RINGKASAN EKSEKUTIF Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang partisipatif dan berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

RINGKASAN EKSEKUTIF Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552 (seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar. Sementara pengelolaannya berada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota di bawah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No : 122 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011. Secara administrasi pemerintahan KPHL Lima puluh Kota terletak pada 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) nagari. Di dalam pengelolaan KPH selanjutnya akan dibentuk Resort Pengelolaann Hutan (RPH) sebanyak 6 (enam) RPH sesuai dengan bentang alam dan kedekatan lokasi pengelolaan, sehingga pengelolaannya akan menjadi maksimal. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lima Puluh Kota diantaranya adalah sebagai berikut : Belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas, Tingginya gangguan keamanan hutan termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan, Okupasi kawasan oleh masyarakat untuk pertanian yang ditanami tanaman rakyat seperti tanaman karet dan gambir, masih banyak lahan kritis termasuk kategori sangat kritis, belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), kurangnya data informasi, kapasitas kelembagaan masih terbatas. Visi KPHL 50 Kota adalah “Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang partisipatif dan berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat“. Sedangkan misi KPHL 50 Kota adalah : 1). Pemantapan Batas Kawasan Hutan di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota; 2). Meningkatkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Partisipatif; 3). Membangun kerjasama Kemitraan dengan berbagai pihak; 4) Pengembangan kelembagaan KPHL 50 Kota; 5) Optimalisasi pemanfaatan hutan (Hasil Hutan Kayu, HHBK dan Jasa Lingkungan) berbasis kearifan dan partisipasi lokal serta ilmu pengetahuan. Untuk mencapai misi tersebut, maka dibuatlah strategi pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lima Puluh Kota dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yaitu strategi Optimalisai Kekuatan-Peluang (SO) di dilakukan strtegi intensifikasi komunikasi dan pengembangan kemitraan. Strategi Minimalisasi Kelemahan Dengan Dukungan Peluang (W-O) dilakukan dengan pengembangan aliasi dengan institusi berorientasi pelestarian, intensifikasi kerjasama dengan penduduk sekitar dan stake holders terkait dan optimalisasi kecenderungan pengelolaan hutan berbasis nagari. Strategi Pendayagunaan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman (S-T) dilakukan dengan strategi minimalisasi tekanan terhadap hutan, peningkatan kesadaran publik dan Peningkatan konsistensi penegakkan peraturan dan Strategi Pengalihan Ancaman Dan Pendayagunaan Kekuatan Lokal (W-T) dapat dilakukan dengan strategi pengembangan kerjasama dengan institusi local untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk alternatif berbasis non kayu.

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota yang akan menjadi acuan dalam pembangunan KPHL Model Lima Puluh Kota pada masa 10 tahun (2014-2023) yang akan datang. KPHL Model Lima Puluh Kota telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552 hektar.

Dan Organisasinya sudah ditetapkan

dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011. Penyusunan RPHJP ini telah melewati waktu yang cukup panjang, dimulai dari ketika kami mengikuti Diklat Calon Kepala KPH angkatan III di Pusdiklat Kehutanan Bogor, kemudian sudah dilaksanakan konsultasi publik di Padang pada tanggal 4-5 Juli 2013, telah dipresentasikan di hadapan Wali Nagari, Camat, Kapolsek dan Pemuka Adat pada tanggal 3 Oktober 2013 dan terakhir telah dipresentasikan pada tanggal 8 Oktober 2013 di hadapan tim penilai para pejabat eselon II Lingkup Kementerian Kehutanan di Jakarta, dan telah kami coba untuk perbaiki sesuai dengan masukan yang ada serta pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2013 juga dilakukan fasilitasi perbaikan Rencana Pengelolaan ini oleh Pusdal regional I di Padang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPHJP KPHL Model Lima Puluh Kota ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasamanya selama ini terutama tim Pakar, Kepala Pusdalbanghut Regional I, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti berbagai even sehingga rencana ini dapat diselesaikan, dan tidak lupa kepada staf kami yang juga sudah mencurahkan tenaganya untuk selesainya Rencana ini. Kami menyadari bahwa penyusunan RPHJP KPHL Model Lima Puluh Kota ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kepada semua pihak (stakeholders) ii

diharapkan dapat memberikan masukan dan koreksi serta saran yang bersifat membangun sehingga menambah kesempurnaan RPHJP KPHL Model Lima Puluh Kota ini.

Payakumbuh, Desember 2013 KEPALA KPHL MODEL LIMA PULUH KOTA

JAMAL HUSNI, S.Hut, MM NIP. 19740509 200003 1 008

iii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN EXECUTIVE SUMMERY.................................................................................. KATA PENGANTAR........................................................................................ DAFTAR ISI ..................................................................................................... DAFTAR TABEL.............................................................................................. DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................

i ii iv ix x xi

I. PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

LATAR BELAKANG ........................................................................... MAKSUD DAN TUJUAN..................................................................... SASARAN............................................................................................ RUANG LINGKUP .............................................................................. BATASAN PENGERTIAN...................................................................

I-1 I-2 I-2 I-3 I-3

II. DESKRIPSI KAWASAN 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.2. 2.3. 2.4.

RISALAH KAWASAN ......................................................................... Letak Dan Luas KPHL Lima Puluh Kota .............................................. Iklim ..................................................................................................... Hidrologi .............................................................................................. Topografi ............................................................................................. Pembagian wilayah Pengelolaan......................................................... Aksesibilitas Kawasan ......................................................................... Batas-Batas ......................................................................................... Pembagian Blok................................................................................... SEJARAH WILAYAH KPHL ............................................................... LANDASAN HUKUM .......................................................................... INFORMASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG PERNAH DILAKSANAKAN PADA WILAYAH KPH .......................... 2.4.1. Reboisasi............................................................................................. 2.4.2. Tata Batas Kawasan hutan.................................................................. 2.5. POTENSI WILAYAH KPH................................................................... 2.5.1. Penutupan vegetasi ............................................................................. 2.5.2. Potensi kayu dan non kayu.................................................................. 2.5.2.1. Potensi Kayu ....................................................................................... 2.5.2.2. Potensi Non Kayu ................................................................................ 2.5.3. Keberadaan flora dan fauna langka..................................................... 2.5.4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.........................................

II-1 II-1 II-2 II-3 II-3 II-4 II-5 II-6 II-6 II-7 II-8 II-8 II-9 II-9 II-10 II-10 II-10 II-11 II-12 II-13 II-14 iv

2.5.5. 2.5.6. 2.6.

2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.7.

2.8. 2.9.

2.10.

Potensi Karbon .................................................................................... Potensi Lainnya ................................................................................... INFORMASI SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN, TERMASUK KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT .......................................................... Karakter Masyarakat Sekitar Hutan ..................................................... Hubungan Masyarakat Dengan Hutan................................................. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ................................................. INFORMASI IJIN-IJIN PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG ADA DI WILAYAH KELOLA.............................................................................................. DATA LAHAN KRITIS ........................................................................ KONDISI POSISI KPH DALAM PERSPEKTIF TATA RUANG WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (POSISI KPH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH) ...................................... ISU DAN PERMASALAHAN DI WILAYAH KPH................................

II-16 II-18

II-19 II-19 II-20 II-20

II-21 II-21

II-21 II-25

III. VISI, MISI, DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

VISI DAN MISI.................................................................................... INTERVENSI ....................................................................................... Kebijakan............................................................................................. Pengembangan Kelembagaan ............................................................ Komunikasi dan Jaringan Kerja ...........................................................

III-1 III-3 III-3 III-3 III-3

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

KEBIJAKAN TERKAIT RENCANA PENGELOLAAN KPH ............... Pembangunan KPH sebagai strategi pengelolaan hutan .................... Kebijakan Pembangunan Kehutanan Indonesia .................................. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Sumatera Barat .............. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota ..................................................................................................... 4.1.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan............................................ 4.1.5.1. Tanah Kampung .................................................................................. 4.1.5.2. Tanah Dusun ....................................................................................... 4.1.5.3. Tanah Peladangan .............................................................................. 4.1.5.4. Rimbo Simpanan (Hutan Lindung)....................................................... 4.2. ANALISIS LINGKUNGANSTRATEGIS .............................................. 4.2.1. Kekuatan ............................................................................................ 4.2.2. Kelemahan .......................................................................................... 4.2.3. Peluang ...............................................................................................

IV-1 IV-1 IV-1 IV-2 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-4 IV-4 IV-4 IV-7 IV-8 IV-8 v

4.2.4. Ancaman ............................................................................................. IV-8 4.3. STRATEGI PENGELOLAAN KPHL LIMA PULUH KOTA ................. IV-10 4.3.1. Strategi optimalisasi kekuatan untuk meraih peluang (S-O) ................ IV-10 4.3.1.1. Intensifikasi komunikasi ....................................................................... IV-10 4.3.1.2. Pengembangan Kemitraan .................................................................. IV-11 4.3.2. Strategi minimalisasi kelemahan dengan dukungan peluang (W-O) ... IV-11 4.3.2.1. Pengembangan alliansi dengan institusi berorientasi pelestarian ....... IV-11 4.3.2.2. Intensifikasi kerjasama dengan penduduk sekitar dan dinas terkait ... IV-11 4.3.2.3. Optimalisasi kecenderungan pengelolaan hutan berbasis.................. IV-12 4.3.3. Strategi pendayagunaan kekuatan untuk menghadapi anacaman (S-T) .................................................................................................... IV-12 4.3.3.1. Minimalisasi tekanan terhadap lahan................................................... IV-12 4.3.3.2. Peningkatan kesadaran publik tentang arti penting dan potensi kawasan .............................................................................................. IV-13 4.3.3.3. Peningkatan konsistensi penegakan aturan ........................................ IV-13 4.3.4. Strategi pengalihan ancaman dan meminimalisasi kelemahan dengan pendayagunaan kekuatan lokal (W-T) .................................... IV-13 4.3.4.1. Pengembangan produk alternatif......................................................... IV-13 4.3.4.2. Peningkatan kerjasama dengan institusi lokal (nagari, tokoh adat, ulama).................................................................................................. IV-13 4.4. PROYEKSI KONDISI WILAYAH......................................................... IV-13

V. RENCANA KEGIATAN 5.1.

INVENTARISASI BERKALA WILAYAH KELOLA SERTA PENATAAN HUTANNYA.................................................................... 5.1.1. Inventarisasi Hutan .............................................................................. 5.1.2. Pemantapan Kawasan Hutan .............................................................. 5.1.2.1. Tata Batas ........................................................................................... 5.1.2.2. Perpetaan ............................................................................................ 5.1.3. Penataan Penggunaan Kawasan ........................................................ 5.1.3.1. Penataan Penggunaan Kawasan untuk Ijin Usaha Pemanfaatan ....... 5.1.3.2. Penataan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Wilayah Tertentu ........ 5.1.3.3. Penataan Penggunaan Kawasan Hutan Kerjasama dengan Lembaga Lain...................................................................................................... 5.2. RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU 5.2.1. Pengembangan Tanaman Aren........................................................... 5.2.2. Pengembangan Hutan Bersama Masyarakat ...................................... 5.2.3. Penangkaran Rusa .............................................................................. 5.2.4. Pengembangan Ekowisata .................................................................. 5.2.5. Pengembangan Tanaman Kayu Putih .................................................

V-1 V-1 V-2 V-2 V-3 V-4 V-4 V-4 V-5 V-6 V-6 V-6 V-7 V-7 V-8 vi

5.2.6. 5.2.7. 5.2.8.

Pemungutan Hasi Hutan Kayu dan Non Kayu ..................................... V-8 Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling)............................................. V-9 Pengembangan Produk Alternatif Berbasis Non Kayu (Gaharu dan Tanaman Aromatik) ............................................................................. V-9 5.3. PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ....................... V-9 5.3.1. Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari.................................................... V-9 5.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan .......................................... V-11 5.3.2.1. Pemberdayaan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan ........................ V-11 5.3.2.2. Pemberdayaan Masyarakat di Luar Kawasan Hutan........................... V-13 5.3.3. Peningkatan Kesadaran Publik Dengan Penyuluhan .......................... V-13 5.3.3.1. Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan ........................................ V-13 5.3.3.2. Penyuluhan terhadap Perambah dan Pengokupasi Kawasan Hutan .. V-14 5.4. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. ........................................... V-14 5.5. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN ................................................ V-15 5.6. RENCANA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM.......................................................................... V-16 5.6.1. Opersional Perlindungan Hutan........................................................... V-16 5.6.1.1. Patroli Rutin ......................................................................................... V17 5.6.1.2. Operasi gabungan dan koordinasi pengamanan ................................. V-17 5.6.1.3. Penegakan hokum bagi pelaku pelanggaran....................................... V-17 5.6.2. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran ........................................ V-18 5.6.2.1. Identifikasi Daerah Risiko Tinggi Kebakaran ....................................... V-18 5.6.2.2. Patroli Intensif Pada Periode Musim Kering ........................................ V-18 5.6.2.3. Peningkatan Fasilitas dan Peralatan ................................................... V-18 5.6.2.4. Pembentukan Regu Pemadam Kebakaran ......................................... V-19 5.6.3. Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan ......................................... V-19 5.6.4. Penanganan Perambahan dan Okupasi Lahan ................................... V-20 5.6.4.1. Identifikasi detail perambahan ............................................................. V-20 5.6.4.2. Memfasilitasi kerjasama pemanfaatan Kawasan Hutan ...................... V-20 5.6.5. Pemantauan Hama Penyakit Hutan..................................................... V-21 5.6.6. Penetapan Areal HCVF ....................................................................... V-21 5.7. KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT ................................................................. V-21 5.7.1. Workshop tahunan pengelolaan (kerjasama dengan LSM Internasional dan perguruan tinggi) ..................................................... V-21 5.7.2. Wawancara dengan radio lokal dan rubrik khusus di koran daerah .... V-22 5.8. RENCANA PENGEMBANGAN APARATUR DAN SARANA PRASARANA...................................................................................... V-22 5.8.1. Kebutuhan dan Pengembangan Aparatur ........................................... V-22 5.8.2. Sarana Prasarana................................................................................ V-23 vii

5.9. PENYEDIAAN PENDANAAN ............................................................. V-24 5.9.1. Menggalang Sumber Dana Para Pihak ............................................... V-24 5.9.1.1. Membangun mekanisme penggalangan dana ..................................... V-25 5.9.1.2. Penyusunan proposal dukungan pendanaan ...................................... V-25 5.9.1.3. Membangun perencanaan program..................................................... V-25 5.10. RENCANA PENGEMBANGAN SYSTEM DATA BASE BERBASIS WEB .................................................................................................. V-26 5.11. RENCANA RASIONALISASI WILAYAH KELOLA DAN PENGEMBANGAN HUTAN ................................................................ V-26 5.11.1. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola................................................ V-26 5.11.2. Perencanaan dan Pengembangan Hutan............................................ V-27 5.12. REVIEW RENCANA PENGELOLAAN KPHL 50 KOTA .................... V-28 5.13. PENGEMBANGAN INVESTASI.......................................................... V-28 5.13.1. Penyusunan dan distribusi leaflet tentang potensi dan kekayaan KPHL yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan ........................ V-29 5.13.2. Pembuatan audio visual ( kerja sama dengan TVRI/ Swasta)............. V-29 5.13.3. Penyusunan daftar mitra potensial untuk pemanfaatan air dan tanaman obat....................................................................................... V-29 5.13.4. Penawaran perdagangan karbon non mandatory untuk lokasi tertentu ................................................................................................ V-29 5.13.5. Pengelolaan ekowisata bersama masyarakat dan sektor swasta........ V-30 5.13.6. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi ........................... V-31 5.14. RENCANA PEMANTAPAN KELEMBAGAAN KPH........................... V-32 5.14.1. Kelembagaan ...................................................................................... V-32 5.14.2. Penyusunan Tata Hubungan Kerja...................................................... V-34

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 6.1. 6.2. 6.3.

PEMBINAAN ....................................................................................... VI-1 PENGAWASAN .................................................................................. VI-1 PENGENDALIAN ................................................................................ VI-2

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ...................... VII-1 VIII. PENUTUP ............................................................................................. VIII-1 LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL No.

Judul

2.1

Daftar Harga Rincian Fungsi Hutan dan & Luas Wilayah KPHL Lima Puluh Kota .............................................................................................

II-1

2.2

Curah Hujan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 ....................

II-2

2.3

Daftar Nama DAS dan Luasan Wilayah KPHL Lima Puluh Kota ..........

II-3

2.4

Daftar Rincian Luas Kelerangan Pada Lokasi KPHL Model Lima Puluh Kota .......................................................................................................

II-4

Nama – nama Kecamatan dan Nagari di dalan Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota ...................................................................................

II-4

Lokasi Kegiatan Reboisasi yang Pernah Dilaksanakan di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota ..............................................................

II-9

2.5

2.6

2.7

halaman

Daftar Tutupan Lahan dan Luasan Pada Wilayah KPHL Lima Puluh Kota .......................................................................................................

II-10

2.8

Potensi HHBK di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota …………… ..

II-12

2.9

Potensi Wisata Alam di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota ...........

II-14

2.10 Potensi Air Bersih dan Jasa Lingkungan di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota ................................................................................... II-15 2.11 Potensi Suberdaya Mineral dan Batubara di wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota ................................................................................... II-18 2.12 Data Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah rumah tangga di kecematan yang di sekitar KPHL Model Lima Puluh Kota ..... II-20 2.13 Daftar Lahan Kritis di KPHL Model Lima Puluh Kota ............................ 4.1

II-21

Analisa SWOT Pembangunan dan Pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota ......................................................................................................

IV-9

5.1

Rencana Lokasi KHDTK ........................................................................

V-5

5.2

Usulan HKm dan Hutan Nagari Kabupaten 50 Kota ..............................

V-10

5.3

Rencana Lokasi Rencana Pemberdayaan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan .................................................................................... V-12

5.4

Kebutuhan personel KPHL Model Lima Puluh Kota .............................

5.5

Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada KPHL Model Lima Puluh Kota ............................................................................................. V-31

5.6

Nama Kecamatan dan Nagari di Dalam RPH .......................................

V-22

V-33 ix

DAFTAR GAMBAR No.

Judul

Halaman

2.1

Peta Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota ...................................

II-2

2.2

Struktur Organisasi KPHL Model Lima Puluh Kota .........................

II-5

5.1

Peta lokasi KPHL Model 50 Kota .....................................................

V-5

5.2

Rencana Lokasi KHDTK ..................................................................

V-6

5.3

Peta Rencana pengembangan tanaman Aren.................................

V-7

5.4

Petak Blok KPHL 50 Kota ................................................................

V-8

5.5

Sungai yang ada di KPHL Lima Puluh Kota.....................................

V-10

5.6

Peta Rencana HKM dan Hutan Desa ..............................................

V-11

5.7

Peta Rencana Lokasi Pemberdayaan Masyarakat ..........................

V-12

5.8

Peta Rencana RHL di KPHL Lima Puluh Kota ................................

V-16

5.9

Peta Lokasi Rencana Perdagangan Karbon....................................

V-30

5.10 Peta kerja Pemanfaatan hasil hutan kayu pada KPHL Model Lima Puluh Kota....................................................................

V-31

5.11 Rencana RPH di KPHL Model Lima Puluh Kota ..............................

V-33

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Matrik Rencana Kegiatan KPHL Model 50 Kota Tahun 2014 s/d 2023 ...............................................................................

Lampiran 2.

lamp-1

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Kegiatan KPHL Model 50 Kota.........................................................

lamp-6

Lampiran 3.

Atribute Peta Pengelolaan Hutan KPHL Model 50 Kota....

lamp-10

Lampiran 4.

Perbedaan aktivitas DInas Kehutanan Kabupaten dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan .............................. lamp-32 Lokasi Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan ................ Lamp-36

Lampiran 5. Lampiran 6

Peta-peta 1. Peta Wilayah KPHL Lima Puluh Kota 2. Peta Keadaan Tanah, Iklim, dan Geologi KPHL Lima Puluh Kota 3. Peta DAS Lima Puluh Kota 4. Peta Potensi KPHL Lima Puluh Kota 5. Peta Penutupan Lahan Lima Puluh Kota 6. Peta Kawasan Izin KPHL Lima Puluh Kota 7. Peta Pembagian Zona/Blok KPHL Lima Puluh Kota 8. Peta Penggunaan Lahan KPHL Lima Puluh Kota 9. Peta Blok Pemberdayaan KPHL Lima Puluh Kota 10.Peta Pemanfaatan Hasil Huta Kayu KPHL Lima Puluh Kota 11.Peta Pengembangan Aren KPHL Lima Puluh Kota 12.Peta Indikatif Perdagangan Karbon KPHL Lima Puluh Kota 13.Peta Pemanfaatan Wilayah Tertentu KPHL Lima Puluh Kota 14.Peta Rencana RHL KPHL Lima Puluh Kota 15.Peta Blok RPH KPHL Lima Puluh Kota 16.Peta KHDTK KPHL Lima Puluh Kota 17.Peta Hutan Kemasyarakatan KPHL Lima Puluh Kota 18.Peta Sumber Air KPHL Lima Puluh Kota

xi

LEMBARAN PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL LIMA PULUH KOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2023

Disusun Oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Lima Puluh Kota

JAMAL HUSNI, S.Hut, MM 19740509 200003 1 008

Diketahui Oleh : Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

Ir. H. KHALID, MH NIP. 19630606 199403 1 003

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si NIP. 19581029 198703 1 003

Disahkan Oleh An. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I,

Dr. Ir. AGUS SARSITO, M For Sc NIP. 19560716 198303 1 001 xii

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHL MODEL LIMA PULUH KOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2023

PAYAKUMBUH

2013

xiii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirart Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota yang akan menjadi acuan dalam pembangunan KPHL Model Lima Puluh Kota pada masa 10 tahun (2014-2023) yang akan datang. KPHL Model Lima Puluh Kota telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552 (seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar. Dan Organisasinya sudah ditetapkan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011. Penyusunan RPHJP ini telah melewati waktu yang cukup panjang, dimulai dari ketika kami mengikuti Diklat Calon Kepala KPH angkatan III di Pusdiklat Kehutanan Bogor, kemudian sudah dilaksanakan konsultasi publik di Padang pada tanggal 4-5 Juli 2013, telah dipresentasikan di hadapan Wali Nagari, Camat, Kapolsek dan Pemuka Adat pada tanggal 3 Oktober 2013 dan terakhir telah dipresentasikan pada tanggal 8 Oktober 2013 di hadapan tim penilai para pejabat eselon II Lingkup Kementerian Kehutanan di Jakarta, dan telah kami coba untuk perbaiki sesuai dengan masukan yang ada serta pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2013 juga dilakukan fasilitasi perbaikan Rencana Pengelolaan ini oleh Pusdal regional I di Padang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPHJP KPHL Model Lima Puluh Kota ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasamanya selama ini terutama tim Pakar Dr. Ardinis Arbain, Kapusdal Wilayah I Bapak DR. Ir. Agus Sarsito, M For Sc, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Ir. H. Khalid MH yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti berbagai even sehingga rencana ini dapat diselesaikan, dan tidak lupa kepada staf kami yang juga sudah mencurahkan tenaganya untuk selesainya Rencana ini. Kami menyadari bahwa penyusunan RPHJP KPHL Model Lima Puluh Kota ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kepada semua pihak (stakeholders)

diharapkan dapat memberikan masukan dan koreksi serta saran yang bersifat membangun sehingga menambah kesempurnaan RPHJP KPHL Model Lima Puluh Kota ini.

Payakumbuh, Desember 2013 KEPALA KPHL MODEL LIMA PULUH KOTA

JAMAL HUSNI, S.Hut, MM NIP. 19740509 200003 1 008

I. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota merupakan

salah satu dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Model yang terdapat di Indonesia, yang penunjukannya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/MenhutII/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552 (seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar. Kawasan KPHL Lima Puluh Kota memiliki posisi strategis yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan Propinsi Riau. Pengelolaan kawasan ini berada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota di bawah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No : 122 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011. Kawasan Hutan pada KPHL Lima Puluh Kota ini memiliki tipe hutan hujan tropis yang berada pada daerah perbukitan Bukit Barisanyang sebagian besar meliputi daerah dataran tinggi, serta wilayah perhuluan dari sungai-sungai seperti Batang Mahat, Batang Marang, Batang Sinamaryang bermuara pada sungai Kampar, batang Sinamar yang bermuara di Indragiri di Propinsi Riau. Sehingga kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota berfungsi sebagai sistem tata air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri Rokan. Data hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah I Medan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kawasan KPHL Lima Puluh Kota memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Keadaan topografi dan keberadaan berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang membuat kawasan ini sangat menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan seperti obyek wisata hayati dan jasa lingkungan lainnya. Selain potensi keanekaragaman hayati, di sekitar kawasan ini terdapat juga masyarakat yang hidup dengan adat dan ragam budaya, yang menjadi suatu daya tarik tersendiri sebagai wisata budaya. Keberadaan berbagai potensi dan keanekaragaman hayati yang dimiliki kawasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan di sekitar kawasan, sehingga dibutuhkan perencanaan yang komprehensif dalam pengelolaanya.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota(2014-2023)

I-1

Setelah terbitnya SK Menhut Nomor 44/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II), maka operasionalisasi KPHP Model lima Puluh Kota dilaksanakan melalui berbagai kegiatan : a. Prakondisi pengelolaan hutan : 1) Pengadaan sarana dan prasarana; 2) Tata hutan, dan 3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH), yang difasilitasi oleh BPKH I Medan. b. Konvergensi Kegiatan teknis pada lokasi KPH dari UPT Kementerian Kehutanan, dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten. c. Mengingat pengesahan rencana pengelolaan yang diatur dengan permenhut P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL/P baru terbit tahun 2013, dan hasil dari diskusi dengan para Kepala KPH lingkup Regional Sumatera, maka RPHJP KPHL/P disepakati mulai periode 2014 - 2023.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHLModel

Lima Puluh Kota adalah mewujudkan rencana pengelolaan periode tahun 20142023, yang pencapaiannya dilaksanakan oleh UPT KPHL Lima Puluh Kota pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pemegang kewenangan pengelolaan, bersama para pihak pemangku kepentingan yang terkait dan bersinergi didalam pengelolaan. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Lima Puluh Kota disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memberikan arah yang tepat didalam pelaksanaan pengelolaan KPHLdalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Sehingga dengan rencana pengelolaan tersebut KPHL Lima Puluh Kota memiliki kerangka kerja yang terpadu dan komprehensif didalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat.

1.3.

SASARAN Sasaran yang akan dituju dalam penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL

Lima Puluh Kota adalah :  Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan  Kalangan dunia usaha yang bergerak dibidang kehutanan baik pengusaha lokal, nasional maupun internasional Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

I-2

 Aparat pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan hutan dan kehutanan  Kalangan tokoh adat, pemuka agama dan generasi muda  Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) baik skala lokal, nasional maupun internasional serta  Para pihak lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan 1.4.

RUANG LINGKUP Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Lima Puluh

Kotaditetapkan untuk jangka waktu sepuluh tahun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek yang selanjutnya akan diwujudkan kembali dalam bentuk strategi pengelolaan yang memuat programprogram dan usulan kegiatan operasional. Ruang lingkup dalam kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

ini adalah berupa penjabaran pekerjaan yang akan dilakukan

sehingga hutan yang lestari dapat terwujud. Ruang lingkup tersebut antara lain: kajian mengenai kebijaksanaan, rencana dan peraturan yang ada serta kepustakaan yang berkaitan dengan masalah ini serta perencanaan pengembangan wilayah, deskripsi kawasan yang meliputi risalah wilayah, potensi wilayah,informasi sosial budaya

masyarakat

di

dalam

dan

sekitar

hutan, termasuk keberadaan

masyarakat hukum adat, Informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang ada di wilayah kelola, visi dan misi, analisis dan proyeksi, rencana kegiatan, pembinan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1.5.

BATASAN PENGERTIAN

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

I-3

3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan, dan penyusunan rencana pengelolaann hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan dan konservasi alam 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya di sebut KPH dalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. 6. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun (Tahun 2014-2023) 8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 10. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagain kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 11. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas

dan

peranannya

dalam

mendukung

sistem

penyangga

kehidupan tetap terjaga. 12. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

I-4

13. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 14. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. 15. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 16. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. 21. Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan 24. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan. 25. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

I-5

26. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan RI yang tediri dari Presiden beserta Menteri. 27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. 28. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota. 29. Kolaborasi Pengelolaan Hutan adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan

suatu

masalah

dalam

rangka

membantu

meningkatkan

efektivitas pengelolaan Kawasan Hutan secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 30. Para Pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan terhadap eksistensi kawasan pelestarian alam. Para pihak dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, perorangan baik lokal, nasional, maupun internasional, LSM, BUMN/BUMD, BUMS, perguruan pendidikan tinggi, lembaga ilmiah dan media massa. 31. Peran serta para pihak adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang timbul atas minat, kepedulian, kehendak dan atas keinginan sendiri untuk bertindak dan membantu dalam mendukung pengelolaan Hutan. 32. Kelembagaan Kolaborasi dalam pelaksanaan

kegiatan pengelolaan hutan

adalah pengaturan yang meliputi wadah (organisasi), sarana pendukung, pembiayaan termasuk mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan pengelolaan kolaborasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. 33. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 34. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam 35. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan lindung.


