Rapat Kerja Kesehatan Nasional Regional Timur Makassar, 9 – 12 Maret 2015
1
GAMBARAN KEADAAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA 1. Jumlah masih kurang, dari 9.655 Puskesmas (Data 2014): • 804 puskesmas tanpa dokter • 2.850 puskesmas tanpa tenaga gizi • 4.233 puskesmas tanpa tenaga asisten apoteker • 5.244 puskesmas tanpa tenaga analis 2. Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes 3. Mutu belum memadai (November 2014) PARAMETER
Profesi Ners
DIII DIII Keperawatan Kebidanan
Nakes per 100.000 penduduk Jenis
Status Tahun 2014
Target 2019
Dokter Umum
39,5
45
Dokter Gigi
10,1
13
Perawat
89,9
180
Bidan
100,6
120
4. Sebaran SDM Kesehatan Tahun 2013
Periode Juni – Juli Nilai Batas Lulus
46,70
42,16
40,14
% Kelulusan
57,81
47,81
64,65
Periode November - Desember
Nilai Batas Lulus
46,70
44,48
40,28
% Kelulusan
46,20
59,90
76,32
2
RENCANA AKSI Diskusi tentang “Penguatan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemenuhan Tenaga Kesehatan”, dengan pembahasan yang meliputi : A. B. C. D. E.
Perencanaan Pengadaan Pendayagunaan Pembinaan dan Pengawasan Monitoring Evaluasi 3
A. PERENCANAAN - 1 1. Isu / Masalah Masih kurangnya Dokter umum, dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas Solusi Penerimaan dan penempatan dokter , dokter gigi , kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas
Kabupaten/Kota Mengusulkan formasi tenaga dokter, dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas ; tahun 2015 Provinsi Mengakomodir dan memfasilitasi usulan formasi tenaga dokter, dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas; tahun 2015 Pusat Penyelesaian RPP tentang Rengunbinwas nakes 4
A. PERENCANAAN - 2 2. Isu / Masalah Kurangnya dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan sebagian RS kelas C serta RSUD lainnya Solusi Pemenuhan dan Penempatan dokter spesialis di RS Rujukan Regional dan RS Provinsi dan sebagian RS kelas C dan RSUD lainnya Kabupaten/Kota - Mengidentifikasi kebutuhan / pemetaan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan RS kelas C serta RSUD lainnya - Mengalokasikan dana untuk menyekolahkan ke dokter spsialis - Memberikan insentif Provinsi - Mengidentifikasi kebutuhan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi sesuai usulan kab/kota - Redistribusi dokter spesialis antar kabupaten/ kota untuk ditempatkan di RS Rujukan Regional, RS Provinsi, RS kelas C sesuai kebutuhan
Pusat - Menyediakan dan menempatkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi, RS kelas C serta RSUD lainnya sesuai usulan provinsi - Melakukan standarisasi terhadap remunerasi dokter spesialis berdasarkan kriteria terpencil, sangat terpencil dan daerah yang tidak diminati 5
A. PERENCANAAN - 3 3. Isu / Masalah Adanya aturan yang tidak memperbolehkan tenaga honorer bagi tenaga kesehatan (Tidak ada nomenklatur tenaga honorer untuk nakes) Solusi Melakukan percepatan penyusunan regulasi untuk penyelesaian masalah nomenklatur tenaga honorer Kabupaten/Kota - Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan - Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan Provinsi Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan Pusat Melakukan koordinasi dengan kementrian dalam negeri, Kemnpan dan RB serta instansi terkait lainnya untuk melakukan percepatan penyusunan peraturan pemerintah untuk UU no.5 / 2014 tentang ASN
6
A. PERENCANAAN - 4 4. Isu / Masalah Masih rendahnya tingkat kelulusan calon PPDS dari wilayah timur Solusi - Pembekalan khusus terhadap calon peserta PPDS sebelum tes masuk - Dilakukan kajian terhadap pola pendidikan dokter spesialis - Afirmasi calon PPDS dari wilayah timur tanpa mengurangi kualitas
Kabupaten/Kota Mengusulkan calon PPDS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Provinsi - Mengusulkan calon PPDS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan - Melakukan seleksi administrasi terhadap calon PPDS - Membuat surat rekomendasi Pusat - Membuat regulasi tentang PPDS - Bekerjasama dengan universitas di wilayah timur untuk menyiapkan bahan pembekalan khusus untuk calon PPDS dan menyiapkan modul untuk – - Pembekalan calon peserta PPDS - Menyediakan dana untuk PPDS
7
B. PENGADAAN -1 1. Isu / Masalah Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan di beberapa Institusi pendidikan tenaga kesehatan Solusi Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui pemenuhan SDM (Dosen) dengan kualifikasi yg sesuai peraturan; Sarana Prasarana; Standarisasi kurikulum ; Pembatasan jumlah Mhs; Akreditasi Diknakes Moratorium pembukaan institusi Diknakes untuk bidang tertentu Kabupaten/Kota -Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes -Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan termasuk Diknakes swasta Provinsi - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, merekomendasikan dengan pusat - Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes - Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan terutama Diknakes swasta Pusat Membuat regulasi untuk peningkatan mutu kualitas Diknakes Mengadvokasi Dikti Untuk Pembatasan Kuota penerimaan Mhs baru sesuai hasil uji Kompetensi 8
B. PENGADAAN - 2 2. Isu / Masalah Kualitas lulusan diknakes yang tidak siap pakai Solusi Standarisasi implementasi kurikulum Diknakes Kabupaten/Kota Memberikan informasi dan masukan dalam pengembangan dan review kurikulum Diknakes Provinsi Mengakomodir dan mengkoordinasikan informasi dan masukan dalam pengembangan dan review kurikulum Diknakes Pusat - Menyusun pedoman pengembangan kurikulum - Memberikan bimbingan dalam pengembangan kurikulum institusi diknakes - Meningkatkan pengawasan serta monev implementasi kurikulum Diknakes 9
B. PENGADAAN - 3 3. Isu / Masalah Masih banyak nakes dengan pendidikan dengan pendidikan di bawah D III Solusi Peningkatan jenjang pendidikan dari JPM/ D1 ke D III Kabupaten/Kota • Melakukan sosialisasi UU no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan • Identifikasi jumlah nakes yang belum D III • Mengalokasikan dana untuk peningkatan pendidikan • Mengusulkan nakes yang akan melanjutkan pendidikan D III Provinsi • Melakukan sosialisasi UU no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan • Identifikasi jumlah nakes yang belum D III • Mengalokasikan dana untuk peningkatan pendidikan • Mengusulkan nakes yang akan melanjutkan pendidikan D III Pusat • Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan lanjut ke D III melalui : PJJ; Kerjasama dg UT ; Reguler dengan RPL ( kelas Sore) • Meninjau kembali peraturan tentang izin Belajar 10
C. PENDAYAGUNAAN - 1 1. Isu / Masalah Distribusi nakes tidak merata (di FKTP, FKRTL) dan penempatan nakes tidak sesuai kompetensinya Solusi Nakes ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya Kabupaten/Kota • Mengidentifikasi nakes yg penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya • Mengidentifikasi fasyankes yg kekurangan / tidak memiliki nakes • Meredistribusi nakes sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. • Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD untuk penempatan nakes Provinsi • Mengidentifikasi nakes yg penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya • Meredistribusi nakes antar kab/kota sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya • Mengusulkan kebutuhan nakes ke pusat • Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD untuk penempatan nakes Pusat • Menyusun regulasi dan pedoman terkait kualifikasi jabatan dan penempatan nakes • Menempatkan nakes pada fasyankes yang membutuhkan • Melakukan dan mengimplementasikan kajian distribusi nakes 11
C. PENDAYAGUNAAN -2 2. Isu / Masalah Perlu peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah meliputi Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll) Solusi Peningkatan peningkatan kompetensi pengelola SDMK meliputi Kepala puskesmas, Dinas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll, melalui pelatihan manajemen SDMK, benchmarking dsb. Kabupaten/Kota • Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah Provinsi • Mengakomodir dan memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah Pusat Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan manajerial untuk pengelolaan SDMK di Daerah (Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll) 12
C. PENDAYAGUNAAN - 3 3. Isu / Masalah Perlu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Solusi Peningkatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Kabupaten/Kota • Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah Provinsi • Mengakomodir dan memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah Pusat • Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan teknis untuk tenaga kesehatan di daerah • Melakukan standarisasi dan akreditasi pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan
13
C. PENDAYAGUNAAN - 4 4. Isu / Masalah Rendahnya retensi tenaga kesehatan Solusi Rotasi tenaga kesehatan antar puskesmas secara berkala Kabupaten/Kota • Mengidentifikasi puskesmas yang tidak diminati oleh nakes • Menyiapkan dana untuk rotasi / “penugasan khusus” nakes Provinsi Mendukung kebijakan kab/kota dalam rotasi / penugasan khusus nakes di Puskesmas Pusat Membuat regulasi untuk peningkatan retensi nakes di puskesmas yang tidak diminati
14
C. PENDAYAGUNAAN - 5 5. Isu / Masalah Rendahnya komitmen nakes untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan Menkes Solusi •Penandatangan pakta integritas bagi nakes sebelum penempatan •Mewajibkan nakes untuk mengikuti pendidikan dlm rangka menanamkan jiwa bela negara •Memasukan materi untuk menumbuhkan rasa jiwa bela negara •ke dalam kurikulum Diknakes •Memberikan penghargaan terhadap nakes yang berprestasikan, diutamakan utk keg pendidikan, TKHI, diklat DN/LN dll Kabupaten/Kota Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas Provinsi Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas Pusat Menyiapkan regulasi untuk peningkatan komitmen nakes untuk melaksanakan tugas sesuai penugasan 15
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - 1 1. Isu / Masalah Masih banyak tenaga kesehatan yang belum kompeten
Solusi Pemberlakuan STR bagi tenaga kesehatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku Kabupaten/Kota Sosialisasi peraturan tentang kewajiban sertifikasi dan STR Provinsi Mengusulkan permohonan STR yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi Pusat Menerbitkan STR 16
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - 2 2. Isu / Masalah Masih lemahnya pengawasan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri / tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) Solusi • Meningkatkan pengawasan TKWNA dengan melibatkan semua fihak terkait • Meningkatkan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pengawasan tenaga kesehatan DN dan LN Kabupaten/Kota • Aktif terlibat dalam pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA di kab / kota bekerjasama dengan Organisasi Profesidan Tim Pengawasan Orang Asing ( TimPORA) di daerah • Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA Provinsi • Aktif terlibat dalam pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA di kab / kota bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Tim Pengawasan Orang Asing ( TimPORA) di daerah • Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan nakes dan TKWNA Pusat • Mengkoordinir pembinaan dan pengawasan nakes dan TKWNA dengan daerah, lintas sektor dan TimPORA pusar • Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan PPNS • Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan nakes dan TKWNA 17
E. MONITORING DAN EVALUASI - 1 1. Isu / Masalah Masih rendahnya monev di setiap jenjang administrasi Solusi • Meningkatkan monev di setiap jenjang administrasi • Meningkatkan anggaran monev Kabupaten/Kota • Melakukan Monev ke Puskesmas • Mengalokasikan anggaran monev Provinsi • Melakukan Monev ke Kabupaten/ kota • Mengalokasikan anggaran monev Pusat • Menyiapkan standar dan panduan Monev • Mengalokasikan anggaran monev
18
RANGKUMAN - PERENCANAAN Masih kurangnya Dokter umum, dokter gigi, kesmas/promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas dengan demikian perlu ditingkatkan upaya penerimaan dan penempatan tenaga kesehatan tersebut di Puskesmas Masih kurangnya dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan sebagian RS kelas C serta RSUD lainnya serta masih rendahnya tingkat kelulusan calon PPDS dari wilayah timur, sehingga perlu dilakukan: Pemenuhan dan penempatan dokter spesialis pembekalan khusus terhadap calon peserta PPDS sebelum tes masuk, dilakukan kajian terhadap pola pendidikan dokter spesialis, afirmasi calon PPDS dari wilayah timur tanpa mengurangi kualitas 19
RANGKUMAN - PENGADAAN Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan di bbrp Institusi pendidikan tenaga kesehatan dan kualitas lulusan diknakes belum siap pakai. Dengan demikian perlu dilakukan : peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui pemenuhan SDM (Dosen) dengan kualifikasi yg sesuai peraturan; Peningktan Sarana Prasarana; Standarisasi kurikulum ; Pembatasan jumlah mahasiswa; Akreditasi Diknakes; Moratorium pembukaan institusi Diknakes untuk bidang tertentu Standarisasi implementasi kurikulum Diknakes Masih banyak nakes dengan pendidikan dengan pendidikan di bawah D III. Perlu peningkatan jenjang pendidikan dari JPM/ D1 ke D III. 20
RANGKUMAN - PENDAYAGUNAAN Distribusi nakes tidak merata (di FKTP, FKRTL) dan penempatan nakes tidak sesuai kompetensinya, sehingga perlu penempatan nakes sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya Perlu peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah meliputi Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll, dengan demikian Perlu peningkatan kompetensi pengelola SDMK tersebut melalui pelatihan manajemen SDMK, benchmarking dsb. Rendahnya retensi dan komitmen nakes untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan Menkes, demikian perlu: • Penandatangan pakta integritas bagi nakes sebelum penempatan • Mewajibkan nakes untuk mengikuti pendidikan dlm rangka menanamkan jiwa bela negara • Memasukan materi untuk menumbuhkan rasa jiwa bela negara ke dalam kurikulum Diknakes • Memberikan penghargaan terhadap nakes yang berprestasikan, diutamakan utk keg pendidikan, TKHI, diklat DN/LN dll • Rotasi tenaga kesehatan antar puskesmas secara berkala 21
RANGKUMAN – BINWAS DAN MONEV • Masih lemahnya pengawasan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri / tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA), sehingga perlu meningkatkan pengawasan TKWNA dengan melibatkan semua fihak terkait dan meningkatkan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pengawasan tenaga kesehatan DN dan LN • Masih rendahnya monev di setiap jenjang administrasi, perlu meningkatkan monev di setiap jenjang administrasi dan meningkatkan anggaran monev
22
Terima kasih 23
LAMPIRAN
24
NO
A
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
PERENCANAAN
1 Masih kurangnya Dokter umum dan dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi, analis kes di Puskesmas
Penerimaan dan penempatan dokter dan dokter gigi , kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi, analis kes di Puskesmas
Mengusul Mulai kan 2015 formasi tenaga dokter dan dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi, analis kes di Puskesmas
Mengakom Mulai odir dan 2015 memfasilita si usulan formasi tenaga dokter dan dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi, analis kes di Puskesmas
Penyelesaian RPP tentang Rengunbinwas nakes
25
-
NO
A
2
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
PERENCANAAN
Kurangnya dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan sebagian RS kelas C
Pemenuhan dan Penempatan dokter spesialis di RS Rujukan Regional dan RS Provinsi dan sebagian RS kelas C
Mengidentifika 2015 si kebutuhan / pemetaan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan RS kelas C
Mengidentifikasi 2015 kebutuhan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi sesuai usulan kab/kota
Menyediakan dan menempatkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi sesuai usulan provinsi
Redistribusi dokter spesialis antar kabupaten/ kota untuk ditempatkan di RS Rujukan Regional, RS Provinsi, RS kelas C sesuai kebutuhan
Melakukan standarisasi terhadap remunerasi dokter spesialis berdasarkan kriteria terpencil, sangat terpencil dan daerah yang tidak diminati 26
-
NO
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
PERENCANAAN
3
Adanya aturan tidak memperbole h kan tenaga honorer (Tidak ada nomenklatur tenaga honorer)
Melakukan percepatan penyusunan regulasi untuk penyelesaian masalah nomenklatur tenaga honorer
Mengidentif 2016 ikasi kebutuhan tenaga kesehatan Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan
Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan
2016
Melakukan koordinasi dengan kementrian dalam negeri, Kemnpan dan RB serta instansi terkait lainnya untuk melakukan percepatan penyusunan peraturan pemerintah untuk UU no.5 / 2014 tentang ASN
27
NO
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
PERENCANAAN
4
Masih rendahnya tingkat kelulusan calon PPDS dari wilayah timur
Pembekalan khusus terhadap calon peserta PPDS sebelum tes masuk Dilakukan kajian terhadap pola pendidikan dokter spesialis Afirmasi calon PPDS dari wilayah timur tanpa mengurangi kualitas
Mengusulka 2015 n calon PPDS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Mengusulka 2015 Membuat regulasi n calon PPDS tentang PPDS sesuai dengan Menyiapkan modul kebutuhan untuk pembekalan dan calon peserta PPDS ketentuan
Melakukan seleksi administrasi terhadap calon PPDS Membuat surat rekomendasi
Menyediakan dana untuk PPDS Bekerjasama dengan universitas di wilayah timur untuk menyiapkan bahan pembekalan khusus untuk calon PPDS 28
NO
ISU/ MASALAH
B
PENGADAAN
1
Masih rendahnya kualitas penyelengg araan pendidikan tenaga kesehatan pada bbrp institusi Diknakes
SOLUSI KAB/KOTA
Peningkatan kualitas institusi pendidikan : - pemenuhan SDM (Dosen) dengan kualifikasi yg sesuai peraturan -Sarana Prasarana -Standarisasi kurikulum -Moratorium pembukaan institusi Diknakes untuk bidang tertentu -Pembatasan jumlah Mhs -Akreditasi Diknakes
WAKTU
Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan terutama Diknakes swasta
PROV
WAKTU
2015- Mengkoordinasikan 2016 dan memfasilitasi, merekomendasikan dengan pusat Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes
PUSAT
2015 Membuat regulasi untuk peningkatan 2016 mutu kualitas Diknakes
Mengadvokasi Dikti Untuk Pembatasan Kuota penerimaan Mhs baru sesuai hasil uji Kompetensi
Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan terutama Diknakes swasta 29
NO
ISU/ MASALAH
B
PENGADAAN
2
Masih banyak nakes dengan pendidikan dengan pendidikan di bawah D III
SOLUSI KAB/KOTA
-Peningkatan jenjang pendidikan dari JPM/ D1 ke D III
WAKTU
Melakukan 2016sosialisasi UU 2020 no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan Identifikasi jumlah nakes yang belum D III Mengalokasikan dana untuk peningkatan pendidikan Mengusulkan nakes yang akan melanjutkan pendidikan D III
PROV
WAKTU
PUSAT
Melakukan sosialisasi UU no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan
2016- Menyiapkan 2020 Penyelenggara an pendidikan lanjut ke D III melalui : - PJJ Identifikasi - Kerjasama dg jumlah nakes yang belum D III UT - Reguler Mengalokasikan dengan RPL ( dana untuk kelas Sore) peningkatan pendidikan Meninjau Mengusulkan kembali nakes yang Peraturan akan tentang izin melanjutkan Belajar pendidikan D III 30
NO
B
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
PENGADAAN
3 Kualitas lulusan diknakes yang tidak siap pakai
Standarisasi implementasi kurikulum Diknakes
Memberik Mulai an 2015 informasi dan masukan dalam pengemba ngan dan review kurikulum Diknakes
Mengakom Mulai Menyusun odir dan 2015 pedoman mengkoord Pengembangan inasikan kurikulum informasi Diknakes dan masukan Memberikan dalam Bimbingan pengemba Dalampenyusun ngan dan an kurikulum review institusi kurikulum Diknakes Meningkatkan pengawasan Serta monev implementasi kurikulum Diknakes 31
NO
ISU/ MASALAH
C
PENDAYAGUNAAN
1
Distribusi nakes tidak merata (di FKTP, FKRTL) dan penempatan nakes tidak sesuai kompetensin ya
SOLUSI KAB/KOTA
-Nakes ditempatk an sesuai dengan kebutuha n dan kompeten sinya
Mengidentifikasi nakes yg penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya Mengidentifikasi fasyankes yg kekurangan / tidak memiliki nakes Meredistribusi nakes sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD utk penempatan nakes
WAKTU
Mulai 2015
PROV
WAKTU
Mengidentifikasi Mulai nakes yg 2015 penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya Meredistribusi nakes antar kab/kota sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya Mengusulkan kebutuhan nakes ke pusat Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD utk penempatan nakes
PUSAT
Menyusun regulasi dan pedoman terkait kualifikasi jabatan dan penempatan nakes Menempatkan nakes pada fasyankes yang membutuhkan Melakukan dan mengimplemen tasikan kajian distribusi nakes 32
NO
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
c
PENDAYAGUNAAN
2
Perlu peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah meliputi Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll)
Peningkatan peningkatan kompetensi pengelola SDMK meliputi Kepala puskesmas, Dinas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll, melalui pelatihan manajemen SDMK, benchmarking dsb.
Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
Perlu peningkatan kompetensi nakes
Peningkatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
3
Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
WAKTU
PROV
Mulai Mengakomodir dan 2016 memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
WAKTU
PUSAT
Mulai 2016
Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan manajerial untuk pengelolaan SDMK di Daerah (Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll)
Mulai 2016
Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan teknis untuk tenaga kesehatan di daerah
Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
Mulai Mengakomodir dan 2016 memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
Melakukan standarisasi dan akreditasi pelatihan teknis tenaga kesehatan 33
NO
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
PENDAYAGUNAAN 4
Rendahnya retensi tenaga kesehatan
-Rotasi tenaga kesehatan antar puskesmas secara berkala
Mengidentifikasi Mulai puskesmas yang 2015 tidak diminati oleh nakes Menyiapkan dana untuk rotasi / “penugasan khusus” nakes
5
Rendahnya komitmen nakes untuk melaksana kan tugas sesuai dengan SK penempata n Menkes
Penandatangan pakta integritas bagi nakes sebelum penempatan Mewajibkan nakes untuk mengikuti pendidikan dlm rangka menanamkan jiwa bela negara Memasukan materi untuk menumbuhkan rasa jiwa bela negara ke dalam kurikulum Diknakes Memberikan penghargaan terhadap nakes yang berprestasikan, diutamakan utk keg pendidikan, TKHI, diklat DN/LN
2015 Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas
Mendukung kebijakan kab/kota dalam rotasi / penugasan khusus nakes di Puskesmas
Mulai 2015
Membuat regulasi untuk peningkatan retensi nakes di puskesmas yang tidak diminati
Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas
2015
Menyiapkan regulasi untuk peningkatan komitmen nakes untuk melaksanakan tugas sesuai penugasan
34
NO B
ISU/ MASALAH
RENCANA AKSI 2015 SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1 Masih banyak tenaga kesehatan yang belum kompeten
Pemberla kuan STR bagi tenaga kesehata n sesuai peraturan dan perundan gan yang berlaku
Sosialisasi 2015 peraturan tentang kewajiban sertifikasi dan STR
Mengusulkan 2015 permohona n STR yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi
Menerbitkan STR
35
RENCANA AKSI 2015 NO
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
D
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2
Masih lemahnya pengawasan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri / tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA)
Meningkatka n pengawasan TKWNA dengan melibatkan semua fihak terkait
Aktif terlibat dalam pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA di kab / kota bekerjasama dengan Meningkatka Organisasi n peran Profesidan Tim penyidik Pengawasan pegawai Orang Asing ( negeri sipil TimPORA) di (PPNS) daerah dalam pengawasan Mengalokasikan tenaga anggaran untuk kesehatan pemantauan DN dan LN nakes dan TKWNA
WAKTU
PROV
WAKTU
2015 Aktif terlibat 2015 dalam pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA di kab / kota bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Tim Pengawasan Orang Asing ( TimPORA) di daerah Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan nakes dan TKWNA
PUSAT
Mengkoordinir pembinaan dan pengawasan nakes dan TKWNA dengan daerah, lintas sektor dan TimPORA pusar Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan PPNS Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan nakes dan TKWNA
36
NO
E
ISU/ MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
WAKTU
PROV
WAKTU
PUSAT
MONITORING DAN EVALUASI
1 Masih rendah nya monev di setiap jenjang adminis trasi
Meningkat kan monev di setiap jenjang administrasi Meningkat kan anggaran monev
Melakukan 2015 Monev ke Puskesmas Mengaloka sikan anggaran monev
Melakuk 2015 an Monev ke Kabupa ten/ kota Mengalo kasikan anggar an monev
Menyiapkan standar dan panduan Monev
Mengalokasi kan anggaran monev
37
