MENTERIKEHUTANAN REPlJBLlK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: P. 36/Menhut-II/2008 I~.t
TENTANG
I:zIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYUDALAM HUTAN ALAM (IU.PHHBK-HA) ATAU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) PADA HUTAN . PItODUKSI. .
.MENTERI
Menimb~mg
:a.
KEHUTANAN,
.
sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal43 dan Pasal 44 ayat' (1) huruf a dan huruf b, PeratiJran.Penierintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo.
bahwa
Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan "Ianaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kel1utanan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil . HLitan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil. Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi; . Mengingat .:
1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 1997
tentang
Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
.
.
3. Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananjo. Nomor .. 19 Tahun 2004; .4. Undang-Un<:iangNomor 32 Tahun
2004tentang
Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo.
Nomor 3 Tahun 2008;
.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tel.ltang Pembagian .
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahanpaerah Kabupaten/Kota;
Daerah
7. Keputusan Presiden Nemor 187/M Tahun 2004 tentang peinbentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;. . 8. Peraturan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik !!1donesia sebagaimana telah beberapa
4'
kali diubah terakhir denganNomor94 Tahun 2006; 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan .
Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kf'.lja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Nomor P.15/Menhut- II/2008. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERIKEHUTANAN TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATANHASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAMHUTAN ALAM (IUPHHBK-HA) ATAU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) PADA HUTANPRODUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Izin usaha pehlanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksiyang selanjutriyadisebut IUPHHBK~HAadalahizin usC!hayang diberikanuntak memanfaatkan hasil hutan. bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan. pemanenan, pengayaan, pemeliharaar., pengarnanan, dan pemasaran.hasil. 2. Izin usatia pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalarn hutan tanaman pada hutan produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah'izin usaha yarg diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan. kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan . pemasaran hasil. 3. Pemanfaatan. hasil hutan. bukan kayu dalam hutan alam antara.. lain berupa . pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kiJlit kayu, daun,buah atau biji, serta . gaharu. . 4. Sistem budidaya hasil hutan bukan kayu adalah sistem teknik bercocok tanaman hasil hutan bukan kayu mulai dari memilih benih ataubibit, menyemai, menanam,' memelihara tanaman dan memanen sehingga menj9.di satu siklus tertutup sebagai .
jaminan kelestarianhasil.
.
5. Menteri cidalah Menteri yang diserahi tugas dan tangg~ng jawab di bidang kehutanan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang Bina ProduksiKehutanan. ' 7. Dinas Provinsiadalah Dines yang. diserahi tugas dar. tanggung jawab di bidang kehutanandi wila'{ah Provinsi.
8. Dinas Kabupaten ...........
. /'Dtanan di wilayah Kabupaten/Kota. Il3alaiPemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi adalah Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Bina.Produksi Kehutanan.
.
BABII . PERSYARATANPERMOHONAN Pasal 2
Areal yang dapatdimohon IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT terletak pada hutan produksi: Pasal 3 Yang dapat mengajukan permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HTadalah : a. perorangan;
b. Koperasi;
.
.
c. Badan Usaha MilikNegara (BUMN)atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD); d. Badan Usaha MilikSwasta .(BUMS)Indonesia. . . pasal 4
persyaratan permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT:
.
a. Copy KTP untuk perorangan, atau akte pendirian Koperasi/BadanUsaha beserta perubahan-perubahannyadiutamakanbergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/ perkebunan; b. NomorPokokWajibPajak (NPWP); . . . ~ c. RekomendasiGubernur,danjatau Bupati/Walikotaapabila kewenangan pemberianizin . ada pada Menteri. .. . d. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila kewenangan pemberian izin ada pada .
Gubernur.
e. Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati/Walikota. e. Menyusun proyek proposal. BABIII .PEMBERI IZIN DANTATACARAPEMBERIANIZIN Pasal 5 (1) Pemberi IUPHHBK-HA adalah : a. Bupati/Walikota, yang arealnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota; b.. Gubernur, yang arealnyaberada pada lintas Kabupaten/Kota; c. Menteri, yang arealnya berada pada lintas provinsi. (2) Pemberiizin......
/'Amberi IUPHHBK-HTadalah : /./' a. Bupati untuk: I
.
1. perorangan dengan luas maksimal 10 (sepuluh) Ha untuk HHBKantara lain
.
Gaharu, Kemiri,Kayu Putih, Sagu, Rotan, Bambu, dan Gondorukem. 2. Koperasi, BUMN,BUMO,BUMSIndonesia dengan luas maksimal 30 (tigapuluh) Ha untuk HHBKantara lain Gaharu, Kemiri, Kayu Puti.h, Rotan, Bambu, dan Gondorukem, kecuali untuk Sagu seluas 50 (lima puluh) Ha.
b. Menteri. untuk permohonan yang' .Iuas arealnya lebih luas dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Pasal 6 (1) Perm'ohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT diajukan kepada : .'
a. BupatijWalikotadengan tembusan kepada MenteriKehutanan,GubernlJr, Kepala
Oinas Provinsidan Kepala BP2HP; b. Gubernur dengan terhbusan kepada Menteri Kehutanan, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupatenjkota, dan kepala BP2HP; c. Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala BP2HP. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan .
sebagaimana dimaksuddalam Pasal4. Pasal7
(1) Penilaian permohonan IUPHHBK-HA dan IUPHHBK-HT dilakukan oleh : a. Kepala Dinas KabupatenjKota untuk permohonan yang diajukan kepada Bupati; b. Kepala Dinas Provinsi untuk permohonim yang diajukan kepada Gubernur; c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk permohonan yang diajukan .
