RANGKUMAN HASIL KONFERENSI Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat Miskin: Isu Strategis dan Rekomendasi Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas
Jakarta, 28 April 2005 KONFERENSI NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENCAPAIAN TUJUAN MILENUM
OUTLINE z z z z z
Prasyarat Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan Isu Strategis dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Kesehatan Isu Strategis dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Pendidikan Isu Strategis dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Cross-Cutting Issues: – Partisipasi Masyarakat Sipil – Targeting – Pro-poor Budegting – Transparansi dan Akuntabilitas – Kelembagaan – Reformasi Pengawai Negeri Sipil
Prasyarat Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan z
z z z z z
Good policy, proses partisipatif dengan mendengarkan suara si miskin, dan inklusif dengan melibatkan stakeholders. Komitmen penganggaran jangka menengah yang pasti. Dukungan kelembagaan yang kredibel dan kapabel. Mekanisme pengendalian dan pengawasan (safeguarding) yang solid. Monitoring dan evaluasi yang terbuka, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta Tindak lanjut (enforcement) yang nyata terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
Isu Strategis: Pelayanan Kesehatan 1. 2.
3. 4. 5.
Upaya promosi dan preventif kesehatan tidak sebanding dengan upaya kuratif/infrastruktur. Biaya puskesmas telah murah dan tidak masalah bagi orang miskin, tetapi tingkat aksesibilitasnya masih rendah. 1) Jarak yg jauh Î biaya transport yang mahal 2) Ketidakhadiran paramedis (absenteism)
Anggaran sering dipakai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Inovasi dari proyek sering tidak berkelanjutan, karena masalah anggaran. Belum ada pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah
Cross-cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Rekomendasi untuk Perbaikan Pelayanan Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengambilan keputusan anggaran pada penyedia layanan (puskemas) agar sesuai kebutuhan lokal. Keberlanjutan pembiayaan kesehatan (less project driven). Pembenahan sistem pelayanan kesehatan dengan penekanan pada promosi dan preventif dan outreaching. Menjajaki manfaat dari mekanisme alternatif pelayanan: sistem kupon dan kontrak melalui LSM atau lainnya. Pemantapan Sistem Asuransi Kesehatan. Pemberdayaan paramedis (dokter dan bidan desa) terutama di daerah tertinggal. Penggunaan penerimaan pajak tembakau bagi pembiayaan pelayanan kesehatan untuk orang miskin. Cross-cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Isu Strategis: Pelayanan Pendidikan 1. Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, khususnya anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. 3. Mengubah cara pandang pendidikan sebagai kewajiban menjadi kebutuhan. Cross-cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Rekomendasi untuk Perbaikan Pelayanan Pendidikan 1.
Untuk meningkatkan Angka Partisipasi:
2.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan:
1) Pemberian insentif bagi sekolah untuk menjangkau anak dari keluarga miskin. 2) Penentuan target beasiswa dilakukan di tingkat sekolah dengan partisipasi komunitas lokal. 1) Pemberian promosi tenaga pendidik sesuai kemampuan. 2) Penguatan kapasitas komite sekolah dalam pengawasan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). 3) Pemberian dana (block grant) langsung kepada sekolah.
Cross-cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Isu Strategis: Pelayanan Air Minum dan Sanitasi 1. Air minum dan sanitasi merupakan hak dasar sehingga negara harus menjamin dan melindungi keberlanjutan akses masyarakat. 2. Penurunan kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum karena kerusakan catchment area dan pencemaran sumber air. 3. Masyarakat miskin belum mendapatkan akses yang memadai sehingga masyarakat miskin membayar lebih mahal. 4. Masyarakat perdesaan memiliki kearifan lokal yang positif sehingga perlu diberi kepercayaan dalam berpartisipasi dalam penyediaan air minum dan sanitasi. 5. PDAM sebagai penyedia (provider) berkinerja rendah dan dililit utang jangka panjang sehingga sulit mengembangkan pelayanan bagi masyarakat miskin. 6. Perlu penanganan terpadu lintas sektor, lintas instansi dan lintas wilayah administratif. Cross-cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Rekomendasi untuk Perbaikan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi z z z z z z
z
Penanganan air minum dan sanitasi harus dilakukan terpadu dari tingkat pusat sampai daerah. Perlu tindakan mendesak untuk konservasi sumber-sumber air baku. Perlu langkah baru untuk pemerataan pelayanan, terutama mengurangi beban pembiayaan oleh masyarakat miskin. Revitalisasi PDAM agar berperan lebih aktif dalam pelayanan publik dibanding sebagai sumber PAD. Mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis partisipasi masyarakat. Perlu lembaga koordinasi pengelolan sumber daya air antar instansi dan wilayah sesuai UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Perlu rasionalisasi pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi dengan fokus masyarakat miskin.
Cross-cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Cross-Cutting Issues 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Partisipasi Masyarakat Sipil Targeting Pro-Poor Budgeting Transparansi dan Akuntabilitas Kelembagaan Reformasi Pegawai Negari Sipil
Cross Cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Cross-Cutting Issues 1: Partisipasi Masyarakat Sipil Perluasan ruang partisipasi publik bagi masyarakat sipil (civil society)
Partisipasi organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan lembaga peneiltiian dan kajian – Contoh: Proyek CLCC untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan melalui keterlibatan langsung masyarakat di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan
Pengembangan alternatif pelayanan dan penyaluran sumberdaya dengan menekankan kebutuhan masyarakatKasus: Pemberian Voucher bagi Ibu rumahtangga di Kabupaten Pemalang, Jawa Timur Cross Cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Cross-Cutting Issues 2: Targeting Data dan informasi yang akurat, andal dan tersedia tepat waktu merupakan faktor penting bagi penentuan kelompok sasaran (targeting)
Peningkatan koordinasi antarlembaga penyedia data. Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi sebagai dasar monitoring dan evaluasi Pengembangan standar pelayanan minimum dengan menggunakan data dan informasi yang relevan di tingkat kabupaten/kota Masyarakat perlu diikutsertakan dalam penentuan targeting. Masyarakat lebih memahami kondisi lingkungannya dan tahu kriteria miskin yang lebih tepat untuk daerahnya. Perlu dipersiapkan satu design targeting yang bisa digunakan untuk berbagai macam program
Cross Cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Cross-Cutting Issues 3: Pro-Poor Budgeting Pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor budgeting)
Komitmen Depkeu, Pemda dan DPR/DPRD propinsi dan kab/kota dalam pengalokasian anggaran bagi pelayanan dasar kepada orang miskin.
Koordinasi, integrasi, sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, DAU dan DAK. Anggaran dikelola langsung oleh penyedia layanan
Pemberian block grant bagi masyarakat-Kasus: Pembiayaan pendidikan di Jawa Barat.
Penambahan anggaran diikuti dengan tanggungjawab-Contoh: PDAM Jember peningkatan akses air bersih untuk masyarakat miskin
Cross Cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Cross-Cutting Issues 4: Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dalam pengelolaan anggaran akan meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong perbaikan pelayanan publik
Keterbukaan informasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik-Contoh: Penyediaan Air Bersih oleh masyarakat melalui WSLIC2 di Lumajang, Jawa Timur
Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran akan mengurangi korupsi dan meningkatkan pelayanan publikContoh: BIGS Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas melalui Kartu Pengaduan Masyarakat dan Transparansi Anggaran di Kota Bandung, Jawa Barat
Cross Cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Cross-Cutting Issues 5: Kelembagaan Penataan kembali sistem dan mekanisme kelembagaan penanggulangan kemiskinan
Pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
Komitmen yang kuat dan keberpihakan yang sungguhsungguh dari pimpinan daerah.
Revitalisasi Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) agar menjadi badan yang otonom, kredibel dan kapabel dalam mengatasi masalah kemiskinan
Cross Cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
Cross-Cutting Issues 6: Reformasi Pegawai Negeri Sipil Reformasi birokrasi harus fokus pada penghargaan pegawai negeri sipil berdasarkan kinerja, dan peningkatan pelayanan publik
Sistem penghargaan berdasarkan prestasi dalam perekrutan dan promosi. Reformasi pegawai negeri sipil sulit dilakukan dari dalam, sehingga perlu tekanan dari luar (masyarkat, LSM, politikus, dll) Mempercepat pelaksanaan sistem kontrak jabatan antara pegawai negeri dengan publik.
Cross Cutting Issues
Isu Strategis
Rekomendasi
PERTANYAAN UNTUK PANEL MENTERI 1. Dengan keterbatasan anggaran dan kelembagaan, apa langkah nyata dan langkah terobosan (reformasi) yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat miskin? 2. Bagaimana kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat sipil (civil society) dan swasta dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan pelayanan di daerah? 3. Bagaimana koordinasi antara Kementerian/ Lembaga dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelayanan bagi masyarakat miskin?
