Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- ii

Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- ii

KATA PENGANTAR Musyawarah Nasional V Kamar Dagang dan Industri (Munas V Kadin) dilaksanakan ketika kinerja pertumbuhan perekonomian Indonesia berada dibawah bayang-bayang ancaman perekonomian global yang menunjukkan kondisi kurang menggembirakan, yang dipicu kejatuhan Sub-prime Mortage di Amerika Serikat. Resesi ekonomi dunia yang dipastikan akan berdampak pada mengeringnya likuiditas perbankan, menurunnya pangsa pasar ekspor, meningkatnya persaingan di pasar dalam negeri akibat masuknya produk negara pesaing, menurunnya harga komoditi unggulan Indonesia, menurunnya daya beli masyarakat dan bahkan ancaman pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja yang diperkirakan akan terasa dampaknya memasuki tahun-tahun mendatang. Lima tahun masa kepengurusan Kadin Indonesia 2004-2009 juga diwarnai berbagai perkembangan di dunia dalam suasana ekonomi dunia yang serba tidak pasti. Berbagai harga komoditi dunia seperti minyak, energi, komoditi pangan dan pertanian serta komoditi lainnya – berfluktuasi dan berubah cepat dalam keseharian sehingga acapkali sulit diramalkan dan diantisipasi arah perubahannya. Dalam suasana yang dipengaruhi oleh ancaman krisis perekonomian seperti itu Kepengurusan Kadin periode 2004-2009 harus menjalankan fungsi dan peranannya sebagai induk organisasi dunia usaha sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1987 tentang Kadin untuk melaksanakan Munas V Kadin. Munas V Kadin memiliki posisi strategis untuk mempersiapkan penyusunan garis-garis besar kebijakan dan program umum organisasi dalam periode lima tahun 2008 – 2013, oleh karena itu dalam upaya mengatasi permasalahan aktual yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menetapkan tema Munas V Kadin : “Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional” dan sub tema “Peran Wirausahawan, UMKM, Daerah dalam meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dengan Kekuatan Dasar di Bidang Pertanian, Perikanan dan Energi”. Kegiatan Munas juga diisi dengan Paralel Meeting dan Business Forum yang berkaitan dengan tema Munas yaitu : (1) Paralel Meeting paparan dan dialog dengan Menteri Pertanian; (2) Business Forum: Indonesia-China Energy Forum diisi paparan dan dialog dengan Meneteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Paparan Kunci oleh Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Cina (laporan terpisah). Munas V Kadin dilaksanakan tanggal 21-22 Desember 2008 di Jakarta Convention Center, Jakarta, diikuti oleh lebih dari seribu orang terdiri dari para pimpinan utusan anggota dari Kadin Provinsi, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anggota Kehormatan Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia, Utusan Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional, Utusan Kadin Kabupaten/ Kota, Tokoh-tokoh Pengusaha dan Masyarakat Indonesia, Pengusaha Asing dan Pejabat Pemerintah. Munas V Kadin telah berhasil menetapkan Kebijakan Umum dan Program Kerja Umum Kadin 2008 – 2013, Kebijakan Keorganisasian 2008-2013, Program Strategis dan Rekomendasi Kadin serta memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus/Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia masa bakti 2008-2013. Untuk itu berikut disampaikan Buku Rangkuman (proceeding) Hasil Munas V Kadin ini yang berisi highlight dari sambutan-sambutan penting dan kesimpulan hasil dari pelaksanaan Munas V Kadin. Kami mengharapkan bahwa buku ini dapat memudahkan terutama bagi jajaran Kadin beserta stakeholder Kadin lainnya, dalam mempelajari dan menerapkan Hasil Munas V Kadin sesuai kepentingan dan tugas serta fungsi masing-masing. Jakarta, Februari 2009 Musyawarah Nasional V Kamar Dagang dan Industri Ketua Panitia Penyelenggara

Adi Putra Tahir Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- iii

Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- iv

DAFTAR ISI

I.

Kata Pengantar....................................................................................................................

iii

II. Daftar Isi ..............................................................................................................................

v

III. Pendahuluan .......................................................................................................................

1

IV. Pokok-pokok sambutan : a) Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia ..................................................................

7

b) Pokok-pokok sambutan Presiden Republik Indonesia .................................................

8

c) Pokok-pokok sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia .......................................

9

d) Pokok-pokok sambutan Menko Perekonomian R.I. .....................................................

9

e) Pokok-pokok sambutan Menteri Dalam Negeri ............................................................

11

V. Hasil-hasil Munas V Kadin ..................................................................................................

13

1. Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Umum Kadin 2008-2013 ..................................

13

A. Kebijakan Umum ....................................................................................................

13

B. Rencana Kerja Umum ............................................................................................

35

2. Kebijakan Keorganisasian Kadin 2008-2013 ................................................................

46

3. Program Strategis dan Rekomendasi Kadin ................................................................

49

Lampiran-Lampiran : 1. Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia Dalam Musyawarah Nasional V Kadin ...................................................................................................................................

59

2. Hasil Paralel Meeting ..........................................................................................................

67

3. Penghargaan Kadin kepada Gubernur ...............................................................................

68

4. Pengumuman dan Pemberian Penghargaan untuk Rating Kadin Provinsi 2008 ...............

68

5. Presentasi DIHK tentang Pengelolaan Kadin .....................................................................

71

Catatan : Daftar Nama Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa bakti 2008 – 2013 dicetak dalam buku tersendiri

Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- v

Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- vi

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Musyawarah Nasional (Munas) ke V Kadin adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Musyawarah Nasional (Munas) ke V Kamar Dagang dan Industri karena itu memiliki posisi strategis untuk mempersiapkan penyusunan garis-garis besar kebijakan organisasi dalam periode lima tahunan 2008-2013. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Kadin Indonesia telah mencatatkan kondisi perekonomian sampai akhir 2008. Kinerja pertumbuhan perekonomian Indonesia 2008 berada dibawah bayang-bayang ancaman perekonomian global yang menunjukkan kondisi kurang menggembirakan, yang dipicu kejatuhan kredit Sub-prime Mortgage di Amerika Serikat. Kejatuhan sektor keuangan global diperkirakan akan berdampak pada mengeringnya likuiditas pasar modal dan perbankan global yang akan diiringi dengan penarikan dana sehingga pendanaan valuta asing akan sulit didapat dan menjadi mahal. Dampak lanjutan kejatuhan sektor keuangan itu dikhawatirkan akan terjadi efek kepada sektor riel yang akan mengalami kesulitan melakukan refinancing. Krisis keuangan juga diperkirakan akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tahun 2008 dan 2009. Oleh karena itu, hampir seluruh negara di dunia akan mengalami dampak ekonomi global yang berakibat pada penurunan permintaan impor dan mendorong penurunan harga komoditas global sehingga menekan perekonomian negara-negara berkembang. B. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2008 01. Ekonomi Makro per 2008 Perekonomian Indonesia yang dapat tumbuh sebesar 6,4 persen pada semester I 2008 merupakan suatu hal yang cukup menggembirakan di tengah melemahnya perekonomian dunia. Dilihat dari dari empat komponen pengguna Produk Domestik Bruto (PDB) terlihat bahwa ekspor dan investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan motor penggerak utama yang telah mendorong pertumbuhan sebesar itu. Pada periode tersebut ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan sebesar 15,8 persen, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencapai pertumbuhan sebesar 14,1 persen yang menunjukkan semakin besarnya minat investasi di Indonesia. Hampir semua jenis investasi mencatatkan pertumbuhan positif, namun pertumbuhan tertinggi terjadi pada investasi alat angkutan dalam negeri dan alat angkut luar negeri. Terjaganya stabilitas makroekonomi jelas merupakan hasil kerja keras pemerintah melalui Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga laju inflasi dan menjaga stabilitas kurs mata uang rupiah, Bank Indonesia dapat dikatakan berhasil menjaga nilai rupiah pada level yang relatif aman bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Intervensi Bank Indonesia umumnya berhasil membawa kurs rupiah ke tingkat yang lebih aman, meskipun kebijakan ini membawa konsekuensi pada menurunnya cadangan devisa. Namun, kinerja ekspor yang sangat baik selalu meningkatkan kembali cadangan devisa. Begitu juga karena adanya dana global bond senilai US$ 2,2 miliar pada akhir bulan Juni lalu, dan mulai masuknya foreign direct investmen (FDI) ke Indonesia semakin meningkatkan cadangan devisa. 02. Pertumbuhan PDB Ditengah fenomena kenaikan harga minyak di pasar internasional, serta kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri rata-rata sebesar 27 persen pada Mei 2008, perekonomian Indonesia ternyata dapat tumbuh lebih baik dari perkiraan banyak kalangan. Pada triwulan II 2008, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 2,4 persen dibanding triwulan I 2008, sehingga selama semester I 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,4 persen. Kondisi ini membuktikan bahwa

Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- 1

daya tahan perekonomian Indonesia sudah lebih kuat dalam menghadapi berbagai shock, baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan tidak sebesar dampaknya pada China dan Vietnam. Hal ini disebabkan fundamental perekonomian Indonesia sudah semakin baik dengan semakin berkurangnya distorsi pasar dalam perekonomian dan terjaganya stabilitas moneter dalam negeri. 03. Kepercayaan Investor Institusional Asing Kenaikan investasi fisik Produk Domestik Bruto sejalan dengan kenaikan investasi dalam bentuk penanaman modal. Dari data investasi periode Januari – Juni 2008, atau paruh pertaman tahun 2008, terlihat bahwa realisasi investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 32 prosen. Sementara pertumbuhan investasi asing pada Januari – Juni 2008 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya meningkat sangat tinggi hingga 160 prosen, walaupun pertumbuhan untuk PMDN terkoreksi sampai sekitar 60 prosen. Membaiknya iklim investasi juga terlihat dari peningkatan pemintaan dari berbagai barang import, khususnya capital goods maupun raw material. Permintaan imported capital goods pada semester I/2008 mencapai USD 8,165 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD4,758 miliar. Hal yang sama juga terlihat pada permintaan imported raw material yang pada semester I/2008 mencapai USD45,002 miliar lebih besar dibandingkan semester I 2007 yang baru mencapai USD25,714 miliar. 04. Perbankan Membaik, tapi Undisbursed Loans Tinggi Sektor perbankan menunjukkan kondisi yang baik di mana NPL sistem perbankan berada pada posisi 4,0% per Juli 2008 dibandingkan 4,6% di tahun 2007, dengan tingkat LDR yang telah mencapai 79% per Juli dibandingkan 69,2% di 2007, serta CAR yang terjaga di level 17,6%, jauh di atas ketentuan minimum 8% - dengan catatan bahwa jumlah kredit yang belum dicairkan (undisbursed loans) masih tetap tinggi. 05. Pendukung Utama Pertumbuhan Sementara itu secara sektoral, pendukung utama pertumbuhan adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang tumbuh sebesar 20 persen pada semester I 2008. Kemudian diikuti oleh Sektor Listik, Gas dan Air Bersih yang tumbuh sebesar 11,9 persen, dan Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 8 persen. Tingginya pertumbuhan pada ketiga sektor jasa ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan cukup pesat seiring dengan tingkat investasi di ketiga sektor tersebut. Meskipun Sektor Industri Pengolahan hanya tumbuh sebesar 4,1 persen, namun sektor ini tetap merupakan sektor penggerak ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih dari separuh PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II 2008 berasal dari tiga sektor terbesar, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Masing-masing sektor ini memberikan kontribusi 27,3 persen, 14,7 persen, dan 1,3 persen terhadap PDB. 06. Ekspor Meningkatnya harga ekspor berbagai komoditas perkebunan dan pertambangan jelas merupakan faktor penting dalam perekonomian Indonesia dewasa ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun inipun perekonomian Indonesia sangat didukung oleh kenaikan ekspor barang yang mencapai 30,8 persen pada pada semester I 2008 lalu. Dari kenaikan ini, sektor migas mencatat kenaikan nilai ekspor sebesar 65,32 persen dan sektor non migas mencatat kenaikan ekspor sebesar 23,2 persen. 07. Kebijakan Fiskal Dari sisi pengelolaan fiskal penurunan asumsi harga minyak dunia juga akan mengurangi tekanan defisit anggaran. Defisit anggaran 2008 yang semula diperkirakan dapat melebihi 2% diproyeksikan untuk dapat ditekan di kisaran 1,7%.


Kendati terpaksa menghadapi tekanan inflasi yang tinggi akibat melonjaknya harga minyak mentah dan harga komoditas pangan, namun secara keseluruhan stabilitas makro ekonomi Indonesia dapat dijaga dengan baik. Kurs nilai tukar rupiah dapat dikatakan stabil, bahkan cenderung terus menguat, sehingga dalam delapan bulan pertama tahun 2008, kurs rupiah mengalami apresiasi (penguatan) sebesar 2,2 persen. Terjaganya stabilitas nilai rupiah memegang peranan penting, tidak saja pada tingkat daya saing ekspor Indonesia sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, tetapi juga dalam menahan laju inflasi agar tidak diperburuk oleh adanya imported inflation. 08. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Biaya operasi moneter yang besar yang harus ditanggung oleh Bank Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian. Tercatat setiap tahunnya dibutuhkan dana sekitar lebih dari Rp. 22 triliun untuk membayar bunga SBI dan FasBI; apalagi dengan kecenderungan jumlah Operasi Pasar Terbuka (SBI dan FasBI) yang makin meningkat menjadi sekitar Rp. 300 triliun. Besarnya jumlah bunga SBI dan FasBI ini juga akan menimbulkan semakin banyaknya likuiditas di pasar, dan kalau tidak segera dibenahi akan dapat membawa kita ke arah perangkap likuiditas (liquidity trap) dimana keijakan moneter akan menjadi tidak efektif lagi. 09. Logistik Sektor logistik merupakan urat nadi bagi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Sektor logsitik juga merupakan faktor penentu upaya menghilangkan kesenjangan antara daerah, yang berati juga menentukan keberhasilan pemerataan perekonomian nasional. Tanpa kelancaran bekerjanya sektor logistik, proses produksipun dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan. Faktor lokasi dan ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, apalagi menjelang di lakukannya upaya menuju terbentuknya ASEAN economic community, di mana sektor logistik menjadi salah satu sektor yang pertama yang akan diintegrasikan. Permasalahan di sektor logistik bukan hanya menyangkut pengurangan ongkos angkut. Perkembangan logistik yang baik harus selalu dikaitkan dalam mata rantai suplai dan arus barang/jasa. Ketentuan hukum yang jelas pun dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan usaha logistik. Perlu dipertegas kewenangan instansi untuk menangani sektor logistik, baik antara departemen perdagangan, departemen perhubungan dan kementerian komunikasi dan informasi. C. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 01. Pembangunan Ekonomi Daerah Setiap daerah pada umumnya memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu mengenali karakteriristik lokal antara lain tingkat pertumbuhan ekonominya,sarana dan prasarana fisik yang telah tersedia, kondisi sosial budaya, potensi yang tersedia dan layak untuk dikembangkan, termasuk juga dalam hal tingkat interaksinya dengan daerah lain. Melalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana,terarah sejalan dengan potensi lokal yang dimiliki diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat dan segera terwujud. Hal ini nantinya akan dapat dilihat dari indikator perputaran arus barang,daya beli masyarakat yang semakin meningkat,transaksi keuangan, dan gairah pasar yang tinggi yang pada akhirnya akan dapat memacu pembangunan suatu daerah. 02. Usaha Menengah Kecil dan Mikro Menurut data Sensus Ekonomi tahun 2006 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan kreteria UMKM sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, jumlah UMKM tercatat mencapai jumlah 22,73 juta unit atau 99,8 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional.


UMKM, yang sebagian besar berada di sektor informal dan terbukti mampu menjadi katup pengaman pada krisis 1997, memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang 53,28 persen produk domestik bruto nasional (2006), 15,44 persen dari total nilai ekspor dan menyerap 37,96 juta tenaga kerja atau 46,91 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Kendati memiliki posisi strategis, UMKM sering dihadapkan pada situasi tidak kondusif, termasuk yang bersumber dari kebijakan pemerintah. 03. Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pokok pembangunan nasional, sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan sebuah ukuran untuk menilai kinerja pemerintah. Namun tujuan pembangunan nasional tidak melulu tertuju pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan nasional akan segera tercapai jika terjadi pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan pemerataan di sisi yang lain. Bank Indonesia melaporkan, perekonomian nasional masih menghadapi permasalahan, antara lain perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan meningkatnya jumlah kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan di beberapa daerah relatif rendah antara lain keterbatasan infrastruktur, aturan daerah yang kurang menarik minat investasi, dan bertumpunya ekonomi daerah pada sektor primer tertentu, misal pertambangan. Pola ketimpangan Jawa – luar Jawa juga terlihat dari turunnya dan relatif rendahnya upah riil buruh tani di Jawa, padahal sebagian terbesar tenaga kerja di sektor pertanian berada di sektor pertanian di Jawa. Program proteksi harga komoditas pertanian pangan yang dilakukan pemerintah tak tampak memberikan manfaat bagi petani, melainkan meningkatkan margin perdagangan saja. Empat permasalahan utama masalah masih tingginya kesenjangan antar daerah yaitu: a. Disparitas penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan. b. Disparitas tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. c.

Disparitas pertumbuhan ekonomi antara daerah. Kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan PDB nasional selama 2001-2007 terbesar berasal dari wilayah Jawa-Bali, dengan kontribusi rata-rata per tahun lebih dari 60%, Sumatera 22%, Kalimantan 9%, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur lainnya kurang dari 5%.

d. Disparitas sarana dan prasarana daerah. 04. Hubungan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan ekonomi daerah perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah berwenang membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Di sisi lain pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut. Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis antara lain sebagai berikut. a. Menyediakan Informasi kepada Pengusaha b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan c. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi


04. Daya Saing Saat ini peluang munculnya pelaku usaha baru, pengusaha daerah, terbuka luas. Dengan otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan, para pengusaha di daerah seharusnya mampu mendudukan dirinya sebagai mitra yang sejajar dan berperan aktif bersama pengambil keputusan yang berkaitan dengan perekonomian. Untuk membangun kelompok pelaku usaha yang tangguh dan berdaya saing membutuhkan proses dan waktu. Kemunculan pelaku usaha setempat banyak memberi manfaat antara lain karena keuntungan yang diperolehnya akan diinvestasi lagi di daerahnya. Keadaan ini akan mendorong uang yang beredar dan pada gilirannya menggerakkan perputaran roda ekonomi. Asean Free Trade Area (AFTA) sudah resmi berlaku pada 1 Januari 2002 tetapi masih banyak pengusaha daerah belum mengetahui tentang AFTA. Disamping itu masih ada pengelompokan usaha regional maupun internasional lainnya. Ini menunjukkan informasi yang diberikan masih sangat kurang. Saat ini pelaku usaha di daerah harus secara serius meningkatkan kompetensinya untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Hal ini penting karena dalam pasar yang semakin bebas pemerintah semakin sulit untuk melakukan proteksi tarif dan nontarif, sehingga memiliki daya saing menjadi sangat penting bagi pengusaha daerah. Peningkatan daya saing bukan hanya dalam produk, tetapi dari pengusaha daerah itu sendiri seperti penggunaan teknologi, internet dan kemampuan berbahasa internasional. 05. Produktivitas Salah satu komponen yang penting dalam ekonomi menghadapi persaingan global adalah produktivitas. Produktivitas pelaku ekonomi kita masih harus ditangani dan ditingkatkan secara sesungguh-sungguh. Apabila ukuran keberhasilan produksi hanya memandang dari sisi output, maka produktivitas memandang dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi input dan sisi output. Keadaan sudah makin mendesak dan saatnya pemerintah segera mengadakan revitalisasi baik kebijakan maupun kelembagan yang mendukung lahirnya perusahaan baru, peningkatan kemampuan desain dan peningkatan produktivitas. KADIN beberapa tahun yang lalu telah berupaya juga membentuk National Productivity Center (NPC).

D. KEKUATAN DASAR EKONOMI NASIONAL 01. Pertanian Membangun sektor pertanian yang produktif membutuhkan perencanaan yang matang, desain industri yang pro-pertanian, mekanisme pengelolaan pangan yang integral, dan riset yang kuat nan berkelanjutan. Satu hal penting dari pertanian Indonesia adalah sedikitnya upaya meningkatkan nilai tambah pada produk pertanian Indonesia. Keadaan ini menyebabkan keuntungan yang didapat tidak bisa dinikmati secara maksimal. Anggaran RAPBN 2009 untuk sektor perdesaan dan pertanian terlihat meningkat yaitu Rp. 13,9 triliun, yang terdiri dari Rp. 8,4 triliun anggaran Departemen Pertanian dan Rp. 5,5 triliun melalui anggaran sub fungsi pengairan. Petani juga menikmati berbagai subsidi langsung dan spesifik dalam bentuk subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program dan subsidi benih berjumlah Rp. 21,4 triliun atau meningkat 112,9 persen dibandingkan dalam APBN-P 2008. 02. Perikanan Pengembangan usaha perikanan budidaya terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kontribusinya bagi pembangunan nasional. Peningkatan kontribusi tersebut difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan perikanan budidaya, yaitu meningkatkan devisa, pendapatan, lapangan kerja dan kesempatan berusaha; meningkatkan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan; dan melindungi, memulihkan serta melestarikan sumberdaya perikanan budidaya. Melalui


upaya tersebut maka sektor perikanan budidaya diyakini mampu menciptakan peluang usaha guna mengurangi kemiskinan (pro poor) dan menyerap tenaga kerja (pro job) dan menjadi pijakan bagi pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). 03. Energi Telah terjadi pergeseran dalam pengelolaan energi secara umum dari supply side management ke demand side management. Langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam bidang energi adalah sebagai berikut. A. Penyediaan Energi • Meningkatkan produksi migas • Meningkatkan pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik (sampai tahun 2010) • Mengembangkan pencairan (2017) dan gasifikasi batu bara (2011) • Mengembangkan pembangkit listrik mulut tambang (penunjukan langsung) • Mengembangkan Coal Bed Methane (CBM) (2008) • Mengembangkan panas bumi • Mengembangkan bahan bakar nabati (2006) • Mengembangkan energi baru terbarukan lain (biomassa, surya, angin, mikrohidro dll) B. Pembangunan Infrastruktur • Kilang/Receiving Terminal (BBM, LPG dan LNG) • Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi • Alat transportasi darat dan laut untuk batu bara • Pelabuhan pengirim dan penerima batu bara • Pembangkitan tenaga listrik • Jaringan transmisi dan distribusi listrik • Desa mandiri energi E. THEMA MUNAS V KADIN Memasuki periode tahun 2008 - 2013, Kadin Indonesia menetapkan upaya kebangkitan perekonomian Nasional melalui upaya-upaya kongkrit untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan meningkatkan peranan wirausahawan dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro dalam meningkatkan produktifitas ekonomi khususnya di sektor Pertanian, Perikanan dan Energi sebagai kekuatan dasar. Dalam upaya mengatasi permasalaahan aktual yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini, Kadin Indonesia menetapkan tema Musyawarah Nasional ke V Kadin yaitu: Thema: “Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional” Sub thema: “Peran Wirausahawan, UMKM Daerah dalam meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dengan Kekuatan Dasar Bidang Pertanian, Perikanan dan Energi”. Tema ini diharapkan akan mendorong percepatan pemecahan masalah strategis yaitu infrastruktur, ketersediaan enerji dan ketahanan pangan yang masih menjadi kendala besar dalam penumbuhan ekonomi Indonesia di tahun- tahun mendatang. Berikut adalah rangkuman hasil-hasil Musyawarah Nasional V Kadin yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Desember 2008, di JCC, Jakarta.


