KMP PNPM MANDIRI PERKOTAAN
RANGKUMAN HASIL RAPAT KERJA TENAGA AHLI MONEV KMW
Juni 2009
PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2009 Mei 2009
LOKASI SASARAN DONOR
PROP
KOTA
KELURAHAN
BARU
LANJT
LAMA
IDB
14
110
764
2.635
1.460
WB
19
157
1 562 1.562
2 275 2.275
2 318 2.318
TOTAL
33
267
2.326
4.910
3.778
TOTAL KELURAHAN
11.014
Perkembangan kegiatan PNPM 2009 (2.326 (2 326 kelurahan baru)
TAHAPAN KEGIATAN SIKLUS
Jml_Kel
%
y
Sosial Mapping
1,745
75.0%
y
Sosialisasi Tingkat Kelurahan
1,488
64.0%
y
Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) Basis
786
33,8%
y
Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) Tkt. Kelurahan
195
8,4%
y
Pelatihan Dasar Relawan
5
0,2%
PROGRES PENDAMPINGAN PEMDA KOTA/KABUPATEN
Dari 267 kota/kab sasaran PNPM 2009, Jumlah TKPKD yang sudah terpantau perkembangannya adalah sekitar 211 kota/kab. • Dokumen SPKD Tersusun
170 kota/kab
• SPKD masih proses (review)
43 kota/kab
• PJM Pronangkis Kota/Kab Tersusun
156 kota/kab
• PJM Kota/Kab masih proses (review)
47 kota/kab
Sekitar 30 TKPKD maupun KBP masih masuk dalam kategori kurang aktif
Permasalahan Penyerapan Dana BLM
Issue / Permasalahan
BLM yang sumber pendanaannya berasal dari IDB (Pulau Sumatera,
Banten, DKI, Jawa Barat dan Kalimantan Barat) tidak bisa terserap karena B t DKI J B t d K li t B t) tid k bi t k status DIPA masih diblokir akibat belum efektifnya pinjaman IDB. Rencana penyerapan BLM di IDB bulan Juni 2009 sebesar R Rp. 141.844.000.000 8 BLM yang berada di Kabupaten/Kota yang usulan revisi SK Satker PIP‐nya belum terbit dan Satker lama menolak melakukan pencairan tidak bisa t terserap di bulan ini. Sebesar Rp. 20.023.000 di 11 Kabupaten/Kota di b l i i S b R di K b t /K t (Kab. Purbalingga, Kab. Brebes,Kab. Trenggalek, Kab. Malang, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Kediri, K b K l k d K b B l ) Kab. Kolaka dan Kab. Belu)
Permasalahan Penyerapan
Issue / Permasalahan
BLM yang berada di Kabupaten/Kota yang SK Satker PIP‐nya belum
tterbit tidak bisa terserap di bulan ini. Sebesar Rp. 3.768.000 di 2 bit tid k bi t di b l i i S b R 68 di Kabupaten/Kota (Kota Surabaya dan Kota Manokwari) BLM Tahap III (20%) dari lokasi‐lokasi tahun 2008 (lanjutan) tidak bisa t terserap apabila DDUPB belum teralokasi di DIPDA. Sebesar Rp. bil DDUPB b l t l k i di DIPDA S b R 35.418.000 di 83 Kabupaten/Kota Kelurahan‐kelurahan baru yang pembentukan BKM menurut master schedule baru dapat dilakukan paling awal di bulan September, ada h d l b d t dil k k li l di b l S t b d potensi BLM dari rencana penyerapan yang tidak dapat cair sebesar Rp.9.619.000 di 11 Kabupaten/kota (Kab. Pacitan,Kota Kediri, Kota M di K b B Madiun, Kab. Bangkalan, Kab. Jember, Kab. Berau, Kab. Bulungan, Kota k l K b J b K b B K b B l K t Balikpapan, Kab. Nunukan, Kab. Toli Toli, Kab. Maros)
Permasalahan Penyerapan
Issue / Permasalahan
Kab. Gorontalo Utara berdasarkan Surat Menko Kesra B. 175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 merupakan lokasi
PPK. BLM yang telah dialokasikan sebesar Rp. 1.376.000.000 tidak akan terserap BLM untuk Kab. Polewali Mandar belum teralokasikan karena adanya kesalahan nama kabupaten pada database P2KP (Polewali Mamasa). Rencana BLM cair di bulan Juni yang tidak bisa terserap sebesar Rp. 396.000.000
Issue / Permasalahan Kondisi Lokasi Kategori BARU 2009 g 9 Baru masuk daftar lokasi PNPM 2009, terdiri dari : Belum pernah mendapat dampingan P2KP & PNPM Ex lokasi P2KP, sudah terbentuk BKM dan masih aktif Æ Direkom menjadi lokasi kategori LAMA Ex lokasi P2KP, pernah terbentuk BKM tetapi sudah tidak aktif sama Ex lokasi P2KP pernah terbentuk BKM tetapi sudah tidak aktif sama sekali. Æ Direkom menjadi lokasi BARU (biasa)
Lokasi PNPM 2009 overlap Program Lain y Dgn PNPM Mandiri Perdesaan : y Jayapura : 7 kel. (PNPM Respek) y Tanah Laut : 9 kel .(BLM s/d termin‐1) y Lebak : 7 kel. y Pandeglang : 5 kel. y Tangerang Selt g g : 19 kel. 9 y Tangerang : 20 kel. y Dgn Program Dana Otonomi Khusus Papua y Manokwari y Sorong y Jayapura J
: 10 kel : 7 kel : 18 kel 8 k l
Lokasi PNPM 2009 overlap Program Lain NUSSP : Pontianak, Sukabumi, Medan, dll PPMK DKI Jakarta BKPG Aceh (rencana)
Tambahan Lokasi Usulan Pemda y Jayapura : 7 kel (pendampingan P2KP/PNPM thn 2008)
Kondisi Lain‐lain y Palembang : Jumlah lokasi berkurang karena nama kelurahan tidak ada : 4 kel
Kelurahan Dampingan PNPM s/d 2008 ‐ tidak masuk daftar PNPM 2009
Karena lokasi kecamatan termasuk kategori bukan perkotaan : Dairi Ogan KU Indramayu Tanah Toraja Gorontalo
: 1 kel : 2 kel : 7 kel : 20 kel : 12
Kerinci : 13 kel Kerawang Ciamis : 1 kel Semarang Subang : 10 kel Kendal Minahasa : 3 kel Banjar Nabire, Sorong, Biak, Jayapura : 51 kel
Karena Pemekaran Kecamatan Æ masuk lokasi PNPM Perdesaan : Tangerang Selt Tangerang
: 19 kel : 20 kel
Pandeglang : 5 kel Lebak : 7 kel
: 20 kel : 6 kel : 5 kel : 3 kel
PERKEMBANGAN PENYEDIAAN DDUPB KOTA/KAB JUNI 2009 KOTA/KAB, JUNI 2009 JUMLAH KOTA / KAB
267
KOMITMEN : Ada & Cukup Ada, tapi Kurang Ada, tapi Kurang Belum Ada Menolak
165 59 36 7
SUMBER DATA Surat Kepala Daerah SNVT Prop./KMW
140 127
PENGANGGARAN APBD 2009 APBD‐P 2009 APBD 2010
24 19 3
224
ISU‐ISU PENYEDIAAN DDUPB KOTA/KABUPATEN, JUNI 2009 1. Tersedia DDUPB kurang dari kebutuhan BLM, Pemda akan T di DDUPB k d i k b t h BLM P d k menyediakan pada APBD‐Perubahan / ABT 2009. Kasus (17 kota/kab.) : Pontianak, Ciamis, Ngada, Sikka, Sumba Timur, Kupang, Bengkayang, Ketapang, Berau, Bulungan, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Ciamis, Tasikmalaya, Kota B j Bl Banjar, Blora, Surakarta, Kab. Gorontalo, Kota Gorontalo. S k K b G l K G l Rekom Tindak Lanjut Æ: Monitoring, mendorong, dan memastikan pihak Pemda mengalokasikan dana DDUPB dalam APBD‐Perubahan 2009
2. Tersedia kurang dari kebutuhan BLM, Pemda akan menyediakan pada APBD 2010. Kasus : Ketapang, Blora, Lampung Utara Æ Memantau dan mendorong kesediaan dan mengalokasikan DDUPB dalam APBD 2010. Memantau dan mendorong kesediaan dan mengalokasikan DDUPB dalam APBD 2010
3. Belum menyatakan kesediaan DDUPB 2009. Kasus : Pidie, Bulongan, Malinau, Minahasa (2008 tidak cair), Bitung (2008 tidak cair), , g , , , g , Tomohon (2008 tidak cair), Menado (APBD 2009 untuk yg terhutang 2008), Ternate, Æ Meminta klarifikasi dan mendorong Pemda untuk segera menyatakan sikap kesediaan.
ISU‐ISU PENYEDIAAN DDUPB KOTA/KABUPATEN, JUNI 2009
4. DDUPB tahun 2007 tidak cair. Kasus : Kota Ambon Æ Meminta kepastian scr resmi kepda Pemda ybs; i). Meminta realokasi pada t h b ik t tahun berikutnya, ii). Jika batal mengalokasikan DDUPB tsb maka paket BLM ii) Jik b t l l k ik DDUPB t b k k t BLM ybs dihentikan dan mulai dengan paket BLM berikutnya.
55.
DDUPB tahun 2008 tidak cair karena lokasi sasaran dialihkan oleh Pemda ke program lain. Kasus : Manokwari (dana Otsus), Sorong (dana Otsus), Jayapura (dana Otsus). Æ Menyerahkan lokasi sasaran kepada Pemda ybs agar tidak tumpang tindih. Æ Design program sinergitas kedua program (PNPM dan Daerah)
6. Belum ada hitungan pagu BLM (PLN & DDUPB) karena Pemda mengajukan tambahan kelurahan dampingan yang tidak menjadi lokasi sasaran Program Daerah (2008). Kasus : Jayapura (Program dengan Dana Otonomi Khusus). Æ Kebijakan memasukkan lokasi kelurahan tsb sebagai lokasi PNPM (baru). Æ Melanjutkan pendampingan thd kelurahan tsb (sekarang sampai proses Pemetaan Swadaya). Melanjutkan pendampingan thd kelurahan tsb (sekarang sampai proses Pemetaan Swadaya)
ISU‐ISU PENYEDIAAN DDUPB KOTA/KABUPATEN, JUNI 2009
7. DDUPB tahun 2008 belum cair tetapi BLM termin‐3 (PLN) sudah cair. Kasus : Timur Tengah Selatan (2 kel.) Æ Klarifikasi kepastian alokasi kekurangan DDUPB tahun 2008 tersebut ke APBD 2009.
8. Tersedia kurang dari kebutuhan BLM riil dibanding pagu ketetapan Meko Kesra. Belum jelas penyediaan kekurangannya. Kasus : Aceh Tenggara, Langsa, Kasus : Aceh Tenggara Langsa Rekom Æ : mendorong Pemda untuk sediakan pada APBD Perubahan 2009.
TERIMA KASIH
