MAKALAH
RETRIBUSI Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perpajakan Dosen : Drs. H. Suprianto., Ak, M.Pd
Disusun Oleh : Kelompok 7
Umi Razanah
A1A310017
Tria Indah Safitri
A1A310021
Veny Ariyanti
A1A310022
KEMENTRIAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PENDIDIKAN EKONOMI BANJARMASIN MARET 2013
PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan minyak bumi dan gas semakin langka. Padahal migas tersebut sangat penting bagi kemajuan Negara kita karena keduanya merupakan sumber penerimaan Negara. Namun kini dengan adanya kelangkaan, sumber penerimaan Negara beralih sumber menjadi berasal dari pajak. Kebanyakan orang enggan berhubungan dengan pajak, karena mereka harus membayar tarif pajak sesuai dengan objek yang dikenakan. Mungkin mereka tidak menyadari, dengan membayar pajak kita akan memperoleh manfaat, diantaranya untuk korban bencana alam, Subsidi, Kelestarian Budaya, Pendidika, Dana alokasi umum, Fasilitas dan infrastruktur, Penegakan Hukum, APBN yang sebagian besar dari pajak, Transportan umum, Pilkada dan lain-lain. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.
ISI RETRIBUSI
1. Teori retribusi daerah Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain : a. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. b.
Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
c.
Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
d.
Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
e.
Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan,
pengendalian
dan
pengawasan
atas
kegiatan
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa bagi negara. Salah satu contoh retibusi adalah retribusi pelayanan
kesehatan pada rumah sakit yang dikelola pemerintah. Setiap orang yang ingin menikmati pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan pemerintah sebagai balas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa cirri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di indonesia adalah sebagai berikut : a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah c. Pihak yang membayar retibusi mendapatkan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh badan atau orang. e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perbedaan antara pajak dan retribusi sebagai berikut :
a.
Pajak tidak memperoleh imbal balik secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh imbal balik secara langsung. Contohnya adalah sebagai berikut: Bila kita membayar Pajak Penghasilan (PPh) kita tidak mendapatkan apapun, namun secara tidak langsung kita telah membantu pembangunan di negara kita, sedangkan bila kita membayar retribusi sampah maka secara langsung sampah kita akan diangkut oleh dinas kebersihan.
b. Pajak dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak. Contohnya adalah sebagai berikut: Bila kita memiliki kendaraan bermotor maka setiap tahunnya kita wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bila kita tidak membayar, maka kendaraan kita bisa disita oleh pihak yang berwajib, sedangkan bila kita tidak membayar retribusi sampah, maka dinas kebersihan tidak akan memaksakan,hanya saja kita tidak memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dari mereka.
2. Obyek dan golongan retibusi daerah a. Obyek retribusi daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan bahwa obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Hal ini membuat obyek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa, yakni : 1) Jasa umum Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
pasal 109, Jasa
umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi: Pelayanan Kesehatan;
Retribusi
-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
-
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
-
Retribusi Pelayanan Pasar;
-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
-
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
-
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
-
Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2) Jasa usaha Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
pasal 126, Jasa
usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jasa usaha antara lain meliputi : -
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
-
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
-
Retribusi Tempat Pelelangan;
-
Retribusi Terminal;
-
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
-
Retribusi Rumah Potong Hewan;
-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan
-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3) Perizinan tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 140, retribusi perizinan tertenntu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sarana atau prasarana tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu meliputi : -
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
-
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
-
Retribusi Izin Gangguan;
-
Retribusi Izin Trayek; dan
-
Retribusi Izin Usaha Perikanan
b. Golongan retribusi daerah Penggolongan retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yakni : 1) Retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. 2) Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. 3) Retribusi perizinan tertentu Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sarana atau prasarana tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
3. Retribusi jasa umum a. Kriteria retribusi jasa umum kriteria jasa umum ditentukan oleh : 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribdi atau badan yang diharuskan membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional menganai penyelenggaraannya. 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah potensial 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
b. Jenis retribusi umum 1) Retribusi pelayanan kesehatan, contohnya pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan sampah rumah tangga, industry, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta cerai, akta ganti nama bagi warga asing, dan akta kematian 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, meliputi pelayanan penguburan termausuk penggalian dan pengurukan, pembakaran dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 6) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusu disediakan untuk pedagang. 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa pelayanan pemeriksaan dan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat. 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta struktur.
10) Retribusi pengujian kapal perikanan berupa pengujiam terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.
c. Subyek dan wajib retribusi jasa umum Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaraan retribusi jasa umum.
4. Retribusi jasa usaha a. Kriteria retibusi jasa usaha 1) Retibusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat berharga dan harta lainnya yang bersifat lancar.
b. Jenis retribusi jasa usaha 1) Retribusi penakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik atau telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik atau telepon di pinggir jalan umum.
2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 3) Retribusi tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan. 4) Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi. 5) Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 6) Retribusi
tempat
penginapan/pesanggrahan/villa
adalah
pelayanan
penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 7) Retribusi penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah 8) Retribusi rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 11) Retribusi penyebrangan di atas air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. 12) Retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tanggga, perkantoran, dan industry yang dikelola dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah. 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit/benih tanama, bibit ternak, dan bibit ikan. c. Subyek dan wajib retribusi jasa usaha Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa usaha merupakan wajib jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.
5. Retribusi perizinan tertentu a. Kriteria retribusi perizinan tertentu 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. 2) Perizinan tersebut benar-benar diperluka guna melindungi kepentingan umum. 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
b. Jenis retribusi perizinan tertentu 1) Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bagunan. Termasuk dalam izin ini adalah kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengann tetap memerhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan ( KLB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 3) Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. 4) Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.
c. Subyek dan wajib retribusi perizinan tertentu Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subyek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.
6. Penghitungan retribusi Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan terif distribusi dengn tingkat pengguaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tariff retribusi dan tingkat pengguanaan jasa. a. Tingkat penggunaan jasa
Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat diukur dengan mudah. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantau bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
b. Prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi daerah Tarif Retribusi Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antargolongan Retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi daerah ditentukan sebagai berikut; 1) Tarif Retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan memoertimbangkan
penyediaan
jasa
yang
bersangkutan,
kemampuan
masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif Retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis Retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang dicapai dalam menetapkan tarif Retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh dapat dilihat berikut ini;
-
Tarif Retribusi Persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah. Sedangkan, untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tariff ditetapkan lebih rendah.
-
Tarif rawat inap kelas tinggi bagi Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tariff rawat inap kelas yang lebih rendah.
-
Tariff Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
2) Tarif Retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, sepperti keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif Retribusi jasa usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 3)
Tarif Retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif Retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil Retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediaskan jasa yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.
7. Cara Perhitungan Retribusi Besarnya Retribusi daerah yang haruis dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa bersangkutan dihitung dari perkalian antara tariff Retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.
Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 8. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah a. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis Retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang Retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu Retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu Retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b. Isi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Peraturan daerah tentang Retribusi daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai hal berikut ini. 1) Nama, objek dan subjek Retribusi.
2) Golongan Retribusi 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan. 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi. Ketentuan ini ditujukan agar pemerintah daerah menyatakan kebijakan yang dianut dalam menetapkan tarif Retribusi sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Untuk jenis-jenis Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan daerah mencantumkan prinsip tersebut. Untuk jenis-jenis Retribusi yang yang termasuk dalam golongan Retribusi jasa umum, peraturan daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sesuai dengan kebijakan daerah. 5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi. 6) Wilayah pemungutan. 7) Tata cara pemungutan. Ketentuan ini termasuk mengatur penentuan cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran. 8) Sanksi administrasi. 9) Tata cara penagihan Retribusi. 10) Tanggal mulai berlakunya Retribusi.
Selain ketentuan pokok diatas, peraturan daerah tentang suatu Retribusi daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, sebagaimana dibawah ini; 1) Masa Retribusi 2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan atau sanksinya. Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib Retribusi membayar Retribusi yang dikenakan kepadanya. Misalnya dalam Retribusi Tempat Rekreasi, pengurangan dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat dan anak sekolah.
Pembebasan Retribusi juga dikaitkan dengan fungsi objek Retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam. 3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
c. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Peraturan daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Pengertian masyarakat antara lain asosiasiasosiasi di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tingggi. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
d. Pengawasan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Dalam rangka pengawasan peraturan daerah yang menetapkan pemungutan Retribusi pada suatu daerah, baik jenis Retribusi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maupun jenis Retribusi
lainnya,
disampaikan kepada pemerintah (dalam hal ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) paling lama lima belas hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu lima belas hari ini telah mempertimbangkan administrasi pengiriman peraturan daerah dari daerah yang tergolong jauh dari Jakarta. Jika suatu peraturan daerah tentang Retribusi daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) dapat membatalkan peraturan daerah dimaksud. Pembatalan peraturan daerah tentang Retribusi daerah dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan peraturan daerah dimaksud. Ketentuan pengawasan dan pembebasan peraturan daerah tentang Retribusi daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemanfaatan retribusi dan masa kadaluarsa penagihan retribusi Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
10.
Keberatan
Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/ kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau karena terkena musibah bencana alam. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling lam enam bulan sejak surat keberatan diterima. Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu yang ditentukan telah lewat dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Hal ini memberi suatu kepastian hokum kepada wajib retibusi bahwa dalam jangka waktu paling lama eanam bulan sejak surat keberatan diterima harus sudah ada keputusan. Di sisi lain, kepada kepala daerah diberi semacam “hukuman” apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Proses pengenaan dan pemungutan retribusi daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran retribusi daerah, apabila ternyata wajib retribusi membayar retribusi tetapi sebenarnya tidak ada retribusi yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan wajib retribusi sementara wajib retribusi telah melunasi retribusi tersebut, ataupun sebab lainnya. Dalam hal demikian, kelebihan pembayaran retribusi daerah yang telah dilakukan oleh wajib retribusi tidak hilang, melainkan tetap menjadi hak wajib retribusi. Apabila diinginkan, wajib retribusi dapat meminta kelebihan pembayaran retribusi tersebut dikembalikan padanya.
12. Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 157 menetapkan bahwa kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan perturan perundangundangan retribusi daerah. Pemeriksaan retribusi daerah adalah suatu proses yang diperlukan dalam pemungutan retribusi untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban retribusi yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah atau tujuan lain dala rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Pemeriksaan retribusi daerah menghendaki kerja sama yang baik dari wajib retribusi yang diperiksa. Oleh karena itu, wajib retribusi yang diperiksa wajib:
a. Memperlihtakan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diannggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan, termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas. c. Memberikan keterangan yang diperlukan. Apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan retribusi, dikenakan penetapan secara jabatan. Hal ini diatur untuk memberikan kepastian kepada fiskus, untuk melaksanakan tugasnya
dan menghindarkan wajib retribusi dari keinginan untuk
menghalangi jalannya pemeriksaan.
13. Pembagian Hasil Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan bahwa hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa. Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis retribusi ketentuan daerah kabupaten, sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Retribusi Akta Catatan Sipil. Bagian desa ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa. Mengingat penyediaan jasa yang dikenakan retribusi membutuhkan biaya penyelenggaraan, maka sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
14. Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 174 menentukan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidan kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak emapt kali jumlah retribusi yang terutang. Pengajuan tuntutan pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memerhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi daerah terutang yang mengakibatkan kerugian keungan daerah. Paksaan dalam retribusi daerah tetap merupakan paksaan ekonomis, yaitu siapa yang ingin menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan. Hal ini membuat pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi yang melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah dilakukan dengan penuh kearifan. Ketentuan pidana ini sebenarnya dibuat untuk mengantisipasi perkembangan pemungutan retribusi daerah yang berlangsung pada suatu provinsi, kabupaten, atau kota.
15. Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 175 menentukan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan yang dipandang perlu untuk menemukan tindak pidana di bidang retribusi daerah, yaitu: a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
d. Memeriksa
buku-buku,
catatan-catatan,
dan
dokumen-dokumen
lain
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. Menyuruh berhenti adan atau melarang seseorang meninggalkan rauangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang serta atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka 5. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyedikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
CONTOH PERHITUNGAN PAJAK RETRIBUSI
1. Reklame papan nama/billboard/megatron Sebuah Perusahaan, memasang reklame billboard di Simpang Rosedale dengan konten reklame penjualan produk peralatan kantor. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu) dan ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 4 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan reklame 365 hari (1 tahun). Dari data tesebut maka : 1. Luas Reklame : 4 m x 6 m = 24 m2 2. Ketinggian Reklame = 9 m 3. Lama Penyelenggaraan = 365 hari 4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 15% 5. Tarif Retribusi Penggunaan Tanah dan Atau Bangunan Yang Dikuasi Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Reklame = Rp. 600 (Lihat Perda No 5 Tahun 2009,Pasal 13) 6. Wilayah pemasangan reklame masuk pada kelompok kawasan A. Simpang Rosedale, masuk dalam kawasan Batam Centre (Lihat Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 10 ayat 3) 7. Reklame dipasang diluar gedung dan dalam sarana pemerintah sehingga : a. Tarif Nilai Strategis (lihat tabel pasal 14) = Rp. 2.100,b. Tarif Nilai Jual Per m2 (lihat tabel pasal 15 ayat 3) = Rp. 250.000,-
Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut : a.
Tarif Nilai Strategis
Rp. 2.100,-
b.
Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Per M2
Rp. 250.000,-
c.
Nilai Strategis Reklame Lama Penyelenggaraan x Luas Reklame x Jumlah Muka x
Rp. 18.396.000,-
Tarif 365 hari x 24 m2 x 1 Muka x Rp. 2.100,d.
Nilai Jual Obyek Pajak Luas Reklame x Jumlah Muka x Tarif 24 m2 x 1 muka x Rp. 250.000,-
Rp. 6.000.000,-
e.
Nilai Sewa Reklame Nilai Strategis + Nilai Jual Obyek Pajak Rp. 18.396.000,- + Rp. 6.000.000,-
Rp. 24,396,000,-
f.
Jumlah Pajak Reklame * Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak Reklame Billboard Rp. 24,396,000,- x 15%
Rp. 3,660,000,-
g.
Jumlah Tambahan Pajak Reklame ** Jumlah Pajak Reklame x Tarif Tambahan Pajak (%) Jumlah Keseluruhan Pajak Reklame * Jumlah Pajak Reklame + Jumlah Tambahan Pajak Rp. 24,396,000,- + 0,Retribusi Penyelenggaraan Reklame (IPR) * Luas x Tarif x Lama Penyelenggaraan Reklame 24 m2 x Rp. 600 x 365 hari Jumlah yang harus dibayarkan Jumlah Pajak Reklame + Jumlah Retribusi Reklame Rp. 3,659,400,- + Rp. 5,256,000,-
Rp. 0,-
h.
i.
j.
Rp. 3,660,000
Rp. 5,256,000,-
Rp. 8.916.000,-
2. Reklame selain papan nama/billboard/megatron Dalam rangka pagelaran musik, sebuah perusahaan minuman berenergi non alcohol memasang spanduk berukuran panjang 4 m dan lebar 0.5 m, jumlah spanduk yang dipasang sebanyak 20 lembar. Lama pemasangan reklame spanduk tersebut 10 hari.
Dari data tesebut maka : 1. Luas Reklame : 4 m x 0.5 m = 2 m2 2. Jumlah Spanduk = 20 lembar 3. Tarif Jual Obyek Pajak (berdasarkan tabel) = Rp. 20.000 per m 2 4. Lama Penyelenggaraan = 10 hari 5. Tarif Pajak Reklame Billboard = 5%
Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :
a.
Tarif Jual Obyek Pajak Per M2
Rp. 20.000,-
b.
Luas Reklame Panjang x Lebar Nilai Jual Obyek Pajak Tarif Jual Obyek Pajak x Luas Reklame 20.000,- x 2 m2 Nilai Sewa Reklame Nilai Jual Obyek Pajak x Lama Penyelenggaraan 40.000,- x 10 hari Jumlah Pajak Reklame * Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak Reklame Bukan Billboard Rp. 400,000,- x 5% Jumlah Tambahan Pajak Reklame ** Jumlah Pajak Reklame x Tarif Tambahan Pajak (%) Jumlah Keseluruhan Pajak Reklame * Jumlah Pajak Reklame + Jumlah Tambahan Pajak x Jumlah Spanduk (Rp. 20,000,- + 0,-) x 20 Lembar
2 M2
c.
d.
e.
f. g.
Rp. 40.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 20,000,-
Rp. 0,Rp. 400,000,-
3. IZIN TRAYEK : a. Kendaraan dengan jumlah kursi sampai dengan 8 dihitung Rp 75.000 / Kendaraan. b. Kendaraan dengan jumlah kursi sampai dengan 9-20 dihitung Rp 100.000 / Kendaraan.
PENUTUP
Kesimpulan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa bagi negara. Salah satu contoh retibusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola pemerintah. Setiap orang yang ingin menikmati pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan pemerintah sebagai balas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Perbedaan antara pajak dan retribusi sebagai berikut : a.
Pajak tidak memperoleh imbal balik secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh imbal balik secara langsung.
b. Pajak dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak.
Obyek retribusi daerah terbagi atas retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
DAFTAR PUSTAKA
Ardimovis. 2012. Makalah pajak dan retribusi. (online). Tersedia : http:// populerkan.blogspot.com/2010/11/makalah-pajak-dan-retribusi.html.
(20
Maret 2013)
Dhanz. 2010. Makalah retribusi daerah. (online). Tersedia : http://hitamandbiru. blogspot.com /2012/08/makalah-retribusi-daerah.html. (20 Maret 2013)
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi Yogya
Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