POKOK-POKOK SAMBUTAN MUSYAWARAH NASIONAL V KADIN A. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat 1. Krisis ekonomi global yang bermula di Amerika Serikat telah menimbulkan berbagai tantangan dan kesulitan bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Pakar ekonomi memprediksikan resesi di Amerika Serikat masih akan berlangsung paling tidak selama 18 sampai 24 bulan, karena sulitnya memulihkan kepercayaan pada sistem keuangan yang memang memerlukan penataan ulang. 2. Meskipun demikian, Perekonomian Indonesia menunjukan daya tahan yang cukup baik di dalam menghadapi imbas turbulensi ekonomi global. Pada paruh pertama 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen dan inflasi berhasil ditekan hingga 2 digit. Di samping itu, Kadin Indonesia mencatat positif capaian pemerintah sampai dengan kwartal 3 tahun 2008 di dalam peningkatan investasi dan ekspor, pemberdayaan usaha kecil melalui Kredit Usaha Rakyat, serta penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran. Dalam dunia usaha, Kadin Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah yang telah menelurkan agenda pro-bisnis, seperti reformasi undang-undang Pajak Penghasilan pada tahun 2009. 3. Pada umumnya sektor usaha memperkirakan bahwa tantangan ekonomi yang akan dihadapi pada semester pertama 2009 menjadi semakin berat. Ketika banyak negara di Asia, Amerika dan Eropa telah melakukan serangkaian responsi konkrit yang agresif di dalam bentuk penjaminan penuh simpanan di bank, stimulus fiskal untuk mendorong berbagai sektor kunci, penurunan suku bunga pinjaman secara radikal, paket bail out dan sebagainya, maka sektor usaha di Indonesia juga menantikan langkah-langkah nyata yang cepat, jelas, dan strategis, yang dapat meredam kemungkinan “hard landing” ataupun pelambatan pertumbuhan ekonomi secara radikal. 4. Masalah lain yang dihadapi Indonesia selain imbas krisis ekonomi global adalah terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif karena pertumbuhan sektor-sektor ekonomi padat karya belum memadai. Dari sudut pandang Kadin Indonesia, pola pertumbuhan ekonomi yang selama ini banyak ditopang oleh pertumbuhan pesat sektor jasa modern di kota-kota besar dan kuatnya harga komoditas ekspor, perlu diimbangi melalui stimulus untuk mendorong sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian dan industri pengolahan. Di lain pihak, regulasi tenaga kerja tetap menjadi salah satu faktor penghalang investasi pada sektor labour intensive. 5. Selain itu, masalah lain yang dihadapi kalangan usaha adalah kondisi infrastruktur di Indonesia yang masih harus terus diperbaiki. Persepsi sektor usaha terhadap kapasitas jalan (road capacity) dan tersedianya transportasi yang cukup untuk menghubungkan aktivitas ekonomi antar daerah sejauh ini memang belum menunjukan perbaikan. Sementara itu, kesempatan yang diberikan kepada sektor swasta untuk berpartisipasi di dalam pengadaan energi di dalam negeri seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, di mana paradigma kemitraan win-win antara pemerintah dan swasta, antara produsen, distributor dan konsumen energi masih memerlukan perbaikan. 6. Dengan masalah-masalah yang dihadapi dan untuk menyambut tahun baru 2009, Kadin Indonesia menyampaikan 9 (sembilan) rekomendasi yang menjadi harapan kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti sebagai berikut : (1). Memantapkan stabilisasi ekonomi dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memulihkan transaksi antar bank, dan tersedianya likuiditas maupun pendanaan yang memadai untuk kelancaran sektor usaha.


(2). Menyediakan rambu-rambu untuk mencegah masalah keuangan yang berpotensi sistemik dengan mekanisme yang jelas dan dapat segera diimplementasikan apabila terjadi krisis likuiditas perbankan. (3). Mempercepat tersedianya paket stimulus yang signifikan dan mencakup insentif perpajakan untuk sektor padat karya dan UKM, maupun percepatan waktu restitusi pajak. (4). Mempercepat pelaksanaan ekspansi fiskal yang effektif khususnya penyerapan optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dsb. (5). Mempercepat implementasi kebijakan sektor agro, pangan dan energi melalui koordinasi erat antar departemen, dan antara pusat dan daerah. (6). Meninjau kembali beberapa ketentuan perpajakan dengan tujuan penurunan atau pembebasan pajak untuk barang barang tertentu untuk meningkatkan permintaan domestik. (7). Mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur yang terbentur berbagai kendala, dan pengembangan industri kreatif nasional. (8). Mengkaji peluang efisiensi biaya logistik dipelabuhan, biaya listrik peak hour dsb. dan rasionalisasi berbagai iuran dan retribusi baik di pusat maupun daerah. (9). Terus memajukan Indonesia sebagai tempat investasi atraktif, dan melakukan perlindungan pasar dalam negeri dari barang selundupan dan melalui mekanisme yang disepakati WTO. 7. Di akhir sambutan, Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah yang telah melakukan upaya yang baik untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu Ketua Umum Kadin juga sangat menghargai komitmen Presiden yang selalu memposisikan Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah dan mengharapkan agar kemitraan pemerintah dan swasta di dalam pembangunan ekonomi menjadi kunci keberhasilan agar dapat melewati tantangan yang dihadapi di dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. B. Sambutan dan Pengarahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka secara resmi Munas V Kadin dengan ditandai pemukulan tifa oleh Presiden SBY, didampingi Menteri Kordinator Perekonomian Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Mohamad S. Hidayat. 2. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa di masa sulit ini, di tengah krisis ekonomi global seperti sekarang, pemerintah dan dunia usaha, di mana Kadin sebagai penjurunya, terus bekerjasama membangun kemitraan, mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Secara nasional, menurut Presiden SBY, apa yang dilakukan pemerintah di bidang perekonomian masih dalam rangka memulihkan dan membangun kembali perekonomian Indonesia akibat krisis tahun 1998. 3. Presiden menyatakan bahwa pada intinya, usaha recovery, reformasi dan rekontruksi untuk membangun dan mendorong pertumbuhan memang belum rampung. Baru berapa tahun Indonesia mengalami krisis ekonomi luar biasa, kini muncul masalah baru. Tsunami dan sejumlah bencana alam mengharuskan pemerintah mengalihkan sebagian sumber dayanya untuk mengatasi bencana itu. Kemudian di tengah usaha perbaikan ekonomi, muncul krisis energi, krisis pangan dan terakhir krisis keuangan global. Indonesia menghadapi semua itu. Meskipun demikian, negara ini patut bersyukur karena dalam keadaan seperti itu ekonomi kita tetap tumbuh secara positif dengan fundamental yang makin kuat. Yang patut disyukuri bukan hanya pertumbuhan yang positif, tetapi juga keberhasilan pemerintah mewujudkan pemerataan. Anggaran dari APBN untuk social safety net juga besar dan makin besar. 4. Di samping keberhasilan yang telah Indonesia raih, Presiden menegaskan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum rampung. Infrastruktur yang masih harus ditambah, birokrasi berkepanjangan yang masih harus dibenahi, pertumbuhan ekonomi yang masih harus dijaga, penciptaan lapangan pekerjaan yang masih harus diberikan seluas-luasnya serta tataran kebijakan yang mendukung usaha-usaha tersebut baik dalam tataran mikro maupun makro


menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam usaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5.

Presiden meminta partisipasi pelaku usaha, terutama anggota Kadin untuk ikut serta membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Bagi pemerintah, Kadin adalah mitra yang sejajar dan sudah selayaknya kedua pihak dan segenap masyarakat Indonesia bahu membahu melakukan perannnya masing-masing untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan demokratis.

6. Presiden menyambut baik 9 (sembilan) rekomendasi Kadin dan bersama tim-nya akan mempelajari rekomendasi tersebut. Seiring dengan harapan Ketua Umum Kadin Indonesia, Presiden juga mengharapkan agar kemitraan pemerintah dan swasta di dalam pembangunan ekonomi terus dapat dibina agar dapat melewati tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. 7. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup sambutannya dengan menyerukan agar baik pemerintah maupun pelaku usaha tidak menghabiskan waktu untuk berdebat hal-hal yang tidak perlu, tetapi bahu membahu menyelesaikan masalah bangsa Indonesia ini bersama-sama. Presiden optimistis masa krisis global akan dilampaui dan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih kuat. Di akhir sambutan, Presiden RI kembali mengingatkan dan mengajak peserta Munas V Kadin untuk mempercayai bahwa di setiap krisis ada peluangnya dan di balik kesukaran ada kemudahan. C. Sambutan dan Pengarahan Wakil Presiden R.I, Jusuf Kalla 1. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dalam sambutannya, mengucapkan selamat atas terpilihnya Mohamad S. Hidayat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2008-2013. Meski beliau menilai bahwa Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia adalah munas yang paling tidak seru dalam sejarah Kadin karena hanya memiliki satu kandidat, akan tetapi Wapres tetap menyatakan rasa bangganya terhadap kinerja Kadin Indonesia yang menurutnya menjadi kunci keberhasilan terpilihnya kembali M.S Hidayat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. 2. Menurut Wapres, fondasi ekonomi harus diselesaikan dengan baik ke depannya. Negara berjalan baik apabila makanan pokok bangsa ini terjamin dan sarana infrastruktur seperti listrik, misalnya, tersedia secara memadai. 3. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menghimbau pengusaha untuk mendahulukan kepentingan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana seperti tidak berliburan di luar negeri pada musim libur ini serta senantiasa mengunakan produk dalam negeri. Menurut Wapres, adalah kecintaan terhadap produk dalam negerilah yang akan mendongkrak perekonomian bangsa sehingga bangsa ini dapat bertahan dari krisis ekonomi global yang tengah melanda dunia saat ini. 4. Wapres juga mengingatkan bahwa bangsa ini membutuhkan spirit untuk maju. Kadin Indonesia diharapkan berada dalam satu perahu yang sama untuk sama-sama mengatasi krisis. Dengan kemitraan yang baik antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan Kadin sebagai pelaku usaha, maka ekonomi bangsa Indonesia akan bangkit kembali dan bertahan di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. D. Paparan dan Dialog Menko Perekonomian R.I. Sri Mulyani 1. Dipicu oleh kejatuhan kredit Sub-prime Mortgage di Amerika Serikat, ekonomi dunia mulai menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan. Kejatuhan sektor keuangan global diperkirakan akan berdampak pada mengeringnya likuiditas pasar modal dan perbankan global


yang akan diiringi dengan penarikan dana sehingga pendanaan valuta asing akan sulit didapat dan menjadi mahal. Situasi perekonomian dunia kian memburuk. Pertumbuhan ekonomi negaranegara maju menghadapi stagnansi dan negara-negara berkembang juga terkena imbasnya. Hampir seluruh negara di dunia akan mengalami dampak ekonomi global yang berakibat pada penurunan permintaan impor dan mendorong penurunan harga komoditas global. Bahkan China, yang disebut-sebut sebagai kekuatan ekonomi baru terbesar dunia juga tidak dapat menghindar dari krisis ekonomi global. Produktivitas industri China menurun karena melemahnya ekonomi dunia. Melemahnya ekonomi dunia juga menyebabkan banyak negara mengkoreksi anggaran belanjanya, tak terkecuali Indonesia. 2. Kawasan Asia Tenggara masih dapat mengambil peluang di tengah sulitnya perekonomian. Disebut-sebut sebagai kawasan yang pertumbuhan ekonominya berlandaskan pada volume ekspor (export oriented), Asia memiliki potensi ekonomi yang belum dioptimalkan, yaitu domestic strategic growth. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan China sudah mulai memasukkan faktor domestik di mana ekonomi negaranya tumbuh dengan domestic case. 3. Jika ditelaah lebih dalam, situasi perekonomian di Indonesia boleh dikatakan masih baik. Tidak seperti di negara maju yang pertumbuhan ekonominya sudah zero atau bahkan negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada paruh pertama 2008 dan tingkat inflasi masih tergolong baik. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus menjaga stabilnya nilai tukar, sehingga inflasi melemah dan situasi tergolong aman. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus tetap dijaga, jika terkoreksi pun, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diusahakan tetap mencapai 5 persen. Ada pun usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kemunduran ekonomi adalah sebagai berikut: (a) Menjaga Daya Beli Masyarakat Usaha yang dilakukan di antaranya menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri, memberikan paket Bantuan Langsung Tunai (BLT), ataupun pemberian kredit Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli kelas menengah yang pada muaranya akan menjaga berjalannya perekonomian. (b) Beralih ke Domestic-Based Economic Growth Pemerintah akan mengusahakan koreksi pajak untuk memberikan insentif bagi pengusaha pada APBN 2009 guna menggiatkan ekonomi. Selain itu, pemerintah akan terus berupaya memangkas birokrasi yang bertele-tele (waktu dan prosedur yang terlalu panjang) agar bisa mengurangi transaction cost pengusaha. (c) Menaikkan Pendapatan Negara di sektor-sektor vital seperti pertanian dan manufaktur. Di tengah langka dan tingginya harga komoditas pangan, Indonesia patut berbesar hati karena justru dapat mengambil keuntungan sebagai negara eksportir. Peluang ini hendaknya dapat terus dimanfaatkan dengan menaikkan produksi sehingga tidak hanya kebutuhan dalam negeri terpenuhi tetapi juga peluang ekspor. Di sektor manufaktur, Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar dari China. Hal ini tidak hanya mengancam ekspor tetapi juga berakibat pada kebutuhan dalam negeri karena seiring dengan naiknya income per kapita, Indonesia akan menjadi pasar yang potensial bagi pemasaran produk, terutama dari China. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mendisiplinkan baik ekspor maupun impor. Jika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi maka baru diiekspor. Sebaliknya dengan produk impor, pemerintah juga akan menegaskan sanksi hukum bagi importir melanggar peraturan.


4. Pada sesi tanya jawab, dibahas mengenai harga Bahan Bakar Minyak dan kebijakan Pemerintah di masa yang akan datang. Ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, pemerintah masih akan terus memonitor harga minyak dan kebijakan harga BBM akan mengikuti dinamika pasar. Selain itu, kebijakan yang terus menjadi prioritas pemerintah adalah penciptaan lapangan pekerjaan (pro employment). Pemerintah tetap akan menciptakan peluang penciptaan lapangan pekerjaan terutama di sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja. 5. Di akhir paparan dan sesi tanya jawab, Menteri Koordinator Perekonomian menegaskan bahwa tidak akan ada kebijakan pemerintah yang sempurna. Suatu kebijakan pasti memiliki pro dan kontra. Meskipun demikian pemerintah berusaha untuk mengakomodir kepentingan semua pihak, termasuk kalangan dunia usaha, untuk mengambil kebijakan yang semuanya diarahkan pada kesejahteraan rakyat. E. Paparan dan Dialog Menteri Dalam Negeri R.I., diwakili oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Syamsul Arif 1. Dalam sambutan dan dialog Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Syamsul Arif yang berjudul “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi sebagai Basis Kebangkitan Ekonomi Nasional”, disebutkan bahwa ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang akan melemahkan ketahanan ekonomi nasional, sebagai berikut : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi Krisis Energi (net importer dan Indonesia bukan merupakan anggota OPEC lagi) Kurangnya ketersediaan Infrastruktur Kerusakan lingkungan massif (illegal logging, illegal fishing, dst) Tidak seimbangnya pengembangan sektor moneter dan sektor riil (monetary policy heavy) Iklim investasi dan usaha yang belum kondusif Efek domino krisis finansial global (fenomena deindustrialisasi dan PHK pada sektor yang tidak local reources based).

2. Semangat otonomi daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di satu pihak, otonomi daerah memberikan otoritas kepada daerah untuk seluas-luasnya membangun daerahnya dengan memanfaatkan potensi lokal yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Di lain pihak, masih banyak peraturan pemerintah pusat yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan dengan pemerintah daerah sehingga menghambat roda ekonomi daerah sendiri. Ada pun 5 kemampuan yang perlu dimiliki daerah dalam kerangka Otonomi Daerah adalah : • • • • •

Mengatur otonomi secara optimal Melakukan terobosan-terobosan perubahan yang inovatif Memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat Kewenangan dalam memperoleh sumber-sumber penghasilan atau keuangan yang memadai Menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya

3. Pemerintah terus berupaya memberikan insentif dan kemudahan bagi daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Insentif dan kemudahan investasi ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, dana stimulan, pemberian modal usaha,


pemberian bantuan teknis, keringanan biaya-biaya dan percepatan pemberian izin. Salah satu kebijakan pemerintah pada tataran peraturan misalnya adalah Permendagri no. 24/ 2006 tentang Pedoman Penyederhanaan Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (menindaklanjuti Inpres no.3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia) yang mengatur kelembagaan dan SDM, proses dan mekanisme pemberian pelayanan perizinan, standar kinerja, koordinasi antar instansi, keterbukaan informasi, penaganan pengaduan, pengukuran kepuasan masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan pelaporan serta penghargaan. Dengan diterbitkannya Permendagri ini diharapkan sebagai berikut : a. Proses memulai usaha disederhanakan dan diperpendek menjadi kurang satu bulan sesuai jenis pelayanan dan faktor kesulitan lapangan (2 s/d 15 hari). b. Kejelasan aturan, kemudahan proses dan akuntabilitas sistem yang memangkas birokrasi dan meminimalisasi biaya tinggi sehingga dapat mendorong iklim investasi yang kondusif. c. Adanya perubahan perilaku insan birokrat sebagai pelayan publik yang ramah.


HASIL-HASIL MUNAS V KADIN Materi-materi bahasan dalam Munas V Kadin terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2004-2009, Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Umum Kadin 2008-2013, Organisasi dan Pokok-pokok Pikiran Kadin Indonesia Kedepan. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2004-2009 telah diterima secara aklamasi oleh Munas V Kadin dan materi bahasan lainnya dibahas dalam sidang-sidang komisi hasilnya disahkan dalam sidang pleno Munas V Kadin sebagai berikut :

KEBIJAKAN UMUM DAN RENCANA KERJA UMUM KADIN 2008-2013 A. KEBIJAKAN UMUM I.

Perekonomian Global Kebangkrutan Uni Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin menandai berakhirnya Perang Dingin. Era baru telah terbentang. Hampir seluruh negara praktis lebih berkonsentrasi membangun perekonomian dan menjalin interaksi ekonomi yang lebih intens dengan luar negeri tanpa mengindahkan perbedaan sistem politik. Karena hampir seluruh negara kian membuka diri dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan secara drastik, praktis pasar dunia sudah terintegrasi. Istilah globalisasi, liberalisasi, dan flat world, mencerminkan dinamika baru ini. Tak hanya di bidang perdagangan, melainkan juga telah merambah ke hampir segala bidang kehidupan. Globalisasi atau integrasi ekonomi dunia tentu saja tidak berwajah tunggal. Tak melulu meningkatkan kesejahteraan rata-rata warga dunia dan menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi juga menghadirkan sosok kelabu seperti ketimpangan yang melebar dan kemakmuran yang semu. Krisis finansial yang bermula dari masalah subprime mortgage di Amerika Serikat merupakan pertanda betapa rapuhnya sendi-sendi sistem keuangan dunia yang merupakan salah satu pilar utama kapitalisme global. Namun, setidaknya hingga sekarang, kapitalisme sudah menunjukkan kemampuannya berulang kali menghadapi krisis serupa untuk selanjutnya memperbarui diri tatkala regulasi tak lagi menopang sistem. Pendulum tampaknya masih terus bergerak dinamik mencari keseimbangan baru beriringan dengan sistem pasar yang bekerja mengoreksi para pelaku dan regulasi yang sudah menjauh dari relnya. 1. Koreksi atas Sistem Finansial Global Sistem kapitalisme yang menopang perekonomian negara-negara maju ditandai oleh pasar finansial yang tumbuh sangat pesat yang telah jauh lepas kaitan dengan perkembangan sektor produksi barang dan jasa nonfinansial. Rekayasa produk-produk keuangan dengan aneka ragam derivatifnya telah menghasilkan kemakmuran semu, ibarat buih yang mudah sirna diterpa angin. Sistem kapitalisme telah berulang kali mengalami koreksi. Namun, penataan ulang atas krisis yang tengah berlangsung belakangan ini tampaknya membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang krisis-krisis sebelumnya. Karena, pemicu utama kali ini murni dari Wal Street, bukan dari main Street. Krisis dewasa ini juga menyentuh dimensi yang lebih filosofis dan elemen-elemen utama dari sistem. Di masa mendatang, tak tertutup kemungkinan proses koreksi serupa akan terus berlangsung. Karena, terlepas dari berbagai kelemahannya, sistem kapitalisme memiliki built in mechanism untuk mengoreksi dirinya sendiri. Sudah barang tentu, proses koreksi akan menimbulkan instabilitas dan gejolak perekonomian dunia.


Sejalan dengan penurunan dominasi negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, perekonomian dunia tidak lagi serentan seperti di masa lalu. Kemerosotan ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, tak menjalar tanpa kendali ke seluruh dunia. Terbukti, pertumbuhan ekonomi dunia hanya turun sekitar satu persen saja pada tahun 2008. Bahkan negara-negara berkembang masih tumbuh cukup tinggi, yakni 6,9 persen, hanya terpangkas satu persen saja pada tahun yang sama. Sepanjang tidak terperangkap pada praktik kapitalisme finasial global, niscaya negara-negara berkembang akan memiliki daya tahan lebih kokoh dalam menghadai turbulensi kapitalisme global. Apalagi seandainya muncul inisiatif-inisiatif baru untuk mengimbangi kekuatankekuatan ekonomi utama dunia saat ini, yakni Amerika Serikat dan Eropa. Asia, misalnya, dapat lebih bahu membahu untuk menjadi kekuatan baru yang sangat disegani, mengingat sumbangsihnya terhadap produk domestik bruto dunia kian meningkat dan memiliki kekayaan finansial yang sangat besar. 2. Pergeseran Kekuatan Ekonomi Perubahan paling mendasar dalam hubungan antar bangsa dalam dua dekade terakhir adalah tatkala lebih satu miliar penduduk dunia terintegrasi ke dalam pasar global. Kebijakan pintu terbuka yang dicanangkan China pada awal 1980-an dan keruntuhan komunisme di Eropa Timur merupakan pembuka era baru dalam perdagangan dunia. Arus perdagangan dunia kian deras tatkala negara-negara lain yang masih menganut komunisme sekalipun menerapkan sistem pasar terbuka dalam mengelola perekonomiannya. Selain sebagai konsumen baru, negara-negara komunis ini aktif pula sebagai produsen dunia. Belakangan, India dan Russia menyusul sebagai kekuatan yang sangat disegani. Bagi China dan Russia, sebetulnya perdagangan internasional sudah merupakan tradisi yang berlangsung ribuan tahun. Masa jeda hanya berlangsung puluhan tahun setelah Perang Dunia II. Mereka sadar bahwa eksperimentasi sosialisme yang menempatkan negara sebagai aktor sentral dan mengenyampingkan peran pasar gagal menyejahterakan rakyatnya. Bermodal budaya terbuka yang telah mengakar kuat dan jumlah penduduk yang sangat besar, China dan India kini menjadi kekuatan baru dalam kancah perekonomian Dunia. Dewasa ini perekonomian China menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat dengan pangsa di dalam produk domestik bruto berdasarkan PPP (purchasing power parity) sebesar 10,8 persen. Sementara itu, India telah bertengger di urutan keempat setelah Jepang dengan pangsa 4,6 persen. Dua negara lagi di luar G-7 yang telah bertengger di dalam sepuluh besar perekonomian dunia ialah Rusia (urutan ketujuh) dan Brazil (urutan kesembilan). Berarti, empat dari sepuluh negara dengan perekonomian terbesar di dunia adalah negara-negara yang tergolong masih dalam status negara “berkembang” atau kerap disebut sebagai emerging markets. Tabel 1. Perubahan Kekuatan Ekonomi: Pangsa PDB Global (%) Negara Pada PPP* Pada Harga Pasar Amerika Serikat 21.36 25.51 China 10.83 5.99 Jepang 6.61 8.08 India 4.58 2.02 Jerman 4.34 6.12 Inggris Raya 3.30 5.11 Rusia 3.18 2.38 Perancis 3.17 4.72 Brazil 2.81 2.42 Italia 2.76 3.88 Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2008, p. 45 Catatan: *PPP = purchasing power parity


Sumbangsih China dan India, bersama dengan Brazil, Korea, Mexico, Rusia, dan Turki (Emerging Market/EM-7) terhadap pertumbuhan ekonomi dunia meningkat dua kali lipat selama kurun waktu 1990-2007, dari hanya 20-an persen menjadi 40-an persen. Sebaliknya, sumbangan negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 (Kanada, Prancis, Jerman, Itali, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat) merosot tajam dari 50 persen lebih menjadi hanya 20 persen saja.

Gambar 1. Kontribusi “Emerging Market” meningkat dua kali lipat sejak 1990

Sumber: “Economic Forecasts: Hard to Rely On?” Finance and Development, Vol.45, No. 3, September 2008 Asia merupakan kawasan yang menikmati pertumbuhan paling pesat, sehingga dalam waktu yang tak terlalu lama diperkirakan bakal menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Di kawasan ini, Jepang dan Korea memimpin dalam industri manufaktur berteknologi tinggi, sedangkan China dan India menjadi kekuatan baru utama. Indonesia dan Vietnam berpotensi menjadi kekuatan di lapisan kedua dan akan menjadi pilar utama dalam Asean community. Selama 2001-07 perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4% per tahun. Kawasan Asia berada pada posisi terdepan dengan pertumbuhan rata-rata 8,2%. China dan India adalah penggerak pertumbuhan bagi Asia maupun Dunia. Selama kurun waktu itu, perekonomian China dan India berturut-turut tumbuh rata-rata di atas 10% dan 7% per tahun. Negara-negara ASEAN, meskipun secara rata-rata lebih lambat dari China dan India, mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. 3. Kian Mengutamakan Kualitas Hidup Harga komoditas (minyak mentah, tambang dan mineral, serta pangan) yang sempat meroket hingga pertengahan 2008 kian diyakini bukanlah sebagai suatu fenomena yang bersifat jangka pendek. Penghargaan terhadap alam yang tidak patut menyebabkan kekayaan alam mengalami eksploitasi berlebihan. Muncul kesadaran baru bahwa alam harus diperlakukan secara patut, agar umat manusia terhindar dari petaka akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Proses produksi yang ramah lingkungan sudah merupakan tuntutan global, sehingga diperkirakan harga-harga komoditas tak akan kembali turun seperti semula. Boleh jadi hargaharga komoditas akan turun di masa mendatang, namun kita tak bisa lagi mengharapkan semurah seperti sebelum tahun 2006. Dalam jangka menengah akan tercipta kesembangan baru pada tingkat harga yang lebih tinggi. Memang dewasa ini harga-harga sejumlah


komoditas mengalami penurunan tajam. Namun, kecenderungan tersebut diperkirakan bersifat sementara sebagai imbas dari krisis finansial global. Rasionalisasi harga komoditas akan mendorong diversifikasi dan konservasi penggunaan energi dan lahan yang akan lebih menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan. 4. Pergeseran Peran Negara Sejalan dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, peran negara dan lembaga-lembaga internasional yang keanggotaannya berbasis negara pun surut. Negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 tak lagi mampu melakukan koordinasi makroekonomi sebagaimana terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Bersamaan dengan itu, peran IMF dan Bank Dunia juga memudar. Dalam kancah pengaturan perdagangan dunia, forum WTO mulai tergopoh-gopoh. Negaranegara maju tak bisa lagi sesuka hati memaksakan kehendaknya. Sementara itu, pemerintah negara-negara berkembang tak pula leluasa memberikan konsesi sekalipun itu mereka pandang baik bagi perekonomian. Pemerintah negara-negara berkembang harus kian mendengarkan “suara rakyat” (civil society). Kalangan civil society di negara-negara berkembang bahu membahu dengan civil society di negara-negara maju dalam mengusung prinsip-prinsip perdagangan dan pembangunan yang lebih berkeadilan dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Di samping itu, peran business community juga bertambah besar. Kelompok ini turut serta secara aktif mendesakkan agenda-agenda probisnis di tingkat negara dan lembaga-lembaga internasional. Mereka pun mengusung agenda-agenda yang serupa dengan kalangan civil society, seperti demokratisasi, keterbukaan, anti korupsi, dan pelestarian lingkungan. Tentu dengan bahasa yang sedikit berbeda.

II. PEREKONOMIAN DOMESTIK Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2001 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Walaupun terjadi fluktuasi yang tajam pada awal masa pemulihan, perlahan-lahan laju pertumbuhan ekonomi mulai stabil. Secara rata-rata tahunan, PDB Indonesia tumbuh 5,1% per tahun selama periode 2001-2007. Jika mencermati perkembangan ekonomi dengan lebih mendalam, kita dapat menjumpai beberapa karakteristik baru yang menyertai pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Perubahanperubahan tersebut perlu dicermati dengan lebih seksama karena berdampak luas bagi kehidupan sosial dan kualitas kesejahteraan masyrakat. 1. Kesenjangan Pola Pertumbuhan Salah satu ciri yang paling menonjol dalam perkembangan ekonomi pascakrisis ialah pertumbuhan pesat sektor jasa, khususnya jasa modern di kota-kota besar. Secara umum, sektor jasa tumbuh jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007, misalnya, sektor jasa tumbuh hampir 9 persen, jauh di atas pertumbuhan di sektor penghasil barang, yang hanya tumbuh sekitar 4 persen. Sektor pertanian dan industri pengolahan (sektor-sektor produksi yang banyak menyerap tenaga kerja) tumbuh lebih lambat dari ratarata pertumbuhan PDB. Kesenjangan pola pertumbuhan ekonomi antara sektor jasa (non-tradable) dan sektor barang (tradable) menunjukkan kecenderungan yang melebar. Mengingat bahwa perekonomian Indonesia belum mencapai tahapan industrializing yang optimal, pola tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi yang melemahkan landasan bagi akselerasi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan berkualitas.


Gambar 2. Pertumbuhan Indonesia terbukti tidak berkualitas

10

8

6

4

2 2000

2001

2002

2003

Tradable

2004

2005

Non-tradable

2006

2007

2008*

GDP

Catatan: * Jan-Sep 2008 (until 3rd quarter). Sumber: Badan Pusat Statistik

Pola pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat didominasi oleh sektor jasa menyebabkan lambatnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor formal, memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan, dan memperlambat upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan sektor tradable yang rendah juga mengindikasikan lemahnya daya saing ekonomi. 2. Pengangguran, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Persoalan besar yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja produktif. Sejak 2000, tingkat pengangguran terbuka terus meningkat. Pada saat yang bersamaan ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2005 dan 2006, tingkat pengangguran terbuka (open unemployment) mencapai lebih dari 10 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 9,1 persen pada tahun 2007. Rendahnya pertumbuhan penyerapan tenaga sangat boleh jadi disebabkan karena pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya (sektor pertanian dan industri manufaktur) lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Seperti dikatakan sebelumnya, sektor-sektor jasa modern merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi, sementara itu sektor-sektor tersebut kurang menyerap tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi atau penyerapan tenaga kerja produktif yang rendah menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan mengalami hambatan. Walaupun jumlahnya menurun bila dibandingkan dengan keadaan di waktu krisis, jumlah penduduk miskin masih besar berkisar antara 35 sampai 40 juta penduduk. Memperhatikan fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun, jumlah penduduk hampir miskin (near poor) diperkirakan cukup besar. Kelompok ini sangat rentan terhadap perubahan harga, terutama harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.


Gambar 3. Tingkat Kemiskinan (Headcount Index: US$ 1 per hari)

Sumber: World Bank, East Asia & Pacific Update, November 2007. Gambar 4. Tingkat Kemiskinan (Headcount Index: US$ 2 per hari)

Sumber: World Bank, East Asia & Pacific Update, November 2007

Penduduk miskin absolut dan yang nyaris miskin masih relatif sangat besar. Jumlahnya sangat rentan terhadap gejolak harga, terutama harga pangan. Secara persentase, tingkat kemiskinan yang sangat tinggi terjadi di Papua dan Maluku, dimana persentase penduduk Miskin lebih dari 30%; di Papua bahkan mendekati 40%. Walaupun terjadi tingkat pengangguran yang tinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, persentase penduduk miskin di ketiga provinsi ini, jauh lebih rendah dibandingkan dengan di tiga provinsi lainnya di Jawa (Jawa Tengah dan Timur dan DIY). Dilihat dari pendapatan, rata-rata penduduk memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi dengan Jawa Barat. DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi pendapatan per kapitanya. Sementara itu, pendapatan penduduk Jawa Tengah dan DIY dan Banten, secara rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan penduduk provinsi lain di Jawa. Pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang besar di tengah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pembagian pendapatan yang semakin timpang. Dengan ukuran Gini Coefficient, ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduk Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 Gini Index sebesar 34,3 kemudian meningkat menjadi 37,7 pada tahun 2007.


Ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pola pertumbuhan yang lebih terpusat pada sektor-sektor jasa modern di kota-kota besar, sehingga peningkatan pendapatan yang tinggi dinikmati oleh sebagian kecil lapisan masyarakat. Bila pertumbuhan ekonomi akan terus mengikuti pola yang ada selama ini, maka pengangguran sulit dikurangi, jumlah penduduk miskin akan terus meningkat dan distribusi pendapatan akan semakin timpang.

Gambar 4. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Gini coefficient 38 37 36 35 34 33 Gini coefficient

2002

2003

2004

2005

2006

2007

34.3

34.1

34.7

34.9

35.4

37.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, seperti termuat pada situs Bank Indonesia, 2008 3. Pengembangan UMKM Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan 4 pokok kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, yaitu peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar produk UMKM serta reformasi regulasi. Sebagian besar peraturan pelaksanaan Inpres tersebut telah ditetapkan, namun pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan program yang sinergistik baik antar-instansi maupun antara pemerintah dengan Kadin. Dalam konteks ini ada sedikitnya dua langkah strategis yang bisa diusulkan, yaitu demand pull strategy dan supply push strategy (lihat Gambar 5). Demand pull strategy mencakup strategi perkuatan sisi permintaan, yang bisa dilakukan dengan perbaikan iklim bisnis, fasilitasi mendapatkan HAKI (paten), fasilitasi pemasaran domestik dan luar negeri, dan menyediakan peluang pasar. Langkah strategis lainnya adalah supply push strategy yang mencakup strategi pendorong sisi penawaran. Ini bisa dilakukan dengan ketersediaan bahan baku, dukungan permodalan, bantuan teknologi/mesin/alat, dan peningkatan kemampuan SDM. Harus diakui bahwa cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan UKM. Hanya saja upaya pembinaan UKM


sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan persepsi mengenai UKM menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak atau sector oriented, di mana masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendirisendiri. Gambar 5. Sinkronisasi & Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemda dan Kadin dalam Pengembangan UMKM

4. Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, sektor-sektor jasa modern yang tumbuh secara perkasa belakangan ini sebagian besar berada di kota-kota besar di Jawa. Produk domestik regional bruto (PDRB) DKI Jakarta, misalnya, pada tahun 2007 tumbuh 6,4 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Selama 2001-06, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selalu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Diperkirakan, hal ini terjadi karena Sulawesi merupakan pulau penghasil komoditi perkebunan yang belakangan ini mengalami kenaikan pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi terutama terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Setelah sempat terpuruk pada 2004 dan 2005, perekonomian Pulau Sumatra mulai bangkit kembali selama dua tahun terakhir ini. Perekonomian Sumatra sangat didominasi oleh Sumatra Utara, Sumatera Selatan, dan Riau. Peran industri dan perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara sangat dominan; demikian pula di beberapa propinsi di Sumatra lainnya. Di Jambi, misalnya, peran industri kelapa sawit diperkirakan sekitar 28% dari perekonomian di provinsi tersebut. Di provinsi Riau dan Bengkulu, peran kelapa sawit dalam perekonomian juga sangat dominan. Kenaikan permintaan terhadap komoditi kelapa sawit dan komoditi hasil perkebunan lainnya, seperti karet, akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.


5. Pelaksanaan Otonomi Daerah Perubahan mendasar di bidang pemerintahan ditandai oleh penerapan otonomi daerah yang sangat luas. Semua kewenangan pada dasarnya ada di tangan daerah (kabupaten/ kota dan propinsi), kecuali untuk bidang-bidang yang karena karakteristiknya yang khas harus berada di bawah kendali pemerintah pusat. Bahkan, lebih jauh lagi, beberapa propinsi telah dilindungi oleh undang-undang tersendiri agar dapat melaksanakan otonomi khusus, sehingga tak lagi tunduk pada undang-undang nasional. Hanya saja, perwujudan otonomi daerah yang hakiki tampaknya masih jauh dari harapan karena beberapa faktor. Pertama, otonomi daerah tidak diimbangi oleh perubahan mendasar dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Hingga kini, tak satu jenis pajak pusat pun yang dialihkan ke daerah. Bahkan, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada kucuran dana pusat, karena basis penerimaan asli daerah masih sangat terbatas. Kedua, belum muncul kesadaran yang kuat pada daerah untuk memperjuangkan status keistimewaan atau setidaknya kekhususan, padahal setiap daerah pada galibnya memiliki beragam kekhususan sebagaimana yang dimiliki Aceh dan Papua. Sekalipun demikian, dengan segala keterbatasannya, pelaksanaan otonomi daerah telah berhasil mengurangi dominasi Jakarta dan Jawa dalam persebaran kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, penerapan otonomi daerah yang konsisten akan membuka ruang yang lebih leluasa bagi luar Jawa untuk tumbuh lebih cepat. Tanda-tanda ke arah sana sudah mulai tampak. Misalnya, penurunan pangsa Jakarta dalam penghimpunan dana pihak ketiga oleh perbankan. Sebelum krisis pangsa Jakarta mencapai 67,3 persen. Sepuluh tahun kemudian, angkanya turun menjadi 50 persen. Sebaliknya, pangsa dana pihak ketiga di Sumatera dan kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan cukup tajam. Dalam hal penyaluran kredit, pangsa Sumatera dan kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan lebih pesat lagi, yakni lebih dua kali lipat dibandingkan 10 tahun silam. Sebaliknya, pangsa Jakarta merosot tajam dari 68 persen tahun 1997 menjadi hanya 36 persen pada tahun 2007. Jika pembangunan infrastruktur bisa dipacu lebih cepat di luar Jawa, niscaya kawasan ini akan sangat menjanjikan sebagai sumber pertumbuhan utama di masa mendatang. Sudah barang tentu, yang dibutuhkan adalah pembangunan daerah yang betul-betul meningkatkan kesejahteraan warga daerah. Bukan sekedar “pembangunan di daerah” yang hanya membuat warganya sebagai penonton sebagaimana terus berlangsung hingga sekarang. Hal ini telihat dari belum terjadinya feedback effect. Terbukti, sejauh ini pembangunan di daerah yang cukup marak justru menghasilkan porsi PDRB yang terus meningkat bagi Jawa.


Tabel 2. Perkembangan Komposisi PDB Regional (%) 1975 Jawa dan Bali

2000

2007

51.5

60.0

60.2

8.7

16.7

16.1

- Jawa Barat

14.5

14.4

18.0

Luar Jawa+Bali

48.5

40.0

39.8

32.2

22.8

23.0

- Kalimantan

7.1

9.5

9.1

- Sulawesi

5.0

4.2

4.1

- Provinsi Lain di Timur

4.3

3.5

3.6

100.0

100.0

100.0

- Jakarta

- Sumatera

Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008 6. Kepastian Hukum Hukum baru dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, bila hukum dapat menciptakan sedikitnya tiga kualitas yang kondusif untuk pembangunan yaitu stabilitas dengan mengakomodasi atau menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing di masyarakat, prediktabilitas sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat dari langkah-langkah atau perbuatan yang diambilnya dan adil dalam bentuk persamaan di depan hukum. Dua hal pertama dalah prasyarat bagi sistem ekonomi manapun untuk berjalan. Penegakan hukum ditandai dengan minimal empat faktor yang saling berkaitan, yaitu: a. Hukum atau aturannya sendiri b. Mental aparat penegak hukum c. Fasilitas pelaksanaan hukum d. Kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat. Dalam menggerakkan ekonomi diperlukan dukungan hukum yang tanggap terhadap perkembangan dinamika bisnis yang ditandai dengan keterbukaan ekonomi dunia dan universalisasi nilai-nilai. Keberhasilan pelaksanaan semua kebijakan dan rencana kerja dalam rangka pemulihan dan pengembangan dunia usaha juga ditentukan oleh adanya kepastian hukum, dalam pengertian ada konsistensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya, serta ada konsistensi penerapannya. 7. Peningkatan Peran Pelaku Ekonomi Daerah Penerapan otonomi daerah seyogyanya dibarengi dengan pemberdayaan pelaku ekonomi daerah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan yang mendorong lebih besarnya peranan pelaku usaha daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan.


III. KETAHANAN PANGAN Ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2008 ini dan beberapa tahun ke depan mengalami tantangan yang semain kompleks, karena tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan dinamika perekonomian global. Disamping itu, kinerja produksi pangan di dalam negeri juga tidak terlalu memuaskan. Beberapa komoditas pangan strategis masih mengandalkan tambahan produksi dan produktivitas dari perluasan areal panen, bukan dari perubahan teknologi produksi, yang tentunya mengandung dimensi peningkatan efisiensi ekonomi. Pada semester pertama tahun 2008, ketahanan pangan seakan memperoleh tantangan yang paling berat setelah harga-harga komoditas pangan strategis bergerak sangat liar, bahkan mencapai 2-3 kali lipat. Kemudian, pada semester kedua tahun 2008, beberapa komoditas pangan mengalami penurunan tajam karena terdapat perbedaan tingkah laku pasar di tingkat internasional. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, pada semester pertama 2008 itu, kenaikan harga minyak bumi dunia turut berkontribusi pada lonjakan harga pangan secara dramatis, baik di tingkat global, maupun di tingkat domestik. Harga pangan strategis seperti gandum, beras, daging, dan susu, meningkat terutama karena fenomena penurunan produksi di beberapa negara penghasil pangan. Akibatnya volume perdagangan menjadi tipis karena permintaan pangan yang senantiasa meningkat. Fenomena kenaikan harga minyak bumi dunia telah berkontribusi pada peningkatan biaya produksi, transportasi dan distribusi, dan menjadi pemicu inflasi di beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. Disamping itu, sebagian besar negara yang memeliki sumberdaya alam agak berlimpah, saat ini sedang mengembangkan bahan bakar biologi (biofuels), yang juga mendorong permintaan terhadap minyak nabati dunia cukup pesat. Akibat berikutnya, harga dunia komoditas minyak dan lemak yang dapat digunakan untuk energi menjadi meningkat tajam. Harga dunia minyak sawit mentah (CPO), jagung, kedelai, tebu, rapeseed, dan lain-lain yang selama ini digunakan sebagai sumber pangan dan minyak nabati meningkat sangat signifikan sepanjang dua tahun terakhir. Faktor utama yang sering dianggap bertanggung jawab terhadap eskalasi harga pangan dan pertanian di tingkat global, yaitu: (1) fenomena perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi pangan strategis, (2) peningkatan permintaan komoditas pangan karena konversi terhadap biofuel, dan (3) aksi spekulasi yang dilakukan para investor (spekulan) tingkat global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu. Kemudian, pada semester keduqa tahun 2008, beberapa komoditas strategis mengalami penurunan harga, sehingga fokus kebijakan perlu diarahkan untuk mengantisipasi dampak sosialekonomi yang lebih buruk. Misalnya, dalam hal antisipasi penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, karena harga ekspor minyak sawit mentah (CPO) di pasar dunia tiba-tiba anjlok di bawah batas psikologis US$ 700 per ton, dari harga di atas US$ 1200 per ton pada bulan Juni 2008. Akibatnya, petani sawit terpaksa harus menerima kenyataan bahwa harga TBS di lapangan hanya dihargai Rp 350 per kilogram, suatu penurunan di luar akal sehat karena pada bulan Juni 2008 harga TBS masih terjual di atas Rp 1800 per kilogram. Petani sawit Indonesia tentu agak sulit untuk memahami bahwa Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) mengurangi permintaan impor CPO – baik karena dampak krisis keuangan global, maupun karena produksi minyak nabati lain di AS dan UE yang sedang membaik. Seandainya berbagai instrumen perlindungan harga komoditas pertanian (seperti instrumen resi gudang atau mekanisme pasar lelang) di dalam negeri telah berkembang, mungkin petani sawit tidak harus menanggung dampak buruk penurunan harga seperti saat ini. Ketahanan pangan meliputi empat dimensi penting: yaitu (1) ketersediaan pangan, (2) aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, (3) distribusi pangan dan (4) stabilitas harga pangan. Salah satu dari dimensi tersebut tidak terpenuhi, maka ketahanan pangan dapat mengalami ancaman yang tidak sederhana. Di tingkat global, produksi beras dunia memang sedang mengalami stagnansi atau pelandaian (leveling-off) karena peningkatan produksi lebih banyak hanya mengandalkan pertambahan areal panen. Produksi beras global diperkirakan sekitar 643 juta ton pada tahun 2007, atau sedikit


lebih tinggi dibandingkan dengan produksi beras 581 juta ton pada tahun 2006 atau dari perkiraan Food Outlook FAO sebelumya pada edisi Juni 2007. Kenaikan produksi di India, Myanmar dan Indonesia diperkirakan cukup signifikan untuk meningkatkan produksi beras dunia tahun 2007. Persoalan menjadi agak kompleks ketika produktivitas beras rata-rata dunia nyaris tidak bertambah pada beberapa tahun terakhir dan tercatat hanya 4,1 ton per hektar. Maknanya, betapa rendahnya tingkat perubahan teknologi, aplikasi benih baru dan teknologi lain di sektor pangan pokok ini. Struktur pasar beras dunia beras menjadi agak kacau karena produsen beras dunia tidak memprioritas untuk “melempar” produksi berasnya ke pasar global, yang mengakibatkan stok beras dunia makin tipis. Strategi protektif negara-negara eksportir besar beras dunia, seperti Thailand, Vietnam, India, dan China, memang sempat menjadi ajang diskusi hebat pada Food Summit di Roma. Namun, sebagai negara yang berdaulat, negara produsen beras dunia itu lebih mengutamakan stok beras di dalam negerinya sendiri serta fluktuasi harga pangan pokok yang sering memiliki dimensi politik yang lebih besar. Walau berstatus sebagai produsen beras terbesar di dunia karena produksinya mencapai 129,5 juta ton, China benarbenar fokus pada kecukupan stok pangan domestiknya. China tidak gegabah melakukan ekspor karena perkiraan konsumsi domestiknya juga berkisar 129,1 juta ton. Surplus beras—tepatnya selisih produksi dan konsumsi—yang hanya artifisial 400.000 ton tentu terlalu riskan jika terlalu outward looking. Tantangan (dan ancaman) ketahanan pangan di tingkat global bahkan lebih menakutkan, terutama karena pertambahan penduduk, pemanasan global dan ketidakpastian iklim serta ancaman ekologis karena keterlambatan adaptasi dan mitigasi peruabahan iklim. Menurut laporan Program Pangan Dunia (WFP), sebanyak 57 negara (29 di Afrika, 19 di Asia dan 9 di Amerika Latin) juga terkena terpaan banjir dan bencana ekologis yang menakutkan. Di pihak lain, bencana kekeringan dan gelombang panas juga melanda beberapa tempat di Asia, Eropa, Cina, Mozambik dan Uruguay. Di Australia, yang menjadi salah satu produsen gandum dunia, bencana kekeringan tahun 2007 lalu telah menurunkan produksi gandum sekitar 40 persen atau 4 juta ton! Tidak heran jika kondisi suplai gandum dunia agak terganggu dan melonjakkan harga gandum di pasar global. Laporan WFP tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 854 juta jiwa di seluruh dunia terancam kelaparan. Kelompok rawan pangan ini bertambah sekitar 4 juta jiwa per tahun, sehingga kenaikan harga pangan dunia saat ini benar-benar di luar jangkauan mereka dari kelompok lapis paling bawah tersebut. Inilah tantangan paling besar bagi siapa pun yang peduli tentang ekonomi pangan dan pencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Di tingkat nasional, produksi beras Indonesia pada tahun 2008 ini diramalkan mencapai 60,3 juta ton gabah kering giling (GKG) atau sektiar 35 juta ton beras (Angka Ramalam III tanggal 3 November 2008, Badan Pusat Statistik). Kinerja produksi padi di atas sering diklaim sebagai surplus beras 3 juta ton, jika konsumsi beras diperkirakan 32 juta ton, dan pernah dianggap sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk ekspor beras. Akan tetapi, proses peningkatan produksi yang tidak bertumpu pada perubahan teknologi tidak akan dapat diandalkan untuk menjawab tantangan penyediaan pangan yang semakin kompleks. Beberapa faktor kunci (driver) dalam peningkatan produksi beras justru tampak tidak saling mendukung. Misalnya, perbaikan jaringan irigasi sangat lambat, gangguan banjir di sentra produksi, atau berita kelangkaan pupuk makin sering dijumpai. Dalam teori ekonomi pertanian, tingkat produksi pertanian ditentukan dari interaksi yang cukup kompleks antara faktor luas lahan, curahan tenaga kerja, manajemen air, alokasi pupuk, pestisida, dan teknologi pertanian lainnya. Kemudian titik optimal dari alokasi faktor-faktor produksi di atas masih ditentukan oleh kombinasi harga output dan harga input. Apabila karena salah antisipasi lalu Indonesia harus kembali mengimpor beras pada masamasa sulit tersebut, biaya ekonomi-sosial-politiknya pasti akan lebih besar. Pada tahun 2008 ini, produksi jagung diramalkan 15,9 juta ton, terutama karena peningkatan luas panen di Propinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sumatera Utara. Angka tersebut memang masih belum mampu mencapai target swasembada jagung, yang seharusnya telah tercapai sejak tahun 2007, karena Indonesia masih harus memenuhi konsumsi jagung dari pasar impor. Hal yang agak positif adalah bahwa penggunaan benih unggul jagung hibrida, terutamabuah hasil bioteknologi pertanian. Bersamaan dengan itu,


peningkatan produksi jagung hibrida juga sekaligus mampu mendukung sektor peternakan karena industri pakan ternak ikut tumbuh pasca stagnansi yang cukup serius pada puncak krisis ekonomi. Membaiknya produksi jagung domestik sedikit membantu mengurangi ketergantungan sektor peternakan kecil terhadap pakan impor, dan sempat memberikan ekspektasi pertumbuhan yang lebih tinggi. Akan tetapi, karena laju konsumsi jagung yang tumbuh lebih cepat, Indonesia masih harus mengandalkan jagung impor dalam jumlah yang cukup signifikan. Produksi kedelai tahun 2008 diperkirakan lebih 761 ribu ton biji kering, suatu peningkatan signifikan dibandingkan angka produksi tahun 2007 yang hanya tercatat 600 tibu ton (Tabel 3). Namun demikian, kinerja produksi beberapa tahun terakhir adalah penurunan permanen dari angka produksi di atas 1,5 juta ton pada awal 1990an. Saat ini agak sulit meyakinkan petani Indonesia untuk kembali menanam kedelai ketika tingkat permintaan terhadap kebutuhan pokok seperti beras dan komoditas bernilai timbah tinggi lain semain meningkat. Hal ini terlihat dari penurunan areal panen kedelai yang cukup signifikan, yaitu 20 persen. Pada dekade 1980an, Indonesia melaksanakan suatu program sistematis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas palawija, tidak hanya sebagai sumber tambahan pendapatan petani, tapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah. Secara agronomis, tanaman dari kelompok legum (kacang-kacangan) mampu mengikat Nitrogen dari udara, sehingga mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia buatan. Namun demikian, peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara baik di Indonesia. Produktivitas kedelai di Indonesia hanya 1,31 ton/ha atau setengah dari produktivitas kedelai di luar negeri, seperti di Brazil, Argentina dan Amerika Serikat. Target swasembada kedelai tahun 2008 sulit tercapai, kecuali dengan perluasan areal tanam 2,02 juta hektar, meningkatkan produktivitas menjadi 3,68 ton/ha pada tahun 2008 nanti, dan insentif kebijakan memperbaiki harga kedelai lokal. IV. KETAHANAN ENERGI Energi sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai bahan bakar untuk proses industrialisasi, sebagai bahan baku untuk proses produksi, dan sebagai komoditas ekspor. Sumber energi yang digunakan untuk keperluan domestik dewasa ini meliputi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) serta energi terbarukan (tenaga air dan tenaga panas bumi). Seiring dengan intensitas penggunaannya, cadangan energi fosil terus dan akan terus berkurang. Saat ini cadangan batubara dan gas bumi masih cukup melimpah dan tersedia untuk jangka waktu yang relatif panjang. Dilain sisi, cadangan minyak bumi akan habis dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dengan tingkat produksi seperti saat ini dan bila tidak ditemukan cadangan baru. Pada pertengahan dekade sembilan puluhan di Indonesia mulai dirasakan keterbatasan sumber daya energi, terutama minyak bumi. Kebijakan penggunaan energi yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sampai saat ini belum terarah dengan jelas, bahkan mungkin tidak berlebihan menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan energi nasional. Berkurangnya cadangan minyak bumi, tersedianya berbagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan serta munculnya kesadaran baru untuk memperbaiki kualitas hidup (masalah lingkungan) mau tidak mau Indonesia memerlukan kebijakan energi yang berlandaskan paradigma baru. Kebijakan energi dengan paradigma baru tersebut adalah kebijakan yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sebenarnya menyadari akan perlunya kebijakan energi nasional. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat umum. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan upayaupaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Sasaran Kebijakan Energi Nasional yang dimaksudkan adalah adalah mencapai elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025. Untuk itu akan diusahakan: Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional: v minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen). v gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen).


v v v v

batubara menjadi lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen). bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5% (lima persen). panas bumi menjadi lebih dari 5% (lima persen). energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5% (lima persen). batubara yang dicairkan (liquefied coal) menjadi lebih dari 2% (dua persen).

