BAB VII PENYUSUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA RUMAHTANGGA USAHA MIKRO SECARA PARTISIPATIF
PKRT
yang
mempunyai
usaha
mikro
mempunyai
potensi
untuk
mengembangkan perekonomian desa. Usaha mereka dapat maju apabila mereka memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya produktif. Gerak mereka terhambat disebabkan ada ketidakadilan gender yang ada dalam pemanfaatan program pembangunan masyarakat di Desa Sekarwangi ataupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adanya anggapan bahwa perempuan mempunyai usaha mikro hanya sekedar membantu suami mencari nafkah tambahan mempunyai dampak yang luas terutama dalam pengembangan usaha mikronya. Mereka kesulitan untuk memperoleh akses terhadap permodalan, pemasaran, program pembangunan dan pendidikan keterampilan. Pemberdayaan perempuan kepala rumahtangga yang mempunyai usaha mikro diarahkan pada keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dengan mengarah pada Gender And Development (GAD), yaitu PKRT usaha mikro dapat memperoleh akses dan kontrol terhadap program pembangunan yang dapat meningkatkan usaha mikro mereka. Program yang dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi PKRT secara berkelanjutan agar mereka mampu mandiri baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Hal tersebut dapat dicapai bila terjadi sinergi antar kelompok masyarakat dan keterpaduan kelembagaan dalam komunitas yang terjalin melalui jejaring sosial. Penyusunan program pemberdayaan bagi PKRT usaha mikro dilakukan dengan tahap-tahap: identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi potensi lokal, pendayagunaan sumber-sumber lokal, penyusunan dan pengusulan rencana.
7.1. Tahap Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Terdapat masalah ketidakadilan gender terhadap perempuan, yaitu program pembangunan belum memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan kepala rumahtangga yang mengelola usaha mikro. Mereka belum sepenuhnya dapat mengakses program P2KP dan UP2K-PKK. Gambaran
112 masalah yang dialami oleh PKRT dapat dilihat pada gambar 8. yaitu bagan pohon masalah seperti beriku t ini: Keragaman isi warungan terbatas
Kesulitan menyekolahkan anak
Kebutuhan hidup tidak terpenuhi
AKIBAT MASALAH
Usaha mikro tidak berkembang INTI MASALAH
Ketidakadilan Gender dalam komunitas
SEBAB MASALAH
1) Akses dan kontrol Permodalan terbatas
3) Akses dan kontrol Pemasaran terbatas
5) Akses dan Kontrol PKRT terhadap P2KP dan UP2K-PKK terbatas
7) Akses dan kontrol Pengetahuan dan Keterampilan PKRT terbatas
Tidak mempunyai KTP untuk akses kredit
4) Beban kerja berlebih
Dana dimanfaatkan oleh elite masyarakat
8) Belum memperoleh pendidikan keterampilan
Modal habis untuk membayar hutang ke rentenir
Stok barang terbatas
Hanya didata tetapi tidak ada realisasi
Tidak mendapat ijin suami
2) Belum mengetahui dana potensial dalam komunitas
Belum mengenal warga lebih dekat
Khawatir tidak mampu membayar cicilan
Dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
6) Tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
Gambar 8. Analisis Pohon Masalah PKRT Usaha Mikro di desa Sekarwangi Kecamatan Katapang
Gambar 8. menjelaskan bahwa inti masalah yang dialami oleh PKRT usaha mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang adalah usaha mikro mereka kurang berkembang. Hal tersebut disebabkan adanya isu ketidakadilan gender yang menganggap bahwa mereka adalah pencari nafkah tambahan,
113 pekerjaan perempuan sebatas di rumah saja ditambah dengan beberapa keterbatasan
PKRT
usaha
mikro
dalam
memperoleh
akses
terhadap
sumberdaya yang ada di Desa Sekarwangi. Hubungan antar kelembagaan seperti antara BUMDES, PKK, PEMDA yang menjadi jejaring belum terjalin. Halhal yang menjadi faktor penyebab ketidakadilan gender sehingga usaha mikro PKRT tidak berkembang secara keseluruhan adalah:
1. Akses dan kontrol terhadap permodalan terbatas. Kesempatan PKRT usaha mikro terhadap permodalan sangat terbatas. Modal mereka hanya bersumber dari diri sendiri, keluarga dan rentenir dengan jumlah sekitar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Adanya anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan berpengaruh terhadap perolehan permodalan yang diterima oleh PKRT. Pengambilan keputusan terhadap permodalan juga mempengaruhi keterbatasan dari PKRT untuk mengembangkan usahanya. Akses dan kontrol mereka terhadap permodalan menjadi terbatas disebabkan oleh beberapa faktor: a. Tidak mempunyai KTP untuk akses kredit. Beberapa perempuan di Desa Sekarwangi ada yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka menganggap bahwa kepemilikan KTP tidak banyak gunanya dan tidak diperiksa. Apabila ada kebutuhan untuk meminjam kredit kepada suatu lembaga, mereka lebih mengandalkan KTP suaminya. Hal tersebut menyebabkan mereka sangat bergantung pada suaminya apabila akan meminjam modal kepada suatu lembaga. Mereka juga beranggapan bahwa suami mereka yang bekerja di luar rumah dan sebagai kepala keluarga lebih mendesak untuk memiliki KTP. b. Modal habis untuk membayar hutang ke rentenir. Modal usaha mikro yang dikelola oleh PKRT berasal dari hasil keuntungan usaha yang diperolehnya per hari, tetapi sebagian besar keuntungan dipergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir. Hal tersebut dilakukan karena apabila tidak dibayarkan dengan segera, maka bunga hutangnya akan semakin bertambah. Sisa dana kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya baru untuk modal usaha. Kontrol PKRT usaha mikro untuk tidak meminjam dana kepada rentenir lemah, karena suaminya tidak
114 bekerja sehingga pinjam ke rentenir merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang kas. c. Belum mengetahui dana potensial dalam komunitas. PKRT usaha mikro di Desa Sekarwangi tidak mengetahui lembaga dana yang
potensial
untuk
membantu
mengatasi
masalah
permodalan
yang
dialaminya. Mereka memilih meminjam kepada rentenir, karena prosesnya mudah dan berdasarkan atas kepercayaan atau pinjam kepada keluarganya. Jejaring kelembagaan formal seperti PKK, BUMDES dan program P2KP belum dapat menyentuh kebutuhan usaha mikro yang dijalankan oleh PKRT yang ada di Desa Sekarwangi. Lembaga formal yang lain di luar komunitas Desa Sekarwangi seperti Pemda juga belum menyentuh segi pengembangan usaha mikro terutama yang dikelola oleh PKRT. Program prioritas desa baru bergerak dalam pembangunan fisik dan belum sampai pada pemberdayaan PKRT usaha mikro. d. Dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dana hasil usaha terkadang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kadang-kadang usaha warungan yang dikelola oleh seorang PKRT terpaksa harus tutup untuk sementara waktu, karena kehabisan modal untuk
membeli
barang-barang
persediaan
warungannya.
Hal
tersebut
menyebabkan kondisi hidup seorang PKRT semakin sulit.
2. Akses dan kontrol pemasaran terbatas. Permasalahan PKRT usaha mikro diantaranya adalah pemasaran barang yang terbatas. Usaha yang dijalankan misalnya pembuatan rangginang, usaha sulam renda dan kerajinan smock. Gerak mereka terbatas karena selain menjalankan usaha mereka juga mereka mengerjakan pekerjaan domestik. Adanya anggapan bahwa gerak langkah perempuan adalah di dalam rumah, sedangkan laki-laki di luar rumah menyebabkan PKRT usaha mikro terbatas gera knya
untuk
memperluas
jaringan
pemasaran.
Beberapa
menyebabkan akses dan kontrol terhadap pemasaran terbatas adalah:
hal
yang
115 a. Beban kerja berlebih PKRT yang mengelola usaha mikro mempunyai beban kerja berlebih. Mereka selain menjalankan usaha mikronya ju ga mempunyai tanggung jawab untuk mengelola urusan rumahtangga yaitu mengurusi suami, membereskan rumah dan mengasuh anak. PKRT usaha mikro berupaya untuk membagi kerja produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan secara seimbang. Mereka mencari nafkah untuk kelangsungan hidup bagi diri dan keluarganya, bekerja mengurus rumahtangga dan di lain pihak mereka perlu berPenyadarandengan warga masyarakat di sekitar lingkungannya, sehingga upaya untuk memperluas jaringan pemasaran terbatas. Kontrol PKRT usaha mikro di sini lemah, karena ia tidak mampu melakukan posisi tawar dengan suaminya untuk membagi pekerjaan domestik. b. Stok barang terbatas. Ketersediaan barang erat kaitannya dengan sumberdaya manusia dan permodalan. Beberapa PKRT yang mengelola usaha mikro mengeluh bahwa sulit mencari orang yang dapat membantu pekerjaan mereka. Hal tersebut disebabkan keahlian yang mereka miliki sulit untuk dibagi kepada yang lain dan sistem pembayaran upah yang masih terbatas, karena barang yang dijual juga terbatas hasiln ya atau keuntungannya. c. Belum mengenal warga lebih dekat. Warga pendatang yang tinggal di Desa Sekarwangi dan mengelola usaha mikro terutama untuk menjahit hias merasa kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan mereka belum mengenal warga masyarakat di Desa Sekarwangi secara lebih dekat, sehingga usaha mereka juga belum dikenal oleh warga masyarakat yang lain.
3. Akses dan kontrol terhadap P2KP dan UP2K-PKK terbatas. Akses dan kontrol mereka terhadap program pembangunan yang ada seperti P2KP dan UP2K-PKK terbatas karena adanya anggapan bahwa mereka hanya sebagai pencari nafkah tambahan, sehingga jumlah dana yang diterimanya dan jumlah PKRT yang dapat mengakses program tersebut terbatas.
116 Faktor-faktor yang menyebabkan akses dan kontrol PK RT usaha mikro terhadap program pembangunan antara lain: a. Dana dimanfaatkan oleh elite masyarakat. Dana P2KP sebagian besar dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang menjadi pengurus pengelolaan dana bergulir tersebut. Dana bergulir terlebih dahulu diberikan kepada keluarga terdekat yang mempunyai jenis usaha baru, sedangkan untuk warga yang miskin yang membutuhkan suntikan dana permodalan diberikan sisanya. Hal tersebut berdampak pada perkembangan usaha mikro yang dikelola oleh perempuan kepala rumahtangga yang tergolong dalam kategori keluarga Pra KS dan KS1. b. Hanya didata tetapi tidak ada realisasi. Sebagian PKRT menyatakan bahwa mereka sebelumnya didata untuk memperoleh bantuan dana bergulir P2KP, tetapi setelah dana itu ada, mereka tidak mendapatkannya. Mereka akhirnya meminjam ke sumber yang lain seperti ke rentenir untuk menutupi kebutuhan usaha mikronya. c. Khawatir tidak mampu membayar cicilan. Ada kekhawatiran yang tersirat dari para pengelola dana program pembangunan yang ada di Desa Sekarwangi, yaitu jika mereka memberikan pinjaman kepada PKRT usaha mikro yang masuk dalam kategori keluarga Pra KS dan KS 1, maka dana tersebut tidak akan kembali. Selain karena adanya anggapan bahwa kemampuan mereka untuk mengembalikan dana tersebut terbatas juga hasil usaha mikro yang dijalaninya banyak dihutangi oleh pembeli, sehingga dana untuk mengembalikan cicilan tidak ada. d. Tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagian dari PKRT usaha mikro mengatakan bahwa mereka tidak menerima penjelasan tentang bagaimana program P2KP dan UP2K-PKK yang ada di desa mereka. Bagi PKRT usaha mikro yang menerima bantuan, mereka hanya diterangkan tentang jumlah cicilan yang harus dikembalikan berdasarkan jumlah pinjaman dan berapa bulan cicilan tersebut akan di lunasi.
117 4. Akses dan kontrol pengetahuan dan keterampilan PKRT terbatas. PKRT usaha mikro memiliki pengetahuan dan keterampilan terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dari jenis usaha yang dikelola oleh mereka terbatas pada usaha kecil-kecilan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan hasil usaha juga terbatas, sehingga usaha mikro mereka kurang berkembang. Hal tersebut berdasarkan adanya ideologi gender bahwa pekerjaan perempuan hanya di rumah saja dan laki-laki yang bekerja keluar rumah. a. Belum pernah memperoleh pendidikan keterampilan. Sebagian PKRT usaha mikro memerlukan pendidikan dan keterampilan untuk menambah wawasan usaha mereka. Mereka belum pernah memperoleh pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka selama ini, seperti bagaimana cara mengelola usaha warungan, mengelola permodalan agar berkembang, keterampilan membuat makanan atau menjahit, yang kesemuanya disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka. b. Tidak mendapat ijin suami. Sebagian dari PKRT yang mengelola usaha mikro merasa kesulitan memperoleh ijin suami untuk mengikuti pelatihan keterampilan terutama apabila pelatihan tersebut memerlukan waktu lebih dari satu hari dan menginap, karena akan berdampak pada kerja produktif dan reproduktif mereka, walaupun pelatihan tersebut berupaya untuk meningkatkan usaha mikro yang dikelolanya. Kontrol PKRT usaha mikro terhadap pengetahuan dan keterampilan lemah, karena ia tidak dapat melakukan posisi tawar dengan suaminya untuk memajukan usahanya dengan mengikuti pelatihan keterampilan. Identifikasi masalah dan kebutuhan PKRT usaha mikro seperti pada Tabel 28. berikut ini:
118 Tabel 28. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan PKRT Usaha Mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Tahun 2005 MASALAH Ketidakadilan Gender dalam komunitas Akses dan kontrol PKRT terhadap program P2KP dan UP2K-PKK terbatas. Tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Beban kerja berlebih Akses dan kontrol Permodalan terbatas Akses dan kontrol Pengetahuan dan Keterampilan PKRT terbatas Belum mengetahui dana potensial dalam komunitas Akses dan kontrol Pemasaran terbatas
KEBUTUHAN Adanya informasi kepada warga masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender. Adanya Peran serta PKRT dalam kegiatan forum desa. Adanya wadah bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasi dan permasalahannya. Adanya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang ibunya bekerja. Muncul kemandirian dan swadaya masyarakat dalam mengelola permodalan. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PKRT usaha mikro.
UPAYA PEMECAHAN MASALAH Penyadaran Gender
Pemberian kesempatan bagi PKRT untuk aktif dalam forum desa Pembentukan Forum Perempuan
Pembentukan Kelompok Bermain Anak Pengelolaan tabungan secara kelompok
Adanya diklat tentang tata cara pengelolaan perkoperasian.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan usaha bagi PKRT Pendidikan dan Pelatihan tentang Perkoperasian
Adanya hubungan antar kelembagaan untuk menjaring sumberdaya permodalan bagi PKRT usaha mikro. Adanya jaringan pemasaran bagi PKRT usaha mikro.
Perluasan jejaring sosial untuk menggalang permodalan Perluasan jejaring kerja pemasaran
7.2. Tahap Identifikasi Potensi Lokal Potensi lokal yang dapat menjadi sumber untuk menangani masalah yang dihadapi oleh PKRT usaha mikro berasa dari dalam diri sendiri (internal) dan dari dalam lingkungan (external). Potensi sumber yang berasal dari dalam diri sendiri (internal resources ) adalah: 1. Keinginan untuk merubah nasib; setiap PKRT yang mengelola usaha mikro mempunyai keinginan untuk memajukan usahanya. Keinginan tersebut merupa kan sumber yang potensial, karena akan menumbuhkan semangat untuk bekerja lebih giat lagi. Potensi ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari komunitas, kelembagaan lokal maupun peraturan yang ada. 2. Daya survive yang tinggi; PKRT usaha mikro memiliki kehidupan yang minim yaitu hasil usahanya hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi mereka mempunyai ketahanan untuk hidup karena modal sosial yang ada di
119 desa mendukung mereka untuk survive terutama dari kerabat dan teman yaitu berupa dukunga n bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha mikro. 3. Pengetahuan lokal; PKRT usaha mikro di Desa Sekarwangi memiliki pengetahuan lokal atau indigenous knowledge yang merupakan pemahaman PKRT untuk mengetahui kapan usahanya banyak pembeli dan kapan sepi pembeli. Mereka dapat memprediksi berapa modal yang diperlukan untuk memperbanyak jenis barang yang akan dijualnya dan kapan meminimalisir jumlah barang yang dijualnya terutama barang-barang berupa makanan yang mempunyai batas kadaluwarsa. Potensi sumber yang berasal dari luar atau lingkungan (external resources) diantaranya: 1. Program pembangunan masyarakat Program
pembangunan
Kecamatan
Katapang
masyarakat
seperti
yang
Program
ada
P2KP
di dan
Desa
Sekarwangi
UP2K-PKK
dapat
dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh PKRT terutama dalam memperoleh akses terhadap permodalan. 2. Kelembagaan formal dan informal Kelembagaan yang ada di desa Sekarwangi dapat digunakan untuk mendukung dan mengembangkan usaha mikro yang dikelola oleh PKRT. Kelembagaan itu bisa berupa kelembagaan formal dan informal seperti keluarga, pameran, kelompok arisan, rentenir, media informasi, PKK, BUMDES, Pemda. Faktor-faktor pendukung yang dapat digunakan PKRT usaha mikro untuk memperoleh akses dari kelembagaan itu adalah informasi tentang produk, harga, keberadaan desa, kepercayaan/trust dan perolehan kredit. Hubungan kelembagaan dapat menjadi jejaring sosial yang dapat mengembangkan usaha mikro yang dikelola oleh PKRT.
