Ringkasan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Nomor : 66/PB/2005 3. Tentang : Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN 4. 5. 6. 7.
Ditetapkan Diberlakukan Status Keterangan
: 28 - 12 - 2005 : 28 – 12 - 2005 : berjalan
Penggantian dari
: a. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN tanggal 9 Mei 2005 dan b. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2005 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2005
I.
Pokok-Pokok Isi 1. 2. 3. 4.
Umum Pejabat Pengguna Anggaran Pengajauan SPP Penerbitan SPM
5. Penerbitan SP2D 6. Pelaporan Realisasi Anggaran 7. Lain-lain II.
Peraturan Terkait 1. UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. PP RI No. 22 tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran PNBP 6. PP RI o. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyusunan PNBP 7. PP RI No. 1 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP 8. PP RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) 9. PP RI No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
1
10. PP RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 11. Permen Keu No. 96/PMK.06/2005 tentant Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA tahun Anggaran 2006 12. Permen Keu No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN 13. Permen Keu No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar 14. SE Men PU No. 05/SE/M/2005 Perihal Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Dilingkungan Dep. PU III. Ringkasan Uraian
Peraturan Terkait
1. Umum 1.1 Jenis Pembayaran 1.1.1 Pembayaran Melalui Uang Persedian (UP) Kepmen Keu No. 1.1.1.1Pengertian UP Uang Persedian (UP) adalah uang muka 134/PMK.06/2005 pasal 1 kerja dengan jumlah tertentu yang angka 9 bersifat daur ulang (revolving) SE Men PU No-05/SE/M/ diberikan kepada bendahara 2005 angka romawi III, pengeluaran untuk membiayai kegiatan huruf a operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan pembayaran langsung (Pasal 1 angka 14)
dengan
1.1.1.2 Penggunaan UP Untuk Pembayaran Jenis Belanja 5211 : Belanja barang operasional 5212 5221 5231 5241
: Belanja barang non operasional : Belanja jasa : Belanja Pemeliharaan : Belanja Perjalanan
SE Men PU No. 05/SE/M/ 2006 angka romawi III.1 huruf a
5811 : Belanja lain-lain (Pasal 7 ayat (7)) 1.1.1.3 Pengelola UP Bendahara pengeluaran pengelola UP (Pasal 6 ayat (1))
adalah
2
1.1.1.4 Pemegang Uang Muka (PUM) SE Men PU No.05/SE/M/ Untuk membantu pengelolaan UP, 2006 angka romawi III.1 kepala Satker dapat menunjuk PUM huruf a yang bertanggung jawab Bendahara Pengeluaran (Pasal 6 ayat (2))
kepada
1.1.1.5 Tanggung Jawab UP Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran (Pasal 7 ayat (3)) 1.1.1.6 Pengisian Kembali UP
SE Men PU No.05/SE/M/
Bendahara Pengeluaran mengisi 2006 angka romawi III.1 kembali UP setelah UP digunakan huruf a (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA (Pasal 7 ayat (4)) 1.1.1.7 Sisa UP akhir tahun Sisa UP disetor kembali ke Rekening Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember (Pasal 7 ayat (6)) 1.1.1.8Pembayaran Pengeluaran
oleh
Bendahara Kepmen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 11
Tidak boleh melebihi Rp. 100 juta ayat (2) kepada satu rekanan kecuali untuk pembiayaan honor (Pasal 7 ayat (12)) 1.1.2 Pembayaran Langsung (LS) 1.1.2.1 Pengertian Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak/rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan ole PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah 1.1.2.2 Penggunaan LS a. Pembayaran Belanja Pegawai (gaji/ SE Men PU No.05/SE/M/
3
lembur/honor/vakasi) 2006 angka romawi III.2 (pasal 4 angka 5) angka 1, 2, 3 b. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Pasal 4 angka 64) c. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (logistik, telepon, air) (pasal 4 angka 6b) d. Pembayaran Pengadaan Tanah, kecuali tidak dimungkin melalui LS dapat dibayar dengan UP/TUP (pasal 4 angka 4) 1.2 Penyimpanan Lampiran SPP Asli Bukti asli lampiran SPP merupakan arsip yang Kepmen disimpan oleh PA/Kuasa PA (pasal 10)
Keu
PMK.06/2005 ayat (5)
No.134/ pasal
11
1.3 Pembukuan tanda bukti pembayaran Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada Satker (pasal 16 ayat (7)) 1.4 Pembayaran berasal dari dana PHLN Pembayaran kegiatan dari dana dilaksanakan sesuai peraturan Perbendaharaan yang berlaku pelaksanaan PHLN (pasal 18 ayat (1))
PHLN Kepmen
Keu
No.134/
Dirjen PMK.06/2005 pasal 15 dalam
1.5 Tanda tangan pada kuitansi UP Kuitansi UP ditandatangani setuju dan lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran (lampiran 3) 2. Pejabat Pengguna Anggaran (BAB II) 2.1 Pejabat Pengguna Anggaran 2.1.1 Pengguna Anggaran (PA) Menteri/Pimpinan Lembaga Pengguna Anggaran (PA)
a. UU No.1/2004 pasal 4 adalah
ayat (1) b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 c. Perdirjen Perbend No. 66/PB/2006 ayat (1)
pasal
4
2.1.2 Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA)
4
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA a. UU No.1/2004 pasal 4 menunjuk Pejabat Kuasa PA pada setiap ayat (2) huruf b awal tahun anggaran (pasal 2 ayat (1)) b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 c. Perdirjen Perbend No. 66/PB/2006 pasal 4 ayat (2) huruf a 2.1.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PK) Pejabat yang diberi kewenangan untuk a. UU No.1/2004 pasal 4 melakukan tindakan yang mengakibat ayat (2) huruf e kan pengeluaran anggaran belanja/ b. Kepmen PU No.192/ penanggung jawab kegiatan (pasal 2 KPTS/M/2006 c. Perdirjen Perbend No. ayat (2) huruf a) 66/PB/2006 pasal ayat (2) huruf c
4
2.1.4 Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Pejabat yang diberi kewenangan untuk a. UU No.1/2004 pasal 4 menguji tagihan kepada negara dan ayat (2) huruf f menandatangani SPM (pasal 2 ayat (2) b. Kepmen PU No.192/ huruf b)
KPTS/M/2006 c. Perdirjen Perbend No. 66/PB/2006 pasal 4 ayat (2) huruf d
2.1.5 Bendahara Pengeluaran Untuk melaksanakan tugas kebendahara a. UU No.1/2004 pasal 4 an dalam rangka pelaksanaan anggaran ayat (2) belanja (pasal 2 ayat (2) huruf c) b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 c. Perdirjen Perbend No. 66/PB/2006 pasal ayat (2) huruf f
4
2.2 Kewenangan penunjukan pejabat pengguna anggaran a. UU No.1/2004 pasal 4 2.2.1 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA ayat (2) huruf b menunjuk Kuasa PA untuk Satker/SKS b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 dilingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan pada setiap c. Perdirjen Perbend No. 66/PB/2006 pasal 4 awal tahun anggaran (pasal 2 ayat (1))
5
ayat (2) 2.2.2 Pendelegasian Kewenangan Penunjukan Pejabat 2.2.2.1Menteri/Pimpinan Lembaga dapat a. UU No.1/2004 pasal 4 mengelegasikan kewenangan kepada ayat (2) Kuasa PU untuk menunjuk : b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 a. Pejabat Pembuat Komitmen b. Pejabat Penguji dan Penandatangan c. Perdirjen Perbend No. 66/PB/2006 pasal 4 SPM c. Bendahara Pengeluaran (pasal 2 ayat (2))
ayat (2) d. SE Men PU No.5/SE/M/ 2006 angka romawi II huruf e
2.2.2.2Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA UU No.1/2004 pasal 5 mendelegasikan kewenangan kepada dan pasal 10 Gubernur sebagai pelaksana dikonsentrasi untuk menunjuk : a. Pejabata Pembuat Komitmen b. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM c. Bendahara Pengeluaran (pasal 2 ayat 3)) 2.2.2.3Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA UU No.1/2004 pasal 5 mendelegasikan kewenangan kepada dan pasal 10 Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pembantuan untuk menunjuk : a. Pejabata Pembuat Komitmen b. Pejabat Penguji dan Penanda tanganan SPM c. Bendahara Pengeluaran (pasal 2 ayat 4)) 2.3 Perangkapan Jabatan 2.3.1 Larangan Perangkapan Jabatan 2.3.1.1Pejabat Pembuat Komitmen
tidak Permen
Keu
boleh merangkap sebagai Bendahara PMK.06/2006 Pengeluaran (pasal 2 ayat (5)) ayat (3) 2.3.1.2Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Permen
Keu
No.134/ pasal
4
No.134/
6
Penguji dan Pendantanganan SPM dan PMK.06/2006 Bendahara Pengeluaran tidak boleh ayat (3) saling merangkap (pasal 2 ayat (6))
pasal
4
2.3.2 Perangkapan Jabatan Diperbolehkan 2.3.2.1Dalam hal pejabat/pegawai pada satker tidak memungkinkan pemisahan fungsi, maka pejabat-pejabat Kuasa PA dapat merangkap jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, atau Pejabat Penguji dan Penandatanganan (pasal 2 ayat (7))
SPM
2.3.3 Surat Keputusan Para Pejabat 2.3.3.1Tembusan Surat Keputusan para Permen Keu No.134/ Pejabat Satker disampaikan kepada PMK.06/2006 pasal 4 Kepala KPPN selaku Kuasa BUN (pasal 2 ayat (5) ayat (8)) 3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3.1 Kelengkapan Persyaratan SPP SE Men PU No.05/SE/M/ 3.1.1 SPP – UP (Uang Persediaan) Surat Pernyataan Kuasa PA/pejabat 2006 angka romawi III 2 yang ditunjuk menyatakan bahwa UP angka 1 huruf a tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS (langsung) (pasal 4 angka 1) 3.1.2 SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) a. Rincian rencana penggunaan dana SE Men PU No.05/SE/M/ TUP dari Kuasa PA/pejabat yang 2006 angka romawi III 2 angka 2 ditunjuk b. Surat Pernyataan dari Kuasa PA/ pejabat yang ditunjuk bahwa : 1) Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan sejak tanggal SP2D 2) Sisa Dana TUP disetor ke Rekening Kas Negara 3) Tidak untuk membiayai
7
pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir (Pasal 4 huruf 2) 3.1.3 SPP-GUP (Ganti Uang Persediaan)
SE Men PU No.05/SE/M/
a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran 2006 angka romawi III 2 b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab angka 3 Belanja (SPTB) c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk (pasal 4 huruf 3) 3.1.4 SPP Pengadaan Tanah 3.1.4.1 Ketentuan Umum - Pembayaran pengadaan tanah untuk SE Men PU No.05/SE/M/ kepentingan umum dilaksanakan 2006 angka romawi III 2 melalui mekanisme pembayaran angka 1 huruf b langsung (LS) - Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS dapat dilakukan melalui UP/TUP (pasal 4 angka 4) 3.1.4.2SPP-LS (Pembayaran Langsung)-Tanah SE Men PU No.05/SE/M/ a. Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah 2006 angka romawi III 2 (PPT) untuk tanah dengan luas lebih angka 1 huruf a dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota b. Foto copy bukti kepemilikan tanah c. Kuitansi d. SPPT PPB tahun transaksi e. Surat persetujuan harga f. Pernyataan penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tiadk dalam agunan g. Pelepasan/Penyerahan hak atas tanah /akte jual beli dihadapan PPAT h. SSP PPh final atas pelepasan hak i. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan)
8
(pasal 4 angka 4 huruf a) 3.1.4.3 SPP-UP/TUP – Untuk Tanah SE Men PU No.05/SE/M/ a. Daftar nominatif pemilik tanah yang 2006 angka romawi III 2 ditandatangani kuasa PA, untuk angka 1 huruf b pengadaan tanah dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar b. Daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditanda tangani Kuasa PA dan diketahui Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan PPT c. Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UP/TUP harus lebih dulu mendapat izin dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen APBN/Kanwil Ditjen PBN, sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan berlaku (pasal 4 angka 4 huruf b) 3.1.5 SPM-LS (Pembayaran Langsung) 3.1.5.1SPP-LS untuk Belanja Pegawai (gaji, SE Men PU No.05/SE/M/ lembur, honor/vakasi) 2006 angka romawi III 2 a. Pembayaran gaji induk/gaji susulan/ huruf c angka 1 kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas - Daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/ tewas - Surat keputusan (CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat, Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala) - Surat Pernyataan (Pelantikan, Masih Menduduki Melaksanakan Tugas) - Daftar Keluarga (KP4)
Jabatan,
9
- Foto copy Akte Kelahiran - SKPP - Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas - Surat Keterangan Masih Sekolah/ Kuliah - Surat Pindah - Surat Kematian - SSP PPh Pasal 21 Kelengkapan tersebut diatas digunakan sesuai peruntukannya (pasal 4 angka 5 huruf a) b. Pembayaran Lembur, dilengkapi : - Daftar pembayaran perhitungan lembur (ditandatangani Kuasa PA/ pejabat ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran) - Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur - Daftar Hadir Kerja - Daftar Hadir Lembur - SSP PPh Pasal 21 (Pasal 4 angka 5 huruf b) c. Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapi - Surat Keputusan (SK) Pemberian Honor/Vakasi - Daftar Perhitungan Honor/vakasi/ ditandatangani Kuasa PA/Pejabat ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran) - SSP PPh Pasal 21 (pasal 4 angka 5 huruf c) 3.1.5.2 SPP-LS Non Belanja Pegawai a.Pembayaran Pengadaan Barang dan SE Men PU No.05/SE/M/ Jasa 2006 angka romawi III - Kontrak/SPK (tercantum No. angka 2 huruf a Rekening Rekanan) - Surat Pernyataan Kuasa PA tentang penetapan rekanan - Berita
Acara
(BA)
Penyelesaian
10
Pekerjaan - Berita Acara Pekerjaan
Serah
Terima
- Berita Acara Pembayaran - Kuitansi (disetujui kuasa PA/ pejabat ditunjuk) - Faktur pajak dan SSP (ditanda tangani wajib pajak) - Jaminan Bank - Dokumen lain yang dipersyaratkan kontrak yang dananya sebagian/ seluruhnya dari pinjaman/hibah luar negeri - Ringkasan kontrak (pasal 4 angka 6 huruf a) b. Pembayaran Biaya Langganan Daya SE Men PU No.05/SE/M/ dan Jasa (listrik, telepon, air) 2006 angka romawi III 2 - Bukti tagihan angka 2 huruf b - No. Rekening Pihak Ketiga (PLN, Telkom, PDAM) Dalam hal pembayaran langsung (LS) belum dapat dilakukan, dapat dilakukan dengan UP (pasal 4 angka 6 huruf b) c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas SE Men PU No.05/SE/M/ - Daftar nominatif pejabat yang akan 2006 angka romawi III 2 melakukan perjalanan dinas yang angka 2 huruf c ditandatangani pejabat berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan disahkan pejabat berwenang di KPPN - Pembyaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas (pasal 4 angka 6 huruf c) 3.1.6 SPP Untuk PNBP 3.1.6.1Ketentuan Umum
SE Men PU No.05/SE/M/
11
UP/TUP PNBP diajukan terpisah dari 2006 angka romawi III 2 UP/TUP lainnya huruf d (pasal 4 angka 7 huruf a) 3.1.6.2 Besaran UP a. 20% dari pagu dana PNBP pada DIPA b. Maksimal UP sebesar RP. 500 juta (pasal 4 angka 7 huruf b)
SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 huruf d
3.1.6.3Lampiran SPP-PNBP Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana PNBP tahun anggaran sebelumnya (pasal 4 angka 7 huruf b) 3.1.6.4 SPP-TUP PNBP TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dapat diajukan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP) apabila UP tidak mencukupi (pasal 4 angka 7 huruf b) 3.1.6.5 Maksimal Pencairan (MP) dana PNBP
SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 huruf d
DIP = (PPP x JS) – JPS MP = maksimum pencairan dana PNBP PPP = proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan JS = jumlah setoran JPS = jumlah pencairan dana sebelum nya s/d SPM terakhir diterbit kan (pasal 4 angka 7 huruf c)
4. Penerbitan SPM 4.1 Mekanisme Penerbitan SPM 4.1.1 Penerimaan dan pengujian SPP SE Men PU No.05/SE/M/ - Pemeriksaan kelengkapan SPP oleh 2006 angka romawi III 2 petugas penerima SPP angka 2.1 - Pengisian check list kelengkapan SPD - Pencatatan dalam Buku Pengawasan Penerimaan SPP - Pembuatan/penandatanganan
tanda
12
terima SPP - Penyampaian SPP ke penerbit SPM (pasal 5 angka 1) 4.1.2 Pengujian SPP oleh Pejabat Penerbit SE Men PU No.05/SE/M/ SPM 2006 angka romawi III 2 - Pemeriksaan kelengkapan dokumen angka 2.2 pendukung SPP - Pemeriksaan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA - Pemeriksaan kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja dicapai dengan indikator keluaran – Pemeriksaan kebenaran hak tagih yang menyangkut : 9 Pihak yang menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, no. Rekening, nama bank, NPWP) 9 Nilai tagihan (kesesuaian/ kelayakannya dengan prestasi kerja dicapai sesuai spesifikasi teknis tercantum dalam kontrak 9 Jadwal waktu pembayaran - Pemeriksaan pencapaian tujuan/ sasaran kegiatan sesuai indikator keluaran tercantum dalam DIPA atau spesifikasi teknis dalam kontrak 4.1.3 Penerbitan SPM 4.1.3.1 SPM-UP/TUP/GUP/LS SE Men PU No.05/SE/M/ SPM diterbitkan dalam rangkap 3 2006 angka romawi III 2 - lembar ke satu dan kedua : untuk angka 2.5 KPPN - lembar ketiga : sebagai pertinggal di Satker (pasal 5 angka 3) 4.1.3.2 SPM-UP a. PA/Kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan DIPA atas permintaan Bendahara
Pengeluaran
yang
13
dibebankan pada MAK transit (pasal 7 ayat (1)) b. Pemegang Uang Muka (PUM) Pengajuan SPM-UP bendahara yang dibantu oleh beberapa PUM, dilampiri daftar rician jumlah yang dikelola oleh masing-masing PUM (pasal 7 ayat (5)) c. Klasifikasi Belanja dengan UP SE Men PU No.05/SE/M/ - UP dapat diberikan untuk pengelua 2006 angka romawi III 1 ran-pengeluaran Belanja Barang huruf a pada klasifikasi belanja : 5211, 5212, 5213, 5241 dan 5811 (pasal 7 ayat (7) huruf a) - Pengecualian 9 Pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Dirjen Perbendaharaan 9 Pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetap kan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan setempat (pasal 7 ayat (7) huruf b) d. Besaran UP UP dapat diberikan setinggi-tingginya
SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 1
- ½ pagu DIPA menurut klasifikasi huruf a yang diijinkan diberikan UP, maksimal Rp. 50 juta, untuk pagu s/d Rp. 900 juta - 1/18 pagu DIPA menurut klasifikasi yang diijinkan diberikan UP, maksimal Rp. 100 juta untuk pagu diatas Rp. 900 juta s/d 2,4 milyar - 1/24 pagu DIPA menurut klasifikasi yang diijinkan diberikan UP, maksimal Rp. 200 juta untuk pagu
14
diatas Rp. 2,4 milyar (pasal 7 ayat (7) huruf c) e. Perubahan besaran UP Perubahan besaran UP ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan (pasal 7 ayat (7) huruf d) f. Pengisian kembali UP SE Men PU No.05/SE/M/ Dapat diberikan bila dana UP telah 2006 angka romawi III 1 digunakan sekurang-kurangnya 75% huruf a dari dana UP diterima (pasal 7 ayat (7) huruf e) g. Kode kegiatan SPM UP - Rupiah Murni : 0000.0000.825111 - PLN : 9999.9999.825112 - PNBP : 0000.0000.825113 (pasal 7 ayat (10)) h. Penggantian UP Penggantian UP diajukan ke KPPN dengan SPM-GUP (pasal 7 ayat (11)) 4.1.3.3SPM-TUP (Tambahan Uang Persediaan) a. Pengajuan TUP (Tambahan Uang Permen Keu No.134/ Persediaan) PMK.06/2005 pasal 10 TUP dapat diajukan bila Satker/SKS ayat (4) memerlukan dana melebihi sisa dana UP tersedia (pasal 7 ayat (7) huruf f) b. Besaran TUP - TUP sebesar Rp. 200 juta untuk klasifikasi belanja diperbolehkan diberi UP, diberikan oleh Kepala KPPN - TUP diatas Rp. 200 juta untuk klasifikasi belanja diperbolehkan diberi UP, harus mendapat dispensasi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (pasal 7 ayat (7) huruf g)
15
c. Persyaratan TUP SE Men PU No.05/SE/M/ - Kebutuhan mendesak/tidak dapat 2006 angka romawi III 2 ditunda huruf a angka 2 - Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D - Sisa dana TUP tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan disetor ke Rekening Kas Negara - Bila tidak disetor, satker tidak diberi TUP sepanjang sisa tahun anggaran - Pengecualian diputuskan oleh kepala Kanwil Ditjen Perbendahara an atas usul Kepala KPPN (pasal 7 ayat (8) d. Lampiran TUP - Rincian Rencana Penggunaan Dana Kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang diminta kan TUP - Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir - Surat Pernyataan bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS (pasal 7 ayat (9)) e. Kode Kegiatan TUP - Rupiah Murni : 0000.0000.825111 - PLN : 9999.9999.82512 - PNBP : 0000.0000.82513 (pasal 7 ayat (10)) 4.1.3.4 SPM-GUP (Ganti Uang Persediaan) a. Penggantian UP
Permen
Keu
No.134/
Penggantian UP diajukan ke KPPN PMK.06/2005 pasal 10 dengan SPM-GUP ayat (3) (pasal 7 ayat (11)) b. Lampiran/kelengkapan SPM-GUP SE Men PU No.05/SE/M/ - Surat Pernyataan Tanggung Jawab 2006 angka romawi III 2
16
(SPTB) huruf b angka 4 - Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk (pasal 7 ayat (11)) c. SPM-GUP bagi PUM - Bendahara pengeluaran
SE Men PU No.05/SE/M/ dapat 2006 angka romawi III 2
membagi UP kepada beberapa UP - SPM-GUP bagi PUM yang realisasi penggunaan UP nya sekurangkurangnya 75% dapat dilakukan
angka 1 huruf a Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 11 ayat (7)
tanpa menunggu realisasi PUM lain yang belum mencapai 75% (pasal 6 ayat (3)) 5. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5.1 Prosedur Penerbitan SP2D 5.1.1 Penyampaian SPM ke KPPN 5.1.1.1PA/Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk SE Men PU No.05/SE/M/ menyampaikan SPM beserta dokumen 2006 angka romawi III 2 pendukung dilengkapi Arsip Data angka 4 huruf a Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket penerimaan SPM pada KPPN melalui Kantor Pos, kecuali bagi satker yang masih menerbitkan SPM secara manual tida perlu ADK (pasal 8 angka 1) 5.1.1.2 SPM Gaji Induk sudah diterima paling lambat tanggal 15 sebelum pembayaran (pasal 8 angka 2)
bulan
5.1.1.3 Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM - Memeriksa kelengkapan SPM - Mengisi check list kelengkapan SPM - Mencatat Daftar Pengawas Penyelesai an SPM - Meneruskan check list ke Seksi Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut (pasal 8 angka 3)
17
5.1.2 Lampiran SPM 5.1.2.1SPM-LS Belanja Pegawai SE Men PU No.05/SE/M/ a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan 2006 angka romawi III 2 gaji/lembur/honor dan vakasi angka 4 huruf b butir 1 ditandatangani kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran b. Surat-surat Keputusan Kepegawaian (bila terjadi perubahan pada daftar gaji) c. Surat Keputusan Pemberian Honor/ Vakasi dan SPK lembur d. Surat Setoran Pajak (SSP) (pasal 9 angka 2 huruf a) 5.1.2.2 SPM-LS Non Belanja Pegawai - Resume Kontrak/SPK atas Nominatif Perjalanan Dinas
SE Men PU No.05/SE/M/ Daftar 2006 angka romawi III 2 angka 4 huruf b butir 2
- SPTB - Faktur Pajak dan SSP (pasal 9 angka 2 huruf b) 5.1.2.3 SPM-TUP SE Men PU No.05/SE/M/ - Rincian Rencana Penggunaan Dana 2006 angka romawi III 2 - Surat Dispensasi Kepala Kanwil Ditjen angka 4 huruf b butir 3 Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200 juta - Surat Pernyataan dari Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk yang menyata kan 9 Dana TUP digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D 9 Sisa dana TUP disetor ke Rekening Kas Negara 9 Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya secara langsung (pasal 9 angka 2 huruf c)
dibayar
18
5.1.2.4 SPM-GUP - SPTB - Faktur Pajak dan SSP
SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 4 huruf b butir 4
(pasal 9 angka 2 huruf d) 5.1.3 Pengujian SPM oleh KPPN
SE Men PU No.05/SE/M/
5.1.3.1Jenis pengujian SPM 2006 angka romawi III 2 Pengujian SPM oleh KPPN meliputi huruf c pengujian substantif dan formal (pasal 11 ayat (1)) 5.1.3.2 Pengujian Substantif - Menguji kebenaran
SE Men PU No.05/SE/M/ perhitungan 2006 angka romawi III 2
tagihan tercantum dalam SPM huruf c - Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut - Menguji kelengkapan dokumentasi dasar penagihan 9 Ringkasan Kontrak/SPK 9 Surat keputusan 9 Daftar Nominatif Perjalanan Dinas - Menguji SPTB - Menguji Faktur Pajak dan SSP nya (pasal 11 ayat (2)) 5.1.3.3 Pengujian Formal
SE Men PU No.05/SE/M/
- Mencocokkan tanda tangan pejabat 2006 angka romawi III 2 penandatangan SPM dengan spesimen huruf c tanda tangan - Memeriksa cara penulisan/pengisian/ jumlah uang dalam angka dan huruf - Memeriksa kebenaran penulisan (tidak boleh ada cacat) (pasal 11 ayat (3)) 5.1.4 Keputusan Hasil Pengujian SPM 5.1.4.1 Penerbitan SP2D
Permen
Keu
Penerbitan SP2D bilamana SPM PMK.06/2005 memenuhi persyaratan untuk diterbit- ayat (1) kan SP2D (pasal 12 ayat (1) huruf a)
No.134/ pasal
12
19
5.1.4.2 Pengembalian SPM - Bila SPM tida memenuhi syarat (pasal 12 ayat (1) huruf b)
Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 12 ayat (2)
5.1.5 Pengaturan Pengembalian SPM 5.1.5.1 SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk
Permen
Keu
No.134/
Dikembalikan paling lambat 3 (tiga) PMK.06/2005 pasal 12 hari kerja setelah SPM diterima ayat (3) huruf c dan d (pasal 12 ayat (2) huruf a) 5.1.5.2 SPM UP/TUP/GUP/LS Permen Keu No.134/ Dikembalikan paling lambat 1 (satu) PMK.06/2005 pasal 12 hari kerja setelah SPM diterima ayat (3) huruf a dan d (pasal 12 ayat (2) huruf b) 5.1.6 Penerbitan SP2D 5.1.6.1Batas Waktu Penerbitan SP2D oleh KPPN a. SP2D Gaji Induk Permen Keu No.134/ Paling lambat 5 (lima) hari kerja PMK.06/2005 pasal 12 sebelum awal bulan pembayaran gaji ayat (3) huruf b (pasal 13 ayat (2) huruf a) b. SP2D Non Gaji Permen Keu No.134/ Paling lambat 5 (lima) hari kerja PMK.06/2005 pasal 12 setelah SPM diterima dengan lengkap ayat (3) huruf c (pasal 13 ayat (2) huruf b) c. SP2D UP/TUP/GUP/LS Permen Keu No.134/ Paling lambat 1 (satu) hari kerja PMK.06/2005 pasal 12 setelah diterimanya SPM lengkap (pasal 12 ayat (2) huruf c) 5.1.6.2Cara Penerbitan SP2D oleh KPPN a. Penandatangan SP2D SP2D ditandatangani oleh
secara ayat (3) huruf a
Seksi
Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum (pasal 12 ayat (3) huruf a) b. Penerbitan SP2D Permen
Keu
- SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 PMK.06/2005 (tiga) ayat (1) - Dibubuhi stempel timbul Seksi Bank
No.134/ pasal
12
20
/Giro Pos/Bendum - Disampaikan kepada : 9 Lembar 1 : ke Bank Operasional 9 Lembar 2 : ke Penerbit SPM dilampiri SPM yang telah dibubuhi cap, telah diterbitkan SP2D tanggal..... nomor...... 9 Lembar 3 : pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi) dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukung (pasal 13 ayat (3) huruf b) 5.1.7 Daftar Penguji untuk Pengantar SP2D 5.1.7.1Pembuatan Daftar Penguji - Ditandatangani Kepala Seksi-Bank/ Giro Pos/Seksi Bendum, diketahui kepala KPPN dan dibubuhi stempel timbul kepala KPPN - Dibuat rangkap 3 (tiga) 9 Lembar ke 1 dan ke 2 dilampiri asli SP2D dikirimkan melalui petugas kurir KPPN ke BI/Bank Operasional/Sentral Giro 9 Lembar ke 2 ditandatangani oleh BI/Bank Operasional/Sentral Giro dikembalikan ke KPPN melalui petugas kuris yang sama 9 Lembar ke 3 : pertinggal di KPPN (pasal 14) 6. Pelaporan Realisasi Anggaran 6.1 Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan a. PP RI No. 24 tahun
APBN 6.1.1 Jenis Laporan a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan Arus Kas
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) b. UU No.1/2004 pasal 55
c. Neraca d. Catatan atas Laporan Keuangan (pasal 15)
21
6.1.2 Penyusunan Laporan a. Kepala Kantor/Satker selaku Unit a. PP RI No. 24 tahun Akuntansi Pengguna Anngaran 2005 tentang Standar (UAKPA) Akuntansi Pemerintah (SAP) b. Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara b. UU No.1/2004 pasal 55 ayat (2) (pasal 15 huruf a, b, c) 6.1.3 Kewajiban Penyusunan Laporan 6.1.3.1Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA - Wajib membuat 9 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 9 Neraca 9 Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan disampaikan ke : 9 Menteri/Pimpinan Lembaga secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat (UAPPAN) dan 9 KPPN setempat
Wilayah
6.1.3.2 Kepala KPPN selaku Kuasa BUN : a. UU No.1/2004 pasal 55 - Wajib membuat Laporan Kas Posisi ayat (2) huruf c (LKP) harian dan mingguan - Disampaikan ke : 9 Dirjen Perbendaharaan up Direktur Pengelolaan Kas Negara - Tembusan ke : 9 Kepala Kanwil Perbendaharaan (Pasal 15 huruf b)
Ditjen
6.1.3.3 Kepala KPPN selaku BUN - Wajib membuat lapora bulanan 9 Laporan Realisasi Anggaran 9 Laporan Arus Kas 9 Neraca - Disampaikan ke Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk diproses
22
- Diteruskan ke Dirjen Perbendaharaan u.p Direktur Informasi dan AKuntansi (pasal 15 huruf c) 6.2 Laporan Realisasi APBN lainnya Laporan yang menyangkut realisasi APBN lainnya sepanjang belum dicabut dan masih diperlukan tetap dilaksanakan (pasal 1 huruf d) 7. Lain-lain 7.1 Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas/UDW/+) - Dibebankan pada MAK uang duka wafat/ tewas - Tanpa memperhatikan pagu dana tersedia pada MAK berkenan (pasal 16 ayat (1) 7.2 SKPP pegawai pindah - Diterbitkan oleh Kepala Satker -
Dalam rangkap 4 (emapat) Disampaikan ke KPPN Disahkan Kepala Seksi Perbendaharaan Surat Pengantar ditandatangani Kepala
KPPN - Distribusi laporan : a. Lembar ke 1 dan ke 3 9 Dikembalikan ke Satker, selanjutnya 9 Lembar ke 1 diteruskan ke pegawai yang bersangkutan 9 Lembar ke 3 ke Satker yang baru b. Lembar ke 2 : dikirim oleh KPPN asal ke KPN/Kantor Pembayar berikutnya c. Lembar ke 4 : arsip KPPN asa (pasal 16 ayat (4) 7.3 SKPP Pegawai Pensiun - Diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) 9 Lembar ke 1 dan ke 2 : ke PT. Taspen (Perserso)/PT. ASABRI (Persero) 9 Lembar ke 3 : pegawai bersangkutan
yang
23
9 Lembar ke 4 : ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mewilayahkan PT. Taspen/PT. ASABRI pembayar pensiun 9 Lembar ke 5 : arsip Pengeluaran 9 Lembar ke 6 : arsip KPPN (pasal 16 ayat (5) 7.4 Kewajiban Bendahara Pengeluaran - Wajib membuat pembukuan
Bendahara
seluruh
transaksi keuangan yang dilaksanakan pada satker (pasal 16 ayat (6) 7.5 Pembuat Daftar Gaji (PDG) - Penujukkan PDG Tiap awal tahun anggaran
kuasa
PA
menunjuk PDG - Tugas PDG Membuat dan menatausahakan daftar gaji dan lembur satker (pasal 16 ayat (7)) 7.6 Dana PHLN Pembayaran kegiatan berasal dari dana PHLN dilaksanakan sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan yang berlaku dalam pelaksanaan PHLN (pasal 18 ayat (1)) 7.7 Peraturan yang digantikan Dengan berlakunya Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini - Peraturan Dirjen Perbendaharaan tanggal 9 Mei 2005 No. PER-02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN dan - Peraturan Dirjen Perbendaharaan tanggal 1 September 2005 No. PER-24/PB/2005 tentang perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2005 dan - Semua peraturan yang mengatur mekanisme
24
pembayaran dalam pelaksanaan APBN yang ditetapkan Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku (pasal 18 ayat (2))
25