I-6

36. REDD, atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) adalah Sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan 37. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah salah satu metode analisa yang didasarkan pada kajian tehadap Lingkungan Internal yaitu aspek kekuatan (Strength), dan kelemahan (Weaknesses), serta terhadap lingkungan Eksternal yaitu aspek peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) untuk pengambilan keputusan. 38. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu alat yang berisi kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi, struktur dan hirarki ruang, serta sebagai pengendalian pemanfaatan ruang.


I-7

II. DESKRIPSI KAWASAN 2.1. RISALAH KAWASAN 2.1.1.Letak Dan Luas KPHL Lima Puluh Kota Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota terletak di bagian utara Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Secara geografis, KPHL Lima Puluh Kota terletak pada 00º25’28,71’’ LU – 00º22’14,52’’ LS dan 100º15’44,10’’BT - 100º50’47,80’’BT.. Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kotaditetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552 ha (seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, maka wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota berada pada fungsi hutan sebagai berikut : Tabel 2.1. Daftar Rincian Fungsi Hutan dan Luas Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota No

Fungsi Hutan

Luas (Ha)

Persen (%)

1.

Hutan Lindung

94.883

80,71

2.

Hutan Produksi Terbatas

17.383

14,79

3.

Hutan Produksi

5.286

4,50

117.552

100,00

Jumlah

Sumber : Peta kawasan hutan Propinsi Sumatera Barat No. SK 35 tahun 2013

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota merupakan wilayah paling timur di Propinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama di jalur darat dengan Propinsi Riau. Sehingga wilayah KPHL sangat mudah di jangkau baik dari provinsi Sumatera Barat Bagian Timur maupun dari Provinsi Riau.


II-1

Gambar 2.1. Peta Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota

2.1.2. Iklim Berdasarkan data curah hujan, di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010 terdapat curah hujan sebesar 2.936,00 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 187 hari/tahun, dengan temperature udara berkisar antara 24 O hingga 32O C. Banyaknya curah hujan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.2. Curah hujan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan

Hari Hujan (hari) Curah Hujan (mm) Januari 15 20.00 Pebruari 14 246.50 Maret 17 272.80 April 20 496.00 Mei 13 148.00 Juni 16 207.80 Juli 16 152.20 Agustus 15 195.70 September 16 473.80 Oktober 8 98.70 Nopember 23 253.00 Desember 14 141.50 Jumlah 187 2.706.00 Sumber : Buku Kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka tahun 2011


II-2

Menurut

Peta

iklim

Skala

1:500.000

Propinsi

Sumatera

Barat

dan

penggolongan type iklim Schmidth dan Ferguson, pada lokasi KPHL Lima Puluh Kota termasuk ke dalam type Iklim A (Schmidth dan Ferguson) dengan nilai Q= 0 – 14,33 %.

2.1.3. Hidrologi Penyerapan air ke dalam tanah pada umumnya berlangsung cukup baik, di tempat-tempat yang lebih rendah masih banyak di temukan mata air dan membentuk anak sungai dengan pola yang biasa disebut dendritik (bercabang mirip percabangan pohon beringin). Pola arus sungai yang dendritik ini menujukkan bahwa formasi batuan (geologi) di lokasi KPHL Model Lima Puluh Kota relative seragam ketahanannya terhadap pengikisan oleh air sungai. Hampir seluruh areal KPHL merupakan hulu sungai Batang Kampar yang bermuara di pantai Timur Pulau Sumatera.

Anak-anak sungai yang terdapat di

wilayah KPHL membentuk sungai-sungai kecil seperti Batang Kapur, Batang Kampar, Batang Malungiri, Batang Lawan dan Batang Air Paiti dan lain-lain yang kemudian bergabung menjadi besar dan membentuk sungai Kampar Kanan. Menurut pembagian wilayah DAS, maka KPHL Model Lima Puluh Kota terdapat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar dan DAS Indragiri.

Luasan

wilayah DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3. Daftar Nama DAS dan Luasan Wilayah KPHL Lima Puluh kota No

Nama DAS

Luas (Ha)

1.

DAS Kampar

116.884

2.

DAS Indragiri

668

Jumlah

117.552

2.1.4 Topografi Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota merupakan dataran Tanah Kering dengan ketinggian tempat yang bervariasi dari kurang 200 mdpl sampai dengan 1.495 mdpl dan fisiografis bervariasasi dari dataran, pegunungan lipatan dan pegunungan patahan. Daerah yang bertopografi daratan sampai berbukit-bukit dengan kimiringan antara datar (0 % - 8 %) sampai dengan berat (45%< - up).


II-3

Tabel 2.4. Daftar rincian luas kelerengan pada lokasi KPHL Model Lima Puluh Kota No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Topografi Datar Landai Agak Curam Curam Sangat Curam Tidak ada data Jumlah

Kemiringan (%) 0 s/d 8 9 s/d 15 16 s/d 25 26 s/d 45 46 < s/d up -

Luas (Ha) 1.294 28.500 48.935 22.142 15.225 1.483 117.552

Sumber : Inventarisasi dan citra satelit BPKH Wil.I Medan 2.1.5. Wilayah Pengelolaan Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah KPHL sebanyak 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan nagari yang termasuk ke dalam Wilayah KPHL Lima Puluh Kota adalah 21 (Dua puluh satu) nagari. Tabel 2.5. Nama-nama Kecamatan dan Nagari di dalam Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota Fungsi Kawasan HL HPT I Kecamatan Bukit Barisan 19.577 1 Nagari Baruh Gunung 3.207 2 Nagari Koto Tangah 384 3 Nagari Banja Laweh 735 4 Nagari Maek 15.011 5 Nagari Sungai Naning 240 II Kecamatan Mungka 722 6 Nagari Talang Maur 622 7 Nagari Simpang Kapuk 100 III Kecamatan Kapur IX 39.679 8 Nagari Lubuk Alai 3.020 9 Nagari Koto Lamo 7.014 10 Nagari Muaro Peti 1.980 11 Nagari Durian Tinggi 993 12 Nagari Sialang 13.532 4.492 13 Nagari Galugur 8.848 9.038 14 Nagari Koto Bangun 4.292 IV Kecamatan Harau 1.286 15 Nagari Harau 1.286 V Kecamatan Pangkalan 33.619 3.666 16 Nagari Koto Alam 2.659 17 Nagari Mangilang 5.569 18 Nagari Pangkalan 2.140 19 Nagari Gunung Malintang 15.954 20 Nagari Tanjung Balik 1.627 2.894 21 Nagari Tanjung Pauh 5.670 772 TOTAL 94.883 17.383 Sumber : Buku BPS “ Lima Puluh Kota Dalam Angka “

No

Nama Nagari/RPH

HP

5.286

222 5.064 5.286


Jumlah 19.577 3.207 384 735 15.011 240 722 622 100 53.209 3.020 7.014 1.980 993 18.024 17.886 4.292 1.286 1.286 42.571 2.659 5.569 2.362 15.954 9.585 6.442 117.552

II-4

Pengelolaan KPH untuk selanjutnya dibentuk Resort Pengelolaann Hutan (RPH) yang akan dibagi menjadi 6 (enam) RPH dengan pertimbangan mengikuti bentang alam dan kendekatan lokasi pengelolaan, sehingga pengelolaannya akan menjadi maksimal. Struktur pengembangkan KPHL Model Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2. Struktur Organisasi KPHL Model Lima Puluh Kota

Dalam bagan diatas jumlah resort hanya diperlihatkan ada tiga namun dalam perencanaan yang sesungguhnya resort berjumlah 6 sementara jumlah subresort akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dasar dari usulan struktur tersebut adalah hasil kajian mengenai fasilitasi KPHL yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumbar tahun 2012. Sebelumnya juga sudah dilakukan konsultasi publik di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun yang sama. 2.1.6. Aksesibilitas Kawasan KPHL Lima Puluh Kota dapat dicapai dari arah Barat melalui Kota Payakumbuh dan dari Timur melalui Provinsi Riau. Cara pencapaian lokasi dari Kota Padang ke Payakumbuh menggunakan jalur darat lebih kurang 130 km ditempuh Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-5

selama empat jam dan dilanjutkan dari Payakumbuh ke Pangkalan Koto Baru selama satu setengah jam sedangkan akses dari Pekanbaru menuju lokasi KPHL Lima Puluh Kota menggunakan kendaraan darat selama tiga jam. Kawasan sarana

hutan

perhubungan

KPHL Model Lima Puluh Kota bisa dijangkau melalui

darat.

Dari Ibu Kota Lima Puluh Kota Sarilamak untuk

mencapai wilayah KPHL tersebut : 1. Pada kawasan hutan di daerah Kecamatan Bukit Barisan dan Kecamatan Mungka berjarak ± 20 – 40 km 2. Pada Kawasan Hutan di Kecamatan Kapur IX, berjarak 60 km - 100 km. 3. Pada Kawasan Hutan di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Harau berjarak ± 20 km – 70 km. Untuk mencapai blok/petak-petak dalam kawasan hutan negara belum tersedia jalan hutan atau alur. Karena sampai saat ini belum ada pengelolaan kawasan hutan secara intensif.

Jalan hutan yang terbentuk adalah bekas-bekas

jalan pemeriksaan pada kegiatan reboisasi dan jalan setapak tempat lewat masyarakat yang berusaha di tengah hutan. 2.1.7. Batas-Batas KPHL Model Lima Puluh Kota terletak pada 00º25’28,71’’ LU – 00º22’14,52’’ LS dan 100º15’44,10’’BT - 100º50’47,80’’BT dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Barat berbatas dengan kawasan hutan Kabupaten Pasaman

-

Sebelah Timur berbatas dengan kawasan hutan kabupaten Kampar Propinsi Riau

-

Sebelah Utara berbatas dengan kawasan hutan Kabupaten Kampar Propinsi Riau

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Gunung Omeh, Suliki, dan Guguk.

2.1.8. Pembagian Blok Dalam pengelolaannya, kawasan hutan akan di bagi menurut blok dan petakpetak yang disusun berdasarkan bentang alam atau Daerah Aliran Sungai (DAS) serta memperhatikan wilayah administratif kawasan tersebut.

Dengan gambaran

sebagai berikut :


II-6

2.2. SEJARAH WILAYAH KPHL Sejarah Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut : 1. Kawasan Hutan Kabupaten Lima Puluh Kota di tetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.422/Kpts-II/199 seluas 201.158 Ha dengan komposisi Hutan Lindung 142.738 Ha, Hutan Produksi Tetap 6.238 Ha, Hutan Produksi Terbatas 8.233 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 18.481 Ha dan Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam 25.480 Ha. 2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 Kawasan Hutan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah seluas 185.994 Ha dengan komposisi Hutan Lindung 128.856 Ha, Hutan Produksi Tetap 4.962 Ha, hutan Produksi terbatas 20.127 Ha, hutan Produksi yang dapat di konversi seluas 11.376 Ha, dan Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam 20.673 Ha 3. Usulan Penetapan Wilayah KPH sesuai dengan Surat Bupati Lima Puluh Kota kepada Menteri kehutanan nomor 522/2484/Huttam-LK/IX-2011 dengan luas 149.549 Ha, dengan perincian Hutan Lindung 124.219 Ha, Hutan Produksi 5.287 Ha dan Hutan Produksi Terbatas 20.043 Ha. 4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Nomor 122 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-7

5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II)

2.3. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Recana Pengelolaan HutanKesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL) Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut: 1.

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

6/Menhut-II/2010

tentang

NSPK

Pengelolaan Hutan KPHL dan KPHP 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2010 tentang struktur Organisasi KPH

3.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552 (seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar;

4.

Peraturan Direktorat Jenderal Planologi No 5/VII-WP3H/ 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan

Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP) 5.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang susunan

organisasi

Satuan

Perangkat

Daerah

Dinas

Kehutanan

dan

Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota. 6.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4. INFORMASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG PERNAH DILAKSANAKAN PADA WILAYAH KPH. Kegiatan pembangunan Kehutanan yang pernah dilaksanakan di dalam wilayah KPH adalah sebagai berikut :


II-8

2.4.1 Reboisasi Tabel 2.6. Lokasi Kegiatan Reboisasi yang pernah dilaksanakan di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota No

Lokasi/Nagari

I

Kec.Bukit Barisan Koto Tangah Maek Koto Gadang Ampang Gadang Maek Maek Maek Kapur IX Koto Lamo Pangkalan Koto Baru Gn. Malintang Pangkalan Koto Alam

1 2 3 4 5 6 7 II 8 III 9 10 11

TOTAL Sumber:

Luas

Kelompok/pihak Tahun III pelaksana Pelaksanaan

350 400 550 200 350 350 500

Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok tani Pihak III Swakelola

APBN 2003 GNRHL 2004 GNRHL 2004 GNRHL 2006 APBN 2010 APBN 2010 APBN 2012

700

Kelompok Tani

GNRHL 2004

700 200 120

Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani

GNRHL 2004 GNRHL 2006 GNRHL 2007

Ket

4.220

Buku Pintar Data dan Informasi Kehutanan (Dinas Kehutanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2011) Di tambah laporan kegiatan dari Bidang RHL Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota

2.4.2. Tata Batas Kawasan hutan Panjang batas kawasan KPHL 50 Kota adalah : 778,125 Km, yang terdiri dari batas luar kawasan sepanjang 718 Km dan batas fungsi sepanjang 60,125 km. Pada tahun 2012 dilaksanakan Tata Batas Kawasan hutan sepanjang lebih kurang 300 km, yang terletak pada wilayah KPH adalah sebagai berikut: 1. Batas fungsi Hutan produksi Terbatas Sumpur dengan Hutan Lindung Sumpur di Kecamatan Kapur IX sepanjang 35 Km 2. Batas Kawasan Hutan Lindung Mahat-Mahat di Kecamatan Harau sepanjang 53 km 3. Batas Kawasan Hutan Lindung Mahat-Mahat di Kecamatan Harau sepanjang 20,46 km 4. Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Batang Mahat di Kecamatan Pangkalan sepanjang 48,7 km 5. Batas Kawasan hutan Lindung Kampar Kanan di Kecamatan Kapur IX sepanjang 10 Km


II-9

6.

Batas Kawasan hutan Lindung Kampar Kanan di Kecamatan Kapur IX sepanjang 22,64 km.

2.5. POTENSI WILAYAH KPH 2.5.1. Penutupan vegetasi Wilayah KPHL Lima Puluh Kota kalau di lihat dari peta penutupan lahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2011, yang masih berhutan seluas lebih kurang 74.864 Ha dan tidak berhutan seluas lebih kurang 42.688 Ha. Penutupan lahan hutan pada wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota selengkapnya dapat dilihat pada table berikut. Tabel 2.7. Daftar Tutupan Lahan dan Luasan pada Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Klasifikasi Tutupan Lahan

Luas (Ha)

Hutan lahan kering primer Hutan lahan kering sekunder Perkebunan Semak Belukar Pemukiman Lahan terbuka Tubuh Air Pertanian Kering Pertanian semak Jumlah

6.174,00 68.691,00 694,00 17.985,00 4,00 76,00 93,00 2.018,00 21.817,00 117.552,00

Sumber : Buku Laporan Hasil Inventarisasi Tata Hutan BPKH Wilayah I Medan tahun 2012

2.5.2. Potensi kayu dan non kayu Dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH Wilayah I Medan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa hutan pada wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota mempunyai komposisi tumbuhan yang kaya akan jenis, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jenis tegakan yang ditemukan sebanyak 162 jenis. Di dalam kelompok hutan terjadi persaingan antara individu-individu suatu jenis atau berbagai jenis. Jenis tegakan yang mendominasi yaitu jenis Medang (Litsia firma HK.F), Kelat (Xylopia altissima Boerl), Banio (Shorea platyclados Bsi), Meranti (Shorea, sp), Rengas (Buchanania lucida Bl), Resak (Cotylelobium melanoxylon P), Tembesu (Fagrarea fragrans Roxb) dan lain-lain. Tanaman epifit dan tanaman lain banyak ditemukann di areal KPHL Model Lima Puluh Kota di antara jenis Pakis haji (Cycas sp), Anggrek dan pohon aren (Arenga Pinnata) serta tanaman Gambir (Uncaria gambir). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-10

2.5.2.1 Potensi Kayu Wilayah KPHL Lima Puluh Kota sebagian besar merupakan Hutan Lindung yaitu seluas 94.883 ha, meskipun banyak ditemui kayu yang layak tebang namun karena fungsinya tidak diperbolehkan untuk dilakukan eksploitasi kayu, karena fungsi pokonya adalah sebagai perlindungan system penyangga kehidupan

untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan menjaga kesuburan tanah sehingga potensi kayunya tidak menjadi perhitungan. Hutan Produksi Terbatas seluas ± 17.383 ha dan Hutan Produksi seluas ± 5.286 ha sebagian telah di okupasi masyarakat dan sebagian masih terdapat kayu dengan potensi tegakan cukup rendah. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh BPKH wilayah I Medan pada tahun 2012, potensi tegakan pada kelompok Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada kelas diameter 50 cm ke atas diperoleh potensi kayu sebesar 21,32 m3/ha dengan jumlah batang sebanyak 10 batang/ha. Potensi tegakan kelas diameter 20 – 49 cm untuk seluruh jenis diperoleh potensi volume kayu sebesar 60,87 m3/ha dengan jumlah batang sebanyak 126,67 batang/ha. Untuk potensi tegakan pada kelompok hutan Produksi (HP), pada kelas diameter 50 cm ke atas diperoleh potensi kayu sebesar 12,91 m3/ha dengan jumlah batang sebanyak 6 batang/ha. Potensi tegakan kelas diameter 20 – 49 cm untuk seluruh jenis diperoleh potensi volume kayu sebesar 108,86 m 3/ha dengan jumlah batang sebanyak 216,00 batang/ha. (Sumber data : Buku Laporan Hasil Invetarisasi Tata Hutan BPKH Wilayah I Medan tahun 2012) Dengan asumsi riap diameter rata-rata sebesar 1 cm/tahun, maka pada sepuluh tahun yang akan datang dari kontek pengusahaan hutan di nilai kurang ekonomis untuk di usahakan, akan tetapi pada petak-petak tertentu masih terdapat kawasahan hutan dengan kondisi yang cukup untuk di usahakan. Memperhatikan beberapa kondisi tutupan lahan yang mengarah ke pembukaan lahan, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan seperti melakukan moratorium terhadap hutan alam, hal ini perlu dilakukan karena luas areal sisa yang masih berhutan relatif kecil. Mengingat luasnya kawasan hutan lindung maka titik berat pemanfaatan hutan tidak berorientasi kepada produksi namun lebih diposisikan sebagai fungsi lindung dalam prakondisi dan proses (back up development) dalam sistem pembangunan.


II-11

2.5.2.2. Potensi Non Kayu Potensi hasil hutan bukan kayu di wilayah KPHL banyak ditemukan berbagai jenis rotan manau, tanaman obat, sebagian tanaman obat yang berada di wilayah KPHL sudah digunakan oleh masyarakat setempat untuk pengobatan tradisional, sehingga masih perlu untuk diteliti dan dikembangkan.

Potensi non kayu yang

terdapat di dalam kawasan KPH diantaranya : 1. Jenis flora seperti kulit kayu, bamboo, aren, rotan, manau, lebah madu, dammar, getah jelutung, jamur tiram, karet, sawit gambir dan tanaman obat. 2. Jenis fauna, diantaranya : kera, burung elang, burung walet, babi hutan dan beruk, serta satwa air seperti ikan.

Pada tahun 2013 dilakukan identifikasi potensi yang ada di beberapa nagari dalam wilayah KPHL Lima Puluh Kota dengan hasil sebagai berikut : Tabel 2.8. Potensi HHBK di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota

No

Jenis

Lokasi

Potensi

Aktifitas yang ada saat ini

Nagari Maek 1. 2.

Rotan Manau

3.

Lebah Madu

4. 5. 6. 7.

Gaharu Walet Karet Gambir

Jor.Nenan, Koto Tinggi I,II dan III, Ampamg Gadang I, dan II Ampang Godang, Sopan Gadang Jor. Nenan Jor. Nenan Nagari Maek Nagari Maek

Banyak

Terdapat di tebing dan batuan Banyak Banyak

Masyarakat sudah ada yang mengambilnya Sudah Produksi Sudah Produksi

Sedikit Sedikit Kurang bagus Banyak Banyak

Diambil masyarakat untuk pemanfaatan sendiri seperti keranjang untuk angkut gambir/ karet Diambil oleh masyarakat dalam skala kecil Belum ada pengelolaan nya Belum ada pengelolaan nya Sudah Produksi Sudah Produksi

Nagari Koto Tangah 1.

Lebah Madu

Nag Koto Tangah

2. 3.

Karet Gambir

Nag Koto Tangah Nag Koto Tangah

Nagari Galugur 1. 2. 3. 4.

Rotan Manau Tabu-Tabu Walet

Jor. Koto Tangah, Tanjung Jajaran

Sedang

Ada izin pemungutan HHBK Rotan an. Sarkawi

Galugur

Sedikit

5. 6.

Karet Gambir

Nagari Galugur Nagari Galugur

Banyak Banyak

Masih ada pemanenan oleh masyarakat setempat Sudah Produksi Sudah Produksi


II-12

Nagari Durian Tinggi 1. Rotan Manau 2. 3.

Karet Gambir

Durian Tinggi

Sedikit

Nagari Durian Tinggi

Banyak Banyak

Pemanenan oleh masyarakat sekitar dalam skala kecil Sudah Produksi Sudah Produksi

Jor. Alai Baru Jor. Alai Baru Jor. Alai Baru

Sedikit Sedikit Sedikit

Dahulu nya ada yang memanen tapi sekarang sudah tidak ada lagi.

Nagari Lubuk Alai 1. 2. 3.

Rotan Lebah Madu Gaharu

Nagari Muaro Paiti 1. 2.

Karet Gambir

Nag. Muaro Paiti Nag. Muaro Paiti

Banyak Banyak

Setiap masyarakat mempunyai lahan ± 2 Ha.

Jor.Simpang Tigo Nagari Koto Alam Nagari Koto Alam

Sedikit Banyak Banyak

Belum ada pengelolaan Setiap masyarakat mempunyai lahan ± 2 Ha.

Nagari Manggilang 1. Rotan Manau 2. Karet

Jor. Subarang Pasa Nagari Mangilang

Banyak Banyak

Belum ada pengelolaan Sudah Produksi

Nagari Pangkalan 1. Manau 2. Karet 3. Gambir

Jor. Banjar Ronah Nagari Pangkalan Nagari Pangkalan

Sedikit Banyak Banyak

Belum ada pengelolaan Sudah Produksi Sudah Produksi

Nagari Gunuang Malintang 1. Gaharu Nag. G. Malintang

Sedang

Yang mengambil dari luar daerah Gunuang Malintang Sudah diambil oleh masy sekitar dalam skala kecil Sudah Produksi Sudah Produksi

Nagari Koto Alam 1. 2. 3.

2. 3. 4. 5.

Lebah Madu Karet Gambir

Rotan Lebah Madu Karet Gambir

Nag. G. Malintang Nag. G. Malintang Nag. G. Malintang Nag. G. Malintang

Sedang Sedang Banyak Banyak

Sumber : Wawancara dan Konsultasi dengan wali nagari

2.5.3. Keberadaan flora dan fauna langka, Flora

langka dan dilindungi juga dijumpai dalam kawasan KPHL seperti

Rafflesia, Anggrek Neuwidea, Nephenthes dan Amorphophallus. Beberapa jenis diantaranya memang diketahui keberadaannya dari catatan yang cukup lama seperti penelitian Meijer pada tahun lima puluhan, Fauna langka yang sampai saat ini masih dapat dijumpai adalah jenis harimau, beruang madu, rusa, trenggiling, landak dan berbagai jenis burung. Sementara jenis-jenis lain seperti kancil (Tragulus javanicus), tapir (Tapirus indicus) perlu survey lebih lanjut.


II-13

2.5.4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. Berdasarkan hasil identifikasi potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang ada di wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

Tabel 2.9. Potensi Wisata Alam di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota No

Jenis

Lokasi

Potensi


Nagari Maek 1.

3.

Air Terjun Sarasah Barasok Air Terjun Batang Penawan/ Pincuran 7 Bukik Pasuak

Jorong Ampang Gadang Dua Jorong Koto Tinggi Tiga Jor. Sopan Tanah

4.

Menhir/ Mejan

Jor. Koto Tinggi, Ronah dan Koto Gadang

2.

Belum ada pengelolaan Belum ada pengelolaan Belum ada pengelolaan Bukit yang tembus Peninggalan Purbakala

Dikelola BP3 Batu Sangkar

Tidak terlalu tinggi Sarang Walet Panorama Alam

Belum ada pengelolaan


Air Terjun

Jor. Kt. Tangah

2. 3.

Ngalau Panorama Puncak Pilar

Jor. Kt. Tangah Jor. Kt. Tangah

Belum ada pengelolaan Belum ada pengelolaan

Kecamatan Mungka 1. Wisata Alam Burai Nagari Galugur 1.

Ngalau Batu Bojo/ Raja

Jor. Galugur

Ada sungai di bawah ngalau tersebut


Jor. Rumbai

Air Terjun dua tingkat

Belum ada pengelolaannya

Nagari Lubuk Alai 1.

Sarasah Indah

2. Ngalau Nagari Muaro Paiti 1.

Aie Angek / Hangat

Air

Jor. Rumbai


Jorong Sungai Panjang Indah

Akses jalan belum ada

Jor. Koto Ronah

Belum ada pengelolaan dan jalan sudah ada disana

Jor.Subarang Pasa Jor.Subarang Pasa


Nagari Koto Alam 1.

Sungai dengan air yang bersih

Nagari Manggilang 1. 2.

Air Terjun Ngalau

Nagari Pangkalan 1. 2.

Air Terjun Air Terjun Sarasah Tinggi

Jor.Lubuk Tabuan Jor.Banjar Ronah

Tempat mandi



II-14

Nagari Gunuang Malintang 1.

Air Terjun Lubuk Bulan

Jor. Balik Bukik

2.

Air Terjun Mudiak Lutu/ Batang Lutu

Jor. Bancah Lumpur

Ada gua yang berbentuk bulan



Sumber : Hasil wawancara dan konsultasi wali nagari dan tokoh masyarakat

Tabel2.10.Potensi Air Bersih dan Jasa Lingkungan di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota No

Jenis

Lokasi

Potensi


Nagari Maek 1.

Air Sungai

Jor. Koto Tinggi I

Masih beroperasi

Jor. Ampang Gadang II

PLTA, PLTMH dan Irigasi Sungai dan Mata Air Sungai dan Mata Air

2.

Sei.Batang Landai

Jor. Koto Tinggi III

3.

Sei. Batang Limau

Jor. Koto Tangah

Air Bersih

Diambil masy.sekitar apabila musim kemarau tiba

Jor. Koto Tangah

Mata air di dalam Ngalau


Jor. Koto Tangah, Mongan

PLTMH PLTMH

Belum ada pengelolaannya Belum ada pengelolaannya

Jor. Rumbai Jor. Koto Tinggi

Air yang berasal dari bukit

Sudah mulai di kelola oleh anak Nagari dengan adanya PAMN (Perusahaan Air Minum Nagari)

Jorong Sungai Panjang Indah

Banyak

Dikelola oleh Pemda dengan adanya PDAM.

Sudah di Survey Dinas PU Sudah di Survey Dinas PU


Mata Duo

Air

Simpang

2. Mata Air Nagari Galugur 1. 2.

Air Sungai Air Sungai

Nagari Lubuk Alai 1. 2.

Mata Air PAMN/Mata Air

Nagari Muaro Paiti 1.

Mata Air Simanok

Nagari Pangkalan 1. 2. 3.

Sumbe Mata Air Air Terjun Pancuran Tujuh Air Terjun Sarasah Tinggi

Jor.Lub Tabuan Jor. Sopang Jor.Banjar Ronah

Belum ada pengelolaan Untuk Galon

Air Diambil oleh masyarakat setempat untuk air galon Untuk PLTA Mini/ PLTMH


II-15

Nagari Gunuang Malintang 1. 2.

Batang Lutu/ Batang Maek Pamsimas 2012

Jor.Balik Bukik

Untuk PLTA

Jor.Sei Pimpiang

Bisa mengaliri 575 KK

Jor. Landai dan Ulu Air

PLMTH dan PDAM/Pansim as

Sudah mulai di kelola

Nagari Harau 1.

Sumber Mata Air

2.

Belum dikelola

Sumber : Hasil wawancara dan konsultasi kepada wali nagari dan masyarakat

2.5.5. Potensi Karbon Penelitian tentang stok atau kapasitas penampungan emisi karbon melalui penyerapan di kabupaten lima puluh kota. Penelitian ini di lakukan oleh fakultas IPB pada tahun 2006 pada bulan April hingga Juni di beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sampel. Pada pengambilan sampel ini dilakukan pada lahan kritis, kebun karet, kebun gambir warga pada kecamatan bukit barisan (Model I, II, IV) Kecamatan Guguak (Model III), Kecamatan Kapur IX (Model V). Analisisluas lahan yang layak untuk kegiatan CDM kehutanan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder mengenai sebaran luas lahan kritis (statistic kehutanan Kab. Lima puluh kota, 2005) , data profil calon lokasi kegiatan RHL Kab. Lima Puluh Kota (2005) serta luas indikasi kawasan hutan dan lahan yang perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi di kab. Lima Puluh Kota ( Badan planologi, 2004 ) Penentuan potensi carbon stocks mitigasi menurut 3 skenario : baseline, pemerintah dan mitigasi (CDM) scenario baseline di susun berdasarkan data historis kegiatan RHL, sedangkan scenario mitigasi di rancang dengan mengansumsikan seluruh lahan kritis yang tersedia dijadikan proyek mitigasi. Potensi mitigasi Potensi mitigasi adalah kapasitas yang dimiliki suatu sistem hutan atau kawasan vegetasi untuk dapat menyerap emisi karbon dari atmosfer melaluiaktifitas fotosintesis tumbuhan Berikut adalah potesi mitigasi masing-masing sampel Model 1 103,5

Model 2 99,0

Potensi Mitigasi ( tC/ha) Model 3 Model 4 99,45 113,85


Model 5 109,95

II-16

Distribusi alokasi lahan untuk opsi mitigasi pada 3 skenario rehabilitasi hutan lahan Baseline ( Ha )* Model I Model II Model III Model IV Model V Total ****

200 165 150 200 200 915

Pemerintah (Ha)** 1625 1525 800 1710 1750 7410

Mitigasi (Ha)*** 2500 2000 2500 5840 6000 18840

*Berdasarkan data historis realisasi program rehabiliasi hutan dan lahan **Proyeksi program pemerintah ***Diasumsikn seluruh lahan kritis yang tersedi di jadikan proyek mitigasi ****Untuk periode rehabilitasi lahan selama 5 tahun

Dengan menggunakan skema perdagangan karbon tCER, jumlah karbon yang dapt di jual dapat menggunakan kemungkinan : -

Scenario penjualan tCER I. sebagian besar lahan kritis yang diproyeksikan untuk kegiatan perdaganan karbon di kab. LimaPuluh Kota ini berada di luar kawasan hutan, kemungkinan besar rehabilitasi lahan hanya berlangsung menurut scenario baseline. Jumlah karbon yang dapat di sertifikasi melalui skema tCER adalah additional annual carbon stocks dari sknario baseline ke scenario mitigasi. Total potensi carbon credit kab. LimaPuluh Kota adalah 11.961.611 tC atau setara dengan 43.899.113 tCO2e.

-

Scenario penjualan tCER II menggunkan scenario pemerintah, maka karbon yg dapat di jual di kab. LimaPuluh Kota adalah 9.190.881 tC atau setara dengan 37.730.534 tCO2e. Skenario penjualan tCER I II

Potensi carbon credit kab. Limapuluh kota ( tCO2e ) Tahun ke. 5 10 15 20 25 30 5.155.026 6.511.611 7.813.934 8.139.514 8.139.514 8.139.514 3.931.628 4.992.378 6.010.697 6.265.277 6.265.277 6.265.277

Total ( tCO2e ) 43.899.113 32.730.534

Catatan : angka di atas merupakan angka potensi

Kelayakan finansial Analisis finansial dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kelayakan proyek pada kegiatan tanpa dan dengan CER. Yang menjadi parameter adalah NPV (Net Present Value) merupakan nilai saat ini yang mencerminkan nilai keuntungan yang di peroleh dengan menghitung nilai keuntungan yang di peroleh dengan menghitung nilai waktu dari uang, IRR (Internal Rate of Return) adalah gambaran suku bunga yang dapat di bayar oleh suatu proyek dan B/C (Benefit Cost Ratio) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-17

menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran selama jangka waktu tertentu.

Non CER

Model I

Model II

Model III

Model IV

Model V

NPV (US$) IRR (%) B/C

1254 26 1,34

319 20 1,09

778 22 1,1

1951 25 1,23

3494 29 1,42

. CER

Model I

Model II

Model III

Model IV

Model V

NPV (US$) IRR (%) B/C

1425 25 1,33

675 20 1,2

1023 22 1,13

2571 27 1,29

4251 29 1,51

Discount rate = 17%

2.5.6. Potensi Lainnya Kawasan KPHL juga menyimpan banyak aneka sumberdaya mineral dan migas yangterkandung dalam perut bumi dibawah hutan tersebut. Berbagai bahan tambang seperti batubara, bijih besi, timah, emas, gas serta berbagai sumberdaya mineral lainnya berada dibawah perut bumi ini. Tabel 2.11. Potensi Sumberdaya Mineral dan Batubara di Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota No

Jenis

Lokasi

Potensi


Kecamatan Kapur IX 1. 2.

Batu Bara

Galugur Koto Tuo Koto Lama

9.000.000 Ton 1.417.000 ton

3.

Tanah Liat

Lubuk Alai

50 Juta m

4. 5. 6. 7.

Sirtu

Batang Paiti Batang Penambangan Batang Kapur Nan Kaciak Kapur Nan Batang Gadang Sialang

2,4 Juta m 3 4,9 Juta m 3 2,2 Juta m 3 3,75 Juta m

Belum di ketahui

8. Kex. Pangkalan Koto Baru 1.

Batu Bara

2. 3.

Tanjung Balik Rimbo Data Mangilang

Timah Hitam

Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto

4.

Toseki

Enam Koto Kec. Pangkalan Kt. Baru

3 3

13,25 Juta m

3

Belum di ketahui 579.000 ton Belum diketahui


II-18

5.

Granit

Bukit Cawan, Bukit Batuang, Bukit KulakKulak Balam, Pantai cermin, Koto Alam

Jutaan m

3

6.

Andesit

Mangilang

Jutaan m

3

7.

Pantai cermin, Bukit Lawe

Jutaan m

3

8.

Mangilang

Jutaan m

3

Tanjung Balik Pangkalan Pangkalan Tengah Batang Mahat Batang Malagiri

Belum diketahui Belum diketahui 3 5 Juta m 3 Jutaan m 3 375.000 m

Ulu Air

Belum diketahui

9. Grafit 10. Pasir Kuarsa 11. Tanah Liat 12. Sirtu 13. Kecamatan Harau 1.

Serpih Bitumen

2. Batu Bara Kecamatan Harau 3.722.000 ton 3. Grafit Ulu Air Belum diketahui 3 4. Pasir Kuarsa Harau, Tarantang Jutaan m Kecamtan Bukit Barisan 3 1. Andesit Jambak Banja Laweh Jutaan m Kecamatan Mungka 3 1. Kuarsit Talang Maur 600 Juta m Sumber : Buku Potensi dan Statistik Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2009 (diolah)

2.6. INFORMASI SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN, TERMASUK KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. 2.6.1. Karakter Masyarakat Sekitar Hutan Aspek sosial budaya masyarakat sekitar hutan di wilayah UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dimana masyarakat memiliki keterkaitan dengan hutan baik dalam pemungutan hasil hutan non kayu, pemanfaatan lahan secara illegal dengan mengokupasi lahan kemudian melakukan penanaman gambir, karet dan sawit. Budaya masyarakat dalam kaitannya dengan tanaman kehutanan sangat rendah, artinya secara individual tingkat keinginan masyarakat untuk menanam tanaman kehutanan sangat rendah, hal ini disebabkan ketidakpastian memperoleh hasil dan ketidakpastian pemanenan, dikarenakan mereka menanam secara illegal di dalam kawasan dan kebanyakan adalah kawasan hutan lindung. Disisi lain masyarakat sekitar hutan memiliki keterbatasan antara lain : (a) kehidupan yang terkait dengan sumberdaya yang dikuasai, umumnya masyarakat sekitar hutan mempunyai lahan yang terbatas, modal terbatas, pendidikan yang Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-19

relatif rendah, daya absorbsi teknologi lemah dan kemampuan memanfaatakan pasar terbatas; (b) orientasi jangka pendek; dan (c) kemitraan yang lemah. Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan adalah persoalan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan apabila hanya ditinjau dari satu sektor saja. UPTD KPHL Lima Puluh Kota diharapkan mempunyai peranan penting dalam pengentasan kemiskinan baik dalam membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ketahananpanganmelalui berbagai kegiatan kehutanan dan berbagai pengembangan usaha tani kehutanan.

Tabel 2.12. Data Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah rumah tangga di kecematan yang di sekitar KPHL Model Lima Puluh Kota No

Kecamatan

Jumlah Penduduk Laki-Laki

Perempuan

1 2. 3. 4.

Total

Bukit Barisan 11.035 11.519 22.554 Mungka 12.713 13.142 25.855 Harau 24.142 24.171 48.313 Panngkalan Koto 14.896 14.421 29.317 Baru 5. Kapur IX 14.573 13.829 28.402 Sumber : Buku Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2013

Rata-rata Nagari 4.511 5.171 4.392 4.866

Jumlah Rumah Tangga 6.532 6.255 11.854 6.474

4.057

6.852

2.6.2. Hubungan Masyarakat Dengan Hutan Keberadaan masyarakat agraris yang hidup turun temurun berada di sekitar kawasan hutan negara dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya alam yang ada membuat mau tidak mau mereka memanfaatkan hutan dalam keseharian hidup mereka. Masyarakat sekitar kawasan hutan memanfaatkan hutan negara untuk berbagai keperluan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Beberapa manfaat hutan bagi masyarakat yaitu sebagai sumber rumput untuk pakan ternak dan kayu bakar serta mengambil kayu untuk membangun rumah mereka. Para petani juga memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam, perladangan berpindah, membuat tanaman perkebunan seperti gambir, karet dan kelapa sawit. 2.6.3. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan yang hidup secara turun temurun dan telah terbentuk menjadi masyarakat adat dan memiliki ulayat di dalam kawasan hutan sebelum terbentuknya Negara Republik Indnonesia, bahkan mereka mengakui bahwa seluruh tanah yang ada sudah ada yang punya dan tanaman yang Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-20

ada di atas sudah jelas peruntukkannya. Mereka mengatakan sebagaimana pepatah adat : Tanah sabingkah alah bapunyo (Tanah sebidang sudah ada yang punya) Ilalang sahalai alah bauntuak (Hilalang sehelai sudah jelas peruntukkannya)

2.7. INFORMASI

IJIN-IJIN

PEMANFAATAN

HUTAN

DAN

PENGGUNAAN

KAWASAN HUTAN YANG ADA DI WILAYAH KELOLA. Dalam wilayah KPHL Lima Puluh Kota tidak terdapat izin baik Pemanfaatan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam bentukan IUPHHK Hutan Alam (HA), IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI), dan IUPHHK Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan demikian KPHL Model Lima Puluh Kota tidak dibebani hak-hak pengusahaan hutan, maupun Izin Penggunaan kawasan hutan. Namun demikian pemerintah daerah (Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota) sedang memproses beberapa permohonan perizinan pertambangan.

2.8. DATA LAHAN KRITIS Luas Lahan kritis di Kabupaten Lima Puluh adalah sesuai dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.13. Daftar Lahan Kritis di KPHL Model Lima Puluh Kota No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

Luas (Ha) 105.049,07 1.048,98 6.331,42 206,30 4.916,77 117.552,54

Agak Kritis Kritis Potensial kritis Tidak kritis Tidak ada data Total

Ket

Sumber : Buku Laporan Hasil Invetarisasi Tata Hutan BPKH Wilayah I Medan tahun 2012

2.9. KONDISI POSISI KPH DALAM PERSPEKTIF TATA RUANG WILAYAH DAN PEMBANGUNAN

DAERAH

(POSISI

KPH

DALAM

MENDUKUNG

PEMBANGUNAN DAERAH). Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya terdiri dari dua bentang alam darat yang berupa kawasan dataran untuk pengembangan permukiman dan kawasan pegunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka karakteristik potensi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi pertanian, perkebunan, dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-21

pariwisata. Sedangkan isu strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan penataan ruang adalah sebagai berikut: 1. Pemindahan Ibu Kota Kabupaten LimaPuluh Kota ke Perkotaan Sarilamak akan memacu perkembangan bagian tengah Kabupaten LimaPuluh Kota terutama yang berdekatan dengan kawasan perkotaan Payakumbuh. 2. Merupakan jalur strategis PKN Padang – PKW Bukittinggi – PKN Pekanbaru yang merupakan urat nadi perekonomian wilayah Pulau Sumatera. 3. Rencana pembangunan Ruas Jalan Tol

Pekanbaru – Bangkinang –

Payakumbuh – Bukittinggi yang yang melintasi wilayah Kabupaten LimaPuluh Kota akan mendorong pusat kegiatan baru khususnya permukiman di sekitar gerbang tol dan perkotaan sekitarnya terutama di perkotaan Sarilamak. 4. Potensi pariwisata (baik wisata alam maupun budaya) khususnya objek wisata Harau yang dikategorikan sebagai kawasan lindung geologi dan kawasan pariwisata alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain. 5. Potensi sektor pertanian dan perkebunan gambir yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspornya bisa diperluas ke negara tujuan lainnya. 6. Potensi Industri pengolahan gambir yang dapat memberikan nilai tambah sehingga

memberikan

peningkatan

kesejahteraan

bagi

masyarakat

dan

peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota. 7. Merupakan bagian dari wilayah yang rentan terhadap bencana meliputi sesar aktif maupun bencana banjir, angin ribut dan kekeringan. 8. Adanya potensi masyarakat madani yang dikaitkan dengan latar belakang budaya yang kuat dan terlembagakan melalui lembaga adat nagari. 9. Adanya potensi lahan pertanian yang luas, panennya bisa mencapai kurang lebih 44.223 hadan berpotensi turut mendukung terwujudnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 10. Adanya potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikemas menjadi sektor agribisnis

sehingga

dapat

memberikan

peningkatan

nilai

tambah

bagi

perekonomian Kabupaten Lima Puluh kota. 11. Adanya potensi bahan galian dan tambang yang tersebar di beberapa lokasi seperti di Kecamatan Kapur IX (tambang Batu Bara), Kawasan Manggani (Emas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

II-22

dan Biji Besi), dan Kawasan Blok North Kuantan (Migas dan Geothermal) serta timah hitam di Pangkalan. 12. Kesenjangan perkembangan wilayah (Utara, Barat dan Selatan), dimana perkembangan wilayah cenderung terpusat di bagian tengah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan wilayah Utara (Kapur IX, Pangkalan Koto Baru) wilayah Barat (Gunuang Omeh, Bukik Barisan dan Suliki) wilayah Selatan (Situjuah Limo Nagari, Lareh Sago Halaban) kurang berkembang dibanding wilayah tengah. Berdasarkan

hasil

kegiatan

diskusi,

wawancara

dengan

pemangku

kepentingan, maka kondisi obyektif yang diinginkan adalah pengembangan sentra agribisnis dan pariwisata yang dapat menangkap peluang regional meliputi Provinsi Sumatra Barat maupun Provinsi Riau karena secara geografis berbatasan dengan provinsi lain yang diharapkan memiliki daya saing didukung infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan Kabupaten Lima Puluh kota. Dengankondisi diatas, maka disusunlahTujuan dari Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirumuskan berupa “Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra Agribisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing Didukung Pengembangan Infrastruktur yang Maju, Sinergis dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tujuan penataan ruang Kabupaten Lima Puluh kota, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten LimaPuluh kota untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nilai tambah. 2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan sistem permukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata. 3. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan.


II-23

4. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien. 5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang

berprinsip

partisipasi,

menghargai

kearifan

budaya

minang,

serta

menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi. 6. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanianperkebunan dan ekowisata. 7. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang disusun untuk meraih tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten LimaPuluh kota yang merupakan kebijakan tentang struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Dari kebijakankebijakan tersebut maka akan dirumuskan strategi-strategi sebagai panduan dalam operasionalisasinya. Struktur ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang membagi wilayah atas beberapa hirarki yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap kondisi eksisting kawasan. Masing-masing kawasan memiliki potensi yang berbeda sehingga untuk pengembangannya juga memerlukan penanganan yang berbeda. Potensi yang berbeda dari masing-masing wilayah akan membentuk hubungan timbal balik antar masing-masing daerah. Potensi yang berbeda dapat dikembangkan dengan maksimal dan diharapkan akan terjadi aglomerasi produksi masing-masing komoditi. Korelasi

antar

wilayah

dalam

pemenuhan

kebutuhannya

berdampak pada

munculnya saling ketergantungan dari masing-masing wilayah yang mendukung pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ke depannya.

Ini dikarenakan

kontribusi dari komoditi tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu, penetapan fungsi dan arah pengembangan masing-masing hirarki benar-benar harus sesuai dengan kondisi eksisting.


II-24

2.10. ISU DAN PERMASALAHAN DI WILAYAH KPH Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lima Puluh Kota diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Belum adanya kegiatan pengelolaan di kawasan tertentu di dalam wilayah KPHL 50 Kota. 2. Banyaknya minat investor untuk melakukan usaha di dalam wilayah KPHL 50 Kota. 3. Belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas. 4. Tingginya gangguan keamanan hutanbaik terhadap kawasan maupun hasilhasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan. 5. Banyaknya penguasaan kawasan oleh masyarakat (ocupasi kawasan) serta pembukaan hutan oleh masyarakat untuk pertanian yang ditanami tanaman rakyat seperti tanaman karet dan gambir. 6. Adanya lahan pertanian pada kawasan lindung sebagiannya adalah akibat adanya klaim hak ulayat pada kawasan tersebut disamping masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah atau lebih tepatnya karena belum adanya institusi tingkat tapak untuk menjaga kawasan tersebut. 7. Adanya pembukaan jalan yang melewati kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota yang statusnya adalah hutan lindung, sehingga akan menimbulkan pembukaan lahan baru oleh masyarakat sekitar hutan untuk ditanami tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan. 8. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistemtata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor. 9. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan. 10. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyakatan

secara

struktur

belum

secara

nyata

mendorong

pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat. 11. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.


II-25

12. Kapasitas kelembagaan kehutanan masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) SDM, baik tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupaten, serta masyarakat khususnya yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan. 13. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI), Pengelola hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupaten yang bersangkutan 14. Pengenaan sanksi atas pelanggaran dan pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta tata usaha Iuran Izin Usaha Pemanafaatan Hutan (IUPH), dan Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH )dan dana jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan 15. Penertiban hasil hutan ilegal 16. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan 17. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman


II-26

III. VISI MISI PENGELOLAAN HUTAN

3.1. VISI DAN MISI Visi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota 2014-2023 yaitu : “Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang partisipatif dan berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat“. Untuk mewujudkan visi di atas maka KPHL Lima Puluh Kota merumuskan misi sebagai berikut : 1. Pemantapan Batas Kawasan Hutan di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian batas kelola KPHL Lima Puluh Kota. 2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Partisipatif Misi ini bertujuan agar terjaganyasumberdaya hutan di KPHL lima Puluh Kota oleh masyarakat sekitar. 3. Membangun kerjasama Kemitraan dengan berbagai pihak Misi ini bertujuan untuk mendapatkan peluang investasi dalam bentuk kerjasama dari berbagai pihak yang terkait (stake holders) 4. Pengembangan kelembagaan KPHL 50 Kota Misi ini bertujuan untuk mewujudkan KPHL 50 Kota yang mandiri, serta terpenuhinya terpenuhinya jumlah dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana 5. Optimalisasi pemanfaatan hutan (Hasil Hutan Kayu, HHBK dan Jasa Lingkungan)

berbasis

kearifan

dan

partisipasi

lokal

serta

ilmu

pengetahuan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari Kayu, HHBK dan Jasling, Meningkatnya

jumlah

usaha

pemanfaatan

kayu,

HHBK

dan

Jasling,

mengungkapkan kembali kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan yang telah terbukti menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan, serta mengembangkan pemanfaatan hasil hutan dengan dukungan hasil riset sehingga memberikan nilai tambah terhadap hasil hutan.


III-1

Untuk mewujudkan visi yang telah disusun tersebut diperlukan intervensi – intervensi khusus. Intervensi terpenting adalah upaya mengubah paradigma dari pengelolaan hutan konvensional ke pengelolaan pada tingkat tapak. Perubahan paradigma pengelolaan ini akan menimbulkan implikasi kelembagaan, proses pengambilan keputusan, strategi pembiayaan, pertanggung jawaban dan orientasi pembagian keuntungan. Diharapkan lebih jauh seluruh intervensi tersebut akan lebih menjamin peningkatan fungsi lindung, pemanfaatan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perencanaan sebagai sebuah proses aktif dan

dinamis memerlukan ketajaman pengamatan terhadap semua faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kegiatan yang telah direncanakan. Adalah sesuatu yang sangat prinsip bila pengelolaan ditingkat tapak akan diwujudkan maka peningkatan keterlibatan masyarakat lokal harus dimungkinkan melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai. Dilain pihak pemanfaatan yang mendorong partisipasi lokal haruslah pula tetap menjamin fungsi lindung pada hutan lindung yang berada dalam KPHL Lima Puluh Kota. Karena itu diperlukan pula intervensi kebijakan dalam bentuk penyusunan kriteria yang jelas tentang kelestarian fungsi lindung namun berpeluang besar meningkatkan kesejahteraan masyarkat. Ia yang telah dikembangkan oleh Departemen Kehutanan perlu diadaptasi untuk penyesuaian di tingkat lokal (tapak) . Secara ringkas dapat digambarkan hubungan sinergis antara

Partisipasi

lokal, Kelestarian fungsi lindung dan peningkatan kesejahteraan masyarkat lokal seperti bagan dibawah ini.

Peningkatan kesejahteraan

Kelestarian Fungsi Lindung

Partisipasi aktiv

Bagan tersebut juga menjelaskan hubungan kesalingtergantungan antara tiga komponen penting yang menjamin terwujudnya visi dan misi KPHL


III-2

3.2.

INTERVENSI Memperhatikan visi dan misi yang akan dicapai serta prasyarat yang

diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi maka intervensi yang perlu dilakukan meliputi hal hal sbb; 3.2.1. Kebijakan Kebijakan yang perlu dikembangkan adalah untuk mendorong partisipasi aktif Kebijakan tersebut misalnya berupa kesepakatan awal mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta pengakuan kepemilkan. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk aturan formal. 3.2.2. Pengembangan Kelembagaan Diperlukan pula bentuk kelembagaan yang dapat menjamin terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan KPHL. Sesuai dengan visi bahwa

pengelolaan berada pada tingkat tapak maka

kelembagaan termasuk struktur organisasi pengelola KPH dan Resort serta sub resort perlu menjamin keikutsertaan penuh wakil institusi lokal. Wakil tersebut mungkin berupa tokoh adat, aparat nagari (desa) dan lain lain.

3.2.3. Komunikasi dan jaringan kerja. Pengelolaan hutan di tingkat tapak yang tetap mempertahan fungsi lindung memerlukan komunikasi yang intensif dengan banyak pihak. Jika salah satu kegiatan yang dipilih seperti perdagangan karbon maka komunikasi dan jaringan kerja haruslah dapat menembus sekat-sekat lokal dan birokratis. Hubungan yang saling memperkuat dan setara antara elemen pengelola perlu dikembangkan. Selanjutnya kegiatan KPHL perlu juga dipahami oleh dinas lain seperti dinas Perkebunan, Pertanian, Dinas Perikanan dan lain lain. Pemanfaatan badan air dalam kawasan KPHL misalnya dapat dilakukan melalui sinergitas program dengan dinas Perikanan. Karena itu komunikasi intensif antara pengelola KPHL dengan dinas terkait tidak perlu terkendala dengan masalah eselonisasi dan kendala lainnya.


III-3

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI Untuk menyusun perencanaan pengelolaan KPHL yang komprehensif dan effektif beberapa

situasi dan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi

rencana perlu dikaji secara singkat. Situasi dan faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi dan saling terkait dengan rencana pengelolaan KPHL adalah sbb. 4.1. KEBIJAKAN TERKAIT RENCANA PENGELOLAAN KPH 4.1.1. Pembangunan KPH sebagai strategi pengelolaan hutan Beragamnya persoalan kehutanan Indonesia saat ini termasuk Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota

memerlukan cara pengelolaan yang relatif berbeda

dengan apa yang sudah dilakukan saat ini. Lewat pengelolaan KPHL dengan segenap ide yang melatar belakanginya di harapkan persoalan-persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap. Masalah konflik pemanfaatan, peningkatan akses bagi penerima manfaat baik lokal, regional maupun nasional serta alokasi manfaat secara adil (benefit sharing) dan peningkatan nilai tambah hasil hutan perlu menjadi prioritas.

4.1.2. Kebijakan Pembangunan Kehutanan Indonesia Rencana Strategis Kehutanan Indonesia tahun 2010-2014 telah menetapkan visi yang berbunyi : HUTAN LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN. Dari visi tersebut muncul 8 kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan yaitu sebagai berikut : 1. Pemantapan kawasan hutan. 2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. 4. Konservasi keanekaragaman hayati. 5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan. 6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. 7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan. 8. Penguatan kelembagaan kehutanan.


IV-1

Rencana Pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota seyogyanya

perlu

memperhatikan

arahan

tersebut

yang akan disusun namun

juga

dengan

mempertimbangkan kondisi ril di KPHL Lima Puluh Kota. Penyesuaian prioritas mungkin perlu dilakukan. Selain itu dalam skala yang lebih kecil arahan tersebut perlu dielaborasi dan diwarnai dengan nuansa lokal. Arahan penting yang amat relevan dengan latar belakang pembangunan KPH adalah pemberdayaan masyarkat sekitar hutan. Sementara arahan yang dapat dipandang sebagai proyeksi strategis mengingat kondisi KPHL misalnya adalah Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Luasnya areal yang tergolong hutan lindung dapat menjadi peluang untuk memanfaatkan strategi-strategi internasional seperti perdagangan karbon. Selain itu strategi pendanaan internasional bagi pelestarian keanekaragaman hayati mungkin dapat dilihat sebagai peluang penting pengelolaan KPHL. 4.1.3. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Sumatera Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai perda No 13 tahun 2012. Hal penting yang amat perlu dipertimbangkan sebagai acuan penyusunan rencana KPHL Lima Puluh Kota adalah pernyataan tentang pengelolaan Kawasan Lindung, termasuk Hutan Lindung. Pernyataan penting tersebut antara lain menyebutkan : a. Pemantapan fungsi Kawasan Lindung b. Prioritas Penyelesaian Konflik Penggunaan Ruang c. Sinkronisasi fungsi kawasan Lindung dengan propinsi Perbatasan, Arahan yang tercantum dalam RTRWP tersebut menjadi amat relevan dengan KPHL Lima Puluh Kota mengingat KPHL Lima Puluh Kota berbatasan

dengan

Propinsi Riau dengan usaha perkebunan yang intensif. Selain itu adanya arahan dalam RTRWP untuk mengembalikan fungsi hutan lindung yang telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan kegiatan pertanian merupakan panduan awal yang jelas sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan KPHL. Dapat pula ditambahkan bahwa RTRWP Sumbar ini dalam proses penyusunannya telah disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS). Dengan demikian arahan yang disusun sudah mempertimbangkan aspek kelestarian


IV-2

biodiversitas, sosial dan budaya. Dengan mengacu kepada arahan yang ada aspek penting pengelolaan hutan lindung telah terpenuhi. 4.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota yang juga memuat visi dan misi Bupati mestinya menjadi pertimbangan penting selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJP KPHL Lima Puluh Kota.. 4.1.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Minangkabau dalam kearifan lokalnya telah menentukan batasbatas wilayah yang boleh dikelola oleh masyarakat adatnya. Disamping itu petatah petitih adat banyak sekali di ambil dari keanekaragaman hayati yang ada di alam, sehingga belajar banyak di ambil dari alam dengan petatah : “alam takambang jadi guru”.

Adat Minangkabau membagi tanah menjadi empat bagian yaitu Tanah

Kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan dan Rimbo Simpanan.

