RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE Periode Tahun 2013 – 2018
Jalan Ganggawa No. 13 Parepare Telepon : 0421 – 22280 Fax : 0421 – 22275 1
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Landasan Hukum
3
1.3 Maksud dan Tujuan
4
1.4 Sistematika Penulisan
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
7
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
7
2.1.2. Struktur Organisasi
9
2.2 Sumber Daya SKPD
19
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur
19
2.2.2 Sarana dan Prasarana
21
2.3 Kinerja Pelayanan
22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
25
2.4.1 Tantangan
25
2.4.2 Peluang
25
2.4.3 Kekuatan
26
2.4.4 Kelemahan
26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
27
3.2 Visi, Misi dan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota
28 2
3.3. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga
31
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
36
3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare
36
3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Parepare
38
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
43
4.1 Visi dan Misi
43
4.1.1. Visi
43
4.1.2. Misi
44
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
45
4.2.1 Tujuan
45
4.2.2 Sasaran
46
4.3 Strategi dan Kebijakan
46
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
49
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
49
5.2 Indikator Kinerja
54
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
62
6.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 – 2018
62
PENUTUP
67
3
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2013
19
Tabel 2.1.2 Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013
20
Tabel 2.1.3 Jumlah Pegawai Sukarela berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013
20
Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2013
21
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 - 2013
23
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2009-2013
24
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013-2018
47
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 – 2018
48
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 -2018
56
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
63
Tabel 2.4
Tabel 4.1
Tabel 4.2
Tabel 5.1
Tabel 6.1
4
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra merupakan pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum periode tahun 2013–2018 harus memperhatikan dan memiliki keterkaitan serta merupakan penyesuaian rencana program / kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013 - 2018, visi & misi Walikota / Wakil Walikota Parepare terpilih Periode Tahun 2013-2018, Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra provinsi, usulan-usulan masyarakat serta dokumen perencanaan lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Parepare serta untuk mengikuti dinamika perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat, meningkatnya kebutuhan publik terhadap penyediaan infratruktur wilayah/kota secara seimbang dan berkualitas sehingga memerlukan penyesuaian rencana kebijakan dan strategi program pembangunan infrastruktur wilayah yang lebih terarah, terpadu, efektif dan efisien. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilaksanakan dengan pendekatan strategis nasional, dalam hal ini triple track strategy 5
plus yaitu: (i) pro growth (meningkatkan pertumbuhan ekonomi); (ii) pro poor (menurunkan angka kemiskinan); (iii) pro job (meningkatkan kesempatan kerja); dan (iv) pro green/environment (meningkatkan kualitas lingkungan) melalui kegiatan prioritas antara lain peningkatan aksesibilitas barang/penumpang, dukungan ketahanan pangan, peningkatan
investasi
dan
ekspor,
penanggulangan
kemiskinan/peningkatan
kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berbasis penataan ruang dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal tersebut merupakan strategi dan upaya dalam rangka mewujudkan
tujuan
pembangunan
nasional
yang
terdiri
dari
meningkatnya
pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya kualitas lingkungan. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dengan sektor-sektor lainnya, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum periode tahun 2013 – 2018 akan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum setiap tahun sehingga diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD Kota Parepare dapat tercapai secara bertahap setiap tahun dan proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.
6
1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2013; 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare tahun 2013 - 2018;
1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare ditetapkan untuk lima tahun ke depan dengan maksud untuk menjadi arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Parepare sesuai dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati bersama. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka diperlukan dokumen 8
perencanaan berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan tujuan sebagai berikut : 1. Tersedianya kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 2. Tersedianya rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sekaligus sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja SKPD. 3. Terwujudnya komitmen bersama terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya selama periode tahun 2013 - 2018
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare adalah sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas latar belakang landasan hukum maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab II - Gambaran Pelayanan SKPD; memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program 9
prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab III - Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan
pelayanan
SKPD
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhi, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjelaskan tentang hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis/ Bab IV - Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan; menjelaskan tentang hasil review visi dan misi daerah, rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum untuk lima tahun mendatang. Bab V - Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; menjelaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya. Bab VI - Indikator Kinerja SKPD; pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkam kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII – Penutup; bab ini memuat kaidah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum
10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Selain pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum, dinas ini juga bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat di bidang pemadam kebakaran melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Disamping itu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum berperan melakukan pendampingan kepada SKPD dan Instansi Vertikal yang ada di Kota Parepare dalam pelaksanaan
pembangunan
sarana
dan
prasarana,
seperti
pelibatan
dalam
pengawasan teknis, supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum. 11
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Adapun rincian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : a. Membuat rencana kegiatan/program kerja dinas b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan c. Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan d. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja di bidang pekerjaan umum f. Menyelenggarakan peraturan, pembinaan , pembangunan / pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air g. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder, sungai, danau, waduk dan pantai i.
Menyusun kebijakan teknis tentang pengaturan jalan dan penetapan status jalan kota
j.
Menyusun rencana pembiayaan jaringan jalan kota
k. Menyelenggarakan
pembangunan
dan
pengusahaan
jalan
kota
meliputi:
pembiayaan pembangunan jalan kota, penganggaran pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota, pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota l.
Melaksanakan perencanaan dan pengawasan kewenangan di bidang pekerjaan umum 12
m. Mengkoordinasikan
dan
memfasilitasi
pengadaan
sarana
dan
prasarana
pengelolaan air bersih n. Mengkoordinasikan penyusunan master plan/rencana induk drainase kota o. Mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan drainase p. Mengkoordinasikan sistem penanggulangan bencana banjir q. Melaksanakan
kebijakan
terhadap
masyarakat
jasa
konstruksi
dan
menyelenggarakan pengelolaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) r. Melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi s. Menyelenggarakan pelayanan jasa peralatan pekerjaan umum t. Melaksanakan penyusunan harga standar barang dan jasa bidang pekerjaan umum u. Melaksanakan pelayanan penanggulangan kebakaran v. Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas w. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi 2.1.2. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dibantu oleh : 13
1. Sekretaris; mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi : i) perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; ii) pemberian dukungan atas penyelenggaraan, urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan
keuangan
serta
evaluasi
dan
pelaporan;
iii)
pembinaan,
pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; iv) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian yang terdiri dari : a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; ii) pelaksanaan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian, dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; memiliki tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. Dalam
14
menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: i) pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; ii) pelaksanaan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian, dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dengan tugas pokok mengevaluasi program dan kegiatan serta menyusun laporan realisasi kegiatan dinas. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
i) pelaksanaan
kebijakan teknis sub bagian; ii) pelaksanaan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian, dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi 2. Kepala Bidang Program dan Perencanaan; memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum. Kepala Bidang Program dan Perencanaan mempunyai fungsi: i) penyusunan program dan perencanaan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum; ii) penyusunan, penyiapan program perencanaan dan pendataan serta pengukuran program pembangunan dan program kerja; iii) melakukan survey, pengukuran design, penggambaran dan site plan terhadap rencana kegiatan fisik; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
15
Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
Kepala
Bidang
Program
dan
Perencanaan dibantu oleh 2 (dua) kepala seksi, yaitu: a. Kepala Seksi Pendataan dan Pengukuran; memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan data dan melakukan pengukuran teknis terkait kegiatan pada bidan pekerjaan umum. Kepala Seksi Pendataan dan Pengukuran memiliki fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis seksi; ii) pelaksanaan program dan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan b. Kepala
Seksi
Penggambaran
melaksanakan
identifikasi,
pembangunan.
Dalam
dan
meneliti
Perhitungan; dan
menyelenggarakan
dengan
tugas
melaksanakan tugas
pokok,
pokok
pengawasan Kepala
Seksi
Penggambaran dan Perhitungan mempunyai fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis
seksi;
ii)
pelaksanaan
program
dan
kegiatan;
iii)
pembinaan,
pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan 3. Kepala Bidang Cipta Karya; memiliki tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan intern keciptakaryaan dan pengembangan sumber daya air minum. Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi: i) penyusunan rencana dan program kerja di bidang keciptakaryaan; ii) pelaksanaan pengawasan dan
16
pengendalian di bidang keciptakaryaan; iii) pelaksanaan pengawasan dan pengembangan sumber daya air; iv) pelaksanaan penerapan standarisasi teknis di bidang keciptakaryaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Cipta Karya dibantu oleh 2 (dua) kepala seksi, yaitu: a. Kepala Seksi Konstruksi Bangunan; memiliki tugas pokok melaksanakan tugas unsur pelaksana teknis dan operasional dalam bidang pelayanan konstruksi bangunan dan keciptakaryaan. Kepala Seksi Konstruksi Bangunan mempunyai fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis seksi; ii) pelaksanaan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi, dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air; memiliki tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengembangan pengawasan sumber daya air dan tata guna air. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air memiliki fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis seksi; ii) pelaksanaan program dan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan 4. Kepala Bidang Bina Marga; memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan dalam penyediaan sarana prasarana jalan, jembatan dan sarana pelengkapnya. Kepala
17
Bidang Bina Marga memiliki fungsi: i) perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan; ii) pelaksanaan survey terhadap ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan; iii) penyiapan data rencana pembangunan pengembangan jalan, jembatan, drainase dan irigasi terbatas; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Bina Marga dibantu oleh 2 (dua) kepala seksi, yaitu: a. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase; dengan tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pendataan, pengukuran, pengembangan dan pemeliharaan jembatan, jaringan drainase. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase memiliki fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis seksi; ii) pelaksanaan program dan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. b. Kepala
Seksi
Pengembangan
Irigasi
Terbatas;
dengan
tugas
pokok
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengembangan irigasi terbatas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas mempunyai fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis seksi; ii) pelaksanaan program dan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; iii) pelaksanaan
18
evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi, dan iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan 5. Kepala Bidang Peralatan; dengan tugas pokok merencanakan, mengatur dan pemeliharaan penggunaan terhadap fasilitas perbekalan dan peralatan berat dan penunjang lainnya. Kepala Bidang Peralatan memiliki fungsi; i) penyusunan rencana kerja bidang peralatan dan perbekalan; ii) pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan penyiapan perbekalan peralatan; iii) pengelolaan workshop dan perbengkelan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Peralatan dibantu oleh 2 (dua) kepala seksi terdiri dari: a. Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan; dengan tugas pokok melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian penggunaan/pengoperasian peralatan berat dan peralatan penunjang lainnya. Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan memiliki fungsi : i) pelaksanaan kebijakan teknis seksi; ii) pelaksanaan program dan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi, dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan b. Kepala Seksi Perbekalan Peralatan; memiliki tugas pokok menyusun rencana penyediaan perbekalan peralatan dan menginventarisir keperluan perbekalan peralatan dalam rangka kelancaran pelayanan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya,
Kepala
Seksi
Perbekalan
Peralatan
mempunyai
fungsi
:
i)
pelaksanaan kebijakan teknis seksi; ii) pelaksanaan program dan kegiatan; iii) pembinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian dan pengawasan program dan
19
kegiatan dalam lingkup seksi; iv) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi, dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan 6. Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 7. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran, dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan
bahaya
kebakaran.
Kepala
UPTD
Pemadam
Kebakaran
mempunyai fungsi : i) perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan
bencana
kebakaran;
ii)
pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum; iii) pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran; iv) pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dibantu oleh : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dengan tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administratif. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : i) perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan; ii) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
20
pengelolaan keuangan; iii) pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut :
21
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE KEPALA DINAS SEKRETARIS
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. ADM UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG. EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG BINA MARGA
BIDANG CIPTA KARYA
BIDANG PERALATAN
BIDANG PROGRAM DAN PERENCANAAN
Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan dan Jaringan Drainase
Seksi Konstruksi Bangunan
Seksi Pemeliharaan Peralatan
Seksi Pendataan dan Pengukuran
Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas
Seksi Pengembangan Sumber Daya Air
Seksi Pembekalan Peralatan
Seksi Penggambaran dan Perhitungan
UPTD Pemadam Kebakaran
22
2.2 Sumberdaya SKPD 2.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 82 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 11 orang, dan karyawan sukarela sebanyak 75 orang. Pegawai tersebut termasuk pegawai yang berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran. Dari jumlah PNS tersebut sebanyak 19 orang menduduki jabatan struktural, sedangkan 63 PNS sebagai pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural (staf) dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Golongan No
Jabatan Eselon
1 2 3
Eselon II b Eselon III a Eselon III b
4
Eselon IV a
5 6
Eselon IV b Non Eselon
Jumlah
IV
III
II
I
Jenis Kelamin L P
1 1 1 1 4
2 6 3 2 1 1 18 11 5 - 29 44 34
-
1 1 1 3 4 3 2 1 1 10 6 1 25 59
Pendidikan Sarjana Tehnik Sarjana Non Tehnik Sarjana Tehnik Sarjana Non Tehnik Sarjana Tehnik Sarjana Non Tehnik Sarjana Muda SMA Sarjana Non Tehnik Sarjana Tehnik Sarjana Non Tehnik Sarjana Muda SMA/STM
2 8 5 4 4 23
Jumlah 1 1 4 12 1 63 82
23
b. Non Pegawai Negeri Sipil Tabel 2.1.2 Jumlah Aparatur Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Jumlah
Jenis Kelamin
Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sarjana Tehnik Sarjana Non Tehnik Sarjana Muda Tehnik Sarjana Muda Non Tehnik SLTA Tehnik SLTA Non Tehnik SLTP SD Non Ijasah Jumlah
TU/ Bidang 2 1 5 -
Satgas PMK 1 2 -
L
P
2 1 7 -
1 -
8
3
10
1
c. Pegawai Sukarela Tabel 2.1.3 Jumlah Pegawai Sukarela berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013
Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sarjana Tehnik Sarjana Non Tehnik Sarjana Muda Tehnik Sarjana Muda Non Tehnik SLTA Tehnik SLTA Non Tehnik SLTP SD Non Ijasah Jumlah
Jumlah TU/ Satgas Bidang PMK 1 8 8 58 9
66
Jenis Kelamin L P 1 3 55 -
5 11 -
59
16
24
2.2.2. Sarana dan Prasarana Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum didukung dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2013 No
Nama Barang
Baik
Rusak
Jumlah
Gedung Kantor
1
-
1
Komputer
8
-
8
Printer
8
-
8
Mesin Ketik
1
12
13
Mebeuler ( meja & kursi )
50
119
169
Almari / lemari
11
2
13
Filling Kabinet
10
2
12
Mobil
3
-
3
Motor
6
-
6
LCD
1
2
3
UPS / Stabilizer
7
1
8
AC / Kipas Angin
9
-
9
Televisi
2
2
4
Telepon dan Faximile
10
-
10
Alat-alat berat dan Mesin
11
19
30
Meja gambar + mesin
-
6
6
Kamera Digital
-
2
2
Meter dorong dan roll meter
3
2
5
Brand Kas
1
-
1
Tempat tidur susun / kasur
8
7
15
168
-
168
8
2
10
Kendaraan Dinas :
Alat-alat Pemadam Kebakaran Kendaraan Pemadam Kebakaran
25
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan sasaran / target Renstra pada periode sebelumnya berdasarkan indikatorindikator
kinerja
pelayanan
yang
telah
ditetapkan.
Kinerja
diukur
dengan
membandingkan antara rencana dengan realisasi. Langkah ini sangat penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang serta menjadi dasar dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga akan lebih terarah dalam mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pembangunan Kota Parepare pada tahun-tahun berikutnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2009 – 2013 dengan tujuan untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
26
27
28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal yang terdiri dari : 2.4.1. Tantangan a. Meningkatnya
pertumbuhan
dan
urbanisasi
penduduk
dari
wilayah
sekitar
(hinterland) menuntut penyediaan sistem infrastruktur wilayah kota yang kian memadai, seimbang dan berkualitas. b. Untuk memperlancar hubungan antar sentra-sentra produksi/distribusi barang dan jasa, permukiman, perkantoran, pendidikan, layanan kesehatan, sosial budaya, sub pusat pengembangan kota serta hubungan antar wilayah dituntut penyediaan sistem jaringan jalan & jembatan yang berkualitas. c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bagi warga secara teratur, adil, berkualitas dan bekesinambungan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian alam dan keseimbangan lingkungan perlu peningkatan tatakelola sumber daya air (SDA). d. Perlunya peningkatan pemanfaatan dan penataan areal kawasan industri dan kawasan pergudangan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada pengembangan investasi. 2.4.2. Peluang a. Kedudukan dan peran Kota Parepare sebagai simpul lalu lintas bagian tengah Sulawesi Selatan, sub pusat pelayanan pemerintahan, jasa & perdagangan, pendidikan, kesehatan dan Pusat KAPET;
29
b. Pendanaan pembangunan infrastruktur wilayah semakin meningkat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK dan APBN), dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan dana APBD Kota Parepare sebagai dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah; 2.4.3. Kekuatan a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; c. Jumlah aparatur Dinas PU Kota Parepare d. Tingginya komitmen dan dukungan Pimpinan (Walikota/Wakil Walikota Parepare), Lembaga Legislatif (DPRD Kota Parepare), pihak swasta dan masyarakat dalam bidang pengembangan infrastruktur wilayah kota. 2.4.4. Kelemahan a. Struktur & organisasi dinas sudah tidak efektif menghadapi dinamika, beban tugas, fungsi dan kewenangan dinas; b. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur (profesionalisme,
kepemimpinan,
disiplin, etos kerja) relatif masih terbatas; c. Sarana & prasarana aparatur relatif masih terbatas; d. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergitas internal/eksternal organisasi dinas relatif masih lemah; e. Sistem dan mekanisme kerja internal organisasi
belum berjalan secara optimal,
efektif dan efisien. 30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang
pekerjaan umum dimana di dalam
penyelenggaraan tugas tersebut mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang ke-PU-an, maka secara umum permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare adalah : a. Belum terintegrasinya sistem informasi dan data base serta rencana induk jaringan jalan dan jembatan dalam perencanaan pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini dapat dilihat dengan belum tersedianya database serta rencana induk jaringan jalan dan jembatan secara terpadu dan detail sebagai pendukung dalam perencanaan pembangunan. b. Masih kurang optimalnya pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan air bersih, peningkatan pembangunan dan penataan sarana sanitasi lingkungan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat berbasis lingkungan perlu dioptimalkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. c. Belum optimalnya pengelolaan air permukaan yang tertampung untuk penggunaan air baku. Dalam rangka pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang
31
semakin meningkat perlu didukung oleh ketersediaan sumber air baku melalui pengelolaan air permukaan yang optimal. d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah secara optimal perlu ditunjang dan didukung oleh peta potensi dan rencana pengembangan air tanah. e. Belum tertatanya infrastruktur fisik pada kawasan industri (KIPAS) maupun kawasan pergudangan. Pembangunan dan penataan infrastruktur pada Kawasan Industri
(KIPAS)
dan
kawasan
pergudangan
merupakan
dilaksanakan sebagai penunjang pengembangan investasi
hal
dalam
yang
perlu
mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. f. Sarana dan prasarana transportasi jalan belum optimal. Untuk memperlancar hubungan antar sentra-sentra produksi/distribusi barang dan jasa, permukiman, perkantoran,
pendidikan, layanan kesehatan, sosial budaya, sub pusat
pengembangan kota serta hubungan antar wilayah dituntut penyediaan sistem jaringan jalan & jembatan yang berkualitas. 3.2 Visi, Misi dan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota Parepare untuk tahun 2013 – 2018 adalah :
32
“TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE YANG MAJU, PEDULI, MANDIRI DAN BERMARTABAT” Visi pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 – 2018 di atas memiliki makna : a. Maju, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat. b. Peduli, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan c. Mandiri, mengandung arti: Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat d. Bermartabat, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : a. Meningkatkan
optimalisasi
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
secara
berkeadilan, berkualitas dan berkeseinambungan.
33
b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya local, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. c. Mempercepat
pemerataan
pembangunan
infrastruktur
wilayah
melalui
keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup. d. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat. e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. Adapun Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota antara lain : a. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun b. Program pembangunan Perguruan Tinggi Daerah c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan d. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi e. Program pengembangan industri kecil dan menengah f. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM g. Program perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan h. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan i.
Program peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
j.
Program pembangunan jalan dan jembatan
k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah / sanitasi l.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
34
m. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam n. Program pengendalian pemanfaatan ruang o. Program pengelolaan RTH p. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan q. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat r. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur s. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah t. Program peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan tokoh agama u. Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya Penelaahan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 – 2018, diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang representatif dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2013 – 2018, sehingga Dinas Pekerjaan Umum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 – 2018. 3.3 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2010-2014 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Renstra kementerian tersebut merupakan dokumen perencanaan kementerian untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.
35
Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum dan permukiman diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Visi tersebut sesuai dengan arahan RPJPN untuk mewujudkan infrastruktur yang andal pada tahun 2025. Tingkat ketersediaan dan pelayanan infrastruktur PU-KIM yang andal akan tercapai secara bertahap sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat dan kondisi ketersediaan serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2010–2014, yaitu:
36
1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan
daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan
pengelolaan
SDA
secara
efektif
dan
optimal
untuk
meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 5. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional. 6. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsipprinsip good governance. 7. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
37
8. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman. Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode 2010 - 2014 adalah: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk terlaksananya pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah yang terpadu dan sinergis bagi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi. 3. Meningkatkan
kualitas
lingkungan
permukiman
dan
cakupan
pelayanan
infrastruktur dasar sub bidang permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan
kapasitas
pengawasan,
pengendalian
pelaksanaan,
dan
akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur, pembinaan konstruksi serta penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sasaran Kementerian PU dalam periode tahun 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut: 38
1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN. 2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/ peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan disepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui reservasi dan peningkatan kapasitas jalan serta pembangunan Jalan Bebas Hambatan/Jalan Tol. 5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui . pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis 39
masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan. 6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi. Penelahaan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum periode Tahun 2010 – 2014 diperlukan guna terciptanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Pengembangan wilayah Kota Parepare diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare sehingga kegiatan pengembangan dan pembangunan dibatasi pada sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana pemanfaatan dan struktur ruang.
40
Upaya meminimalisasi kesenjangan pertumbuhan antara wilayah di Kota Parepare dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang masih tertinggal, melalui pengembangan sistem perkotaan serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menciptakan aksesibilitas yang seimbang terhadap fungsifungsi pelayanan sosial – ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat dalam wilayah secara keseluruhan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum meliputi : 1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhirarki 2. Mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan kegiatan dan menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan (PL); 3. Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan kabupaten di sekitarnya; 4. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; 5. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 6. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air dan meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh wilayah kota; 7. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
41
3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Parepare Pergeseran
paradigma
pembangunan
dari
economic
oriented
menjadi
pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut tercermin mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dengan
adanya
pembangunan
Undang-Undang
berkelanjutan
telah
RI
No
menjadi
32
tahun
perhatian
2009 dari
maka sisi
pendekatan perencanaan
pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis. Infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap isu-isu lingkungan termasuk pemanasan global. Infrastruktur dapat mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan namun sebaliknya jika infrastruktur dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka infrastruktur dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi fatalitas akibat bencana. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya sudah berada dalam koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang sektor ke-PU-an. UndangUndang Bangunan Gedung (Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2002) telah mengamanatkan pentingnya memperhatikan keseimbangan antara aspek bangunan dan lingkungannya. Demikian pula Undang-Undang Sumber Daya Air (Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2004) dan Undang- Undang Jalan (Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2004) mewajibkan agar dalam pengelolaan sumber daya air maupun jalan sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2007) menjadi payung hukum dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah.
42
Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembangunan dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat ini pun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan- bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang dan sistemik. Pembangunan berkelanjutan dapat juga terwujud dalam Kota Hijau, yang mempunyai atribut terkait dengan perencanaan dan perancangan kota (green planning and design), Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space), Green Community dan Green Infrastructure yaitu Green waste, green transportation, green water, green energy dan green building. Atribut yang perlu diprioritaskan adalah pembangunan ruang terbuka hijau (Green Open Space) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH30% dan Green Infrastructure yaitu pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (Green Waste) dengan menerapkan zero waste; peningkatan kualitas air (Green Water) dengan menerapkan konsep ekodrainase dan zero runoff; penerapan bangunan hijau yang hemat energi (Green Building). Disamping itu perlu kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan, mendorong peran sektor swasta melalui regulasi yang sehat dan iklim
43
usaha yang semakin kondusif dan kompetitif, serta mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa akan datang. Secara umum isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare adalah : 1. Masih perlunya pemerataan dan keserasian pembangunan khususnya pada sektor infrastruktur jaringan jalan dan jembatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di setiap kawasan. 2. Adanya beberapa bagian wilayah Kota Parepare yang belum terjadi interaksi yang memadai antar kawasan-kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. 3. Belum optimalnya kapasitas drainase 4. Target pelayanan air minum dalam pencapaian MDGS tahun 2015 5. Rendahnya pertambahan areal irigasi untuk mengganti lahan irigasi yang terkonvensi 6. Perlunya peningkatan pembangunan sarana sanitasi dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat berbasis lingkungan
44
7. Dalam rangka pemanfaatan Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan, masih perlu pembenahan ruas-ruas jalan dan instalasi air bersih serta penataan areal dan bangunan pergudangan. Sementara itu isu-isu strategis dari lingkungan eksternal yang menjadi dinamika regional / lokal diantaranya : 1. Mengurangi kesenjangan antar daerah 2. Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang tersedia dan belum memadai 3. Target Millenium Development Goals (MDG’S) : a. Perkotaan = 63%, saat ini 59% b. Pedesaan = 54%, saat ini 33% * Keb. s/d 2019
= 54 m3/dt
* Terpenuhi s/d saat ini
= 38 m3/dt
Total kekurangan s/d 2019
= 16 m3/dt
4. Rendahnya kinerja jaringan jalan di Kawasan Mamminasata yang diindikasian oleh tingginya tingkat kemacetan pada jalur-jalur utama telah berdampak pada penurunan produktifitas masyarakat dan menciptakan situasi yang kurang mendukung proses investasi. 5. Masih terbatasnya kehandalan sistem transportasi wilayah dalam melayani demand yang ada dan mendukung pergerakan orang dan barang, sehingga terjadi disparitas antar wilayah yang diakibatkan oleh rendahnya aksessibilitas
45
Adapun isu-isu strategis lingkungan eksternal yang menjadi dinamika nasional antara lain : 1. Masih tingginya ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di bagian barat dan timur Indonesia 2. Makin meningkatnya
urbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan yang belum
diimbangi dengan kualitas penyediaan infrastruktur permukiman dan infrastruktur perkotaan yang memadai 3. Tuntutan pencapaian target MDGs untuk memberikan akses air minum aman bagi minimal 68% masyarakat Indonesia pada tahun 2015 4. Penguatan Konektivitas Nasional, pembangunan jalan lintas sebagai urat nadi transportasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam jangka panjang 5. Kerusakan jalan akibat pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas Pantura Jawa dan lintas Timur Sumatera
46
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare, sehingga perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam lima tahun mendatang harus berpedoman pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 – 2018. 4.1 Visi dan Misi 4.1.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode tertentu atau suatu cara pandang ke depan tentang masa depan yang ingin dicapai. Meskipun masih bersifat umum, namun secara ideal visi harus dapat diwujudkan dengan tetap berdasar pada kondisi dan karakteristik serta potensi yang dimiliki. Adapun visi Kota Parepare yang telah disepakati dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kota Parepare Yang Maju, Peduli, Mandiri Dan Bermartabat” Dengan mengacu pada visi Kota Parepare tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare menjabarkannya melalui visi sebagai berikut : “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan Menuju Kota Parepare Yang Maju dan Peduli”
47
Makna dari visi tersebut di atas adalah : 1. Pembangunan infrastruktur yang merata mengandung makna pembangunan yang tersebar dan menyentuh seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan antara wilayah dan seluruh masyarakat Kota Parepare dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan 2. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mengandung makna Pembangunan berlangsung
secara
mengembangkan
terus
menerus
kawasan-kawasan
yang
dan
berkeseinambungan
memiliki
potensi
dalam
serta rangka
mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Kota Parepare yang maju mengandung makna kota yang mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat. 4. Kota Parepare yang peduli mengandung makna mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan 4.1.2. Misi Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas. Dengan 48
pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan jalan/jembatan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan kualitas jaringan drainase dengan mengembangkan sistem drainase primer dan sekunder. Melalui pembangunan dan pengembangan sistem drainase primer dan sekunder diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas sistem jaringan drainase 3. Meningkatkan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. Dengan pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sarana dan prasarana air bersih serta penataan sanitasi lingkungan akan tercipta peningkatan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Melalui pembangunan dan penataan infrastruktur diharapkan akan terwujud pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1. Tujuan : 1. Mengoptimalkan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Mengoptimalkan pengembangan sistem drainase primer dan sekunder dalam rangka meningkatkan kualitas jaringan drainase
49
3. Mengoptimalkan peningkatan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. 4. Mengoptimalkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. 4.2.1. Sasaran : 1. Terwujudnya penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan
aksesibilitas
dan
mobilitas
wilayah
dalam
mendukung
pertumbuhan ekonomi 2. Terwujudnya sistem drainase primer dan sekunder untuk meningkatkan kualitas jaringan drainase 3. Terwujudnya kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. 4. Terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. 4.3 Strategi dan Kebijakan 1. Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan jalan dan jembatan. 2. Pembangunan dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase melalui pengembangan sistem drainase primer dan sekunder. 3. Pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan sarana dan prasarana air bersih serta penataan sanitasi lingkungan 4. Pembangunan dan penataan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.
50
51
52
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun program yang dimaksud sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
Penyediaan bahan logistic kantor
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan spanduk dan bendera
-
Penyediaan operasioanl administrasi kesekretariatan/perkantoran 53
-
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pembangunan Gedung Kantor
-
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
Pengadaan Mebeleur
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran
-
Rehab Sedang Kantor PU
-
Pelayanan kegiatan pemadam kebakaran
-
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Atribut
-
Pengadaan alat laboratorium
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Operasional pemadam kebakaran
-
Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran
-
Uang Makan dan Minum Personil PMK
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Latihan Rutin Pemadam Kebakaran
-
Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
-
Pembinaan Fisik dan Mental PMK
-
Bimbingan Teknis operator alat berat
54
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
-
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
-
Penyusunan anggaran SKPD
-
Penyusunan Renstra SKPD
-
Penyusunan Renja SKPD
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan -
Pembangunan Jalan
-
Pembangunan Jembatan
-
Pembangunan Trotoar
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar
-
Peningkatan Jalan Kota
-
Pembuatan Rencana Induk Jaringan Jalan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong -
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
-
Normalisasi saluran drainase
-
Pembangunan/rehabiltasi duiker
-
Rehabilitasi saluran / drainase
-
Pembangunan plat penutup selokan/saluran
8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong -
Pembangunan turap/talud/bronjong
55
-
Pembangunan tanggul
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
-
Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix)
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan -
Pengadaan alat berat
-
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya -
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
-
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi
-
Pembangunan jaringan irigasi
-
Peningkatan kapasitas sumberdaya air irigasi pertanian dan pengembangan industri .
-
Peningkatan jaringan irigasi pertanian.
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah -
Pengembangan sistem distribusi air minum
-
Sanitasi lingkungan
-
Pengelolaan air limbah
-
Optimalisasi air bersih
13. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan -
Operasional dan pendampingan PNPM
56
-
Pengadaan dan pemasangan hydrant
14. Program pengelolaan RTH 15. Program Perencanaan dan Pendataan -
Prasurvey dan Asistensi Perencanaan
-
Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar Bahan/Material
-
Standar Harga Gedung Pemerintah
-
Penyusunan Master Plan dan DED
16. Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah -
Peningkatan Penataan Bangunan Tradisional dan Bersejarah
17. Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan. -
Peningkatan
pengawasan
dan
pengendalian
infrastruktur
bidang
keciptakaryaan. 18. Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan. -
Revitalisasi Pasar Senggol
-
Revitalisasi Lapangan A. Makkasau
-
Pembangunan Patung Cinta AINUN HABIBIE
-
Revitalisasi Hastom (Jl. Sultan Hasanuddin)
-
Revitalisasi Monumen Korban 40.000 jiwa
-
Revitalisasi Pintu Gerbang LumpuE
-
Revitalisasi Jembatan Rujab Walikota
-
Pembangunan Parepare Beach City
-
Revitalisasi Pasar Labukkang
57
-
Pembangunan Pasar Kuliner Tonrangeng
-
Pembangunan jalur pejalan kaki dan bersepeda pada Jl. Mattirotasi
-
Revitalisasi Gedung Pemuda
-
Pembangunan Kawasan/Taman Muara Karajae
-
Rehabilitasi Taman La Mario
5.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Indikator kinerja program dari Dinas Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain : 1. Panjang jalan dan jembatan yang terbangun - Arus distribusi barang dan mobilitas penduduk menjadi lancar - Memudahkan aksesibilitas masyarakat ke pusat pelayanan - Meningkatkan kualitas kondisi jalan - Meningkatkan daya dukung konstruksi jalan - Ketersediaan sarana untuk pejalan kaki 2. Proporsi jalan dan jembatan dalam keadaan baik - Menjaga keandalan kondisi jalan - Arus mobilitas kendaraan lancar
58
3. Drainase dalam kondisi baik - Tidak terjadi genangan - genangan air - Pembuangan aliran air tidak tersumbat 4. Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong 5. Rasio jaringan irigasi terhadap lahan budidaya pertanian - Tersedianya data base irigasi yang akurat melalui revisi data base irigasi - Tersedianya jaringan irigasi yang baik - Meningkatnya hasil pertanian - Meningkatnya sumber air baku untuk setiap daerah irigasi 6. Proporsi pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah 7. Jumlah infrastruktur perkotaan yang terbangun 8. Jenis dokumen teknis perencanaan - Terlaksananya kegiatan prasurvey dan asistensi perencanaan - Tersedianya dokumen prasurvey - Terlaksananya kegiatan survey acuan harga standar bahan/material - Tersedianya dokumen acuan harga standar bahan / material - Tersedianya dokumen acuan harga gedung pemerintah 9. Jumlah sarana dan prasarana perkotaan yang direvitalisasi
59
60
61
62
63
64
65
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 – 2018 Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini dapat dilihat pada lampiran table 6.1.
66
67
68
69
70
PENUTUP A. Rencana strategis 2013-2018 ini merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Dinas Pekerjaan Umum yang merujuk pada RPJMD sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. B. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013 – 2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum untuk periode tahun 2013 – 2018 C. Keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD tergantung pada peran aktif, tekad, semangat dan ketaatan semua pihak terkait dalam pelaksanaan renstra yang ada. D. Sehubungan dengan itu diperlukan optimalisasi kekuatan dan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013 – 2018.
Parepare, 16 Oktober 2014 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare
Ir. SAMSUDDIN TAHA Nip. 19630217 199202 1 002
71
