PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF

SERI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA

MODUL

PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF

LSU BINA INSANI Alamat: Jl. Raya Sokka Telp/Fax. (0287) 5522027 Pejagoan Atas Angin www.binainsani-Atas Angin.org [email protected]

MODUL PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF

Di susun oleh :

MUSTIKA AJI HP : 081 391 016 316

LSU BINA INSANI Alamat: Jl. Raya Sokka Telp/Fax. (0287) 5522027 Pejagoan Atas Angin Web Site : www.binainsani-Atas Angin.org Emai : [email protected]

KATA PENGANTAR

Modul ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dalam Peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 64 disebutkan bahwa desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah ( RPJMD ) dan perencanaan tahunan ( RKP Desa ). Dengan adanya Alokasi Dana Desa ( ADD ) Perencanaan desa menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi ADD menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “ Modul Penyusunan RPJMDes Partisipatif “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri. Namun demikian modul ini belumlah menjadi modul yang sempurna sehingga dalam penggunaan modul ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan daerah yang ada.

Kesumba, Medio Januari 2008 Mustika aji

Kata Pengantar BAB I

Pengantar Perencanaan Desa Partisipaif a. Pengantar Perencanaan Partispatif b. Pengantar Perencanaan berbasis hak

BAB II Penyusunan RPJM Desa a. Musyawarah Dusun a.1. Menggali masalah dan potensi dengan Sketsa Dusun a.1. Menggali masalah dan potensi dengan Kalender Musim a.1. Menggali masalah dan potensi dengan Diagram Kelembagaan b. Lokakarya Desa b.1. Mengelompokan masalah b.2. Menyusun sejarah desa b.3. Menyusun Visi dan Misi b.4. Membuat prioritas masalah b.5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah b.6. Menyusun Kebijakan Keuangan Desa b.7. Menyusun matrik RPJM Desa c. Musrenbang RPJMDes d. Regulasi dan Sistimatika RPJM Desa BAB IV Pengawalan dan Pelaksanaan Perencanaan Desa a. Pengawalan perencanaan desa b. Pelaksanaan perencanaan desa Lampiran

SILABUS PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF No

I

1.1

Pokok Bahasan / Sub Pokok Bahasan Pengantar Perencanaan Desa Partisipaif 1. Pengantar Perencanaan Partispatif

1.1

2. Pengantar Perencanaan berbasis hak dasar

2

Penyusunan RPJM Desa 1. Musyawarah Dusun

2.1

2.1.1 2. Menggali masalah dan potensi dengan Sketsa Dusun

Tujuan Pembelajaran

Methode Pembelajaran

Waktu

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pengertian Partisipasi 2. Dasar hukum partisasi 3. Prinsip partispasi 4. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Pengantar Perencanaan Partispatif

45Menit

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pengertian Hak Dasar 2. Perncanaan Pembangunan Berbasis hak dasar

Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Pengantar Perencanaan berbasis hak dasar

45Men

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik penggalian masalah dan potensi dengan kalender musim 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik kalender musim Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik penggalian masalah dan potensi dengan Sketsa Dusun 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik Sketsa Dusun

Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Musyawarah Dusun

45Men

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out Menggali masalah dan potensi

45Men

dengan Sketsa Dusun 2.1.2 3. Menggali masalah dan potensi dengan Kalender Musim

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik penggalian masalah dan potensi dengan kalender musim 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik kalender musim

2.1.3 4. Menggali masalah dan potensi dengan Diagram Kelembagaan

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik penggalian masalah dan potensi dengan Diagram Kelembagaan 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik Diagram Kelembagaan

2.2

5. Lokakarya RPJMDes

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam 1. Memahami Lokakarya RPJMDes 2. Mempuyai ketrampilan Memfasilitasi Lokakarya RPJMDes

2.2.1 6. Mengelompokan masalah

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam : 1. Memahami Teknik Mengelompokan masalah 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik Mengelompokan masalah

2.2.2 7. Menyusun sejarah desa

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam 1. Memahami Teknik Menyusun sejarah desa 2. Mempuyai ketrampilan Menyusun sejarah desa

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out Menggali masalah dan potensi dengan Kalender Musim Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out Menggali masalah dan potensi dengan Diagram Kelembagaan Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out Lokakarya RPJMDes Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, , LCD Bahan Bacaan Hand out Mengelompokan masalah Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan

2.2.3 8. Menyusun Visi dan Misi

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Menyusun Visi dan Misi 2. Mempuyai ketrampilan Menyusun Visi dan Misi

2.2.4 9. Membuat prioritas masalah

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Membuat prioritas masalah 2. Mempuyai ketrampilan Membuat prioritas masalah

2.2.5 10. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik alternatif tindakan pemecahan masalah 2. Mempuyai ketrampilan Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah

2.2.6 11. Menyusun Kebijakan Keuangan Desa

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik penggalian masalah dan potensi dengan Diagram Kelembagaan 2. Mempuyai ketrampilan mengunakan teknik Diagram Kelembagaan

2.2.7 12. Menyusun matrik RPJM Desa

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Menyusun matrik RPJM Desa 2. Mempuyai ketrampilan Menyusun matrik RPJM Desa

Hand out Menyusun sejarah desa Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Menyusun Visi dan Misi Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Membuat prioritas masalah Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out Menyusun Kebijakan Keuangan Desa Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Menyusun

matrik RPJM Desa 2.3

13. Musrenbang RPJMDes

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Musrenbang RPJMDes 2. Mempuyai ketrampilan memfasilitasi Musrenbang RPJMDes

2.4

14. Regulasi dan Sistimatika RPJM Desa

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Regulasi dan Sistimatika RPJM Desa 2. Mempuyai ketrampilan Regulasi dan Sistimatika RPJM Desa

4

4.1

Pengawalan dan Pelaksanaan Perencanaan Desa 1. Pengawalan perencanaan desa

Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Teknik Pengawalan perencanaan desa 2. Mempuyai ketrampilan mengawal perencanaan desa

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Musrenbang RPJMDes Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Sistimatika RPJM Desa

Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Pengawalan perencanaan desa

PANDUAN PELATIHAN DAN PENGGUNAAN MODUL 1. Pengorganisasian Pelatihan a. Peserta Pelatihan Peserta pelatihan penyusunan RKP Desa Partispatif sebaiknya teridiri dari Unsur Pemerintah Desa Unsur BPD Unsur Lembaga Masyarakat Desa Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Unsur Tokoh Masyarakat b. Fasilitator Pelatihan Fasilitator pelatihan hendaknya personel yang mempunyai persyaratan sebagai berikut : Mempunyai kemampuan fasilitasi yang partisipatif Memahami perencanaan partispatif di tingkat desa Memahami pemerintahan desa Mempunyai pengalaman mendampingi masyarakat desa c. Tempat Pelatihan Tempat pelatihan idealnya dilaksankan di desa dan dihindari pada tempat-tempat yang mewah d. Penyelenggaran Pelatihan Penyelenggara pelatihan bisa dari pemerintah daerah, LSM yang bergerak pada bidang pengembangan pedesaaan lebih baik apa bila penyenggara pelatihan adalah pemerintah desa.

2. Penggunaan Modul Sebelum menggunakan modul hendaknya dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a. Mempelajari kondisi masyarakat desa yang akan menerima pelatihan. b. Menyiapkan bahan bahan penunjang pelatihan yang sesuai dengan dengan kondisi dan situasi yang ada c. Modul ini bukanlah modul baku sehingga materi dan tata uruta materi dapat disempurnkan sesuai dengan kebutuhan

ORIENTASI PELATIHAN

Kantor: Jl. Raya Sokka 48C Pejagoan Kebumen www. binainsani-kebumen.org [email protected]

TUJUAN PELATIHAN PESERTA MEMAHAMI DASAR DASAR PENYUSUNAN RPJMDes PESERTA MAMPU MAMPU MENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes DENGAN BAIK

SEKENARIO PELATIHAN ORIENTASI PELATIHAN

PENGANTAR 1.

FREE TES 2.

Pengantar Perencanaan Pembangunan Partisipatif Perencanaan berbasis hak dasar

LEGAL DRAFTING PENYUSUNAN RPJMDes

1. 2.

Musrenbang RPJMDes Regulasi dan Sistimatika RPJM Desa

PASCA PENYUSUNAN Pengawalan perencanaan desa

RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT

POST TES

Musyawarah Dusun 1. Menggali masalah dan potensi dengan Sketsa Dusun 1. Menggali masalah dan potensi dengan Kalender Musim 2. Menggali masalah dan potensi dengan Diagram Kelembagaan Lokakarya Desa b.1. Mengelompokan masalah b.2. Menyusun sejarah desa b.3. Menyusun Visi dan Misi b.4. Membuat prioritas masalah b.5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah b.6. Menyusun Kebijakan Keuangan Desa b.7. Menyusun matrik RPJM Desa

HARAPAN PESERTA

KONTRAK BELAJAR

MODUL 1 PENGANTAR PERENCANAAN DESA

PENGANTAR PERENCANAAN PARTISIPATIF

Kantor: Jl. Raya Sokka 48C Telp/Fax. (0287) 383432 Pejagoan Kebumen

PENGERTIAN

Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff,1992)

Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisitif-inisitif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka ( bank dunia,1994 )

DASAR HUKUM

UU NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. ( Pasal 53 “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangkapenyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang danrancangan peraturan daerah”) PERDA NO 53 TAHUN 2004 PERBUB NO 29 TAHUN 2005 PERDES TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK

Adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kepentingan masyrakat (Perda No 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam kebjakan )

ASAS PARTISIPASI MASYARAKAT

Kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiran maupun tulisan, rasional, tepat guna, tepat sasaran serta taat hukum, Keterbukaan dalam penyengaraan pemerintah, yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan antara hak, kewajiban dan pertangungjawaban. Perda No 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam kebjakan publik bab II Psl 2 ayat 1

TUJUAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Mewujudkan sinergi kemtraan untuk membangun sisitem pemerintahan yang transparan, partisipaif, dan akuntabel, Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tangung jawab dalam penyelenggaran pemerintahan. Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik Perda No 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam kebjakan publik bab II Psl 2 ayat 2

HAK WARGA MASYARAKAT Psl 4 ayat 1 ,2 Perda No 3 Tahun 2004

Memperoleh informasi tentang proses kebijakan publik Menolak atau menerima proses kebijakan publik Menyampaikan dan meyebarluaskan tentang kebjakan publik Berpartisipasi dalam proses kebijakan publik Menyampaikan usulan untuk dapat dipertimbangkan menjadi agenda kebijakan publik

KEAWAJIBAN

Masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum

Lembaga publik a. Memngumumkan tentang rencana waktu dan rancangan kebijakan publik kepada masyarakat b. Memelihara dan mengembangkan budaya transparasi sebagai perwujudan akuntabilitas demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik

PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, bahkan beberapa dekade lalu Berelson (1950) pernah mengatakan bahwa partisipasi adalah syarat mutlak untuk suatu kehidupan demokrasi. Untuk Indonesia yang sudah menerima ideologi demokrasi, maka partisipasi mau tidak mau harus diterima dan dipraktekkan dalam sistem politik, administrasi pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kepemerintahan.

Secara teoritis, partisipasi memberi pengaruh positif terhadap kinerja / pencapaian hasil dan kepuasan (Cotton, 1995). Artinya, semakin menggunakan atau mempraktekan partisipasi, maka semakin meningkat kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan. Partisiasi juga penting dalam rangka membangun public trust (Wang & Wart, 2007). Kalau masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartsipasi maka mereka merasa bahwa pemerintah tidak menipu mereka, pemerintah dekat dengan mereka, pemerintah dapat dipercaya. Sementara itu, kepentingan mereka mendapatkan perhatian dalam kesempatan itu karena mereka diberi keleluasaan untuk menyampaikan berbagai pendapat, keluhan, dsb.

Partisipasi juga diperlukan untuk kepentingan masyarakat sendiri agar masyarakat dapat belajar sesuatu yang baru (learning process), dan juga bisa mendapatkan ketrampilan (gain skills) Dan juga untuk pemerintah partisipasi diperlukan untuk dapat meyakinkan masyarakat, membangun trust, mengurangi kegelisahan, membangun strategic alliances, memperoleh legitimasi (gain legitimacy).

KELEBIHAN PARTISIPASI MENINGKATKAN EFEKTIFITAS

MENINGKATKAN EFESIENSI

MEMBERDAYAKAN KLP MARJINAL

MENUMBUHKAN KEMITRAAN

PARTISIPASI

MENINGKATKAN AKUNTABILATAS

MENINGKATKAN KAPASITAS

MEMPERLUAS RUANG LINGKUP

MENJAMIN KEBERLANJUTAN

TINGKATAN PARTISIPASI

Manipulatif Mobilisasi Konsultatif Membangun kesepakatan Pengambilan keputusan Kemitraan

HAMBATAN PARTISIPASI

Minimnya transparasi Tidak adanya kemauan politik dari penguasa ( eksekutif / Legeslatif ) Minimnya rasa saling percaya Adanya perbedaan kepentingan Adanya perbedaan persepsi Perbedaan posisi tawar Lemahnya pengorganisasian partisipasi

PRINSIP PARTISIPASI

Ada transparansi Ajakan untuk berpartisipasi disosialisasikan seluas mungkin Tujuan partipasi harus disepakati dari awal Adanya kesetaraan Adanya sumber daya dan waktu yang memadai Adanya evaulasi yang terus menerus

Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuatserta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa dating dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakinidiperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (Terry, 1975 dalam Kusmiadi,1995). Perencanaan adalah suatu proses yang terusmenerus yang melibatkankeputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapat tujuan-tujuan tertentu di masa yang akandatang ( Diana Conyers dan Peter Hills, dalam LAN-DSE, 1999)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

DASAR HUKUM

UU NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU No 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

TUJUAN

Mendukung antar pelaku pembangunan Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( UU 25 TH 2004 )

POLITIK Rencana Pembangunan merupakan hasil proses politik ( publik choice theory of planing ) khususnya penjabaran visi – misi kepala daerah terpilih TEKNOKRATIK Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional , atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan PARTISIPATIF Perencanaan yang melibatkan masyarakat ATAS BAWAH ( TOP DOWN ), BAWAH ATAS ( BOTTOM UP ) Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 ) Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )

PROSES / ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

musdus

Penjaringan Masalah dan Potensi

musdus

Lokarya desa

SEKALA KABUPATEN MUSREN

CAM

Musyawarah BPD

Musdes

Lokakarya desa

FORUM SKPD

RENJA SKPD

MUSREN KAB

RKPD

PERDES RPJMD

SEKALA DESA PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING

Kep. Kades RKP Desa

Musdes

KU APBD

Penyusunan draf APB Desa SIDANG

Musyawarah Anggaran LKPJ KADES

RPTK

Musyawarah BPD

Perhitungan APB Desa

Perubahan APB Desa

Evaluasi Bupati DPRD II

PPA S

RAPBD APB Desa

PELAKSANAAN APB Desa

PERDA APBD II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005

PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya

PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Keputusan kepala desa

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Menjamin konsistensi antara perencanan , penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ( Pasal 4 ayat (1) Permendagri No 66 Th 2007 )

Prinsip dasar rencana pembangunan Desa ( Pasal 5 ayat (2) Permendagri No 66 Th 2007 )

Pemberdayaan Partisipatif Berpihak pada masyarakat Terbuka Akuntable

Selektif Efesien Keberlanjutan Cermat Proses berulang Penggalian informasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS HAK DASAR


PENGERTIAN HAK DASAR

PENDEKATAN BERBASIS HAK ADALAH SEBUAH PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG MENGATUR KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENGHORMATI, MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK – HAK DASAR MASYARAKAT

Apakah Pendekatan Berbasis Hak pada Pembangunan itu? Pembangunan: Pembangunan distribusi sumberdaya dan akses pada komoditi dan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan

Satu cara untuk melihat pada pembangunan Satu cara untuk melakukan pembangunan Pembangunan sebagai proses perwujudan dari hak azasi manusia dan kebebasan fundamental

Prinsip Penyusunan Program Berbasis Hak Manusia secara perorangan merupakan subyek utama, peserta aktif, pemilik, direktur dan pemanfaat dari pembangunan 2. Pembangunan – semua tahapan – berdasarkan pada prinsip hak azasi manusia 3. Pembangunan – semua tahapan – menghormati isi normatif dari hak azasi manusia 4. Pembangunan – semua tahapan – koheren dengan tingkatan dan sifat dari kewajiban hak azasi manusia, khususnya kewajiban negara 1.

Beberapa Catatan

RBA memasukkan konsep tentang pemegang hak dan pemangku kewajiban Didalam RBA kita melihat pada masalah berbasis hak

Hak adalah suatu tuntutan: seseorang harus mengetahui bahwa mereka punya hak

Pemangku kewajiban harus tahu apa tanggung jawab mereka : (dan menyadari dan mencoba untuk memperbaiki kelalaian didalam tanggung jawab itu).

Pemangku kewajiban adalah juga pemegang hak.

Kewajiban generik negara Merupakan kewajiban dari mana kewajibankewajiban lain berasal. Kewajiban generik terdiri atas: 1. 2. 3.

Kewajiban menghormati (obligation to respect): Kewajiban melindungi (obligation to protect): Kewajiban memenuhi (obligation to fulfill) dan/atau kewajiban memajukan (obligation to promote):

Kewajiban menghormati

Negara tidak boleh melakukan tindakan yg melanggar hak asasi kewajiban negatif. Misal:

Tidak membuat kebijakan yg bisa membuat anak tidak bisa menikmati pendidikan dasar. Tidak mengijinkan penggunaan penyiksaan sebagai metode dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana. Tidak mengenakan larangan secara semena-mena atas kebebasan berekspresi.

Kewajiban melindungi Negara wajib melakukan tindakan guna melindungi hak asasi dari potensi pelanggaran oleh aktor-aktor di luar Negara kewajiban positif. Misal:

Melarang sekolah menerapkan kebijakan mengeluarkan anak yg hamil. Melarang penggunaan penyiksaan dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana dan menghukum pelaku penyiksaan. Menghukum orang yg menghalangi hak orang lain atas kebebasan berekspresi.

Kewajiban memenuhi/ memajukan

Negara wajib melakukan tindakan untuk

merealisasikan hak asasi kewajiban positif. Misal: Membangun gedung-gedung sekolah di tingkat pendidikan dasar. Mengadakan pendidikan bagi aparat penegak hukum ttg teknik-teknik interogasi yg bebas penyiksaan. Menjamin & melindungi kebebasan berekspresi.

HAK DASAR

HAK HIDUP HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK HAK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN HAK MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN HAK ATAS KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA HAK ATAS LAYANAN PERUMAHAN / TEMPAT TINGGAL HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT HAK ATAS PARTISIPASI

TUJUAN MDGs Deklarasi PBB Tentang Tujuan Pembangunan 2015

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.

memberantas kemiskinan dan kelaparan mewujudkan pendidikan dasar meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mengurangi angka kematian bayi meningkatkan kesehatan ibu. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

INDIKATOR MDGs I.

PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target (1) tinggal 50 persen proporsi penduduk dengan penghasilan dibawah 1 dolar sehari. Indikator: 1. Proporsi penduduk dibawah 1 dollar sehari 2. Ratio kesenjangan kemiskinan 3. Persebaran kuantil orang miskin dalam konsumsi nasional Target (2) Antara tahun 1990–2015 proporsi penduduk kelaparan tinggal separuhnya. Indikator: 1. Prevalensi balita kurang berat badan 2. Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan konsumsi.

II.

MENINGKATKAN PENDIDIKAN DASAR Target (3) menjamin semua anak, laki-laki dan perempuan dimanapun berada mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Indikator: 1. Ratio partisipasi di sekolah dasar 2. Proporsi murid kelas 1 mencapai kelas 5 3. Tingkat melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun

III. PROMOSI KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Target (4) memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolah menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015. Indikator: 1. Ratio perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar, menengah pertama dan sekolah menengah atas. 2. Ratio perempuan melek huruf terhadap laki-laki usia 15-24 tahun. 3. Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja di luar sektor pertanian. 4. Proporsi perempuan yang duduk di parlemen.

IV PENURUNAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target (5) menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 1990-2015. Indikator: 1. Tingkat kematian anak di bawah lima tahun 2. Tingkat kematian bayi 3. Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak

V MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target (6): menurunkan dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 1990- 2015. Indikator: 1. Ratio kematian ibu 2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih.

VI MEMERANGI HIV/AIDS MALARIA DAN PENYAKIT LAINYA Target (7): pada tahun 2015 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Indikator: 1. Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. 2. Tingkat prevalensi kontrasepsi 3. Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS Target (8): tahun 2015 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya. Indikator: 1. Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria 2. Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan. 3. Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC 4. Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan perngobatan.

VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Target (9): mengintegrasikan prinsip-prinsip pengembangan lingkungan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara dan mencegah kerusakan sumber-sumber alam. Indikator : 1. Proporsi luas hutan 2. Wilayah cagar alam 3. Efisiensi penggunaan energi 4. Emisi karbondioksida. Target (10): pada tahun 2015 proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air minum sehat menurun 50 persen. Indikator : 1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses berlanjut terhadap sumber air yang memadai. Target (11): pada tahun 2020, 100 juta penghuni daerah kumuh mengalami peningkatan taraf hidup yang bermakna. Indikator : 1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang memadai. 2. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap pemukiman

VIII MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN Target (12): Pengembangan sistem perdagangan bebas, berdasar aturan, dapat diramalkan serta tidak diskriminatif dan sistem keuangan, termasuk kesepakatan mengenai pemerintahan yang bersih, pembangunan dan pengentasan kemiskinan baik nasional maupun internasional. Target (13): perhatian kepada kebutuhan negara-negara berkembang di kepulauan, termasuk tarif dan akses terhadap kuota ekpor negara berkembang dan miskin. Target (14): memperhatikan kebutuhan khusus negara landlocked dan negara kepulauan Target (15): kesepakatan terhadap masalah hutang negara berkembang melalui standard nasional dan internasional untuk ditangguhkan masa pengembaliannya. Indikator: 1. Subsidi pertanian domestik dan ekport di negara Target (16): kerjasama dengan negara berkembang dan negara maju untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda. Indikator: 1. Tingkat pengangguran kelompok umur 15-24 tahun Target (17): Kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat bagi negara sedang berkembang. Indikator: 1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap obat yang dibutuhkan secara berkesinambungan Target (18): Kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologi baru terutama informasi dan komunikasi. Indikator: 1. Saluran telepon per 1000 penduduk 2. Komputer per 1000 penduduk

MODUL 2 PENYUSUNAN RPJMDES

PENYUSUNAN RPJMDes


RPJM Desa

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa

TUJUAN DISUNUNYA RPJMDes ( Pasal 6 Permendagri No 66 Th 2007 )

Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa Memelihara dan mengembangkan hasilphasil pembangunan di desa Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa

TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA Penyusunan

Rencana

* MUSDUS * LOKARYA DESA * MUSRENBANDES Penetapan Rencana * MUSYAWARAH BPD * PERDES RPJMDes

LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

KONDISI SAAT INI MASALAH DAN POTENSI DESA

KONDISI YANG DIHARAPKAN VISI- MISI DESA

KESENJANGAN

JEMBATAN PERENCANAAN

REFLEKSI

RPJMD / 5 TAHUN TI

T II

T III

T IV

TV

RENCANA TAHUNAN

RKP Desa

PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA

musdus

musdus

Lokarya desa

Penjaringan Masalah dan Potensi

Musdes

PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI MEMPRIORITAS MASALAH ALTERNATIF TINDAKAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Musyawarah BPD

PERDES RPJMD

MODUL 2.1 MUSYAWARAH DUSUN

MUSYAWARAH DUSUN


PENGERTIAN Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali permasalah dan potensi di tingkat dusun.

TUJUAN 1. Menggali masalah terutama yang berkaitan dengan hak dasar yang ada di tingkat dusun 2. Menggali potensi yang ada di tingkat dusun .

KELUARAN 1.

2.

3.

Daftar masalah dan potensi ditingkat dusun Terpilihnya delegasi dusun untuk mengikuti Lokakarya desa dan Musrenbang Desa. Berita Acara Musyawarah Dusun.

PESERTA

Perwakilan Rt Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun Unsur Warga miskin Unsur perempuan Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut Pemerintah Desa.

TAHAP PERSIAPAN MUSYAWARAH DUSUN a.

b.

Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta, dan agenda musdus. Pokja perencanaan Desa menyiapkan peralatan serta format format yang dibutuhkan, ( spidol, kertas palano, daftar hadir, berita acara serta format-format F1, F2 dan F 3 ).

TAHAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH DUSUN a. b. c.

d. e.

Pendaftaran peserta musdus oleh pokja perencanaan desa. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, methode serta keluaran musyawarah dusun. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah dan potensi dusun dengan mengunakan tiga alat kajian ( Sketsa Desa, Kalender Musim dan diagaram kelembagaan ). Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil muayawah dusun. Menetapkan delegasi dusun untuk mengikuti lokakarya desa dan Musrenbang jangka menengah desa. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan

TUGAS DELEGASI DUSUN 1. Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah dan potensi dusun. 2. Mengikuti lokakarya desa dan musrenbang jangka menengah desa. 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok– kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.

PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI DENGAN SKETSA DESA


PENGERTIAN

SKETSA DESA ADALAH GAMBARAN DESA SECARA KASAR/UMUM MENGENAI KEADAAN SUMBER DAYA FISIK ( ALAM DAN BUATAN )

TUJUAN PENGGUNAAN SKETSA DESA

Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya di desa. Sebagai alat untuk menggali / menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar ( Permasalahan Pengembangan Wilayah, Sosial budaya dan Ekonomi ) Sebagai alat untuk menggali / menjaring potensi yang ada di tingkat dusun Menyamakan presepsi tentang masalah dan potensi yang ada di tingkat dusun

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK SKETSA DESA

PERSIAPAN

Pilih dan Tentukan Peserta Persiapkan Tempat yang memadai Siapkanlah Format masalah Sketsa Desa Jelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano ) Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

MEMBUAT SKETSA DESA

Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas wilayah Desa/ Dusun Ajaklah untuk membuat batas Desa / Dusun pada media yang tersedia Sepakati bersama simbol/legenda dan tulis/gambar pada pojok kiri bawah sketsa desa Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam sketsa yang telah dibuat Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat Ajaklah Peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperlukan

Sketsa RW 01 Sungai FFF F FFFFFF FFFFFF

FF F

Ladang RTM

RT 03 BALAI DESA

vvvv vvvvvvv Vv v

Pos yandu Tempat ibadah

RT 02

TK SD N VVvv vVvv Vv v v v v vvvvvv Vvvvv

SD N

sekolah Jalan Desa Jalan Lingkungan

RT 01

v v vvvvvv v vvv v vvvvvvvvvv vv v v v v v v v v v vvv v v v v v vvvvvvvvvvvvvvvv

Rumah VV V

sawah

HUTAN

PENGERTIAN

MASALAH Adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya

KEBUTUHAN Kebutuhan adalah sesutu jika tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup

KEINGINAN Kebutuhan adalah sesuatu jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan masalah

POTENSI Adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah

BENTUK POTENSI 1. Potensi Sumber Daya Alam ( batu, pasir, kayu dsb ) 2. Potensi Sumber daya manusia ( Swadaya tenaga, Tenaga teknis dll ) 3. Potensi Sumber daya Kelembagaan 4. Potensi Sumber daya finansial

MENULISKAN PERNYATAAN MASALAH DAN POTENSI

Dalam menuliskan harus mencantumkan pokok permasalahan dengan jelas Kapasitas masalah( Panjang, Lebar, Jumlah ) harus dituliskan dengan jelas Lokasi masalah harus dituliskan dengan jelas Masalah dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan Contoh : 1. Tanggul sungai longsor sepanjang 50 M Tinggi 3 M di Rw 01 Rt 01

Mewawancarai Sketsa Desa

Galilah pengertian tentang Masalah, Kebutuhan, Hak-hak Dasar, Keinginan dan potensi Ajaklah peserta untuk mewawancarai sketsa desa dari arah tertentu Ketika menemui simbol/ legenda tanyakan pada peserta “ adakah masalah ( Bidang Pengembangan Wilayah, Sosial Budaya, Ekonomi ) pada hal tersebut ? “ Ketika menemui masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana kapasitas masalahnya ( berapa banyak, berapa panjang, berapa luas dsb ) Rumuskan pernyataan masalahnya dan catat dalam Format 1 Kolom masalah Diskusikan dengan peserta adakah potensi ( SDA, SOSIAL, FISKAL,LEMBAGA ) yang ada pada mereka dan lingkunganya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Catat potensi yang disepakati dalam format 1 kolom potensi Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai

FORMAT 1 KAJIAN SKETSA DESA NO

MASALAH

POTENSI

1

2

3

1

Tanggul sungai jebol di RW 01 Rt 02 sepanjang 50 Meter

Batu Tenaga

2

5 Anak balita di Rw 01 menderita gisi buruk

Posyandu Bidang Desa

3

Komite sekolah 15 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatakan pelayanan pendidikan GuruTk

4

Jalan Desa sepanjang 700 meter di RW 01 banyak berlubang dan becek

Pasir Batu Tenaga

5

TPQ AL Hidayah tidak berjalan aktif

Guru Gedung

6

Lahan sawah seluas 5 H di Rw 01 Rt 01 sering gagal panen kerena serangan hama

Kelompok Tani

PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI DENGAN KALENDER MUSIM


PENGERTIAN

Kalender musim adalah alat kajian untuk mengetahui kejadian / kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu

TUJUAN

Untuk mengetahui kegiatan dan aktifitas masyarakat berdasarkan perubahan waktu Untuk mengetahui kejadian yang berkaitan dengan kebutuhan / hak dasar yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat Untuk mengetahui masa - masa kritis dalam kehidupan masyarakat

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK KALENDER MUSIM

PERSIAPAN Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif ) Siapakan format masalah kalender musim Jelaskan tujuan kajian dengan kalender musim Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) MEMBUAT KALENDER MUSIM Ajaklah peserta mendiskusikan musim yang ada Hasilnya tuliskan pada kolom yang tersedia Ajaklah pererta untuk mengidentifikasi kejadian – kejadian ( masalah , kegiatan) penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang kejadiannya terus berulang Tuliskanlah dalam kolom masalah / kejadian pada kalender musim Ajaklah peserta mendiskusikan kapan biasanya kejadian – kejadian tersebut terjadi Tuliskan dengan memberi tanda X pada kolom yang tersedia sesuai tingkat kejadian, misal : - x : pernah terjadi - xx : agar sering sering - xxx : cukup sering - xxxx : kejadian rutin tahunan

KALENDER MUSIM MASALAH KEGIATAN

KEMARAU / KETIGA Ags

Sep

Okt

BANJIR

PENGHUJAN / RENDENG Nov

Des

Jan

*

***

*

Feb

PENYAKIT DIARE PACEKLIK BANYAK KONDANMGAN

*

Mart

Apr

Mei

Juni

*

**

***

*

*

***

Juli

** *

PANEN RAYA HAMA TANAMAN

WARENG / PANCA ROBA

*

** *

***

**

*

Menggali Masalah dan Potensi

Tanyakan kepada peserta musyawarah berkaitan dengan kejadian / masalah yang bekaitan dengan pemenuhan hak dasar : * Dimana lokasi kejadiannya ? * Siapa yang terkena dampak masalah tersebut ? * Bagaimana kapasitas masalahnya ? Tanyakan kepada peserta musyawarah potensi apa yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut ? Tuliskan masalah dan potensi kedalam format masalah dan potensi kalender musim

FORMAT 2 KALENDER MUSIM NO

MASALAH

POTENSI

1

Pada musim penghujan di Rw 01 / Rt 03 sering tergenang banjir yang mengakibatkan 30 rumah terendam

Batu Pasir Tenaga

2

Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare

Posyandu Bidang Desa

3

Pada musim kemarau terjadi paceklik (kelangkaan beras)

Lumbung desa

PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI DENGAN DIAGRAM KELEMBAGAAN


PENGERTIAN

Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat Diagram kelembagaan adalah alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan

TUJUAN

Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di desa Untuk mengetahui lembaga – lembaga yang mempunyai peranan / manfaat bagi masyarakat Untuk Mengetahui pola hubungan lembaga – lembaga yang ada dengan masayarakat Untuk Mengetahui masalah dan potensi pada lembaga – lembaga yang ada

Jenis – Jenis Lembaga

FORMAL Lembaga yang mempunyai Badan Hukum Contoh : Pemerintah Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, Muhammadiyah, kelompok tani, dll

NON FORMAL Lembaga yang tidak mempunyai Badan Hukum Contoh : Kelompok arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK DIAGRAM KELEMBAGAAN

PERSIAPAN

Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif ) Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

MEMBUAT DIAGRAM KELEMBAGAAN

Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia Buatlah bulatan / lingkaran dari kertas manila dengan ukuran yang berbeda sebanyak lembaga yang teridentifikasi Ajaklah peserta mendiskusikan pengaruh lembaga terhadap kehidupan masyarakat dari yang paling besar sampai yang paling kecil Tuliskan nama lembaga yang pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil

PEMDES

LKMD PKK

KELOMPOK TANI

PEMDES

LKMD

PKK

LANGKAH-LANGKA KEGIATAN

Buat sketsa desa ( hanya batas desa/ dusunnya saja ) tuliskan kata masyarakat ditengahnya ) Tanyakan Kepada peserta lembaga-lembaga mana yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Tempelkan bulatan yang telah ditulis nama lembaga pada seketsa desa Jika sering berhubungan tempelkan dekat dengan kata masyarakat jika tidak sering berhubungan tempelkan jauh dari kata masyarakat Lakukan hal demikian sampai semua bulatan tertempel pada sketsa desa

PEMDES PKK LKMD

MASYARAKAT BPD

RT

Pagu yuban

Yasinan

KELOMPOK TANI

MENGGALI MASALAH DAN POTENSI

Galilah permasalahan dari lembaga yang terindentifikasi dari segi : a. Struktur Organisasi b. Kapasitas SDM c. Managemen Organisasi d. Regulasi/ Pembuatan peraturan Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah disediakan

FORMAT 2 DIAGRAM KELEMBAGAAN NO

NAMA LEMBAGA

MASALAH

POTENSI

1

2

3

4

1

PEMDES

Administrasi Pemerintahan Desa belum rapi

Adanya itikad baik dari perangkat

Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 formasi

2

BPD

Bendahara Desa belum menguasai managemen keuangan dengan baik

SDM

Hubungan BPD dengan Pemdes dan masyarakat belum berjalan secara optimal

SDM

Kemampuan BPD dalam pembahasan Peraturan desa masih lemah

SDM

MODUL 2.2 LOKAKARYA DESA

LOKAKARYA DESA


PENGERTIAN Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil musyawah dusun ditingkat desa.

TUJUAN 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Mengelompokan, menggabungkan dan memferifikasi masalah dan potensi hasil penjaringan di tingkat dusun. Menyusun sejarah desa Menyusun draf visi dan misi desa Membuat prioritas masalah Menyusun alternatif tindakan yang layak. Menyusun draf matrik kegiatan RPJMDes.

KELUARAN 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengelompokan masalah dan potensi. Sejarah desa Draf visi dan misi desa Prioritas masalah Alternatif tindakan yang layak. Draf matrik kegiatan RPJMDes. Berita Acara Lokakarya Desa.

PESERTA

Delegasi dusun Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa Unsur Warga miskin Unsur perempuan Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut Pemerintah Desa.

TAHAP PERSIAPAN LOKAKARYA DESA a.

b.

Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta, dan agenda Lokakarya Desa. Pokja perencanaan Desa menyiapkan peralatan serta format format yang dibutuhkan, ( spidol, kertas palano, daftar hadir, berita acara serta format-format F4, F5, F6 dan F 7 ).

TAHAP PELAKSANAAN LOKAKARYA DESA a.

b.

c.

d.

Pendaftaran peserta Lokakarya Desa oleh pokja perencanaan desa. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, methode serta keluaran Lokakarya Desa. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi Lokakarya Desa Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil Lokakarya Desa.

PENGELOMPOKAN MASALAH


PENGERTIAN Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk menghimpun/ mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah dalam bidang dan sektor

TUJUAN Memperoleh data masalah dan potensi yang akurat dari hasil tiga alat kajian di tingkat dusun Menggabungkan dan mengelompokkan masalah dari hasil kajian di tingkat dusun kedalam sektor dan bidang dan sektor( Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Sosial Budaya )

BIDANG DAN SEKTOR Bidang Pengembangan Wilayah 1. Pekerjaan Umum 2. PSDAPE 3. Lingkungan Hidup Bidang Ekonomi 1. Pertanian dan kehutanan 2. Peternakan dan perikanan 3. Perdagangan, industri dan koperasi 4. Tenaga kerja dan transmigrasi Bidang Sosial Budaya 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Kesejahteraan sosial 4. Pemerintahan 5. Keamanan dan ketertiban

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK DIAGRAM KELEMBAGAAN

PERSIAPAN Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, isolatif ) Siapkan Format Pengelompokan Masalah Siapkan data dari hasil kajian di tingkat dusun ( tiga alat kajian) Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

LANGKAH – LANGKAH PENGELOMPOKAN MASALAH 1.

2. 3.

4.

5.

Buatlah katagorisasi/ pengelompokan masalah yang sama dari hasil penjaringan masalah di tingkat di dusun berdasarkan 3 bidang ( Pengembangan wilayah, Ekonomi dan Sosial Budaya ) Jadikanlah masalah-masalah yang sama tersebut menjadi satu rumusan masalah Jika langkah 2 telah selesai, kelompokanlah masalah kedalam sektor ( sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, peternakan ,pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber daya air dll ) Kelompokanlah sektor – sektor yang ada kedalam dalam bidang ( Pengembangan wilayah, Sosial budaya, Ekonomi ) tuliskan dalam kolom 2 format 4 Periksalah potensi hasil kajian di tingkat dusun ( tiga alat kajian ) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 2

FORMAT 4 PENGELOMPOKAN MASALAH

No

Masalah

Potensi

1

2

3

I

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

1.1

Pekerjaan Umum

1.1.1


1.2

Sumber Daya Air

1.2.1


II

BIDANG EKONOMI

2.1

Pertanian

2.1.1


III

BIDANG SOSIAL BUDAYA

3.1

Pendidikan

3.1.1

15 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatkan pelayanan pendidikan

TK Pertiwi

3.1.1


Gedung dan Ustzad

3.2

Kesehatan

3.2.1


3.3

Pemerintahan

3.3.1


Tenaga, batu

Tenaga, batu

Keleompok tani

Posyandu

3.3.2

Bendahara Desa belum menguasai managemen keuangan dengan baik

Ada semangat dan komitmen

3.3.2

Kemampuan BPD dalam pembahasan Peraturan desa masih lemah

Ada semangat dan komitmen

PENYUSUNAN SEJARAH DESA


Menyusun Legenda Desa Untuk Menyusun Legenda Desa dapat dilakukan dengan : 1. Melakukan wawancara dengan warga yang dianggap mengetahui 2. Menkaji cerita cerita yang tertulis teng desa

PERSIAPAN MENYUSUN PEMBANGUNAN SEJARAH DESA 1. Persiapkan Tempat yang memadai 2. Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, dan isolatif ) 3. Siapkan format sejarah pembangunan desa 4. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

Langkah Menyusun Sejarah Pembangunan Desa Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahun kelahiran Misal : Tahun kelahiran perserta yang paling tua adalah tahun 1948 dan yang termuda lahir pada tahun 1978. Kelompok 1 kelahiran tahun 1948 s/d 1958 Kelompok 2 kelahairan tahun 1959 s/d 1969 Kelompok 3 kelahiran tahun 1970 s/d 1978 Masing –masing kelompok untuk mendiskusikan kejadian –kejadian penting ( kejadian yang baik dan kejadian yang buruk ) Misal Kelompok 1 dari tahun 1960 s/d tahun 1975 Kelompok 2 dari tahun 1976 s/d tahun 1990 Kelompok 3 dari tahun 1990 s/d tahun 2007 Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa

FORMAT SEJARAH PEMBANGUNAN DESA Tahun

Kejadian yang baik / keberhasilan

1

2

1965 1967

Kejadian yang buruk / kegagalan 3

Terjadi hura –hura politik Balai Desa mulai dibangun

Terjadi paceklik karena serangan hama tikus

1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1978 1979 DST

MENGAMBIL PELAJARAN DARI SEJARAH DESA Catat kejadian kejadian buruk yang berulang terjadi Diskusikanlah dengan warga , Mengapa hal tersebut terjadi ? antisipasi yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak berulang kembali. Catat kejadian baik / keberhasilan yang berulang terjadi Diskusikanlah dengan warga, Mengapa hal tersebut terjadi ? Apa yang harus dilakukan agar keberhasilan bisa dipertahankan yang dimasa yang akan datang.

Pelajaran dari sejarah pembangunan Desa Hal-hal yang menyebabkan kegagalan 1. ………. 2. ……... Hal yang harus dihindari 1. …….. 2. ……..

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan 1. ………. 2. ……... Hal yang harus dipertahankan / ditingkatkan 1. …….. 2. ……..

VISI DAN MISI


PENGERTIAN VISI Adalah adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita –cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi

CIRI VISI YANG BAIK Merupakan hasil komitmen dan bisa memberikan inspirasi bagi para pelaksana Merupakan jembatan antara masa lalu dengan masa depan Memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta manfaat yang luas Mengandung tujuan yang jelas sehingga memberikan keyakinan bagi para pelaksana Memungkinkan untuk pelaksanaan yang fleksibel dan kreatif

PERNYATAAN VISI YANG BAIK

Singkat, misalnya cukup 10 kata Menarik dan mudah diingat Mengandung inspirasi dan tantangan Mengandung kejelasan cita-cita

Persiapan menyusun visi desa Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, meta plan dan isolatif ) Jelaskan tujuan perumusan visi dan misi Desa Jelaskan tahapan dan mehode penyusunan Visi dan misi Desa Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

Langkah-Langkah menyusun visi desa

Ajaklah peserta mengingat kembali tentang sejarah desa dan hasil pengelompokan masalah dan potensi Bagikan meta plan ( guntingan kertas ) kepada peserta, masing – masing peserta mendapat satu meta plan. ( pada tahap ini bisa dilakukan dengan cara fasilitator/pokja desa meminta kepada masing-masing peserta lokakarya untuk menyampaikan aspirasinya ( tanpa menulis), kemudian hasil aspirasi tersebut ditulis di kertas plano. Ajaklah peserta menuliskan / menyampaikan paling banyak 3-4 buah kata yang merupakan cita – cita ( Visi ) masa depan desa Tempelkanlah semua meta plan yang merupakan visi individu pada tempat yang mudah dilihat seluruh peserta Susun dan gabungkanlah visi individu tersebut sehingga menjadi Visi Desa

VISI INDIVIDU / KELOMPOK VISI INDIVIDU / KELOMPOK

VISI DESA

VISI INDIVIDU / KELOMPOK



VISI BERSAMA


PENGERTIAN MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/ organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan dan disepakati.

PERNYATAAN MISI YANG BAIK Misi hendaknya bersifat spesifik Misi hendaknya mengandung makna yang memotifasi/ mendorong Misi hendaknya masuk akal ( rasional ) dan operasional (mudah dilaksanakan) Misi hendaknya mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait Pernyataan Misi hendaknya cukup singkat Biasanya menggunakan kata

kerja

MERUMUSKAN MISI Proses penyusunan misi yang partisipatif, sama dengan proses penyusunan visi. Biasanya proses penyusunan visi bersamaan atau dirangkai dengan proses penyusunan misi

CONTOH VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

VISI TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU MELALUI OPTIMALISASI LAYANAN.

MISI 1. Menciptakan pelayanan pendidikan yang, merata, berkeadilan, terjangkau dari aspek lokasi, biaya dan kesempatan 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar operasional, Standar Pelayanan Pendidikan dan berorientasi pada standar nasional pendidikan 3. Meningkatkan managemen dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten, Unit Pelaksana Teknis dan sekolah 4. Memberikan pelayanan Pendidikan Formal, non formal dan in forlmal 5. Membeikan pembinaan dan pengembangan kreatifitas bidang seni, budaya, pemuda dan olah raga

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH


PENGERTIAN Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu

TUJUAN Untuk mengetahui bobot masing – masing masalah Menentukan urutan masalah secara tepat berdasar bobot Menentukan urut – urutan ( priritas) masalah yang harus segera diselasaikan

TAHAPAN MEMBUAT PRIORITAS MASALAH Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah Sepakati terlebih dahulu kriteria dan bobot Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah adalah kesepakatan bersama Lakukanlah pensekoran secara partisipatif

PENENTUAN KRITERIA PERINGKAT MASALAH

Tentukan dan sepakati terlebih dahulu kriteria yang akan digunakan untuk menentukan peringkat masalah Misal : Pengembangan Wilayah 1. Tingkat kerusakan 2. Dampak 3. Pengaruh tehadap kemiskinan Bidang Ekonomi 1. Menghambat peningkatan pendapatan 2. Dampak 3. Pengaruh terhadap Kemiskinan Bidang Sosial Budaya 1. Menghambat pemenuhan hak dasar 2. Dampak 3. Pengaruh terhadap Kemiskinan

PEMBOBOTAN MASALAH Sepakati bobot dan nilai untuk setiap indikator Misal 1. Tingkat kerusakan - Sangat parah - Cukup parah - Parah - Kurang parah 2. Dampak - Dirasakan - Dirasakan - Dirasakan - Dirasakan

SKOR 76 s/d 100 51 s/d 75 26 s/d 50 1 s/d 25

satu Desa atau lebih satu RW satu RT individu

3. Pengaruh terhadap Kemiskinan : - Sangat berpengaruh - Cukup berpengaruh - Berpengaruh - kurang berpengaruh 4. Pengaruh terhadap pemenuhan hak dasar : - Sangat berpengaruh - Cukup berpengaruh - Berpengaruh - kurang berpengaruh 5. Menghambat peningkatan pendapatan : - sangat menghambat - cukup menghambat - menghambat - kurang menghambat

Setelah kriteria dan Pembobotan disepakati tulislah di kertas plano dan di tempel di tempat yang dapat dilihat dengan baik oleh semua peserta

MELAKUKAN SKORING Siapkan Format skoring masalah Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 2 kedalam kolom 2 format 5 Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring masalah dengan menyepakati kriteria terlebih dahulu Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang tersedia Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah diberi skor dengan kriteria yang telah disepakati Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta musyawarah untuk menjumlah skor pada setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 6 format 5 Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembali pensekoran pada masalah yang mempuyai jumlah skor sama Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skor dan tuliskan pada kolom 7 format 5

CONTOH

FORMAT 5 SKORING MASALAH Bidang : Pengembangan Wilayah NO

1 I

MASALAH

2

Jumlah skor

Rangking/ Peringkat

6

7

50

205

II

40

125

I

KRITERIA PENILAIAN Tingkat Kerusakan

Dampak

Pengaruh thp Kemiskinan

3

4

5

60

95

90

85

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

1.1

Pekerjaan Umum

1.1. 1


1.2

Sumber Daya Air

1.2. 1


FORMAT 5 SKORING MASALAH Bidang : Ekonomi

NO

MASALAH

1

2

II

Jumlah skor

Rangking

5

6

7

50

120

I

KRITERIA PENILAIAN Menghambat Pendapatan

Dampak

Pengaruh thp kemiskinan

3

4

30

40

BIDANG EKONOMI

2.1

Pertanian

2.1. 1


2.1. 2 2.2

Peternakan

2.2. 1 2.3

Perdagangan

FORMAT 5 SKORING MASALAH Bidang : Sosial Budaya NO

MASALAH

1

Jumlah skor

Rangking

5

6

7

KRITERIA PENILAIAN

2

Menghambat pemenuhan hak dasar

Dampak

Pengaruh thp kemiskinan

3

4

III


3.1

Pendidikan

3.1. 1

15 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatakan pelayanan pendidikan

10

20

30

60

1

3.1. 1


10

10

3

23

3

3.2

Kesehatan

3.2. 1


5

10

10

25

2

3.3

Pemerintahan

3.3. 1


5

5

10

20

4

MENENTUKAN ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH


PENGERTIAN Menyusun alternatif tindakan Pemecahan Masalah adalah serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan pemecahan masalah

TUJUAN Untuk mengetahui penyebab mendasar dari setiap masalah Mengetahui potensi yang tepat untuk memecahkan masalah Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah

Persiapan Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, dan isolatif ) Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah ( Format 6 ) Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

Langkah-Langkah Isilah kolom masalah ( kolom 2 format 6 ) dengan cara menuliskan kembali masalah sesuai bidang/ sektor dan prioritas peringkat masalah yang telah dihasilkan pada kolom 7 format 5 Kajilah penyebab mendasar dari setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 3 Tuliskan kembali pada kolom 4 potensi yang dapat menyelesaikan masalah dan penyebabnya pada setiap masalah Rumuskanlah alternatif tindakan pemecahan masalah dengan mendasarkan pada penyebabnya dan memperhitungkan potensi yang ada, hasilnya ditulis pada kolom 5 format 6

CONTOH FORMAT 6 ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH NO 1

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI

ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

2

3

4

5

I

PENGEMBANGAN WILAYAH

1.1

Pekerjaan Umum

1.1.1


Tidak ada drainase / saluran pembuangan untukmembuang air yang naik kejalan

Tenaga

jalan masih berupa tanah 1.2

Sumber Daya Air

1.2.1


Tanah tanggul sangat labil

Pembangunan Drainasi jalan sepanjang 700 M

pengerasan jalan

Tenaga

Pembangunan Talud Sungai sepanjang 50 Meter

FORMAT 6 ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI


2

3

4

5

1

II

BIDANG EKONOMI

2.1

Pertanian

2.1.1

Hasil panen di lahan persawahan Block silumbu seluas 10 Ha menurun sampai 25%

2.2

Peternakan

2.2.1

Setiap tahun terjadi serangan penyakit “ayam thelo” yang mengakibatkan lebih dari 100 ayam mati di semua wilayah dusun

Lahan kurang subur

Kelompok Tani

Gerakan pengomposan lahan

Pada musim tanam kemarau sulit mendapatkan air dan pada musim hujan banjir

1. 2.

Terkena virus “thelo”

Tindakan vaksinasi secara dini

Normalisasi irigasi Normalisasi drainase

FORMAT 6 ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI


2

3

4

5

1

III

SOSIAL BUDAYA

3.1

Pendidikan

3.1.1

15 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatkan pelayanan pendidikan

1 anak SMP drop out

3.2.

Kesehatan

3.2.1.

Pada tahun 2007 sebanyak 10 orang meninggal karena penyakit demam berdarah

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingya pendidikan anak

Komite sekolah Guru

Sosialisasi pendidikan anak Usia Dini

prasarana yang ada di TK pertiwi I kurang memadahi

Komite sekolah Guru

Bantuan APE

Tidak bisa membayar uang gedung dan uang ujian

BOS DAS DPK dan Dinas terkait

Kebijakan biaya sekolah gratis bagi orang miskin

tindakan pertolongan pertama tidak mampu menanggulangi

pendirian Pustu yang dilengkapi fasilitas memadahi

Menyusun Arah Kebijakan Keuangan Desa


Pengertian Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja Desa secara efektif dan efisien

Ruang Lingkup Arah Kebijakan Keuangan Desa Arah Kebijakan Pendapatan Desa 1. Sumber pendapatan desa 2. Kebijakan pengelolaan pendapatan desa 2. Proyeksi pendapatan desa Arah Kebijakan Belanja Desa 1. Jenis belanja desa 2. Kebijakan pengelolaan belanja desa 3. Proyeksi belanja desa

Proyeksi PendapatanDesa: Adalah ramalan pola kondisi pendapatan Desa pada periode tahun yang akan datang, didasarkan pada kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu.

Tujuan Proyeksi: a. Menilai dan memahami kondisi keuangan pemerintah Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya b. Mengidentifikasi persoalan keuangan saat ini dan yang akan muncul c. Mengidentifikasi kebijakan yang akan diambil dengan segala konsekuensinya

Langkah Menyusun Proyeksi Pendapatan desa Identfikasikan sumber –sumber pendapatan desa Buatlah proyeksi pendapatan desa a. Buatlah rekapitulasi pendatan desa 3 s/d 5 tahun terakhir. b. Hitunglah rata-rata pertumbuhan pada masing –masing pos pendapatan c. Buatlah proyeksi pendatan desa 5 tahun kedepan berdasarkan rata-rata pertumbuhan 3 s/d 5 tahun terakhir.

Proyeksi Pendapatan Desa Uraian Pendapatan

TAHUN 2006

2007

2008

Pertumb uhan

TAHUN 2009

2010

2011

2012

Pendapatan Desa Pendapatan Asli Desa 1. Hasil Usaha Desa 2. Hasil Kekayaan Desa 3. Lain pendapatan Bagian Dana Perimbangan 1. Bagi hasil pajak dan restribusi 2. Bagian dana perimbangan 3. Bantuan keuangan Hibah Sumbangah Pihak Ke tiga

Kebijkan Pengelolaan Pendapatan Desa Indentifikasi sumber-sumber pendapatan baru Upaya peningkatan pendatan yang ada

2013

Kebijakan dan Proyeksi Belanja Desa Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan menengani pengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor, serta proyeksi besarab anggaran bidang, fungsi dan sektor dalam jangka waktu lima tahun

Tujuan Memberi arah belanja desa sesuai dengan visi dan misi desa

Proyeksi Belanja Desa TAHUN Uraian Belanja Belanja Desa Belanja Langsung 1. Belanja Operasional Pemerintahan Desa 2. Belanja Bidanf Pengembangan wilayah 3. Belanja Bidanf Ekonomi 3. Belanja Bidanf Sosial budaya Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Subsidi 3. Belanja Hibah 4. Belanja Bantuan sosial 5. Belanja Bantuan Keuangan 6. Belanja tak terduga

2009

2010

2011

2012

2013

MEMBUAT MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMDes


PENGERTIAN Adalah serangkaian kegiatan pengisian matrik program dan kegiatan pada format RPJMDes

KRITERIA PENENTUAN SUMBER BIAYA Kegiatan yang dibiayai : 1. APBD/APBN, meliputi : APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Apabila kegiatan tersebut : 1.1. Bukan Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terlalu besar / tidak mampu dibiayai desa 1.3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 2. APB Desa Apabila kegiatan tersebut : 1.1. Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa 1.3. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 3. Lainya: Berasal dari selain sumber diatas, misal: a. Bantuan dari organisasi non pemerintah b. perusahaan dan c. Bantuan Program ( misal : P2KP, PPK, dll ) d. Pihak ketiga lainnya ( warga perantauan,

Langkah-langkah Menyusun Matrik Program dan Kegiatan ( Format 7 )

Salinlah alternatif tindakan pemecahan masalah yang terdapat dalam Format 6 kolom 5 kedalam Format 7 kolom 2 Tuliskan volume masing masing kegiatan pada kolom 3 Tuliskan lokasi kegiatan pada kolom 4 Tuliskan tanda (v) pada kolom 5,6,7,8 dan 9 sesuai dengan prioritas masalah dengan memperhitungkan perkiraan pendapatan/ kemampuan anggaran tahun bersangkutan Tuliskan tanda (v) pada kolom 10,11 dan 12 sesuai dengan sumber pembiayaan utama, dan tulis tanda (x) sebagai sumber tambahan Cara menentukan sumber pembiayaan adalah : a. Kewenangan Desa b. Kemampuan pembiayaan c. Kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan Jika suatu kegiatan memenuhi semua kriteria maka sumber pembiayaan berasal dari APB Desa dan jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka sumber pembiayaan berasal dari APBD/N Tuliskan indikator ( ciri-ciri ) hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan pada kolom 13

Contoh Format 7 PROGRAM & KEGIATAN RPJMDes TAHUN 2007 - 2012 DESA SELANCAR KEC.AWANG-AWANG KAB. KEBUMEN N0

BIDANG / KEGIATAN

1

VOL

2

3

LOKASI

4

TAHUN 2009

2010

2011

2012

APBD/ APBN

APB Desa

Lainnya

INDIKATOR

5

6

7

8

9

10

11

12

13

V

X

I

PENGEMBANGAN WILAYAH

1.1

Pekerjaan Umum

1.1. 1

Pembangunan Drainasi jalan

700 M

Rw 01

1.1. 2

Pengerasan jalan (makadam)

700 M X3M

Rw 01

50 M X 3M

Rw 01 Rt 02

V

10 Buah

Desa

V

V

1.2

Sumber Daya Air

1.2. 1

Pembangunan Talud Sungai sepanjang 50 Meter

II

BIDANG EKONOMI

2.1

Pertanian

2.1. 1

Bantuan pengadaan alat pembasmi hama

III

SOSIAL BUDAYA

3.1

Pendidikan

3.1. 1

Sosialisasi pendidikan anak Usia Dini

Ls

Desa

3.1.

Bantuan APE

10 Buah

Desa

Keterangan sumber biaya : 2 (v) sumber utama Tanda Tanda (x) sumber tambahan

SUMBER BIAYA

2008

V

V

V

V

Terbangunnya drainase P 700 m

V

Terbangunnya jalan makadam P 700 m

V

X

Terbangunya Talud sungai P 50 M

X

V

V

Anak terlayani pendidikan

V

Anak terlayani pendidikan

MODUL 2.3 MUSRENBANG RPJM DESA

MUSRENBANG RPJMDes


PENGERTIAN

Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat.

TUJUAN Menampung dan menetapkan rumusan Visi dan Misi desa yang diperoleh dari Lokakarya Desa . Menetapkan Program dan kegiatan indikatif tahun 2007 -2012 yang diperoleh dari Lokakarya Desa .

KELUARAN

1. Rancangan RPJMDes yang meliputi Visi, Misi, Program dan Kegiatan indikatif 2. Berita acara dan Daftar Hadir Musrenbang RPJMDes.

PESERTA Delegasi Dusun/ RW Tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan Unsur pemuda Organisasi kemasyarakatan desa Pengusaha, kelompok tani/nelayan, Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru ) Unsur KK Miskin Bidan Desa Unsur Pejabat Kecamatan

Persiapan Musyawarah RPJMDes Menyusun Jadwal dan agenda Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang RPJMDes Membuka pendaftaran / mengundang calon peserta Membagikan bahan musrenbang RPJMDes Menyiakan lokasi dan peralatan

Pelaksanaan Musyawarah RPJMDes 1. Siapkan daftar hadir musrenbang 2. Sebelum musrenbang dimulai bacakanlah tatatertib musrenbang 3. Pemaparan kepala desa yang berisi ( Evaulasi pembangunan lima tahun sebelumnya, Informasi tentang perkiraan pendanaan desa lima tahun kedepan 4. Kordinator musrenbang yaitu ketua LKMD membacakan pokok-pokok hasil kesepakatan lokakarya desa ( Visi, Misi, Program dan Kegiatan ) 5. Berilah kesempatan warga untuk memberikan tanggapan 6. Bahas dan musyawarahkan setiap tanggapan dari warga 7. Buatlah berita acara musrenbang RPJMDes

Berita Acara Musrenbang RPJMDes Tahun 2007-2012 Pada hari ini Kamis tanggal 31 Juli Tahun 20076 bertempat di Gedung pertemuan / Balai Desa Selancar Kecamatan Awang-Awang Kabupaten Kebelet yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa ( Musrenbangdes ). Musrenbangdes dimaksud membahas Rancangan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2007-2012 Desa Selancar kecamatan Awang-Awang. Adapun Materi , Pimpinan Rapat dan Nara Sumber, sebagai berikut : A. Materi 1. Draf Rancangan Visi dan Misi Desa 2. Draf Rancangan Program dan kegiatan indikatif tahun 2006 - 2011 B. Pimpinan Rapat Pemimpin Rapat : Suto Dikromo Notulen : Ciplek Wulansih C. Nara Sumber : - Drs. Galih Purwo : Kasi PMD Kecamatan Awang-awang - Ir. Suryo Ndadari : Dinas Pertanian - Murakabi, MM : anggota DPRD Perwakilan DP 10 Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum Musrenbangdes menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman hal-hal sebagai berikut : 1. Visi dan Misi Desa Selancar 2. Program dan kegiatan indikatif tahun 2006 - 2011 Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan Musrenbang

(

Notulis / Sekretaris

)

( Mengetahui Kepala Desa Selancar, (

)

)

MODUL 2.4 REGULASI DAN SISITEMATIKA RPJM DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DAN SISTEMATIKA RPJMDes


JENIS & HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN (UU NO.10/2004, Pasal 7 ) UUD 1945 UU/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah: - Perda Provinsi - Perda Kabupaten/ Kota - Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundangan – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. ( PP 72/2005, Pasal 1 angka 13 )

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 1. kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4. dapat dilaksanakan; 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. kejelasan rumusan; dan 7. keterbukaan.

PENGERTIAN PERDES

Peraturan Desa adalah peraturan perundangan undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. ( PP 72/2005, Pasal 1 angka 13 )

MATERI PERDES 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2. Pembangunan desa, 3. Pemberdayaan masyarakat, 4. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan Dengan : kepentingan umum peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

TAHAPAN PENYUSUNAN PERDES Penjaringan aspirasi Mengartikulasikan kepentingan

(proses penyampaian kepentingan atau tuntutan yang berasal dari masyarakat untuk disampaikan kepada badan-badan politik atau pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan )

Agregasi

(proses penseleksian kepentingan atau tuntutan yang masuk untuk menjadi beberapa kepentingan yang dipakai sebagai dasar dalam proses kebijakan )

Formulasi (perumusan perdes) Konsultasi publik (perdes dikonsultasikan kepada publik) Revisi hasil dari kegiatan konsultasi publik legislasi (pengesahan rencana perdes menjadi perdes oleh kepala Desa bersama BPD)

Sosialisasi Implementasi Monitoring dan evaluasi.

Perdes RPJMDes RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa ( PP No 72 Pasal 64 Ayat (2))

Kerangka struktur Peraturan Desa tentang RPJMDes terdiri dari

Penamaan/Judul; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; dan Lampiran

Penamaan / Judul

Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

CONTOH PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2008 - 2012

Pembukaan Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; Jabatan pembentuk Peraturan Desa. Konsiderans; Dasar Hukum; Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"; 6. Memutuskan; dan 7. Menetapkan

Dasar Hukum 1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundangundangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peratt ran Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur. 2. Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu : a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan b. Landasan yuridis materi yang diatur. 3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat. Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundangundangan tersebut.

5.

Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

6.

Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546); 3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang 4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2008 - 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIMANGGIS, Menimbang

:

a. b. c.

……………………………………………; ……………………………………………; ………………………………………..dst;

Mengingat

:

1. 2. 3.

……………………………………………; ……………………………………………; ………………………………………..dst; Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGIS Dan KEPALA DESA CIMANGGIS MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DESA CIMANGGIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2008 -2012

Batang Tubuh Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum

Batang Tubuh Peraturan Desa Ketentuan Umum; Materi yang diatur; Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan Ketentuan Penutup.

penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. Contoh : BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh : BAB II ( ……… JUDUL BAB ……... ) Bagian Kedua ..............................................................

Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Contoh : Bagian Kedua ( ……… Judul Bagian ………) Paragraf Kesatu (Judul Paragraf) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Contoh : Pasal 5

Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat. Contoh : Pasal 21 (1) …………………. (2) …………………. (3) …………………. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa : a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu. b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa). 2) Nama singkatan (Citeer Titel). 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut : a. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu; b.Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda). 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

Penutup Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan; Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma; Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat; Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa

SISTEMATIKA NASKAH RPJM Desa BAB 1 : PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan

BAB 2 : PROFIL DESA a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. SOTK Desa c. Masalah Mendasar

BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJMDes a. Musdus c. Lokakarya Desa d. Musrenbangdes RPJMDes

BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN a. Visi dan Misi b. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB 5 : PENUTUP LAMPIRAN : 1. Matrik Program dan Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 6 ) 3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 5. Peta Desa

MODUL 4 PENGAWALAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DESA

PENGAWALAN PERENCANAAN DESA


Pengawalan Perencanaan Desa Tahapan pengawalan Perencanaan Desa Sosialisasi perencanaan desa Mengawal perencanaan desa dalam forumforum perencanaan pembangunan 1. Forum-forum perencanaan di tingkat desa 2. Forum-forum perencanaan di Supra desa

Sosialisasi Perencanaan Desa Pada Masyarakat

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. ( PP No 72 Pasal 60 ayat 3 )

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. ( PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 29 TAHUN 2006 Pasal 17 )

Peraturan Bupati No 29 Tahun 2005 Pasal 5

Setiap Lembaga Publik yang telah membuat dokumen publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat ( Ayat 1 ) Dokumen publik sebagaimana dimaksud dapat berupa dokumen yang masih dalam bentuk draf maupun yang telah diundangkan ( Ayat 4 )

SUBTANSI SOSIALISASI

Lampiran Perdes RPJMDes yang memuat program dan kegiatan idikatif selama lima tahun

MEDIA SOSIALISASI

Forum masyarakat baik formal maupun non formal Poster Radio kumunitas Papan Informasi Desa Papan informasi dusun, Rw, Rt

SASARAN

Warga masyarakat pada umunya Toga, Tomas Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKMD, PKK, RW, RT dsb ) Kelompok kelompok kepentingan ( Kelompok Tani, Kelompok pedagang Dsb)

Siapa yang melakukan ?

Pemerintah Desa BPD Pokja Perencanaan Masyarakat

Sosialisasi Perencanaan Desa Kepada Supra Desa atau Pihak Ketiga lainya dilakkan dalam bentuk

Penyampaian dokumen Perdes tentang RPJMDes

Sasaran Sosialisasi

Pemeintah 1. Kecamatan 2. BAPEDA 3. SKPD terkait DPRD 1. Komisi DPRD terkait 2. Anggota DPRD dari perwakilan Daerah pemilihan bersangkutan Swasta

Pengawalan Perencanaan Desa di tingkat desa

Adalah serangkaian kegiatan / aktifitas dalam rangka mengawal usulan program dan kegiatan dari hasil perencanaan RPJMDes terakomodasi dalam RKP Desa dan Belanja Desa ( APB Desa )

Tujuan

Memastikan RPJMDes terakomodasi dalam RKP Desa

Siapa yang melakukan ?

Pemerintah Desa BPD Pokja Perencanaan Perwakilan Dususun Kelompok-kelompok kepentingan

Arena Pengawalan

Musrenbang RKP Desa Dalam arena ini pengawalan dilakukan untuk memastikan Program dan Kegiatan dalam RPJMDes terakomdasi dalam RKP Desa Musyawarah angaran Desa Dalam arena ini pengawalan dilakukan untuk memastikan Program dan Kegiatan dalam RKP Desa terakomdasi dalam APB Desa

Arena Pengawalan

Musrenbang RKP Desa Dalam arena ini pengawalan dilakukan untuk memastikan Program dan Kegiatan dalam RPJMDes terakomdasi dalam RKP Desa Musyawarah angaran Desa Dalam arena ini pengawalan dilakukan untuk memastikan Program dan Kegiatan dalam RKP Desa terakomdasi dalam APB Desa

CONTOH

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2008-2012

DESA SELANCAR KECAMATAN SELANCAR KABUPATEN ATAS ANGIN

PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAS ANGIN KECAMATAN SELANCAR DESA SELANCAR Jln. Mangga .Nomor 37 Telp (028) 888 897 .Kode Pos 557 432

PERATURAN DESA SELANCAR KECAMATAN SELANCAR KABUPATEN ATAS ANGIN NOMOR : 03 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2008 – 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELANCAR, Menimbang

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaanya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ); c. bahwa RPJMdes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2008 – 2012 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Selancar tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2008 – 2012.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintrah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857 ); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah kabupatern Atas Angin Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Atas Angin ( Lembaran Daerah Kabupaten Atas Angin Tahun 2004 Nomor 52 ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Atas Angin Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 2 ); 15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2006 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELANCAR Dan KEPALA DESA SELANCAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA SELANCAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2008 – 2012

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 2. Daerah adalah Kabupaten Atas Angin 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Atas Angin 4. Bupati adalah Bupati Atas Angin 5. Kecamatan adalah WilSelancar Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilSelancar yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. 12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pewmerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. ADD adalah Alokasi Dana Desa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota. 17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes Pasal 2 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SELANCAR Tahun 2008 – 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PROFIL DESA BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUSNAN RPJMDes BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF BAB V : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA LAMPIRAN (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2008 – 2012 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Pasal 4. Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RPK Desa ) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa. Pasal 5 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ). Pasal 6 Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selancar Pada tanggal 9 Desember 2007 KEPALA DESA SELANCAR,

MAHMUD

Lampiran 1

Peraturan desa Nomor Tanggal

: SELANCAR : 03 Tahun 2007 : 9 Desember 2007

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMD ) TAHU 2008 -2012

DESA SELANCAR - KECAMATAN SELANCAR KABUPATEN ATAS ANGIN

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan

BAB 2

PROFIL DESA a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. SOTK Desa c. Masalah /dan isu strategis yang dihadapi Desa

BAB 3

PROSES PENYUSUNAN RPJMDes a. Musdus c. Lokakarya Desa d. Musrenbang RPJMDes

BAB 4

VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN a. Visi dan Misi b. Program dan Kegiatan Indikatif c. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB 5

PENUTUP a. Penutup

LAMPIRAN 1. Matrik Program kegiatan 2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 7 ) 3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes ) 4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes ) 5. Peta Desa

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran terlaksana dengan baik, dan bermanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi di Desa, maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini dimulai dari pengkajian keadaan desa pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan desa. Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan, dan perumusan rencana mengenai kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Untuk lebih memastikan bahwa masyarakat yang menyusun rencana, maka di Kabupaten Atas Angin telah dibentuk dan dilaksanakan pelatihan Pokja Perencanaan dan Penyusunan RPJMDes melalui Program Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat Desa. Dengan pelatihan tersebut diharapkan lembaga pemerintah desa bersama Tim Pokja Perencanaan mampu menyusun dan merencanakan pembangunan desa lima tahun. Yang kemudian disusun program Rencana Kerja Pembanguna Desa ( RKP Desa ) partisipatif. Pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat perlu dikembangkan dan dibina terusmenerus. Dengan penerapan RKP Desa partisipatif ini dimungkinkan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat / pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa ke dalam Dokumen RPJMDes. Dokumen RPJMDes tersebut dapat digunakan sebagai landasan perencanaan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Atas Angin dan merupakan bahan reverensi bagi Dinas/Instansi maupun swasta. B. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Desa Partisipatif ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peranturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) ini berisi tentang Pembangunan 5 ( lima ) tahun kedepan. Dengan Dokumen ini dimaksudkan dapat menjadi landasan dan Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di desa. 2. Tujuan Penyusunan RPJMDes ini bertujuan : a. Menerapkan Pola Perencanaan Pembangunan desa secara Partisipatif b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat agar seluruh warga desa dapat Berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional. c. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. d. Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri. e. Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung program-program pembangunan di desa.

BAB II PROFIL DESA A. Sejarah Desa 1. Legenda Desa Selancar Mengingat Sejarah Desa Selancar adalah Identik dengan kehidupan seorang tokoh ( Suwargi MBAH DIKTA LEKSANA ) pelarian pada waktu jaman Belanda. Sebagai seorang yang patuh dan taat pada ajaran agama islam beliau juga sangat gigih dalam berkarya dan bekerja, beliaulah yang pertama membuka hutan dan semak belukar menjadi grumbul-grumbul untuk pemukiman dan areal pesawahan yang cukup luas meliputi beberapa Grumbul diantaranya 1. Grumbul Pagebangan yang sebelumnya tumbuh pohon Gebang dan selanjutnya diberi nama Dukuh / Desa Pagebangan pada tahun + tahun 1915 dikepalai oleh seorang Lurah bernama Rana Diwriya sampai dengan tahun 1922 ( menjabat 1 tahun ); pada tahun yang sama ( tahun 1922 ) diganti oleh Mangun Taruna asal desa Rowokele , 2 Grumbul Gemilir Kidul dan Grumbul Gemilir Lor dilurahi oleh H. Ikhsan diganti oleh Hardjo Widjaya, + 8 tahun kedepan diganti oleh bapaknya Panudju, 3 Grumbul/Dukuh Blader yang sebelumnya diberi nama Dukuh Bumirejo, 4 Grumbul/Dukuh Kalibulu Konon ceritanya banyak tumbuh pohon Bulu dukuh tersebut dilurahi oleh Tjitra Wiredja selanjutnya antara Grumbul Blader dan Grumbul Kalibulu diberi nama Desa Kalibulu dan yang terakhir adalah Grumbul Karang Cengis. Pada sekitar tahun 1923 dari tiga desa tersebut diblengket menjadi satu desa yang diberi nama Desa Selancar dan dikepalai oleh Lurah H. Yusup; yang slanjutnya pada tahun 1930 s/d tahun 1936 diganti oleh Ratal al. Atma Sendjaya; tahun 1937 s/d tahun 1945 dilurahi oleh Madkarta; tahun 1946 diadakan pemilihan Kades, dengan 4 Cakades namun ada 2 Calon bermasalah yakni : 1 Sangandulah gugur diganti Hardjo Panuju, 2 Mustama gugur diganti oleh Gama Widjaya. Pilkades dilaksanakan dengan 4 Cakades yaitu : 1. Sukarta al. Sanrodji, 2. Bau Karso, 3. Hardjo Panudju dan yang ke 4 Gama Wijaya, yang terpilih dan ditetapkan menjadi Lurah adal;ah Gama Widjaya. tahun 1951 s/d tahun 1980 dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Sanrodji; tahun 1981 s/d tahun 1989 dipimpin oleh Koesen; tahun 1991 s/d tahun 1998 dipimpin oleh Sanmurdja; tahun 1999 s/d Bulan Mei tahun 2007 dipimpin oleh Lasmi dan muali bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Mahmud. Legenda Desa 1. Pada zaman dahulu sebagian besar masyarakat Selancar mempunyai adat istiadat kepercayaan yaitu pada bulan-bulan tertentu mempercayai tidak diperkenankan punya hajat ( Pernikahan dan Khitanan ) terutama bulan syura kalau dilanggar akan membewa mala petaka. 2. Pada menjelang musim tanam dan panen padi di setiap sudut pematang sawah diberi sesaji berupa kembang telon, dan menjelang panen dibuatkan Tumpeng Jabel ( Mogana ) dikendurikan di sawah dengan harapan akan mendatangkan berkah. 3. Pada setiap bulan Syura mengadakan Syuran ! dengan menyembelih Kambing kepalanya ditanam diperempatan jalan, dagingnya dimasak becek, sebagian kecil

organ kambing diambil ditambah obo rampe komaran untuk sesaji, sore harinya diadakan kenduri. 4. Pada setiap Grumbul sedesa Selancar mengadakan Baritan ( Sedekah Bumi / Sadranan ), Wayangan dan Tayuban; Dan sekarang adat tersebut diadakan ditingkat desa untuk menghemat waktu dan biaya. 5. Kepercayaan penduduk Selancar disetiap menjelang Khajatan baik Pernikahan maupun Sunatan calon penganten diharuskan ziaroh ( Resik ) kubur dan tempattempat yang dikeramatakan. Sehari sebelum Khajatan dilaksanakan tuan rumah harus memasang sesaji ( kucingan ) baik dirumah, pojok tarub, sumur dan tempattempat keramat, tuan rumah juga mempercayakan sesepuh sebagai Goni ( Orang yang dianggap ampuh ) kalau tidak dilaksakan dikhawatirkan akan mendatangkan mala petaka. 6. Setiap ada orang meninggal sebelum dibawa kepemakaman sanak saudara almarhum supaya nylusup ( berjalan keliling 3 kali dibawah mayat yang sedang dipikul ) dipercayai agar tidak membayangi kehidupan mereka 2. Sejarah Pembangunan Desa Selancar TAHUN Abad ke XVI

KEJADIAN YANG BAIK

1942

Belanda diusir oleh Jepang dari Bumi Indonesia termasuk desa Selancar.

1945

Negara Indonesia Merdeka diproklamirkan oleh : Ir. Soekarno dan Bung Hatta. Didirikan Sekolah SD Selancar Filial dari SDN Kedungweru

1964

1965 1969

Sungai Kali bodo diluruskan dan namanya diganti Sungai Ijo.

1970 1972

Dibangun SD Inpres Pemilu 3 kontesatan yakni : 1. PPP 2. Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia

KEJADIAN YANG BURUK Bangsa Indonesia dijajah Belanda termasuk desa Selancar rakyat sangat menderita banyak Pageblug Bangsa Indonesia termasuk desa Selancar dikuasai oleh Jepang rakyat lebih menderita dan banyak pageblug. Belanda datang lagi ke Indonesia kemudian diusir oleh bangsa Indonesia.

Meletusnya G. 30 S. PKI dan banyak tokoh masyarakat diculik Lahan Pertanian yang tadinya produktif menjadi genangan air pada waktu musim penghujan dan pada waktu musiam kemarau kekeringan, Nelayan hasil tangkapannya menurun.

1977

1980

1981 1982

1983

1985

1987

1992

1995 1996 1997

1998

1999

Pemilu 3 Kontestan yakni : 1. PPP 2. Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Didirikan balai Desa di Jl. Kali-bulu No. 01( Pojok perempatan ) Masuk Benih Padi Faritas Unggul Pemilu 3 Kontestan yakni : 1. PPP 2. Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Balai Desa Dipindah Jl. Kalibulu No. 01 dekat pemakaman Ada bantuan Sembako dari pemerintah.

Pemilu 3 Kontestan yakni : 1. PPP 2. Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Pemilu 3 Kontestan yakni : 1. PPP 2. Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia dan Balai Desa dibangun Bidan Desa masuk Selancar namanya Ibu Laili Jalan DPU diaspal dan Jembatan Bodo dibangun Pemilu 3 Kontestan yakni : Listrik Masuk desa dan Bidan Desa Ibu Laili diganti Ibu Wahyu. Bidan Desa Ibu Wahyu diganti Ibu Dwi Kusmarini sampai sekarang dan Pilkdes. Pemilu dengan 48 Kontestan

Tanaman Padi diserang wereng, Paceklik panjang

hama

Banjir Besar semua penduduk mengungsi, sebagian di SDN Selancar, Sebagian di tanggul dan sebagian lagi ditempat saudara yang lebih aman ( berlangsung + 9 hari )

2000

2001

2002

2003 2004

2006

Pemilu Pengaspalan jalan desa Dusun I yang didanai dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah serta Pemilihan Presiden RI secara langsung oleh rakyat. Pendidikan anak usia dini yaitu Kelompok Bermain ( Play Group ) didirikan, Ganti rugi tanah yang terkena Proyek Sungai Kali Kalibulu, Sungai Plangkah, BLT masuk dan Pemilihan Bupati secara langsung. Renovasi SDN Selancar

2007

Pilkades

2005

B.

TK. Tunas Bangsa berdiri dan sebagian petani beralih menjadi petani semangka hasilnya memuaskan. Polindes Berdiri dan dibangun Gedung TK Tunas Bangsa serta bantuan P2MPD yang dialokasikan 2 dusun. Bantuan P2MPD yang alokasikan di Dusun III ( Gemilir lor )

Kemarau paceklik

panjang

dan

Banjir Besar semua penduduk mengungsi, sebagian di SDN Selancar, Sebagian di tanggul dan sebagian lagi ditempat saudara yang lebih aman ( berlangsung + 9 hari )

Isu Gelombang Sunami Imbas dari Gelombang Sunami Aceh sebagian besar penduduk ( 90 % ) mengungsi didaerah dataran tinggi dan pegunungan selama 2 hari 2 malam.

Kemarau panjang, musim paceklik dan harga sembako naik. Kemarau panjang dan musim paceklik dan sembako mahal

Kondisi Umum Desa a. Luas WilSelancar Desa

:

256 H

Pekarangan

:

100 H

Sawah

:

156 H

Jumlah

:

256 H

terjadi

Desa Selancar terdiri dari 3 Dusun, 3 Rw. Dan 14 Rt yaitu : 1. Dusun Kalibulu ( Rw. 01 terdiri dari 5 Rt ) terletak disebelah selatan 2. Dusun Pagebangan ( Rw. 02 terdiri dari 5 Rt. ) ditengah 3. Dusun Gemilir ( Rw. 03 terdiri dari 4 Rt ) disebelah utara.

b. Topografi. Desa Selancar merupakan suatu bentuk yang tidak teratur bentuk dan arahnya, 3 km arah Barat daya dari Ibu Kota Kecamatan Selancar dan berbatasan dengan WilSelancar Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dengan batas wilSelancar Sungai Ijo, Dataran rendah sehingga sering terjadi banjir c. Hidrologi Sesuasi dengan Topografi wilSelancar Desa Selancar, terdapat sungai-sungai dari arah utara; Kedungweru, Desa Mangunweni, Desa Demangsari, Desa Candirenggo, Desa Jatijajar dan bahkan dari Desa Bayawulung ( Kab. Banyumas ) semua bermuara di sungai desa Selancar, sehingga menjadi tumpuhan banjir yang tidak mampu diatasi oleh masyarakat desa Selancar tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah. d. Kwalitas Medan Dengan wilSelancar Topografi yang kurang menguntungkan sehingga jalur Regional menjadi jalur utama dan sangat mempengaruhi terhadap niali budaya serta ekonomi masyarakat desa Selancar. e. Produktifitas Tanah Sebagian besar pencaharian penduduk desa Selancar adalah Petani, namun dengan Topografi yang kurang menguntungkan sehingga lahan pertanian kurang produktif dan belum tersentuh pembangunan, hanya kemampuan masyarakat yang terbatas belum mampu menanggulangi masalah lahan pertasnian ( kalau musim kemarau kekeringan bahkan air asin masuk dan kalau musim penghujan banjir f. Musim Di desa Selancar ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. g. Pola Penggunaan Lahan Pertanian 1. Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau ditanami palawija dan pembuatan Batu Bata. 2. Lahan Pekarangan ditanami Pohon Buah dan Kayu bahan Bangunan.

h. Kepemilikan Ternak No.

Jenis ternak

Presentase

1.

Ayam

58 %

2.

Itik

20 %

3.

Mentok

15 %

4.

Kambing

5%

5.

Sapi

2% Jumlah

100 %

i. Tempat Peribadatan No.

Lokasi

Tempat Peribadatan Rw. 01

1.

Masjid

1

2

Mushola

3

Jumlah

Rw. 02

Rw. 03 1

2

4

4

11

Rw. 01

Rw. 02

Rw. 03

Jumlah

7

6

5

18

j. Tempat Usaha No.

Jenis Usaha

1.

Warung

2.

Toko

3

1

4

3.

Bengkel

2

1

3

4.

Pertukangan

2

1

2

5

5.

Penggilingan Padi

1

1

2

6.

Pengrajin

1

1

k. Jenjang Pendidikan 1. Play Group

:

7 Siswa

2. Taman Kanak- Kanak

: 25 Siswa

3. Sekolah Dasar

: 243 Siswa

4. SLTP.

: 106 Siswa

5. SLTA

: 43 Siswa

6. Perguruan Tinggi

: 11 Maha Siswa

l. Jumlah Penduduk Laki – laki

:

1.167 Jiwa

Perempuan

:

1.149 Jiwa

Jumlah

:

2.316 Jiwa

m. Mata Pencaharian No. 1.

Mata Pencaharian Petani

Jumlah

Prosentase

1.623 Orang

75

%

207 Orang

7

%

2.

Buruh Tani

3.

Kuli

41 Orang

1,5 %

4.

Pedagang

38 Orang

1,2 %

5.

Pengrajin

46 Orang

2

%

6.

Tukang Kayu

49 Orang

2

%

7.

Tukang Batu

28 Orang

1

%

8.

PNS

11 Orang

o,4 %

9.

Pensiunan

3 Orang

0,01 %

10.

Guru Tidak Tetap

8 Orang

0,09 %

11.

Lain-lain

272 Orang

9,8 %

2.316 Orang

100 %

J umlah

C. SOTK Desa STRUKTUR ORGANISASI TATA KEPEMERINTAHAN DESA ( SOTK Desa ) POLA MAKSIMAL KADES Saring

BPD

SEKDES Paiman

KADUS Teguh

KAUR UMUM WIDI SUYOTO

KADUS Soderi

KAUR PEMT SURACHMAN

KADUS Suhadi

KAUR KEU SUGENG

PEMBANTU KAUR KEU SUPARMI

KAUR PEMB. FUHADI

KAUR KESRA DULAH KODERI

PEMBANTU KAUR KESRA KASMAN

PEMBANTU KAUR KESRA SUPARMAN

D. MASALAH YANG DIHADAPI DESA Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut : I

BIDANG PENGEMBANGAN WILSELANCAR

1.1

Sektor Pekerjaan Umum

1.1.1

Jalan DPU sepanjang 1500m aspalnya rusak dan badan jalan terkikis.

1.1.2

Jalan Desa menuju Desa Demangsari sepanjang 800m rusak aspalnya dan badan jalanya terkikis

1.1.3

Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m rusak

1.1.4

Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor sepanjang 800m ambles dan terkikis

1.2

Sektor Sumber Daya Air dan Energi

1.2.1

Areal Pesawahan seluas 100 ha terlambat tanam

1.2.2

Tanggul drainase di Rw. 03 sepanjang 2400m rusak

1.2.3

Sebagian Pemukiman penduduk desa Selancar rawan air bersih

1.2.4

1500m Sungai Kalibulu Dangkal

1.2.5

Sebagian masyarakat di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02 belum menikmati listrk secara utuh

1.2.6

Pada malam hari jalan DPU sepanjang 1500m rawan keamanan dan kecelakaan Lalulintas.

II

BIDANG EKONOMI

2.1

Sektor Pertanian

2.1.1

Pertanian di desa Selancar hanya panen padi sekali dalam 1 tahun

2.1.2

Stok Pangan menipis pada musim Panca roba

2.1.3

Areal Pesawahan seluas 56 ha tidak bisa panen padi

2.1.4

Pada panen raya harga gabah merosot

2.1.5

Pada musim tanam harga Saprodi mahal

2.2

Sektor Perindustrian

2.2.1

Penduduk desa Selancar masih banyak pengangguran

2.3

Sektor Perdagangan

2.4

Sektor Peternakan

2.4.1

Setiap tahun di desa Selancar ternak unggas (ayam) mati lebih dari 100 ekor

2.5

Sektor Tenaga Kerja

2.5.1

Di desa Selancar ada 16 KK 42 Jiwa Rawan pangan

2.6

Sektor Perumahan

2.6.1

Di desa Selancar ada 18 rumah penduduk tidak layak huni

III


3.1

Sektor Pendidikan

3.1.1

Di desa Selancar ada 10 anak usia dini putus sekolah

3.1.2

Pada bulan Juni, Juli dan Agustus biaya sekolah tinggi

3.1.3

Kenakalan Remaja cenderung meningkat

3.1.4

Mushola di Rt. 01 / Rw. 02 tidak nyaman

3.2.

Sektor Kesehatan

3.2.1

Penyakit Diare dan Penyakit Kulit menjangkit pada musim hujan Sebagian Pemukiman Penduduk tidak sehat

3.2.2

Petugas Pelayanan Posyandu di Rw. 02 mengeluh

3.3

Setor Pemerintah

3.3.1

Pelayanan Pemerintah Desa belum optimal

3.3.2

Pemdes, BPD, LKMD, PKK dan Kelompok Tani SDM rendah

3.3.3

BPD belum bisa membawa aspirasi rakyat

3.3.4

Pengurus LKMD dan Ketua Rw. / Rt belum dapat tunjangan gaji

3.3.5

LKMD belum melibatkan masyarakat dalam menentukan anggaran pada proyek

3.3.6

PKK secara utuh belum bisa mandiri

3.3.7

Karang Taruna belum ada Kegiatan nyata

3.3.8

Kepengurusan Karang Taruna Fakum

3.3.9

Kelompok Tani belum bisa menjadi sumber aspirasi petani

3.3.10

Kelompok Tani di Rw. 03 Fakum

3.3.11

Rw. / Rt. Belum difungsikan oleh Pemdes dalam biokrasi kepemerintahannya dan belum ada anggaran dari Pemerintah

3.4

Sektor Kesenian

3.4.1

Kesenian tradisional hampir punah dan belum mampu mengangkat social budaya masyarakat

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa Penyusunan RPJMDes, diawali dengan Penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT dan RW dan dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Pokja Desa menyelenggarakan Lokakarya untuk mengkompilasikan data hasil Penjaringan masalah. Secara Lebih Detail Runtutan Proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes desa Selancar adalah sebagai berikut : a. Pembentukan dan pembekalan Pokja Desa Perencanaan Partisipatif Pembentukan Pokja Desa Perencanaan Partisipatif dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dilakukan secara terbuka dan demokratis b. MUSDUS / Penjaringan Masalah dan Potensi Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Team Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari para anggota Pokja Desa, tokoh masyarakat, relawan dan unsur pemerintah desa serta BPD ( daftar Personil terlampir ). Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertannggung jawab secara institusional kepada Pokja Desa, dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya desa. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di desa, Team Perencanaan Partisipatif menggunakan tiga alat dengan metode PRA sebagai berikut : (1.) Sketsa Desa (2.) Kalender Musim (3.) Diagram Kelembagaan Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah dusun yang telah dilakukan pada : No

Dusun

Waktu Pelaksanaan

Tempat

1

Dusun 01

25 Agustus 2007 Rumah Kadus I

2

Dusun 02

27 Agustus 2007 Rumah Ketua RT 03 / RW 02

3

Dusun 03

29 Agustus 2007 Rumah Kaur Kesra

Dari hasil Musdus penjaringan masalah dan potensi dituangkan dalam format 1 s/d 3.

ditingkat dusun kemudian

c. Lokakarya perencanaan partisipatif tingkat Desa Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilksanakan tanggal 6 November 2007 dengan tahapan sebagai berikut : 1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah masalah dari hasil musyawarah Dusun, 2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa 3. Menyusun Visi Misi Desa 4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala. prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan. 5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada. 6. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode tahun 2008 2012 Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan sekala Desa dan pembangunan skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah tersusunnya draf RPJMDes b. Musrenbang Desa – Pembahasan Draf RPJMDes Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Team Perencanaan Partisipatif Hasil yang dicapain masih berupa draf Dokumen RPJM Desa tahun 2008 – 2012, yang oleh Pokja Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan / masukan dari masyarakat serta nara sumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan di tambahkan dalam Dokumen RPJM Desa tahun 2008 – 2012, c. Pengesahan RPJM Desa Draft RPJM Desa yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala desa dan BPD menjadi Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM) Desa Selancar Kecamatan Selancar Kabupaten Atas Angin. d. Sosialisasi RPJM Desa Sosialisasi RPJM Desa dilakukan di tiap Rw dan Rt melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik papan informasi Rw dan Desa.

BAB IV VISI, MISI PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF A. VISI DAN MISI 1. VISI Tercapainya masyarakat yang aman dan sejahtera melalui pertanian dan optimalisasi pelayanan publik. 2. MISI a. Menciptakan pelayanan yang merata, berkeadilan tepat waktu dan tepat guna b. Mewujudkan penyelenggaraan pertanian yang bermutu menyesuikan Topografi desa dan memaksimalkan potensi yang ada. c. Memberikan pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat dibidang ketrampilan untuk menciptakan lapangan kerja. B. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF TAHUN 2008 - 2012 I

BIDANG PENGEMBANGAN WILSELANCAR 1. Areal Pesawahan seluas 100 ha terlambat tanam 2. Tanggul drainase di Rw. 03 sepanjang 2400m rusak 3. Jalan DPU sepanjang 1500m aspalnya rusak dan badan jalan terkikis. 4. Jalan Desa menuju Desa Demangsari sepanjang 800m aspalnya rusak dan badan jalanya terkikis 5. Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m .usak 6. Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor sepanjang 800m ambles dan terkikis 7. Sebagian Pemukiman penduduk desa Selancar rawan air bersih 8. Pada malam hari jalan DPU sepanjang 1500m rawan keamanan dan kecelakaan Lalu-lintas. 9. 1500m Sungai Kalibulu Dangkal 10. Sebagian masyarakat di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02 belum menikmati listrk secara utuh

II

BIDANG EKONOMI 1. Pertanian di desa Selancar hanya panen padi sekali dalam 1 tahun 2. Stok Pangan menipis pada musim panca roba 3. Areal Pesawahan seluas 56 ha tidak bisa panen padi

4. Di desa Selancar ada 16 KK 42 jiwa rawan pangan 5. Pada panen raya harga gabah merosot 6. Pada musim tanam harga Saprodi mahal 7. Penduduk desa Selancar masih banyak pengangguran 8. Belum ada badan Usaha milik desa yang melayani kebutuhan sarana produksi dan modal serta pasar yang berpihak pada petani 9. Di desa Selancar ada 18 rumah tidak layak huni 10. Setiap tahun di desa Selancar ternak unggas (ayam) mati lebih dari 100 ekor III

BIDANG SOSIAL BUADAYA 1. Didesa Selancar ada 10 anak usia dini putus sekolah 2. Pada bulan Juli, Juni dan Agustus biaya sekolah tinggi 3. Kenakalan remaja cenderung meningkat 4. Mushola di Rt 01 / Rw. 02 tidak nyaman 5. Penyakit Diare dan penyakit kulit menjangkit pada musim hujan 6. Sebagian pemukiman penduduk tidak sehat 7. Petugas pelayanan Posyandu di Rw. 02 mengeluh 8. Pelayanan Pemerintah desa belum optimal 9. Pemdes, BPD, PKK, LKMD dan Kelompok Tani SDM rendah 10. BPD belum bisa membawa aspirasi rakyat 11. Pengurus LKMD dan Ketua Rt. / RW. Belum dapat tunjangan gaji 12. LKMD belum melibatkan masyarakat dalam menentukan anggaran dapa Proyek 13. PKK secara utuh belum bisa mandiri 14. Karang Taruna belum ada kegiatan nyata 15. Kepengurusan Karang Taruna Fakum 16. Kelompok Tani belum bisa menjadi sumber aspirasi petani 17. Kelompok Tani di Rw. 03 Fakum 18. Rw.

Dan

Rt.

belum

difungsikan

oleh

Pemdes

dalam

biokrasi

kepemerintahannya dan belum ada anggaran dari pemerintah 19. Kesenian Tradisional hampir punah dan belum mampu mengangkat social budaya masyarakat

C. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa a. Arah Kebijakan pendapatan desa Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut : a.1. Meningkatkan Pendapatan Asli desa dengan upaya –upaya sebagai berikut Meningkakan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membangun Badan usaha milik desa Mengotimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayan desa Memperbesar partispasi masyarakat Mengintesifkan pungutan desa a.2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara : Menggali pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil Mengalang pendanaan dari pihak ketiga b. Proyeksi pendapatan desa 2008 - 2012

NO

TAHUN

URAIAN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Pendapatan Asli Desa

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

30.000.000

2

Bagi Hasil Restribusi Daerah

500.000

600.000

700.000

800.000

1.000.000

3

Bagi Hasil Pajak

30.000

400.000

500.000

600.000

700.000

4

Bagaian Dana Perimbangan Yang di terima Kabupaten

102.000.000

112.000.000

121.000.000

131.000.000

140.000.000

5

Bantuan Pemerintah

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

79.000.000

6

Hibah

7

Sumbangan Pihak Ketiga

1.500.000

2.500.000

4.000.000

5.000.000

7.000.000

189.300.000

206.500.000

223.300.000

240.400.000

JUMLAH

257.7000

2. Arah Kebijakan Belanja Desa a. Arah Kebijakan Belanja Desa Berdasarkan masalah yaang dihadapi desa sera program prioritas tahun 2008 2012 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut a.1. Efesiensi angaran pada belanja tidak langasung a.2. Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercpat pengurangan emiskinan b. Proyeksi belanja desa 2008 - 2012

2008

2009

TAHUN 2010

102000000

112000000

121000000

131000000

140000000

Operasional Pemdes

30600000

33600000

36300000

39300000

42000000

Program Pembangunan Fusik

20400000

22400000

24200000

26200000

28000000

Program Pembangunan Eknomi

20400000

22400000

24200000

26200000

28000000

Program Pembangunan Soasial Budaya

30600000

33600000

36300000

39300000

42000000

Belanja Tidak Langssung

87300000

94500000

102200000

109400000

117700000

Belanja Pengawai

85000000

91000000

97000000

103000000

109000000

500000

600000

700000

800000

1000000

1800000

2900000

4500000

5600000

7700000

189300000

206500000

223200000

240400000

257700000

NO 2.1

2.2

URAIAN Belanja Langsung

Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

2011

2012

Belanja Tidak Terduga JUMLAH

BAB VI PENUTUP Demikian RPJMDes Desa Selancar ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Selancar Kecamatan Selancar tahun 2008 -2012 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa. Kepala Desa Selancar

MAHMUD

Lampiran 3

Peraturan Desa

: Selancar

Kecamatan

: Selancar

Kabupaten

: Kebumen

Nomor

: 03 Tahun /2007

Tentang

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2008-2012

RPJMDes TAHUN 2008– 2012 DESA SELANCAR KECAMATAN SELANCAR KABUPATEN KEBUMEN

NO

BIDANG / KEGIATAN 2

I

BIDANG WILAYAH

1.1

Dibuat saluran pembuangan air sampai ke sungai Kalibulu sepanjang 1500m dan sungai Gemilir sepanjang 1200m

1.2

VOL 3

TAHUN

LOKASI 4

SUMBER BIAYA

1

2

3

4

5

APBD

APBDes

Lainnya

5

6

7

8

9

10

11

12

INDIKATOR 13

PENGEMBANGAN

Normalisasi Sungai Ijo

2700x0,6 m

Areal Pesawahan seluas 100 ha bisa dua kali tanam

Rw. 01, Rw. 02 dan Rw. 03

V

V

V

V

V

V

4000x30 m

Desa Selancar

V

V

V

V

1.3

Proyek Padat Karya Normalisasi Draenase di RW 03 sepanjang 2400 m

2400 m

Rw. 03

1.4

Perbaikan jalan DPU Sepanjang 1500m

1500 m

Rw. 02 Rw. 03

V

V

V Pembuangan air dari pemukiman penduduk dan areal pesawahan bisa lancar Tanggul drainase di Rw. 03 sepanjang 2400 m yang rusak dinormalisasi Jalan tidak rusak

1.5

1.6

1.7

Perbaikan aspal sepanjang Jalan Desa menuju Desa Demangsari 800m Pembangunan Ditalud kanan kiri sepanjang Jalan Desa menuju Desa Demangsari 1600m

Pembuatan Drainase sebelah kanan sepanjang 1400m

800 m

Rw. 01

V

V

V

V

Jalan Desa menuju Desa Demangsari sepanjang 800m tidak rusak 1600 m sepanjang Jalan Desa menuju Desa Demangsari terbangun talud

Rw. 02

1600m

Rw. 01 Rw. 02

1400m

Rw. 01

V

V

Rw. 02 1.8

Pengerasan jalan sepanjang 1400 m

1400 m

Rw. 01

V

V

Rw. 02 1.9

Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor dibuat Drainase kekanan kiri jalan sepanjang 1600m

1600m

Dibuat Talud kanan kiri jalan 1600m

1600 m

1.11

Pemasangan jaringan dari PDAM

120 KK

Desa Selancar

1.12

Pemasangan penerangan penerangan jalan

13 Titik

Desa

1.10

Rw.02

V

V

V

V

V

V

Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m diperbaiki Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m di bangun Pembuangan air menjadi lancar

Rw. 03

Rw. 02 Rw. 03

Selancar

V

V

Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor sepanjang 800m tidak ambles dan dan tidak terkikis Kebutuhan air bersih bagi penduduk desa Selancar tercukupi Penduduk merasa aman dan kecelakaan Lalulintas.sepanjang jalan DPU (1500 m) pada malam hari menurun

1.13

Pengerukan Sungai Kalibulu sepanjang 1500m

1500m

Rw. 01

1.14

Penambahan tiang listrik sampai ke sasaran di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02

8 Tiang

Rw. 01

Normalisasi Sungai kalibulu dan

1.15

Membuat saluran air menuju ke sungai Kalibulu sepanjang 600m dan sungai Gemilir 1000 m

V

Rw. 02

V

V

3000x4m

Desa Selancar

V

V

1600 x1m

Desa Selancar

Sungai Gemilir 1.16

V

V

Pendangkalan Sungai Kalibulu teratasi Masyarakat di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02 belum menikmati listrk secara utuh Areal Pesawahan seluas 56 ha bisa panen padi Areal Pesawahan seluas 56 ha tidak bisa panen padi

V

II

BIDANG EKONOMI

2. 1

Pengadaan sumur pantek 12 tempat

12 Buah

Desa Selancar

V

V

V

Pertanian di desa Selancar mampu panen padi lebih dari sekali dalam 1 tahun

2.2

Pengadaan mesin pompa air 12 unit

12 Unit

Desa Selancar

V

V

V


2.3

Pengadaan mesin Diesel 3 unit

3 unit

Desa Selancar

V


2.4

Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Mikin ( RTM )

16 KK

Desa Selancar

V

2.5

Pelatiham Ketrampilan anyaman Bambu

3 Klp.

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

V

V

Stok Pangan tercukupi pada musim panca roba

V

V

V

V

V

16 KK (42 jiwa) rawan pangan Di

desa Selancar memiliki pekerjaan 2.6

Pembentukan BUMDes untuk Standarisasi harga gabah melayani kebutuhan Saprotan bagi petani

1 Lembaga

Desa Selancar

V

V

Adanya Badan Usaha milik desa yang melayani kebutuhan sarana produksi dan modal serta pasar yang berpihak pada petani

2.7

Pembentukan Gapoktan

1 Lembaga

Desa Selancar

V

V

Kelompok Tani / Gapoktan berkembang

2.8

Optimalisasi Penyuluhan kepada petani agar masuk menjadi anggota Kelompok Tani

5 Klp.

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

PPL rutin mendampingi Kelompok Tani ? Gapoktan

2.9

Vaksinasi masal setiap 4 bulan sekali

5 Klp. Tani Ternak

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Meminimalisir kematian ternak unggas (ayam) di desa Selancar

III

BIDANG SOSIAL BUADAYA

3.1

Pencegahan Penyakit diare dan penyakit kulit melalui Pengobatan masal pada musim hujan

3 Rw.

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Pada musim hujan Penduduk Selancar terhindar dari Penyakit Diare dan penyakit kulit

3.2

Penguatan Kelompok Tani agar mampu memperjuangkan kepentingan petani

5 Klp. Tani

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Kelompok Tani mampu menjadi sumber aspirasi bagi petani

3.3

Pelatihan tata Pemerintahan Desa bagi Perangkat desa, LKMD, PKK dan BPD

4 Lembaga

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

SDM Pemdes, BPD, PKK, LKMD

3.4

Pelatihan menegement Organisasi Tani bagi Pengurus Gapoktan dan Kelompok Tani

1 Lembaga

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

SDM Pengurus Kelompok Tani meningkat dan Gapoktan berkembang.

3.5

Penguatan PKK

1 Lembaga

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

SDM Pengurus PKK meningkat

3.6

Survai / pendataan anak putus sekolah

10 Anak

Desa Selancar

V

V

Ada data anak dari keluarga tidak mampu

3.7

Bia Siswa bagi anak dari Keluarga Miskin

10 Anak

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Menurunya angka putus sekolah

3.8

Fasilitasi Kejar Paket A bagi Penduduk yang tidak mampu melanjutkan ke SLTA

10 Anak

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

10 anak putus sekolah Didesa Selancar mengikuti kejar paket A

3.9

Pembinaan Remaja lewat karang taruna

1 Kali

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Kenakalan remaja menurun

3.10

Pemberian Dana Insentif untuk Rw. / Rt.

17 Orang

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Ada Perhatian dari Pemerintah Daerah kepada Pengurus LKMD dan Ketua Rt. / RW.

3.11

Perbaikan Mushola di Rt 01 / Rw. 02secara gotong royong

1 Mushola

Rw. 02

V

3.12

Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1 Lembaga

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

V

Mushola di Rt 01 / Rw. 02 nyaman untuk beribadah Adaya Perangkat yang selalu siaga sesuai jam kerja dinas

3.13

Pembuatan MCK pemukiman penduduk tidak sehat

3 Rw.

Desa Selancar

V

3.14

Pengadaan Tempat duduk bagi Posyandu di Rw. 02

4 Kursi

Rw. 02

3.15

Sosialisai anggaran Proyek dari Pemerintah desa ke RT. / Rw.

13 Rt.

3.16

Penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja PKK

3.17

V

Lingkungan nyaman dan sehat

V

V

Meningkatnya pelayanan Posyandu di RW 02

Desa Selancar

V

V

Transparansi Anggaran yang dikelola oleh LKMD

! Lembaga

Desa Selancar

V

V

PKK secara utuh bisa mandiri

Reorganisasi Karang Taruna

1 Lembaga

Desa Selancar

V

V

Aktifnya Kepengurusan dan adanya kegiatan nyata Karang Taruna

3.18

Membudayakan Kese-nian Tradisional dengan cara sering dipentaskan di Balai desa

1 Group

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Kesenian Tradisional Lestari

3.19

Optimalisasi Peran dan fungsi Rt. / Rw. Guna dalam pelayanan surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat

3 Rw. Dan

Desa Selancar

V

V

V

V

V

V

Rw. Dan Rt. difungsikan oleh Pemdes dalam biokrasi kepemerintahannya

Bantuan Dana Operasional Untuk Rt. / Rw.

3 Rw. Dan

Desa Selancar

V

V

V

V

V

3.20

V

V

V

V

V

V

V

V

14 Rt.

V

14 Rt. 3.22

Bantuan rehab rumah untuk 18 KK yang rumahnya tidak layak huni

18 KK

Desa Selancar

V

V

Adanya Bantuan Dana Operasional Untuk Rt. / Rw. Direhabnya 18 rumah tidak layak huni

Ditetapkan di : Selancar Pada Tanggal : 9 Desember 2007 Kepala Desa Bulurej SARIN

PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF

Recommend Documents