REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


OUTLINE

1. REGULASI TERKAIT P3D 2. PERKEMBANGAN P3D 3. REGULASI DAN TINDAK LANJUT PASCA P3D


REGULASI TERKAIT P3D


MANDAT PENGALIHAN URUSAN (P3D)

Pasal 404 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini di Undangkan


SKEMA PENGALIHAN URUSAN (P3D) Periode Oktober 2015 - Oktober 2016 telah beralih 13 sub urusan yang beralih antartingkatan susunan pemerintahan 1 sub urusan beralih dari prov ke kab/kota

sub bidang metrologi legal pada 34 Provinsi

•

•

8 sub urusan beralih dari kab/kota ke prov bidang pendidikan menengah, pengawas, tenaga kerja, kehutanan, ketenagalistrikan, geologi di seluruh kab/kota kec Papua dan Papua Barat

Sebagaian besar daerah telah melakukan proses serah terima khususnya personel sesuai Perka BKN, karena menyangkut pengalokasian belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2017 Kepala BKN (Pusat dan Regional) telah memproses SK Mutasi pengalihan personel

5 sub urusan beralih dari daerah ke Pusat PKB/PLKB, Inspektur Tambang & Migas, Pengelola Tipe A & Jembatan Timbang, Penyuluh Perikanan Nasional & Pengelola Balai Pengembangan Kegiatan Belajar di seluruh Indonesia

Perkiraan Kebutuhan anggaran untuk 22.519 orang sebesar Rp. 3 - 3,6 T 5


URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN No.

Sub Urusan

1 Pengelolaan Pendidikan Menengah Pengelolaan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 2 (BPKB) 3 Pengelolaan Terminal Tipe A dan Tipe B

4 5 6 7 8 9 10

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

PP No. 38 Tahun 2007

UU No. 23 Tahun 2014

Kab/Kota

Provinsi

Provinsi

Pusat

Terminal Tipe A dan B di Kab/Kota

Terminal A di Pusat Terminal B di Provinsi

Provinsi Dan Kab/Kota

Provinsi

Provinsi Dan Kab/Kota

Provinsi

Provinsi Dan Kab/Kota Provinsi Dan Kab/Kota

Provinsi Provinsi

Provinsi

Kab/Kota

Kab/Kota

Pusat

Kab/Kota

Provinsi


URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN No.

Sub Urusan

PP No. 38 Tahun 2007

UU No. 23 Tahun 2014

Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota

Pusat

Penyediaan Dana Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga 12 Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan Serta Sub Urusan ESDM Lainnya Yang Beralih Kewenangan

Kab/Kota

Pusat dan Provinsi

Rehabilitasi sosial NAPZA, dan Bukan/ Tidak Termasuk 13 Bekas Korban Penyalahgunaan NAPZA, Orang Dengan HIV/AIDS Yang Memerlukan Rehabilitasi Pada Panti

Kab/Kota/Pusat

Provinsi

Penetapan Lokasi Dan Pengoperasian Atau Penutupan 14 Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB/Jembatan Timbang)

Provinsi

Pusat

11 Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional


TINJUT PASAL 404 UU 23/2014 1.

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2 Oktober 2014 )

2.

SE Mendagri Nomor 120/253/SJ Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah DitetapkaN UU.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (16 Januari 2015 )

3.

SE Mendagri Nomor 120/5935/SJ Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (16 Oktober 2015)

4.

Surat Mendagri Nomor 120/6942/SJ Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Urusan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (16 Desember 2015)

5.

Surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri NO. 188/232/Bangda tentang Percepatan Pengalihan P3D Urusan Pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014 (21 Januari 2016)

6.

SE Mendagri Nomor 100/1743/SJ Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Inventarisasi P3D Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (11 Mei 2016)

7.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ TAHUN 2016 tentang Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERKAIT PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.

PERKA BKN No. 48 Tahun 2015 (Personil Ketenagakerjaan)

2.

PERKA BKN No. 1 Tahun 2016 (Personil Pendidikan)

3.

PERKA BKN No. 2 Tahun 2016 (Personil Kehutanan)

4.

PERKA BKN No. 6 Tahun 2016 (Personil PKB dan PLKB)

5.

PERKA BKN No. 7 Tahun 2016 (Personil Kelautan dan Perikanan)

6.

PERKA BKN No. 8 Tahun 2016 (Personil Perhubungan)

7.

PERKA BKN No. 9 Tahun 2016 (Personil Perdagangan)

8.

PERKA BKN No. 10 Tahun 2016 (Personil ESDM)

9.

PERKA BKN No. 19 Tahun 2016 (Personil BPKB)


PERKEMBANGAN PENGALIHAN P3D


PERKEMBANGAN PROSES P3D 2016 TERMINAL TIPE A DAN JEMBATAN TIMBANG (PERHUBUNGAN) KABUPATEN/KOTA/PROVINSI  PUSAT

1.Dari 143 terminal tipe A, sudah diserahterimakan sebanyak 97 terminal melalui BAST yang ditandatangani oleh pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan. 2.Dari 141 UPPKB/jembatan timbang, sudah diserahterimakan sebanyak 126 UPPKB/jembatan timbang. 3.Personel Terminal Tipe A dan UPPKB yang sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejumlah 2.705 orang dari total 3.072 orang PNS yang beralih status.


PERKEMBANGAN PROSES P3D TERMINAL TIPE B (PERHUBUNGAN) KABUPATEN/KOTA  PROVINSI 1. 2.

Informasi dari Kementerian Perhubungan terdapat 325 terminal tipe B yang tersebar di 27 provinsi. 2 provinsi telah melakukan serah terima yang ditandatangani dalam BAST personil dan aset dari kab/kota ke provinsi yaitu: a. Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 terminal tipe B di 5 kab/kota dengan jumlah personil PNS sebanyak 30 orang. b. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 24 terminal dari total 45 terminal tipe B dengan jumlah personil 170 orang dari 17 kab/kota.


PERKEMBANGAN PROSES P3D KENDALA YANG DIHADAPI PEMDA PROVINSI/KAB/KOTA 1. Data dukung P3D yang masih belum lengkap 2. Proses pengalihan masih dilakukan dan masih dalam tahap pembahasan internal Pemda 3. Kendala status kepemilikan lahan yang masih belum jelas 4. Tanah yang masih dalam proses sengketa hukum 5. Sebagian besar provinsi masih melakukan identifikasi terhadap penetapan status dan fungsi terminal tipe B yang ada di kab/kota 6. Pengoperasian Terminal dan UPPKB yang telah diserahkan belum dapat dioperasionalkan secara lancar dengan kendala teknis seperti proses pengalihan pegawai, proses administrasi pembiayaan pengelolaan, dan kendala lainnya.


KONSEKUENSI TIDAK TERLAKSANA P3D: • Terminal dan UPPKB yang tidak diserahterimakan maka tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi pelayanan yang semestinya dan harus disesuaikan dengan kewenangan daerah. • Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah terhadap penetapan lokasi terminal baru dengan trayek AKAP atau memindahkan terminal ke lokasi terminal A yang terdekat jika Terminal tidak di serahterimakan. • Personil yang bertugas di terminal dan UPPKB agar segera diserahterimakan ke Kementerian Perhubungan sesuai dengan Perka BKN.


TINDAK LANJUT PASCA P3D


KETERKAITAN KELEMBAGAAN-PERENCANAAN-PENGANGGARAN


PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3 Ayat (3)

DITINDAKLANJUTI DALAM APBD

PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD TAHUN 2017

URUSAN YANG TELAH DIALIHKAN, TERMASUK URUSAN PERHUBUNGAN, HARUS DIKELOLA DAN DITUANGKAN DALAM PORGAM DAN KEGIATAN OLEH LEVEL PEMERINTAHAN YANG MENERIMA PENGALIHAN


PERENCANAAN • Terminal dan UPPKB yang tidak diserahterimakan maka tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi pelayanan yang semestinya dan harus disesuaikan dengan kewenangan daerah. • Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah terhadap penetapan lokasi terminal baru dengan trayek AKAP atau memindahkan terminal ke lokasi terminal A yang terdekat jika Terminal tidak di serahterimakan. • Personil yang bertugas di terminal dan UPPKB agar segera diserahterimakan ke Kementerian Perhubungan sesuai dengan Perka BKN.


Pasca Pengalihan P3D Perlu dilakukan penegasan regulasi dan kebijakan serta langkah-langkah dalam upaya mencapai tujuan dari pengalihan urusan tersebut semata-mata hanya untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih optimal. 1. Reformasi dan sinergitas regulasi (regulation reform) dalam menjalankan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan pelayanan publik. 2. Reformasi karakter SDM (character reform) dengan melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Reformasi tata kelola (management reform) sebagai perbaikan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dalam menciptakan inovasi dan terobosan baru di masa mendatang guna mengubah potret penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. 4. Reformasi kelembagaan (organization reform) dalam upaya mengubah sistem kelembagaan dan memperkuat koordinasi antar stakeholder terkait Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH 20

20

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents