RANGKUMAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL (RAKERKESNAS) 2015 REGIONAL TIMUR Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Regional Timur yang dilaksanakan di Makassar pada 9 – 12 Maret 2015 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Berdasarkan arahan Menteri Kesehatan, paparan narasumber dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta hasil sidang komisi dan sidang pleno, maka peserta Rakerkesnas Regional Timur yang terdiri dari para Eselon I, Eselon II serta Kepala UPT di lingkungan Kemenkes, Perwakilan Kemen-PPN/Bappenas, Perwakilan BPJS Kesehatan, Perwakilan BKKBN, Perwakilan BPOM, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota dari 10 Provinsi di Regional Timur, menyepakati langkah-langkah implementasi Program Indonesia Sehat, melalui: A. Penerapan Paradigma Sehat dalam pembangunan nasional. Penerapan Paradigma Sehat dalam pembangunan berwawasan kesehatan adalah kunci sukses peningkatan kualitas hidup manusia sebagai investasi berharga bagi bangsa Indonesia. Sasaran perubahan Paradigma Sehat ditujukan kepada: (i) para pembuat kebijakan pada lintas sektor, (ii) tenaga kesehatan, (iii) penyelenggara pelayanan kesehatan, dan (iv) masyarakat. Tantangan utama penerapan Paradigma Sehat, antara lain mencakup: (i) implementasi kebijakan dan regulasi yang belum optimal, (ii) kelembagaan dan ketenagaan promosi kesehatan, serta (iii) belum imbangnya penyediaan pembiayaan UKP dan UKM. Upaya implementasi Paradigma Sehat, antara lain dilaksanakan melalui: 1
1. Pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang holistik dalam mendukung penyelenggaraan paradigma sehat di tingkat pusat, provinsi dan atau kab/kota, dengan dukungan penguatan kebijakan lintas sektor, termasuk legislatif. 2. Pemantapan upaya promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat sebagai arus utama (main stream) pembangunan kesehatan. 3. Penguatan kelembagaan promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat, pada pemerintah masyarakat di berbagai jenjang sampai puskemas.
dan dan
4. Pemenuhan jumlah tenaga promosi kesehatan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penetapan jabatan fungsional PKM, disertai pengadaan formasinya. 5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi promosi kesehatan disesuaikan dengan dinamika, kondisi serta adat istiadat masyarakat di masing-masing daerah. 6. Penguatan advokasi untuk mendorong pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berkomitmen dalam: (i) mengalokasikan anggaran 10% APBD untuk program kesehatan, (ii) SKPD mengalokasikan minimal 10% dari dana operasional kapitasi (40%) untuk upaya promotifpreventif UKP. 7. Untuk menjamin kesinambungan pembiayaan upaya promotif-preventif, perlu mobilisasi sumberdana yang ada antara lain: potensi dana desa, pajak rokok, dan BOK. dan dana operasional APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. B. Penguatan Pelayanan Kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, melalui: 2
1. Penyusunan Roadmap Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Regionalisasi Rujukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2015 – 2019 pada akhir April 2015, antara lain mencakup aspek regulasi, SDM kesehatan, pembiayaan, dan sarana prasarana. 2. Penguatan Sistem Rujukan Regional melalui: (i) percepatan akreditasi, (ii) pemenuhan tenaga kesehatan, (iii) penguatan sistem informasi yang terintegrasi antar Rumah Sakit Rujukan Regional, (iv) penerapan sister hospitals antar RS Rujukan Nasional dan RS Rujukan Regional yang diatur oleh Pusat, disusun dalam suatu road map yang mampu laksana. 3. Penguatan layanan kesehatan primer di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terutama di Wilayah Indonesia Timur dilakukan dengan pendekatan tenaga kesehatan berbasis tim dalam program Nusantara Sehat. 4. Untuk pemenuhan kebutuhan tenaga, Kemenkes perlu: (i) mereview/mengkaji ulang standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk sosialisi standar kepada sektor terkait (ii) mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak untuk pemenuhan tenaga kesehatan strategis, (iii) affirmasi calon PPDS dari wilayah Indonesia Timur dengan tetap mengedepankan kualitas, (iv) meminta Pemda untuk menjamin keamanan serta pemenuhan kebutuhan dasar tenaga kesehatan, dan (v) bersama dengan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing, (vi) menerbitkan regulasi yang memastikan kembalinya dokter pasca tubel ke daerah asal pengirim. 5. Diperlukan upaya pemetaan jumlah, jenis, kompetensi, dan penyebaran tenaga kesehatan di berbagai tingkatan untuk perencanaan tenaga kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan sebagai dasar pelaksanaan daerah dalam redistribusi tenaga kesehatan, bilamana diperlukan.
3
6. Kepala Dinas Kesehatan mendorong organisasi profesi untuk bersedia mengkoordinir/melakukan pengarturan penempatan anggotanya bertugas di daerah yang membutuhkan. 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menerbitkan regulasi untuk mengatur dokter yang praktek lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi dan disesuaikan dengan kebutuhan. 8. Penyempurnaan sistem e-catalogue oleh Kementerian Kesehatan untuk menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, murah dan tepat waktu pemenangnya. C. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penyelenggaraan JKN dan upaya pencegahan fraud menuntut peran aktif Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang dapat dilakukan, adalah : 1. Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam mensukseskan penyelenggaraan JKN pada aspek: (i) kepesertaan, (ii) penyediaan pelayanan kesehatan, (iii) pembiayaan, serta (iv) organisasi dan manajemen. 2. Untuk mewujudkan tercapainya Universal Health Coverage 2019, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan SKPD terkait berperan dalam; (i) mendorong penduduk sehat di wilayah kerjanya untuk menjadi peserta BPJS, (ii) melakukan pemetaan penduduk yang akan menjadi peserta PBI melalui integrasi Jamkesda ke JKN, dan (iii) mengusulkan jumlah cakupan penduduk/peserta per FKTP bersama BPJS. 3. Pemerintah daerah perlu mengaktifkan forum kemitraan lintas sektor di provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin validasi dan verifikasi data kepesertaan, terutama PBI. 4. Penguatan penanganan keluhan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk memastikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan masyarakat ikut dalam menentukan kredensialing failitas kesehatan. 4
5. Meminta BPJS mengintensifkan sosialisasi aturan JKN kepada fasyankes dan menyelaraskan kegiatan BPJS dengan Dinas Kesehatan. 6. Pencegahan fraud dalam pelaksanaan JKN perlu dilakukan secara terstruktur, komprehensif dan terencana dengan meminimalkan kondisi yang memungkinkan terjadinya fraud melalui pengendalian faktor-faktor yang meliputi: (i) faktor pencetus (predisposing factors), (ii) faktor pemungkin (enabling factors), dan (iii) faktor pendorong (reinforcing factors). D. Dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rakerkesnas pada tahun 2016 yang akan datang perlu diawali dengan pelaksanaan Pra-Rakerkesnas di tingkat Provinsi bersama kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Hasil Sidang Pleno dalam bentuk yang lebih rinci dilampirkan dalam Rangkuman ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Demikian hasil Rakerkesnas Regional Timur di Makassar, dan dengan ini kami mohon Ibu Menteri Kesehatan berkenan mempertimbangkan hasil rangkuman ini untuk menjadi bagian Hasil Rakerkesnas 2015.
Makassar, 11 Maret 2015 Atas Nama Peserta Rakerkesnas 2015 Regional Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Dr.dr. H. Rachmat Latief, Sp.PD-KPTI, M.Kes, FINASIM
5