120 7.3. Tahap Pendayagunaan Sumber-sumber Lokal Kegiatan pendayagunaan sumber-sumber lokal untuk pemberdayaan PKRT usaha mikro didasarkan pada pengembangan jejaring artinya setiap program memerlukan jejaring atau hubungan antar kelembagaan agar terjadi sinergitas dan muncul trust diantara masyarakat terutama PKRT usaha mikro, pemerintah dan lembaga swasta. Pendayagunaan sumber-sumber lokal diantaranya adalah meningkatkan hubungan kelembagaan yang berada di dalam maupun di luar komunitas agar jejaring sosial masyarakat Desa Sekarwangi meningkat dari Quadran 4 yaitu “Masyarakat Desa yang Miskin” ke Quadran 1 yaitu “Anggota Program Kredit yang Sukses”. Kriteria agar hubungan intra dan luar komunitas tinggi adalah adanya pola relasi/hubungan yang bagus antara individu, komunitas maupun dengan kelembagaan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi
kelembagaan
yang
dapat
mendukung
program
pemberdayaan PKRT usaha mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang. 2. Melakukan
analisis
stakeholder
yang
diperlukan
untuk
mengetahui
kelembagaan yang mempunyai potensi untuk meningkatkan akses dan kontrol PKRT usaha mikro. 3. Jejaring yang dibangun bersifat setara, transparan, jujus, integrasi dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Memberikan kepercayaan bagi PKRT usaha mikro untuk membentuk kelompok
dan
mengelola
program
dan
kegiatan
yang
ada
untuk
meningkatkan akses dan kontrol mereka. Jejaring sosial dalam proses pemberdayaan ini adalah sebagai berikut:
121 Aparat Pemerintah Prop/Kab/Kec, BK3S, K3S
BUMDES, P2KP, UP2K-PKK, TEMAN, KELOMPOK ARISAN, RENTENIR, KELUARGA, PERBANKAN
PKRT USAHA MIKRO
Aparat Desa, BPD, LKMD, PKK.
WARGA MASYARAKAT (KONSUMEN), PASAR
Gambar 9. Jejaring Sosial Pemberdayaan PKRT Usaha Mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Tahun 2005
Gambar 9 menjelaskan bahwa perlu ada jejaring kelembagaan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh PKRT yang mengelola usaha mikro. Adanya kebijakan dari aparat desa untuk mengelola program pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh PKRT berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender dapat meningkatkan taraf kesejahteraan PKRT sehingga kebutuhan strategisnya dapat dicapai yaitu peningkatan status dan perekonomian mereka. Adanya peran pemerintah daerah dan kelembagaan dalam komunitas dapat membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh PKRT usaha mikro. Warga masyarakat sebagai konsumen dapat memberikan peluang kepada PKRT untuk maju dan mengembangkan dirinya dengan tidak menganggap mereka adalah pencari nafkah tambahan. Pada tahap pendayagunaan sumber untuk program pemberdayaan bagi PKRT melalui pengembangan jejaring sosial tidak terlepas dari peran stakeholder. Analisis stakeholder diperlukan untuk melihat peran stakeholder dan sejauhmana fungsinya dalam program pemberdayaan bagi PKRT usaha mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang. Daftar Stakeholder dapat dilihat pada Tabel 29. berikut ini:
122 Tabel 29. Daftar Stakeholder untuk pemberdayaan PKRT Usaha Mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Tahun 2005 SEKTOR PUBLIK -
-
SEKTOR SWASTA
Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Propinsi Jabar.
-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Negara Indonesia (BNI)
Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kab. Bdg
-
Badan Usaha Milik Desa
-
Badan Koordinator Kegiatan Kesos (BK3S)
-
Bagian Perekonomian Setda
-
Bagian Pemberdayaan Perempuan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Bdg.
-
Koordinator Kegiatan Kesos (K3S) Usahawan
-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Bdg
-
Pusat Studi Wanita (PSW)
-
Dinas Koperasi (Diskop) Kab. Bdg
-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Bdg.
-
Pemerintahan desa/kec.
-
Tim Penggerak PKK Desa
SEKTOR SWADAYA MASYARAKAT -
PKRT Usaha Mikro
-
Tokoh adat
-
Ulama
-
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
-
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
-
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
-
Organisasi Sosial
-
Komunitas
Sumber: Hasil Peneltian 2005
Daftar stakeholder pada Tabel 29. terdiri dari sektor publik yang menjadi perumus kebijakan, sektor swasta yang menjadi pendukung kegiatan dan sektor swadaya masyarakat sebagai aktor utama pelaksana kegiatan. Ketiganya dapat menjadi shareholder
dalam menunjang terlaksananya kegiatan. Sektor publik
dan swasta dipilah menurut tingkat kepentingan mereka yang terkait dengan masalah dan kebutuhan PKRT usaha mikro, mulai dari kegiatan pemberdayaan perempuan sampai dengan pemberdayaan usaha mikro. Daftar stakeholder diperlukan untuk menjalin jejaring sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ketidakadilan gender pada PKRT usaha mikro. Para stakeholder ini kemudian
dianalisis
menurut
kepentingan
dan
stakeholder dapat dilihat pada Tabel 30. berikut ini:
kebutuhannya.
Analisis
123 Tabel 30. Analisis Stakeholder untuk Pemberdayaan PKRT Usaha Mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Tahun 2005 Stakeholder
Hubungan Proyek – S
Hubungan S – Proyek
Kebutuhan (S)
Tujuan Umum (S)
Evaluasi
Pemda TP PKK Kab
Fasilitasi Fasilitasi
Penerapan Kebijakan Pembina Wilayah
Memberdayakan masyarakat Swadaya
XXXX XX
Kecamatan
Fasilitasi
Pembina Wilayah
Percontohan
XXX
Potensi
Fasilitasi Penentuan Kelompok penerima dana Pendukung kegiatan
Pembina PKK Pengelola Anggaran UP2K-PKK
Anggaran Terbatas Kemandirian, swadaya Proyek berkembang Ada kegiatan Dilaksanakan
Strategi Support/hindari Potensi Potensi
Sukses Dana kembali
XXXX XXX
Potensi Potensi Potensi
Pendukung dana Pendukung dana dan kegiatan Pendukung pemasaran Pemberi informasi tentang kesetaraan dan keadilan gender Membantu masyarakat
Memperluas usaha perbankan Membantu masyarakat Memberdayakan masyarakat Memperluas usaha KKG
XX
Pendukung kegiatan Pendukung kegiatan Pendukung kegiatan Fasilitasi pemberdayaan perempuan Fasilitasi tempat
Menambah nasabah Program berjalan Program berjalan Produksi lancar PenyadaranKKG
XXX XXX XXX XXXX
Potensi Potensi Potensi Potensi
Membantu masyarakat
XXXX
Potensi
Fasilitator masyarakat
Pendamping kegiatan
Program berjalan lancar
XXXX
Potensi
Tokoh Adat
Pemberi informasi
Tokoh yang disegani
Dukungan masyarakat Mendapatkan kegiatan Didengarkan
XXXX
Potensi
Ulama
Pemberi informasi
Tokoh yang disegani
Dakwah
XXXX
Potensi
Penentuan KSM Koordinator kelompok
Penentuan KSM Pengelola penagihan dalam kelompok Penerima Dana
Laporan Keuangan Pembayaran cicilan lancar Dapat bantuan untuk modal Ada bantuan untuk usaha
Mensukseskan program pemerintah Pengembalian pinjaman lancar Dana Bergulir Tagihan lancar
XXX XXXX
Potensi Potensi
Bantuan modal sesuai kebutuhan Ada bantuan untuk usaha
XXXX
Potensi
XX
Potensi
Pemdes TP PKK Desa BPR/BNI BUMDES BK3S/K3S Usahawan Pusat Studi Wanita Organisasi Sosial LSM
BKM/UPK KSM PKRT Usaha Mikro Komunitas
Tidak semua Yang dapat bantuan orang kaya
Pendukung dana
Penerima Dana Bergulir
Keterangan: Stakeholder : Orang atau lembaga yang berkompeten untuk terlibat dalam proses pemberdayaan PKRT usaha mikro di Desa Sekarwangi. Hubungan Proyek – S : Hubungan Proyek dengan stakeholder. Hubungan S – Proyek : Hubungan stakeholder terhadap proyek. Kebutuhan (S) : Kebutuhan stakeholder. Tujuan Umum (S) : Tujuan stakeholder. X : Menunjukkan kapasitas evaluasi dari masing-masing stakehol der. Strategi Support/hindari : Menunjukkan dukungan terhadap program pemberdayaan PKRT usaha mikro.
124 Data pada Tabel 30. menunjukkan bahwa stakeholder yang berperan adalah dari Pemda, lembaga PKK, Lembaga Desa dan Kelompok Usaha dan swasta yaitu Perbankan, Organisasi Sosial, BUMDES, Usahawan, Pusat Studi Wanita (PSW), BKM dalam program P2KP dan UP2K-PKK. Pihak Pemda berperan sebagai fasilitator program dan kegiatan serta sebagai lembaga dana, lembaga swasta sebagai pendamping dan pemantau, lembaga desa sebagai pengolah data dan program desa serta masyarakat sendiri terutama PKRT sebagai aktor utama. Kerjasama ini membentuk tiga komponen utama strategi pengembangan masyarakat. Keinginan dari masing-masing stakeholder adalah kemajuan program dan dana tersebut dapat berkembang, sehingga dapat bergulir dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi tertinggi diharapkan berasal dari Pemda, Pemdes, Pengurus UP2K-PKK, Ketua KSM dan PKRT usaha mikro.
7.4. Tahap Penyusunan dan Pengusulan Rencana 7.4.1. Penyusunan Tujuan Penyusunan rancangan program pemberdayaan perempuan kepala rumahtangga yang mengelola usaha mikro tidak terlepas dari perumusan tujuan yang akan dicapai untuk mengembangkan usaha tersebut. Perumusan tujuan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 1. Tujuan Umum Tujuan Umum yang akan dicapai dalam upaya pemberdayaan PKRT usaha mikro adalah “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender terhadap PKRT dalam mengembangkan akses dan jejaring sosial usaha mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang. “ Tujuan umum itu mengandung arti bahwa pemberdayaan PKRT usaha mikro diarahkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengembangkan jejaring sosial yang ada di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang. Kesetaraan dan keadilan gender mengandung arti bahwa PKRT usaha mikro memperoleh akses untuk mengembangkan usahanya dan
125 mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan hal yang terbaik bagi dirinya dan terutama untuk mengembangkan usaha mikronya. 2. Tujuan khusus Tujuan Khusus yang akan dicapai dalam pemberdayaan PKRT usaha mikro berdasarkan prioritas sebab dan akar masalah yang akan dipecahkan adalah: a. Meningkatkan akses dan kontrol terhadap permodalan PKRT memperoleh akses terhadap permodalan dengan melibatkan kelembagaan yang ada di dalam maupun di luar komunitas Desa Sekarwangi baik formal maupun informal untuk mendukung usaha mikro yang dikelolanya. Mereka
juga
permodalan
mempunyai
tersebut
dapat
kontrol
untuk
memberikan
mengambil manfaat
keputusan
bagi
apakah
usahanya
tanpa
dipengaruhi oleh pihak lain. b. Meningkatkan akses dan kontrol terhadap pemasaran PKRT usaha mikro memperoleh akses terhadap pemasaran dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja dan tidak memiliki beban ganda. Hal tersebut perlu dilakukan agar persediaan barang selalu ada untuk mempermudah proses pemasaran. c. Meningkatkan akses dan kontrol PKRT terhadap P2KP dan UP2K-PKK PKRT usaha mikro dilibatkan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang ada di desa, sehingga suara dan kebutuhan mereka didengar dan dapat dijadikan dasar untuk membuat bahan kebijakan tindak lanjut. Hal tersebut diperlukan untuk menampung aspirasi PKRT sebagai subyek dan bukan sebagai obyek pembangunan, sehingga mereka bisa eksis dalam komunitas. d. Meningkatkan akses dan kontrol pengetahuan dan keterampilan Pengetahuan dan keterampilan PKRT usaha mikro perlu ditingkatkan untuk menambah wawasan berusaha bagi mereka. Mereka bisa memanfaatkan waktu luang dan diisi dengan kegiatan yang dapat meningkatkan usaha mereka, seperti engisi waktu luang selama menunggu warung dengan menyulan atau menerima pesanan menjahit pakaian atau makloon.
126 7.4.2. Penyusunan Rancangan Program Penyusunan rancangan program dilakukan dengan cara melihat bentuk kegiatan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Program dan kegiatan yang bersifat langsung yaitu yang berkaitan langsung dengan program pemberdayaan PKRT usaha mikro melalui pengembangan jejaring sosial. Program dan kegiatan yang bersifat tidak langsung yaitu memberikan masukan bagi pemegang kebijakan tentang pentingnya program pemberdayaan bagi PKRT usaha mikro untuk memajukan usaha mereka dengan mengembangkan akses dan kontrol mereka terhadap kelembagaan yang ada di dalam ataupun di luar komunitas. Penyusunan rancangan program tidak terlepas dari adanya analisis terhadap pengembangan jejaring sosial terhadap usaha mikro yang dikelola oleh PKRT di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang dikaitkan dengan ketidakadilan gender yang ada dalam komunitas dan manfaat yang dapat dirasakan oleh PKRT usaha mikro. Tabel 31. Analisis Pengembangan Jejaring Sosial terhadap PKRT Usaha Mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Tahun 2005 Ketidakadilan Gender
Jejaring Sosial
Subordinasi dan marjinalisasi PKRT Usaha Mikro
Sektor Publik: BPMD Prop, Dinke sos, TP PKK Sektor Swasta : PSW Sektor Swadaya Masy: PKRT Usaha mikro, tokoh adat, ulama. Sektor Publik: Bapeda, aparat desa Sektor Swasta : usahawan. Sektor Swadaya Masy: PKRT Usaha mikro, LSM, BKM, komunitas, tokoh adat, ulama.
Meminimalisir Ketidakadilan Gender
Mampu mengambil keputusan dan mandiri
Meningkatkan akses dan kontrol PKRT terhadap program P2KP dan UP2K-PKK
Permasalahan PKRT Usaha Mikro diperhatikan
Sektor Publik: Dinkesos, TP PKK Sektor Swasta : BK3S, K3S, BUMDES, BNI/BPR, Sektor Swadaya Masy: PKRT Usaha mikro, tokoh adat, ulama.
Meningkatkan akses dan kontrol permodalan
Kesempatan untuk memperoleh modal dengan terlibat dalam kelembagaan formal dan informal
Akses dan kontrol PKRT usaha mikro terhadap program P2KP dan UP2K PKK terbatas
Akses dan kontrol terhadap permodalan terbatas
Tujuan
Manfaat bagi PKRT Usaha Mikro
127 Akses dan kontrol terhadap pengetahuan dan keterampilan terbatas Akses dan kontrol pemasaran terbatas
Sektor Publik: Dinkesos, TP PKK Sektor Swasta : Orsos Sektor Swadaya Masy: PKRT Usaha Mikro, komunitas. Sektor Publik: Disperindag, Diskop, Bagian Ekonomi Setda, Aparat Desa, TP PKK Sektor Swasta : Usahawan SektorSwadaya Masy: PKRT Usaha mikro, komunitas.
Meningkatkan akses dan kontrol terhadap pengetahuan dan keterampilan Meningkatkan akses dan kontrol terhadap pemasaran
Kesempatan menambah pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha mikro Kesempatan memperluas jaringan pemasaran
Data pada Tabel 31. menunjukkan bahwa jejaring sosial merupakan entry point
untuk
melaksanakan
program
dan
kegiatan
untuk
meminimalisir
ketidakadilan gender yang terjadi di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang. Adanya manfaat yang dirasakan oleh PKRT usaha mikro sesuai dengan tujuan program dan kegiatan dapat menumbuhkan swadaya dan kemandirian bagi komunitas terutama bagi PKRT usaha mikro. Jejaring sosial melibatkan tiga komponen utama dalam komunitas yaitu sektor publik, swasta dan komunitas itu sendiri agar kegiatan pengembangan masyarakat dapat berkesinambungan. Program pemberdayaan bagi PKRT usaha mikro melalui pengembangan jejaring sosial adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Jejaring Sosial untuk Pemberdayaan perempuan kepala rumahtangga (PKRT) usaha mikro Program pemberdayaan perempuan merupakan suatu program untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap posisi PKRT terutama PKRT yang mengelola usaha mikro. Ketidakadilan gender yang terjadi dapat diminimalisir berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Program pemberdayaan bagi PKRT ini berupaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan kepala rumahtangga dalam masyarakat agar suara dan kebutuhan mereka dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program pengembangan masyarakat. Kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam program pemberdayaan PKRT usaha mikro ini adalah:
128 a. Pemberian kesempatan bagi PKRT untuk aktif dalam forum desa Pemberian kesempatan bagi PKRT untuk aktif dalam Forum Desa merupakan suatu bentuk kegiatan untuk memperluas akses dan kontrol perempuan terutama PKRT usaha mikro agar terlibat dalam perumusan masalah pembuatan program pengembangan masyarakat yang ada di Desa Sekarwangi. Pendekatan kepada PKRT usaha mikro perlu dilakukan untuk menjaring aspirasi, kebutuhan dan permasalahan mereka agar kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka. b. Penyadaran Gender Penyadaran Gender merupakan kegiatan pengenalan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program kegiatan pembangunan dan pemberian informasi tentang isu ketidakadilan gender yang terjadi dalam program pembangunan masyarakat yang ada di desa Sekarwangi. c. Pembentukan Forum Perempuan Pembentukan Forum Perempuan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk menampung aspirasi perempuan yang difasilitasi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan. Forum ini diupayakan menjadi suatu forum pelayanan konsultasi bagi PKRT usaha mikro yang mengalami ketidakadilan gender seperti tindak kekerasan. d. Pembentukan Kelompok Bermain Anak Kegiatan ini berupaya untuk mengatasi masalah perempuan kepala rumahtangga usaha mikro yang mengalami hambatan dalam pengembangan diri disebabkan peran ganda dalam rumahtangga. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan membentuk lembaga penitipan anak, Ibu yang bekerja mengalami kesulitan dalam hal pengasuhan anak apalagi bagi seorang PKRT yang mengelola usaha mikro. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan anak, sehingga terjamin tumbuh kembang anak dengan baik seperti anak-anak seusianya.
129 2. Pengembangan Jejaring Usaha Mikro Program
pengembangan
jejaring
usaha
mikro
diupayakan
untuk
menjamin kelangsungan usaha mikro yang dijalankan oleh PKRT. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pelaksanaannya. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah: a. Pengelolaan Tabungan Bersama Pengelolaan tabungan secara berkelompok merupakan suatu kegiatan untuk memelihara kelangsungan permodalan. Suntikan dana diberikan untuk menambah permodalan usaha mikro yang dikelola oleh PKRT, kemudian dana tersebut dikelola secara bergulir dan diupayakan mereka dapat menyisakan sedikit
penghasilannya
untu k
tabungan.
Pengelolaan
tabungan
secara
berkelompok diharapkan dapat membuat PKRT usaha mikro mempunyai rasa tanggung jawab bersama dan mandiri dalam mengelola modal usaha. b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan usaha bagi PKRT Pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha bagi PKRT merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan bagi PKRT usaha mikro agar mereka dapat menambah wawasan jenis usaha yang berdampak pada semakin meluasnya akses mereka terhadap sumberdaya. Pelatihan keterampilan yang diberikan dapat berupa keterampilan memasak, menjahit, kecantikan dan sebagainya yang dapat bermanfaat untuk memperluas wahana usaha bagi PKRT usaha mikro. c. Pendidikan dan Pelatihan tentang Perkoperasian Pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian merupakan suatu bentuk kegiatan
agar
warga
masyarakat
terutama
PKRT
usaha
mikro
dapat
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang tata cara simpan pinjam sebagai kelanjutan dari kegiatan pengelolaan tabungan bersama. Kegiatan ini juga berupaya untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat terutama PKRT usaha mikro agar mereka dapat bekerjasama dalam masyarakat.
130 d. Perluasan jejaring sosial untuk menggalang permodalan Kegiatan perluasan jejaring sosial untuk menggalang permodalan diperlukan agar PKRT usaha mikro mempunyai akses yang lebih luas terhadap sumberdaya di dalam dan diluar komunitas. Jejaring ini mencakup hubungan kelembagaan yang terjalin dengan baik, sehingga muncul kepercayaan untuk memberikan bantuan modal kepada PKRT yang mengelola usaha mikro. e. Mengikuti Pameran Kegiatan
perluasan
jejaring
kerja
pemasaran
merupakan
upaya
untuk
memperluas akses dan kontrol PKRT usaha mikro untuk memasarkan hasil usahanya yang tidak terbatas dalam komunitas saja, tetapi dapat berkembang di luar komunitas. Bentuk nyatanya adalah mengikutsertakan hasil kerjainan PKRT usaha mikro dalam pameran-pameran industri.
