eselon III ke jabatan struktural eselon II, yaitu Ade Iwan Ruswana. Pegawai berpangkat golongan JULI 2011

17

AGENDA jawab baru yang dibebankan kepada mereka dengan dilandasi nilai-nilai dasar BPK yakni integritas, independensi, dan profesionalisme. “Ini harus dijawab oleh Bapak dan Ibu yang baru saja dilantik dengan karya nyata. Buktikan bahwa Bapak dan Ibu memang pantas menduduki jabatan yang dipercayakan ini. Bukan karena Anda ditempatkan di mana dan menjadi apa,” jelasnya. Dia menambahkan bahwa dalam suatu organisasi besar seperti BPK, dengan 33 kantor perwakilan dan berkembangnya jabatan fungsional, dan konfigurasi organisasi BPK seperti sekarang ini, semua pegawai memiliki kemungkinan yang sama untuk ditempatkan di manapun, di satuansatuan kerja BPK. Selain itu, semua pegawai memiliki kemungkinan yang sama untuk menduduki jabatan struktural maupun fungsional yang ada di lingkungan kerja BPK. “Jadi, jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa penempatan seseorang ke suatu kantor perwakilan atau mutasi seseorang, baik secara diagonal maupun horizontal, itu dimaknai sebagai suatu hukuman. Bukan sama sekali. Ini hal yang lazim sebagai suatu tuntutan organisasi bukan hanya karena sejak lima tahun ini kita melakukan reformasi birokrasi, tetapi juga tuntutan dari stakeholder

kita agar kinerja BPK, hasil-hasil pemeriksaan BPK itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dari stakeholder,” paparnya. Hendar menyadari bahwa organisasi BPK telah berkembang, begitu juga lingkungan strategisnya, dan tuntutan stakeholder. Hal ini menuntut BPK untuk menyediakan sumberdaya manusia yang tidak hanya mau, tetapi juga mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, proses pengangkatan pegawai, sudah melalui mekanisme yang baku di bidang kepegawaian. Putaran rapat-rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak hanya memperhatikan senioritas. Sebab, senioritas tidak cukup untuk mengukur kemampuan seorang pegawai untuk memangku suatu jabatan. Karena itu, Baperjakat juga memperhatikan kompetensi, kinerja, dan perilakunya. Hasil dari pertimbangan Baperjakat itulah yang menjadi dasar bagi Sekretaris Jenderal BPK untuk menetapkan keputusan pengangkatan pegawai, seperti acara pelantikan ini. Pengangkatan pejabat eselon II, III, dan IV kali ini tidak saja untuk mengisi jabatan yang kosong karena ditinggalkan pejabatnya yang pen-

Bukan Seremonial

Dalam kata sambutannya, Sekjen BPK Hendar Ristriawan menekankan bahwa pengambilan sumpah para pejabat yang dilantik bukanlah acara seremonial belaka. Pelantikan ini adalah acara peneguhan komitmen para pejabat yang dilantik. Komitmen melaksanakan tugas dan tanggung

18

JULI 2011

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah menyaksikan penandatanganan para pejabat struktural usai pelantikan.

Warta BPK

warta bpk: riyanto

Pembina Tk.I/(IV/b) ini semula eselon III.A dengan jabatan Kepala Sub. Auditorat Bengkulu I BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dipromosikan menjadi eselon II.A dengan jabatan Kepala Auditorat VII.C pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII. Promosi jabatan ini tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 252 Tahun 2011. Sementara itu, Kepala Auditorat VII.C Auditorat Utama Keuangan Negara VII sebelumnya, Harry Purwaka, dimutasikan ke Auditorat Utama Keuangan II dengan jabatan Kepala Auditorat II.C. Selain itu, ada juga pejabat yang dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt), yaitu Beni Ruslandi. Dia merupakan pejabat struktural eselon III dengan jabatan Kepala Sub Auditorat Jawa Barat III BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Kemudian dilantik menjadi Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Penunjukkannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh tertuang dalam Surat Perintah No. 03/SPRIN/X/07/2011. Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebelumnya Abdul Rifa’i Sholeh, dimutasi ke Auditorat Utama Keuangan Negara I dengan jabatan Kepala Auditorat I.C. Dalam pelantikan kali ini, salah satu pejabat eselon III yang dilantik adalah Yanto Budiarto. Seharusnya, dilantik pada 21 Juli 2011, akan tetapi karena berhalangan hadir, pelantikannya disertakan pada 29 Juli 2011. Yanto mendapat mutasi dari jabatan Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Banten kemudian menjabat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR : SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN : SALINAN SEKRETARIS KEPUTUSAN JENDERAL SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR : 238/K/X-X.3/07/2011 NOMOR : 238/K/X-X.3/07/2011 TANGGAL : 26 JULI TANGGAL 2011 : 26 JULI 2011 NAMA NO NIP

12

NAMA TEMPAT/ NIP TANGGAL LAHIR

PANGKAT TEMPAT/ GOLONGAN TANGGAL LAHIR

3

2

PANGKAT GOLONGAN

43

Ir. Abdul Rifa'i Sholeh, 1. Ir. M.M. Abdul Rifa'i Sholeh,Salatiga, M.M. NIP. 195410261986021003 NIP. 195410261986021003 26 Oktober 1954

Harry Purwaka, S.E., 2. Ak., Harry MSF. Purwaka, S.E.,Purwakarta, Ak., MSF. NIP. 197009291990031001 NIP. 197009291990031001 29 September 1970

JABATAN LAMA

4

5

Edward Ganda Hasiholan 4. Edward Ganda Hasiholan Pematangsiantar, Simanjuntak, S.E., M.Sc Simanjuntak, S.E., M.Sc 16 Juli 1968 NIP. 196807161989031002 NIP. 196807161989031002

Muktini, S.H. 6. Muktini, S.H. Kudus, NIP. 195411281986032001 NIP. 195411281986032001 28 November 1954

Drs. Widiyatmantoro 7. Drs. Widiyatmantoro Bantul, NIP. 195809221986021001 22 September 1958 NIP. 195809221986021001

8.

9.

10.

Drs. Dadang Gunawan. NIP. 195604011980031002

11.

Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si. NIP. 196108041981031001

12.

Tri Heriadi, S.H., M.M. NIP. 195704291986021002

13.

14.

Haedar, S.E NIP. 195912311986021001

16.

Rochmadi Saptogiri, S.E., M.M., Ak NIP. 196905231990031002

18.

Dori Santosa, S.E., M.M. NIP. 196307201985031003

8

(Eselon II.A)

2. Ir. Tiwi Pawitasari, M.M. (Eselon II.A) NIP. 196708261994032005

(Eselon II.A)

(Eselon III.A)

(Eselon II.A)

Pembina Utama Madya / (IV/d)

Pembina Utama Muda / (IV/c)


Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal

Kepala Auditorat VI.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

(Eselon II.A) Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Karanganyar, 23 Mei 1969


Bogor, 14 September 1956

Pembina Tk. I / (IV/b)

Pembina Tk. I / (IV/b)

(-)

SALINAN KEPUTUSAN DAFTAR SEKRETARIS LAMPIRAN JENDERAL : SALINAN KEPUT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIK NOMOR : 240/K/X-X.3/07/2011 NOMOR : 240 TANGGAL : 26 JULI 2011 TANGGAL : 26

PANGKAT JABATAN GOLONGAN

TUNJANGAN JABATAN JABATAN BARU

4

6

LAMA

KET

5

6

8

Penata Kepala / Sub Pemeriksa Bagian Hubungan Muda Rp. 540.000,00 Kepala Sub Bagian Hubungan (III/c) ASOSAI danBPK lainnya RI Perwakilan Provinsi Aceh ASOSAI dan lainnya pada Biro Hubungan Masyarakat dan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri Luar Negeri (Eselon IV.A) (-)

(Eselon IV.A) (Eselon IV.A)


(Eselon IV.A)

Penata Kepala Tk. I/ Sub Kepala Bagian Sub Pelaksanaan Bidang II.A.2 (III/d) Balai Diklat pada Yogyakarta Inspektorat Utama pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Rp. 540.000,00 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Balai Diklat Yogyakarta pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara


Cilacap, 11 Mei 1977

Penata / (III/c)

7.

Sidenrengrapang, 16 Oktober 1965

Pembina/ (IV/a)

8.

Denpasar, 06 Mei 1973

Penata Tk. I/ (III/d)

Medan, 25 Agustus 1967


Sucipto, S.Sos NIP. 196405011985031005 Rp. 3.250.000,00

Medan, 01 Mei 1964

Penata / (III/c)

11. Nurul Sa'diyah, S.E., Ak. Rp. 3.250.000,00NIP. 197303241997032001

Pati, 24 Maret 1973


Rp. 3.250.000,00 12. Drs. Marsuki Dolang, M.M. NIP. 195908121982021003

Pinaniang, 12 Agustus 1959

Pembina/ (IV/a)

Rp. 540.000,0

(Eselon IV.A)

Rp. 3.250.000,00 Jakarta,4. Wiwid Mulyadi, Penata Tk. S.E., I/ M.Acc., Pemeriksa (T) Jakarta, Penata Kepala Tk. I/ Seksi Pemeriksa Litbang Organisasi (T) Rp. 540.000,00 Kepala Seksi Litbang Organisasi 07 Juli 1969 CIA., Ak. (III/d) pada Biro Sumber pada Direktorat Perencanaan, 07 JuliDaya 1969Manusia (III/d) padaUtama Biro Sumber Daya Manusia pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan NIP. 196907071997031005 Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Negara Rp. 3.250.000,00 (-) (Eselon IV.A) (-) (Eselon IV.A)

Suyono, S.E., M.Sc. NIP. 197705111999111001

Rp. 540.000,0

(Eselon IV.A)

Purwokerto, 3. Dherys Virgantara, Penata / S.H. Kepala Sub Purwokerto, Bagian Hukum danPenata Kepala / Sub Kepala Bidang II.B.3 Sub Bagian Hukum Rp.dan 540.000,00 Kepala Sub Bidang II.B.3 06Rp. September 1978 NIP. 197809062003121003 (III/c) Humas 06 September 1978 (III/c) pada Inspektorat Humas Utama pada Inspektorat Utama 3.250.000,00 BPK RI Perwakilan Provinsi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara

Sragen,5. Agus Priyono, Penata Tk. S.E., I/ Ak Kepala Sub Bidang Sragen, II.A.2 17 Agustus 1963NIP. 196308171997031006 (III/d) pada Inspektorat 17 Agustus Utama1963 Rp. 3.250.000,00

7

Rp. 540.000,0

(Eselon IV.A)

Purwokerto, 2. Ir. Tiwi Pawitasari, Pembina/ M.M. Kepala SubPurwokerto, Bagian Hubungan Pembina/ Kepala Sub Kepala Bidang II.A.2 Sub Bagian Hubungan Rp. 540.000,00 Kepala Sub Bidang II.A.2 26 Agustus 1967NIP. 196708261994032005 (IV/a) ASOSAI dan 26lainnya Agustus 1967 (IV/a) pada Inspektorat ASOSAI Utama dan lainnya pada Inspektorat Utama pada Biro Hubungan Masyarakat dan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Rp. 3.250.000,00 Luar Negeri Luar Negeri (Eselon IV.A)

TUNJANGAN JABATAN

BARU 7

Rp. 540.000,0

Rp. 540.000,0

(Eselon IV.A) -

-

-

-

-

-

Kepala Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Rp. 540.000,0

(Eselon IV.A)

(Eselon IV.A)

Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Rp. 3.250.000,00 (Eselon IV.A) Kepala Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Eselon IV.A)

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat

4 2

Syamsudduha, S.E., M.M. NIP. 196510161985032001 Rp. 3.250.000,00



Rp. 3.250.000,00

6.

Jakarta, 29 April 1957

Pekalongan, 03 Januari 1958

53

Rp. 3.250.000,00 Yogyakarta, 1. Hery Wahyu Penata Wibowo, / S.E., Pemeriksa Muda Yogyakarta, 19 Desember 1975 M.Bus (III/c) BPK RI Perwakilan 19 Desember Provinsi 1975Aceh NIP. 197512192006041002

Rp. 3.250.000,00

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur


8

TEMPAT/ TANGGAL LAMA LAHIR

(Eselon IV.A)

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat


PANGKAT NAMA KET. GOLONGAN NIP

37 1

(Eselon II.A)


Cilacap, 20 Juli 1963

R. Suyatna, S.H., M.M. NIP. 195609141979021002

7

Pekalongan, 04 Agustus 1961

Bantul, 06 Maret 1956

Didi Budi Satrio, S.H., M.M. NIP. 195801031986021005

2

6

Pembina Kudus, Utama Kepala Pembina Perwakilan Utama Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan Rp. 3.250.000,00 28 November Madya / 1954 BPK RIMadya Perwakilan / Provinsi BPK RI Riau Perwakilan Provinsi Riau BPK RI Perwakilan Provinsi BPK RI Sumatera Perwakilan Utara Provinsi Sumatera Utara (IV/d) (IV/d) 5. Agus Priyono, S.E., Ak (Eselon II.A) (Eselon II.A) (Eselon II.A) (Eselon II.A) NIP. 196308171997031006 Pembina Bantul, Utama Kepala Pembina Perwakilan Utama Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan Rp. 3.250.000,00 Muda / 1958 BPK RIMuda Perwakilan / Provinsi Kalimantan Selatan BPK RI Perwakilan Riau 22 September BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (IV/c) (IV/c) (Eselon II.A) (Eselon II.A) (Eselon II.A) (Eselon II.A)

Ujung Pandang, 31 Desember 1959

Sumardi, S.H. NIP. 195603061986031005

1

Kepala Pembina Sub Auditorat Tk. I / Jawa Kepala Timur Sub IIAuditorat Jawa Timur Kepala II Auditorat IV.C Kepala Auditorat IV.C Rp. 3.250.000,00 4. Wiwid Mulyadi, S.E., M.Acc., BPK RI (IV/b) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa pada Auditorat Utama pada Keuangan Negara IV Keuangan Negara IV BPK RI Perwakilan Timur Auditorat Utama CIA., Ak. NIP. 196907071997031005 (Eselon III.A) (Eselon II.A) (Eselon III.A) (Eselon II.A)

Cianjur, 24 Februari 1955

15.

17.

Pembina Langsa, Tk. I / (IV/b) 1961 25 Agustus

Medan, 14 April 1953

Drs. Jack Anwar Mursidi, M.Si NIP. 195502241986031001

6

TEMPAT/ NO KET. TUNJANGAN TANGGAL JABATAN LAHIR

Pembina Bandung, Utama Pemeriksa PembinaMadya Utama Pemeriksa Madya Kepala Auditorat III.B Kepala Auditorat III.B Rp. 3.250.000,00 04 November Muda / 1955 pada Auditorat Muda / Utama pada Keuangan Auditorat Negara Utama V Keuangan pada Negara Auditorat V Utama pada Keuangan Auditorat Negara Utama III Keuangan Negara III (IV/c) (IV/c) (-) (-) (Eselon II.A) (Eselon II.A) 3. Dherys Virgantara, S.H. NIP. 197809062003121003 Pematangsiantar, Pembina Tk. I / Kepala Pembina Sub Auditorat Tk. I / IV.A.2 Kepala Sub Auditorat IV.A.2 Kepala Auditorat IV.A Kepala Auditorat IV.A Rp. 3.250.000,00 16 (IV/b) Juli 1968 Pada Auditorat (IV/b) Utama Pada Keuangan Auditorat Negara Utama IV Keuangan pada Negara Auditorat IV Utama pada Keuangan Auditorat Negara Utama IV Keuangan Negara IV

Jakarta, 01 April 1956

Fachry Alusy, S.E., M.Si NIP. 195304141979031004

5

NAMA TUNJANGAN NIPJABATAN

BARU

Kepala Pembina Perwakilan Utama Kepala Perwakilan Kepala Auditorat I.C Kepala Auditorat I.CWahyu Rp. 3.250.000,00 1. Hery Wibowo, S.E., BPK RIMuda Perwakilan / Provinsi BPK RI Aceh Perwakilan Provinsi Aceh pada Auditorat Utama pada Keuangan Auditorat Negara Utama I Keuangan Negara I M.Bus (IV/c) NIP. 197512192006041002 (Eselon II.A) (Eselon II.A) (Eselon II.A) (Eselon II.A) Pembina Purwakarta, Tk. I / Kepala Pembina Auditorat Tk. I VII.C / Kepala Auditorat VII.C Kepala Auditorat II.C Kepala Auditorat II.C Rp. 3.250.000,00 29 September (IV/b) Utama pada Auditorat Utama Negara VII Utama oada Auditorat Utama (IV/b) 1970 pada Auditorat Keuangan Negara VII Keuangan oada Auditorat Keuangan Negara II Keuangan Negara II

(Eselon III.A) Dr. Kamaluddin, S.E.,S.Akt., 5. Dr. Kamaluddin, M.Si. S.E.,S.Akt., Langsa, M.Si. NIP. 196108251991031002 25 Agustus 1961 NIP. 196108251991031002

NO

BARU

Pembina Salatiga, Utama 26 Oktober Muda / 1954 (IV/c)

(Eselon II.A) Gunawan Sidauruk, 3. Gunawan S.H., M.M., Sidauruk, Bandung, S.H., M.M., M.H. M.H. 04 November 1955 NIP. 195511041986021001 NIP. 195511041986021001

JABATAN

LAMA

:

Ni Luh Kade Astini, S.E., M.M., Ak. NIP. 197305061997032003 Rp. 3.250.000,00

Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Eselon IV.A)

Rp. 3.250.000,00 9. Iskandar Setiawan, S.E. NIP. 196708251994031002

Rp. 3.250.000,00

10.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemeriksa Muda (T) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

(-)

(Eselon IV.A)

Kepala Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

-

Rp. 540.000,0

-

(Eselon IV.A)

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Auditorat VI.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Sub Auditorat I.A.2 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat

(Eselon III.A)

(Eselon II.A)

Kepala Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

(Eselon IV.A)

(Eselon IV.A)

Rp. 540.000,0

Rp. 3.250.000,00 13.

Drs. Muhtar, M.M. NIP. 196012311982021011

Makassar, 31 Desember 1960

Pembina/ (IV/a)

Kepala Sub Bagian Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo

-

-

Rp. 3.250.000,00 (Eselon IV.A) Daftar ini memuat nomor urut 1 sampai dengan 13

Daftar ini memuat nomor urut 1 sampai dengan 18

DAFTAR LAMPIRAN

NAMA NIP

NO

3 2 Fachry

PANGKAT GOLONGAN LAMA

:

JABATAN

JABATAN LAMA

BARU

3

TUNJANGAN JABATAN BARU 76

KET ttd

(Eselon III.A)

(Eselon III.A) (Eselon III.A)

hastina, S.E 311990032002

(Eselon III.A) (Eselon III.A)

3.

Mamik Mis Chastina, Nganjuk, S.E NIP. 196310311990032002 31 Oktober 1963

Rp 1.260.000,00

(Eselon III.A)

Penata Tk. I/ Nganjuk, Kepala Sub Bagian Penata Pelaksanaan Tk. I/ Kepala Balai Sub Kepala Bagian Balai Diklat Pelaksanaan Medan Balai Kepala BalaiRp Diklat 1.260.000,00 Medan (III/d) 31 Oktober Diklat 1963 Yogyakarta (III/d) Diklat Yogyakarta pada Direktorat Utama Perencanaan, pada Direktorat Utama Perencanaan, pada Direktorat Utama Perencanaan, pada Direktorat Evaluasi, Pengembangan, Utama Perencanaan, Pendidikan Evaluasi, dan Pengembangan, Pendidikan dan Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan Evaluasi, dan Pengembangan, Pelatihan Pemeriksaan Pendidikan Keuangan dan Negara Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Eselon IV.A)

(Eselon IV.A) (Eselon III.A)

Rp 1.260.000,00

(Eselon III.A)

S.E., MHRM., Ak.,2.CIAErwin Miftah, S.E., Jakarta, MHRM., Ak., CIAPembina/ Jakarta, Kepala Bagian Pengembangan Pembina/ Kompetensi Kepala Bagian Kepala Pengembangan Bidang I.A Kompetensi Kepala Bidang I.A NIP. 197001011991031021 dan Penilaian Kinerja pada Inspektorat Utama 011991031021 01 Januari 1970 (IV/a) 01 Januari dan1970 Penilaian Kinerja(IV/a) pada Inspektorat Utama Rp 1.260.000,00 pada Biro Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia (Eselon III.A)

TUNJANGAN JABATAN

Hendar8Ristriawan, S.H., M.H. 7 NIP. 195803211978021001

4 54 5 6 Alusy, S.E., M.Si NIP. mad Rifa’i, S.E., M.Sc., Pembina/ Kepala Sub Auditorat VII.D.1 Bagian Pengembangan Kompetensi Rp Pengembangan 1.260.000,00 Kompetensi 1. Ak., Dadang AhmadGarut, Rifa’i,195304141979031004 S.E., M.Sc., Ak., Garut, Pembina/ Kepala SubKepala Auditorat VII.D.1 Kepala Bagian 10 Januari 1973 (IV/a) 10 Januari pada Auditorat Utama Keuangan Negara dan Penilaian Kinerja Negara VII dan Penilaian Kinerja CIA. 1973 (IV/a) pada VII Auditorat Utama Keuangan 101994011001 pada Biro Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia NIP. 197301101994011001 2

1

Sesuai dengan keputusan tersebut BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL Kepala Biro Sumber Daya Manusia, TEMPAT/ NAMA PANGKAT TEMPAT/ TANGGAL NIP GOLONGAN TANGGAL LAHIR LAHIR

Rp 1.260.000,00

(Eselon III.A)

ianto Lumbantobing, 4. S.E., Lukman Rudianto Magetan, Lumbantobing, S.E., Penata Tk. I/ Magetan, Pemeriksa MudaPenata Tk. I/ Pemeriksa Kepala Muda Sub Auditorat I.A.2 Kepala Sub Auditorat Rp 1.260.000,00 I.A.2 MAcc., Ak 21 Juli 1969 (III/d) 21 Julipada 1969Auditorat Utama (III/d) Keuangan Negara pada IAuditorat padaUtama Auditorat Keuangan Utama Keuangan Negara I Negara pada IAuditorat Utama Keuangan Negara I NIP. 196907211990031005 (-) (-) (Eselon III.A) (Eselon III.A)

Rp 1.260.000,00

, S.E. Ak 171998031003

Rp 1.260.000,00

211990031005

5.

Aris Laksono, S.E. Pati, Ak NIP. 196804171998031003 17 April 1968

Penata Tk. I/ Pati, Kepala Bidang I.A Penata Tk. I/ 17 April 1968 (III/d) (III/d) pada Inspektorat Utama (Eselon III.A)

6.

Ir. Hermanto, M.Si. NIP. 196206041985031004

Ujung Pandang, 04 Juni 1962

Pembina/ (IV/a)

7.

Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak. NIP. 197202021996031003

Bayur Maninjau, 02 Februari 1972

Pembina/ (IV/a)

Kepala Bidang Kepala I.A Sub Auditorat Sumatera Utara Kepala III Sub Auditorat Rp 1.260.000,00 Sumatera Utara III pada Inspektorat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara BPK RIUtama Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Eselon III.A) (Eselon III.A)

(Eselon III.A)

Pemeriksa Madya BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Sub Auditorat Jawa Timur II BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

(-)

(Eselon III.A)

Kepala Sub Auditorat Sumatera Utara III BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Sub Auditorat VII.D.1 pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII

(Eselon III.A)

(Eselon III.A)

Rp 1.260.000,00

Rp 1.260.000,00

Daftar ini memuat nomor urut 1 sampai dengan 7 Sesuai dengan keputusan tersebut BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Warta BPK Fachry Alusy, S.E., M.Si NIP. 195304141979031004

siun, tetapi juga untuk melakukan tour of duty. Me-

Sesuai dengan keputusan tersebut SALINAN DAFTARKEPUTUSAN LAMPIRAN SEKRETARIS : SALINAN JENDERAL KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK:INDONESIA NOMOR : 239/K/X-X.3/7/2011NOMOR 239/K/X-X.3/7/2011 Kepala Biro Sumber Daya Manusia, SEKRETARIS JENDERAL TANGGAL : 26 JULI 2011 TANGGAL : 26 JULI 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL ttd Hendar Ristriawan, S.H., M.H. NIP. 195803211978021001

mindahkan satu pejabat ke jabatan yang lain, termasuk juga memberikan kesempatan kepada para pegawai yang berdasarkan pertimbangan Baperjakat memenuhi syarat untuk dipromosikan untuk mengisi jabatan yang baru. Kepada para pejabat yang dilantik, Sekjen mengharapkan agar mereka dapat berkontribusi nyata bagi BPK. Khususnya, bagi terlaksananya rencana implementasi Rencana Strategis (Renstra) BPK periode 20112015 secara efektif dan efisien. Kontribusi yang dimaksud adalah para pegawai dapat mengembangkan budaya kerja yang clean hands, yaitu jujur dan mengikuti aturan. “Tugas kita semua, pada jabatan yang baru saja diemban adalah kita harus mengetahui bidang tugas kita, pelajari dengan seksama bidang tugas, pahami aturan yang berlaku, dan laksanakan itu dengan penuh tanggung jawab,” pesan Hendar. and

BADA R S

KET

8

Fachry Alusy, S.E., M.Si NIP. 195304141979031004

Sesuai dengan keputusan tersebut NIP. 195304141979031004

JULI 2011

19

Hen NI

AGENDA

Auditor General ANAO Kunjungi BPK

A

Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyambut kedatangan Auditor General The Australian National Audit Office (ANAO) Ian McPhee

20

JULI 2011

UDITOR General The Australian National Audit Office (ANAO) Ian McPhee mengunjungi BPK Pusat di Jakarta, pada 19 Juli. Ian McPhee berada di Jakarta selama tiga hari (19-22 Juli). Dia didampingi oleh Group Executive Director, Performance Audit Services Group ANAO Dr. Andrew Pope. Kedatangan Ian McPhee dan Andrew Pope ke BPK disambut langsung Ketua BPK Hadi Poernomo. Kunjungan Ian Mc Phee kali ini untuk memenuhi undangan Hadi Poernomo. Selain itu, ia melakukan diskusi dengan jajaran pimpinan BPK dan pejabat eselon I BPK. Menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya terkait Quality Assurance dan Quality Control. Sehari setelah kedatangannya, pada 20 Juli, Ian McPhee melakukan Courtesy Call dengan Hadi Poernomo. Dilanjutkan dengan Forum Diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai Quality Assurance dan Quality Control di ANAO, diikuti oleh Anggota BPK dan Pejabat Eselon I BPK. Kemudian, pada siang harinya, dia menjadi pemWarta BPK

foto-foto: riyanto

bicara dalam Seminar on Why Audit yang diikuti oleh seluruh pegawai BPK di kantor Pusat. Keesokan harinya, pada 21 Juli, Ian McPhee dengan didampingi Ketua BPK bertemu dengan Wakil Presiden Boediono untuk membicarakan hal yang terkait pentingnya hubungan antara lembaga pemeriksa dengan pemerintah.

Selain mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden, dia juga melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR serta Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Pertemuan ini membicarakan tentang hubungan antara lembaga pemeriksa dengan DPR dan BAKN. Terutama berkaitan dengan harapan DPR terha-

dap lembaga pemeriksa dan efektivitas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Pada hari terakhir kunjungannya, Ian McPhee bertemu dengan Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo dan Kaditama Revbang Diklat BPK Daeng M. Nazier. Dalam pertemuan tersebut, membicarakan hal tentang Quality Assurance. and/kar/ar

Para Pejabat BPK RI sedang mengikuti acara Forum Diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai Quality Assurance dan Quality Control di ANAO.

Warta BPK

JULI 2011

21

AGENDA

Ramadhan, Momentum Membuat Perubahan D Satu hal penting yang bisa kita petik dari menjalankan ibadah puasa adalah membuat perubahan dalam kehidupan kita. Baik perubahan menyangkut akhlak, ibadah, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Juga, perubahan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari di kantor.

EMIKIAN disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo dalam acara menyambut Ramadan 1432 H di Masjid Baitul Hasib BPK, Jakarta, baru baru ini.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo saat memberikan ceramah menjelang buka bersama di Masjid Baitul Hasib BPK.

22

JULI 2011

Warta BPK

Warta BPK

foto-foto: riyanto

Dalam acara yang dihadiri hampir semua pejabat BPK dan pegawai ini, Hadi Poernomo mengatakan pekerjaan yang dilakukan di kantor juga termasuk dalam ibadah. “Jika kita meniatkannya dengan ikhlas dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah SWT, ibadah puasa yang kita lakukan tidak membuat kinerja menurun, melainkan sebaliknya. Semangat akan bertambah karena menyadari apa yang kita lakukan akan mendapat pahala berlipat ganda. Kita menjalankan puasa dan kewajiban pekerjaan dengan keikhlasan dan semangat yang seimbang,” ujarnya. Ketua BPK juga mengimbau agar semua menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk berjamaah di masjid Baitul Hasib. “Marilah luangkan waktu setengah jam sebelum jam 12 untuk berjamaah di masjid kita. Baik itu salat dhuhur ataupun ashar. Kita mulai di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya setiap hari,” urainya. Dia juga meminta kepada pengurus masjid agar memilih pemangku masjid yang dinilai layak mendapat hadiah berupa berangkat menunaikan ibadah haji. “Saya pribadi menyiapkan satu tiket. Terserah pilihan panitia, siapa yang dianggap layak mendapatkan hadiah itu,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin. Di akhir sambutannya, Ketua BPK me ngajak semua menjadikan moment Ramadan sebagai semangat perubahan menuju hal-hal lebih baik. “Semoga Allah senantiasa mencintai orang-orang yang mau berubah menuju pribadi yang lebih baik. Pribadi lebih bertaqwa,” tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Masjid Baitul Hasib Mahendro Marjo menjelaskan selama Ramadan ini pengurus masjid telah menyiapkan acara sebulan penuh. Dimulai dari acara tajil bersama pimpinan yang dilaksanakan secara bergantian. “Kami juga menyelenggarakan buka puasa bersama pimpinan dengan mengundang anak-anak yatim yang akan dilaksanakan pada malam 10, 20, dan 27,” tambahnya. Selain tarawih bersama yang dijadwalkan berlangsung setiap malam, pengurus juga mengundang sejumlah ustadz untuk memberikan penyegaran rohani. Selain itu, pengurus juga menerbitkan buku panduan. “Buku ini untuk menambah pengetahuan agar puasa menjadi lebih bermakna,” ujarnya. dr

I nna L illahi Wainnaillahi R ojiun Telah menghadap Allah SWT Ayahanda/Eyang kami Bapak Damandari Pada hari Rabu 24 Agustus, pukul 13.46 di RS. Panti Rapih Jogjakarta. Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau semasa hidup ditengah kita. Semoga Allah SWT menerima Amal Ibadah Almarhum dan menempatkan beliau ditempat yang terbaik disisinya. Amin Yang berduka : Sapto Amal Damandari Anggota V BPK RI & keluarga besar Damandari JULI 2011

23

Setelah wacana e-audit diapungkan,

Recommend Documents