Mewujudkan energi (primer) mix yang diharapkan adálah tugas yang sangat berat yang membutuhkan tindakan nyata yang sistematis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Untuk menurunkan elastisitas energi menjadi kurang dari satu (1) pada tahun 2025 dibutuhkan kebijakan dan atau tindakan yang bersifat harga dan non harga yang jelas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro pernah mengemukakan bahwa kebijakan bidang energi Indonesia adalah pro poor, pro job dan pro growth.” Keberpihakan dimaksudkan bertujuan mewujudkan ketahanan energi guna menciptakan kemandirian energi nasional. Pernyataan ini sendiri dalam dirinya telah menimbulkan berbagai pertanyaan karena keberpihakan yang dicanangkan tampaknya tidak akan berjalan searah dan bergandengan atau saling mendukung dengan keberpihakan lainnya (pro job dan pro growth). Di lain sisi pengertian ketahanan energi dan kemandirian energi nasional masih samar-samar sehingga perlu dirumuskan secara jelas dan rinci agar tindakan yang mendukungnya dapat terarah. Pada saat seperti sekarang harus dapat dijelaskan apakah kebijakan energi nasional akan mendahulukan pro poor dari pro job dan pro growth. Bagaimanapun juga implikasi dari pro poor melalui kebijakan energi nasional akan menciptakan kendala bagi penggunaan harga sebagai instrumen untuk menciptakan rasionalisasi pemakaian sumber energi dan menciptakan efisiensi pemanfaatan energi. Pengalaman di masa lalu dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa ketidakjelasan tujuan atau keinginan mencapai tujuan ganda adalah merupakan sumber kegagalan utama dari usaha yang dilakukan. Secara kritis sekarang perlu dipertanyakan apakah kebijakan yang pro poor adalah merupakan domain dari kebijakan energi nasional dan bukan domain dari bidang lain (departemen sosial). Meletakkan kebijakan pro poor pada kebijakan energi tampaknya tidak tepat lagi walaupun harus diakui bahwa kebijakan yang memihak kepada yang miskin harus dilakukan seoptimal dan semaksimal mungkin. Pengalaman dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa menempatkan kebijakan pro poor dalam domain kebijakan energi telah menimbulkan beban yang sangat berat bagi usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan kebijakan tersebut Indonesia harus menyediakan subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar tanpa mengetahui dengan jelas apakah subsidi tersebut adalah benar-benar dinikmati oleh mereka yang tergolong miskin. Disamping itu kebijakan harga yang diterapkan untuk listrik justru tidak mengarahkan konsumen bertindak effisien sedang dilain sisi kebijakan harga yang diterapkan menjadi tidak pro growth dan pro job. Data yang tersedia menunjukkan bahwa tarif listrik yang dikenakan untuk sektor Rumah Tangga adalah lebih rendah dari pada tarif yang dikenakan pada Industri. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia ini adalah berbeda dengan yang diterapkan di negara-negara tetangga Indonesia dimana di negara-negara tersebut tarif untuk Industri adalah lebih rendah dari tarif yang dikenakan untuk rumah tangga. Dengan kebijakan tarif yang diterapkan di Indonesia seperti sekarang maka usaha penghematan penggunaan energi menjadi sulit dilaksanakan. Penghematan yang sangat diharapkan dewasa ini dan terlebih di masa yang akan datang adalah penghematan dari sektor Rumah Tangga, dan konsumen lainnya yang bukan Industri atau Bisnis. Hampir dapat dipastikan, persaingan yang semakin tajam akan mengarahkan setiap pelaku usaha mempergunakan energi dalam proses produksinya secara lebih hemat. Dengan kata lain kalangan industri atau kalangan bisnis dengan sendirinya akan melakukan penghematan pemakaian energi apalagi bila komponen biaya energi akan semakin besar bobotnya dalam menghasilkan barang dan atau jasa.


Dengan keadaan seperti ini dapatlah disarankan bahwa kebijakan harga listrik yang diterapkan selama ini perlu ditinjau kembali. Kiranya perlu ditekankan dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar maka jumlah orang miskin akan dapat dikurangi. Bukankah kebijakan yang pro job dan pro growth adalah dalam perputarannya merupakan kebijakan yang pro poor? Menurut Menteri ESDM kebijakan energi nasional tidak lagi didasarkan pada Supply Side Management (SSM) namun beralih ke Demand Side Management (DSM). Artinya kebijakan energi tidak lagi mengandalkan pada ketersediaan pasokan namun beralih ke permintaan kebutuhan energi. Kalau disimak, dapatlah dikatakan bahwa Indonesia harus melakukan kebijakan yang bertumpu pada kedua sisi yaitu Demand and supply side management. Seperti yang kita harapkan bersama, ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara memadai dalam dalam tahun-tahun mendatang. Dengan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata sebesar 6,5% misalnya setiap tahun, maka Indonesia harus menciptakan produksi sumber energi (listrik) yang jauh diatas angka tersebut karena elastisitas energi masih lebih besar dari satu dan dewasa ini telah terjadi kekurangan energi. Bahkan dapat dikatakan di Indonesia telah terjadi krisis listrik yang sudah sangat parah. Kebijakan energi yang mengurangi ketergantungan pada minyak bumi adalah kebijakan yang arahnya sudah tepat walaupun hal tersebut tidak berarti mengendorkan usaha melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi bilamana dimungkinkan. Sejalan dengan hal tersebut usaha untuk memproduksi sumber energi seperti batu bara, gas, bio diesel dan tenaga surya harus dilakukan secara lebih intensif.

V. PENGEMBANAN INFRASTRUKTUR Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya, yang merupakan Social Overhead Capital, merupakan prasyarat utama dalam pembangunan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai keterkaitan yang kuat dengan perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian, penyediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Berhubungan dengan infrastruktur, Pemerintah telah mengumumkan Infrastucture Summit pada bulan Januari 2005, suatu agenda untuk menyelesaikan perubahan kebijakan dan regulasi yang dialihkan untuk membantu perkembangan kerjasama antara swasta dengan publik dalam ketentuan infrastuktur. Termasuk 91 daftar proyek di sektor energi, telekomunikasi, transportasi dan air, yang masih dicari pihak swasta yang ingin berinvestasi. Pemerintah berjanji untuk mengadakan tender internasional yang transparan hingga pelaksanaan proyek ini. Hasil survei yang dilakukan oleh World Economic Forum (2008) menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat 91 dari 131 negara yang disurvei. Dalam laporan ini diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang paling lemah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam hal penyedia infrastruktur dan Indonesia belum memiliki infrastruktur yang berkualitas tingkat dunia. Salah satu contoh kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan adalah infrastruktur listrik di mana infrastruktur penunjang belum mampu mengimbangi konsumsi listrik. Ratio elektrifikasi saat ini baru sekitar 64,3% dan rasio desa berlistrik sebesar 91,9%. Selain itu terkait dengan perbaikan infrastruktur daerah yang terkena bencana, harus ada keberpihakan yang nyata bagi masyarakat yang terkena bencana dan keputusannya harus keputusan politik bukan ekonomi.


Paket Kebijakan Pemerintah (Inpres No. 6/2007). Telah lebih dari empat tahun pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla telah berlalu, namun dunia usaha masih diwarnai ekonomi biaya tinggi. Berbagai kebijakan— seperti kenaikan harga BBM, kenaikan suku bunga, kenaikan upah minimum, dan segera menyusul kenaikan tarif dasar listrik dan gas— telah memukul dunia usaha, baik besar maupun kecil. Memang masalah ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi di era SBY-JK masih menjadi penghalang utama dalam perbaikan iklim investasi meski sudah jauh berkurang kadarnya. Selain itu masalah regulasi tenaga kerja menjadi faktor yang tak kalah kuat untuk menghalangi investasi. Saat ini, uang pesangon karyawan Indonesia paling tinggi di dunia (sekitar 9 kali gaji) sehingga untuk memberhentikan karyawan (PHK) saja perusahaan membutuhkan biaya yang besar. Menyadari hal ini, pemerintah mengeluarkan Inpres No.6/2007 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 Tentang Perdagangan dan Perbaikan Iklim Investasi Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pengembangan UMKM terdiri dari empat bidang utama, yaitu: (1) Bidang Perbaikan Iklim Investasi; (2) Reformasi Sektor Keuangan; (3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur; (4) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah tindakan yang dilakukan dalam implementasi Inpres No.6/2007 adalah sebanyak 141 tindakan. Untuk Bidang Perbaikan Iklim Investasi terdiri 41 tindakan atau sekitar 29% terhadap total. Untuk Bidang Reformasi Sektor Keuangan terdiri dari 43 tindakan atau sekitar 30,4% terhadap total. Untuk Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur terdiri dari 28 tindakan atau sekitar 19,9% terhadap total. Untuk Bidang Pemberdayaan UMKM terdiri dari 29 tindakan atau sekitar 20,6% terhadap total. Sampai dengan Maret 2008, pelaksanaan Inpres No.6/2007, dari 141 tindakan/keluaran yang harus diselesaikan, hanya 101 tindakan dinyatakan selesai atau 71,6% dari total tindakan. Meskipun tindakan/keluaran belum dapat diselesaikan secara tepat waktu, sejumlah tindakan di antaranya telah mencapai kemajuan yang berarti. Namun sejumlah tindakan lainnya memerlukan perhatian yang lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Khusus tentang pembangunan infrastruktur, dari 28 keluaran dalam bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur, sebanyak 14 keluaran telah diselesaikan sampai Maret 2008, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

UU Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian; UU Nomor 30/2007 tentang Energi; UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran; PP Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Infrastruktur; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; Peraturan Kepala BPN Nomor 3/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Policy Paper mengenai Guarantee Fund; Kajian teknis mengenai penyediaan listrik pedesaan; Road Map Infrastruktur Indonesia untuk Kewajiban Pelayanan Umum (PSO); Kajian mengenai peranan Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan rakyat; Kajian mengenai penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan rakyat; Kajian fiskal penerapan Road Fund; Policy paper mengenai pembentukan dewan keselamatan transportasi nasional (jalan); Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan; Revisi cetak biru perkeretaapian.


Dari 34 Tindakan bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur di atas, sebanyak 17 merupakan tindakan kebijakan Bidang Peningkatan Manajemen Pembangunan Infrastruktur, di mana yang telah selesai sebanyak 8 tindakan (No. 9–16 di atas) dan sisanya masih dalam proses. Bila dicermati ternyata sampai akhir Maret 2008 hanya 50% rencana tindakan bidang infrastruktur yang selesai. Adapun faktor penyebabnya adalah: 1. Target kuantitatif yang tidak realistis. Target pembangunan yang jauh lebih tinggi dari kemampuan pasokan, merupakan target yang tidak realistis, terlebih ketika pembebasan lahan yang selama ini merupakan kendala utama dalam pembangunan jalan tol, sama sekali belum dilakukan. Tim ekonomi menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1700 km atau secara rata-rata 340 km per tahun. 2. Persiapan teknis tidak dilakukan. Target yang optimis dalam pembangunan jalan tol, tidak seimbang dengan upaya Tim Ekonomi untuk menyiapkan berbagai prasyarat yang diperlukan. Seharusnya dalam penawaran sebuah proyek, kesiapan administrasi dan persyaratan teknis harus segera dilakukan. Akan tetapi belum ada satu pun proyek jalan tol yang memiliki dokumen spesfikasi proyek (Project Specific PPP Package). Kemudian sebanyak 77% proyek yang ditawarkan belum memiliki dokumen tender. 3. Persepsi bisnis terhadap road capacity dan physical condition memburuk dibanding tahun sebelumnya Perlu pengaktifan kembali kereta api untuk membangun infrastruktur di bagian utara pulau Jawa, khususnya di Pulau Madura, di mana kordinasi antar empat kabupaten yang ada sangat sulit dilakukan. Pengaktifan kembali jalur kereta api di Madura dianggap lebih murah bila dibandingkan dengan membangun jalan. Bila jalur kereta api pedesaan diaktifkan dapat diperkirakan besarnya nilai ekonomi yang dapat dicapai. Selain menghubungkan aktivitas ekonomi antar daerah juga dapat mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan pribadi. Kegiatan transportasi memberikan kontribusi sekitar 70 persen terhadap pencemaran udara di kota-kota besar. Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 terjadi peningkatan yang signifikan. Dari sekitar 19 juta kendaraan bermotor pada tahun 2000 menjadi 47,7 juta kendaraan bermotor pada tahun 2005. Selama periode 2000 sampai dengan 2005 terjadi peningkatan sebesar 151 persen atau rata-rata 30 persen per tahun. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang cukup berarti dari tahun ke tahun mengakibatkan terjadi penurunan kualitas udara ambien yang diakibatkan gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut. Walaupun jumlah kendaraan bermotor setiap tahun selalu bertambah, namun panjang jalan baik jalan negara, propinsi maupun kabupaten relatif tidak berubah. Hal inilah menjadi penyebab terjadinya kemacetan di jalan raya yang pada akhirnya menambah parahnya pencemaran udara setempat. Oleh karena itu pengaktifan moda-moda angkutan umum yang nyaman dan terjangkau yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak dapat berpontensi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008–2009. Di dalam Inpres yang baru ini sudah dimasukkan beberapa tindakan bidang infrastruktur yang terkait dengan perbaikan lingkungan hidup, yaitu: (1) Pengendalian Banjir, (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, (3) Pengelolaan Air Limbah dan (4) Pengelolaan Persampahan.


VI. KELEMBAGAAN DAN GOVERNANCE Perbaikan kelembagaan dan governance merupakan tantangan utama dalam jangka menengah. Perwujudan konsolidasi demokrasi, desentralisasi sangat tergantung kepada keberhasilan kita dalam melakukan reformasi kelembagaan dan perbaikan governance. Demikian pula halnya dengan kesanggupan kita untuk melakukan repons yang memadai terhadap tantangan dan kesempatan yang muncul dari proses globalisasi dan regionalisasi. Satu sama lain, hal ini berkaitan erat dengan biaya transaksi ekonomi dan bisnis. Governance yang lemah, meskipun sistem dan struktur kelembagaan formal nya lengkap, akan menimbulkan biaya transaksi yang relatif tinggi yang pada gilirannya akan menekan daya saing nasional. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa governance memiliki arti yang semakin penting. “Government rules by consent as much as by command”. Dalam pendekatan ini, proses kebijakan selalu melibatkan upaya kerjasama yang erat antar lembaga-lembaga pemerintah dan pembentukan konsensus antar para pemangku kepentingan dalam menjalankan tujuan organisasi Pemerintahan. Kelemahan dalam governance antara lain mengakibatkan koordinasi pemerintah yang buruk, persaingan usaha yang tidak sehat, contract enforcement dan mata rantai pasar yang lemah, dan pasar yang tidak ada atau tidak lengkap (missing markets). Dalam konteks persaingan global dan regional, hal ini menimbulkan persaingan yang tidak adil bagi pengusaha nasional yang harus berhadapan dengan pengusaha dari negara-negara lain yang pada umumnya memiliki biaya transaksi yang lebih rendah. Negara akan berhadapan dengan serangkaian tantangan dan kesempatan yang besar yang berasal dari proses globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi. Masing-masing dari tantangan ini memerlukan kelembagaan yang kokoh dan governance yang relevan. Globalisasi. Perlu disadari bahwa dalam proses globalisasi, bukan hanya para pengusaha yang bersaing akan tetapi juga pemerintah yang bersaing dengan pemerintah negara lain agar supaya kepentingan nasional, daya saing ekonomi dan manfaat dari proses global ini dapat dioptimalkan. Pendekatan laissez faire yang selama ini dijalankan tidak akan memadai untuk bersaing secara global. Pemerintah harus lebih aktif dan bersinergi dengan dunia swasta dan masyarakat. Untuk itu, governance harus diubah, mengarah kepada pendekatan bersama dengan para pemangku kepentingan (public private partnership). Demokratisasi. Proses demokratisasi tidak selalu harus menjelma ke dalam struktur kelembagaan yang tidak kokoh, seringkali simpang siur dan governance yang lemah. Dengan pendekatan konsensus antar para pemangku kepentingan, governance bisa menjadi lebih kuat. Untuk itu mekanisme dialog dan konsultasi antar lembaga-lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan harus terjadi secara tersruktur dan konsensus yang dibuat benar-benar dilaksanakan. Desentralisasi. Seperti halnya dengan demokratisasi, desentralisasi juga seharusnya menimbulkan struktur kelembagaan dan governance yang lebih baik dan relevan bagi kepentingan masing-masing daerah. Pendekatan kelembagaan formal semata-mata, seperti yang berlaku sekarang ini, harus diubah mengarah kepada pendekatan kerja sama antar para pemangku kepentingan. Tentu saja, pengembangan kapasitas kelembagaan juga sangat perlu digalakkan. Selain itu, dengan melakukan pendekatan regional dan tematik, negaranegara lain telah memberikan berbagai cara agar Pemerintah pusat dengan pemerintahan beberapa daerah tertentu dapat bekerjasama secara terstruktur. Kerjasama pengembangan dan pengelolaan wilayah aliran sungai merupakan contoh klasik. Begitu pula dengan pengembangan infrastruktur, perlindungan hutan dan lingkungan hidup.


Governance di Sektor Korporasi. Belajar dari krisis ekonomi Tahun 1997 maupun krisis finansial yang bermula dari masalah sub prime di Amerika Serikat, kebijakan perusahaan yang tidak dilandasi dengan governance yang baik terbukti bukan hanya berisiko terhadap kerugian atau kebangkrutan perusahaan yang bersangkutan saja tetapi juga berisiko menimbulkan krisis ekonomi suatu negara bahkan bisa sampai menyeret pada krisis finansial global. Sebagai contoh Lehman Brothers yang telah berusia lebih dari seratus tahun akhirnya mengalami kebangkrutan akibat melakukan bisnis produk derivatif keuangan yang aturan mainnya tidak terlalu lengkap dibandingkan dengan sektor bisnis yang lain. Namun demikian jika memang Lehman Brothers mempraktekkan corporate governance dengan benar maka tentu perusahaan tersebut telah menyiapkan rambu-rambu termasuk manajemen risiko yang baik sehingga tidak akan menyebabkan kebangkrutan apalagi sampai menyebabkan krisis finansial suatu negara bahkan menyeret kepada krisis finansial global. Contoh kongkrit di tanah air adalah praktek bisnis perusahaan yang terseret masalah hukum akibat BLBI yang menyebabkan negara terpaksa menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Untuk itu Kadin sebagai wadah komunikasi dan konsultasi para pelaku usaha memiliki tanggung jawab secara moril dan organisatoris untuk mendorong penerapan good corporate governance secara konsisten di perusahaan.

VII. REKOMENDASI Perekonomian Global 1. Dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan di lingkungan strategik, nasional maupun internasional, Kadin harus memiliki stuktur organisasi yang lebih handal dan fokus. Sebagai konsekuensi dari perubahan peta kekuatan ekonomi dunia, Kadin perlu meningkatkan perhatian ke negara-negara yang tergolong sebagai Emerging Market. Selain itu, negara-negara berkembang di lapisan kedua juga perlu mulai digarap lebih intensif, agar peluang-peluang usaha dan kerja sama dapat diwujudkan sebelum persaingan semakin keras. 2. Kadin ke depan dituntut untuk semakin peka dalam menyikapi persoalan-persoalan global seperi lingkungan, hak asasi manusia, dan persoalan sosial. Perlu dialog yang lebih intensif dengan kalangan civil society berdasarkan prinsip keterbukaan dan saling percaya serta saling menghargai. 3. Kadin berperan lebih aktif dalam proses di tingkat internasional untuk menghasilkan suatu sistem finansial global yang lebih stabil dan berkeadilan. Perekonomian Domestik 1. Perlu ditopang oleh fondasi yang kokoh agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Peningkatan kualitas pembangunan diyakini akan sangat besar sumbangsihnya terhadap pengurangan penduduk miskin dan pengangguran serta perbaikan distribusi pendapatan, yang pada gilirannya niscaya akan sangat memperbaiki iklim usaha dan investasi. 2. Banyaknya jumlah UMKM bukan mencerminkan keberhasilan kebijakan, melainkan sebagai ekses dari kegagalan dalam memajukan sektor formal umumnya dan sektor industri manufaktur khususnya. Oleh karena itu Kadin Indonesia merasa terpanggil untuk mengembangkan struktur usaha yang lebih seimbang: skala kecil lebih didorong untuk tumbuh dan berkembang menjadi skala menengah lewat suatu kemitraan usaha yang berlandaskan transparansi dan saling menopang.


3. Perlu penguatan organisasi Kadin daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang hakiki, bukan sekedar “pembangunan di daerah”. Bidang Infrastruktur 1. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi krisis ekonomi global serta untuk memperkuat ekonomi domestik, maka pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan, seperti jalan desa dan jalan produksi, merehabilitasi jaringan irigasi dan drainase yang mendukung proses peningkatan produksi pertanian dan agribisnis. 2. Pemerintah perlu meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur dengan meninjau ulang implementasi Paket Inpres No.6/2007 dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di pusat-pusat kegiatan ekonomi, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan/ tertinggal. 3. Perlu dilakukannya penguatan koordinasi lembaga di tingkat daerah dan pusat yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam menangani daerah bencana. Penguatan kelembagaan sesuai percepatan pembangunan sektor riil harus diikuti dengan penguatan kelembagaan dinas terkait sehingga ada capacity building bagi pihak pemda. Oleh karena itu, memperkuat pengetahuan pelaksana peraturan di daerah tentang suatu peraturan. 4. Perlu kajian khusus terkait dengan infrastruktur daerah yang terkena bencana seperti: (1) Peraturan tentang kapasitas maksimum angkutan pengguna jalan perlu dipertegas lagi untuk mengurangi risiko tambahan kerusakan jalan yang lebih parah di daerah bencana.; (2) Peraturan tentang ganti rugi bagi daerah bencana.; (3) Perlu segera dibuat aturan yang ketat tentang penggunaan jalur alternatif daerah yang tidak terkena bencana yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk sekitar jalan alternatif yang dilalui. 5. Penataan ulang sistem jaringan jalan baru. Di samping itu perlu mensinergikan sistem jaringan jalan nasional dan sistem jaringan regional dan melibatkan anggota Kadin dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan sektor riil, khususnya pembangunan infrastruktur di daerah bencana harus memanfaatkan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sehingga tidak mendirikan lembaga baru yang tumpang tindih. 6. Rencana alih fungsi lahan di daerah yang terkena bencana harus dikaji mendalam secara sektoral, kebudayaan masyarakat setempat, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah dan nasional serta kebijakan terkait ketahanan pangan nasional. Koordinasi RTRW antar pemerintah pusat dan Pemda sehingga tercipta RTRW yang wibawa yang dapat dipatuhi masyarakat.

Bidang Pangan 1. Indonesia harus memperkuat cadangan pangan tersebut (secara legal, diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan). Di sana disebutkan cadangan beras pemerintah (CBP), yang sebenarnya merupakan manifestasi dari konsep stok besi (iron stock) atau cadangan yang harus ada sepanjang waktu, terutama untuk mengatasi kondisi darurat. Stok besi ini yang aman minimal setara satu bulan total konsumsi, atau sekitar 300 ribu ton. Selain itu, cadangan pangan pokok juga perlu disimpan dalam bentuk stok penyangga (buffer stock) untuk pengendalian gejolak harga, dalam skema operasi pasar.


2. Memberdayakan masyarkat untuk meningkatkan cadangan pangan yang bersifat pokok, walau pun tidak terbatas pada romantisasi lumbung pangan seperti pada masa lalu. Apabila kekuatan Bulog hanya 7 persen dari total produksi beras di dalam negeri, berarti sebagian besar stok pangan di Indonesia itu dikelola masyarkat sendiri dan kalangan dunia usaha (Kamar Dagang dan Industri = KADIN). Dalam hal ini kata kuncinya adalah pemerintah dan pemerintah daerah (plus masyarakat) perlu bahu-membahu meningkatkan cadangan pangan, demi terciptanya ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan di Indonesia. Upaya pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah dapat menjadi komplemen dari cadangan beras pemerintah (CBP) di tingkat pusat (yang umumnya dikelola Perum Bulog). Prasyarat, kriteria, dan indikator untuk mewujudkan cadangan pangan regional ini memang perlu secara rinci dirumuskan, agar meminimalisir upaya perburuan rente dari para petualang. 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan melalui aplikasi teknologi baru, yang dihasilkan melalui perjalanan panjang penelitian dan pengembangan (R and D), serta penelitian untuk pengembangan (R for D). Dunia usaha dan sektor swasta Indonesia secara umum perlu secara nyata melaksanakan kemitraaan strategis dengan peguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian pangan, yang sebenarnya tersebut di segenap pelosok Indonesia. Hanya dengan R-and-D dan R-for-D inilah, inovasi baru akan tercipta, sehingga daya saing Imdonesia akan meningkat berlipat-lipat. Dunia usaha dapat pula untuk menjadi aktor terdepan dalam mengembangkan diversifikasi pangan, terutama yang berbasis pemanfaatan teknologi dan industri pangan. Diversifikasi pangan yang berbasis kearifan dan budaya lokal akan sangat kompatibel dengan strategi pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang sesuai dengan kondisi demografi Indonesia yang plural heterogen. Dalam hal ini, langkah engembangan teknologi dan industri pangan disesuaikan dengan kandungan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. 4. Menjamin kelancaran manajeman distribusi pangan pokok, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mampu menjaga stabilitas harga pangan pokok, dengan cara memperbaiki manajemen kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Pada kondisi tidak normal tersebut, subsidi harga pangan [dalam format Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Sistem Kepaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lain-lain], mungkin masih diperlukan, karena mampu menjangkau ribuan titik distribusi di segenap pelosok tanah air. Lebih penting lagi, skema subsidi pangan tersebut perlu pula dilihat sebagai investasi negara untuk memperkuat jaringan distribusi program bahan pangan bersubsidi lainnya, bahkan menjadi cikal-bakal pelaksanaan food-stamp atau bantuan pangan dalam program pengentasan kemiskinan. Bidang Energi 1. Memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk terlibat dalam pengadaan energi di dalam negeri. Besar kemungkinan untuk hal ini pemerintah perlu memberikan rangsanganrangsangan tertentu kepada pihak swasta agar bersedia memproduksi sumber energi sesuai kebutuhan. Adalah suatu yang sering dikemukakan bahwa di daerah tertentu perkembangan ekonomi menjadi terhambat karena listrik atau energi yang dibutuhkan tidak tersedia, padahal di daerah tersebut terdapat sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. 2. Meningkatkan hubungan kerjasama sektor swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selama ini PLN tidak dapat bertindak secara flesibel dalam mengahasilkan tenaga listrik antara lain karena sentralisasi di PLN yang sangat kuat dan ketergantungan PLN pada anggaran (APBN). Kenaikan harga minyak dalam beberapa waktu belakangan ini telah menyebabkan subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah untuk “kegiatan yang kurang atau tidak produktif” meningkat secara pesat. Keadaan seperti ini harus dihindarkan secara sistematis. Kebijakan yang diperlukan adalah menghubungkan mereka yang membutuhkan energi dengan mereka yang bersedia mengproduksi energi tersebut dengan harga yang terjangkau. PLN sebagai perusahaan yang berhak membeli dan menjual listrik tampaknya


perlu mempermudah terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok (produsen) dan konsumen. 3. Memperbaiki hubunagn kelembagaan dan memperkuat kerjasama antar lembaga negara. Kebijakan energi nasional seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 hanya akan dapat direalisir bila terjalin kerjasama yang saling mendukung diantara departemen terkait. Disamping Menteri ESDM, Departemen yang harus terlibat adalah Departemen Keuangan. Keterlibatan Departemen Keuangan menentukan langkah atau tindakan yang diterapkan adalah mutlak karena hanya dengan cara seperti ini Kebijakan Harga untuk tujuan tertentu dapat dilakukan dengan baik. Bidang Governance Perbaikan aspek atau bidang governance di masa depan, perlu memperhatikan beberapa wilaya governance, sebagai berikut: 1. Birokrasi. Demokrasi bukan berarti pemerintahan yang lemah. Justru sebaliknya, demokrasi seharusnya melahirkan pemerintahan dan birokrasi yang kuat. Dalam hal birokrasi, membangun birokrasi negara yang independen dari proses politik dan profesional merupakan hal utama yang harus dilakukan. Tanpa hal ini governance yang baik sukar untuk diterapkan. Birokrasi yang professional harus sanggup untuk memberikan pertimbangan dan pilihan kebijakan yang netral, independen dan bebas dari ideologi dan kepentingan politik. 2. Strategic assessment terhadap Lembaga-lembaga Kunci. Selama ini audit hanya dilakukan terbatas kepada akuntibilitas, yang pada intinya adalah kepatuhan terhadap proses dan prosedur yang berlaku. Strategic impact assessment sangat perlu dilakukan terhadap lembaga-lembaga kunci dan program-program strategis lintas sektor. Hal ini perlu dilakukan karena kepatuhan terhadap aturan, meskipun perlu, tidak selamanya akan berdampak positif dan sinergistik terhadap program dan kegiatan pemerintah. Upaya perbaikan dalam governance di masa datang sangat tergantung kepada assessment tersebut. 3. Kerangka Kebijakan. Dewasa ini hampir tidak ada dokumen kebijakan yang komprehensif, arah yang jelas dan antisipatif. Dokumen perencanaan yang ada seperti PJP, PJM seharusnya didahului dengan dokumen kebijakan yang baik. Dokumen kebijakan ini perlu disusun dengan prinsip governance yang baik, artinya melalui konsultasi terstruktur dengan para pemangku kepentingan. Di masa datang, Pemerintah perlu untuk membuat dokumen kebijakan yang komprehensif, semacam white paper, khususnya untuk hal-hal yang bersifat lintas sektoral dan berdampak jangka panjang. Misalnya, kebijakan keamanan energi, pangan, lingkungan hidup, keamanan kehidupan manusia, daya saing nasional, teknologi, pendidikan, riset dan pelatihan, global dan regional dan lain-lain. 4. Kadin Indonesia sebagai wadah komunikasi dan konsultasi para pelaku usaha memiliki tanggungjawab secara moril dan organisatoris untuk mendorong penerapan Good Corporate Governance secara konsisten di perusahaan. Public Private Partnership. Berbagai modalitas untuk meningkatkan governance perlu dilakukan. Hal-hal ini termasuk: 1. Pendekatan regional dalam implementasi kebijakan dan perencanaan, berbagai skema kerja sama antara pemerintahan daerah dengan pusat, dan masyarakat sipil dan swasta; 2. Reformasi dan privatisasi beberapa fungsi pemerintahan. Beberapa skema seperti badan promosi ekspor, badan kelapa sawit, badan pengembangan UKM, kawasan ekonomi khusus merupakan kegiatan yang layak untuk dibangun berdasarkan prinsip kemitraan antara pemerintah dan swasta.


B. RENCANA KERJA UMUM Landasan rencana kerja umum, sebagaimana landasan visi, misi, dan kebijakan umum Kadin mengandung muatan agenda prioritas Kadin, serta pokok-pokok kegiatan pengembangan dunia usaha melalui implementasi di berbagai bidang yang bersifat lintas sektoral (fungsional, daerah/ regional, internasional), dan sektoral (koordinasi fasilitasi bersama asosiasi dan himpunan). Oleh karena sifat arahan yang berbentuk pokok-pokok kegiatan, serta pemahaman terhadap langkah penyesuaiannya oleh kepengurusan baru, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemantapan Rencana Kerja Lima Tahunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan secara terinci – segera setelah pembentukan kepengurusan periode 2008-2013. Walaupun demikian, pada bagian-bagian berikut ini disajikan pula pedoman dasar tentang pola penyusunan rencana kerja, parameter dan tolok ukur, faktor-faktor pendukung, serta pola penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan. a. Pola Penyusunan Rencana Kerja Pola penyusunan rencana kerja umum lima tahunan ini berbentuk arahan pokok-pokok kegiatan berupa uraian tema, tujuan dan sasaran, dengan penanggungjawab pada bidang dan komite masing-masing. Pola penyusunan rencana kerja tahunan harus memuat uraian lebih terinci dengan lingkup penyajian meliputi tema, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, tolok ukur, bentuk kegiatan, jangka waktu penyelenggaraan, proyeksi anggaran, dan penanggungjawab. Setiap rencana kerja perlu diberikan tanda apakah termasuk kegiatan rutin atau program/proyek. Pada tahapan implementasi setiap program/proyek, perlu disusun dan diajukan terlebih dahulu proposal atau kerangka acuan lengkap yang memuat hal-hal seperti dalam rencana kerja tahunan secara lebih terinci, termasuk metoda, rancangan jadwal acara, serta proyeksi anggaran dan pendapatan. Setiap implementasi rencana kerja melalui pelaksanaan program/proyek, perlu dilengkapi dengan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dengan pedoman tolok ukur yang ditetapkan. Akumulasi hasil pengukuran pencapaian kinerja dan hasil pelaksanaan merupakan parameter pencapaian sasaran pada setiap tahunnya, dan akumulasi hasil pengukuran pada setiap tahunnya menentukan parameter pencapaian sasaran lima tahunan. b. Parameter dan Tolak Ukur Parameter merupakan pedoman pengukuran hasil pencapaian kinerja dan hasil pelaksanaan rencana kerja secara kualitatif dan kuantitatif dalam kurun waktu tahunan, serta dalam kurun waktu lima tahunan yang diperoleh dari akumulasi hasil pengukuran tahunan. Sasaran ditetapkan sebagai parameter kualitatif pencapaian kinerja dan hasil pelaksanaan rencana kerja lima tahunan atau pada periode 2004-2008. Parameter kuantitatif ditentukan melalui penyusunan dan penetapan tolok ukur rencana kerja tahunan. Guna menjaga arah dan implementasi kebijaksanaan umum dan rencana kerja, maka harus dibentuk dan dilakukan kegiatan pemantauan secara sistematis, terukur dan periodik, termasuk kegiatan evaluasinya.


c. Faktor-Faktor Pendukung Sebagai bagian dari implementasi strategis, pelaksanaan rencana kerja Kadin memerlukan dukungan berbagai faktor pendukung seperti adanya kesatuan visi, fungsi strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia dan kompetensinya, serta gaya/perilaku. Kesatuan visi Kadin, hanya akan dicapai melalui penyatuan pemahaman mengenai visi, misi, strategi dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, pada tahapan awal kepengurusan periode 2009-2014 diperlukan suatu paparan tentang tema/topik tersebut dalam setiap pertemuan dengan pihak-pihak internal ataupun eksternal keorganisasian sebagai bagian dari langkah-langkah sosialisasinya. Keberadaan sistem telah melekat pada perangkat keorganisasian seperti UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, AD dan ART, Pedoman Organisasi,petunjukpetunjuk pelaksanaan keanggotaan, pedoman penyelenggaraan kegiatan bagi peningkatan pendapatan Kadin, keputusan-keputusan, dan berbagai pedoman keorganisasian dan keanggotaan lainnya. Namun demikian perlu terus dilakukan identifikasi, kajian, serta diikuti langkah-langkah penyiapan dan penetapan mengenai perangkat pendukung sistem pengelolaan organisasi Kadin lainnya, seperti sistem kepegawaian, metoda penyelenggaraan kegiatan dan lainnya. Fungsi-fungsi strategis dan struktur telah dilakukan penetapannya melalui langkah-langkah reposisi-revitalisasi fungsi dan restrukturisasi-integrasi organisasi. Namun demikian, kedua faktor pendukung ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya melengkapinya dengan berbagai alat seperti standar prosedur operasi/mekanisme, pembuatan deskripsi kerja dan daftar tugas, serta jenis perangkat lunak lainnya. Sumber daya manusia dan kompetensinya dinilai merupakan faktor terpenting, karena mengamati kondisi saat ini, tuntutan dan tantangan Kadin pada era global, khususnya kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut langkah-langkah reposisirevitalisasi fungsi dan restrukturisasi-integrasi organisasi perlu dilakukan audit dan reposisi staf, pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi khususnya memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap bidang/bagian tugas dan lainnya. Disamping sumber daya manusia pada jajaran sekretariat, pada jajaran kepengurusan juga dinilai perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan, antara lain peningkatan visi kepemimpinan dunia usaha pada era globalisasi. d. Pola Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Pembiayaan kegiatan Kadin sebagai urat nadi penggerak pemantapan dan pendorong kesinambungan organisasi selama ini masih bertumpu pada donasi perusahaan-perusahaan besar, sumbangan Pengurus/Ketua Umum, dan sebagian kecil dari iuran anggota. Disadari bahwa pola pembiayaan kegiatan Kadin selama ini kurang sehat, maka perlu dicarikan pemecahannya secara terus menerus, sehingga ditemukan pola yang efektif dan memadai. Pola pembiayaan kegiatan Kadin Indonesia pada periode 2008-2013 diproyeksikan masih bersandar pada sumber-sumber pendapatan yang sama pada periode lalu. Dengan demikian, disamping upaya pengintegrasian pendapatan dari seluruh lembaga, badan, yayasan dan badan usaha dibawah naungan Kadin Indonesia, perlu ditekankan mengenai pendekatan efisiensi yang berkualitas pada setiap implementasi kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun program pengembangan. Bertolak dari arahan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1987 pasal 6, 7, dan 8 dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam AD/ART Kadin; serta guna menunjang tertib


anggaran menuju pengelolaan organisasi yang sehat dan transparan, maka perlu dilakukan penetapan pedoman tata laksana anggaran dan keuangan Kadin Indonesia, yang dasardasarnya dirumuskan dalam uraian berikut ini. a) Pola Penyusunan Anggaran 1. Penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan Kadin Indonesia disusun berdasarkan rencana kerja tahunan, dan dilakukan dalam setiap rapat kerja nasional. 2. Rencana anggaran pendapatan adalah proyeksi cendikia (intelegent) mengenai seluruh hasil pengumpulan dana dari sumber-sumber pendapatan organisasi dalam periode tahun berikutnya, dan ditambah sisa anggaran pada tahun sebelumnya. 3. Rencana anggaran pembiayaan adalah proyeksi cendikia (intelegent) mengenai seluruh pos-pos pembiayaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan rencana kerja. Anggaran pembiayaan disusun berdasarkan sifat kegiatan dari rencana kerja, yaitu anggaran pembiayaan rutin, non rutin/program, dan khusus. b) Penerimaan atau Pendapatan 1. Penerimaan atau pendapatan organisasi diperoleh dari sumber-sumber dana seperti disebut dalam pasal 49 AD dan pasal 30 ART Kadin, yang diperdalam konsep operasionalisasinya melalui Pedoman Penyelenggaran Kegiatan bagi Peningkatan Pendapatan Kadin; sisa hasil usaha dari pelaksanaan setiap kegiatan khusus atau ad hoc; serta alokasi dari sisa hasil usaha dan atau laba dari lembaga, badan, yayasan dan badan usaha komersial di bawah naungan Kadin Indonesia. 2. Seluruh penerimaan atau pendapatan organisasi termasuk dari kegiatan khusus atau ad hoc harus dilakukan pencatatan dan pembukuannya, kecuali lembaga, badan, yayasan dan badan usaha yang memperoleh wewenang melakukan pengelolaan keuangan secara tersendiri. 3. Prosedur penerimaan diatur menurut metoda atau cara umum yang berlaku, seperti pembayaran tunai, cek, giro, atau wesel. c) Pengeluaran atau Pembiayaan 1. Setiap pengeluaran atau pembiayaan harus dilandasi pada prinsip-prinsip efisiensi yang berkualitas guna mencapai hasil yang seoptimal mungkin. 2. Jenis pengeluaran/pembiayaan terdiri dari biaya rutin, biaya proyek, dan biaya khusus. Biaya rutin terdiri pembiayaan untuk kegiatan rutin sekretariat. Biaya proyek terdiri pembiayaan untuk kegiatan non rutin atau program, dan atau pembelian perlengkapan/peralatan. Biaya khusus merupakan pembiayaan untuk kegiatan khusus yang biasanya dilakukan oleh panitia kegiatan, atau persiapan kegiatan/ program. 3. Prosedur pengeluaran atau pembiayaan dilakukan dengan pedoman pagu/plafond anggaran yang ditetapkan dan tetap berorientasi pada prinsip-prinsip efisiensi yang berkualitas (orientasi adanya sisa anggaran pada setiap kegiatan). Teknis administratif dari prosedur pengeluaran dan pembiayaan perlu diatur/ditetapkan tersendiri. 4. Setiap pengeluaran atau pembiayaan harus disertai bukti-bukti pengeluaran yang cukup agar mendukung pelaksanaan akuntansi dan verifikasinya. d) Pelaporan dan Akuntansi Publik 1. Pelaporan harus dilakukan secara periodik dan berjenjang menurut kebutuhan. Penyerahan laporan keuangan dari setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tenggang waktu cukup, guna mendukung akuntansi dan verifikasinya. 2. Guna memenuhi kebutuhan evaluasi tahunan dan mengantisipasi perubahanperubahan yang terjadi, sekretariat Kadin wajib memberikan laporan keuangan umum setiap jangka waktu tertentu yang ditetapkan. 3. Akuntansi dan verifikasi keuangan tahunan harus disahkan atau dilakukan oleh Akuntan Publik. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini dapat disusun rencana kerja Kadin untuk periode Kepengurusan 2009-2014, yaitu sebagai berikut:


1. KEORGANISASIAN DAN KEANGGOTAAN a. Perkuatan Organisasi menyesuaikan struktur organisasi Kadin dengan struktur organisasi pemerintahan. melanjutkan kegiatan revitalisasi sekretariat Kadin indonesia. penerapan manajemen mutu iso sampai tingkat Kadin provinsi. peningkatan kesejahteraan karyawan sekretariat Kadin. peningkatan kemampuan dan kualitas sdm karyawan sekretariat Kadin peningkatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan. b. Revitalisasi Fungsi dan Kelembagaan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah di bidang perekonomian fungsi kadin sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah (lintas sektoral) c. RPP Undang-undang No. 1 Tahun 1987 d. Penyempurnaan Keppres 80 Tahun 2003 Bahwa persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah : memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa. Yang dimaksud dengan peruturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 1 tahun 1987 tentang Kadin. e. Kemitraan dengan Pemerintah f. Pelayanan Anggota g. Pemberdayaan Asosiasi /Himpunan h. Pemberdayaan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota i. Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memonitor pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal keanggotan Kadin dan memberikan bantuan fasilitasi dan lobi agar surat edaran tersebut dapat terbit di tingkat gubernur/bupati/walikota. j. Akreditasi dan Sertifikasi k. SIM Keanggotaan, Keanggotaan Tercatat m. Rating Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan 2. INVESTASI, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA a. Kebijaksanaan Pengembangan Industri (Lintas Sektoral) Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan iklim usaha. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan industri nasional. b. Investasi/Permodalan Pelaksanaan Pertemuan dengan pemerintah dan lembaga keuangan bank dan non-bank. Mengupayakan tumbuhnya lembaga keuangan, permodalan, penjaminan. Bersama-sama dengan pemerintah meningkatkan citra Indonesia sebagai negara dengan potensi besar untuk investasi, dengan memanfaatkan lembagalembaga dan kerjasama internasional yang terkait (ICC, ASEAN CCI, CACCI, AIDA, IMT-GT, BIMP-EAGA, PBEC, G-77, G-15, dsb.). Memberikan masukan kepada pemerintah dalam meningkatkan investasi dalam negeri dan asing (PMDN dan PMA). c. Pengembangan dan Penerapan teknologi Mendorong peningkatan kandungan teknologi pada industri nasional, bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga Penelitian dan universitas. Mendorong tumbuhnya kerjasama pengembangan dan penerapan teknologi antara industri, Lembaga Penelitian dan universitas, dan antar industri, di dalam dan di luar negeri d. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi pengembangan industri dan investasi:


Terkait dengan kerjasama ekonomi luar negeri (WTO, AFTA, ASEAN Economic Community 2020, ASEAN plus Three, ASEAN Plus Six, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, dsb.). Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan industri Perhubungan, Informatika, Telekomunikasi dan Pariwisata dan investasi. Formulasi integrated promotion sektor Tourism, Trade and Investment (TTI) Kebijakan pengembangan industri MICE (meeting,incentive,conferece,exhibition) dan wisata bahari. Kebijaksanaan Keuangan (Fiskal dan Moneter). Kebijaksanaan Perpajakan. e. Peningkatan Kemampuan SDM Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan Workshop, Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM perbankan dan lembaga keuangan non-bank tentang resiko investasi di sektor Investasi, Perhubungan, Informatika, Telekomunikasi dan Pariwisata. Aktif terlibat dalam peyusunan standard kompetensi SDM. f. Penyediaan Informasi Pembangunan Kadin Integrated Information System (KIIS). Peningkatan prasarana dan kompetensi bidang IT Sekretariat Kadin Indonesia. Pembangunan Pusat Layanan Bisnis (Business Support Center) di Sekretariat Kadin Indonesia. g. Mendorong Penerapan Good Corporate Governance di industri. 3. BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH a. Dialog Kebijakan dengan instansi pemerintah dengan fokus utama pada perumusan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. b. Diseminasi Teknologi Tepat Guna bagi peningkatan nilai tambah dalam kegiatan usaha UMKM c. Pengembangan Sumber Pembiayaan UMKM d. Wisma Dagang UMKM (trading house) akan didorong tumbuh di daerah dengan menstimulus Kadin Provinsi untuk merintisnya. e. Pengembangan Ekonomi masyarakat f. Commodity Exchange Center (Pusat Informasi Komoditi) g. Pengembangan Kewirausahaan h. Database Industri 4. REFORMASI KEUANGAN & PERBANKAN a. Kebijakan keuangan untuk mengatasi dampak krisis global b. Kebijakan keuangan yang pro sektor riil c. Pemberdayaan UMKM d. Kerja sama lembaga internasional e. Koordinasi sinergis untuk mengatasi dampak krisis keuangan global f. Kebijakan perbankan yang pro sektor riil g. Kelembagaan perbankan h. Kerjasama dengan pemerintah/dep. keuangan i. Sosialisasi pasar modal 5. SDM dan KETENAGAKERJAAN a. b. c. d. e.

Pengembangan Standar Kompetensi Tenaga Kerja Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengembangan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Pelatihan tenaga asesor kompetensi Menyelenggarakan Program Diklat Berbasis Kompetensi


f. g. h. i. j. k. l. m.

Pengembangan Pemuda Wirausahawan Pemanfaatan tenaga PHK Terampil Pembentukan Pusat Informasi Tenaga Kerja Nasional Kadin Indonesia Mewujudkan SKB Kadin Indonesia dengan Direktorat Jenderal PLS Depdiknas Sosialisasi program diklat berbasis kompetensi. Pengembangan manajemen assessment center. Pengembangan manajemen kurikulum diklat. Memonitor atau menyeragamkan metode pelatihan yang diberikan oleh instansiinstansi Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mutu yang telah disepakati bersama baik mulai dari kurikulum hingga “Buku Panduan”-nya. n. Mengintensifkan program penyetaraan pendidikan bagi calon TKI yang tidak berpendidikan SLTP. o. Pembentukan Tim atau Struktur Organisasi yang menunjang agar terciptanya koordinasi yang baik antara seluruh instansi terkait dan keberhasilan dari pada Rencana Program Kerja Umum Tahun 2008 – 2013 Pembangunan SDM Kadin Indonesia. p. Penentuan upah minimum yang ditentukan setiap tahun diperjuangkan bisa diubah dan digeser dengan memberikan wacana dengan menggunakan/mengacu pengukuran standar kompetensi. 6. INDUSTRI, TEKNOLOGI DAN KELAUTAN i.