.
kepada
Menteri..
.
.
(2) penilaian permohonan dilaksanakanatas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dalam pelaksanaannya untuk menjamintata. kelola pemerintahan. yang . baik (good goveri1ance), Kepala Dinas KabupatenjKota atau Kepala Dinas Provinsi
atau Oirekturjenderal dapat m~mberituktim penilai. . (3) Dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan pejabat penilai sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menerbitkan surat penolakan atas nama pejabat pemberi j;~in.
. .
(4) Dalam hal hasil Penilaian' memenuhi persyaratan, hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada pejabat pemberi izin untuk diterbitkan Keputusan pemberian izin.
.
Pasal8 Penilaian proposal teknis meliputi penilaian :. . a. Tujuan pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHKBK-HT terhadap kelestarian hutan alam atau. hutan tanaman sebagai penyangga kelestarian HHBKdan pemanenan HHBK tidak boleh melebihi kemampuan regeneratif dari HHBKyang dimanfaatkan atau dibudidayakan. b. Rencana ........
. ~
oq-"-,,,,,,-,-
-, --'"
,_.~..-
.-- .-.
/,cana pemanraatanmeliputi rencana budidaya HHBKsebagaimana dimaksud pa~1 /{ ayat (4), pengolahan dan pemasaran~
.L" Rencanapenggunaan atau mempekerjakantenaga ahli kehutanan.
.
d. Perhitungan pembiayaanlcash flowdalam bentuk benefit cash ratio (B/C). e. Rencana perlinduogan hutan dan HHBK.
Pasal9 Jangka waktu IUPHHBK-HA dan IUPHHBK-HTpa'ling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh .
pemberi izin.
...
.
,.
Pasal 10 PEmyelesaianproses perizinan sejak penilaian permohonan dan penerbitan izin tidak boleh
.
melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kerja.
BABIV HAKDAN KEWAJIBAN Pasal 11 .
pemegang IUPHHBKberhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
Pasal 12 Pemegang izinwajib:
.
a. menyusun rencana kerja usaha. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) ja.ngka panjang 10 (sepuluh) tah.unan paling lambat 1 (satu) tahun setelahizin . diberikan,untuk diajukankepada pemberiizinnyaguna mendapatkanpersetujuan; b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT)berdasarkan RKUPHHBK untuk di~hkan oleh kepala KPHatau Kepala Dinas Kabupaten untuk IUPHHBKyang diberikan oleh ~upatil Walikota atau Kepala Dinas .Provinsiuntuk IUPHHBKyang diberikan oleh Gubernur atau
Menteri;
.
.
Comengajukan RKTpaling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKTberjalan; d.melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu; .
.
e. melaksanakankegiatan oyata dilapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izindiberikan; f. membayariuran atau.dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g.bagi BUMN/BUMS melakukankerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling .
lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
.
Pasal13 .......
,-
L)
Pasal13
pemegang IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HTdilarang menebang tegakan hutan alam
yang ada. (2) Hutan alam yang adasebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan mediahidup ,
'
,
atau penyanggakehidupanHHBKyangdiusahakan. BABV
,
BIMBINGAN TEKNOLOGI DAN PENGAWASAN
pasal14 (1) Direktur Jenderal, Kepala' Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pemegang izin sesuai perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal' 5.
'
'
(2) Direktur Jenderal, dapat melimpahkan bimbingan teknis dan pengawasan kepada
kepala UPT.
.
BABVI SA N KSI Pasal15 Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB'VII KETENTUANPERAUHAN .
Pasal 16
Terhadap permobbbhonan IUPHHBK, IUPHHK-HT,atau Hak Pengusahaan HTI Non Kayu yang diajukan sebelum terbitnya Peraturan ini dan telah mendapat SP 1 atau SP 2, dilanjutkan ke penerbitan kepLitusantentang pemberian IUPHHBK. .
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ,
Salinan sesuai dengan'aslinya Kepala Bim Hukum dan Organisasi
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 9 Juni 2008 MENTERIKEHUTANAN, Ttd.
Su)Jffno, SH. NI~080(j68472 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. : 1. Menteri Dalam Negeri;
H. M.S. KABAN
2.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
Menteri Perindustrian;
4.
Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
5.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunari Kehutanan Regional I s/d IV;
6.
Gubemur di seluruh Indonesia;
7.
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8.
Kepala Dinas Provinsi yang diserahi Tugas dan tanggungjawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
9.
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
10.
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII.