REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN MENGENAI KERJASAMA IMPLEMENTASI CITES ANTARA OTORITAS PENGELOLA CITES
(CITES MANAGEMENT AUTHORITY) REPUBLIK INDONESIA DAN OTORITAS PENGELOLA CITES (CITES MANAGEMENT AUTHORITY) REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
CITES
Management Authority Republik
Indonesia
(Direktorat
Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan) dan CITES Management Authority Republik Rakyat Tiongkok (The Endangered Species Import and Export Management Office) yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;
Mengingat hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara
Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok serta kesepakatan secara umum untuk bekerjasama dalam mencapai pengelolaan tumbuhan dan satwa liar yang legal dan berkelanjutan; Menimbang Nota kesepahaman antara The State Forestry Administration of
the People 's Republic of China dan Kementerian Kehutanan Republik indonesia tentang kerjasama bidang kehutanan pad a tanggal 15 September 201 0; Menimbang kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan pengelolaan
keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan dan satwa liar untuk generasi sekarang dan masa depan; Menyadari pentingnya tumbuhan dan satwa liar untuk pembangunan sosial-
ekonomi , mata pencaharian masyarakat dan perlindungan lingkungan PARA PIHAK; 1
Menyadari
Republik
Rakyat Indonesia dan
Republik
Rakyat Tiongkok
merupakan mitra perdagangan penting dalam perdagangan bilateral termasuk perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produknya yang terus meningkat; Mempertimbangkan
pentingnya kerjasama regional dan bilateral untuk
melindungi sumber daya alam, habitat hidupan liar khususnya tumbuhan dan satwa langka PARA PIHAK; Mengakui Republik Rakyat Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah
anggota
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES) dan kebutuhan untuk mempromosikan program dan
aksi untuk melaksanakan perdagangan yang legal dan berkelanjutan dalam kerangka kerja CITES; Mengakui perlunya memperkuat komunikasi dan promosi serta berbagi
informasi tentang perdagangan tumbuhan dan satwa liar; Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di negara
masing-masing; Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Para Pihak akan terus mendorong dan memfasilitasi perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar yang legal dan berkelanjutan dalam kerangka kerja CITES, termasuk upaya-upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya .
2
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak akan, sesuai yurisdiksi peraturan perundangan nasional masingmasing, mengembangkan kerjasama untuk memastikan pelaksanaan CITES yang efektif, dengan ruang lingkup sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan CITES secara umum;
2.
Fasilitasi penerbitan ijin dan sertifikat CITES, proses verifikasi dan transparansinya;
3.
Pertukaran komunikasi dan informasi
mengenai perdagangan tumbuhan
dan satwa liar serta konservasinya; 4.
Memperkuat penegakan hukum untuk melawan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, yang tidak dilaporkan dan yang tidak diatur, termasuk penyitaan dan pemusnahan spesimen.
PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA
Para Pihak setuju untuk : 1.
Menciptakan komunikasi para pihak secara periodik, termasuk melakukan pertemuan tahunan dimana penyelenggaraannya diatur secara bergiliran untuk saling bertukar informasi, termasuk memperkuat kapasitas dalam pelaksanaan CITES, mengintensifkan penegakan hukum, koordinasi dan peningkatan pengelolaan perdagangan tumbuhan dan satwa liar;
2.
Memfasilitasi perdagangan tumbuhan dan satwa liar melalui percepatan proses penerbitan izin atau sertifikat, dan proses verifikasi ekspor dan impor;
3.
Memfasilitasi transparansi perdagangan;
4.
Menetapkan lembaga atau institusi ilmiah, bersama-sama membangun standar gaharu dan produknya serta jenis tumbuhan dan satwa liar lain setelah mengumpulkan pengalaman yang diperlukan;
5.
Pertukaran pandangan sebelum dan selama Conference of the Parties (CoP), Animals Committee (AC), Plants Committee (PC) dan the Standing
3
Committee (SC), memperkuat kerjasama dan saling mendukung terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan kedua pihak; 6.
Menetapkan pejabat penghubung kedua pihak yang akan memfasilitasi pertukaran informasi jika diperlukan dan mendiskusikan rencana kerja dan panduan pelaksanaannya;
7.
Mendorong untuk mempromosikan perdagangan langsung Tumbuhan dan Satwa Liar serta produknya;
8.
Pertukaran informasi dalam pengelolaan perdagangan, kebijakan tarif dan ijin jenis-jenis significant trade, memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum , pembangunan kapasitas dan penyadar tahuan melalui kegiatan bersama.
Para pihak, bila diperlukan, harus menyusun rencana operasional yang harus dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari kesepakatan kerjasama ini.
PASAL 4 ANGGARAN
1.
Para Pihak akan menanggung seluruh biaya partisipasi personil dan pelaksanaan di dalam negeri masing-masing terhadap kesepakatan ini.
2.
Pembiayaan
dan
alokasi
anggaran
untuk proyek
kerjasama
harus
diputuskan melalui diskusi dan kesepakatan para pihak
PASAL 5 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Siapapun yang terlibat dalam kegiatan terkait Nota Kesepahaman ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan , teritorial, dan integritas negara yang menjadi tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini.
4
PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA
Sengketa antara kedua pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak.
PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Para Pihak harus menjamin hak kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang berlaku bagi kedua belah pihak.
PASAL 8 AMANDEMEN
Perubahan Nota Kesepahaman dapat dilakukan setelah konsultasi dan persetujuan tertulis dari para pihak.
Perubahan akan berlaku pada tanggal
yang ditentukan oleh para pihak.
PASAL 9 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN
1.
Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak selama lima tahun dari mulai tanggal tersebut.
2. Nota Kesepahaman bisa diperpanjang setelah masa kadaluarsa atas persetujuan kedua belah pihak. 3. Salah satu pihak bisa melakukan pemutusan Nota Kesepahaman ini sewaktu waktu untuk alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 30 hari sebelum tanggal pemutusan .
5
4.
Penghentian Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu berlangsungnya proyek atau implementasi kegiatan yang dilaksanakan
dibawah
Nota
Kesepahaman
ini
sebelum
dilakukan
pemutusan.
DITANDATANGANI
di Jakarta,
Indonesia hari Rabu tanggal 3 bulan
September tahun 2014 diduplikat dalam Bahasa lnggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Mandarin, semua naskah tersebut merupakan naskah asli. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka teks dalam bahasa lnggris yang akan dipergunakan.
OTORITAS PENGELOLA CITES
OTORITAS PENGELOLA CITES
(CITES MANAGEMENT AUTHORITY)
(CITES MANAGEMENT AUTHORITY)
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
(DIREKTORAT JENDERAL
(THE ENDANGERED SPECIES
PERLINDUNGANJ::IUTAN DAN
IMPORT AND EXPORT
KONSERVASI..AlAM KIEMENTERIAN
MANAGEMENT OFFICE)
KEHUTANf.N)
Signed
Signed
lr. SONNY PARTONO
Dr. MENG XIANLIN
DIREKTUR JENDERAL
EKSEKUTIF DIREKTUR JENDERAL
6
~$A~~~~ CITES ts'JI*Jt~
CilfB4!fllli£tfj []fS'Jid}i}:M)
!:j
SP If. IE EID!~'Q ~ CITES tfli*Jt~ ( **~fiB-**i*f/1 !:j ~ ?!.{~ lf }6j)
1fl!;ffL¥J ( ~~4m~Jittfj P 1fl!VJ;R-~) ~ fp[tN, WJE CITES 1fll;ffL¥J ( #~~~#1!%AP~ § M'l*W ffiJ) ( 0- T' fti {~J,X.7J ): o/$A~:#~00 CITES
~
~
o/$A~:#~OO~~~N.WJE:#~OO~~%~~~* *,0-&J,X.7J~~&~~~~~~~*~~#~~m7I
w~I~' 1*-~1t tdJ. iX; ··~
o/$A~:#~OOOO*#~l&J~~LtN.WJE:#~OO#~ ~:#~~~~*f*~~~~w~m~%~~;
.4JlJ ;0 *1~~)§-1~-f*t?~&f-&~ %t-t~ri,
* :tt*¥ 4m
-~~
••~
¥fJJV~~&~tt
iJffi ~ J(., t: ~r±;
~&~~~*iJffi~fOOOO~*U~~£,Ug&~~~ ~ t: t: ~r±;
;,x_7J~w~%tP§M~iJffi,~&~~~~~~,~~~ ~ 00 ~ j_®i~ ~ 1. ~ tt ~ ~ ~f '$ i: ~ ~;
-~~
;,x_7J~;0i:t:~~~~~,;,x_~~~~M~&~~~& ~,F Jb ~ ~ ~/FttT~*;
~~~
~~N.WJE:#~OO~o/$A~:#~OO~~«~~~&~ tt~ fo/
00 ~ffi ~ ~ JR-~~)) (CITES)
f~ ~~
00,
~7J fJ J6t:~
CITES*[*~ 1i:Ji1~ I§ *='11"191 t;)_ ~~~?i*='PJt~~~ _w $;; ~ i,R
JIJ fJ ~~~if (( ~~ Jf 1_ 191 {I 4?J fo/ 00 ~if .W $; J~ ~~)) ( CITES ) ~ JJP 5£ ~1'f ~ 3( ~fiE , t;)_ # r5J tk ~ Jfl ~~ ;j{ f-
{[*
~~~
o
;;ff~~~~Jt1-191~~_w~~~~~~*'#~,t;)_OCJ11 ~:1il.1iti .W ~ Ji@f~u 1f ~;
~~~~OO*~~fi~~~~, ~~~~~~:
~7J ELi£ CITES {[* ~ $~~;}i:Ji1Jf1-191ti~ ~~?!~*='Pit~~~
~M$J,~~*¥Jt±191~~~·*='R~~~~o
~7JS~*~~OO*~~~~~, ift;)_~~~~Jf~~:
1.
Jl1-r (( ~ ~ Jf 1_ 191 ti 1m fo/ 00 ~if _w $; /~ ~~ )) ;
2. ~~~PI~*='~~~~~~*'~~~~, ~~~~~~0 3.
Jf1-191ti4m.W $;*'~lf1§ .~, ~~*'#~;
4. JJP5Jiit)L~;j:J1tr~f~, :JKA~l§-~?j;c~1J1U ( IUU)
1fL tt :ti*Jta ~~tr-Jt ~ 3ztll1§ .~,
~7J
1.
M=Jtw&.W$;,
0
r5J ;@:~1t~% ~~p~:
Jt iL Jt Jtjj 3( ~i tJL 1j3U, 1fL ttl~~~ ~i if t:f 00 *' 6p £
-{1
*%1-X. '
~~~~~~-~~h-~~&*~~~~*~~*~~ 7IW~1§ ,~,;
2. :I@_ :Ii)JP J! it Pf i_l ~ iiE a}J ~ fi-J ~ ~ {P 1ift i_A fi Jf
*fi *~ ~ ;
3. 1Jt*~ ~JtaJJ 1t;
4. ~7I~~#~~~,#~~~~~m~&~~£~~~#
*'
**~~~~w~~~~&~~~&~~£~~;
5. ~ 4;} M1 «~Jff; ~ & ~ti~ fo/ 1!1 ~ffi ~ ~ /~~~)) ~ ~~ 1!1 :k%. #~%-~~~~%~~~~~%~~~~~~~~~' ~ lJ
WJ 1!1 -ftl :@A~ # ff-J tX.PlLl;bP ~£ l{}C%;
6. ~7Jt~Jtll*~A, ~0G·t:at~1i1§ ,~,, ifit%11:it~ 1J#-t~ ~~~~;
7. $~1i*~&~t1~&~~£ff-J1i~~~;
8. ~~**~~~~ff-J~~*~~*·*~-~Pfw~7IW I.J-r 1~ !§ . r:q j:i ,~,,
9. jJp ~~ t)L5t' Pi~ h Jt-1&:~ ~ ~ ~~ ~ 7I
wff,J %11:;
~t:at, ~7JS~-*~U~ff-J~~7J·~~Pffi~~~.
1. ~7J S %- § ~ JtJ
2.
it ts ~.!:J %11: ff-J A~ ff-J ?JT f1 ff JtJ ~ ~ 1!1 P-J t:fLfi ff-J
0
%1tJYi §
~ ~~S:ii!:i±~7Jifit#- ~ ~.
R*~*~~~*~~~*~A~~~-·**00~~~~~ ~~~-~±~~~,#~-~*~~*~~*~~§#~-~ ~~~0
~*~~~M*~*~~~&fi~~~ili~~*~~~~~tl
JJ._7J :6z_Mt0- J! M{1t
0
JJ._7JS~*&fi*~~~~m~~~*~~~~~~•JJ._7J~ oo~~~~JJ._-}J#~±~~oo~~**~o
~*~~~*~-~~~JJ._jj~~#~JJ._-}J~W~-0·~-~ ±~x S M tiJ JJ._-}j # ~ {jtfto
1.
*
* tJJ-1-x ~ ro ~ &P ± ~*, f1 ~xM YJ 5 .1t;
2. *t0-1-X.~i- 5 %]1f=-j§-~JJ._jj~-j§-~l;)_Jit}W;
1:r: ~ - 7J ~ t;Z 1± 1:r: ~ tJt r~ . ;jkm 3o }(~W~jp~f7J; 3.
4.
~ YJ 1:r:~ ~ tiJ 1!
iP< ~1f tJJ- i,j(_ ~ ~~ J1:_ ~ ~ Jj Pt&J 1f~ ~ 1£
*fi
ili 1P< tJJ-1-x , 1s Jt ~
~ JYi j3 ~ tJL1T ~ ~
f1~~~#~~0*~~~1±~#~JYi§~~~~~-m*#f1 ~Xo
2o13-1¥- 9fJ 3 s ~ :1- -T $ j;p ~ , - ~ WI 171- ,
Jt1 ~ )C,
~P £
i* 5ft1 ~ )C
~~, m*x*A*~~~ho *~~-*~&~~~,~~x
x*30>la ~$A~#~~
CITES /fl.lltL¥J
(~~~~*iliP/flJ.~~~) Signed
~~JB~#~~
tiTES /fl.I~¥J
(~~~~**~~~~~-~) Signed S<Jlffi¥~ARTONO ~*
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON IMPLEMENTATION COOPERATION BETWEEN THE CITES MANAGEMENT AUTHORITY (DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE CONSERVATION MINISTRY OF FORESTRY) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CITES MANAGEMENT AUTHORITY (THE ENDANGERED SPECIES IMPORT AND EXPORT MANAGEMENT OFFICE) OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
The CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management Authority (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the parties); Recalling the goodwill and mutually beneficial relationship between Indonesia and China, and the general agreement to cooperate on achieving legal and sustainable management of wildlife species;
Considering the Memorandum of Understanding between the State Forestry Administration of the People's Republic of China and the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia Concerning the Cooperation in the Field of Forestry;
1
Considering the necessity for the protection and enhancement of the biodiversity, especially wildlife resources, for present and future generations; Realizing the importance of wildlife resources to social-economic development, community livelihood, and environmental protection of the Parties;
Realizing the Republic of Indonesia and the People's Republic of China are important trade partners and bilateral trade, including trade in wildlife and its products, keeps increasing;
Taking into account that regional and bilateral cooperation is essential to protect natural resources, wildlife habitats, and, particularly, endangered species of wild fauna and flora of the Parties;
Recognizing the Republic of Indonesia and the People's Republic of China are Contracting Parties of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and the necessity to promote programme and actions for implementing legal and sustainable trade in the framework of CITES;
Recognizing the necessity to strengthen communication of and promote information sharing of wildlife trade;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of respective countries;
Have agreed as follows:
2
ARTICLE 1 OBJECTIVE
T.he Parties shall continue to promote and facilitate legal and sustainable trade of wildlife species in the framework of the CITES, including conservation efforts of the wildlife resources and its habitat.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The parties shall, according to the jurisdiction of respective national laws and regulations, develop the cooperation in the following fields: 1.
Implementation of the CITES in general;
2.
Facilitation on permit and certificate issuance and verification processes and transparencies;
3. Exchange of and communication on information of wildlife trade and conservation; 4. Strengthen the enforcement to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) trading including exchange of information on disposal and confiscated specimens.
ARTICLE 3 FORMS OF COOPERATION
The parties agreed to : 1.
Establish the communication of the Parties periodically, including conduct meeting annually where place of meeting takes turn between China and Indonesia to share information including enhancing capacity of implementation, 3
intensifying enforcement coordination, improving trade management; 2.
Facilitate trade through accelerated process of issuance and verification of export and import permit and certificates;
3.
Facilitate trade transparencies;
4.
Designate scientific agencies of the parties, jointly develop grading standards for Agarwood and its products, and extend to other Wildlife after accumulating the necessary experiences;
5. Exchange views before and during every meeting of Conference of the Parties (CoP), Animals Committee (AC) , Plants Committee (PC) and the Standing Committee (SC) of CITES, strengthen alliance and support each other on issues related with national interest of both parties; 6.
Designate liaison officers of the Parties, the two sides will exchange the information when necessary to discuss cooperative plan and guide its implementation;
7.
Continue to promote direct trade in wildlife and its products;
8. Exchange information on trade management, tariff policies and permits of species with significant trade; Strengthen cooperation in enforcement, capacity building and raising public awareness through joint activities;
The Parties, as necessary, should develop operational to be carried based 'upon the programme of activities on this MoU.
ARTICLE 4 BUDGET
1. The Parties shall bear all the costs of participation for their respective personnel and in-country implementation of the cooperation . 2. Funding and budget allocation for cooperative projects should be decided through discussion and agreement between the Parties.
4
ARTICLE 5 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
A_ny persons engaged in activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial, integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives in this MoU.
ARTICLE 6 DISPUTE SETTLEMENT
Any dispute between the Parties concerning interpretation and/or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 7 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The Parties shall ensure any intellectual property rights which may arise o"ut of the implementation of this MoU shall be governed in accordance to the Parties' national and the international legal instruments which come into force for both parties.
ARTICLE 8 AMENDMENT
Any amendment to this MoU may be made after consultation and by mutual written consent of the Parties. The Amendment shall come into effect in such date as will be determined by the Parties.
5
.
\
ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This MoU shall enter into force upon signature by the Parties and will remain in force for 5 (years) from that date; 2.
This MoU could be extended after its expiration as agreed by both parties;
3. Either party may terminate this MoU at any time for any reason by giving thirty (30) days prior written notice to other Party; 4. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing project or activity implemented under this MoU before its termination.
DONE at Jakarta on the
3rd
day of September in the year 2014, in duplicate in
English , Bahasa Indonesia, and Chinese languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE CITES MANAGEMENT AUTHORITY (THE ENDANGERED SPECIES IMPORT AND EXPORT MANAGEMENT OFFICE) OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Signed
Signed
MR. SO)\tfV'f PARTONO DIRECTOR GENERAL
MR. MENG XIANLIN EXECUTIVE DIRECTOR GENERAL
6