4.1.5.1 Tanah Kampung Tanah kampong merupakan suatu areal yang dijadikan sebagai tempat membuat perkampungan, membuat perumahan, kemudian tanah kampong itu juga harus berpagar, sebagaimana bunyi petatah petitih berikut : Apo tando tanah kampuang Tampaik koto didirikan Tampaik rumah ditagakkan Rumah gadang barumah ketek Rumah bapaga pudiang pudiang 4.1.5.2Tanah Dusun Tanah dusun merupakan suatu areal yang dijadikan sebagai tempat menanam tanaman MPTS yang dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarat, hal ini tergambar sebagaimana bunyi petatah petitih berikut : Apolah tando tanah dusun Jalin bajalin batang pinang Atua baratua batang karambia Mahitam masaknyo manggih Mamutiah bungo buah kareh Marapalam basabuang buah Buah pauah batindiah tangkai Buah rambai masak barayun Buah durian masak bagantuang Buah cubadak malumuik batang Buah ambacang mamatah dahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

IV-3

4.1.5.3. Tanah Peladangan Tanah Peladangan merupakan suatu areal yang dijadikan sebagai tempat bercocok tanam yang dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarat dan menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pokok, hal ini tergambar sebagaimana bunyi petatah petitih berikut : Apolah tando tanah paladangan Tampaik baladang urang banyak Rimbo alah disukek Baluka alah dijangko 4.1.5.4. Rimbo Simpanan (Hutan Lindung) Rimbo simpanan merupakan suatu areal yang dijadikan sebagai hutan, yang tidak boleh diganggu, dan dipertahankan untuk memelihara kehidupan, hal ini tergambar sebagaimana bunyi petatah petitih berikut : Disebut juga rimbo dalam. apo tando rimbo dalam bakayu gadang bakayu ketek kayu ketek baranak lareh sajangka aruangan sampah mangamumuak angin diateh mangamuncak langau piatu malabah darun nyamuaknyo mangauang darun agehnyo sajuak ado manulang tidak cayo nan sayuik sayuik sampai bagayutan kabuik didahan bagantuangan ambun didaun 4.2. ANALISIS LINGKUNGANSTRATEGIS Analisa lingkungan strategis adalah alat perencanaan yang sangat membantu dalam menyusun rencana pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota, baik berupa organisasi keuntungan (profit oriented organization) dan organisasi nirlaba (non profit organization). Analisa lingkungan strategis terdiri dari analisa lingkungan internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weaknesses) organisasi dan analisa lingkungan eksternal berupa peluang (Oppotunities) dan tantangan (Threat) yang dihadapi organisasi. Hasil analisa adalah berupa Rencana Strategis antara lain:  Strategi pendayagunaan peluang yang sesuai dengan kekuatan (S-O)  strategi mengatasi kelemahan untuk mewujudkan peluang yang ada (W-O)


IV-4

 Srategi

untuk

mengidentifikasi

caramendayagunakan

kekuatan

untuk

mengurangi kerentanan terhadap ancaman luar (S-T),  Strategi untuk membentuk suatu rencana pertahanan untuk mencegah kelemahan kelemahan organisasi dari kerentanan terhadap ancaman luar (W-T).

Dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Lima Puluh Kota, analisa SWOT dilakukan menggunakan data sekunder serta diskusi parapihak dan aspek analisa difokuskan pada aspek kondisi fisik, modal sosial dan pengelolaan kawasan hutan. Hasilnya adalah sebagai berikut: Perkembangan pemikiran kearah perlunya pengelolaan hutan pada tingkat tapak saat ini mulai disadari urgensinya. Pengalaman masa lalu dengan model HPH misalnya telah menimbulkan dampak yang cukup serius. Selain itu terlalu panjangnya rentang kendali pengelolaan hutan yang sentralistik mengakibatkan tidak tajam dan aktualnya perencanaan serta lemahnya perlindungan. Hal tersebut telah menumbuhkan kesadaran

tentang perlunya pemikiran dan konsep alternatif

pemanfaatan hutan. Ide pemanfaatan hutan yang non ekstraktif seperti ekowisata dan jasa lingkungan makin sering dikemukakan baik oleh masyrakat maupun pemerintah. Kondisi seperti ini dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan untuk pengelolaan hutan di masa depan Selain itu masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu luhak nan tuo masih mengenal, melestarikan dan mengimplementasikan sistim budaya Minang seperti pengangkatan Ninik Mamak Kapalo Kaum, Datuk dan Datuk Pucuk. Hal ini berarti terbukanya peluang pembentukan kesepakatan yang tidak hanya dengan jalur musyawarah mufakat yang efektif. Kesepakatan tersebut menjadi efektif untuk dilaksanakan karena proses pembentukan yang berjenjang dan aspiratif. Musyawarah dimulai pada tingkat yang sangat dasar, melalui pembicaraan yang intensif dengan penguasaan data dan fakta yang aktual. Itu berarti semua pihak telah mengetahui sejak awal rencana-rencana serta keputusan yang akan diambil seperti untuk pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya lainnya. Ketika kesepakatan awal dibicarakan pada skala yang lebih luas seperti pada tingkat nagari maka pertimbangan untuk kebutuhan bersama dan pemahaman kepentingan pihak lain juga tereksplorasi secara cukup, hal ini akan menghasilkan keputusan yang makin mantap Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

IV-5

Bila seluruh kondisi diatas disadari dan ditambah lagi dengan tingginya keaneka ragaman hayati serta masih terdapatnya hutan yang relatif utuh maka KPHL Lima Puluh Kota memiliki Kekuatan yang dapat menjadi modal pencapaian visi yang telah dikemukakan. Namun demikian minimnya personil dan ketersediaan infrastruktur serta belum meratanya pemahaman tentang urgensi KPH dan konsep yang melatar belakanginya dapat dicatat sebagai kelemahan yang mungkin memperlambat pencapaian visi. Sistim birokrasi dengan sekat yang relatif rigid antar sektor, kriteria penilaian keberhasilan SKPD yang menekankan pada PAD dan kegamangan melakukan inovasi dapat pula dicatat sebagai bentuk kelemahan. Keberhasilan melakukan konservasi misalnya tetapi tidak menghasilkan pemasukan nyata dalam bentuk nilai uang tidak dianggap sebagai kesuksesan. Sementara kegiatan penjualan hasil hutan secara langsung seperti penjualan log (kayu) dimasa lampau justru dianggap sebagai sukses karena dapat meningkatkan

PAD. Meskipun

kemudian kegiatan logging tersebut berpotensi meningkatkan probabilitas bencana seperti longsor dan banjir yang justru akan menggerogoti PAD.

Terdapatnya

beberapa areal dalam kawasan yang telah berubah fungsi seperti untuk pemukiman dan perkebunan adalah rawan konflik. Ini juga termasuk kelemahan. Beberapa hal diatas diikuti dengan tingginya dinamika perubahan politik diperkirakan akan mempengaruhi kecepatan pencapaian visi secara negatif. Pergantian pimpinan daerah tanpa komitmen yang tinggi terhadap kesepakatan awal jelas merupakan kendala bagi perwujudan visi. Disisi lain perubahan konsep pengembangan ekonomi internasional dari berbasis sumber daya alam kearah berbasis ilmu pengetahuan dan kreativitas dapat dilihat sebagai peluang bagi perwujudan visi. Perjanjian dan Konvensi seperti Protokol Kyoto, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena dan Konvensi RAMSAR, World Heritage Convention jelas memberikan kesempatan bagi pengelola KPHL Lima Puluh Kota untuk melaksanakan misi-misinya sehingga visi yang di rancang dapat di capai. Perdagangan Karbon antar negara, ekowisata, pengembangan listrik mikro hidro, hak cipta produk berbasis kekayaan genetis, pengembangan obat herbal, produk hutan tanpa pestisida, dukungan pelestarian satwa dan situs langka, keunikan Geologi berpotensi objek riset dalam kerangka kerja sama internasional adalah sederetan peluang lain yang dapat dimanfaatkan. Pada tingkat regional dan lokal peningkatan pertumbuhan ekonomi propinsi tetangga Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

IV-6

merupakan peluang lain yang mungkin dapat dimanfaatkan. Kebutuhan wisata yang khusus, hasil hutan non kayu seperti tumbuhan hias, aromatik dan bumbu, penyedap rasa dan pewarna diperkirakan akan meningkat dan semakin variatif. Keberadaan

perguruan

tinggi

seperti

Universitas

Andalas,

Politeknik

Pertanian, Universitas Muhammadiyah dan lain lain juga dapat mendukung pencapaian visi . Dilain pihak sejumlah kondisi dapat dilihat sebagai ancaman (bila dilihat secara positif menjadi tantangan). Ancaman adanya kebutuhan perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lain akan meningkatkan tekanan terhadap hutan lindung yang berada dibawah pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota. Praktek pembukaan hutan dengan sistim bakar, perburuan binatang, kebutuhan lahan untuk infra struktur dan pengembangan pemukiman adalah bentuk ancaman lain. Secara khusus perlu di jelaskan adanya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merencanakan untuk melakukan perluasan perkebunan sawit, peningkatan pertambangan batu bara, pengembangan infra struktur jalan. Dalam batas tertentu rencana ini akan terkait dengan kemungkinan alih fungsi lahan dari hutan produksi misalnya yang juga sebagian kecil terdapat dibawah pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota. Dari uraian diatas maka secara ringkas Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi tercapainya visi KPHL dapat disampaikan sebagai berikut.

4.2.1. Kekuatan 

Keanekaragaman Hayati tinggi



Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya dikenal masyarakat



Terdapat sistim kekerabatan lokal terkait pemanfaatan hutan



Dukungan legalitas kuat (Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan pada tingkat tapak)



Terdapat bagian kawasan yang relatif utuh dengan ekosistem alami (hutan primer)



Potensi Sumber Daya air tinggi (Hulu beberapa sungai)



Terdapatnya potensi jasa lingkungan dan wisata alam



Keragaman Geologi dalam kawasan tinggi



Kesadaran pemerintah Kabupaten dan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian mulai berkembang


IV-7



Aksessibilitas sebagai modal pengelolaan hutan lestari cukup.



Potensi penyerapan karbon di dalam kawasan hutan cukup tinggi

4.2.2. Kelemahan  Bentuk organisasi belum sesuai dengan Permendagri 

Jumlah dan kapasitas personil rendah



Infra Struktur Lemah (belum tersedia peta potensi detil, jalur dan sarana pemantauan minim)



Pemanfaatan kawasan tak sesuai fungsi relatif luas dan ada klaim ulayat.



Sekat

antar

dinas/institusi

untuk

pelaksanaan

kegiatan

masih

rigid(nonfleksibel). 

Kriteria

kesuksesan

pengelolaan

berbasis

moneter

(belum

mempertimbangkan kelestarian fungsi kelestarian) 

Kapasitas pendanaan kecil (belum ada unit kegiatan yang menghasilkandana tersendiri).

4.2.3. Peluang. 

Kecenderungan pengembangan ekonomi kreatif dan non ekstraktif tinggi



Perjanjian Internaional dan kebijakan Nasional yang mendukung



Pemanfatan hutan secara berkelanjutan tersedia



Pemanfaatan hasil hutan nonkayu ( obat herbal dll) makin diminati



Kebutuhan ekowisata dan wisata pendidikan meningkat



Kebutuhan sumber air untuk industri air kemasan dan PDAM meningkat



Riset Geologi, etnobotani dan dukungan restorasi ekosistem berkembang



Terdapat perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah yang mendukung pemanfaatan hutan sebagai basis ekonomi kreatif.



Forest Investment Programme (Program Investasi Kehutanan)

4.2.4. Ancaman 

Kebutuhan lahan untuk perkebunan dan pertanian meningkat



Permintaan terhadap kayu tinggi



Kebutuhan lahan untuk infra struktur tinggi



Terdapat bahan mineral/ tambang dalam kawasan


IV-8



MP3EI mulai di introduksiAdanya klaim masyarakat atas kawasan hutan (Okupasi, penebangan liar dan peladangan berpindah)



Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan



Pemahaman antar pihak (stake holder) tentang KPH belum merata  

Dinamika Perubahan Politik tinggi. Belum jelasnya sumber pendanaan (APBD, APBN atau pihak lain)

Tabel 4.1. Analisa SWOT Pembangunan dan pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota Tujuan: merumuskan bentuk pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak

KEKUATAN  Keanekaragaman Hayati tinggi  Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya dikenal masyarakat  Terdapat sistim kekerabatan lokal terkait pemanfaatan hutan  Dukungan legalitas kuat (Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan pada tingkat tapak)  Terdapat bagian kawasan yang relatif utuh dengan ekosistem alami (hutan primer)  Potensi Sumber Daya air tinggi ( Hulu beberapa sungai)  Terdapatnya potensi jasa lingkungan dan wisata alam  Keragaman Geologi dalam kawasan tinggi  Kesadaran pemerintah Kabupaten dan masyarakat terhadap pentingnya  pelestarian mulai berkembang  Aksessibilitas sebagai modal pengelolaan hutan lestari cukup.

PELUANG  Kecenderungan pengembangan ekonomi kreatif dan non ekstraktif tinggi  Perjanjian Internaional dan kebijakan Nasional yang mendukung  Pemanfatan hutan secara berkelanjutan tersedia  Pemanfaatan hasil hutan nonkayu ( obat herbal dll) makin diminati  Kebutuhan ekowisata dan wisata pendidikan meningkat  Kebutuhan sumber air untuk industri air kemasan dan PDAM meningkat  Riset Geologi, etnobotani dan dukungan restorasi ekosistem berkembang

-

Intensifikasi komunikasi

-

Pengembangan kemitraan

KELEMAHAN  Bentuk organisasi belum sesuai dengan Permendagri  Jumlah dan kapasitas personil rendah  Infra Struktur Lemah (belum tersedia peta potensi detil, jalur dan sarana pemantauan minim)  Pemanfaatan kawasan tak sesuai fungsi relatif luas dan ada klaim ulayat.  Sekat antar dinas/institusi untuk pelaksanaan kegiatan masih rigid(nonfleksibel).  Kriteria kesuksesan pengelolaan berbasis moneter (belum mempertimbangkan kelestarian fungsi kelestarian)  Kapasitas pendanaan kecil (belum ada unit kegiatan yang menghasilkandana tersendiri).

- Pengembangan alliansi dengan institusi berorientasi pelestarian - Intensifikasi kerjasama dengan penduduk sekitar dan dinas terkait.

- Optimalisasi pengelolaan nagari.


kecenderungan hutan berbasis

IV-9

 Terdapat perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah yang mendukung pemanfaatan hutan sebagai basis ekonomi kreatif.  Forest Investment Programme (Program Investasi Kehutanan)

ANCAMAN  Kebutuhan lahan untuk perkebunan dan pertanian meningkat  Permintaan terhadap kayu tinggi  Kebutuhan lahan untuk infra struktur tinggi  Terdapat bahan mineral/ tambang dalam kawasan  MP3EI mulai di introduksiAdanya klaim masyarakat atas kawasan hutan (Okupasi, penebangan liar dan peladangan berpindah)  Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan  Pemahaman antar pihak (stake holder) tentang KPH belum merata  Dinamika Perubahan Politik tinggi.  Belum jelasnya sumber pendanaan (APBD, APBN atau pihak lain)

-

Minimalisasi tekanan terhadap lahan

-

Pengembangan alternatif

produk

-

Peningkatan kesadaran publik tentang arti penting dan potensi kawasan

-

Peningkatan kerjasama dengan institusi lokal ( nagari, tokoh adat, ulama)

-

Peningkatan konsistensi penegakan aturan.

4.3. STRATEGI PENGELOLAAN KPHL LIMA PULUH KOTA Berdasarkan hasil analisa SWOT, dapat dirumuskan strategi pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota sebagai berikut:

4.3.1 Strategi optimalisasi kekuatan untuk meraih peluang (S-O); Strategi ini meliputi: 4.3.1.1 Intensifikasi komunikasi Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Penyusunan dan distribusi leaflet tentang potensi dan kekayaan KPHL yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan b. Pembuatan website c. Pembuatan audio visual ( kerja sama dengan TVRI/ Swasta) d. Workshop tahunan pengelolaan (kerjasama dengan LSM Internasional dan perguruan tinggi). e. Wawancara dengan radio lokal dan rubrik khusus di koran daerah. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

IV-10

4.3.1.2 Pengembangan kemitraan Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Penyusunan daftar mitra potensial untuk pemanfaatan air dan tanaman obat b. Penawaran perdagangan karbon non mandatory untuk lokasi tertentu c. Pengelolaan ekowisata bersama masyarakat dan sektor swasta : d. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi e. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan f. Menggalang Sumber Dana Para Pihak g. Rencana Pengembangan Investasi

4.3.2Strategi minimalisasi kelemahan dengan dukungan peluang (W-O). Strategi ini meliputi : 4.3.2.1 Pengembangan alliansi dengan institusi berorientasi pelestarian Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Pemantapan Kelembagaan KPH 1) Kelembagaan 2) Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola 3) Rencana Review RPHJP KPHL 50 Kota 4) Tata hubungan kerja b. Pengembangan Aparatur dan Sarana Prasarana 1) Kebutuhan dan pengembangan aparatur 2) Sarana prasarana 3) Perencanaan dan pengembangan hutan 4) Pengawasan dan pengendalian

4.3.2.2

Intensifikasi kerjasama dengan penduduk sekitar dan dinas terkait.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Pemantapan kawasan hutan 1) Tata Hutan dan Pemantapan Kawasan -

Tata batas luar

-

Tata Batas Fungsi, Batas Petak, dan Anak Petak

-

Perpetaan

b. Penata penggunaan kawasan 1) Penataan Penggunaan Kawasan untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

IV-11

2) Penataan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Wilayah Tertentu 3) Penataan Penggunaan Kawasan Hutan Kerjasama dengan Lembaga Lain

4.3.2.3 Optimalisasi kecenderungan pengelolaan hutan berbasis nagari. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Inventarisasi Hutan 1) Pelaksanaan inventarisasi pada kawasan hutan produksi (produksi kayu), sementara inventarisasi pada kawasan lindung invetarisasi dilakukan (potensi non kayu dan jasa lingkungan). 2) Inventarisasi potensi sumber air dan pengelolaan konservasi di sumber air pada kawasan hutan. 3) Inventarisasi jasa lingkungan dan pengelolaan serta pengembangan jasa lingkungan. 4) Inventarisasi secara berkala dan menyeluruh terhadap sumber daya hutan yang ada di dalam wilayah kelola. b. Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari

4.3.3 Strategi pendayagunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman (S-T) Strategi ini meliputi; 4.3.3.1 Minimalisasi tekanan terhadap lahan Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Operasional Perlindungan hutan 1) Patroli rutin. 2) Operasi gabungan dan koordinasi pengamanan. b. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 1) Identifikasi Daerah Risiko Tinggi Kebakaran 2) Patroli Intensif Pada Periode Musim Kering 3) Peningkatan Fasilitas dan Peralatan 4) Pembentukan Regu Pemadam Kebakaran c. Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan d. Penanganan Perambahan dan Okupasi Lahan 1) Identifikasi detail perambahan 2) Memfasilitasi izin pemanfaatan Kawasan Hutan e. Pemantauan Hama Penyakit Hutan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

IV-12

4.3.3.2

Peningkatan kesadaran publik tentang arti penting dan potensi kawasan

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Penyuluhan b. Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan

4.3.3.3. Peningkatan konsistensi penegakan aturan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran

4.3.4 Strategi pengalihan ancaman dan meminimalisasi kelemahan dengan pendayagunaan kekuatan lokal (W-T). 4.3.4.1 Pengembangan produk alternatif Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling) d. Pengembangan Wisata Alam

4.3.4.2. Peningkatan kerjasama dengan institusi lokal (nagari, tokoh adat, ulama). Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah : a. Gaharu dan Tanaman Aromatik b. Pengembangan Tanaman Aren

4.4. PROYEKSI KONDISI WILAYAH Setelah dilakukan analisis SWOT dan merumuskan strategi pengelolaan KPHL untuk 10 tahun yang akan datang, maka diharapkan kondisi wilayah KPHL Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : 1. Seluruh kelemahan yang ada dapat di hilangkan 2. Berkembangnya berbagai usaha di dalam kawasan KPHL Lima Puluh Kota dalam pola kerjasama kemitraan yang setara antara KPHL dengan Pengusaha/Investor dan Masyarakat. 3. Masyarakat di sekitar lokasi KPHL Lima Puluh Kota meningkat pendapatannya. 4. Terjalin hubungan yang harmonis antara petugas KPHL secara khusus dan petugas kehutanan secara umum dengan masyarakat yang ada di sekitar dan di Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

IV-13

dalam kawasan hutan. Dimana yang selama ini ketika aparatur kehutanan turun ke lapangan, masyarakat langsung menaruh curiga bahkan terkesan tidak mau menerima kemudian berubah menjadi harapan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan hangat. 5. KPHL menjadi ajang pembicaraan dan tempat orang belajar bagaimana memanfaatkan hutan dengan baik tanpa harus melakukan penebangan. 6. Usaha menjaga kawasan hutan mendapat perhatian yang sewajarnya, dimana seluruh mata siap memberikan sesuatu demi terjaganya kawasan hutan dalam bentuk mekanisme perdagangan karbon maupun REDD+. 7. Seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan kaedah-kaedah keberlanjutan. 8. Berkembang usaha pemungutan hasil hutan non kayu berupa pemungutan rotan, manau, tanaman obat dan lebah madu. 9. Berkembang usaha pemanfaatan jasa air baik untuk PLN, PDAM maupun untuk PLTMH. 10. KPHL Lima Puluh Kota menjadi KPH yang mandiri, baik dari segi keuangan maupun kegiatan.


IV-14

V.RENCANA KEGIATAN

5.1. INVENTARISASI

BERKALA WILAYAH

KELOLA SERTA PENATAAN

HUTANNYA 5.1.1. Inventarisasi Hutan Inventarisasi hutan merupakan upaya untuk mendukung perhitungan aset potensi hutan pada kawasan hutan yang dilakukan setiap tahun atau secara periodik (berkala). Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan : 1) Pelaksanaan inventarisasi pada kawasan hutan produksi tetap dilakukan untuk tujuan produksi kayu yang masih bisa diusahakan maupun potensi lain yang bisa diusahakan secara lestari, sementara pada kawasan lindung inventarisasi dilakukan dalam rangka melihat potensi non kayu dan jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inventarisasi bisa dilakukan secara berkala dalam rangka mendukung perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. 2) Inventarisasi potensi sumber air dan pengelolaan konservasi di sumber air pada kawasan hutan. 3) Inventarisasi jasa lingkungan dan pengelolaan serta pengembangan jasa lingkungan. 4) Inventarisasi secara berkala dan menyeluruh terhadap sumber daya hutan yang ada di dalam wilayah kelola, sehingga dapat diketahui secara tepat apa yang akan dilakukan dan dimanfaatkan.

Kegiatan inventarisasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Tahun 2014 akan dilaksanakan inventarisasi potensi wisata alam dan jasa lingkungan 2) Tahun 2015 akan dilaksanakan inventarisasi potensi kayu pada hutan produksi 3) Tahun 2016 – 2017 akan dilaksanakan inventarisasi potensi kayu pada hutan produksi terbatas 4) Tahun 2017 akan dilaksanakan inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu


V-1

5.1.2. Pemantapan kawasan Hutan 5.1.2.1. Tata Batas a) Tata Batas Luar Masalah tata batas fungsi kawasan hutan menjadi sangat penting ketika intensitas penggunaan kawasan hutan sudah tinggi. Terlebih dengan adanya desakan/tekanan masyarakat akan lahan terus semakin tinggi, kepastian hukum tentang lahan menjadi sangat penting. Sumber daya hutan dan ekosistemnya yang bersifat dinamik, dan pengelolaan hutan juga berkembang sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma pembangunan kehutanan, maka landasan hukum dan atau penentuan tata batas dengan seharusnya menjadi dasar kegiatan pengelolaan. Tata batas kawasan yang menyangkut posisi pal batas harus disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sekitar, sedang sebagai landasan dasar posisi tata batas didasarkan pada peraturan pemerintah yang berwenang, serta disosialisasikan ke semua pihak yang terlibat tersebut untuk menghindari konflik. Surat Keputusan Kepala Daerah maupun Surat Keputuan Menteri merupakan acuan yang dapat dipatuhi bersama sebagai instrumen pemerintah dalam pengelolaan dan manajemen fungsi kawasan. Rekonstruksi batas kawasan dapat dilakukan setiap waktu tertentu, misalnya 5 (lima)/ 10 (sepuluh) tahun sekali untuk melakukan perluasan batas kawasan sesuai dengan proses berlangsungnya kejadian alam yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Untuk

memastikan

posisi

tata

batas

digunakan

instrumen

yang

dapat

dipertanggungjawabkan dan disepati bersama oleh semua pihak yang berkompeten, misalnya dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) dengan akurasi tinggi. Tata batas kawasan tersebut sedapat mungkin dapat terlihat jelas di lapangan dan mudah diakses dan diidentifikasi apabila digunakan sebagai acuan pengukuran petak ataupun observasi batas kepemilikan. Rekonstruksi batas kawasan pengusahaan hutan yang dilaksanakan dengan GPS (Global Positioning System) dan harus dilengkapi dengan pengecekan di lapangan. Batas alam yang mudah dikenali seperti sungai, lembah, gunung, dan vegetasi dan tanda-tanda fisik buatan manusia seperti jalan, trail, pagar, dan batas tata guna lahan dipergunakan sebagai acuan batas dengan pertimbangan tanda-tanda fisik tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi termasuk jika harus dipasang pal batas. Namun demikian, jalur Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-2

dan pal batas memerlukan pemeliharaan dan pengamanan secara teratur oleh petugas lapangan. Sasaran tata batas luar yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Batas Luar KPH dengan Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang panjangnya belum di ukur. Batas luar KPH tersebut sebagian besar adalah batas kawasan hutan antara kawasan KPHL Lima Puluh Kota dengan Kawasan Hutan Propinsi Riau maupun dengan Kabupaten Pasaman. 2. Melaksanakan tata batas luar yang belum selesai dengan batas masyarakat di dalam wilayah Kabupaten (sebagiannya sudah dilaksanakan tahun 2012, sebagaimana yang tertera di bab II)

b) Tata Batas Fungsi, Batas Petak, dan Anak Petak Disamping tata batas luar, batas fungsi kawasan juga perlu dilakukan tata batas fungsi, sehingga kita bisa membuat perlakuan yang pas terhadap setiap masing-masing jenis fungsi kawasan. Yang tidak kalah pentingnya adalah membuat batas blok, petak dan anak petak, sehingga setiap petak terkecil akan jelas apa yang akan di buat dan siapa yang bertanggung jawab terhadap lokasi tersebut. Oleh karena itu sasaran kegiatan batas fungsi sebagai berikut : 1) Orientasi dan penataan batas hutan lindung dan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap; 2) Penataan batas Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan maupun HTR, serta wilayah tertentu; 3) Penataan batas fungsi dan penandaan batas, tanda petak/anak petak dan rehabilitasi alur batas petak/anak petak dilakukan setiap 2-3 tahun sekali.

5.1.2.2. Perpetaan Pemetaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Lima Puluh kota masih belum lengkap, tahapan pemetaan kawasan hutan, potensi dan sebaran tanaman, peta penutupan lahan dan peta tematik lainnya perlu dilakukan untuk memberikan informasi pembangunan kehutanan secara lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan pengelolaan hutan.


V-3

5.1.3. Penataan Penggunaan Kawasan Penggunaan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan perlu dilakukan penataan agar efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan hutan dapat terselenggara dengan baik, baik yang mendapat ijin pemanfaatan, bentuk-bentuk kerjasama, pinjam pakai sarana prasarana, dan juga upaya penyelesaian konflik kawasan hutan.

5.1.3.1. Penataan Penggunaan Kawasan untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Ijin usaha pemanfaatan hutan baik dalam bentuk IUP HKm ataupun HTR maupun Hutan Desa (HD) perlu dilakukan penataan dan pembinaan guna mendorong pengeloaan yang dilakukan oleh pemegang ijin secara baik dan benar. Jumlah IUP HKm sampai saat ini belum ada, tetapi sedang terjadi proses pengurusan izin yang difasilitasi oleh Propinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk IUP HTR belum terfasilitasi, perlu diarahkan dalam pelaksanaannya mengelola kawasan di wilayahnya masing-masing dengan berbasis pengeloaan hutan lestari mulai dari penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek, penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan (pada wilayah pengelolaan), pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

5.1.3.2. Penataan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Wilayah Tertentu Wilayah tertentu merupakan suatu wilayah yang dapat di kelola secara langsung oleh KPH dan dapat menjadi sumber pendapatan utama KPH dalam membangun hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan Kawasan untuk wilayah tertentu ini akan dapat memberikan kepastian hukum bagi KPH untuk mengelola kawasan dengan baik. Pada Wilayah KPHL 50 Kota tidak terdapat izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, sehingga seluruh wilayah KPHL 50 Kota merupakan daerah tertentu yang dapat dikembangkan sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Permenhut No. 47 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah tertentu. Rencana lokasi pengembangan pada wilayah tertentu adalah sebagai berikut:


V-4

Gambar 5.1. Peta lokasi KPHL Model 50 Kota

5.1.3.3. Penataan Penggunaan Kawasan Hutan Kerjasama dengan Lembaga Lain Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerjasama dengan perguruan tinggi, pengembangan

jenis

tanaman

tertentu,

Pemanfaatan

jasa

lingkungan,

Pengembangan Wisata dan lainnya perlu didorong untuk dapat dilakukan pengelolaannya dengan baik dan benar, melalui proses kerjasama yang legal untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Salah satu bentuk kerjasama pengelolaan hutan dengan lembaga lain adalah dengan menunjuk Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yaitu untuk kegiatan pendidikan yang bekerjasama dengan salah satu Universitas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Politeknik Pertanian Universitas Andalas. Adapun lokasi yang akan dipakai untuk dijadikan KHDTK adalah sebagai berikut : Tabel 5.1. Rencana Lokasi KHDTK No. 1

Blok HL-518

2

HL-508

Keterangan HL BLOK INTI HL BLOK PEMANFAATAN

Luas ( Ha ) 269,79

Lokasi RPH V

448,22

RPH V


V-5

Gambar 5.2. Rencana Lokasi KHDTK

5.2. RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU Rencana aktivitas kegiatan pada wilayah tertentu adalah sebagai berikut : 5.2.1. Pengembangan Tanaman Aren Pengembangan tanaman Aren dengan pola kerjasama (join operation) antara KPHL, Pengusaha dan masyarakat setempat. Pengembangan tanaman aren akan dilaksanakan di Nagari Galugur dan Nagari Tj. Pauh dengan lahan seluas 7.000 Ha. Untuk tahap awal pada tahun 2014 akan ditanam seluas 25 Ha, dan seterusnya akan meningkat sampai 3.000 Ha sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Rencana penanaman akan dilakukan dengan cara bekerjasama dengan mitra yaitu pengusaha dan masyarakat setempat.

5.2.2. Pengembangan hutan bersama masyarakat Pengembangan hutan bersama masyarakat akan dilaksanakan pada arealareal yang sudah diokupasi masyarakat, baik untuk berladang, bertanam gambir maupun bertanam tanaman karet.


V-6

Gambar 5.3. Peta Rencana pengembangan tanaman Aren

5.2.3. Penangkaran rusa Untuk melakukan penangkaran rusa, maka dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut : 1. Identifikasi calon lokasi 2. Melakukan cheking kesesuaian lokasi dengan kebutuhan rusa 3. Mencari indukkan 4. Meminta rekomendasi dari instansi terkait

5.2.4. Pengembangan ekowisata Rencana lokasi pengembangan ekowisata : 1. Ikan larangan di Mangilang 2. Wisata alam batang Kapur 3. Air Angek Batang Kapur 4. Air terjun Malanca di Jorong Landai


V-7

5.2.5. Pengembangan tanaman kayu putih Pengembangan tanaman kayu putih di rencanakan di lokasi hutan produksi di Nagari Tanjung Balik seluas 3.000 Ha.

5.2.6. Pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada UPTD KPHL Lima Puluh meliputi penyadapan getah karet, penyadapan getah pinus, pemungutan daun gambir, lebah madu, dan pemungutan rotan dan manau. Untuk melihat potensinya perlu dilakukan inventarisasi dan survey potensi sehingga dapat dihitung skala pemanfaatannya, apakah menguntungkan atau tidak. Lokasi yang mungkin dilakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, yaitu, di Nagari Maek, Galugua, Durian Tinggi, Lb. Alai, Mangilang & Gn. Malintang.

Gambar 5.4. Petak Blok KPHL 50 Kota

5.2.7. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling) Dalam pengembangan jasa lingkungan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Identifikasi dan inventarisasi potensi jasa lingkungan. 2. Menyusun strategi dan regulasi pengusahaan jasa lingkungan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-8

3. Pengembangan produk jasa lingkungan 4. Peningkatan investasi pengusahaan 5. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan jasa lingkungan 6. Pengembangan jaringan pengusahaan 7. Membangun mekanisme kontribusi pemanfaatan jasa lingkungan 8. Membangun sarana dan prasarana pemanfaatan jasa lingkungan 9. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik Sumber – sumber mata air dan air terjun terdapat di beberapa Nagari, antara lain, Maek, Koto Tangah Mungka, Gn. Malintang, Lb. Alai, Muaro Paiti, Pangkalan dan Harau. Sumber – sumber air ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga bagi pihak KPHL Limapuluh Kota dalam mendukung unit – unit bisnis di dalamnya. Diantara hal yang sangat perlu mendapat kejelasan adalah : 1. Pemanfaatan jasa air untuk PLTA Koto Panjang 2. PDAM 3. Pengembangan PLTMH.

5.2.8. Pengembangan produk alternatif berbasis non kayu (Gaharu dan Tanaman Aromatik) Produk alternatif seperti penanaman gaharu, tanaman aromatik di sela pohon dan tanaman obat dapat dikembangkan pada lokasi yang sesuai setelah dibangun kesepakatan dengan masyarakat. lokasi penanaman dapat dilakukan pada zona – zona pemanfaatan.

5.3. RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5.3.1. Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, KPHL 50 Kota akan banyak bersentuhan dengan masyarakat dan pengelolaan hutan di tingkat lapangan terutama Nagari yang hidup berdasarkan adat yang mereka pikul.

Ke depan

diharapkan pengelolaan hutan berbasis nagari, dimana KPHL akan bekerjasama dengan perangkat-perankat terkecil di masyarakat, hal ini dapat berupa Hutan Nagari yang akan dikelola oleh Bada Usaha Miliki Nagari dan bekerja sesuai dengan arahan KPHL 50 Kota. Ataupun dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat.

Pengembangan hutan kemasyarakatan dan pengembangan hutanan


V-9

tanaman rakyat akan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan KPHL Lima Puluh Kota.

Gambar 5.5 Sungai yang ada di KPHL Lima Puluh Kota

Rencana pengembangan Hutan Kemasyarakatan, dan hutan Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang termasuk dalam wilayah KPHL 50 Kota sesuai dengan surat Bupati 50 Kota Kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor 522/3083/Huttam-LK/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 5.2. NO 1. 2. 3. 4.

Usulan HKm dan Hutan Nagari Kabupaten 50 Kota

KECAMATAN Harau Kapur IX Bukit Barisan Mungka Jumlah

NAGARI Harau Koto Lamo Maek Talang Maur

LUAS 3.262 7.014 10.790 4.090 25.156

Lokasi rencana pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan dan hutan desa sesuai dengan gambar berikut :


V-10

Gambar 5.6. Peta Rencana HKM dan Hutan Desa 5.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Untuk

memberdayakan

masyarakat

sekitar

hutan

dalam

rangka

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

5.3.2.1. Pemberdayaan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan Pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan ini mencakup berbagai kegiatan : a) Masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan harus dilakukan pendataan b) Dibentuk kelompok tani yang bergerak di dalam kawasan hutan c) Menyusun perjanjian kerjasama antara KPHL dengan masyarakat melalui wadah kelompok tani hutan yang menyangkut hak dan kewajibannya. d) Memetakan wilayah kerja kelompok tani tersebut e) Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. f)

Memfasilitasi pengurusan Izin pemanfaatan Kawasan Hutan dalam bentuk HKM, HTR maupun Hutan desa pada wilayah yang sesuai dengan peraturan perundangan.


V-11

Kegiatan pemberdayaan akan dilaksanakan pada blok-blok pemberdayaan sebagai berikut :

Gambar 5.7. Peta Rencana Lokasi Pemberdayaan Masyarakat Tabel 5.3. Rencana Lokasi Rencana Pemberdayaan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No. Petak HPT-37 HPT-176 HP-60 HP-64 HPT-65 HP-66 HP-67 HP-68 HP-69 HPT-107 HPT-109 HP-111 HPT-112 HPT-115 HPT-169 HPT-174 HPT-184 HPT-192 HPT-194

Fungsi HPT HPT HP HP HPT HP HP HP HP HPT HPT HP HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT

Blok HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan HP Blok Pemberdayaan Total


Luas 128.37 84.70 58.59 72.00 98.19 64.34 37.23 26.45 98.11 107.23 110.35 15.92 190.38 172.18 165.18 83.47 99.54 100.51 21.11 1,733.85

rph RPH VI RPH II RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH VI RPH II RPH II RPH II RPH II RPH II

V-12

5.3.2.2. Pemberdayaan Masyarakat di Luar Kawasan Hutan Pemberdayaan masyarakat di luar kawasan hutan perlu dilakukan seperti pengembangan sutera alam, jamur tiram, pengembangan lebah madu, bantuan ternak dan lainnya. Penyelenggaraan pemberdayaaan masyarakat di luar kawasan hutan ini tentunya bekerjasama dengan instansi terkait agar penyelenggaraannya dapat terpadu. 5.3.3. Peningkatan Kesadaran Publik dengan Penyuluhan Penyuluhan sebagai usaha persuasif kepada masyarakat pelaku dan masyarakat umumnya sekitar kawasan hutan harus terus dilakukan baik melalui anjang sana ceramah-ceramah, maupun penyebaran informasi melalui media leaflet, poster, media massa maupun pada even-even pameran. Untuk tetap mengingatkan bahwa penambangan di kawasan hutan dilarang, maka petugas disarankan untuk melakukan penyuluhan minimal sebulan sekali kepada masyarakat. Pelaksanaannya bisa bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal, atau bekerjasama dengan instansi lain seperti pertanian, pemerintah daerah, Resort Kepolisian, Resort Militer dan lain-lain. Penyuluhan PETI bisa dilaksanakan dengan bidang-bidang lain seperti penanganan kebakaran, bina cinta alam, konservasi tanah dan air.

5.3.3.1. Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan Kegiatan penyuluhan ini merupakan penyampaian informasi tentang bahaya kebakaran yang mungkin terjadi dalam kawasan hutan, cara pencegahan kebakaran, dan cara-cara penanggulangan jika terjadi kebakaran. Penyuluhan kepada masyarakat bisa dilakukan oleh petugas lapangan atau dari kantor nagari sekitar kawasan hutan, terutama yang masyarakatnya sangat berhubungan dengan sumber daya hutan. Teknik penyuluhannya bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang paling memungkinkan seperti ceramah dalam pertemuan kelompok, anjang sana, memakai audio visual, dll. Penyuluhan kepada masyarakat ini minimal dilakukan dua kali setahun yaitu sebelum musim kemarau dan selama periode risiko tinggi (musim kemarau). Cara lain adalah melalui leaflet, poster, atau booklet yang memungkinkan dibaca oleh pengunjung dan masyarakat.


V-13

5.3.3.2. Penyuluhan terhadap Perambah dan Pengokupasi Kawasan Hutan Melakukan sosialisasi aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para perambah dalam melakukan kegiatan usaha tani dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya kawasan hutan, sehingga kawasan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan tetap menjaga kelestarian hutan, teknik-teknik usaha tani yang baik dan benar, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam usaha yang tidak berdasarkan pada lahan. Semua materi penyuluhan tersebut juga sesuai untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

5.4.Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan secara hirarki dari Mandor, RPH, dan KPH, terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Proses pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara langsung dan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diikuti dengan pembinaan.

Pembinaan dan pengendalian tersebut akan dilaksanakan

pada : 1. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin 2. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal wilayah tertentu maupun yang berizin 1) Pelaksanaan rehabilitasi dari Kementerian Kehutanan dari BPDAS 2) Pelaksanaan rehabilitasi oleh Dinas Kehutanan baik yang bersumber dari dana APBD murni, Dana Bagi Hasil maupun DAK Kehutanan. 3) Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh para pemilik izin HKM, Hutan Desa maupun HTR. 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan stake holder terkait seperti: 1) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2) DPRD Kabupaten Lima Puluh kota 3) Dinas dan Instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh (Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Badan Penyuluhan)


V-14

4) Stakeholder di Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Gubernur, DPRD, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Badan Penyuluhan) 5) Stakeholder di Kementerian

Kehutanan (Seluruh

Eselon

I Lingkup

Kementerian Kehutanan) 6) Stake holder dari pihak NGO seperti Forest Investmen Programme (FIP), International Timber Trade Organization (ITTO), dan lain-lain 7) Perusahaan-perusahaan yang bergerak dan yang memiliki perhatian kepada sector kehutanan, baik berskala local, nasional maupun internasional.

5.5. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Jumlah lahan kritis di seluruh Kabupaten 50 Kota lebih kurang 127.000 Ha, dimana sebagiannya adalah ada di dalam kawasan hutan, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan rehabillitasi di dalam kawasan KHPL Lima Puluh Kota dengan tanaman MPTS, sehingga hutan tetap terjaga dan yang di ambil adalah selain dari nilai kayunya. Kesukaan masyarakat hari ini adalah pengembangan tanaman karet dan gambir yang telah menjadi primadona kabupaten Lima Puluh Kota. Namun tidak tertutup kemungkinan tanaman lain yang memang cocok dengan kondisi alam dan tanah yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota seperti penngembangan kayu putih dan nilam. Target RHL selam 10 tahun ke depan, sebanyak 10.000. Ha yaitu sesuai dengan arahan di dalam Rencana Kehutanan Nasional dan Rencana Teknik RHL dan Rencana Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Rencana lokasi terlampir) Lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan rehabilitasi adalah sebagai berikut :


V-15

Gambar 5.8. Peta Rencana RHL di KPHL 50 Kota

5.6.RENCANA

PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN

HUTAN

DAN

KONSERVASI ALAM Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, akan menjamin keutuhan kawasan hutan, memecahkan permasalahan gangguan kawasan dan sekaligus meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan bagi kehidupan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Program ini mencakup: (1) Operasional Perlindungan Hutan; (2) Pencegahan kebakaran hutan dan hama penyakit tumbuhan; (3) Penanganan masalah penambangan galian tanpa ijin (PETI); (4) Penanganan masalah pencurian hasil hutan dan perburuan liar; dan (5) Penanganan masalah perambahan kawasan untuk perkebunan, pertanian dan permukiman serta (6) Penetapan areal HCVF. 5.6.1. Operasional Perlindungan Hutan Upaya perlindungan umum ditekankan pada kegiatan untuk memonitor dan mengamankan adanya gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan berikut aset yang ada di dalamnya. Kegiatannya berupa patroli rutin dan operasi gabungan serta koordinasi pengamanan antar instansi terkait.


V-16

5.6.1.1. Patroli Rutin. Patroli rutin dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan di wilayah kerja masingmasing resort. Patroli ini difokuskan pada tempat-tempat yang rawan gangguan seperti penambangan, perambahan dan tempat lain yang rawan akan perburuan liar, pencurian kayu dan hasil hutan lainnya.

5.6.1.2. Operasi gabungan dan koordinasi pengamanan. Operasi Gabungan sebaiknya dilaksanakan jika keadaan keamanan benarbenar membutuhkan dukungan dari unsur pengamanan lain, seperti dari TNI, Polisi dan PEMDA setempat. Dengan demikian pelaksanaannya sesuai dengan situasi di lapangan. Mempertimbangkan perlunya pengamanan pada kawasan hutan yang cukup luas, perlu koordinasi yang baik tidak saja antar instansi terkait tetapi juga dengan tokoh masyarakat sekitar kawasan. Oleh karena itu koordinasi ini harus terus dilakukan dari waktu ke waktu minimal setiap akan dan setelah pelaksanaan operasi gabungan.

5.6.1.3. Penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran Jika upaya-upaya persuasif tidak mempan untuk menangani pelaku pelanggaran, maka pihak berwenang harus tidak ragu-ragu untuk melaksanakan penegakan hukum. Para pelaku yang tertangkap tangan dalam operasi pengamanan baik dalam patroli rutin oleh petugas hutan maupun dalam operasi gabungan bersama-sama dengan TNI dan Kepolisian harus diproses ke pengadilan untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika penegakan hukum ini tidak dilakukan secara tegas, maka dikhawatirkan hutan akan terus dirambah akibatnya akan jauh lebih merugikan masyarakat seperti erosi, sedimentasi, polusi air, kerusakan habitat alam dan dampak sosial yang merugikan kehidupan masyarakat. Dalam operasi gabungan dan penegakan hukum diperlukan koordinasi yang baik antara pihak Pengelola Hutan dengan instansi terkait seperti TNI dan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial yang bisa mengganggu kestabilan keamanan baik lokal maupun regional. Disamping sebagai shock therapy terhadap pelaku pelanggaran, penegakan hukum ini juga sebagai psiko-terapi bagi masyarakat lain, dan diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap pengusahaan hutan dan instansi terkait lain. Satu hal yang sangat penting dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-17

penanganan PETI ini adalah harus dihindarinya kolusi antara petugas dengan pelaku atau dalang pelaku.

5.6.2. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Dengan pertimbangan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat yang memasuki kawasan hutan belum sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, mematikan puntung rokok, mematikan sisa memasak di areal camping maupun hal-hal lain yang menyebabkan kebakaran hutan maka risiko kebakaran hutan pada musim kemarau pada musim hujan akan terjadi. Oleh karena itu kegiatan yang harus dilakukan mencakup :

5.6.2.1. Identifikasi Daerah Risiko Tinggi Kebakaran Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran distribusi daerahdaerah yang berisiko tinggi terhadap kebakaran, hasilnya dipetakan dalam peta kerawanan kawasan. Pelaksanaan identifikasi dilakukan oleh para petugas lapangan, dengan mempergunakan alat-alat pemetaan (identifikasi lokasi), seperti GPS, kompas, alat ukur jarak sehingga peta yang dihasilkan cukup akurat untuk pedoman petugas. Peta kerawanan kawasan ini sebaiknya diselesaikan pada lima tahun pertama.

5.6.2.2. Patroli Intensif Pada Periode Musim Kering Dengan berpedoman pada peta kerawanan kawasan dan melihat keadaan cuaca, maka patroli oleh petugas lapang harus dilakukan pada musim kemarau. Patroli minimal satu kali tiap bulan kering, diarahkan terutama ke daerah yang rawan dan dalam patroli ini petugas perlu dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai seperti alat-alat komunikasi (Handy Talky), teropong, dan alat-alat lain yang sederhana untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran secara sederhana. Patroli dilakukan oleh Jagawana sebagai tugas rutin. Bila telah ada kerjasama dengan anggota masyarakat setempat dalam hal pencegahan kebakaran hutan, maka patroli bisa juga melibatkan mitra dari masyarakat tersebut.

5.6.2.3. Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Dalam rangka pencegahan kebakaran, diperlukan berbagai jenis fasilitas seperti alat-alat komunikasi, alat-alat mobilisasi/transportasi, alat patroli (teropong, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-18

kamera, kompas dll), alat-alat pencegahan dan pemadaman kebakaran, alat-alat dan media penyuluhan. Peralatan-peralatan tersebut harus dalam kondisi baik, artinya pengadaan peralatan harus mempertimbangkan umur pakai alat-alat tersebut. Bagi alat-alat eloktronik, transportasi direkomendasikan pengadaannya/ penggantiannya setiap lima tahun sekali, akan tetapi untuk alat-alat lain yang penggunaannya mungkin tidak intensif seperti alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran, penggantiannya bisa setiap sepuluh tahun sekali atau dilakukan setelah rusak. Fasilitas lain yang penting diperhatikan adalah jalur patroli/trail, menara pengintai (jika ada tempat yang sesuai), rambu-rambu peringatan, papan informasi, pondok jaga, pos jaga, dan peralatan perorangan bagi petugas. Pengadaan alat-alat tersebut bisa dilakukan dengan biaya pemerintah maupun dengan dana bantuan dari pihak lain.

5.6.2.4. Pembentukan Regu Pemadam Kebakaran Satuan Pelaksana (SATLAK) Pemadaman Kebakaran dibentuk di tingkat KPH dan membawahi minimal satu Regu Pemadam Kebakaran di tiap Resort. Dalam satu Resort bisa saja dibentuk lebih dari satu regu jika daerah kerjanya benar-benar rawan kebakaran. Menurut petunjuk teknis Pemadam kebakaran hutan, SATLAK dipimpin oleh seorang Ketua SATLAK yang dibantu oleh lima orang, yaitu Penanggung Jawab Peralatan, Komunikasi, Logistik, Transportasi, dan Komandan Pemadam Kebakaran. Komandan Pemadam Kebakaran langsung membawahi Regu-regu Pemadam Kebakaran. Satu regu Pemadam Kebakaran Hutan terdiri dari 10 sampai 20 orang yang diketuai satu orang Komandan Regu. Bila jumlah tenaga lapangan dalam satu Resort tidak mencukupi membentuk satu regu, maka diminta partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota regu. Anggota regu ini harus dibekali dengan keterampilan yang cukup dengan jalan mengikutsertakan anggota dalam pelatihan penanggulangan kebakaran. Setiap regu juga harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai seperti alat-alat komunikasi dan transportasi, alat-alat potong (kampak, golok), garuk, sekop, pemukul (flapper), pompa penyemprot, pompa air portable, dan alat-alat perorangan seperti, sepatu, pakaian anti api, senter kepala, sarung tangan, topi helm, tempat minum, dll. 5.6.3. Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan Gangguan-gangguan kawasan hutan berikut aset yang ada di dalamnya sudah ditangani dengan berbagai cara, yaitu secara persuasif dan represif dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-19

hasil yang cukup baik. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang sampai sekarang

masih

tetap

berlanjut

karena

adanya

keterbatasan-keterbatasan

pengelolaan terutama dalam jumlah tenaga lapangan, dana, aksesibilitas, dan alasan ekonomi kehidupan masyarakat serta keinginan politik yang kurang kuat dari instansi lain yang terkait.

5.6.4. Penanganan Perambahan dan Okupasi Lahan Sampai saat ini sebagian lokasi-lokasi perambahan kawasan hutan telah di okupasi oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan sudah di ketahui, akan tetapi belum terdata secara detail.

Lokasi yang dirambah dan di

okupasi tersebut sebagian besar di lakukan penanaman lagi oleh masyarakat tersebut dalam bentuk penanaman Gambir dan penanaman tanaman karet. Oleh karena itu kegiatan pertama dari penanganan masalah perambahan kawasan ini adalah identifikasi secara detail setiap perambahan termasuk profil pelakunya. Kegiatan-kegiatan

berikutnya

adalah

penyuluhan

dan

tindakan

persuasif,

memfasilitasi dalam bentuk perizinan hutan kemasyarakatan maupun hutan desa, rehabilitasi lahan dan monitoring dan evaluasi.

5.6.4.1. Identifikasi detail perambahan Kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan informasi secara detail tentang luas, lokasi, pola usaha, produktivitas, profil pelaku seperti jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga, umur, pemilikan lahan, pendapatan, konsumsi, pendidikan, mata pencaharian dan lain-lain. Satu hal yang sangat penting dari profil pelaku adalah informasi pemilikan dan penggarapan lahan.

5.6.4.2. Memfasilitasi kerjasama pemanfaatan Kawasan Hutan Masyarakat yang sudah terlanjur dan tidak bisa lagi di keluarkan dari dalam kawasan hutan, maka demi menjaga kelestarian hutan dapat dilakukan dengan memfasilitasi kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan maun Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan melestarikan hutan akan semakin terjaga dengan baik.


V-20

5.6.5. Pemantauan Hama Penyakit Hutan Dalam ekosistem hutan alam yang strukturnya terdiri dari berbagai jenis tanaman, tidak seumur dan kondisi ekosistemnya relatif stabil, hama penyakit tumbuhan jarang sekali mengalami ledakan yang dapat merugikan komunitas hutan. Gejolak populasi hama penyakit dalam hutan biasanya bisa diatasi dengan kemampuan alam sendiri sehingga alam dapat pulih kembali. Pengelola hutan mungkin harus lebih memperhatikan kemungkinan adanya hama penyakit berbahaya di daerah-daerah pertanian dalam kawasan atau sekitar batas kawasan. Kegiatan pemantauan oleh petugas terhadap hama penyakit di daerah-daerah tersebut perlu dilakukan secara periodik atau dengan memperhatikan laporan-laporan dari masyarakat tentang hama penyakit tanaman. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan invasi tanaman eksotik ke dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, apabila ada kasus hama penyakit yang dianggap membahayakan kawasan, maka harus segera dicarikan jalan pemecahannya baik secara preventif maupun represif.

5.6.6. Penetapan Areal HCVF Dari hasil pengamatan awal terdapat beberapa lokasi di KPHL 50 Kota yang tergolong perlu ditetapkan sebagai lokasi High Conservation Value Forest (HCVF), hal berdasarkan keberadaan populasi satwa yang dilindungi atau daerah perlintasan satwa yang dilindungi.

Selain itu diketahui juga adanya spesies tumbuhan yang

tergolong langka seperti nephenthes dan beberapa jenis anggrek. Juga termasuk daerah yang oleh WWF telah ditetapkan sebagai Zona RIMBA (Riau Jambi Sumbar), karena daerah tersebut merupakan daerah perlintasan satwa seperti Gajah dan Harimau.

5.7. KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT 5.7.1. Workshop tahunan pengelolaan (kerjasama dengan LSM Internasional dan perguruan tinggi). Dengan memanfaatkan peluang tingginya kesadaran publik di luar negeri untuk perlindungan tumbuhan dan hewan maka workshop dan seminar tematik dapat dilaksanakan atas prakarsa pengelola dan dukungan finansial pihak luar. Workshop Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-21

tentang Nephentes, Anggrek langka, Mammalia kecil seperti musang dll dapat diadakan secara berkala,minimal satu kali setahun. Kegiatan ini akan memberikan efek berlanjut bagi pengembangan ekonomi lokal seperti hotel, jasa transportasi, pemandu wisata, penjual makanan dan souvenir serta perubahan perilaku publik terhadap biodiversitas.

5.7.2. Wawancara dengan radio lokal dan rubrik khusus di koran daerah. Wahana ini lebih banyak digunakan untuk menjalin komunikasi dengan publik lokal dan sekaligus mendapatkan umpan balik dengan informasi aktual dari masyarkat lokal. Media ini juga efektif untuk mendapatkan laporan bagi penanganan masalah secara cepat.

5.8. RENCANA PENGEMBANGAN APARATUR DAN SARANA PRASARANA Pengembangan aparatur dan sarana prasarana ini mencakup dua kegiatan yaitu kebutuhan dan pengembangan aparatur, dan sarana prasarana. 5.8.1. Kebutuhan dan Pengembangan Aparatur Dengan dibentuknya 6 RPH di wilayah KPHL berimplikasi akan kebutuhan KRPH. Dengan luasnya daerah masing-masing RPH juga menuntut tambahan staf dalam mengelola wilayah tersebut, sesuai dengan fungsi kawasan yang di setiap RPH ataupun sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan di setiap wilayah RPH tersebut. Masing-masing RPH nantinya akan dibagi menurut blok dan petak, dan masing-masing blok atau petak itu aka nada penanggungjawabnya hal ini membutuhkan beberapa orang staf yang bersifat fungsional seperti polisi hutan, penyuluh ataupun fungsional lainnya, mandor dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan. Tabel 5.4. Kebutuhan personel KPHL Model Lima Puluh kota. No

Personil

Jumlah

Tahun

1.

KRPH

6

2014

2.

PEH

6

2017

3.

Petugas Teknis Reboisasi

6

2014

Peredaran

6

2020

Polhut

6

2015

3

2014

4

Ket

Staf Administrasi


V-22

Keuangan

2

2014

RPH

6

2018

Marketing

6

2016

Manager

6

2016

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan personil dari segi pengetahuan berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan penunjang berupa keahlian pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar yang dapat menambah pengalaman dan wawasan, perlu dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : 1) Perbaikan jenjang pendidikan 2) Pemetaan kompetensi 3) Diklat SDM 4) Pertukaran kunjungan staf pengelola 5) Studi perbandingan 6) Magang pegawai Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan secara periodik setiap tahunnya dengan mengirim staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

5.8.2. Sarana Prasarana Struktur UPTD KPHL Lima Puluh Kota dengan struktur awal sebanyak 6 RPH, membutuhkan sarana prasarana seperti : 1) Sarana prasarana perkantoran baik pada UPT KPHL maupun RPH. 2) Sarana kantor dan rumah dinas RPH. 3) Sarana teknis seperti radio komunikasi, kompas, GPS, theodolit, 4) Sarana pengamanan hutan (mobil patroli, borgol, tali, pakaian kelengkapan polhut dan lainnya) Standarisasi sarana prasarana pada setiap RPH ini perlu ditetapkan secara layak agar petugas lapangan yang bekerja di tengah hutan dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan peraturan menteri kehutanan nomor : P.54 Tahun 2011.


V-23

5.9. PENYEDIAAN PENDANAAN 5.9.1. Menggalang Sumber Dana Para Pihak Pendanaan pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota sampai saat ini belum memilik sumber pendanaan yang pasti, apakah dari APBD maupun dari APBN. Akan tetapi ketika kita ingin membangun KPHL ini tentu membutuhkan dana yang sangat besar dan berkesinambungan, oleh karena itu pada masa yang akan datang diharapkan sumber pendanaan rutin dari APBD maupun APBN dapat terealisasi. Dana yang bersumber dari APBD dan APBN ini tentu tidak akan mencukupi dalam proses pembangunan KPHL ke depan, oleh karena itu perlu di cari sumber lain yang tidak mengikat, sehingga proses pembangunan KPH dapat berjalan dengan lancar. Sumber lain yang dapat dilakukan adalah bermitra dengan lembagalembaga donor, LSM dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan nasional maupun

internasional

serta

lembaga-lembaga

lain

yang

konsern

terhadap

pembangunan kehutanan seperti Forest Investmen Programme (FIP), International Timber Trade Organization (ITTO) dan lain-lain. Pendanaan lainnya bisa dengan “menjual” kekayaan KPHL, karena di dalam KPHL kaya akan ragam ekosistem hutan yang mengandung keragaman hayati, memiliki banyak sumber mata air dan juga mengandung mineral sebagai wujud potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Namun demikian potensi ini belum dilakukann pengolahan secara optimal, memberdayakan masyarakat sekitar hutan, mengembangkan ekonomi wilayah. Beberapa potensi yang dimiliki KPHL ini dapat dikembangkan untuk bisa mendatangkan dana melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) seperti misalnya daya serap karbon, keindahan landscape, perlindungan DAS dan tata air, serta kekayaan keragaman hayati. Daya serap karbon dapat diujudkan dengan mekanisme pembayaran rehabilitasi dan restorasi ekosistem di areal yang perlu direhabilitasi seperti bekas penyerobotan lahan, bekas perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan hutan lainnya. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pembayaran jasa lingkungan lainnya yang dapat dikembangkan adalah konservasi keragaman hayati dan perlindungan tata air. KPHL Lima Puluh Kota merupakan hulu banyak sungai dan anak sungai yang mengalir ke provinsi Riau. Kemungkinan pemanfaatan air baku untuk masyarakat luas dan pengembangan perusahaan air minum dalam kemasan juga layak untuk dipikirkan. Sumber lainnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-24

mungkin dapat diperoleh dari mengembangkan sumber pendapatan innovative, misalnya pajak dari perusahaan yang melakukan pengambilan yang lestari hasil hutan non-kayu dari zona tetentu di dalam kawasan KPHL Lima Puluh Kota. Keragaman hayati, keunikan species flora dan fauna, keindahan bentang alam dan sosial budaya masyarkat lokal dapat dikemas dalam paket wisata yang memilik nilai tinggi. Produk-produk yang dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal juga dapat dikemas dan diberi label konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau. Untuk mendukung program ini, dipersiapkan kegiatan umum untuk jangka panjang yang mencakup :

5.9.1.1. Membangun mekanisme penggalangan dana Proses dan skema pendanaan lain dapat ditempuh dengan penggalangan bersama melalui mekanisme yang baik dan menguntungkan antar pihak. Secara sederhana mekanisme ini dapat berupa aturan-aturan yang sangat memungkinkan dilaksanakan dan tidak menyimpang dari regulasi yang sudah disepakati bersama. Selain itu mekanisme ini juga dibangun diatas kebijakan yang berlaku.

5.9.1.2. Penyusunan proposal dukungan pendanaan Proposal dukungan pendanaan terbangun berdasarkan kemampuan KPHL saat ini dan dibandingkan dengan kekurangan (gap) yang ada. Gap yang terjadi ini diupayakan sebagai langkah penyusunan proposal untuk memperoleh dukungan pendanaan pihak lain. beberapa pemberi dana biasanya melihat dana pendamping yang dikeluarkan oleh pihak lain dalam implementasi program. Kekurangan yang ada baru disusun melalui proposal yang diinginkan. Penyusunan proposal dan mencari dukungan pendanaan dapat dilakukan dan bersama pihak-pihak lain seperti konsultan ataupun NGO/LSM, BUMN, Swasta.

5.9.1.3. Membangun perencanaan program bersama Perencanaan program bersama merupakan salah satu langkah strategis dalam menyikapi penggalangan pendanaan bersama. Penyusunan perencanan ini lebih melihat kerjasama dengan pihak lain di luar KPHL, berupa program-program di pemerintah daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Nagari maupun di kabupaten, ataupun penyusunan program bersama NGO maupun pihak swasta yang tertarik dan berminat dengan sesuatu issue Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-25

ataupun obyek tertentu. Penyusunan program ini akan berjalan dengan sharing pendanaan atau sumber daya masing-masing pihak

5.10. RENCANA PENGEMBANGAN SYSTEM DATA BASE BERBASIS WEB Web site di kembangkan sebagai upaya menyampaikan visi, misi, rencana dan potensi serta peluang usaha yang tersedia di KPHL. Mengingat jangkauan yang mungkin dicapai sebaiknya untuk point-point tertentu dapat dibuat dalam dua bahasa(Indonesia dan Inggeris). Kerjasama untuk konservasi ekosistem unik, satwa langka, tumbuhan langka dan unik, potensi tumbuhan obat. Tumbuhan aromatik dan lain dapat ditawarkan . Kerja sama riset dengan institusi dalam negeri dan luar negeri dengan pola sharing benefit dapat pula ditawarkan dalam web site . Isi web site dapat di up date secara periodik. Informasi terkini tentang pelaksanaan kegiatan dapat

disampaikan.

Langkah

ini

akan

membantu

pengelola

untuk

mendokumentasikan kegiatan secara sistematis dan sekaligus seperti laporan berkala kepada institusi terkait serta kepada publik. Tanggapan publik dalam bentuk respon terhadp informasi yang dimuat bisa menjadi umpan balik untuk evaluasi kegiatan. Untuk melakukan pengembangan data base berbasis web, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pelatihan staf 2. Penyiapan perangkat 3. Penyusunan dan pengelolaan sistem 4. Membangun manajemen sistem pusat informasi 5.11. RENCANA RASIONALISASI WILAYAH KELOLA DAN PEGEMBANGAN HUTAN 5.11.1. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola Sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552 ha (seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar, hal tersebut juga sejalan dengan keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang


V-26

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat. Wilayah kelola akan dilakukan rasionalisasi sesuai dengan kemampuan KPHL yaitu dengan membentuk RPH-RPH yang luasnya berkisar antara 16.000 Ha – 24.000 Ha, dan disesuaikan dengan wilayah DAS. Bisa jadi untuk masa yang akan datang masing-masing RPH akan dikembangkan menjadi KPH.

5.11.2. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Cakupan tugas pokok dan fungsi pengelolaan hutan pada UPTD KPHL yang cukup luas mencakup tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam, membutuhkan mekanisme perancanaan yang terpadu dan mantap baik dari institusi kehutanan sendiri, juga wilayah sekitar hutan dan wilayah administratif (nagari, kecamatan dan kabupaten). Pada kenyataannya, sebaran kawasan hutan tingkat RPH dapat berdekatan dengan beberapa nagari dan beberapa kecamatan karena mengikuti bentang alam. Sementara itu, penyelenggaraan pengelolaan hutan tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, koodinasi dan mekanisme perencanaan perlu dibangun secara bottom up agar penyelenggaraan pengelolaan hutan dapat memberikan dayaguna dan hasilguna yang tinggi baik bagi kelestarian hutan, pemerintah daerah, kecamatan dan nagari serta masyarakat sekitar hutan. Mekanisme perencanaan pengelolaan hutan ini, perlu mulai dibangun dari tingkat RPH hingga tingkat KPH yang selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan atau kepada Bupati apabila sudah berbentuk SKPD untuk dilanjutkan ke Badan Perencana baik Daerah (untuk anggaran APBD) dan Pemerintah Pusat (untuk dana APBN). Perencanaan ini disusun setahun sebelumnya dengan tahapan sebagai berikut : 1) Musyawarah Pengelolaan Hutan tingkat RPH, diselenggarakan oleh Kepala RPH bersama mandor dan polisi kehutanan setempat untuk menyusun rencana pengelolaan yang menjadi tugas dan fungsinya. Koordinasi perencanaan dilakukan dengan Nagari yang berbatasan dengan hutan, Kelompok Tani Hutan, dan para tokoh masyarakat setempat. 2) Musyawarah Pengelolaan Hutan tingkat KPH, diselenggarakan oleh KPH untuk mengkoordinasikan usulan/rencana dari RDH dalam pengelolaan hutan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-27

dan merancang kegiatan penganggarannya untuk diajukan kepada Bappeda (untuk APBD) atau Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan (untuk APBN) dan lembaga penyandang dana (untuk dana non pemerintah) melalui Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari proses mekanisme ini dapat disusun perencanaan yang mantap dalam pengelolaan

hutan

untuk

dasar

penyusunan

perencanaan

jangka

panjang

pengelolaan hutan dan rencana jangka pendek perencanaan hutan. Disamping

perencanaan

kegiatan

yang

membutuhkan

fasilitasi

penganggaran, perencanaan teknis juga disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan teknis ini tentunya akan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan, yang disusun dalam bentuk Rencana Teknis Tahunan seperti RTT Rehabilitasi Jalan Hutan, RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Pemeliharaan, dan RTT Produksi.

5.12. REVIEW RENCANA PENGELOLAAN KPHL 50 KOTA Dalam rangka mengikuti perkembangan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, maka perlu dilakukan review terhadap rencana pengelolan hutan jangka panjang yang disusun ini, minimal dilakukan setiap 5 tahun, sehingga setiap perkembangan yang ada dapat diantisipasi dengan baik. 5.13. PENGEMBANGAN INVESTASI Dalam rangka mewujudkan kemandirian pengelolaan KPHL pada masa yang akan datang, sangat dibutuhkan bukan hanya sekedar pendanaan, akan tetapi juga dibutuhkan investasi usaha, sehingga aktivitas pengelolaan dapat berkelanjutan. KPHL model lima puluh kota mengambil kebijakan dalam pengelolaan dengan tidak membuka pintu untuk ijin, akan tetapi membuka pintu dalam bentuk kerjasama operasional (Joint Operation) yang melibatkan KPHL, Pengusaha (BUMN dan BUMS) dan masyarakat setempat. Masing-masing instansi punya peran dan tanggung jawab, sehingga semua pihak mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut.


V-28

5.13.1. Penyusunan dan distribusi leaflet tentang potensi dan kekayaan KPHL yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan Dari data penting yang tersedia dapat disusun informasi singkat untuk memperkenalkan KPHL Lima Puluh Kota kepada publik. Informasi tersebut sebaiknya berupa leaflet yang didistribusikan pada event khusus dan diberikan pada tamu yang berkunjung ke kantor KPHL. Leaflet seyogyanya berisi potensi ekowisata, sumber daya air, keunikan flora dan fauna, petunjuk lokasi dan kontak person yang dapat di hubungi secara cepat.

5.13.2. Pembuatan audio visual ( kerja sama dengan TVRI/ Swasta) Pembuatan audio visual tentang lokasi lokasi potensial, menarik dan berpotensi untuk meningkatkan kesadaran publik akan meningkatkan citra kawasan. Hal ini sekaligus juga untuk promosi seperti potensi untuk lokasi shooting film, olah raga forest walk, lomba pengenalan burung dan foto artistik. Pada saatnya nanti pemutaran film pada pusat informasi KPHL bisa menjadi sub event kegiatan wisata. Dalam audio visual dapat pula ditambahkan nilai penting untuk menjaga kawasan sekitar dari bencana alam seperti banjir dan longsor. Hal lain yang dapat dimuat adalah kreasi etnobotani yang berbasis tumbuhan lokal seperti pembuatan tikar, cendera mata spesifik dan bumbu khas makanan Lima Puluh Kota.

5.13.3. Penyusunan

daftar

mitra

potensial

untuk

pemanfaatan air

dan

tanamanobat. Tersedianya

daftar

mitra

potensial

mempermudah

pengelola

untuk

menginisiasi kontak bisnis dalam pemanfaatan potensi. Hal ini tentu juga terkait dengan informasi potensi yang disediakan seperti dikemukakan sebelumnya. Kegiatan bisnis air mineral dan obat herba merupakan mitra potensial contoh, dari sekian banyak mitra yang ada.

Daftar mitra ini akan semakin panjang seiring

meningkatnya valiaditas dan variasi informasi yang ditawarkan. 5.13.4. Penawaran perdagangan karbon non mandatory untuk lokasi tertentu Dari cerita sukses petani sekitar hutan di beberapa lokasi melakukan perdagang karbon maka KPHL berpeluang juga membuka kerja sama sejenis, Lokasi yang tersedia seperti di Koto Alam, Harau, Mangilang dan Sialang/Kapur IX Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-29

relatif potensial untuk skema ini. Persiapan tentang pembagian hasil dan bentuk kerja sama saling menguntungkan tentu perlu dilakukan. Rencana lokasi yang dilakukan untuk perdagangan karbon adalah pada blok inti dalam wilayah KPHL 50 Kota sebagai berikut :

Gambar 5.9. Peta Lokasi Rencana Perdagangan Karbon

5.13.5. Pengelolaan ekowisata bersama masyarakat dan sektor swasta Potensi ekowisata yang ada perlu dikembangkan dengan dukungan masyarakat lokal. Memperkenalkan prinsip ekowisata seperti

etika lingkungan,

partisipasi lokal dan penghargaan terhadap budaya setempat akan membantu pencapai visi. Dalam rangka pengembangan kegiatan wisata alam, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1) Menyusun strategi dan regulasi pengusahaan wisata alam 2) Pengembangan produk dan pelatihan wisata alam 3) Pengembangan rambu-rambu dan jalur interpretasi 4) Peningkatan investasi pengusahaan 5) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan wisata alam 6) Pengembangan jaringan ekoturisme 7) Penyebaran informasi, promosi dan publikasi 8) Membangun fasilitas sarana dan prasarana wisata alam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota (2014-2023)

V-30

5.13.6. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi. Hasil hutan kayu yang terdapat di dalam hutan produksi dan produksi terbatas dapat dipungut hasilnya dengan mengikuti prinsip-prinsip kelestarian, baik kelestarian hutan maupun kelestarian hasil.

Hasil hutan kayu yang di pungut

dihindari sejauh mungkin merusak struktur hutan yang ada di wilayah tersebut, dan dihindari dalam bentuk tebang habis.

Gambar 5.10. Peta kerja Pemanfaatan hasil hutan kayu pada KPHL Model Lima Puluh Kota. Tabel 5.5. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada KPHL Model Lima Puluh Kota. NO PETAK1

FUNGSI

POTENSI

HP-55

HP

Tinggi

HP-58

HP

HP-60

BLOK50KOTA

LUAS

RPH

HL Blok Pemanfaatan

95.659775

RPH VI

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

132.113816

RPH VI

HP

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

58.592036

RPH VI

HP-62

HP

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

174.564611

RPH VI

HP-64

HP

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

72.000755

RPH VI

HP-71

HP

Tinggi

HP Blok Pemanfaatan HHK-HA

121.418525

RPH VI

HP-113

HP

Tinggi


18.887699

RPH VI

HPT-115

HPT

Tinggi

HP Blok Pemberdayaan

172.179544

RPH VI

HPT-114

HPT

Tinggi


171.301208

RPH VI


V-31

HPT-112

HPT

Tinggi


190.379894

RPH VI

HPT-65

HPT

Tinggi


98.191559

RPH VI

HPT-105

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

67.354175

RPH VI

HPT-104

HPT

Tinggi


125.688995

RPH VI

HPT-102

HPT

Tinggi

HP Blok Pemanfaatan HHK-HT

133.21175

RPH VI

HPT-103

HPT

Tinggi


73.017541

RPH VI

HPT-106

HPT

Tinggi


162.30776

RPH VI

HPT-107

HPT

Tinggi


107.228857

RPH VI

HPT-37

HPT

Tinggi


128.367212

RPH VI

HPT-36

HPT

Tinggi


97.719173

RPH VI

HPT-35

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

220.927631

RPH VI

HPT-31

HPT

Tinggi


114.478246

RPH VI

HPT-30

HPT

Tinggi


140.415712

RPH VI

HPT-48

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

109.142555

RPH VI

HPT-49

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

79.806713

RPH VI

HPT-32

HPT

Tinggi


137.147564

RPH VI

HPT-34

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

194.087626

RPH VI

HPT-50

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

178.656755

RPH VI

HPT-51

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

125.775372

RPH VI

HPT-52

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

61.069445

RPH VI

HPT-53

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

111.415453

RPH VI

HPT-57

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

106.713456

RPH VI

HPT-101

HPT

Tinggi

HL Blok Pemanfaatan

33.181709

RPH VI

HPT-108

HPT

Tinggi


147.900567

RPH VI

HPT-109

HPT

Tinggi


110.350435

RPH VI

HPT-110

HPT

Tinggi


78.708387

RPH VI

5.14. RENCANA PEMANTAPAN KELEMBAGAAN KPH Dalam rangka pemantapan kelembagaan dan organisasi KPHL 50 kota dapat dilakukan dengan dua kegiatan pokok yaitu kelembagaan KPH dan tata hubungan kerja.

5.14.1. Kelembagaan Kelembagaan KPHL 50 Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana KPHL ini berbentuk UPTD Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota, belum sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 tentang kelembagaan


V-32

KPH. Sampai saat ini struktur yang sudah diisi adalah Kepala KPHL dan kepala Sub Bagian Tata Usaha, sementara staf, maupun RPH belum tersedia. Kelembagaan dan organisasi dalam pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota direncanakan dibagi ke dalam 6 wilayah RPH, dimana 1 RPH dengan luasan 16.000 s.d 24.000 Ha, terdiri atas beberapa blok hutan dan atau petak hutan sesuai dengan kondisi bentang alam sehingga lintas nagari dan kecamatan yang menjadi kewenangan Kepala RPH masing-masing. Desain awal RPH adalah sebagai mana terdapat dalam gambar berikut ini:

Gambar 5.11. Rencana RPH di KPHL Model Lima Puluh Kota Tabel 5.6. Nama Kecamatan dan Nagari di dalam RPH

1

RPH I a. Nagari Galugur b. Nagari Durian Tinggi c. Nagari Kota Bangun

Fungsi Kawasan HL HPT HP 11.767 9.038 8.848 9.038 478 2.441

2

RPH II a. Nagari Sialang b. Nagari Koto Lamo c. Nagari Durian Tinggi

19.233 13.532 5.186 515

3

RPH III a. Nagari Maek b. Nagari Baruah Gunung c. Nagari Sungai Naning d. Nagari Koto Tangah

20.199 15.011 3.207 240 384

No

Nama Nagari/RPH

4.492 4.492


Jumlah 20.805

23.725

20.199

V-33

e. Nagari Banja Laweh f. Nagari Talang Maur

735 622

4

RPH IV a. Nagari Koto Lamo b. Nagari Koto Bangun c. Nagari Muaro Peti d. Nagari Lubuk Alai e. Nagari Tanjung Balik f. Nagari Pangkalan g. Nagari Gunung Malintang

17.919 1.828 1.851 1.980 3.020 550 266 8.424

5

RPH V a. Nagari Gunung Malintang b. Nagari Pangkalan c. Nagari Koto Alam d. Nagari Simpang Kapuk e. Nagari Harau f. Nagari Mangilang

18.250 7.530 1.106 2.659 100 1.286 5.569

187

RPH VI Nagari Tanjung Balik Nagari Tanjung Pauh Nagari Pangkalan TOTAL

7.518 1.077 5.670 768 94.883

3.666 2.894 772

6

17.919

18.437

187

17.383

5.286 5.064 222 5.286

16.467

117.552

5.14.2. Penyusunan Tata Hubungan Kerja Dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja KPH di masa depan, perlu di buat suatu mekanisme hubungan kerja, sehingga jelas mana yang akan dilakukan oleh KPHL dan mana yang akan dilakukan oleh Dinas sebagai induk dari KPHL tersebut, ataupun nanti KPH berdiri sendiri dalam bentuk SKPD. Sehingga dengan jelasnya mekanisme tersebut, KPHL dapat bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat di bedakan antara tugas Dinas sebagai pelaksanakan administrative (pengurusan) sementara KPH melaksanakan pengelolaan (penyelenggaraan) (terlampir).


V-34

BAB VI . PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Untuk menjamin terlaksananya seluruh rencana pengelolaan KPHL secara optimal sehingga visi pengelolaan dapat diwujudkan diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 6.1.

Pembinaan Pembinaan

adalah

rangkaian

kegiatan

pengembangan kemampuan sumber daya manusia

berupa

pemeliharaan

dan

dan kelembagaan pengelola

KPHL. Kegiatan yang perlu dilaksanakan meliputi: 1. Menyediakan informasi terkini yang meliputi kebijakan,aturan, strategi dan arahan pengelolaan KPH Nasional dan Regional. 2. Meningkatkan pengetahuan pengelola melalui pendidikan formal maupun informal. Pengetahuan tersebut terutama mengenai prinsip=prinsip pengelolaan hutan lestari yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. 3. Meningkatkan ketrampilan teknis pengelola melalui pelatihan tematik sesuai perkembangan kebutuhan penanganan masalah dalam pelaksanaan rencana. 4. Meningkatkan kemampuan negosiasi dan resolusi konflik melalui pelibatan sistematis dan intensif dalam penanganan isu pengelolaan. 5. Menciptakan dan mengembangkan kondisi harmonis antara stake holder KPHL melalui peningkatan koordinasi dan pemeliharaan semangat kerjasama. 6. Mengembangkan sistem informasi untuk menjamin transparansi dan penguatan saling percaya (trust building) antar stake holder. 6. 2. Pengawasan Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHL Lima Puluh Kota agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHL dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya sasaran pengelolaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahanperubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPHL serta Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota(2014-2023)

VI- 1

perubahan pada sosial ekonomi masyarakat.

Disamping sebagai penghimpun

informasi, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. Selanjutnya pengawasan dapat juga diartikan sebagai upaya sistematis yang diperlukan agar pemanfaatan sumber daya lebih efisien. Untuk itu pengawasan perlu dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan standard kesesuaian. Kesesuaian dimaksud dapat berupa keseuaian dengan ketentuan perundanganundangan, keseuaian dengan rencana, kesesuaian dengan kesepakatan antar pihak, kesesuaian waktu dan kesesuaian dengan anggaran dan pedoman pengelolaan keuangan. 2. Analisis Penyimpangan Menilai kegiatan yang telah dilaksanakan dan melihat seberapa jauh pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan standard yang telah disusun atau telah tersedia. 3. Pengambilan tindakan koreksi. Dari hasil penilaian, bila terjadi penyimpangan perlu dilakuan tindakan koreksi sehingga pelaksanaan rencana menjamin tercapainya tujuan.

6.3. Pengendalian Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, memperhatikan

namun berbeda dengan pengawasan, pengendalian juga perubahan

lingkungan

eksternal.

Jika

dalam

pelaksanaan

diperkirakan dapat terjadi ketidak sesuaian dengan standard yang ditetapkan karena ada perubahan kondisi diluar KPHL atau pada stakeholder maka segera dilakukan koreksi. Koreksi dimungkinkan juga dilakukan dengan mengubah rencana dalam batas tertentu. Misalnya terjadi perubahan kebutuhan mitra kerja maka

rencana

kegiatan atau tahapannya dapat pula diubah. Contoh lain bila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan maka tahapan kegiatan bisa di ubah dengan menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan yang mengalami hambatan. Didalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota(2014-2023)

VI- 2

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi, lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri. Untuk menjadikan pengelolaan KPHL Lima Pukuh Kota berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHL, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHL sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi KPHL Lima Puluh Kota.


VI- 3

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Dalam pengelolaan KPHL Lima Puluh Kota pemantauan dan evaluasi kegiatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dimasudkan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari suatu pengelolaan yang dilaksanakan. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHL Lima Puluh Kota maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh KPHL Lima Puluh Kota bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra. Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) , hasil (outcomes), dan manfaat (benefits). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup : 1. Pemantauan dan evaluasi oleh internal KPHL. 2. Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain. 3. Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat. Evaluasi keberhasilan program KPHL dapat diukur dari : a. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan KPHL Lima Puluh Kota semakin menurun. b. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHL Lima Puluh Kota dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan. c. Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai upaya alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota

VII-1

d. Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan KPHL, yang dimulai dari Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, UPTD KPHL dan pihak mitra pendukung. e. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada kegiatan pelaporan, KPHL melaporkan hasil akhir dari seluruh kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh KPHL Lima Puluh Kota sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada Prosedur Kerja KPHL Lima Puluh Kota. Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala KPHL diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Lima Puluh Kota dan disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan di Jakarta.


VII-2

VIII. PENUTUP Pembangunan Kehutanan pada KPHL Lima Puluh Kota akan terwujud jika ada dukungan dari semua penentu kebijakan dan masyarakat secara luas, terciptanya supremasi hukum, pelaksana pemerintahan yang bersih, baik dan efisien.

Pembangunan KPHL Lima Puluh Kota diharapkan dapat meningkatkan kemantapan status hutan, menurunkan laju degradasi Sumber Daya Hutan, meningkatkan peran hutan dalam perekonomian masyarakat.

Dukungan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola hutan perlu ditingkatkan dan diarahkan agar kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.


VIII-1

Lampiran 1. Matrik Rencana Kegiatan KPHL Model 50 Kota Tahun 2014 s/d 2023 No

KEGIATAN

1

INVENTARISASI BERKALA WILAYAH KELOLA SERTA PENATAAN HUTANNYA

1.1

Invetarisasi Hutan

1.2

Pemantapan Kawasan Hutan

1.2.1

Tata Batas

1.2.2

Perpetaan

1.3

Penataan Penggunaan Kawasan

1.3.1

Penataan Penggunaan Kawasan untuk Ijin Usaha Pemanfaatan

1.3.2

Penataan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Wilayah Tertentu

1.3.3

Penataan Penggunaan Kawasan Hutan Kerjasama dengan Lembaga Lain

2

RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU

2.1

Pengembangan Tanaman Aren

2.2

Pengembangan Hutan Bersama Masyarakat

2.3

Penangkaran Rusa

2.4

Pengembangan Ekowisata

2.5

Pengembangan Tanaman Kayu Putih

Satuan Target

Kondisi

Ket RENCANA TAHUNAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

100

200

300

400

400

400

400

400

400

400

Lamp -1

2.6

Pemungutan Hasi Hutan Kayu dan Non Kayu

2.7

Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling)

2.8

Pengembangan Produk Alternatif Berbasis Non Kayu (Gaharu dan Tanaman Aromatik)

3

PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1

Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari

3.2

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

3.2.1

Pemberdayaan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan Pemberdayaan Masyarakat di Luar Kawasan Hutan Peningkatan Kesadaran Publik Dengan Penyuluhan

3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2

Nagari

21

2

2

2

2

2

2

2

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan Penyuluhan terhadap Perambah dan Pengokupasi Kawasan Hutan

4

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

5

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Lamp -2

6

6.1

RENCANA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Opersional Perlindungan Hutan

6.1.1

Patroli Rutin

6.1.2

Operasi gabungan dan koordinasi pengamanan Penegakan hokum bagi pelaku pelanggaran

6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Identifikasi Daerah Risiko Tinggi Kebakaran Patroli Intensif Pada Periode Musim Kering Peningkatan Fasilitas dan Peralatan

6.2.4

Pembentukan Regu Pemadam Kebakaran

6.3

Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan Penanganan Perambahan dan Okupasi Lahan

6.4 6.4.1

Identifikasi detail perambahan

6.4.2

Memfasilitasi kerjasama pemanfaatan Kawasan Hutan

6.5

Pemantauan Hama Penyakit Hutan

6.6

Penetapan Areal HCVF

7

KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT

Lamp -3

7.1

Workshop tahunan pengelolaan (kerjasama dengan LSM Internasional dan perguruan tinggi)

Kali

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.2

Wawancara dengan radio lokal dan rubrik khusus di koran daerah

Kali

28

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

RENCANA PENGEMBANGAN APARATUR DAN SARANA PRASARANA Kebutuhan dan Pengembangan Aparatur

Dok

1

0

8.1 8.2

Sarana Prasarana

9

PENYEDIAAN PENDANAAN

9.1 9.1.1

Menggalang Sumber Dana Para Pihak Membangun mekanisme penggalangan dana

9.1.2

Penyusunan proposal dukungan pendanaan

Dok

18

0

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9.1.3

Membangun perencanaan program

Dok

45

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

RENCANA PENGEMBANGAN SYSTEM DATA BASE BERBASIS WEB

11

RENCANA RASIONALISASI WILAYAH KELOLA DAN PENGEMBANGAN HUTAN Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola

11.1

Lamp -4

11.2

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

12

REVIEW RENCANA PENGELOLAAN KPHL 50 KOTA

13

PENGEMBANGAN INVESTASI

13.1

Penyusunan dan distribusi leaflet tentang potensi dan kekayaan KPHL yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan Pembuatan audio visual ( kerja sama dengan TVRI/ Swasta)

Judul

50

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Judul

10

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Penyusunan daftar mitra potensial untuk pemanfaatan air dan tanaman obat Penawaran perdagangan karbon non mandatory untuk lokasi tertentu

Buku

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lokasi

20

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13.5

Pengelolaan ekowisata bersama masyarakat dan sektor swasta

Lokasi

5

0

1

13.6

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi

Ha

1500

0

14

RENCANA PEMANTAPAN KELEMBAGAAN KPH

14.1

Kelembagaan

14.2

Penyusunan Tata Hubungan Kerja

13.2 13.3.

13.4

1 100

200

1 200

200

1 200

200

1 200

200

200

Lamp -5

Lampiran 2. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan Dan Rencana Kegiatan Kphl Model 50 Kota NO

VISI “Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Berbasis Partisipatif dan berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

MISI TUJUAN 1. Pemantapan Batas 1. meningkatkan kepastian Kawasan Hutan di batas kelola KPHL Lima Wilayah KPHL Lima Puluh Kota Puluh Kota

2. Meningkatkan 1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbaisis Partisipatif

RENCANA KEGIATAN 1) Pemantapan kawasan hutan a) Tata Hutan dan Pemantapan Kawasan Tata batas luar Tata Batas Fungsi, Batas Petak, dan Anak Petak Perpetaan 2) Penata penggunaan kawasan a) Penataan Penggunaan Kawasan untuk Ijin Usaha Pemanfaatan a) Penataan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Wilayah Tertentu b) Penataan Penggunaan Kawasan Hutan Kerjasama dengan Lembaga Lain

1) Operasional Perlindungan hutan

terjaganya sumberdaya hutan di KPHL 50 Kota oleh masyarakat setempat

a) Patroli rutin. b) Operasi gabungan dan koordinasi pengamanan.

2) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

a. b.

a) Identifikasi Daerah Risiko Tinggi Kebakaran b) Patroli Intensif Pada Periode Musim Kering c) Peningkatan Fasilitas dan Peralatan d) Pembentukan Regu Pemadam Kebakaran 3) Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan 4) Penanganan Perambahan dan Okupasi Lahan a) Identifikasi detail perambahan b) Memfasilitasi izin pemanfaatan Kawasan Hutan 5) Pemantauan Hama Penyakit Hutan Peningkatan Kesadaran Publik 1) Penyuluhan 2) Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan Peningkatan Konsistensi Penegakkan Peraturan 1) Penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran

Lamp -6

NO

VISI

MISI TUJUAN 3. Membangun 2. mendapatkan peluang kerjasama kemitraan investasi dalam bentuk dengan berbagai pihak kerjasama

RENCANA KEGIATAN a. Penyusunan daftar mitra potensial untuk pemanfaatan air dan tanaman obat b. Penawaran perdagangan karbon non mandatory untuk lokasi tertentu c. Pengelolaan ekowisata bersama masyarakat dan sektor swasta : 1. Menyusun strategi dan regulasi pengusahaan wisata alam 2. Pengembangan produk dan pelatihan wisata alam 3. Pengembangan rambu-rambu dan jalur interpretasi 4. Peningkatan investasi pengusahaan 5. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan wisata alam 6. Pengembangan jaringan ekoturisme 7. Penyebaran informasi, promosi dan publikasi 8. Membangun fasilitas sarana dan prasarana wisata alam d. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi e. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 1) Pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan : 1. Masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan harus dilakukan pendataan 2. Dibentuk kelompok tani yang bergerak di dalam kawasan hutan 3. Menyusun perjanjian kerjasama antara KPHL dengan masyarakat melalui wadah kelompok tani hutan yang menyangkut hak dan kewajibannya. 4. Memetakan wilayah kerja kelompok tani tersebut 5. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. 6. Memfasilitasi pengurusan Izin pemanfaatan Kawasan Hutan dalam bentuk HKM, HTR maupun Hutan desa pada wilayah yang sesuai denga peraturan perundangan. 2) Pemberdayaan masyarakat di luar kawasan f. Menggalang Sumber Dana Para Pihak a) Membangun mekanisme penggalangan dana b) Penyusunan proposal dukungan pendanaan c) Membangun perencanaan program bersama g. Rencana Pengembangan Investasi

Lamp -7

NO

VISI

MISI

TUJUAN

4. Pengembangan 1. kelembagaan KPHL 50 Kota

2.

5. Optimalisasi Pemanfaatan hutan (Hasil Hutan Kayu, HHBK dan Jasa Lingkungan) Berbasis kearifan dan partisipasi local serta ilmu pengetahuan

RENCANA KEGIATAN

Mewujudkan kelembagaan KPHL yang kuat da mandiri

a. Pemantapan Kelembagaan KPH

Terpenuhi jumlah dan kualitas Aparatur serta sarana dan prasarana

b. Pengembangan Aparatur dan Sarana Prasarana

1.

Meningkatkan penerimaan dari Kayu, HHBK dan Jasling

2.

Meningkatnya jumlah usaha pemanfaatan HHBK dan Jasling

Mengungkapkan kembali kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan

1) 2) 3) 4)

Kelembagaan Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola Rencana Review RPHJP KPHL 50 Kota Tata hubungan kerja

1) 2) 3) 4)

Kebutuhan dan pengembangan aparatur Sarana prasarana Perencanaan dan pengembangan hutan Pengawasan dan pengendalian 1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 2) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling) 4) Pengembangan Wisata Alam 5) Pengembangan produk alternatif berbasis non kayu (Gaharu dan Tanaman Aromatik) 6) Pengembangan Tanaman Aren 1) Inventarisasi Hutan a. Pelaksanaan inventarisasi pada kawasan hutan produksi (produksi kayu), sementara inventarisasi pada kawasan lindung invetarisasi dilakukan (potensi non kayu dan jasa lingkungan). b. Inventarisasi potensi sumber air dan pengelolaan konservasi di sumber air pada kawasan hutan. c. Inventarisasi jasa lingkungan dan pengelolaan serta pengembangan jasa lingkungan. d. Inventarisasi secara berkala dan menyeluruh terhadap sumber daya hutan yang ada di dalam wilayah kelola. 2) Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari

1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Pemberdayaan masyarakat Lamp -8

NO

VISI

MISI

TUJUAN yang telah terbukti menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan Mengembangkan pemanfaatan hasil hutan dengan dukungan hasil riset sehingga memberikan nilai tambah terhadap hasil hutan.

RENCANA KEGIATAN

a. b. c. d. e.

Penyusunan dan distribusi leaflet tentang potensi dan kekayaan KPHL yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan Pembuatan website Pembuatan audio visual ( kerja sama dengan TVRI/ Swasta) Workshop tahunan pengelolaan (kerjasama dengan LSM Internasional dan perguruan tinggi). Wawancara dengan radio lokal dan rubrik khusus di koran daerah.

Lamp -9

Lampiran 3. Atribute Peta Pengelolaan Hutan KPHL Model 50 Kota FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

0

HPT-0

Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan

Arahan HA dan Gambut

Peka

5 - 25 m dpl

Rendah z

1

HPT-1

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hp blok pemanfaatan hhbk

2

HPT-2

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

95.54 rph I

3

HPT-3

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

4.70 rph I

4

HPT-4

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

83.51 rph I

5

HPT-5

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

66.21 rph I

6

HPT-6

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

10.30 rph II

7

HPT-7

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan

Arahan untuk Rehabilitasi

Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok pemanfaatan

8

HPT-8

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

9

HPT-9

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hp blok pemanfaatan hhk-ha

114.61 rph I

10

HPT-10

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


102.36 rph II

11

HPT-11

Sedang

potensial kritis Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

147.28 rph II

12

HPT-12

Sedang


71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

68.25 rph II

13

HPT-13

Sedang


71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

94.00 rph II

14

HPT-14

Sedang


71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

92.62 rph II

15

HPT-15

Rendah


71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

70.35 rph II

16

HPT-16

Sedang


71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

108.31 rph II

17

HPT-17

Sedang


71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

44.03 rph II

18

HP-18

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

500 - 1800 m dpl Rendah hl blok pemanfaatan

80.58 rph VI

19

HP-19

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


9.13 rph VI

20

HP-20

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


16.61 rph VI

21

HP-21

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


27.18 rph VI

22

HP-22

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan

Arahan Usaha Skala Kecil

Kurang peka

500 - 1800 m dpl Rendah hp blok pemanfaatan hhk-ha

Luas rph 4.54 rph I 153.93 rph I

6.18 rph II 91.46 rph II

135.12 rph VI

Lamp -10

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

23

HP-23

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


84.30 rph VI

24

HP-24

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0

Tidak berhutan Arahan untuk Rehabilitasi

Kurang peka


119.18 rph VI

25

HP-25

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


95.52 rph VI

26

HP-26

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


117.04 rph VI

27

HP-27

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

500 - 1800 m dpl Rendah hp blok pemanfaatan hhbk

111.09 rph VI

28

HP-28

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


81.65 rph VI

29

HP-29

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan

Arahan Usaha Skala Besar

Kurang peka


122.38 rph VI

30

HPT-30

Tinggi

0

Curam

83.1

Tidak berhutan Arahan Usaha Skala Besar

Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hp blok pemanfaatan hhk-ha

140.42 rph VI

31

HPT-31

Sedang

0

Curam

83.1

Tidak berhutan Arahan Usaha Skala Kecil

Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi


114.48 rph VI

32

HPT-32

Sedang

0

Curam

83.1

Berhutan


Kurang peka

500 - 1800 m dpl Tinggi


137.15 rph VI

33

HPT-33

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


34

HPT-34

Sedang

potensial kritis Landai

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

194.09 rph VI

35

HPT-35

Sedang

0

Landai

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

220.93 rph VI

36

HPT-36

Sedang

0

Curam

83.1


Tinggi


37

HPT-37

Sedang

0

Curam

83.1


Tinggi

hp blok pemberdayaan

38

HPT-38

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


154.70 rph I

39

HPT-39

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hp blok pemanfaatan hhk-ht

59.90 rph I

40

HPT-40

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0


Kurang peka

500 - 1800 m dpl Rendah hp blok pemanfaatan hhk-ht

63.93 rph I

41

HPT-41

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


113.58 rph I

42

HPT-42

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


151.11 rph I

43

HPT-43

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


112.63 rph I

44

HPT-44

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


58.43 rph I

45

HL-389

Sedang

0

Agak Curam

83.1


Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

358.14 rph VI

46

HL-390

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan

Peka

5 - 25 m dpl


173.95 rph IV

47

HL-391

Sedang

0

Agak Curam

83.1


Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi


Potensi blok50kota

hl blok pemanfaatan

Luas rph

69.55 rph VI

97.72 rph VI 128.37 rph VI

20.74 rph VI

Lamp -11

FID

Petak

48

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

Luas rph

HPT-205 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hp blok perlindungan

135.09 rph II

49

HPT-206 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


86.78 rph II

50

HPT-207 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


128.99 rph II

51

HL-316

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

277.70 rph II

52

HL-317

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

500 - 1100 m dpl Rendah hl blok inti

361.91 rph II

53

HL-497

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


216.54 rph V

54

HL-498

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


332.55 rph V

55

HL-432

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


2.50 rph IV

56

HL-433

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


261.67 rph IV

57

HL-500

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


43.80 rph V

58

HPT-121 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


59

HPT-122 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


60

HL-573

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0



257.30 rph I

61

HL-574

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0



194.13 rph I

62

HL-575

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0



202.25 rph I

63

HL-576

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0



138.89 rph IV

64

HL-577

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



22.72 rph IV

65

HPT-128 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


154.81 rph I

66

HPT-129 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


126.38 rph I

67

HPT-130 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


15.04 rph I

68

HPT-137 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


125.66 rph I

69

HPT-138 Sedang

agak kritis

Landai

71.68


Kurang peka

300 - 900 m dpl


14.35 rph I

70

HPT-139 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


119.87 rph I

71

HPT-176 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hp blok pemberdayaan

84.70 rph II

72

HPT-177 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


47.10 rph I

185.60 rph I 96.01 rph I

Lamp -12

FID

Petak

73

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

Luas rph

HPT-178 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


70.17 rph I

74

HL-466

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


95.62 rph III

75

HL-471

Sedang

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Kurang peka


76

HL-472

Sedang

agak kritis

Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl

77

HL-499

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


78

HPT-208 Sedang


71.68

Berhutan

79

HPT-209 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

80

HPT-210 Sedang

agak kritis

Sangat curam

81

HL-246

Sedang

agak kritis

82

HL-247

Sedang

83

HL-248

84

hl blok pemanfaatan

32.90 rph V


208.12 rph III

Peka


310.84 rph V


Peka

5 - 25 m dpl


130.61 rph II

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


167.06 rph II

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


272.62 rph II

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


317.70 rph II

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


270.62 rph II

HL-355

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


319.84 rph III

85

HL-356

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


261.23 rph III

86

HL-357

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


156.47 rph III

87

HL-358

Rendah

kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


215.24 rph III

88

HL-318

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

286.24 rph III

89

HL-319

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


266.24 rph III

90

HL-430

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


235.35 rph IV

91

HL-431

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


336.89 rph VI

92

HPT-45

Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


13.13 rph I

93

HPT-46

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


92.64 rph I

94

HPT-47

Tinggi

0

Agak Curam

0


Agak Peka

60 - 300 m dpl


56.19 rph VI

95

HPT-48

Sedang

0

Agak Curam

83.1

Berhutan

Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

109.14 rph VI

96

HPT-49

Sedang

0

Agak Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

79.81 rph VI

97

HPT-50

Sedang

0

Agak Curam

83.1


Tinggi

hl blok pemanfaatan

178.66 rph VI


88.93 rph II

Lamp -13

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

98

HPT-51

Tinggi

0

Curam

83.1

99

HPT-52

Sedang

agak kritis

Curam

100

HPT-53

Sedang

agak kritis

Curam

101

HPT-54

Sedang

102

HP-55

103

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

125.78 rph VI

83.1


Kurang peka


hl blok pemanfaatan

61.07 rph VI

83.1

Berhutan

Kurang peka


hl blok pemanfaatan

111.42 rph VI


0


Agak Peka

60 - 300 m dpl


51.75 rph VI

Sedang

0

Curam

83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

95.66 rph VI

HPT-57

Sedang

0

Curam

83.1


Tinggi

hl blok pemanfaatan

106.71 rph VI

104

HP-58

Sedang

agak kritis

Curam

83.1

Tidak berhutan Arahan HA dan Gambut

Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

132.11 rph VI

105

HP-59

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Kurang peka


87.76 rph VI

106

HP-60

Rendah

potensial kritis Curam

83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi


58.59 rph VI

107

HP-62

Sedang


83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi


108

HP-64

Sedang


83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi


72.00 rph VI

109

HPT-65

Sedang

0

83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi


98.19 rph VI

110

HP-66

Sedang


71.68

Berhutan


Agak Peka

60 - 300 m dpl


64.34 rph VI

111

HP-67

Rendah


71.68

Berhutan


Agak Peka

60 - 300 m dpl


37.23 rph VI

112

HP-68

Rendah


71.68


Agak Peka

60 - 300 m dpl


26.45 rph VI

113

HP-69

Rendah

agak kritis

71.68

Berhutan

Kurang peka

50 - 250 m dpl


98.11 rph VI

114

HP-70

Sedang


0


Agak Peka

60 - 300 m dpl


147.39 rph VI

115

HP-71

Sedang

agak kritis

Curam

83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi

121.42 rph VI

116

HP-72

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan

Kurang peka

50 - 250 m dpl


117

HL-352

Sedang

agak kritis

Landai

0


Peka

5 - 25 m dpl


238.38 rph III

118

HL-353

Sedang


71.68

Berhutan


Kurang peka


22.51 rph II

119

HL-354

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


308.72 rph II

120

HL-381

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1

Berhutan


Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

47.54 rph VI

121

HL-382

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

50 - 150 m dpl


386.34 rph VI

122

HL-383

Tinggi

agak kritis

Landai

0


Agak Peka

60 - 300 m dpl


215.77 rph IV

Curam

Curam

RKTN





Luas rph

174.56 rph VI

72.13 rph VI

Lamp -14

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

123

HL-442

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


164.70 rph IV

124

HL-443

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


240.02 rph IV

125

HL-444

Sedang

agak kritis

Curam

0


Agak Peka

75 - 300 m dpl


375.22 rph V

126

HL-495

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


226.80 rph V

127

HL-496

Sedang

agak kritis

0

71.68

Berhutan



278.25 rph V

128

HL-501

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


345.54 rph V

129

HL-522

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


313.88 rph V

130

HL-523

Sedang

agak kritis

0

83.1

Berhutan


131

HL-524

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1

Berhutan


Kurang peka

132

HP-73

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


133

HP-74

Sedang


71.68

Berhutan

134

HP-75

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

135

HP-76

Sedang

agak kritis

Agak Curam

136

HP-77

Rendah

agak kritis

137

HP-78

Sedang

138

HP-79

139

Luas rph

Tinggi

hl blok pemanfaatan

25.90 rph V

50 - 150 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

498.67 rph VI

Kurang peka

50 - 250 m dpl


138.12 rph VI


Kurang peka

50 - 250 m dpl


124.74 rph VI

Berhutan


Kurang peka


157.47 rph VI

71.68

Berhutan


Kurang peka


85.12 rph VI

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


92.57 rph VI

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


78.94 rph VI

HP-80

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


103.86 rph VI

140

HP-81

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


91.15 rph VI

141

HP-82

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


65.81 rph VI

142

HP-83

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


7.82 rph VI

143

HP-84

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0


Kurang peka


97.50 rph VI

144

HP-85

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


10.49 rph VI

145

HP-86

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


73.11 rph VI

146

HP-87

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


99.38 rph VI

147

HP-88

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


62.95 rph VI

137.12 rph VI

Lamp -15

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

148

HP-89

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


109.57 rph VI

149

HP-90

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


142.63 rph VI

150

HP-91

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


13.08 rph VI

151

HP-92

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


183.87 rph VI

152

HP-93

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Kurang peka


182.16 rph VI

153

HP-94

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


118.21 rph VI

154

HP-95

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


173.68 rph VI

155

HP-96

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


99.84 rph VI

156

HP-97

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


98.91 rph VI

157

HPT-98

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


7.70 rph V

158

HPT-99

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


71.96 rph V

159

HPT-100 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


38.05 rph V

160

HPT-101 Tinggi

agak kritis

Agak Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

33.18 rph VI

161

HPT-102 Sedang

0

Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hp blok pemanfaatan hhk-ht

13.32 rph VI

162

HPT-103 Sedang

0

Curam

83.1


Tinggi


73.02 rph VI

163

HPT-104 Tinggi

0

Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi


125.69 rph VI

164

HPT-105 Sedang

0

Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

67.35 rph VI

165

HPT-106 Sedang

0

Curam

83.1


Tinggi


16.23 rph VI

166

HPT-107 Sedang

0

Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi


107.23 rph VI

167

HPT-108 Sedang

0

Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi


147.90 rph VI

168

HPT-109 Sedang

0

Landai

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi


110.35 rph VI

169

HPT-110 Sedang

0

Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi


170

HP-111

Sedang

tidak_kritis

Curam

71.68


Agak Peka

60 - 300 m dpl


171

HPT-112 Sedang

tidak_kritis

Curam

83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi


172

HP-113

0

Curam

83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi


Sedang

Potensi blok50kota

Luas rph

78.71 rph VI 15.92 rph VI 190.38 rph VI 18.89 rph VI

Lamp -16

FID

Petak

173

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

HPT-114 Sedang

0

Curam

83.1

174

HPT-115 Sedang


175

HPT-116 Rendah

176

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Tinggi


171.30 rph VI

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi


172.18 rph VI


71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


HPT-117 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


8.65 rph I

177

HPT-118 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


16.24 rph I

178

HPT-119 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


164.41 rph I

179

HPT-123 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


10.29 rph I

180

HPT-124 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


126.34 rph I

181

HL-237

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


237.92 rph II

182

HL-238

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


269.11 rph II

183

HL-239

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


290.13 rph II

184

HL-240

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

323.34 rph II

185

HL-467

Sedang

agak kritis

Curam

0


Kurang peka

20 - 35 m dpl


218.54 rph III

186

HL-468

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


177.57 rph III

187

HL-469

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


213.58 rph V

188

HL-470

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


29.65 rph V

189

HL-491

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


402.78 rph V

190

HL-492

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


243.91 rph III

191

HL-493

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


306.34 rph V

192

HL-494

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


351.91 rph V

193

HL-513

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


325.06 rph V

194

HL-514

Sedang

agak kritis

0

104


Tinggi

hl blok pemanfaatan

356.88 rph V

195

HL-515

Sedang

agak kritis

0

83.1

Berhutan


Peka


hl blok pemanfaatan

251.78 rph V

196

HL-516

Sedang

agak kritis

0

83.1

Berhutan


Kurang peka


hl blok pemanfaatan

294.65 rph V

197

HL-526

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

hl blok pemanfaatan

201.82 rph VI

Tinggi

Luas rph

0.05 rph I

Lamp -17

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

198

HL-527

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

50 - 150 m dpl


199

HL-528

Sedang

agak kritis

0

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

22.66 rph I

200

HL-529

Sedang


113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

221.12 rph I

201

HL-530

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

263.09 rph I

202

HL-570

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

83.1

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

312.26 rph I

203

HL-571

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0



217.91 rph I

204

HL-572

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0



204.32 rph I

205

HPT-125 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


72.38 rph I

206

HPT-126 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


161.52 rph I

207

HPT-127 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


77.37 rph I

208

HPT-131 Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


139.08 rph I

209

HPT-132 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


155.69 rph I

210

HPT-133 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


139.41 rph I

211

HPT-134 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


121.28 rph I

212

HPT-135 Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Kurang peka

300 - 900 m dpl


118.79 rph I

213

HPT-136 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


8.68 rph I

214

HPT-140 Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Kurang peka

300 - 900 m dpl


15.72 rph I

215

HPT-141 Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Kurang peka


100.02 rph I

216

HPT-142 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


217

HPT-143 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


149.63 rph I

218

HPT-144 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


121.37 rph I

219

HPT-145 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


10.35 rph I

220

HPT-146 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


221

HPT-147 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


222

HPT-148 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


Luas rph 201.18 rph VI

68.04 rph I

162.20 rph I 11.83 rph I 105.48 rph I

Lamp -18

FID

Petak

223

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

HPT-149 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


140.01 rph I

224

HPT-150 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


121.90 rph I

225

HPT-151 Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


142.95 rph I

226

HPT-152 Tinggi

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Kurang peka


227

HPT-153 Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

228

HPT-154 Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Kurang peka


229

HPT-155 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


138.28 rph I

230

HPT-156 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


132.55 rph I

231

HPT-157 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


146.39 rph I

232

HPT-158 Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


70.75 rph I

233

HPT-159 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


124.99 rph I

234

HPT-160 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


122.37 rph I

235

HPT-161 Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


66.12 rph I

236

HPT-162 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


84.34 rph II

237

HPT-163 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


62.90 rph I

238

HPT-164 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


28.05 rph I

239

HPT-165 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


146.78 rph I

240

HPT-166 Rendah

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


28.70 rph I

241

HPT-167 Rendah

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


112.77 rph I

242

HPT-168 Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


116.89 rph I

243

HPT-169 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

500 - 1800 m dpl Rendah hp blok pemberdayaan

165.18 rph II

244

HPT-170 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


10.66 rph I

245

HPT-171 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


74.45 rph I

246

HPT-172 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


126.98 rph I

247

HPT-173 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl



Luas rph

8.78 rph I 104.43 rph I 9.95 rph I

13.97 rph I

Lamp -19

FID

Petak

248

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

Luas rph

HPT-174 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


83.47 rph II

249

HPT-175 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


123.40 rph I

250

HPT-179 Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


168.60 rph I

251

HPT-180 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


252

HPT-181 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


160.75 rph II

253

HPT-182 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


121.03 rph I

254

HPT-183 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

140.67 rph I

255

HPT-184 Sedang

agak kritis

Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


256

HPT-185 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


8.44 rph I

257

HPT-186 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


42.43 rph I

258

HPT-187 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


116.78 rph I

259

HPT-188 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


57.23 rph II

260

HPT-196 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


110.80 rph II

261

HPT-197 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


149.27 rph II

262

HPT-198 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


93.92 rph II

263

HL-446

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

264

HL-447

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


265

HL-448

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

194.82 rph IV

266

HPT-199 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


161.89 rph II

267

HPT-200 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


148.58 rph II

268

HPT-201 Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


141.51 rph II

269

HPT-202 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


125.56 rph II

270

HL-392

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


21.53 rph IV

271

HL-393

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


153.25 rph IV

272

HL-394

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

60 - 300 m dpl


372.05 rph VI

85.02 rph I

99.54 rph II

189.18 rph III 20.91 rph III

Lamp -20

FID

Petak

273

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

HPT-189 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


100.39 rph II

274

HPT-190 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

142.01 rph I

275

HPT-191 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


276

HPT-192 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


277

HPT-193 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


83.87 rph II

278

HPT-194 Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


21.11 rph II

279

HPT-195 Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


163.73 rph II

280

HPT-203 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

141.00 rph II

281

HPT-204 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


160.64 rph II

282

HPT-211 Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

115.59 rph II

283

HL-212

Sedang

0

Curam

104

Berhutan


Kurang peka


hl blok pemanfaatan

7.29 rph V

284

HL-213

Sedang

agak kritis

Curam

104

Berhutan


Kurang peka


hl blok pemanfaatan

328.42 rph V

285

HL-214

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Kurang peka

50 - 150 m dpl


5.86 rph VI

286

HL-215

Rendah

potensial kritis 0

0



2.75 rph VI

287

HL-216

Rendah

potensial kritis 0

0



2.17 rph VI

288

HL-217

Rendah

potensial kritis 0

0



2.26 rph VI

289

HL-219

Rendah

potensial kritis 0

0



3.01 rph VI

290

HL-220

Sedang

agak kritis

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

291

HL-221

Sedang


113

Berhutan


Kurang peka


hl blok pemanfaatan

298.64 rph II

292

HL-222

Sedang


71.68

Berhutan


Kurang peka


273.73 rph II

293

HL-223

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


299.06 rph III

294

HL-224

Sedang

kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


232.95 rph III

295

HL-225

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


21.66 rph III

296

HL-226

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka


310.17 rph IV

297

HL-227

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


236.64 rph III

Sangat curam

Rendah hl blok inti

Luas rph

89.52 rph II 100.51 rph II

345.29 rph III

Lamp -21

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

298

HL-228

Rendah

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka


275.93 rph III

299

HL-229

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


214.05 rph V

300

HL-230

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


299.66 rph IV

301

HL-231

Sedang

agak kritis

0

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

349.54 rph V

302

HL-232

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

33.57 rph VI

303

HL-233

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

155.92 rph I

304

HL-234

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

168.04 rph II

305

HL-235

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

305.10 rph II

306

HL-236

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


287.03 rph II

307

HL-241

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


119.50 rph II

308

HL-242

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


365.26 rph II

309

HL-243

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

291.81 rph II

310

HL-244

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


22.72 rph II

311

HL-245

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


275.09 rph II

312

HL-249

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

233.43 rph II

313

HL-250

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


97.83 rph II

314

HL-251

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


308.43 rph II

315

HL-252

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

286.55 rph II

316

HL-255

Sedang


113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

100.58 rph II

317

HL-256

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

114.21 rph II

318

HL-257

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

4.56 rph II

319

HL-258

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

293.12 rph II

320

HL-259

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

304.78 rph II

321

HL-260

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

27.37 rph II

322

HL-261

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


404.46 rph II

Potensi blok50kota

Luas rph

Lamp -22

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

323

HL-262

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

348.87 rph II

324

HL-263

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

342.64 rph II

325

HL-264

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

507.20 rph II

326

HL-265

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

277.29 rph II

327

HL-266

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

, rph II

328

HL-267

Sedang


113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

188.88 rph II

329

HL-268

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

319.86 rph II

330

HL-269

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

173.91 rph II

331

HL-270

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

349.03 rph II

332

HL-271

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

263.73 rph II

333

HL-272

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

322.88 rph II

334

HL-273

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

305.43 rph II

335

HL-274

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

259.68 rph II

336

HL-275

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

266.19 rph II

337

HL-276

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

364.01 rph II

338

HL-277

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


272.13 rph II

339

HL-278

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

364.72 rph II

340

HL-279

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

18.76 rph II

341

HL-280

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


74.72 rph IV

342

HL-281

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


21.30 rph IV

343

HL-282

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


356.18 rph V

344

HL-283

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


303.14 rph V

345

HL-284

Tinggi

agak kritis

Curam

0


Agak Peka

75 - 300 m dpl


311.74 rph V

346

HL-285

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

265.80 rph III

347

HL-286

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


Luas rph

18.39 rph III

Lamp -23

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

Luas rph

348

HL-287

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


15.50 rph IV

349

HL-288

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

12.53 rph V

350

HL-289

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

247.80 rph V

351

HL-290

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

18.22 rph V

352

HL-291

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


304.59 rph V

353

HL-292

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


281.52 rph V

354

HL-293

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


257.75 rph V

355

HL-294

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


188.60 rph V

356

HL-295

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


232.22 rph V

357

HL-296

Sedang

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

185.47 rph I

358

HL-297

Sedang

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

15.65 rph I

359

HL-298

Sedang

agak kritis

0

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

29.59 rph I

360

HL-299

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

164.88 rph I

361

HL-300

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



271.15 rph I

362

HL-301

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


136.71 rph I

363

HL-302

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


148.59 rph IV

364

HL-303

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


219.31 rph IV

365

HL-304

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


144.52 rph IV

366

HL-305

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


170.88 rph IV

367

HL-306

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


133.98 rph IV

368

HL-307

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


230.64 rph VI

369

HL-308

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

282.13 rph II

370

HL-309

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

210.43 rph II

371

HL-310

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

304.79 rph II

372

HL-311

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

404.34 rph II

hl blok inti

Lamp -24

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

373

HL-312

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

370.14 rph II

374

HL-313

Sedang


113

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Tinggi

hl blok inti

222.37 rph II

375

HL-314

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

312.62 rph II

376

HL-315

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

37.40 rph II

377

HL-320

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Kurang peka


378

HL-321

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

140.07 rph II

379

HL-322

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

386.34 rph III

380

HL-323

Sedang

agak kritis

Sangat curam

113

Berhutan


Kurang peka


381

HL-324

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


256.66 rph III

382

HL-325

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


258.58 rph II

383

HL-326

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


356.40 rph II

384

HL-327

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

277.11 rph III

385

HL-328

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


195.00 rph III

386

HL-329

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

392.17 rph III

387

HL-330

Sedang

kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


307.43 rph III

388

HL-331

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


464.29 rph II

389

HL-332

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


256.05 rph III

390

HL-333

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


285.57 rph III

391

HL-334

Rendah

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


309.50 rph III

392

HL-335

Sedang


71.68

Berhutan


Kurang peka


242.33 rph II

393

HL-336

Sedang

agak kritis

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

296.06 rph III

394

HL-337

Sedang


71.68

Berhutan


Kurang peka


395

HL-338

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


389.29 rph III

396

HL-339

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


341.08 rph III

397

HL-340

Sedang


71.68

Berhutan


Kurang peka


204.17 rph II

Curam

hl blok pemanfaatan

hl blok pemanfaatan

Rendah hl blok inti


Luas rph

399.21 rph II

304.84 rph II

22.76 rph II

Lamp -25

FID

Petak

Akses

Kritis

398

HL-341

Sedang

399

HL-342

400

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi


71.68

Berhutan


Kurang peka


255.83 rph II

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


240.69 rph III

HL-343

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


357.91 rph III

401

HL-344

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


256.50 rph III

402

HL-345

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


2.75 rph III

403

HL-346

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


31.44 rph III

404

HL-347

Sedang


71.68

Berhutan


Kurang peka


307.17 rph II

405

HL-348

Sedang


71.68

Berhutan


Kurang peka


256.89 rph II

406

HL-349

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


228.44 rph III

407

HL-350

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


345.50 rph III

408

HL-351

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


371.68 rph III

409

HL-359

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


19.26 rph III

410

HL-360

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


281.71 rph III

411

HL-361

Sedang

kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


29.34 rph III

412

HL-362

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


166.62 rph II

413

HL-363

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


270.07 rph III

414

HL-364

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


198.63 rph III

415

HL-365

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


228.73 rph III

416

HL-366

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


322.20 rph III

417

HL-367

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


257.11 rph III

418

HL-368

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


321.04 rph III

419

HL-369

Sedang

agak kritis

Curam

0


Kurang peka


217.66 rph III

420

HL-370

Sedang

agak kritis

Curam

0


Kurang peka


346.65 rph III

421

HL-371

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan

Kurang peka


232.21 rph III

422

HL-372

Sedang

agak kritis

Curam

0


Kurang peka


188.57 rph III


Potensi blok50kota

Luas rph

Lamp -26

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

423

HL-373

Sedang

agak kritis

Curam

0

424

HL-374

Tinggi

agak kritis

Curam

425

HL-375

Tinggi

agak kritis

426

HL-376

Sedang

427

HL-377

428

RKTN

Tanah

_ketinggi


Kurang peka


278.05 rph III

0


Kurang peka


16.91 rph III

Landai

0


Kurang peka


190.51 rph III

agak kritis

Curam

0


Kurang peka


29.47 rph III

Sedang

agak kritis

Curam

0


Kurang peka


242.34 rph III

HL-378

Tinggi

agak kritis

Landai

0


Kurang peka


236.31 rph III

429

HL-379

Sedang

agak kritis

Landai

0


Kurang peka

500 - 750 m dpl


19.71 rph III

430

HL-380

Sedang

potensial kritis Agak Curam

0


Kurang peka

50 - 150 m dpl


31.68 rph VI

431

HL-384

Sedang

agak kritis

Curam

0


Peka


158.35 rph V

432

HL-385

Sedang

0

Agak Curam

83.1


Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

24.85 rph VI

433

HL-386

Sedang

0

Agak Curam

83.1

Berhutan


Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

382.11 rph VI

434

HL-387

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

50 - 150 m dpl


335.48 rph VI

435

HL-388

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


313.37 rph IV

436

HL-395

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1


Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

46.86 rph VI

437

HL-396

Tinggi

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


21.87 rph IV

438

HL-397

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


235.54 rph IV

439

HL-398

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1

Berhutan


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

370.98 rph VI

440

HL-399

Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan

Sudah Dilepas jadi APL

Peka

5 - 25 m dpl


209.04 rph IV

441

HL-400

Sedang


0

Tidak berhutan Sudah Dilepas jadi APL

Kurang peka

120 - 200 m dpl


299.29 rph IV

442

HL-401

Tinggi

agak kritis

Landai

0


Kurang peka

120 - 200 m dpl


209.91 rph IV

443

HL-402

Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan

Peka

5 - 25 m dpl


239.82 rph IV

444

HL-403

Sedang


0


Kurang peka

50 - 250 m dpl

Rendah hl blok inti

272.25 rph IV

445

HL-404

Sedang

0

Agak Curam

83.1

Berhutan


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

34.95 rph VI

446

HL-405

Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


14.97 rph IV

447

HL-406

Sedang

agak kritis

Landai

0


Kurang peka

50 - 250 m dpl


176.76 rph IV


Potensi blok50kota

Luas rph

Lamp -27

FID

Petak

Akses

Kritis

448

HL-407

Tinggi

449

HL-408

450

Lereng

V50UP

Lahan


0

Sedang

0

Agak Curam

HL-409

Sedang

agak kritis

451

HL-410

Sedang

452

HL-411

453

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota


Kurang peka

120 - 200 m dpl


183.43 rph IV

104

Berhutan


Kurang peka

100 - 250 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

424.89 rph VI

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


149.18 rph IV

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

244.27 rph IV

Tinggi

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

177.49 rph IV

HL-412

Sedang


0


Kurang peka

50 - 250 m dpl


180.60 rph IV

454

HL-413

Sedang

agak kritis

Landai

0


Kurang peka

50 - 250 m dpl


212.27 rph IV

455

HL-414

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

117.09 rph IV

456

HL-415

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

265.22 rph IV

457

HL-416

Sedang

agak kritis

Landai

0


Peka

5 - 25 m dpl


242.22 rph IV

458

HL-417

Sedang

agak kritis

Landai

0


Kurang peka

50 - 250 m dpl


260.75 rph IV

459

HL-418

Sedang

agak kritis

Landai

0


Peka

5 - 25 m dpl


171.51 rph IV

460

HL-419

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

257.74 rph IV

461

HL-420

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


271.93 rph IV

462

HL-421

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

308.02 rph III

463

HL-422

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

187.09 rph IV

464

HL-423

Sedang

agak kritis

Sangat curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


197.08 rph IV

465

HL-424

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


240.95 rph IV

466

HL-425

Tinggi

agak kritis

Landai

0


Kurang peka

50 - 250 m dpl


284.96 rph IV

467

HL-426

Sedang

agak kritis

Sangat curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


270.26 rph IV

468

HL-427

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan

Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

286.19 rph III

469

HL-428

Sedang

agak kritis

Landai

0


Agak Peka

60 - 300 m dpl


147.55 rph IV

470

HL-429

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

193.16 rph IV

471

HL-434

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

152.52 rph III

472

HL-435

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

208.64 rph III


Luas rph

Lamp -28

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

473

HL-436

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


257.31 rph IV

474

HL-437

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

270.43 rph IV

475

HL-438

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

50.20 rph III

476

HL-439

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

174.92 rph III

477

HL-440

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

135.41 rph IV

478

HL-441

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

232.01 rph IV

479

HL-445

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

205.99 rph IV

480

HL-449

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka

20 - 35 m dpl


221.31 rph III

481

HL-450

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


356.13 rph V

482

HL-451

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

196.69 rph IV

483

HL-452

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


484

HL-453

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

485

HL-454

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


486

HL-455

Sedang

agak kritis

Curam

0


Kurang peka

20 - 35 m dpl


19.27 rph III

487

HL-456

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


58.53 rph IV

488

HL-457

Sedang

agak kritis

Curam

0


Peka

5 - 25 m dpl


17.75 rph III

489

HL-458

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


247.96 rph IV

490

HL-459

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


138.77 rph V

491

HL-460

Sedang

agak kritis

Curam

0


Kurang peka

20 - 35 m dpl


249.58 rph III

492

HL-461

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

215.91 rph IV

493

HL-462

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


154.78 rph III

494

HL-463

Sedang

agak kritis

Sangat curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


198.87 rph IV

495

HL-464

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

160.04 rph V

496

HL-465

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


340.15 rph V

497

HL-473

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


204.66 rph V

Luas rph

26.63 rph V 255.74 rph IV 457.72 rph VI

Lamp -29

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

498

HL-474

Sedang

agak kritis

Curam

0

499

HL-475

Sedang

agak kritis

Curam

500

HL-476

Sedang

agak kritis

501

HL-477

Sedang

502

HL-478

503

RKTN

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

Luas rph


Peka

5 - 25 m dpl


17.48 rph III

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


210.03 rph III

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


300.60 rph V

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


252.10 rph III

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

251.09 rph IV

HL-479

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

168.46 rph IV

504

HL-480

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

155.75 rph V

505

HL-481

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

220.33 rph V

506

HL-482

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


258.59 rph III

507

HL-483

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


323.22 rph V

508

HL-484

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


212.58 rph III

509

HL-485

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

183.01 rph IV

510

HL-486

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Agak Peka

75 - 300 m dpl


440.29 rph V

511

HL-487

Rendah

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

208.83 rph V

512

HL-488

Sedang

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl

Rendah hl blok inti

283.87 rph V

513

HL-489

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


457.68 rph V

514

HL-490

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka

5 - 25 m dpl


231.86 rph III

515

HL-502

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


229.71 rph V

516

HL-503

Tinggi

agak kritis

0

71.68



289.38 rph V

517

HL-504

Rendah

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan


Peka


179.76 rph V

518

HL-505

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


276.38 rph V

519

HL-506

Sedang

agak kritis

0

71.68

Berhutan



363.95 rph V

520

HL-507

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Kurang peka


259.23 rph V

521

HL-508

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Peka


448.22 rph V

522

HL-509

Sedang

potensial kritis 0

71.68

Berhutan



245.41 rph V

Lamp -30

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

523

HL-510

Sedang

agak kritis

0

83.1

Berhutan


524

HL-511

Rendah

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


525

HL-512

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan

526

HL-517

Sedang

agak kritis

0

104

527

HL-518

Sedang

agak kritis

Curam

528

HL-519

Tinggi

agak kritis

529

HL-520

Sedang

530

HL-521

531

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota Tinggi

Luas rph

hl blok pemanfaatan

277.29 rph V

Peka


234.82 rph V


Peka


300.59 rph V

Berhutan


Peka


236.02 rph V

71.68

Berhutan


Peka


269.80 rph V

Curam

0


Peka


191.90 rph V

agak kritis

0

83.1

Berhutan


Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


HL-525

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1

Berhutan


532

HL-531

Sedang

agak kritis

0

104

Berhutan

533

HL-532

Sedang

agak kritis

0

113

534

HL-533

Sedang

agak kritis

Landai

535

HL-534

Sedang

agak kritis

536

HL-535

Sedang

agak kritis

537

HL-536

538

Tinggi

hl blok pemanfaatan

hl blok pemanfaatan

40.47 rph V

Peka


348.62 rph V

Kurang peka

50 - 150 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

438.74 rph VI


Tinggi

hl blok pemanfaatan

228.80 rph I

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

214.06 rph I

71.68

Berhutan



220.90 rph I

Landai

71.68

Berhutan



31.14 rph I

Landai

71.68

Berhutan



222.95 rph I

Sedang


71.68

Berhutan



184.85 rph I

HL-537

Sedang

agak kritis

Landai

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

24.76 rph I

539

HL-538

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

247.38 rph I

540

HL-539

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

307.29 rph I

541

HL-540

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

252.44 rph I

542

HL-541

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

164.98 rph I

543

HL-542

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

26.22 rph I

544

HL-543

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

201.00 rph I

545

HL-544

Sedang

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

194.48 rph I

546

HL-545

Sedang

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

232.31 rph I

547

HL-546

Sedang

agak kritis

Landai

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

19.02 rph I

Lamp -31

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

RKTN

548

HL-547

Sedang

agak kritis

Landai

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

183.81 rph I

549

HL-548

Sedang

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

340.97 rph I

550

HL-549

Tinggi

agak kritis

Curam

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

212.28 rph I

551

HL-550

Rendah

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

94.61 rph I

552

HL-551

Sedang

agak kritis

Curam

113

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

317.01 rph I

553

HL-552

Sedang

agak kritis

Curam

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

270.52 rph I

554

HL-553

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



316.19 rph I

555

HL-554

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



166.71 rph I

556

HL-555

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



211.05 rph I

557

HL-556

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



269.29 rph I

558

HL-557

Sedang

agak kritis

Curam

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

223.74 rph I

559

HL-558

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



200.99 rph I

560

HL-559

Sedang

agak kritis

Curam

104

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

18.15 rph I

561

HL-560

Sedang

agak kritis

Landai

71.68

Berhutan



227.87 rph I

562

HL-561

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0



253.09 rph I

563

HL-562

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



178.72 rph I

564

HL-563

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



151.45 rph I

565

HL-564

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



231.36 rph I

566

HL-565

Sedang

agak kritis

Curam

83.1

Berhutan


Tinggi

hl blok pemanfaatan

340.95 rph I

567

HL-566

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

0



300.77 rph I

568

HL-567

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



203.82 rph I

569

HL-568

Sedang

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan



241.36 rph I

570

HL-569

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan



258.09 rph IV

571

HL-578

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

71.68

Berhutan



327.05 rph IV

572

HL-579

Sedang

agak kritis

Curam

0



248.10 rph IV

Tanah

_ketinggi

Potensi blok50kota

Luas rph

Lamp -32

FID

Petak

Akses

Kritis

Lereng

V50UP

Lahan

573

HL-580

Sedang

agak kritis

Agak Curam

0



215.21 rph IV

574

HL-581

Rendah

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


211.48 rph IV

575

HL-582

Tinggi

agak kritis

Curam

0



206.42 rph IV

576

HL-583

Tinggi

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Rendah hl blok inti

26.16 rph IV

577

HL-584

Sedang

agak kritis

Datar

71.68

Berhutan



19.75 rph IV

578

HL-585

Rendah

agak kritis

Curam

71.68

Berhutan


Rendah hl blok inti

142.46 rph IV

579

HL-586

Tinggi

agak kritis

Datar

71.68

Berhutan



191.60 rph IV

580

HL-587

Sedang

0

Curam

83.1


Tinggi

240.39 rph IV

581

HL-588

Sedang


71.68

Berhutan

582

HL-589

Sedang

agak kritis

Curam

83.1


Tinggi

hl blok inti

583

HL-590

Sedang

agak kritis

Curam

83.1


Tinggi

hl blok pemanfaatan

227.42 rph IV

584

HL-591

Sedang

agak kritis

Curam

71.68



247.49 rph IV

585

HL-592

Sedang

agak kritis

Curam

83.1


Kurang peka

50 - 250 m dpl

hl blok pemanfaatan

16.42 rph IV

586

HL-593

Sedang

agak kritis

Curam

71.68


Kurang peka


246.87 rph IV

587

HL-594

Sedang

agak kritis

Curam

71.68


Kurang peka


264.28 rph IV

588

HL-595

Sedang

agak kritis

Agak Curam

83.1


Agak Peka

60 - 300 m dpl

Tinggi

hl blok pemanfaatan

324.97 rph VI

589

HL-596

Tinggi

agak kritis

Agak Curam

83.1


Kurang peka


hl blok pemanfaatan

136.59 rph VI

RKTN

Tanah

_ketinggi


Kurang peka

50 - 250 m dpl


Potensi blok50kota

hl blok pemanfaatan

Rendah hl blok inti

Tinggi

Luas rph

223.04 rph IV 14.24 rph IV

Lamp -33

Lampiran 4. Perbedaan aktivitas Dinas Kehutanan Kabupaten dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan NO 1

KEGIATAN PERENCANAAN - Inventarisasi

- Pengukuhan kawasan hutan - Penatagunaan - Pembentukan wilayah KPH

- Rencana Kehutanan

2

• PENGELOLAAN - Tata hutan - Rencana pengelolaan

- Pemanfaaatan 1. Konservasi 2. Lindung Rencana Kerja

DINAS KABUPATEN

KPH

Invent Tk. Kab

KETERANGAN Invent KPH bagian dari tata hutan dan rencana pengelolaan

pengusulan penunjukan Pengusulan • Pertimbangan penyusunan RB KPHP dan KPHL dan pengusulan pembentukan KPHP dan KPHL • Pertimbangan teknis institusi • Rencana kehutanan tingkat kabupaten

• • Pertimbangan teknis RPJP, RPJM, RP Jk. Pendek KPHP, KPHL, KPHK

Telah disepakati Org KPHK Organisasi Pusat, KPHL/KPHP Organisasi Daerah

• Pelaksanaan tata hutan • Penyusunan RPJP dan Jk Pendek KPHP, KPHL, KPHK • Pengesahan RP KPH Jangka Pendek (PP6/2007) • Pengesahan Renc. Jangka Pendek Unit usaha

• Pertimbangan teknis •

• Pemantauan dan penilaiain

• Pertimbangan teknis

• Pemantauan dan penilaiain

• Di PP6/2007 tidak dikenal jangka menengah ( 5 tahun) • Di PP6/2007 jk panjang 10 thn, PP 38/2007 jk panjang 20 thn •

• Pertimbangan teknis pengesahan • Pertimbangan teknis pengesahan RKU unit usaha pemanfaatan hutan lindung jangka panjang, menengah dan jangka pendek  Pemanfaatan kawasan dan jasling

• Pemberian izin skala kab/kota (dalam kab/kota)

• Pemanfaatan wilayah teretntu • Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin

*Dimasukan dalam kelompok perijinan

 Pemungutan hasil hutan bukan kayu

• Pemberian izin skala kab/kota (dalam kab/kota)

• Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin


Lamp- 32

NO

KEGIATAN

DINAS KABUPATEN

 Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan HL 3. Produksi  Pemanfaatan Hasil Hutan kayu

• Pertimbangan teknis pengesahan kepada provinsi

 Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu

• Pemberian izin • skala kab/kota (dalam Kab/kota)* • Memantau pelaksanaan NSPK

 Pemanfaatan kawasan dan jasling

• Pemberian izin pemanfaatan kawasan dan jasling skala kab/kota (dalam Kab/kota)

 Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Memantau pelaksanaan NSPK

• • Pertimbangan teknis/rekomendasi terhadap izin * • Memantau pelaksanaan NSPK

KPH

KETERANGAN



• Pelaksanaan pemanfaatan pd wilayah tertentu • Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin


• Pelaksanaan pemanfaatan pd wilayah tertentu • Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin • Pelaksanaan pemanfaatan pd wilayah tertentu • Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin • Pelaksanaan pemanfaatan pd wilayah tertentu • Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin


• Pengesahan RKT • Menyusun RKU

Menurut PP6/2007


Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu skala kab/kota (dalam Kab/kota)*  Penyusunan Rencana Karya Usaha

• Pertimbangan teknis pengesahan RKU jangka panjang (20 tahun) dan menengah (5 tahun) • Pertimbnagan teknis pengesahan RKU jangka pendek (1 tahun) • • Pertimbangan teknis untuk  Penataan batas pengesahan, koordinasi dan luar areal kerja unit pengawasan pelaksanaan usaha pemanfaatan penataan batas luar areal hutan produksi kerja unit pemanfaatan hutan prod di dalam kab. - Penatausahaan hasil hutan (dari kawasan hutan) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten -

• Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin •

Penggunaan kawasan hutan

Lamp- 33

NO

KEGIATAN

DINAS KABUPATEN • Pengusulan (rekomendasi)

Rehabilitasi dan reklamasi (di luar izin) • Penetapan lahan kritis skala  perencanaan Provinsi rehabilitasi • Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi • • Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi (skala Kab/Kota) • Pelaksanaan rehabilitasi  Rehabilitasi hutan dan pemeliharaan pd dan lahan termasuk Tahura skala kab. mangrove • • Pelaksanaan rehabilitasi pd HP, HL yg tdk ada ijin skala kab.  Pemberdayaan Masyarakat

• Pelaksanaan penyiapan prakondisi pemberdayaan (misal : justifikasi hutan adat, dll) • Monitoring-evaluasi

 Reklamasi pada Areal Penggunaan Kawasan Hutan

Pertimbangan teknis rencana dan pemantauan reklamasi

KPH • Pemantauan dan evaluasi pada areal yang ada ijin 

KETERANGAN Pelaksanaan penggunaan adalah pemegang ijin

Masukan

Pelaksanaan rehabilitasi (Yang tidak ada ijin)

• Melaksanakan, al: • pemberian akses pemanfaatan hutan • Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat • • Pemantauan dan penilaiain •

Sampai saat ini penyelenggaraan rehabilitasi dan perlindungan dilaksanakan Pusat/Prop/Kab/kota. (seharusnya dilaksanakan oleh KPH) Sda







Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam

Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi skala kab.


Sda



Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan Perbenihan Tanaman Hutan Perlindungan hutan

Penyusunan rencana dan pembinaan


Sda

• Inventarisasi, identifikasi dan pengusulan calon areal • Pelaksanaan perlindungan pd HP/HL yg tdk dibebani hak dan hutan adat dan tahura skala kab. • Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan (hutan yang dibebani hak

• inventarisasi dan identifikasi • Pelaksanaan perlindungan dan konservasi alam •

 -

penyusun rencana reklamasi adalah pemegang ijin Pelaksana adalah pemegang ijin penggunaan kawasan hutan

Sampai saat ini penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam dilaksanakan Prop/Kab/kota (seharusnya

Lamp- 34

NO 3.

KEGIATAN

DINAS KABUPATEN dan hutan adat) skala kab.

KPH

KETERANGAN dilaksanakan KPH)

RENCANA KEHUTANAN • Penyusunan rencanarencana kehutanan tingkat kabupaten

4

5.

6.

7.

8.

LITBANG DIKLATLUH - Litbang

• Penyelenggaraan litbang di tk kab • Pemberian ijin penelitian pd HP dan HL yg bukan KHDTK skala kab. - Diklat - Penyuluhan • Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kab. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN - Pengawasan dan • Pengawasan thd efektifitas Pengendalian pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh Desa dan masyarakat SISTEM INFORMASI KEHUTANAN • Penyusunan SIK (Sistem Informasi Kehutanan) tingkat kabupaten PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK • Pelaksanaan pemungutan PNBP skala kabupaten PENGELOLAAN DAS • Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan • Penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten

• Identifikasi dan pengusulan kegiatan litbang kehutanan • Pengamanan KHDTK -

Lamp- 35

Lampiran 5. Lokasi rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No Petak

fungsi

Kondisi Lahan

Rencana Kerja tahunan

Luas (Ha)

Rph

HPT-38 HPT-39 HPT-40 HPT-43 HL-573 HL-574 HL-575 HPT-138 HL-528 HL-529 HL-529 HL-570 HL-571 HL-572 HPT-135 HPT-135 HPT-140 HPT-152 HPT-152 HPT-154 HPT-158 HPT-158 HPT-158 HPT-161 HPT-168 HL-296 HL-297 HL-298 HL-299 HL-300 HL-301 HL-301 HL-531 HL-536 HL-548 HL-548 HL-550 HL-551 HL-551 HL-553 HL-554 HL-554 HL-556 HL-560 HL-561 HL-562

HPT HPT HPT HPT HL HL HL HPT HL HL HL HL HL HL HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL

Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan

Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi

154.70 59.90 63.93 112.63 257.30 194.13 202.25 143.50 226.61 221.12 221.12 312.26 217.91 204.32 118.79 118.79 157.18 87.75 87.75 99.54 70.75 70.75 70.75 66.12 116.89 185.47 156.48 295.88 164.88 271.15 136.71 136.71 228.80 184.85 340.97 340.97 94.61 317.01 317.01 316.19 166.71 166.71 269.29 227.87 253.09 178.72

rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph I

Lamp- 36

No Petak

fungsi

Kondisi Lahan


Luas (Ha)

Rph

HL-562 HL-564 HL-564 HL-566 HL-567 HL-568 HPT-7 HL-316 HPT-176 HL-238 HPT-174 HPT-184 HPT-188 HPT-189 HPT-189 HPT-191 HPT-192 HPT-193 HPT-193 HPT-195 HL-245 HL-354 HL-466 HL-472 HL-355 HL-356 HL-357 HL-358 HL-352 HL-467 HL-468 HL-468 HL-446 HL-447 HL-447 HL-224 HL-225 HL-225 HL-227 HL-227 HL-285 HL-286 HL-332 HL-345 HL-350 HL-350 HL-359 HL-360 HL-363 HL-364

HL HL HL HL HL HL HPT HL HPT HL HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL

Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan

Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi

178.72 231.36 231.36 300.77 203.82 241.36 61.85 277.70 84.70 269.11 83.47 99.54 57.23 100.39 100.39 89.52 100.51 83.87 83.87 163.73 275.09 308.72 95.62 208.12 319.84 261.23 156.47 215.24 238.38 218.54 177.57 177.57 189.18 209.06 209.06 232.95 216.62 216.62 236.64 236.64 265.80 183.93 256.05 274.74 345.50 345.50 192.58 281.71 270.07 198.63

rph I rph I rph I rph I rph I rph I rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph II rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III

Lamp- 37

No Petak

fungsi

Kondisi Lahan


Luas (Ha)

Rph

HL-365 HL-369 HL-370 HL-370 HL-372 HL-373 HL-374 HL-375 HL-376 HL-377 HL-378 HL-379 HL-438 HL-438 HL-449 HL-455 HL-457 HL-460 HL-460 HL-462 HL-474 HL-475 HL-432 HL-433 HL-576 HL-430 HL-383 HL-303 HL-303 HL-305 HL-305 HL-412 HL-413 HL-414 HL-414 HL-416 HL-416 HL-418 HL-419 HL-420 HL-423 HL-424 HL-425 HL-426 HL-426 HL-428 HL-436 HL-437 HL-441 HL-445

HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL

Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan


228.73 217.66 346.65 346.65 188.57 278.05 169.08 190.51 294.66 242.34 236.31 197.07 50.20 50.20 221.31 192.71 177.47 249.58 249.58 154.78 174.83 210.03 249.61 261.67 138.89 235.35 215.77 219.31 219.31 170.88 170.88 180.60 212.27 117.09 117.09 242.22 242.22 171.51 257.74 271.93 197.08 240.95 284.96 270.26 270.26 147.55 257.31 270.43 232.01 205.99

rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph III rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV

Lamp- 38

No Petak

fungsi

Kondisi Lahan


Luas (Ha)

Rph

HL-451 HL-451 HL-456 HL-440 HL-463 HL-463 HL-463 HL-569 HL-578 HL-579 HL-580 HL-580 HL-582 HL-582 HL-584 HL-584 HL-586 HL-586 HL-590 HL-591 HL-591 HL-280 HL-499 HL-444 HL-496 HL-501 HL-522 HL-523 HL-470 HL-491 HL-516 HL-229 HL-229 HL-229 HL-229 HL-229 HL-229 HL-229 HL-283 HL-284 HL-292 HL-293 HL-294 HL-294 HL-384 HL-384 HL-450 HL-473 HL-483 HL-489

HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL

Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan


196.69 196.69 58.53 135.41 198.87 198.87 198.87 258.09 327.05 248.10 215.21 215.21 206.42 206.42 197.46 197.46 191.60 191.60 227.42 247.49 247.49 74.72 310.84 375.22 278.25 345.54 313.88 259.01 296.48 402.78 294.65 214.05 214.05 214.05 214.05 214.05 214.05 214.05 303.14 311.74 281.52 257.75 188.60 188.60 158.35 158.35 356.13 204.66 323.22 457.68

rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph IV rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V

Lamp- 39

No Petak

fungsi

Kondisi Lahan


Luas (Ha)

Rph

HL-503 HL-506 HL-507 HL-507 HL-507 HL-510 HL-517 HL-517 HL-519 HL-519 HL-521 HP-19 HP-23 HP-24 HP-25 HP-27 HP-28 HPT-37 HL-391 HPT-54 HP-70 HP-73 HP-76 HP-78 HP-78 HP-80 HP-83 HP-83 HP-85 HP-86 HP-87 HP-91 HP-91 HP-93 HP-94 HP-94 HP-96 HL-526 HL-526 HL-214 HL-215 HL-216 HL-217 HL-219 HL-380 HL-386 HL-387 HL-387 HL-395 HL-395

HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HP HP HP HP HP HP HPT HL HPT HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL

Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan


289.38 363.95 259.23 259.23 259.23 277.29 236.02 236.02 191.90 191.90 348.62 91.26 84.30 119.18 95.52 111.09 81.65 128.37 20.74 51.75 147.39 138.12 85.12 137.12 137.12 103.86 78.21 78.21 104.94 73.11 99.38 130.78 130.78 182.16 118.21 118.21 99.84 201.82 201.82 5.86 2.75 2.17 2.26 3.01 31.68 382.11 335.48 335.48 468.61 468.61

rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph V rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI

Lamp- 40

No Petak

fungsi

Kondisi Lahan


Luas (Ha)

Rph

HL-395 HL-395 HL-395 HL-395 HL-525 HL-595 HL-596

HL HL HL HL HL HL HL

Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan Berhutan Tidak Berhutan Tidak Berhutan

Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi Arahan untuk Rehabilitasi

468.61 468.61 468.61 468.61 438.74 324.97 136.59

rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI rph VI

Lamp- 41

RINGKASAN EKSEKUTIF Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang partisipatif dan berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Recommend Documents