131 Tabel 32. Rancangan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumahtangga melalui Pengembangan Jejaring Sosial (Kasus Usaha Mikro di desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat) TUJUAN Meminimalisir Isu Ketidakadilan Gender
Meningkatkan akses dan kontrol PKRT terhadap program P2KP dan UP2K-PKK Meningkatkan partisipasi perempuan Berkurangnya beban kerja Meningkatkan ak ses dan kontrol permodalan Meningkatkan akses dan kontrol terhadap pengetahuan dan keterampilan
Meningkatkan akses dan kontrol terhadap dana potensial dalam komunitas Meningkatkan akses dan kontrol terhadap pemasaran
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya pemahaman warga masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender. Meningkatnya peran serta PKRT dalam kegiatan forum desa. Tersedianya wadah bagi perempuan untuk menyalurjkan aspirasi dan permasalahannya. Tersedianya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang ibunya bekerja. Meningkatnya kemandirian dan swadaya masyarakat dalam mengelola permodalan. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PKRT usaha mikro. Meningkatnya pemahaman tentang tata cara pengelolaan perkoperasian. Meningkatnya hubungan antar kelembagaan untuk menjaring sumberdaya permodalan bagi PKRT usaha mikro. Meningkatnya jaringan pemasaran bagi PKRT usaha mikro.
PROGRAM 1.
2.
Pengemb angan Jejaring sosial untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumahtangga Usaha Mikro
Pengembangan Jejaring Usaha Mikro
KEGIATAN
WAKTU
PENYANDANG DANA
1.
Penyadaran Gender
1 bulan
Bagian Pemberdayaan Perempuan
2.
Pemberian kesempatan bagi PKRT untuk aktif dalam forum desa
3 bulan
Komunitas desa Sekarwangi
3.
Pembentukan Forum Perempuan
3 bulan
Komunitas desa Sekarwangi – Bagian PP
4.
Pembentukan Kelompok Bermain Anak
3 bulan
Komunitas desa Sekarwangi - Dinkesos
1.
Pengelolaan tabungan secara kelompok
3 bulan
Shareholder, PKRT Usaha Mikro
2.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan usaha bagi PKRT Pendidikan dan Pelatihan tentang Perkoperasian
3 bulan
TP PKK Desa Sekarwangi
1 minggu
Dinas Koperasi Kab. Bdg
3.
4.
Perluasan jejaring sosial untuk menggalang permodalan
3 bulan
Shareholder
5.
Perluasan jejaring kerja pemasaran
2 minggu
Shareholder
132 7.4.3. Pelaksanaan Program Kerangka pelaksanaan program perlu diuraikan untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang diperlukan dalam memberdayakan PKRT usaha mikro. Kerangka tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 33. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan PKRT Usaha Mikro di Desa Sekarwangi Kecamatan Katapang Tahun 2005 No.
NAMA KEGIATAN
1.
Pemberian kesempatan bagi PKRT untuk aktif dalam forum desa
2.
Penyadaran Gender
3.
Pembentukan Forum Perempuan
4.
Pembentukan Kelompok Bermain Anak
5.
Pengelolaan Tabungan Bersama
6.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan usaha bagi PKRT Pendidikan dan Pelatihan tentang Perkoperasian
7.
LANGKAH-LANGKAH a.
Mengikutsertakan PKRT usaha mikro dalam rapat-rapat rutin PKK dan melibatkannya dalam mengambil keputusan. b. Mengikutsertakan PKRT usaha mikro dalam kegiatan pembangunan desa. c. Melibatkan PKRT usaha mikro dalam kepengurusan desa. a. Pengalokasian anggaran. b. Menghubungi pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan. c. Penyiapan materi. d. Pelaksanaan kegiatan. a. Pengalokasian anggaran. b. Menghubungi pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan. c. Mengadakan pertemuan-pertemuan. d. Brainstorming masalah dan kebutuhan perempuan terutama PKRT usaha mikro. e. Pembentukan Forum Perempuan. f. Pelaksanaan kegiatankegiatan untuk pemberdayaan perempuan. a. Pengalokasian anggaran. b. Menghubungi pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan. c. Pengembangan dari kegiatan PADU (Pendidikan Anak Usia Dini) yang ada dalam komunitas sebagai tempat untuk penitipan anak dalam bentuk kelompok bermain. a. Pendataan PKRT Usaha Mikro. b. Pembuatan proposal anggaran yang diperlukan. c. Menghubungi stakeholder. d. Pembentukan kelompok berdasarkan jenis usaha. e. Pengelolaan dana dengan cara dipinjam dan dengan bunga ringan serta ada penyisihan hasil usaha untuk tabungan. a. Pendataan PKRT Usaha Mikro. b. Pengalokasian anggaran. c. Menghubungi stakeholder. b. Pelaksanaan kegiatan. a. Pendataan PKRT Usaha Mikro. b. Pengalokasian anggaran. c. Menghubungi stakeholder. d. Pelaksanaan kegiatan.
PENANGGUNG JAWAB Aparat Desa, TP PKK desa.
Dinkesos
Komunitas
Komunitas
PKRT Usaha MIkro
Stakeholder
Stakeholder
133 8.
9.
Perluasan jejaring sosial untuk menggalang permodalan Mengikuti Pameran
a. b.
Mendata Stakeholder dan Shareholder. Pembuatan proposal rencana kegiatan
Komunitas
a. b.
Pendataan PKRT Usaha Mikro. Mengikutsertakan PKRT usaha mikro dalam kegiatan pameran. Pelaksanaan kegiatan.
Komunitas
c.