Restrukturisasi Total Industri Nasional dan Peningkatan Peran Supporting Industry berskala Kecil & Menengah Restrukturisasi total industri nasional melalui pengembangan jaringan kerjasama antara hulu & hilir, supporting industry. Reorientasi kebijakan industri, fokus pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam, sebagai motor penggerak kesempatan kerja. Konsolidasi kekuatan industri nasional dalam menghadapi meningkatnya biaya energi dan menurunnya kualitas infrastruktur ekonomi Indonesia. Terutama pada industri padat modal dan teknologi, seperti : otomotif, TPT & elektronika. Memperjuangkan ketersediaan pasokan energi untuk industri

ii.

Peningkatan Produktivitas & Daya Saing, Inovasi Produk Industri Nasional Indonesia Revitalisasi dan integrasi kelembagaan dalam satu task force (lanjutan). Sosialisasi dan negosiasi agar terjadi kelanjutan dan kesinambungan modernisasi pada alat produksi industri TPT. Sosialisasi dan negosiasi agar tercipta paket-paket kebijaksanaan pemerintah yang kompetitif untuk penanaman modal di dalam negeri, serta mendorong dilaksanakannya promosi–promosi peluang investasi di Indonesia (lanjutan). Sosialisasi dan negosiasi perlunya peningkatan produktivitas yang setara dengan negara pesaing melalui pendekatan bench marking. Sosialisasi dan negosiasi perlunya peningkatan perlindungan pasar dalam negeri. Revitalisasi Industri Kecil Menengah padat tradisi, dan keterampilan seni budaya lokal (seperti batik, jamu , industri kulit, dst) untuk bersaing di pasar domestik dan menjadi “brand image” Indonesia di pasar internasional, melalui desain & standardisasi lanjutan). Sosialaisasi kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dalam upaya mewujudkan perusahaan industri berskala nasional.

iii. Pengembangan Industri Maritim dan Produk Kelautan Indonesia Pembinaan dan pengembangan kualitas pengusaha industri maritim Indonesia. Peningkatan usaha maritim yang market oriented guna pemenuhan konsumsi dalam negeri dan luar negeri.


Sosialisasi dan negosiasi agar terjadi penciptaan iklim usaha maritim yang kondusif untuk peningkatan peran strategis industri maritim guna pemenuhan konsumsi dalam negeri dan tujuan ekspor. Sosialisasi perlunya kebijakan pemerintah tentang kemaritiman yang berkesinambungan.

7. PANGAN DAN AGRIBISNIS a. b. c. d. e. f.

Program Action Plan Pangan dan BBN. Program Kebijakan dan Perpajakan Agro. Pengembangan Agro-industri. Pengembangan Pasar Produk Agro-industri. Menyelenggarakan Agricultural Summit 2009 Pengembangan Industri Kehutanan Terpadu Dalam Mengatasi Dampak Krisis Keuangan Global.

8. PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN TIMUR INDONESIA Penyusunan Roadmap KTI 2015. a. Struktur dan Pola Tata Ruang KTI. b. Peta Potensi dan Investasi Pembangunan KTI. c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). d. Peluang dan Kebijakan Investasi Pembangunan KTI. e. Masalah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur KTI. f. Otonomi Daerah dan Percepatan Pembangunan KTI. g. Kelembagaan Kemitraan Pemerintah dan Pengusaha KTI.

9. KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL a. Pemantapan/Peningkatan Fungsi. b. Perbaikan Hubungan Kerja dengan /antar Komite-komite Bilateral/Multilateral c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan d. Pemantapan Hubungan Kerja Dengan Pemerintah e. Advokasi dan Dukungan Perundingan Internasional f. Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Birokrasi g. Hubungan Dengan Lembaga Bilateral h. Hubungan Dengan Lembaga Multilateral i. Fasilitasi Kegiatan Misi Dagang 10. PRASARANA, PERMUKIMAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP a. Implementasi pelaksanaan UU no.18 tahun 1999 dikalangan penyedia dan pengguna jasa konstruksi b. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan kedutaan RI dinegara Asean serta perwakilan negara Asean di Indonesia dalam rangka meningkatkan ekspor jasa konstruksi c. Mengupayakan peningkatan daya saing kontraktor Nasional dengan berusaha mengadakan pendekatan kepada kalangan perbankan di Indonesia untuk dapat memberikan kredit lunak kepada kontraktor yang akan bekerja diluar negeri. d. Mengupayakan kesetaraan sertifikasi kompetensi profesi jasa konstruksi nasional dengan pelaku yang sama di negara Asean dan Timur Tengah e. Stimulus Pajak-pajak Properti f. Hak Kepemilikan atas property oleh orang asing g. Penciptaan Peluang Investasi Properti h. Keringanan biaya dan pajak-pajak perumahan dan permukiman


i. j. k.

l. m.

n. o. p. q.

Likuiditas Perbankan dan KPR Tabungan Perumahan Nasional Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang : y PPKawasan Industri, PP Kawasan Berikat, PP tentang Pertanahan, UU tentang Free Trade Zone y Kepmen dan Permen tentang sarana usaha Sosialisasi Kebijakan dan Iptek Pengelolaan Lingkungan Mengaktifkan kembali pengembangan proyek CDM ( Clean Development Mechanism) dan CCS ( Carbon Capture & Storage ) dalam rangka berpartisipasi pengurangan Gas Rumah Kaca Pembangunan Pedesaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri Kerjasama Kelembagaan3R ( Recycle, Reuse dan Reduce ) Teknologi Bersih dan 3R( Recycle, Reuse dan Reduce )

11. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a. Publik Private Partnership b. Masukan mengenai energi dan sumber daya mineral untuk Presiden Republik Indonesia Terpilih c. Tindak Lanjut “From Crisis To Opportunity Programme” d. Meningkatkan kegiatan konsultatif serta koordinasi dengan Dewan Energi Nasional e. Executive Briefing dengan Asosiasi Terkait f. Membuat Target Energi Mix Lengkap Dengan Quantitatif Per Tahun Dan Capaian Pertahunnya g. Peningkatan Eksplorasi Dan Produksi Migas h. Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Migas i. Kepastian Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Gas untuk Industri Turunan Petrochemical j. Pendataan Sumber Migas Yang Akurat Untuk Lahan Potensial Sampai Marginal k. Perumusan Strategi Ketahanan Energi l. Meningkatkan Investasi Di Bidang Hulu Migas Dengan Iklim Usaha Yang Kondusif m. Konsolidasi dan meningkatkan kerjasama dengan asosiasi industri, asosiasi profesi dan perusahaan-perusahaan di lingkungan sektor pertambangan n. Memfasilitasi kepentingan dunia usaha kepada Pemerintah o. Sosialisasi Program Kerja KADIN dan Pencitraan Positif Pertambangan 12. PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI a. Membuat study tentang y Peta Posisi Daya Saing, y Kesiapan bahan baku, y Kesiapan Tenaga Kerja y Pelaku Usaha y Sarana dan prasarana y Kesiapan Kebijakan Pemerintah y Strategi Penigkatan Daya Saing b. Mendorong lahirnya Undang-undang Perdagangan & Peraturan-peraturan Pelaksana Business Friendly terhadap pelaku usaha di Indonesia, termasuk sosialisasi, public hearing kepada seluruh steak holder c. Gemar Produk Indonesia tetap dilanjut dengan implementasi khususnya menghadapi krisis ekonomi global guna meningkatkan kualitas, standarisasi dan harga yang kompetitif yang digemari oleh konsumen. Dapat berupa pembuatan standarisasi, sosialisasi dan aturan-aturan insentif dari Pemerintah (sesuai dengan 10 arahan Presiden)


d. Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan Undang-undang tentang Logistik Nasional, mengadakan sosialisasi bersama steak holder. Dengan tujuan akhir biaya logistik dan distribusi di Indonesia dapat lebih bersaing dengan negara-negara lain. e. Mendukung Pemerintah bersama Pemda, Kadin Provinsi dalam Program merenovasi, Pasar-pasar Tradisional dan Toko-toko di berbagai Kota/Provinsi agar bisa bersaing dengan pasar modern (ritel). f. Bersama-sama Pemerintah/BPEN, Kadin membantu dalam Pengembangan Pasar Internasional melalui Pendidikan SDM ekspor-impor, pameran (dalam negeri dan luar negeri) dan Trade Mission serta penentuan untuk membantu Petugas-petugas Pemerintah yang ditempatkan di luar negeri. g. House of Indonesia tetap diprogramkan untuk di kembangkan di negara-negara tujuan ekspor potensial (sesuai arahan Presiden). 13. KEBIJAKAN PUBLIK, PERPAJAKAN SISTIM FISKAL DAN MONETER, KEPABEANAN DAN CUKAI a. Meneruskan Pengawalan RUU PPN dan PPh BM dan RUU Pengadilan Pajak serta peraturan pelaksanaannya b. Edukasi kepada para anggota , berupa seminar-seminar perpajakan di Pusat maupun di daerah c. Advokasi perpajakan secara makro d. Usulan kepada Pemerintah agar produsen rokok yang telah dikenakan cukai rokok agar tidak diterapkan lagi pajak/retribusi yang sejenis oleh pemerintah Daerah e. Mengusulkan agar petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) meninggalkan paradigma lama yang bertindak selalu mencari-cari kesalahan atau yang lebih buruk lagi membantu industri tersebut untuk melakukan pelanggaran aturan yang ada f.

Mengusulkan agar KPPBC didalam melakukan pelayan dan Pengawasan memberi bimbingan kepada industri di dalam kawasannya supaya kesalahan dalam pemeriksaan dan pengawasan tidak dapat direliminir dan diperbaiki sehingga industri yang bersangkutan tidak terjebak melakukan kesalahan terus menerus dalam jangka waktu yang lama

g. Hingga saat ini prosedur Bea Cukai masih terdapat beberapa hal yang bertentangan satu sama lain.Oleh karena itu Kadin mengharapkan Pemerintah merativikasi Ketentuan Kyoto Tahun 1973. h. Mengusulkan kepada Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan UUNo.I tahun 1987 ditingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota i.

Menghimbau Pemerintah meninjau kembali UU tentang Agraria agar disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

j.

Mengusulkan kepada Pemerintah dilakukan peningkatan pemberian kredit program kepada UKM dan koperasi untuk menghidupkan sektor riil serta memberikan insentif subsidi bunga dan kelonggaran tingkat resiko untuk korporasi disektor pangan dan energy

k.

Dalam pelaksaan program ekspor hendaknya harus berhati hati mengingat adanya krisis financial yang cukup serius di Amerika dan imbasnya ke Eropa dengan mengalihkan pasar ke negara lain seperti Asia, Amerika Latin, dan Afrika serta mengadakan perlindungan produksi dalam negeri melalui safeguard anti dumping dan perlindungan konsumen serta meningkatkan daya saing dengan


menghapus secara tuntas high cost economy guna meningkatkan daya beli masyarakat l.

Menghimbau kepada Pemerintah segera memperbaiki mekanisme penyerapan anggaran belanja dan pembangunan, karena yang berlaku sekarang masih menghambat penyerapan dana

m. Pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintah baik pusat maupun daerah agar pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat distandarisasi sehingga dapat dilakukan pengawasan secara akuntable dan kompherensif n. Mengusulkan agar Permendagri No,24 Tahun 2006 (Perubahan Permendagri No.20 tahun 2008) tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Terpadu satu pintu betul-betul dilaksanakan 14. PRANATA DAN ETIKA BISNIS a. Penerbitan Buku Panduan Etika Bisnis b. Survey Penerapan Code of Conduct pada Asosiasi Usaha di Indonesia c. Seminar Etika Bisnis d. Penerbitan Booklet, Brosur, dan Buku Tentang Persaingan Usaha e. Sosialisasi Kebijakan yang Diterbitkan oleh KPPU f. Training for Trainer Good Corporate Governance g. Rating dan Pemberian Penghargaan GCG h. Pembentukan Klinik GCG di Setiap Provinsi yang terpilih i. Advokasi Kebijakan yang Merugikan Dunia Usaha j. Advokasi Kepranataan Usaha k. Capacity Building Layanan Hukum 15. PEMBERDAYAAN INVESTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL a. Permasalahan Seputar Investasi 1) Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi 2) Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha 3) Membangun Infrastruktur b. International trade development 1) Langkah ke Depan mengenai Isu WTO 2) ASEAN Economic Community: Membangun Peluang Langkah ke Depan mengenai ASEAN Economic Integration 3) Langkah ke Depan dalam Rangka Mengembangkan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement 4) Langkah ke depan Perjanjian Bilateral dengan Australia dan New Zealand 5) Indonesia - EFTA Free Trade Agreement c.

International Cooperation and Capacity Building 1) JETRO-Kadin 2) Kamar Dagang Amerika dan CIPE – Kadin 3) Dutch Employers Cooperation Program – Kadin

d. APEC dan ASEAN Business Advisory Council 1) APEC Business Advisory Council 2) ASEAN Business Advisory Council e. Proyek Khusus (ASEAN Electronics Project) 16. REKOMENDASI : a. Memberikan dukungan dan kuasa penuh kepada Ketua Umum Kadin Indonesia dalam rangka pengajuan uji materiil Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan yang sudah


diajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 November 2008. b. Pembentukan lembaga produktivitas di tingkat I dan II. c. Untuk melengkapi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuatkan UU tersendiri tentang produktivitas nasional, agar meningkatkan daya saing nasional. d. Mengusulkan dibentuknya Dewan Ketenagakerjaan Nasional di bawah Presiden RI. e. Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat, untuk itu direkomendasikan kepengurusan Kadin periode 2008-2013 mencakup bidang yang mengkoordinasikan komite tetap perbankan syariah. f.

Program penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar menjadi program sampai tingkat Kadin Provinsi.

g. Pengurusan Ijin Usaha (SIUPP) agar sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982. h. Mengutamakan perlindungan dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah untuk melakukan kegiatan usaha di daerah.


KEBIJAKAN KEORGANISASIAN KADIN 2008-2013 1. Perkuatan Organisasi a. Dalam rangka peningkatan layanan informasi dan komunikasi, advokasi, konsultasi, fasilitasi penyelesaian masalah lintas sektoral, lintas wilayah, lintas regional/internasional bagi dunia usaha dan stakeholder Kadin perlu dilakukan perkuatan organisasi : b. Menyesuaikan struktur organisasi Kadin disertai peningkatan kualitas pengurus agar dapat bersinergi dengan struktur organisasi pemerintahan yang dilengkapi dengan bidang-bidang yang diperlukan untuk mengelola keperluan internal organisasi serta untuk melayani dan menyalurkan aspirasi organisasi dan kepentingan para anggota antara lain keorganisasian dan keanggotaan; pelayanan anggota; data dan informasi; produktivitas, kewirausahaan dan ketenagakerjaan; kerjasama regional dan internasional; promosi dan hubungan masyarakat, etika bisnis, lingkungan hidup dan bidang lainnya yang sekiranya dianggap perlu dengan mempertimbangkan keseteraan peran gender. c. Melanjutkan kegiatan revitalisasi Sekretariat Kadin Indonesia, yang mampu secara professional menjalankan seluruh fungsi dan tugas layanan dan fasilitasi bagi dunia usaha, serta melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus. d. Penerapan Manajemen Mutu ISO sampai tingkat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota. e. Peningkatan kesejahteraan, kemampuan dan kualitas SDM karyawan Sekretariat Kadin. f. Peningkatan Teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan organisasi. 2. Revitalisasi Fungi dan Kelembagaan 1) Fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra Pemerintah di Bidang Perekonomian Penyusunan struktur kepengurusan Kadin di setiap tingkatan yang mencerminkan struktur Pemerintah untuk memudahkan dalam koordinasi dan kerjasama. Mengupayakan pendelegasian tugas-tugas dibidang perekonomian dalam rangka debirokratisasi dan pelayanan yang lebih cepat kepada dunia usaha dalam rangka mendorong produktivitas dan daya saing. 2) Fungsi Kadin sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah (lintas sektoral) Penyusunan kepengurusan di Kadin Provinsi agar mengacu/mereferensi pada struktur kepengurusan di Kadin Indonesia dan Pemerintah Daerah untuk memudahkan melakukan koordinasi dalam rangka menggerakan ekonomi nasional yang memberikan dampak manfaat di daerah. Membuat sebuah program dibidang perekonomain Kadin yang akan berjalan di tingkat pusat dan daerah, sehingga akan memperkuat bargaining position Kadin diseluruh tingkatan. 3. PP UU No 1/1987 Penyebab kelemahan jajaran Kadin melaksanakan amanat Undang—Undang No. 1/1987 terutama bersumber dari belum adanya suatu peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1/ 1987 yang efektif dan mengikat . Untuk itu perlu dilanjutkan upaya adanya PP tersebut, terutama dengan menyusun rancangan PP dan melakukan pendekatan pada Pemerintah untuk menetapkannya. 4. Perubahan dan Penyempurnaan Keppres 80 Tahun 2003 Melanjutkan pendekatan kepada pemerintah untuk menyempurnakan Keppres 80/2003, wajib mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1987, sehingga akan memperkuat peran dan eksistensi Kadin dan Asosiasi. Kadin Indonesia membentuk Tim Khusus untuk perubahan Keppres 80/2003. Jika perubahan Keppres 80/2003 tidak berhasil, maka Pengurus Kadin Indonesia melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Keppres 80/2003.


5. Kemitraan dengan Pemerintah Pada saat ini posisi beberapa Kadin di tingkat daerah masih lemah, belum dianggap sebagai mitra pembangunan oleh pemerintah daerah. Untuk itu diupayakan dengan sunguh-sungguh agar posisi Kadin sebagai mitra pemerintah di bidang ekonomi dapat terwujud di setiap tingkatan organisasi (pusat/provinsi/kabupaten/kote) dan pemerintahan. Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pendekatan secara sungguh-sungguh ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 6. Pelayanan dan Advokasi Anggota Upaya meningkatkan jumlah anggota Kadin agar diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan advokasi kepada anggota. Untuk itu agar Kadin mensinergikan kegiatan pendaftaran/pendaftaran ulang anggota dengan kegiatan pelayanan advokasi kepada anggota. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan cara membuat kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kebutuhan dan advokasi anggota. 7. Pemberdayaan Asosiasi/Himpunan Meningkatkan pemberdayaan kepada asosiasi/himpunan melalui keikutsertaan dalam pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis asosiasi/himpunan dalam membuat masukan/usulan kepada Pemerintah. Membuat road map bisnis bekerjasama dengan Asosiasi/ Himpunan untuk setiap sektor usaha dan menyampaikan kepada Pemerintah sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan. Bidang-bidang di Kadin Indonesia secara rutin mengundang asosiasi terkait untuk sinergi pendapat dalam memberikan masukan ke Pemerintah. Asosiasi tingkat pusat mendorong asosiasi daerah dan anggotanya menjadi anggota Kadin di segala tingkatan. 8. Pemberdayaan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyediaan modul-modul yang sudah diimplementasikan di Kadin Indonesia untuk direplikasi di Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melalui: pelatihan, asistensi dan pendampingan. 9. Tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Melakukan monitoring pelaksanaan surat edaran Menteri Dalam Negeri perihal keanggotan Kadin dan memberikan bantuan fasilitasi dan lobi agar surat edaran tersebut dapat terbit di tingkat Gubernur/Bupati/Walikota. 10. Akreditasi dan Sertifikasi Mengimplementasikan pasal Kepres 16/2006 tentang AD-ART Kadin, pada pasal 11 Anggaran Dasar pembagian peran antara Kadin dan Asosiasi berupa pendelegasian tugas sertifikasi kepada asosiasi dimulai pada tahun 2009 berdasarkan kriteria akreditasi yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan yang mengikuti sertifikasi wajib memiliki KT-AB Kadin. Akreditasi dilakukan oleh Kadin Indonesia kepada asosiasi yang memiliki kompetensi melakukan sertifikasi berdasarkan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan. Persyaratan untuk tender pengadaan barang/jasa di Indonesia tidak menggunakan SIUPP sebagai syarat kompetensi, namun menggunakan sertifikat sebagai bukti kompetensi. 11. SIM Keanggotaan Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan yaitu pendaftaran/pendaftaran ulang anggota Kadin secara online menggunakan website dimulai tahun 2009 secara bertahap dan pada tahun 2010 seluruh Kadin Provinsi sudah mengimplementasikan SIM Keanggotaan. Langkah-langkah implementasi diatur lebih lanjut melalui pedoman yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia.


12. KEANGGOTAAN TERCATAT Pasal 4 UU No. 1/1987 menyebutkan semua perusahaan dan organisasi pengusaha baik yang tergabung maupun tidak tergabung dalam Kadin. Untuk itu Rapimnas Kadin 2006 telah menetapkan adanya keanggotaan tercatat. Melalui SKEP/124/DP/XI/2006 Kadin Indonesia telah mengatur mengenai pendaftaran anggota biasa tercatat. Pada tahun 2009 semua Kadin Provinsi sudah memulai melaksanakan pendaftaran anggota tercatat dan anggota luar biasa tercatat. 13. RATING Rating adalah upaya untuk melakukan pemetaan terhadap posisi sebuah organisasi sehingga mampu melihat apakah organisasi tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya dan telah memenuhi kebutuhan stakeholdersnya. Rating akan menjadi acuan dalam pembinaan organisasi yang terintegrasi mulai dari pengelolaan organisasi, program kerja, kerjasama, kepengurusan, stakeholders, sekretariat, sarana-prasarana dan sebagainya. Di masa depan Rating akan menjadi salah satu acuan bagi pelimpahan wewenang bagi Kadin Provinsi atau kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh Kadin Indonesia. Rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan dilaksanakan oleh Kadin Indonesia, sedangkan Rating bagi Kadin Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kadin Provinsi yang sudah diberikan wewenang/mandat oleh Kadin Indonesia setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Perlu dibentuk Tim Independen yang profesional untuk pelaksanaan rating. Rating dilakukan secara bertahap. 14. MUNASSUS Perlu dilaksanakan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) perubahan AD-ART Kadin, karena ada ketentuan yang masih multitafsir dan perlu diperjelas. Munassus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak pelaksanaan MUNAS V Kadin 2008.


PROGRAM STRATEGIS DAN REKOMENDASI KADIN

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak lima tahun terakhir sesungguhnya menunjukkan trend yang membaik sebelum terjadinya krisis global Oktober 2008, kendati masih masuk kategori sangat lambat, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya krisis tahun 1997. Tahun 2008 dan 2009 mendatang kita telah merasakan adanya perlambatan roda ekonomi dan ancaman stagflasi. Dan ini telah memberikan sinyal keras kepada pemerintah dan seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya dunia usaha, untuk dapat bekerja lebih keras lagi agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat. 2. Trend kinerja pertumbuhan ekonomi yang tampak cenderung melambat akibat krisi global ini mengakibatkan pertumbuhan tidak mampu mendongkrak bergeraknya sektor ekonomi lainnya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, yang tidak berkualitas, sehingga tidak mampu menciptakan kesempatan kerja secara signifikan. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segolongan atau lapisan masyarakat tertentu saja. Kenyataannya beban masyarakat bertamah berat dengan kenaikan harga-harga yang makin tidak terjangkau, sementara daya beli kian merosot. Jumlah angka penganggruran yang tidak makin berkurang, jumlah angka kemiskinan yang masih tidak berubah membaik bahkan cenderung bertambah miskin. Beberapa persoalan mendesak lainnya dan sangat menggangu atau berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan adalah kondisi infrastruktur yang sangat tidak memadai. Hal ini mengakibatkan sistem produksi, transportasi dan distribusi terhambat dan tidak efisien. Belum lagi krisis energi, terutama listrik akibat lambatnya proses pembangunan listrik baru, yang diperkirakan akan baru siap pada 2010. Kedua hal ini, tentunya dapat menjadi penyebab sulitnya investasi masuk. Begitu pula turunnya produksi minyak selama ini, telah memaksa Indonesia menjadi negara importir minyak. Sementara kebutuhan BBM bersubsidi makin meningkat, yang pada akhirnya telah memperberat posisi fiskal pemerintah. Ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor juga sekarang telah memukul kondisi domestik yang kian “sempoyongan”. Akibatnya lonjakan harga makin menggila dan tak terbendung. Situasi harga ini kecenderungannya akan terus merangkak naik sampai terbentuknya keseimbangan harga baru. Masih banyak lagi persoalan bangsa ini, yang kesemuanya memerlukan penanganan yang baik dan bijak, agar tujuan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan lain-ldain serta tetap berkibarnya NKRI dapat diwujudkan. PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL 1. Indikasi terjadinya penurunan ekonomi global sudah nampak sejak beberapa waktu yang lalu. Ekonomi AS tahun ini diproyeksikan hanya tumbuh 1,2 %, turun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2007 sebesar 2,2%. Bahkan IMF lebih ekstrim lagi menurunkan target pertumbuhan ekonomi AS tahun ini dari 1,5% menjadi 0,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi Eropa juga diperkirakan akan melambat menjadi 1,3% di tahun 2008. Tingkat inflasi AS diperkirakan meningkat menjadi 4,0% di tahun 2008 dan tingkat inflasi di Eropa diperkirakan meningkat dari 2,1% menjadi 3,6%. Dampaknya, hampir seluruh negara di dunia akan mengalami perlambatan pertumbuhan, termasuk China yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia, dimana pertumbuhan ekonominya diperkirakan akan melambat menjadi 10% di 2008. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan permintaan impor dan mendorong penurunan harga komoditas global, sehingga akan menekan perekonomian negara-negara berkembang, khususnya yang berbasis pada ekspor komoditas. 2.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, otomatis mempengaruhi volume perdagangan yang makin menciut. Jika pada tahun ini, sampai akhir 2008 tingkat volume perdagangan dunia


masih dapat mencapai diatas 7%, maka pada tahun 2009 diproyeksian akan mengalami penurunan yakni hanya mencapai sekitar 2,1%. 3.

Krisis keuangan di AS yang bermuasal dari kasus sub-prime mortgage dinilai jadi pemicu dari segala perlambatan ekonomi yang melanda negeri itu sejak pertengahan 2007. Akibatnya tentu sangat dirasakan negara-negara lainnya, karena secara global konsumsi AS merupakan terbesar di dunia, mencapai 41,2% atau 10 kali lebih besar dibandingkan dengan China. Itu menjadi kekhawatiran global karena ekspor ke AS akan turun drastis. Dampaknya menimpa kinerja ekspor sejumlah negara, termasuk Indonesia. Secara langsung atau tidak langsung perlambatan AS pasti berdampak negatif bagi Indonesia. Faktanya, ekspor Indonesia ke AS hanya naik 5% pada 2007. Dan di tahun 2008-2009 diperkirakan akan ada penurunan tajam.

4. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang disebabkan antara lain karena terjadinya krisis finansial, ditambah lagi krisis energi dan ancaman krisis pangan, telah memberi dampak yang sangat keras terutama dunia usaha. Kenaikan ongkos produksi di saat kondisi pasar yang lesu (baik pasar domestik maupun internasional) telah memangkas omzet penjualan, dan bisa berujung pada kebangkrutan. Realitas hari ini, banyak perusahaan yang sudah megap-megap, bahkan tak sedikit yang gulung tikar. Bagi Indonesia, tidak banyak pilihan untuk dapat menghindar, tapi bisa dilakukan upaya untuk memperkecil dampak negatif dari krisis tersebut. Bahkan jika Indonesia jeli mengamati trend yang berkembang, terutama berkaitan dengan masalah pangan, maka dengan segenap daya guna memanfaatkan peluang, mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada, niscaya bangsa ini akan dapat bangkit dari keterpurukan. Untuk ini diperlukan kebijakan yang bersifat darurat dan jika perlu menempuh strategi yang tidak populer. PROGRAM DAN KEGIATAN KADIN DEWASA INI 1. Kadin selaku wadah organisasi dunia usaha dan mitra pemerintah dalam pembangunan nasional, memiliki peran yang sangat besar bagi suksesnya proses pembangunan. Termasuk dalam hal penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, terutama yang terkait dengan perekonomian. Selama ini cukup banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kadin dalam rangka turut memperbaiki iklim ekonomi dan kehidupan dunia usaha. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena persoalan yang dihadapi negeri ini begitu kompleks dan untuk mengurainya diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Tidak cukup hanya dukungan, tapi partisipasi aktif dengan suatu kesadaran kebangsaan yang tinggi untuk, secara bersama-sama melakukan menyelamatkan “kapal” yang tidak tertutup kemungkinan akan dapat karam. Upaya bersama ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya jangka pendek maupun menengah tapi mencakup jangka panjang. Demi keberlanjutan masa depan bangsa. 2. Cukup banyak kegiatan Kadin Indonesia yang telah dilakukan (selama kurun waktu 2004 – 2008), terutama dalam turut memberikan masukan kepada pemerintah bagi penyusunan kebijakan yang diperlukan. Kadin Indonesia aktif dan dilibatkan dalam berbagai penyusunan UU, baik yang telah diberlakukan maupun yang saat ini masih diperjuangkan. Aktifnya Kadin Indonesia dalam memberikan respon terhadap berbagai perkembangan yang terkait dengan ekonomi, telah makin mendekatkan hubungan Kadin dengan pemerintah. Bahkan saat ini hampir setiap kegiatan terutama yang terkait dengan keputusan yang berakibat pada dunia usaha, Kadin selalu dilibatkan partisipasinya. Artinya, keberadaan Kadin makin diperlukan sebagai mitra sejajar pemerintah. Namun memang tidak dipungikiri bahwa masih banyak persoalan Kadin secara internal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, agar kecepatan persepsi masyarakat tentang Kadin dapat diikuti dengan kondisi internal yang sesungguhnya. 3. Beberapa highlight kegiatan yang dilakukan Kadin Indonesia, diantaranya sebagai berikut: Penyampaian Roadmap Industri Nasional dan Visi Kadin 2030 (Revitalisasi Industri dan Investasi) Infrastructure Summit I & II Asia – Africa Business Summit


Penyampaian Action Plan untuk Bidang Pangan, Energi dan Infrastruktur Penyelesaian masalah buruh/ketenagakerjaan Partisipasi dalam penyusunan : ¾

Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi melalui Inpres No. 3 tahun 2006

¾

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan 2 (dua) Perpres No. 76, 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Negatif Investasi beserta Pedoman yang kemudian di Revisi menjadi Perpres No. 111 Tahun 2007

¾

UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¾

UU Kepabeanan

¾

UU Ketentuan Umum Perpajakan

¾

UU Pajak Penghasilan

¾

UU Energi

¾

RUU Perdagangan

¾

RUU Pelayanan Publik

¾

RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

¾

RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

¾

RUU Administrasi Pemerintahan

¾

RPP Pesangon

¾

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

¾

SK Menperin No. 78 Th. 2007 ttg OVOP (One Village One Product )

¾

Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

¾ dan masih banyak lagi lainnya Program Aku Cinta Produk Indonesia dan Lain-lain.

4. Dari seluruh partisipasi Kadin Indonesia dalam turut mengupayakan terwujudnya perbaikan ekonomi maupun iklim usaha yang lebih baik, pada tahap implementasinya ada beberapa yang secara penuh dan sesuai dengan harapan Kadin dapat dilaksanakan. Namun banyak juga yang belum dapat dilaksanakan, kalaupun hal itu sudah dilaksanakan, masih banyak yang belum optimal hasilnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, karena persoalan di negeri ini begitu kompleks. Namun upaya yang secara terus menerus harus terus dilakukan oleh Kadin agar seluruh upaya yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. PROGRAM STRATEGIS KADIN KE DEPAN 1.

Mencermati perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta melihat kemampuan pembiayaan pemerintah yang sangat terbatas, begitu pula imbas yang diakibatkan ekonomi global yang pada akhirnya banyak melumpuhkan kegiatan usaha nasional, maka program strategis Kadin ke depan harus lebih terfokus. Program ini pada akhirnya harus disosialisasikan dan disampaikan kepada pemerintah, agar dunia usaha dan pemerintah memiliki kesamaan visi dalam mengatasi kondisi perekonomian bangsa dan secara bersama serta bersinergi program tersebut dilaksanakan. Disisi lain, secara internal organisatoris masih banyak persoalan yang harus dibenahi oleh Kadin Indonesia, sebagaimana banyak disampaikan dan fakta di lapangan bahwa pembangunan daerah sampai saat ini masih didominasi Jawa. Ada beberapa daerah yang memang berkembang cukup


baik terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun masih banyak daerah lainnya yang masih terbelakang. Di lain pihak, perkembangan Kadin di daerah nampaknya kurang mendapat pembinaan langsung, bahkan menurut beberapa laporan, pengurus Kadin Indonesia sangat jarang sekali terjun ke daerah. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi gap dan pada kenyataannya mereka tertinggal oleh berbagai aktifitas dan informasi yang dilakukan Kadin Indonesia. Untuk ini diperlukan program yang fokus untuk mendorong tumbuhnya pembangunan ekonomi daerah, yang antara lain secara internal peran Kadin daerah juga harus diperkuat. Program strategis yang perlu dan akan dilaksanakan oleh Kadin sesungguhnya keberhasilannya kelak akan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Hal ini didasari karena seluruh program tersebut pada akhirnya yang harus melaksanakan perbaikannya adalah pemerintah. Namun karena Kadin adalah mitra sejajar pemerintah dan Kadin memiliki kepentingan atas keberhasilan program tersebut, maka Kadin harus secara proaktif ikut mendukung bahkan melaksanakan secara bersama program tersebut. 2. Beberapa program jangka pendek dan mendesak yang perlu dilaksanakan secara terfokus untuk kurun waktu s/d 5 tahun ke depan, antara lain: Memperbaiki kinerja dan memperkuat sektor keuangan: ¾ Mendorong pemerintah agar dapat memperkuat cadangan devisa ¾ Penurunan BI rate sehingga bunga bank juga akan turun, kredit perbankan lebih mudah diperoleh dan lain-lain ¾ Mengupayakan insentif pajak, seperti restitusi pajak dan lain-lain ¾ dan lain-lain.

Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil: ¾ Prioritas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan) ¾ Prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional (swasembada beras, gula, keledai, jagung, daging) ¾ Prioritas pengadaan energy (listrik, gas, bio fuel) ¾ Mendorong berkembangnya sektor manufaktur (prioritas yang padat karya) ¾ Mendorong berkembangnya UMKM ¾ dan lain-lain.

Reformasi Birokrasi: ¾ Percepatan realisasi APBN untuk belanja barang, belanja modal dan belanja rutin, dengan demikian sektor riil akan terdorong tumbuh ¾ Percepatan regulasi untuk mengatasi peroalan krisis dan mendesak ¾ Percepatan pelayanan dan fasilitas, termasuk mengurangi korupsi, pungli serta perda yang memberatkan dunia usaha ¾ dan lain-lain.

Mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi daerah ¾ Memperkuat fungsi dan peran Kadin daerah ¾ dan lain-lain.

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PEDESAAN INDONESIA Program pedesaan secara umum adalah daerah potensial ekonomis dan tenaga kerja yang belum signifikan dalam program pelaksanaan pembangunan Indonesia. Dari hasil penelitian Kadin Indonesia maka dianggap perlu untuk masa 5 tahun mendatang ditingkatkan program Perekonomian Pedesaan Indonesia. Dari pengamatan Kadin Indonesia di Thailand bahwa pembangunan pedesaan sangat memberikan keuntungan bagi Wirausaha Desa maupun Investor luar pedesaan. Program Peningkatan Perekonomian Pedesaan Indonesia bertujuan terciptanya pemerataan pendapatan, berkurangnya urbanisasi, membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan tumbuhnya Wirausaha-wirausaha Desa serta membuat fondasi ekonomi Indonesia kuat.


Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adalah: 1. Pembangunan Prasarana/Sarana a. Jalan Desa b. Listrik Desa c. Irigasi Desa d. Pasar hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian 2. Menerbitkan kebijakan investasi dan tata ruang jalan pedesaan 3. Icon sektor usaha desa a. Hasil pertanian b. Industri pengolahan hasil pertanian c. Industri kerajinan tangan d. Eco Tourism 4.

Menerbitkan kebijakan peran serta Kantor Kedinasan Kabupaten/Kecamatan/Pedesaan

REKOMENDASI KADIN Dalam menghadai krisis global saat ini, Kadin Indonesia menilai pemeritah masih bertindak setengahsetengah ketika banyak negara melangkah agresif dengan menambah alokasi belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi. Stimulus diper-lukan untuk membangun keyakinan, menumbuhkan permintaan dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Stimulus ekonomi menjadi inisiatif global untuk mere-duksi perluasan ekses dari krisis finansial saat ini. Telah digagas dan diimplementasikan banyak negara. Stimulus ekonomi diimplementasikan dengan kesadaran bahwa tekanan akibat ekses krisis finansial saat ini tak cukup direspons dengan bertahan. Respons atas tekanan itu harus langsung pada jantung persoalannya, yakni membangkitkan keyakinan dan kepercayaan publik, mendorong permintaan atau konsumsi dan menciptakan lapangan kerja baru. Stimulus ekonomi dijadikan trouble shooter. Stimulus ekonomi di banyak negara pun lebih terarah pada ekonomi yang mengandalkan kegiatan produksi barang dan jasa, bukan ekonomi finansial. Muncul kecenderungan untuk menyeimbangkan fungsi serta peran ekonomi riil dan ekonomi keuangan. Kecenderungan ini menguat setelah disadari bahwa mengandalkan sektor keuangan dan sistem perbankan sebagai nakhoda pembangunan ekonomi tak jarang menimbulkan ketidakpastian yang berlarutlarut. Rangkaian stimulis ekonomi di sejumlah negara itu menggambarkan bagaimana upaya pemerintah di setiap negara membangkitkan keyakinan (confidence) masyarakat. Bagaimana pun, secara psikologis, paket stimulus ekonomi akan mampu membangun optimisme masyarakat dalam menangkal setiap ekses dari krisis finansial sekarang ini. Semua paket stimulus itu fokus pada upaya mendongkrak permintaan atau konsumsi dan mereduksi ancaman gelombang PHK. Apa yang sudah kita lakukan untuk lolos dari kebuntuan akibat krisis finansial global sekarang? Kita lebih sibuk merumuskan langkah-langkah pengamanan. Kita bahkan terkesan ragu dan bertindak setengah-setengah dalam menerobos kebun-tuan saat ini. Masukan atau aspirasi dari dunia usaha dan para ekonom praktis tak digubris. Pemerintah baru menjanjikan percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 100 triliun sepanjang Desember 2009 serta penurunan pajak Rp 12,5 trilyun. Kebija-kan yang telah direalisasikan pekan ini adalah penurunan harga premium bersubsidi sebesar Rp 500 per liter. Pemerin-tah juga menjanjikan stimulus fiskal lain yang belum diketa-hui modelnya. Komunitas pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingat-kan pemerintah tentang urgensi stimulus fiskal. langkah ini diperlukan karena


perekonomian nasional telah bertahun-tahun terperangkap oleh rendahnya daya beli rakyat dan memburuknya kinerja sektor riil. Krisis finansial saat ini praktismengeskalasi persoalan yang melingkupi perekonomian kita. Untuk itu, Kadin Indonesia merekomendasikan pada pemerintah untuk segera menyiapkan stimulus yang diperlukan untuk membongkar perangkap yang terbentuk oleh rendahnya konsumsi dan lesunya sektor riil kita. Memburukn-ya kinerja sektor riil praktis menyulitkan perusahaan me-ningkatkan pendapatan atau upah pekerja. Upah pekerja yang tetap ditengah kenaikan harga barang dan jasa berakibat pada turunnya daya beli pekerja, otomatis menurunkan konsumsi atau permintaan. Pada gilirannya pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Kadin Indonesia berpendapat, kekuatan konsumsi dan daya beli rakyat harusnya dijaga secara konsisten, karena sudah terbukti bahwa konsum-si masyarakat menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekono-mi Indonesia. Kini, bukan hanya daya beli orang kebanyakan yang anjlok, tetapi masyarakat yang berkecukupan pun mulai mengurangi volume konsumsinya sebagai tindakan berjaga-jaga. Kadin juga merekomendasi stimulus fiskal berupa penundaan pajak bagi usaha yang banyak menyerap tenaga kerja sebagai salah satu stimulus. Kewajiban pajak yang ditunda bisa digunakan pengusaha untuk membayar para pekerja. Dunia usaha juga mendesak pemerintah menurunkan harga solar bersubsidi Rp 1.000 per liter. Penurunan harga solar bersubsidi akan mendongkrak daya beli masyarakat secara signifikan dan menjadikannya sebagai dukungan untuk menstimulus kinerja sektor riil. Kadin bahkan yakin menurunkan harga solar akan memberi dampak luas bagi sektor riil, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM). Harga solar yang murah akan meningkatkan produksi industri makanan dan minuman, serta mengurangi beban biaya distribusi barang. Nelayan bisa meningkatkan daya saingnya dan melanjutkan usaha penangkapan ikan. Mengingat penurunan harga premium-solar bersubsidi sebagai stimulus fiskal, faktor keseimbangan APBN tidak harus dipri-oritaskan, setidaknya untuk saat ini ketika kita tak bisa menghindar dari ekses krisis finansial. Kita harus tegar dalam menstimulir potensi ekonomi masyarakat. Ketegaran itu menuntut pengorbanan pemerintah-negara yang diimplementasi-kan melalui keberanian merancang defisit APBN tahun berja-lantahun mendatang sedikit lebih besar. Mengapa tidak melihat defisit itu sebagai investasi pemerintah-negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mendongkrak kekuatan konsumsi rumah tangga, pemerintah perlu menurunkan harga gas elpiji dan tarif listrik. Penurunan harga gas dan tarif listrik membuat biaya produksi semua sektor usaha lebih efisien dengan harga produk yang lebih kompetitif. Faktor stimulus lainnya yang amat diperlukan saat ini adalah penurunan BI Rate hingga menjadi 8,5 persen, penurun-an tarif listrik, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kadin juga mengharapkan dukungan kuat dari per-bankan, dengan menurunkan suku bunga pinjaman menjadi 13 persen. Suku bunga pinjaman sekarang yang mencapai 17 persen terlalu berat bagi pengusaha. Selain itu, belajar dari pengalaman tahun ini dan tahun sebelumnya, Kadin merekomendasikan pemerintah agar pada tahun 2009 dan seterusnya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sehingga publik berani mengandalkan APBN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran yang begitu lamban dalam tahun-tahun terakhir ini mestinya tak berulang di tahun-tahun mendatang. Menempatkan Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia sebagai kebijakan utama Kadin Indonesia 2008 – 2013 yaitu : 1. Memantapkan stabilisasi ekonomi dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memulihkan transaksi antar bank, dan tersedianya likuiditas maupun pendanaan yang memadai untuk kelancaran sektor usaha.


2. Menyediakan rambu-rambu untuk mencegah masalah keuangan yang berpotensi sistemik dengan mekanisme yang jelas dan dapat segera diimplementasikan apabila terjadi krisis likuiditas perbankan. 3. Mempercepat tersedianya paket stimulus yang signifikan dan mencakup insentif perpajakan untuk sektor padat karya dan UKM,maupun percepatan waktu restitusi pajak. 4. Mempercepat pelaksanaan ekspansi fiskal yang effektif khususnya penyerapan optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dsb. 5. Mempercepat implementasi kebijakan sektor agro, pangan dan energi melalui koordinasi erat antar departemen, dan antara pusat dan daerah. 6. Meninjau kembali beberapa ketentuan perpajakan dengan tujuan penurunan atau pembebasan pajak untuk barang barang tertentu untuk meningkatkan permintaan domestik. 7. Mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur yang terbentur berbagai kendala, dan pengembangan industri kreatif nasional. 8. Mengkaji peluang efisiensi biaya logistik dipelabuhan, biaya listrik peak hour dsb. dan rasionalisasi berbagai iuran dan retribusi baik dipusat maupun daerah. 9. Terus memajukan Indonesia sebagai tempat investasi atraktif, dan melakukan perlindungan pasar dalam negeri dari barang selundupan dan melalui mekanisme yang disepakati WTO. 10. Meningkatkan daya saing dan produktivitas daerah dan nasional dengan melalui lembaga Peningkatan Daya Saing Nasional dan penguatan organisasi di Kadin untuk urusan daya saing. 11. Meningkatkan keterlibatan Kadin dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus meningkatkan peran serta UMKM serta mengganti Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih jelas dan tegas untuk menjamin percepatan penyerapan APBN/APBD. 12. Pemberdayaan dan pengembangan PT UKM Indonesia untuk akses pemasaran dan PT PKPI untuk akses ke finance khususnya untuk UMKM di daerah. 13. Implementasi Hasil Rakornas Kadin Perdagangan 2008 seperti yang terdapat dalam Buku Butirbutir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014 sebagai Roadmap Perdagangan KADIN Indonesia dengan memberi perhatian pada pemberdayaan toko/warung dan pasar-pasar tradisional di tingkat pedesaan dan perkampungan. 14. Penyusunan cetak biru pengembangan bisnis dan potensi usaha daerah dan nasional dengan memperhatikan Roadmap Kadin Indonesia dengan melibatkan Kadin Provinsi. 15. Meningkatkan peran Kadin dalam pembangunan perdesaan termasuk dalam hal pengembangan produk andalan, unggulan dan akses pasar sentra-sentra produksi. 16. Peran dominan pelaku usaha Indonesia dalam perekonomian dan pasar domestik. 17. Meningkatkan citra Indonesia khususnya dalam hal peningkatan industri pariwisata. 18. Stimulus pemberdayaan UMKM (penggunaan APBD untuk UMKM diperbesar). 19. Peningkatan ekspor melalui eksibisi dan promosi yang dikoordinir oleh Kadin dan memanfaatkan informasi dan jaringan pasar yang tersedia. 20. Peningkatan peran pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk meningkatkan kompetensi, inovasi, dan teknologi melalui kerja sama Kadin, Lembaga Pendidikan dan Pemerintah dan untuk menumbuhkan industri kreatif. 21. Penciptaan dan pengembangan pebisnis baru melalui pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship). 22. Gerakan dunia usaha yang berwawasan kebangsaan. 23. Pembentukan media komunikasi penanganan ancaman krisis ekonomi melalui pembentukan crisis centre (antara lain website yang merupakan link antara Pemerintah dan Kadin). 24. Melanjutkan program insentif bagi industri dalam negeri yang seimbang antara industri hulu dan hilir melalui harmonisasi tarif dan penghindaran pajak berganda baik di pusat maupun di daerah. 25. Meningkatkan likuiditas bagi dunia usaha dan menekan suku bunga kredit dengan memberlakukan blanket guarantee (jaminan penuh simpanan) dan program lainnya.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



TRANSKRIPSI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA MUSYAWARAH NASIONAL V KADIN JAKARTA, 21 DESEMBER 2008

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati para Wakil Ketua MPR RI, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Para Duta Besar Negara-negara sahabat, Gubernur DKI Jakarta dan para Gubernur yang turut hadir pada acara ini, Saudara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan segenap unsur pimpinan dan pengurus Kadin baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, Para Pimpinan dunia usaha, baik usaha negara maupun swasta, baik usaha dalam negeri maupun para sahabat pengusaha mancanegara.

Hadirin sekalian yang saya muliakan, Marilah sekali lagi pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridhoNya kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta termasuk upaya dan kerja keras kita semua dalam terus membangun perekonomian dan dunia usaha di seluruh tanah air. Saudara-saudara, Saya mengucapkan selamat datang kepada peserta Munas dari berbagai daerah dan saya ucapkan pula selamat melaksanakan Musyawarah Nasional semoga dengan Munas ini, Kadin bisa berbuat lebih banyak, lebih baik untuk dunia perekonomian dan dunia usaha kita yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan terimaksih dan penghargaan saya atas kebersamaan kita selama ini dalam membangun kembali perekonomian naional pasca krisis 10 tahun yang lalu, dan juga kebersamaan kita dalam mengatasi krisis perekonomian global yang berlangsung atau yang terjadi dewasa ini. Saudara-saudara, Saya ingin mengedepankan beberapa hal penting yang menurut saya tepat kalau saya sampaikan langsung pada forum ini, karena terus terang kebersamaan kita sangat penting untuk memastikan ekonomi kita selamat, mengatasi tahun-tahun yang berat mendatang dan kita bisa terus memelihara momentum pertumbuhan yang telah kita rintis dan kita upayakan dengan sekuat tenaga pada tahuntahun terakhir ini. Pertama, saya ingin kembali menggarisbawahi apa yang sama-sama kita ketahui tentang perekonomian nasional supaya kita berangkat dari cara pandang yang sama, dan perspektif yang sama. Jangan kita menghabiskan waktu karena kita berdebat dari hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, itu yang pertama.


Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apa yang sama-sama kita ketahui dan krisis perekonomian global dewasa ini serta dampaknya kepada perekonomian kita. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan kembali bahwa justru pada masa yang sulit dan penuh tantangan ini sesungguhnya pemerintah dan dunia usaha dengan Kadin sebagai penjurunya juga terus bekerja sama membangun kemitraan, mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ini. Saya ingin hal ini diketahui oleh seluruh jajaran Kadin, diketahui oleh dunia usaha di seluruh tanah air. Yang keempat, setelah itu mari kita melihat apa sesungguhnya permasalahan utama yang akan kita hadapi yang itu menjadi tugas kita untuk mengatasinya 2 tahun mendatang, 2009, 2010, mengapa 2 tahun? Karena resesi perekonomian global yang berdampak pada perekonomian kita diperkirakan akan berlangsung sekitar 2 tahun. Yang kelima, bagus apabila Saudara semua sebagai pelaku-pelaku dunia usaha memahami yang saya sebut dengan dilema, pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah meskipun pemerintah pada akhirnya mengambil keputusan, memilih dan menetapkan kebijakan dari sejumlah isu yang selalu ada plus dan minusnya, pro dan kontranya pemerintah mengambil pilihan, keputusan yang dituangkan dalam kebijakan dan program aksi yang nyata. Dan yang terakhir, saya simak dengan seksama tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan Kadin, rekomendasi kepada pemerintah. Meskipun kalau saya pahami, substansinya juga kepada Bank Indonesia. Dan ada yang menjadi domain, pemerintah, ada yang merupakan wilayah dari Bank Indonesia. Saudara-saudara, mari secara fokus dan secara tepat kita lihat substansi-substansi penting itu. Pertama, kita telah sama-sama mengetahui keadaan perekonomian nasional kita. Kalau boleh saya angkat kembali adalah apa yang kita lakukan secara nasional di bidang perekonomian masih dalam rangka memulihkan, membangun kembali perekonomian kita akibat krisis 1998. Intinya recovery, reformasi dan rekonstruksi. Membangun untuk mendorong pertumbuhan. Memang belum rampung. Baru beberapa tahun kita mengalami krisis yang luar biasa. Siapa pelakunya, pemerintah, Saudarasaudara dunia usaha, Bank Indonesia, dan para pelaku perekonomian yang lain. Ketika kita bekerja bersama dengan sangat serius, ingin membangun kembali perekonomian kita, muncul masalahmasalah baru, tsunami dan sejumlah bencana alam yang mengharuskan pemerintah mengalihkan sebagian sumber dayanya, sebagian anggarannya untuk mengatasi bencana itu. Lantas, krisis harga minyak dunia, krisis harga pangan dunia, dan sekarang ini krisis keuangan dunia yang segera diikuti dengan resesi perekonomian global. Kita menghadapi semuanya itu, tetapi kita bersyukur berterimakasih, kepada saudara semua, kepada rakyat Indonesia. Dalam keadaan seperti itu ekonomi kita tetap tumbuh secara positif dengan fundamental yang makin kuat, stronger fundamental. Dan yang kita patut syukuri, bukan hanya pertumbuhan dalam arti growth, tetapi dengan policy kita, dengan bagaimana kita mengalokasikan anggaran maka pemerataan, equity, juga makin dapat kita wujudkan. Anggaran dari APBN, saya yakin APBD untuk social safety net itu juga besar dan makin besar itu capaian kita, tetapi benar tetap ada permasalahan, benar yang disampaikan pak Mohamad Hidayat tadi, disamping ada pengaruh resesi perekonomian global, masih ada sejumlah pekerjaan rumah kita yang belum rampung, masih ada masalah hambatan kita di dalam negeri sendiri. Saya harus mengakui karena itu merupakan mata rantai dari upaya yang kita lakukan untuk pulih dan bangkit kembali dari krisis masa lalu. Lagi-lagi saya mengatakan, ya memang ini sedang berlangsung reformasi dan rekonstruksi perekonomian kita dan kita merasakan, meskipun kita ingin berlari lebih kencang lagi, tetapi membangun iklim yang kondusif untuk investasi misalnya, membangun good governance, kami, pemerintah dan barangkali lembaga-lembaga negara yang lain. Menegakkan rule of law, juga masih merupakan pekerjaan rumah yang masih terus kami jalankan. Sebaliknya di pihak Saudara sendiri, membangun dunia usaha yang kompetitif dan tidak kalah dari dunia usaha negara lain, good corporate


governance di tubuh Saudara dan mengubah mentalitas dunia usaha yang tidak positif juga sedang dilakukan. Merupakan pekerjaan rumah kita. Oleh karena itu, baik pemerintah, dunia usaha, dan semua lembaga negara di negeri ini sering bercermin diri, apa yang sudah kita capai? Apa yang belum kita capai?, untuk rakyat semuanya itu. Dan yang terakhir berkaitan dengan keadaan perekonomian kita, benar sekali yang disampaikan Kadin bahwa infrastruktur masih banyak yang kita perlukan untuk dibangun. Lembaga internasional, saya juga membaca, mendorong kita untuk built more infrastructure. Tentu kita tahu, biayanya tidak sedikit, waktu yang diperlukan juga ada dan kemampuan fiskal kita tidak mungkin membangun seluruh infrastruktur di negeri ini, bandara, pelabuhan, jalan raya, irigasi dan sebagainya. Ada yang ditackle oleh pemerintah dengan anggaran yang makin besar, ada yang betul solusinya adalah public private partnership. Paham kita ada masalah kekurangan infrastruktur, mari kita bangun bersama-sama dan pemerintah tentu berdiri di depan untuk menyusun satu policy termasuk insentif yang kita perlukan untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur ini. Hadirin sekalian, saudara-saudara para pimpinan dunia usaha yang saya cintai, Itu keadaan dalam negeri kita, lantas apa perasaan kita terhadap perekonomian global dewasa ini? Saya yakin Saudara sudah mengetahuinya, kalau saya boleh menyimpulkan, pertama, resesi perekonomian dunia kali ini dalam, deep, diperkirakan akan berlangsung 2 tahun. Akar dunia menciut, shrinking, dan ekspor kita terganggu, sebagaimana pula ekspor negara-negara lain. Investasi asing akan susut dan tentunya akan mengurangi pertumbuhan atau growth. Sumber pendanaan dari luar negeri termasuk untuk menutup defisit anggaran tidak mudah yang dibayangkan untuk mendapatkannya, akan semakin terbatas dengan ongkos yang tinggi, apalagi yang disebut dana stimulus pertumbuhan, stimulate package. Semua setuju, saya setuju 200%. Kita perlu memiliki paket stimulasi yang cukup, tetapi ada keterbatasan kita dibandingkan negara-negara yang kuat cadangannya, China. Atau negara-negara barat yang meskipun ada pukulan ekonomi, mereka stronger. Dibandingkan kita, negara maju, Eropa, Amerika Serikat. Namun, kita tetap ingin menyediakan, memobilisasi resourches kita, anggaran kita agar stimulus itu pada ukuran yang cukup. Nilai saham dan nilai tukar mengalami koreksi, melemah pada bulan-bulan terakhir ini. Untuk menjaga nilai tukar yang favourable saya tidak bisa mengatakan yang baik itu berapa nilai tukar kita. Yang penting bagus perekonomian, bagus untuk ekspor, bagus untuk impor, bagus memenuhi kewajiban kita pinjaman luar negeri dan sebagainya. Untuk menjaga stabilitas, cadangan kita keluarkan. Yang tadinya, alhamdulillah, dari 36 billion US dollar menuju hampir 60 miliar, susut lagi untuk menjaga. Meskipun ini domain Bank Indonesia, tapi saya tahu karena itu mesti menjadi bagian konsultasi antara Bank Indonesia dengan eksekutif, dengan pemerintah. Turunan dari aspek-aspek fundamental, likuiditas yang disebut tadi. Supply dari dollar juga terganggu. Akibat gangguan dan sektor riil karena pelemahan investasi dan peluang ekspor nantinya akan mengalir ke kemungkinan pemutusan hubungan kerja, itu proses sebab akibat. Dan Saudara sekalian yang perlu saya garis bawahi, jika tidak ada upaya pemerintah dan barangkali juga peran dunia usaha maka golongn ekonomi lemah tentu akan menurun daya belinya. Itulah fenomena, itulah list yang muncul pada perekonomian negeri kita akibat krisis keuangan global dan resesi perekonomian dunia. Dengan 2 gambaran ini perekonomian kita sejak krisis 10 tahun yang lalu, dunia kita yang berimbas pada negeri kita, kita bisa bersama-sama melangkah mencari posisi itu. Mencari solusi, bersama-sama ke depan untuk mengatasi agar selamat dan kelak kemudian ekonomi kita tumbuh lebih kuat lagi. Hadirin yang saya muliakan, Kerja sama dan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, dalam hal ini, Kadin untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung ini saya harus menyampaikan bahwa sejak awal dan terus menerus


kita melakukan kerja sama dan kemitraan termasuk terus terang dan ini menjadi kebanggaan Kadin tentunya. Apa yang direkomendasikan Kadin kepada pemerintah menjadi policy yang kita kembangkan akhir-akhir ini. Ingat saudara-saudara, awal tahun kita sudah bertemu berkali-kali. Banyak yang hadir di ruangan ini. Di Jogjakarta, di Jakarta, di tempat-tempat yang lain bagaimana dunia usaha, pemerintah memikirkan mengatasi krisis pangan dunia, mengatasi krisis energi dunia. Dan sejak itu banyak insentif fiskal, kebijakan pemerintah yang dikembangkan, lagi-lagi karena pikiran jernih Kadin yang dibahas bersama pemerintah untuk sekali lagi berusaha sekuat tenaga mengatasi permasalahan itu dengan menggunakan kemampuan dalam negeri kita. Dalam menghadapi krisis keuangan global sekarang ini, sejak awal pemerintah, Bank Indonesia dan Kadin telah bekerja bersama-sama, saya sampaikan terimakasih. Sampai pada kehadiran saya pada pertemuan puncak G 20 di Washington DC, yang saya sebut dengan the Indonesian paper, the Indonesian proposal itu juga digarap, dibangun secara bersama oleh pemrintah, Bank Indonesia, Kadin dengan dunia usaha dan para ekonom. Untuk melengkapi serangkaian kebijakan dan keputusan pemerintah, yang kita ambil seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan sejumlah langkah yang kemarin cepat dan segera kita ambil. Itu bagian besar mewadahi rekomendasi Kadin dan banyak yang segaris dengan pemikiran-pemikiran saudara. Untuk itu semua, wajib hukumnya bagi saya untuk mengucapkan sekali lagi terimakasih dan penghargaan. Mari kita lanjutkan kebersamaan ini, bukan hanya di pusat tapi di daerah. Saya senang para Gubernur ada di sini. Kadinda harus lebih dekat dengan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebaliknya Gubernur, Bupati dan Walikota harus lebih dekat Kadinda. Mengajak Kadinda, mengajak melibatkan welcome terhadap dunia usaha, agar ekonomi daerah bergerak. Dunia usaha itu mitra pemerintah, partners. Tidak mungkin pemerintah bisa bekerja sendiri termasuk yang di daerah. Saya ikut mengucapkan selamat terhadap penghargaan pada para gubernur tadi. Saya katakan pada pak Hidayat, itu cocok memang itu gubernur-gubernur yang dinamis. Dari separuh dari yang saya sampaikan ini, mari sekarang kita bicara yang fokus. Apa 2 tahun mendatang yang menjadi pekerjaan rumah kita yang utama?. Kalau disebut tantangan permasalahan apa? Supaya kita tidak terlalu kemana-mana. Saya ingin bicara prioritas dan agenda utama kita. Pertama, mari kita jaga sektor riil kita dengan cara pemerintah, Bank Indonesia terus mengembangkan kebijakan termasuk insentif fiskal yang diperlukan di pusat dan di daerah agar sektor riil kita tidak terlalu terhambat dengan situasi perekonomian global dan masih bisa bergerak untuk menjalankan usahanya. Setelah pemerintah dan bank Indonesia seperti itu, saya minta dunia usaha juga samasama bekerja keras, saling berbagi untuk bisa mengatasi kesulitan ini. Berikutnya lagi, menjadi kewajiban pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk memelihara daya beli rakyat. Saudara akan mengalami kesulitan kalau produk barang dan jasa tidak ada yang membeli. Yang kedua, Pekerjaan Rumah yang tidak kalah pentingnya, mencegah terjadinya PHK. Dan manakala PHK tetap terjadi, bagaimana kita menanggulangi PHK itu. Kewajiban pemerintah dulu, setelah itu nanti kewajiban saudara-saudara dunia usaha. Pemerintah dalam menghadapi kemungkinan PHK ini adalah terus mengembangkan kebijakan dan insentif untuk sektor atau sektor industri, sektor riil yang sungguh mengalami kesulitan. Pemerintah juga akan melakukan policy yang lebih fokus, untuk job creation, employment creation. Dengan cara pembangunan infrastruktur yang ditingkatkan, program PNPM, program perumahan rakyat, infrastruktur perhubungan dan lainlain. Dunia usaha, permintaan saya, jangan terlalu cepat melaksanakan PHK. Kalau ada tanda-tanda Saudara mengalami kesulitan yang tidak bisa dielakkan, berbicara, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar apapun yang akan terjadi ada penanggulangan ke depan. Ini sekali lagi saudara-saudara, menjaga stabilitas sosial, melindungi rakyat kita, saudara kita yang tidak tahu menahu dengan gonjang-ganjing perekonomian dunia, dan perekonomian nasional, dengan cara kita berdua dulu berembug, bagaimana baiknya. Saudarasaudara, jadi yang kedua, bagaimana kita mencegah dan menanggulangi PHK.


Yang ketiga, tugas kita dan pemerintah berdiri di depan adalah, menjaga daya beli rakyat. Harga BBM telah kita turunkan. Kami masih bekerja untuk melihat kemungkinan penurunan lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Kita telah melangkah menurunkan tarif angkutan, yang bisa diturunkan dulu karena harga premium dan solar juga turun. Kita telah menggodog penurunan beberapa komoditas bahan pokok, tentu dengan upaya ekstra, tentu dengan insentif yang mesti kita berikan. Yang jelas minyak goreng, terutama minyak goreng curah untuk rakyat harganya perlu diturunkan. Memastikan program-program pro rakyat berjalan. Saudara tahu berkali-kali saya mengatakan ada cluster bantuan langsung masyarakat, program BOS buku, jaminan kesehatan masyarakat atau asuransi untuk rakyat miskin, BLT, BLT bersyarat dan sebagainya, harus mengalir. Agar rakyat punya penghasilan dan penghasilannya tidak harus habis-habisan digunakan karena ada bantuan dari pemerintah. Cluster B, PNPM. Cluster C kredit usaha rakyat, dengan kemudahan-kemudahan tertentu, menggerakkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan gaji PNS akan terus kita naikkan dan sudah kita ambil keputusan menaikkan untuk tahun depan. Ini semua adalah upaya kita menjaga daya beli rakyat. Saya mengatakan pada saudara-saudara, jangan diseram-seramkan, “Wah ini sedang krisis global, di rumah saja” salah. Yang punya kemampuan membeli, belilah sesuatu, belanjalah sebagaimana biasa. Bagi yang memiliki kemampuan menengah apalagi yang kaya. Kalau itu berjalan seperti biasa, tidak ada kebangkrutan, kemandegan sektor riil. Rakyat kita bisa memproduksi barang dan dijual, dan laku karena ada yang beli, komentar saya seperti kegiatan seni, tari-tarian yang banyak itu, biar berjalan seperti biasa, ada pergerakan ekonomi. Pemilu tahun depan jangan diseram-seramkan, biarkan mengalir seperti biasa. Pesan bendera banyak, nggak apa-apa, biar tekstil kita tidak bangkrut. Pesan kaos, pesan itu. Tentu dengan sumbersumber keuangan yang halal, yang betul, biarkan mengalir. Ini sepertinya humor, tapi betul. Kalau ekonomi berjalan biasa, pemilu pun ekonomi. Kegiatan inipun ekonomi. Untuk rakyat kita, makanan, minuman, kaos dan sebagainya. Mari kita jaga daya beli rakyat kita. Para ketua umum partai banyak ada disini. Pesan kaos, pesan bendera sebanyak-banyaknya, biar tekstil kita di luar negeri pasarnya susah, dalam negeri berkembang begitu. Yang keempat, ini pesan saya, mari kita jaga kecukupan dan keterjangkauan harga pangan. Mari kita lanjutkan swasembada beras. Alhamdullilah, tahun ini kita akan mencapai swasembada dengan 60 juta ton gabah kering giling. Sasaran tahun depan surplus. Sasaran tahun depannya lagi, insya Allah, surplusnya lebih banyak. Beras dan jagung. Melalui kerja sama kita dengan dunia usaha mari kita tingkatkan produksi kedelai dalam negeri, pruduksi gula, produksi daging sapi. Jangan semuanya harus impor, apalagi impornya hanya 1, 2 negara. Bikin mahal harga daging sapi. Saya ingin bisa distabilkan pada saatnya nanti. Harga beras akan kita usahakan pas, tepat. Harga minyak goreng, Menteri Perdagangan Ibu Marie Pangestu, harga harus bisa disesuaikan untuk rakyat kita. Pengusaha tidak rugi, rakyat happy begitu. Saya ingin bicara harga Saudara-saudara, kalau bicara harga kita bicara dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Jangan bicara harga dari aspek politik, tidak kena nanti. Begini, kalau kita ingin herga beras, harga bawang, jagung, kentang yang pas itu petani dapat penghasilan yang layak, setuju? Bagaimana mereka yang bercocok tanam, kedinginan, kepanasan. Begitu dijual harganya rendah sekali, kita harus punya empati kepada petani yang menanam. Itu yang pertama. Yang kedua, harga itu juga bisa dijangkau oleh masyarakat yang lain, sedemikian rupa. Harga itu bikin orang gemar menanam. Kedelai waktu harganya 3 ribu (perkilogram) petani say goodbye. Begitu naik 6, 7 ribu mulai menanam., meskipun barangkali stabil di harga 5 ribu, 6 ribu nantinya barangkali. Ada insentif untuk meningkatkan pertanian kedelai, akhirnya meningkat produksi kedelai lebih cukup lagi. Kita baru memproduksi 7 ratus ribu ton per tahun. Kita perlu 2 juta ton per tahun. Meskipun sudah naik 27% tahun ini, masih panjang. Mari kita bekerja sama, itu juga harga. Bagi yang miskin, berat membeli harga beras, pemerintah memberikan subsidi seperti raskin, seperti minyak goreng curah, seperti minyak tanah, LPG dan sebagainya. Kita berempati, harga itulah yang mesti kita harapkan terjadi karena ini market mechanism. Sehingga semua menjadi nyaman dengan harga itu.


Saudara-saudara, ini saya perlu jelaskan agar sekali lagi kita konstruktif melihat harga itu dikaitkan dengan petani penanamnya, saudara kita yang lain, peningkatan produksi dan kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi. Saudara-saudara, sebelum yang terakhir saya ingin bicara sedikit karena Saudara adalah tokohtokoh senior dunia usaha, pengalamannya luar biasa. Saya banyak belajar dari Saudara-saudara, diam-diam. Banyak belajar, maka marilah kita mengerti. Ada lima dilema yang dihadapi pemerintah. Mana yang kita pilih dalam keadaan krisis, pajak diturunkan serendah-rendahnya sebanyakbanyaknya supaya ada pergerakan, barangkali dari life sight economy. Atau yang kita perlukan stimulus, kita keluarkan dengan catatan penerimaan Negara juga tidak drop terlalu jauh. Kalaupun Negara tidak cukup, apa yang mau kita jadikan stimulus package. Mana yang kita pilih. Di luar negeri pro dan kontra. Di Amerika pro dan kontra, mana ini? Tax reduction or stimulus package, stimulasi pertumbuhan. Dilema yang kedua, kita ini dalam punya APBN, kalau pemerintah punya 1000 triliun misalnya nanti, sedang kita godog bersama DPR. Yang paling banyak untuk stimulasi pertumbuhan di masa krisis atau untuk program pro rakyat, social safety net. Mana yang kita pilih? Ada diskursus, ada dilema. Yang ketiga, mana ini yang kita utamakan, kebijakan moneter wilayahnya pak Boediono, suku bunga, inflasi, nilai tukar, atau kebijakan fiscal urusan bu Ani dan para Menteri perekonomian? Mana?. Yang keempat barangkali yang tidak banyak diketahui, ini urusan pemerintah sehingga pemerintah berdiri di depan, government roles yang kuat, atau kita serahkan pada mekanisme pasar, market mechanism? Mana, dua-duanya penting. Market punya tujuan efisiensi, Pemerintah, kalau market gagal seperti sekarang ini, dunia sekarang ini, masa pemerintah diam saja. Banyak yang mengatakan, satnya pemerintah lebih berperan. Lalu sahabat saya dari Brazil, Stiglitz meraih hadiah nobel ekonomi. Dan yang kelima adalah, mana yang lebih aktif? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Mana, meskipun pemerintah pusat tidak tidur, kantong mata saya makin besar, tapi kalau daerah biasabiasa saja tidak akan mengalir. Sebaliknya daerah siang malam bekerja, pemerintah pusat tidak pas policy-nya, sami mawon, sama saja. Tapi jangan khawatir, kita tidak berhenti, tidak terkurung, tidak terkunci dengan dilema. Pemerintah sudah mengambil pilihan dan Saudara ikut juga menyumbang pikiran-pikiran, apa yang dipilih pemerintah untuk tahun depan dan tahun depannya lagi ketika resesi global menghantui kita. Yang pertama dua-duanya baik. Tax reduction dan stimulasi pertumbuhan kita tempuh, dua-duanya kita anut. Para menteri saya minta menjelaskan one-by-one apa saja tax reduction yang kita lakukan dan stimulasi pertumbuhan seperti apa yang kita alokasikan, yang kita anggarkan dalam APBN. Kemudian yang kedua, mana growth atau social net. Saudara kalau tahu struktur APBN kita, politik APBN kita, tahun-tahun terakhir kita belah tiga. Satu, dua, tiga. Singkatnya begitu. Belahan pertama, anggaran untuk memastikan kegiatan pemerintahan berjalan. Negara ini berhenti kalau pemerintahnya, negaranya tidak punya anggaran untuk menjalankan misinya. Itu komponen pertama. Komponen kedua, perlu stimulasi pertumbuhan, infrastruktur misalnya. Komponen ketiga, program pro rakyat, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, usaha mikro kecil dan menengah dan sebagainya. Jawabannya berarti by growth maupun social safety net ada dalam struktur anggaran kita. Yang diutamakan Pak Boediono atau Bu Ani? Monetary policy atau fiscal policy? Ada yang mengatakan “Cain” kalau begini counter technical, fiscal. Ya tetapi tidak mungkin kalau bunga SBI, nilai tukar itu hitungan inflasi, urusan balance of payment dengan Menteri Keuangan tidak ditata. Jadi disini kita menempuh dan sudah kami kerjakan monetary and fiscal policy mix, silahkan dilihat satu per satu apa yang kita katakan dengan policy mix di situ. Yang keempat, mana pemerintah atau dunia usaha, pilih mana kira-kira dunia usaha? Ya dua-duanya. Pemerintah bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan ekonomi ke depan. Gubernur juga, bupati juga, walikota juga. Jangan menonton, jangan bersembunyi, tampil Pemerintah, dunia usaha merapat bareng-bareng, kita atasi masalah itu. Tidak boleh teriak sana teriak sini, barengbareng kita atasi. Dan akhirnya antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, kami sudah punya mekanisme bersama-sama. Para gubernur sudah kami undang di kantor, bersama Kadin, dunia usaha.


Dalam Raker Gubernur kemarin saya datang lagi, saya ingatkan kembali. Pendek kata Indonesia Incorporated harus kita jalankan. Pemerintah, usaha, pusat dan daerah. Kalau ada pemerintah daerah yang masih belum memiliki sense of crisis, beritahu saya, supaya rakyat tahu. Karena saya tahu banyak pemimpin daerah yang bagus. Saya hormat dan salut. Cepat dinamis, inovatif. Saya ingin semua seperti itu. Kalau masih ada yang belum bertanggung jawabnya bukan hanya pada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar pasal 4, tapi juga rakyat yang memilih pemimpin-pemimpin itu, para konstituen dalam pilkada masing-masing. Tetapi Saudara atas semuanya itu selalu ada keterbatasan atau limitation dalam budget dan kemampuan fiscal, asal tahu saja. Meskipun kita ingin mentackle semuanya, ya nggak cukup, GDP kita katakanlah 5000 triliun rupiah. Anggaran pendpatan belanja kita katakanlah 1000 triliun rupiah. Kalau kita mengharapkan stimulus package seperti China, nggak mampu, tidak mampu. Sangat mau kita punya seperti itu tapi di luar kemampuan kita. Nanti seperti katak yang merasa sudah besar jadi bubble, kehancuran, besar pasak daripada tiang. Tidak mungkin kita berhutang sesuatu yang tidak realistik. Membebani anak cucu, dan tidak mungkin cost of crisis ditanggung oleh Negara semua seperti 10 tahun yang lalu, 400 triliun, lost. Kita bertanggung jawab pada sejarah, kepada rakyat, kepada masa depan, bagaimana kita mengelola krisis ini bersama-sama. Dan tentunya pemerintah ingin berbuat yang terbaik dengan catatan tidak mungkin, tidak fair kalau pemerintah harus menanggung semuanya. Musim paceklik mari kita terima paceklik itu, yang penting rakyat kita jangan mengalami kesulitan dalam menjalani hidup sehariharinya. Saudara-saudara, yang terakhir, respon saya terhadap yang disampaikan oleh Pak Hidayat, Saudara susun semua 9 butir itu. Pertama pesan saya, tolong para Gubernur para Menteri diberikan copynya, semua. Kirim 9 hal itu kalau saya simpulkan tadi, pertama tentang stabilisasi ekonomi. Yang kedua tentang pengamanan system dan fungsi keuangan, yang ketiga tentang penyediaan paket stimulus. Yang keempat tentang ekspansi fiscal. