2016
RPJMDES Desa Batununggal 2016-2022
DESA BATUNUNGGAL
[email protected]
KATA PENGANTAR
Fuji syukur kehadirat Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan disetiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka menggagas Masa Depan Desa. Tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, LPMD, Kepala Dusun, wakil masyarakat dan Perangkat Desa telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM Desa. RPJM Desa adalah bagian dari pencarian seluruh warga masyarakat Desa Batununggal yang menginginkan masa depan yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadin kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya. Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanan desa. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDesa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistimatis, partisipatif dan terbuka. Ucapakan terimkasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Batununggal.
Batununggal, September 2016 Tim Penyusun
DAFTAR ISI BAB. I : PENDAHULUAN. 1.1. 1.2 1.3
Latar Belakang Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
BAB. II : PROFIL DESA 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
Kondisi Desa Sejarah Desa Demografi Keadaan Sosial Keadaan Ekonomi.
2.2 2.2.1 2.2.2
Kondisi Pemerintahan Desa Pembagian Wilayah Desa Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
BAB. III : POTENSI DAN MASALAH 3.1 3.2
Potensi Masalah
BAB. IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1 4.1.1 4.1.2
Visi dan Misi Visi Misi
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Kebijakan Pembangunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Potensi dan Masalah Program Pembangunan Desa Strategi Pencapaian
BAB. V
PENUTUP
Lampiran-lampiran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Peta Sosial Desa dilengkapi potensi dan masalah (form.1) Kalender musim dilengkapi potensi dan masalah (formt) Diagram kelembagaan dilengkapi potensi danmasalah (format) Pengelompokan masalah (formt 4) Penentuan peringkat masalah (formt 5) Penentuan alternatif tindakan (formt 6) Matrik RPJM Desa.
BAB. I PENDAHULUAN DAFTAR ISI COVER PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB.I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. BAB, II
BAB. III
PROFIL DESA 2.1.
Keadaan Desa 2.1.1 Sejarah Desa 2.1.2 Demografi 2.1.3 Keadaan Sosial 2.1.4 Keadaan Ekonomi
2.2
Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1 Pembagian Wilayah 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
MASALAH DAN POTENSI 3.1 3.2
BAB. IV
Latar Belakang Dasar Hukum Pengertian
Masalah Potensi
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1.
Visi dan Misi 4.1.2. Visi 4.1.2 Misi
4.2
Kebijakan Pembangunan 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
BAB. V
PENUTUP
Arah Kebijakan Pembangunan Desa Potensi dan Masalah Program Pembangunan Desa Strategi Pencapaian
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.
Daftar rencana program kegiatan pembangunan kab yang masuk ke Desa.
2.
Daftar SDA
3.
Daftar SDM
4.
Daftar SD Pembangunan
5.
Daftar SD Sosial Budaya
6.
Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa.
7.
Daftar gagasan dusun/kelompok
8.
Potret desa (peta sosial)
9.
Daftar masalah dan potensi
10.
Kalender musim
11.
Daftar masalah dan potensi
12.
Diagram kelembagaan
13.
Daftar masalah dan potensi
14.
Pengelompokan masalah dan potensi
15.
Peningkatan masalah dan potensi
16.
Kajian tindakan masalah
17.
Penentuan peringkat tindakan
18.
Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJM Desa
19.
Rekapitulasi program yang menjadi RKPDesa
20.
Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
21.
Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
22.
Berita Acara penyusunan rancangan RPJM Desa
23.
Rancangan RPJMDes 2017-2022
24.
Formulir RPJMDes 2017-2022
25.
Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2017-2022.
BAB. I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Desa adalah Desa adalah dan Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan
masyarakat
setempat,
berdasarkan
prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sisitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten, maka disebut desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transfarasi serta demokrasi yang berkembang di desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa). RPJM Desa Batununggal ini merupakan rencana strategi rencana Desa Batununggal untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan
prinsip-prinsip Pemerintah yang baik(Good Goverment) seperti partisipatip, transparan dan akuntabilitas. 1.2 LANDASAN HUKUM Ladasan idiil Pemerintahan Desa Batununggal dalam melaksanakan Pembangunan desa adalah Pancasila, Landasan Konstitusionalnya adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan operasionalnya adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 sebagaimana telah diubah dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa; 11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 1.3 PENGERTIAN 1.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kondisi sosial, budaya serta kearipan lokalnya yang memiliki batas-batas wilayah. Dan kewenanagan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
3.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa ( pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa maupun pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah ) menyusun serta menyepakati rencana kegiatan di desa dalam setiap tahun anggaran.
6.
Pembangunan Desa adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa baik bersifat fisik maupun non fisik dengan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada demi peningkatan kesejahtraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek kebutuhan moril maupun materiil seperti pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, maupun indeks pembangunan manusia.
7.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, berdasarkan skala prioritas/ kebutuhan, dengan memperhitungkan potensi dan sumber daya yang ada.
8.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahtraan sosial dalam lingkungan wilayah tertentu.
9.
Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa serta swadaya dan peran aktif seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahtraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
10. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Batununggal yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. 11.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJM Desa.
12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan peundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB. II PROFIL DESA
Profil Desa adalah informasi terpadu tentang desa berupa data desa. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi asal-usul desa atau sejarah desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 2.1. KONDISI DESA. 2.1.1. Sejarah Desa Nama Desa Batununggal berasal dari kata Batu tunggal yang artinya Batu Satu sebab wilayah Desa Batununggal berada di kaki gunung walat dan banyak sekali batu-batu dan terdafat batu satu yang ukurannya lebih besar dan berada di sebuah kebun warga masyarakat, Desa Batununggal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor ………. adalah Desa Pemakaran dari Desa Lembursawah dan Desa Karang Tengah dan pada tahun 1984 diangkat dengan Keputusan Bupati Nomor ………….. Tahun …….. tentang Pengangkatan Kepala Desa Batununggal yaitu Bapak Ubad Badridji. Desa Batununggal merupakan salah satu desanya Kabupaten Sukabumi dimana Kabupaten Sukabumi sendiri merupakan Kabupatennya desa-desa di Kabupaten Sukabumi termasuk desa Batununggal ini, sehingga kegagalan dan keberhasilan pembangunan desa sekaligus menjadi indikator kegagalan dan keberhasilan Kabupaten Sukabumi. Oleh sebab itu sangatlah tidak bijaksana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di desa dikatakan karena kesalahan manajemen pemerintahan di tingkat desa saja. Apa lagi setiap ada arah kebijakan positif, para penyelenggara pemerintahan desa selalu dianggap belum cakap untuk melaksanakannya sehingga terjadi hal-hal yang sulit diterima oleh Pemerintah Desa. Adanya program pemerintah 1 desa 1 milyar merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi desa untuk lebih mandiri dalam menyusun perencanaan
pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mempertanggungjawabkannya. Hanya saja kewenangan pengelolaan dana pembangunan yang menjadi haknya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desanya masing-masing masih terasa belum benar-benar diterima oleh Desa, termasuk untuk Desa Batununggal Oleh sebab itu kami menghimbau dan berharap kepada instansi terkait agar tidak membatasi kewenangan desa yang sudah menjadi ketentuan bersama. Riwayat Kepemimpinan Desa Batununggal dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut No
Nama
Periode Jabatan
1
Ubad Badridji
S.d 1993
2
Dudung Iskandar
1995 s.d 2002
3
Dudung Iskandar
2003 s.d 2008
4
Hadi Hermawan
2009 s.d 2014
5
Dudung Iskandar
2016 s.d 2022
2.1.2 DEMOGRAFI a. Batas dan Luas Wilayah Desa Luas Wilayah Desa Batununggal : 187 Ha Dengan batas - batas sebagai berikut : Batas wilayah
Batas Desa
Sebelah Utara
Desa Ciheulang Tonggoh Kec. Cibadak
Sebelah Timur
Desa Lembursawah Kec. Cicantayan
Sebelah Selatan
Desa Hegarmanah Kec. Cicantayan
Sebelah Barat
Desa Karang Tengah Kec Cibadak
Ket
b. Orbitasi Jarak ke Pusat Pemerintahan
Jarak (km)
Waktu Tempuh (Jam)
Ke Ibu Kota Kecamatan
5
1/4
Ke Ibu Kota kabupaten
50
2
Ke Ibu Kota Provinsi
100
4
merah
c. Iklim dan Kesuburan tanah Curah Hujan
0,00 mm
Warna Tanah
Suhu Rata-rata
22,00 ℃
Tekstur
Tinggi Tempat
500,00 mdl
Lempungan
Kedalaman
Benteng Wilayah
d. Luas Tanah menurut penggunaannya No 1
2
3
4
Penggunaan
Luas (Ha)
Tanah Sawah : a. Sawah Irigasi Tehnis b. Sawah Irigasi 1/2 Tehnis c. Sawah Tadah Hujan
36 12 5
Tanah Kering : a. Tegal / Ladang b. Pemukiman c. Pekarangan
15 65 24
Tanah Pasilitas Umum : a. Tanah Kas Desa b. Perkantoran Pemerintah c. Tempat Pemakaman Umum d. Tempat Sekolah
2 0,1 3 1,5
Tanah Hutan : a. Hutan Lindung b. Hutan Produksi
20 0
e. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin : 1. Kepala Keluarga
: 2.059
Kk
2. Jumlah Pennduduk
: 7.187
jiwa
3. Laki-laki
: 3.641
jiwa
4. Perempuan
: 3.546
jiwa
Ket
Perkembangan Jumlah penduduk Desa Batununggal per RW Tahun 2010 – 2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
RW L
P
JLH
KK
L
P
JLH
KK
L
P
JLH
KK
L
P
JLH
KK
L
P
JLH
KK
L
P
JLH
KK
RW 01
643
679
1322
293
658
679
1337
308
668
682
1350
324
668
692
1360
341
668
692
1360
359
598
578
1176
384
RW 02
438
427
865
161
452
409
861
170
464
414
878
179
474
414
888
188
464
419
883
198
434
448
882
324
RW 03
381
421
802
165
392
385
777
174
402
392
794
183
402
392
794
193
402
392
794
203
432
451
883
253
RW 04
579
604
1183
237
593
586
1179
250
598
593
1191
263
599
593
1192
277
599
593
1192
292
575
583
1158
298
RW 05
665
612
1277
281
679
594
1273
296
686
601
1287
312
686
613
1299
328
686
613
1299
345
730
629
1359
310
RW 06
385
402
787
145
405
384
789
153
418
390
808
161
418
390
808
169
418
390
808
179
473
468
941
249
RW 07
436
434
870
171
451
415
866
180
461
420
881
190
461
420
881
200
461
420
881
211
399
389
788
241
3527
3579
7106
1453
3630
3452
7082
1531
3697
3492
7189
1612
3708
3514
7222
1696
3698
3519
7217
1787
3641
3546
7187
2059
JUMLAH
Jumlah Penduduk Menurut Umur TAHUN 2010
Umur
2011
2012
2013
2014
2015
L
P
JLH
L
P
JLH
L
P
JLH
L
P
JLH
L
P
JLH
4
263
286
549
287
271
558
296
275
571
297
276
573
302
276
578
0
-
5
-
6
263
209
472
185
194
379
194
198
392
196
205
401
198
206
404
7
-
12
409
405
814
431
389
820
440
394
834
443
397
840
442
398
840
13
-
15
243
292
535
265
276
541
276
289
565
278
290
568
276
291
567
16
-
18
231
249
480
253
234
487
265
237
502
263
240
503
261
241
502
19
-
25
453
479
932
475
462
937
481
465
946
482
469
951
483
470
953
26
-
64
1456
1436
2892
1513
1421
2934
1519
1426
2945
1521
1432
2953
1511
1432
2943
209
223
432
221
205
426
226
208
434
228
205
433
225
205
430
65
L
P
JLH
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tamat S-3/sederajat
1
2
5
8
9
13
Tamat S-2/sederajat
1
1
3
4
7
7
Tamat D - 4 / S-1/sederajat
285
292
290
278
283
324
Tamat D-3/sederajat
103
124
132
136
145
145
Tamat D-1/sederajat
73
78
77
79
89
145
Tamat SLTA/sederajat
1.460
1.483
1.492
1.501
1.507
1812
Tamat SLTP/sederajat
1.302
1.283
1.289
1.306
1.316
1357
Tamat SD/sederajat
2.451
2.352
2.364
2.259
2.186
1987
Belum Tamat SD/sederajat
681
680
734
826
841
654
Belum Sekolah
749
787
803
825
834
743
7.106
7.082
7.189
7.222
7.217
7.217
JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATAPENCAHARIAN
No
Jenis Pekerjaan
2010 L
P
2011 JLH
L
P
2012 JLH
L
P
2013 JLH
L
P
2014 JLH
L
P
2015 JLH
L
P
JLH
1
Belum Bekerja
468
427
895
478
455
933
478
455
933
478
455
933
478
455
933
367
455
822
2 3 4 5 6 7
Bidan swasta Buruh Harian Lepas Buruh Migran Buruh Tani Guru swasta Ibu Rumah Tangga
0 925 0 165 14 0
5 103 8 57 20 1385
5 1028 8 222 34 1385
0 945 0 162 14 0
5 98 8 57 20 1359
5 1043 8 219 34 1359
0 965 0 167 14 0
5 98 8 57 20 1359
5 1063 8 224 34 1359
0 965 0 167 14 0
5 98 8 57 20 1368
5 1063 8 224 34 1368
0 965 0 167 14 0
5 98 8 57 20 1368
5 1063 8 224 34 1368
0 689 0 267 14 0
3 98 8 57 20 1368
3 787 8 324 34 1368
8 9 10 11 12
Karyawan Honorer Karyawan Perusahaan Pemerintah Karyawan Perusahaan Swasta Kontraktor Pedagang Keliling
13 3 27 1
18 1 5 0
31 4 32 1
13 3 21 1
17 1 5 0
30 4 26 1
13 3 21 1
17 1 5 0
30 4 26 1
13 3 21 1
17 1 5 0
30 4 26 1
13 3 21 1
17 1 5 0
30 4 26 1
23 3 234 1
17 1 235 0
40 4 469 1
27
18
45
25
2
27
25
2
27
25
2
27
25
2
27
46
2
48
13
Pedagang barang kelontong
14 15 16 17 18 19
Pegawai Negeri Sipil Pelajar Pembantu rumah tangga Pemilik usaha jasa transportasi Pemuka Agama Pengusaha kecil, menengah dan besar
46 36 652 0
0 24 749 14
46 60 1401 14
46 32 712 0
0 18 719 4
46 50 1431 4
46 36 732 0
0 24 739 4
46 60 1471 4
46 36 743 0
0 24 749 4
46 60 1492 4
46 36 743 0
0 24 749 4
46 60 1492 4
46 103 743 0
0 54 657 4
46 157 1400 4
36 23 38
2 0 12
38 23 50
36 23 32
0 0 12
36 23 44
36 23 36
0 0 12
36 23 48
36 23 36
0 0 12
36 23 48
36 23 36
0 0 12
36 23 48
36 23 36
0 0 12
36 23 48
20 21 22 23
Perangkat Desa Perawat swasta Petani Purnawirawan/Pensiunan
7 0
1 1
8 1
7 0
1 1
8 1
7 0
1 1
8 1
7 0
1 1
8 1
7 0
1 1
8 1
11 0
1 1
12 1
47 46
0 36
47 82
43 46
0 35
43 81
43 46
0 35
43 81
43 46
0 35
43 81
43 46
0 35
43 81
65 53
0 51
65 104
24 25 26
Sopir TNI Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap
24
0
24
24
0
24
24
0
24
24
0
24
24
0
24
35
0
35
3 135
0 198
3 333
3 126
0 148
3 274
3 126
0 158
3 284
3 126
0 161
3 287
3 116
0 166
3 282
2 85
0 166
2 251
27 28
Tukang Cuci Tukang Jahit
0 9
1 7
1 16
0 9
1 3
1 12
0 9
1 3
1 12
0 9
1 3
1 12
0 9
1 3
1 12
0 9
1 3
1 12
29 30
Wartawan Wiraswasta
0 422
0 128
0 550
1 412
0 124
1 536
1 422
0 128
1 550
1 422
0 128
1 550
1 422
0 128
1 550
1 432
0 87
1 519
31
Belum ada data
357
359
716
413
359
772
417
359
776
417
359
776
417
359
776
317
245
562
32
Total
3527
3579
7106
3630
3452
7082
3697
3492
7189
3708
3514
7222
3698
3519
7217
3641
3546
7187
2.1.3
KEADAAN SOSIAL 1.
Pendidikan a.
Tingkat Pendidikan terakhir masyarakat
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
SD
1987
2
SLTP
1357
3
SLTA
1812
4
DIPLOMA
290
5
SARJANA
324
6
SARJANA PENUH
20
b.
Keterangan
Sarana dan Prasarana Pendidikan No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
PAUD
4
2
TK
2
3
SD
3
4
SLTP
2
5
SLTA
2
6
MADRASAH
5
c.
Guru Pengajar
Keterangan
Wajib belajar 9 tahun
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
PAUD
4
2
TK
2
3
SD
3
Ket
2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA 2.2.1
Pembagian Wilayah
No
Nama Dusun
Jlh RW
Jlh RT
1
Selamanjah ( I )
3
11
2
Batununggul ( II )
2
12
3
Segog ( III )
2
9
2.2.2 SOTK Pemerintahan Desa Batununggal No
Struktur Organisasi
Keterangan
1
Kepala Desa
Dudung Iskandar
2
Unsur Sekretariat
Yudi Nurhadi Ade Saodah Mutti Risma
3
Unsur Pelaksana Teknis
Fuad Ali Rahman Herdiansyah Jaji Sukaeji
4
Unsur Kewilayahan
Kusaeri Solihudin Andri
POTENSI KELEMBAGAAN MASYARAKAT No
Uraian LPMD
Jumlah
Keterangan
1
AKTIF
49 ORANG
AKTIF
KARANG TARUNA
1
AKTIF
KADER POSYANDU
47 ORANG
TP. PKK
BUMDES
AKIF
1
AKTIF
RT
32
AKTIF
RW
7
AKTIF
BAB. III POTENSI DAN MASALAH Analisis internal dan eksternal atau biasa yang disebut dengan analisis SWOT (Strength, Weakneses, Oportunities, Threats) digunakan untuk menentukan posisi desa saat ini dalam perencanaan strategis sebagai pihak penyelenggara pemerintah, pengelola pembangunan, dan pelayan masyarakat di tingkat desa. Analisis ini merupakan hasil identifikasi pada paktor-paktor internal (kekuatan dan kelemahan) meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang paktor eksternal (peluang dan ancaman) meliputi kondisi makro sosial, ekonomi, budaya, politik, ketertiban, dan keamanan baik yang berskala nasional, regional maupun daerah secara umum maupun secara khusus wilayah desa, yang akan berpengaruh pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan guna mendorong keberhasilan pembangunan di Desa. 3.1
POTENSI Potensi yang dimiliki oleh Desa Batununggal dalam mencapai visi dan misi yang akan dicapai diantaranya adalah meliputi : 1.
Hasil Pembangunan Sebagai Modal Dasar. Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa selama ini dapat dijadikan modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya.
2.
Adanya Potensi Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi lainnya. Potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang berada di Desa Batununggal terutama pada sektor pertanian, perkebunan serta kemungkinan dapat diupayakan sektor perikanan dimana ketiga sektor tersebut sebagai usaha-usaha kegiatan ekonomi berbasis perdesaaan yang dapat dijadikan modal dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi desa secara umum.
3.
Ketersediaan Tenaga Kerja. Ketersediaan tenaga kerja di Desa Batununggal apabila diiringi dengan
peningkatan kualitas SDM, maka akan menjadi salah satu kekuatan pembangunan. 4.
Masyarakat yang Dinamis Berperan
aktif
dalam
melaksanakan
kegiatan
kemasyarakatan
dan
pembangunan, kritis dengan terus mengikuti perkembangan jaman serta dapat menempatkan Hak dan Kewajiban sesuai dengan porsinya. 5.
Persatuan dan Kesatuan Merupakan modal utama dalam setiap kegiatan baik fisik maupun non fisik hal tersebut dapat terlihat dari Peran Aktif seluruh kelembagaan yang ada di Desa serta tingginya nilai swadaya yang telah diabdikan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap segala permasalahan yang ada baik antar masyarakat maupun terhadap berbagai agenda maupun program desa.
6.
Masyarakat yang Religius. Kehidupan religius yang sudah terbangun dalam masyarakat Desa Batununggal dapat menjadi peranan yang sentral dalam pembangunan dan menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun bermasyarakat.
7.
Ketersediaan Lahan Luasnya
sektor
pertanian
yang
cukup
luas
yang
apabila
didalam
pemanfaatannya dilakukan secara optimal, tepat guna serta ditunjang berbagai sarana dan prasarana pendukung diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat serta dapat digunakan untuk memajukan Desa. 8.
Potensi Kelembagaan. Partisipasi aktif dari seluruh kelembagaan yang ada di Desa, yang mampu menjaga
kekondusifan
di
Desa.
Memupuk
rasa
kesetiakawanan,
membangkitkan nilai-nilai swadaya masyarakat serta membantu Pemerintah Desa baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. Secara umum tinjauan masalah dilihat utama (sesuai dengan lampiran ketentuan
Permendagri
Nomor
114
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Pembangunan Desa, namun tidak menyelaraskan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka bidang-bidang tersebut menjadi 9 isu strategi dan merupakan substansi mendasar dari RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2000 - 2025, yakni ; 1.
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2.
Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan;
3.
Kualitas infrastruktur daerah;
4.
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
5.
Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;
6.
Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan;
7.
Reformasi birokrasi;
8.
Peran gender dalam pembangunan;
9.
Implementasi kebijakan Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan kondisi, hasil kajian serta temuan yang ada terjaring beberapa potensi yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Sukabumi 2000 - 2025 untuk selanjutnya potensi yang telah teridentifikasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMDes Desa Batununggal sehingga ada sinergis dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dan dianggap perlu untuk membuat sebuah perencanaan sehingga diharapkan hasilnya benar-benar dapat tepat sasaran. 3.2
MASALAH Tujuan Pembangunan Desa diharapkan dapat dan mampu mencerminkan kebutuhan mendasarkan masyarakat Desa, pilihan strategis yang sesuai dengan potensi yang ada dan sebesar-besarnya memberikan manfaat kesejahtraan masyarakat Desa. Permasalahan Pembangunan Desa menurut bidang urusan pemerintahan ; 1.
PENDIDIKAN. a.
Belum adanya gedung lembaga PAUD.
b.
Sarana dan Prasarana lembaga PAUD yang belum lengkap.
c.
Masih rendahnya tingkat kesejahtraan para tutor/guru PAUD.
d.
Belum adanya sarana permainan edukatip luar dan permainan edukatip dalam di PAUD.
e.
Terdapat anak berkelakuan (ABK) tidak mampu yang belum memperoleh bantuan peralatan dan perlengkapan serta sarana penunjang lainnya.
2.
KESEHATAN a.
Masih kurangnya sarana prasarana kelengkapan di gedung posyandu.
b.
Masih ada masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
c.
Masih ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan dan USG dengan alasan ekonomi.
d.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
3.
4.
5.
6.
7.
LINGKUNGAN HIDUP a.
Belum terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
b.
Belum optimalnya pelaksanaan Perdes tentang Perlindungan Satwa.
PEKERJAAN UMUM a.
………………………………….
b.
..…………………………………
c.
….…………………………………..
d.
….……………………………………
PERENCANAAN PEMBANGUNAN a.
……………………………………………………………….
b.
..…………………………………………………………….
c.
….…………………………………………………………………
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a.
………………………………………………………………
b.
….……………………………………………………………..
c.
….……………………………………………………………….
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a.
……………………………………………………………………..
b.
….……………………………………………………………………….
c.
….……………………………………………………………….
8.
KETENAGA KERJAAN a.
Berkurangnya kelompok usia produktif dalam berusaha / bekerja pada bidang pertanian.
9.
b.
Kurangnya kegiatan pelatihan keterampilan bagi usia kerja.
c.
Urbanisasi kelompok usia produktif
KETAHANAN PANGAN. a.
Tidak tersedianya tempat / kelola cadangan pangan.
b.
Kebanyakan petani kurang tertarik melakukan kegiatan penanaman bervariasi.
c. 10.
Terbatasnya kesediaan air ke lahan pertanian di musim kemarau.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a.
Kurangnya sosialisasi bagi kelompok dan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTRA a.
Ketahanan keluarga dan pengembangan kesejahtraan keluarga belum optimal.
12.
PERHUBUNGAN a.
Masih terbatasnya jumlah lampu penerangan jalan.
13. KOMUNIKASI DAN IMFORMATIKA. a.
Minimnya infrastruktur dibidang pelayanan komunikasi dan informatika.
b.
Rendahnya pemanfaatanIPTEK oleh masyarakat.
14. PERTANAHAN a.
Masih lemahnya administrasi dan data kepemilikan tanah.
b.
Tidak adanya bukti kekuatan yang sah atas tanah kas desa / belum bersertifikat.
c.
Nama-nama pada SPPT masih banyak yang belum melakukan balik nama sesuai tanggung jawab dan kepemilikan.
15.
OTONOMI
DESA,
PEMERINTAHAN
UMUM
DAN
ADMINISTRASI
KEUANGAN. a.
Belum sinkronnya implementasi peraturan antara Daerah dan Desa.
b.
Sumber Pendapatan Asli Desa masih sangat rendah.
c.
Belum Optimalnya SOTK Pemerintah Desa.
d.
Rendahmya kapasitas dan propesionalisme SDM aparatur pemerintah desa.
16.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a.
Kapasitas SDM dan Kelembagaan desa masih rendah.
b.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan belum optimal, orientasi pada upah kerja.
c. 17.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat belum optimal.
SOSIAL a.
Penanggulangan masalah kesejahtraan sosial masyarakat belum optimal.
b.
Kurangnya pembinaan dan upaya-upaya pengembangan sumber masalah kesejahtraan sosial.
18.
c.
Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan.
d.
Masih terdapat penduduk / KK miskin.
KEBUDAYAAN a.
Rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal.
b.
Dampak yang ditimbulkan akibat masuknya budaya asing bagi generasi muda semakin nyata.
c. 19.
Terbatasnya sarana prasarana pengembangan seni dan budaya.
STATISTIK a.
Ketersediaan data pembangunan masih kurang lengkap.
b.
Keakuratan data pada berbagai bidang masih kurang.
20. KEARSIPAN a.
Terbatasnya sarana dan prasarana management kearsipan.
b.
Rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah Desa serta kelembagaan yang ada di desa tentang pentingnya arsip.
c.
Kurangnya pembinaan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan ke arsipan.
21. PERPUSTAKAAN a.
Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.
b.
Rendahnya gemar membaca dikalangan masyarakat desa.
22. PERTANIAN a.
Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian masih lemah.
b.
Rendahnya tata kelola kelompok ekonomi pertanian.
c.
Produksi, produktivitas
dan mutu
tanaman pangan, holtikultura,
peternakan, perikanan belum optimal. d.
Sebagian masyarakat sebagai buruh tani, dengan jumlah lahan kecil serta kurangnya permodalan.
e.
Rendahnya pemanfaatan tekhnologi dalam peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi yang bertujuan agribisnis.
f.
Masih sangat terbatasnya sarana prasarana pertanian.
g.
Berkurangnya tenaga kerja produktif.
23. PERKEBUNAN a.
Masih terdapat lahan tidur yang belum diupayakan secara optimal.
b.
Belum tercapainya fungsi dan tujuan pemanfaatan lahan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat.
c.
Pengelolaan sektor tanaman perkebunan masih terkesan seadanya tanpa adanya upaya-upaya peningkatan hasil yang optimal.
d.
Masih kurangnya modal dan tenaga kerja.
24. INDUSTRI a.
Kualitas dan peningkatan industri rumah tangga masih sangat rendah.
b.
Belum adanya terigrasinya antara industri yang ada dengan Pemerintah Desa.
c.
Kurangnya kesadaran akan pentingnya izin usaha bagi para pengelola usaha.
d.
Kurangnya modal bagi industri kecil atau industri rumah tangga.
Secara umum tinjauan masalah dilihat dari 5 (lima) aspek/bidang utama (sesuai dengan lampiran ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, namun untuk mensinergiskan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka bidang-bidang tersebut
menjadi 28 bidang sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04Tahun 2016 tentang RPJMDaerah Kabupaten Sukabumi 2016-2021 Masalah dan Potensi dimaksudkan di sini berisikan hal-hal sebagai berikut : 1.
Daftar Masalah dan Potensi Dari Sketsa Desa; Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keamanan dan sumber daya perekonomian yang ada di desa. Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptialkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
2.
Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau, musim pancaroba dan musim hujan). Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumber daya alam/ matrial yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial, ekonomi, lingkungan dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.
3.
Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan. Daftar masalah dari bagian kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada Pemerintah Desa, BPD, RT, RW, Kelompok Tani, Kelembagaan Simpan Pinjam dll. Daftar potensi dari bagian kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa. HUBUNGAN ANTARA RPJMDes DENGAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI
1.
Dengan berpedoman pada pasal 9, paragraf 3 pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa dalam penyusunan RPJMDes diwajibkan adanya Penyelarasan atau sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
2.
Dan pada paragraf 4 Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu adanya Pengkajian Keadaan Desa.
Penyelarasan dan sinergitas program pembangunan antara Prioritas Program Pembangunan Desa dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi sbb :
1.
Tahun pertama diprioritaskan pada Pemantapan Sarana Prasarana Ekonomi dengan sasaran pokok pemeliharaan prasarana dasar dan peningkatan sarana prasarana ekonomi daerah, diantranya program yang berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan.
2.
Tahun kedua diprioritaskan pada Pemantapan Produktifitas Daerah dengan sasaran pokok peningkatan produktifitas dan pemerataan pembangunan daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi dan UKM, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Kehutanan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pekerjaan Umum.
3.
Tahun ketiga diprioritaskan pada Pemantapan Sumberdaya Manusia degan sasaran pokok pemantapan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepemudaan dan Olahraga.
4.
Tahun ke-empat diprioritaskan pada Pemantapan Daya Saing Daerah dengan sasaran pokok pada percepatan pengembangan unggulan daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pertanian, Pariwisata, Kehutanan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perikanan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Pekerjaan Umum.
5.
Tahun ke-lima dan ke-enam diprioritaskan pada Pemantapan Kesejahtraan Masyarakat dengan sasaran pokok pada pengukuhan keunggulan daerah dan pemantapan kesejahtraan dan kemandirian masyarakat, diantaranya program yang berkaitan dengan peningkatan IPM, yaitu urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Industri, Perdagangan, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
SINERGITAS STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penanaman Nilai Agama, Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan Kesehatan.
Tujuan : 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan budaya. 2. Membangun Pemahaman dan Penerapan kesehatan gender
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan 1.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
1
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan relevansi pendidikan masyarakat
1.1.Meningkatkan aksesibilitas dan relevansi pelayanan pendidikan
1.1.2. Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan. 1.1.3. Fasilitas pendidikan menengah universal. 1.1.4. Peningkatan mutu penndidik dan tenaga pendidikan.
2
Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada lembaga pendidikan
2.1.Meningkatkan pendidikan agama dan karakter pada lembaga pendidikan formal mauupun keagamaan. 3.1.Meningkatkan peran lembaga pelayanan kesehatan.
3
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2.1.1. Peningkatan kualitas materi keagamaan di lembaga pendidikan. 2.1.2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai karakter dan keagamaan 3.1.1. Peningkatan pelayanan rumah sakit, puskesmas, pustu dan polindes. 3.1.2. Peningkatan sarana dan prasara kesehatan. 3.2.1. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak
3.2.Meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat
3.2.2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 3.2.3. Peningkatan kesehatan lingkungan. 3.2.4. Pemberantasan penyakit menular 3.2.5. Peningkatan promosi kesehatan
4
5
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Meningkatnya kualitas tenaga kerja produktif
4.1.Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesejahtraan keluarga 5.1.Meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal
4.1.1. Peningkatan Promosi, Advokasi dan konseling KB. 4.1.2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ber KB. 4.1.3. Peningkatan pemberdayaan keluarga. 5.1.1. Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja.
6.1.Meningkatkan kegiatan budaya sebagai wahana interaksi masyarakat
6
7
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai buadaya
Meningkatnya pengarusutamaan gender
6.2.Meningkatkan kondusifitas masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 7.1.Meningkatkan peran gender dalam pembangunan
6.1.1. Peningkatan ruang ekspresi seni bagai masyarakat. 6.1.2. Pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber kearipan lokal. 6.2.1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan keagamaan. 6.2.2. Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat . 6.2.3. Peningkatan peran organisasi keagamaan dalam pembinaan masyarakat 7.1.1. Peningkatan kesempatan perempuan dalam pembangunan. 7.1.2. Peningkatan peran kelembagaan perempuan.
7.2.Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak
7.2.1. Pningkatan Perlindungan bagi perempuan dan anak 7.2.2. Perwujudan Kabupaten layak anak.
Misi 2 : Memantafkan Keunggulan Kawasan Agropolitan, Pariwisata Daerah, Sektor Unggulan Lainnya, Peningkatan Inventasi Ramah Lingkungan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah.
Tujuan : 1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah.
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan 1.1.1 Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian.
1
Terwujudnya pembangunan agribisnis terpadu
1.1.Meningkatkan produktifitas pertanian pada aspek budidaya.
1.1.2 Peningkatan produksi dan produktifitas bidang pertanian. 1.1.3 Peningkatan sarana prasarana produksi dan teknologi
1.2.Mengembangkan industri pengolahan hasil bidang pertanian
1.2.1 Peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil 1.2.2 Peningkatan sarana prasarana pengolahan
1.3.Mengembangkan jejaring pasar
1.3.1 Pengembangan sistem informasi pasar 2.1.1 Peningkatan kualitas sarana prasarana objek wisata
2
Meningkatnya keunggulan wisata daerah
2.1.Meningkatkan manajemen pariwisata daerah
2.1.2 Peningkatan promosi pariwisata daerah 2.1.3 Peningkatan kemitraan /jejaring kepariwisataan.
3
4
Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Dagang Mikro Kecil Menengah (UDMKM)
Meningkatnya inventasi daerah yang ramah lingkungan
3.1.Meningkatkan managemen koperasi
3.1.1 Peningkatan kelembagaan Koperasi. 3.2.1 Peningkatan produk UMKM bersertifikat
3.2.Meningkatkan kapasitas UMKM dan UDMKM
4.1.Meningkatkan minat investor di daerah
3.2.2 Peningkatan pemasaran produk UMKM 3.2.3 Peningkatan kemampuan pelaku UDMKM dan pengembangan kewirausahaan 4.1.1 Peningkatan promosi inventasi daerah 4.1.2 Peningkatan paket deregulasi inventasi daerah 5.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas irigasi
5
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
5.1.Meningkatkan kemantapan infrastruktur dasar
5.1.3 Peningkatan layanan air baku 5.2.Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemerintahan
6
Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas layanan transfortasi
5.1.2 Peningkatan kuanitas dan kualitas irigasi
6.1.meningkatkan cakupan layanan transfortasi angkutan umum
5.2.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung perkantoran pemerintah 6.1.1 Peningkatan aksesbilitas pelayanan angkutan 6.1.2 Peningkatan kelengkapan sarana prasarana perhubungan
Misi 3 : Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelayanan Sosial Terpadu dan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan : 1.
Mengurangi persentase penduduk miskin
2.
Meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat
No
1
2
Sasaran
Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin
Strategi
Arah Kebijakan
1.1.Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
1.1.1 Fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga miskin ibu hamil dan balita
1.2.Meningkatkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin.
1.2.1 Fasilitas bantuan beasiswa bagi siswa miskin berprestasi sampai jenjang sarjana.
1.3.Meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin
1.3.1 Fasilitas bantuan sarana prasarana perumahan.
1.4.Meningkatkan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial dan orang berkebutuhan khusus
1.4.1 Peningkatan pembinaan penyandang masalah sosial 1.4.2 Peningkatan kemandirian keluarga pra sejahtra 2.1.1 Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan.
2.1.Meningkatkan kesempatan berusaha
2.1.2 Peningkatan keterampilan dukungan sarana prasarana 2.1.3 Fasilitas permodalan
3
Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat miskin
3.1.Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pangan
3.1.1 Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat
4.1.1 Peningkatan sarana prasarana ekonomi
4
Meningkatnya pemerataan dan percepatan pembangunan desa
4.1.Meningkatkan kemandirian dan kesejahtraan masyarakat
4.2.Meningkatkan kemampuan kelembagaan
4.1.2 Fasilitas bantuan pembangunan desa 4.1.3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 4.2.1 Peningkatan pembinaan pemerintahan desa 4.2.2 Peningkatan pembinaan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa
BAB. IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1.
VIISI DAN MISI Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sbagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan tarap hidup dan kesejahtraan masyarakat melalui penepatan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
4.1.1. VISI Kebrsamaan dalam membangun demi Desa Batununggal yang lebih maju, mandiri dan tercapainya masyarakat yang berkeadilan serta sejahtra dalam suasana yang Agamis. Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Batununggal baik secara individu, maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Batununggal mengallami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahtraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pembangunan. 4.1.2. MISI 1.
bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
2.
Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3.
Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa
Batununggal yang aman, tentram dan damai. 4.
Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
4.2.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Program Desa diawali dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai Tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partsipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan insentif RT/RW. Pemerintah Desa berserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partsipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan insentif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.
4.2.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA A.
ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA -
Pendapatan Desa bersumber APBDes dan Dana dari Pemerintah.
-
Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
-
Pendapatan dari APBDes dan dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Desa.
B.
ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA
1.
2.
C.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan. A.
Belanja Pegawai
B.
Operasional Pemerintahan Desa.
C.
Belanja Modal Pemerintah Desa.
D.
Tunjangan dan Operasional Ketua dan Anggota BPD
E.
Insentif dan Operasional Ketua RT
Bidang Pembangunan. A.
Infrastruktur dasar
B.
Pendidikan
C.
Kesehatan
D.
Keagamaan
E.
Pertanian
F.
Pemuda dan Olah Raga
3.
Bidang Pembinaan Masyarakat
4.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5.
Peningkatan peran aktif masyarakat
6.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7.
Lingkungan hidup.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.
4.2.2 POTENSI DAN MASALAH a).
Sumber Daya Alam Potensi yang dimiliki Desa Batununggal adalah sumber daya alam yang dimilki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
b). Sumber Daya Manusia Potensi yang dimiliki Desa Batununggal adalah tenaga, kader kesehatan, kader
pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas. c).
Sumber Daya Sosial Potensi Sumber Daya Sosial yang dimiliki Desa Batununggal adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna dll.
d). Sumber Daya Ekonomi Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Batununggal adanya lahan-lahan pertanian, peralatan kerja seperti peternakan, perikanan.
Permasalahan Secara Umum dijabarkan sebagai berikut : a).
b)
c)
d)
e).
f).
Bidang Sarana Prasarana Fisik 1.
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan pembangunan.
2.
Lokasi Pembangunan kecemburuan sosial;
3.
Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginnan;
4.
Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa.
yang
tidak
merata
sehingga
menimbulkan
Bidang Ekonomi 1.
Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa.
2.
Belum adanya pemasukan dana secara maksimal.
3.
Terbatasnya dana untuk modal.
4.
Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat.
Bidang Sosial Budaya 1.
Pembangunan non fisik / Moral yang masih terabaikan.
2.
Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa.
Bidang Pemerintahan 1.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan.
2.
Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.
3.
Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentral fisik.
4.
Sistem Pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal.
5.
Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Bidang Kesehatan 1.
Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai.
2.
Permasalahan Posyandu yang belum optimal
3.
Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
4.
Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.
Bidang Kelembagaan 1.
Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari
kelembagaan desa.
g).
h).
i).
j).
k).
l).
m).
2.
Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3.
Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja.
4.
Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
Bidang Kantibmas 1.
Kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal
2.
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan.
3.
Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.
Bidang Lingkungan Hidup 1.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
2.
Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai.
3.
Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
4.
Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.
Bidang Partisipasi Masyarakat 1.
Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang.
2.
Kegiatan Gotong royong yang masih kurang
3.
Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
Bidang Pertanian 1.
Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2.
Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3.
Kekurangan air pada musim kemarau.
Bidang Hukum 1.
Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
2.
Alergi terhadap Aparat Penagak Hukum
Bidang Penindustrian dan Perdagangan 1.
Home industri yang belum dikembangkan
2.
Kesulitan dan Penambahan modal.
Bidang Pertanahan. 1.
Masih rendahnya milik/sertifikat
kesadaran
masyarakat
dalam
2.
Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas.
membuat
hak
4.2.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 1.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2.
Bidang Pembangunan Desa.
3.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5.
Peran aktif Masyarakat
6.
Kaderisasi dan Regenerasi
7.
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa.
4.2.4 STRATEGI PENCAPAIAN a.
Strategi Program Desa strategi-strategi masyarakat.
Batununggal dilaksanakan dengan yang disusun berdasarkan kondisi
mengacu pada sosial ekonomi
b.
Menetapkan Desa Batununggal sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
c.
Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
d.
1.
Orientasi pengembangan masyarakat.
diarahkan
pada
peningkatan
2.
Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
3.
Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
4.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan.
5.
Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius.
Menetapkan prioritas pengembangan desa. 1.
Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2.
Pembangunan sarana dan prasarana umum
3.
Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.
ekonomi
BAB V PENUTUP Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun matrial yang bisa diambil dari lokal Desa. Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjebatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi rogram apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki Jabatan Kepala Desa silih berganti. Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semuaa program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.
Tim Penyusun RPJMDesa Desa Batununggal Ketua
YUDI NURHADI NIP 197002182009061001
