MEMBANGUN INKLUSIVITAS DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Pedoman Penyusunan Rencana Aksi yang Transparan dan Partisipatif

12/28/2016

MEMBANGUN INKLUSIVITAS DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi yang Transparan dan Partisipatif”

Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas

Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas

MEMBANGUN INKLUSIVITAS DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi yang Transparan dan Partisipatif” A. PENDAHULUAN Salah satu aspek kunci dari pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /TPB (Sustainable Development Goals) adalah adanya prinsip “no one is left behind”. Prinsip ini juga merupakan pembeda antara SDGs dengan MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015. Prinsip ini ingin memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus dilaksanakan sedini mungkin dalam proses pelaksanaan komitmen global ini. Kementerian PPN/Bappenas telah ditunjuk sebagai koordinator nasional dalam pelaksanaan TPB di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2016 pasca diadopsinya komitmen ini oleh SU PBB, Kementerian PPN/Bappenas telah memulai serangkaian kegiatan untuk menandai pelaksanaan komitmen ini di Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya sosialisasi dan diskusi terkait target/indikator yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti K/L, pemerintah daerah, akademisi, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pembahasan draft rencana aksi sebagai instrumen kebijakan dari pelaksanaan TPB telah mulai dilaksanakan dalam beberapa kesempatan. Rencana Aksi merupakan bentuk operasional dari komitmen pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dokumen rencana aksi berjangka waktu 5 (lima) tahun yang mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan target nasional. Setidaknya terdapat 3 (tiga) prinsip utama dari rencana aksi yakni (i) Mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, (ii) Indikator yang digunakan memenuhi prinsip SMART, dan (iii) Disusun secara transparan dan partisipatif. Mengingat pentingnya rencana aksi ini untuk memastikan komitmen semua pihak dalam mendukung TPB maka proses penyusunannya harus melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, perlu disusun suatu pedoman yang akan memandu para pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan rencana aksi tersebut. B. TUJUAN PEDOMAN Dokumen ini bertujuan untuk menyediakan panduan (guideline) bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini 1

Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas berisi prinsip-prinsip umum dan beberapa langkah yang perlu ditempuh guna memastikan terciptanya mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam proses penyusunan rencana aksi. C. FORUM KONSULTASI PUBLIK Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan instrumen untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa salah satu tujuan SPPN adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa konsultasi publik dan penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional jangka menengah. Dengan demikian, konsultasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan nasional. Hal ini juga sejalan dengan amanat UndangUndang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UndangUndang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana kedua peraturan tersebut yang meletakkan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses formulasi kebijakan. Pun demikian dengan rencana aksi yang merupakan dokumen pembangunan dimana pelibatan para pemangku kepentingan merupakan prasyarat bagi terciptanya sebuah rencana aksi yang transparan dan partisipatif. Pelibatan ini dilakukan mulai dari tahap perumusan renaksi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. D. PRINSIP UTAMA Setidaknya terdapat 6 (enam) prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam proses pelibatan masyarakat dalam proses konsultasi, yaitu: 1. Ketersediaan jadwal Perlu disusun jadwal konsultasi yang disebarluaskan kepada masyarakat, minimal secara online. Jadwal ini ini hendaknya dipublikasikan sebelum pelaksanaan konsultasi dimulai untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendalami substansi pembahasan. 2. Kampanye publik Proses ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses konsultasi. Kampanye publik dapat juga dilakukan sepanjang tahun guna menumbuhkan awareness dari masyarakat atas pelaksanaan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 3. Saluran yang Beragam Proses konsultasi perlu menggunakan saluran-saluran yang bervariatif, baik online maupun offline. Secara online dapat dilakukan melalui publikasi melalui website, sedangkan offline dilakukan melalui diskusi, seminar, maupun focus group discussion. Metode ini guna membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberi masukan tanpa ada hambatan waktu dan geografis. 4. Pelibatan secara luas 2

Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas Forum konsultasi harus membuka ruang dan menjangkau seluas mungkin keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, seperti akademisi, swasta, organisasi masyarakat sipil, dsb. Hal ini untuk memastikan keterwakilan dari seluruh kelompok atau elemen masyarakat. 5. Dokumentasi Seluruh proses konsultasi harus didokumentasikan dan dipublikasikan dengan baik, mencakup hasil tiap pertemuan, notulensi, dan peserta. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dari proses konsultasi yang dilaksanakan. 6. Bahasa yang mudah dipahami Segala informasi, baik menyangkut proses maupun substansi pembahasan hendaknya disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini untuk mengurangi gap informasi diantara peserta konsultasi sehingga proses konsultasi dapat dilakukan secara lebih efektif. E. TAHAPAN DAN LANGKAH I.

Persiapan 1) Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun kelembagaan FKP, yang diantaranya menyangkut aspek SDM dan dan tatakelola dari FKP. a) Aspek SDM meliputi identifikasi dari seluruh perwakilan dari masing-masing platform (media, CSO, akademisi, dan filantropi) yang akan terlibat dalam proses konsultasi. b) Aspek tatakelola meliputi pengaturan atas peran dan tanggungjawab dari pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam proses konsultasi. Kedua aspek diatas perlu diatur dalam sebuah Keputusan Menteri atau regulasi sejenis untuk menjamin aspek legalitas dari proses konsultasi. 2) Menyusun rencana dan jadwal forum konsultasi Perlu disusun jadwal konsultasi yang secara rinci menjelaskan tentang: (i) tujuan konsultasi, (ii) metode konsultasi, (iii) output, (iii) jadwal pertemuan, dan (iv) pihak yang diundang. Jadwal ini bersifat umum dan perlu dilengkapi dengan TOR untuk setiap pertemuan konsulasi yang akan dilaksanakan. 3) Mempublikasikan jadwal forum konsultasi Jadwal yang telah disusun kemudian disebarluaskan melalui instrumen-instrumen yang ada, baik offline maupun online.

II. Pelaksanaan 1) Menyampaikan pemberitahuan awal kepada pemangku kepentingan terkait tentang pertemuan konsultasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan melalui beragam saluran, seperti website dan media sosial. 2) Melaksanakan forum konsultasi publik, dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan terkait serta menggunakan instrumen yang mudah dijangkau, baik online maupun offline. Teknik atau metode pelaksanaan konsultasi dapat disesuaikan dengan jumlah peserta dan keberagaman isu/tema yang akan dibahas. 3) Menganalisis dan mendokumentasikan berbagai masukan dari forum konsultasi serta memberikan feedback kepada masyarakat tentang pengakomodasian suatu usulan. Hal ini dapat dilakukan melalui beragam saluran, seperti website dan media sosial. 3

Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas III. Pemantauan 1) Menyusun jadwal pemantauan dan menetapkan target dan indikator yang akan dipantau. 2) Mempublikasikan jadwal pemantauan yang telah disusun. 3) Melakukan pertemuan rutin untuk memantau perkembangan dari pelaksanaan rencana aksi. F. INSTRUMEN KUNCI Untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas forum konsultasi serta memelihara antusiasme pemangku kepentingan yang terlibat, setidaknya terdapat instrumen kunci dalam mengelola proses konsultasi, sebagai berikut: 1) Komunikasi yang efektif Komunikasi diantara para pemangku kepentingan perlu dilaksanakan secara intensif, dengan memanfaatkan perangkat komuikasi, seperti mailing list, newsletter, dan aplikasi jejaring sosial. Hal ini sekaligus sebagai media pertukaran informasi agar arus informasi tetap berimbang dan merata. 2) Pertemuan rutin Pertemuan rutin dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan atau output yang ingin dicapai sebelumnya. Pada saat penyusunan rencana aksi, frekuensi pertemuan tatap muka akan sering dilakukan, sedangkan pada saat pelaksanaan dan monitoring dapat memanfaatkan jejaring komunikasi yang bersifat online.

3) Pengambilan keputusan Salah satu kunci untuk menjamin efektivitas dari proses konsultasi adalah pengambilan keputusan. Hal ini untuk memastikan bahwa forum konsultasi bersifat produktif serta untuk menjaga antusiasme dari peserta yang terlibat. Secara ideal, mekanisme pengambilan keputusan disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan terkait.

#######

4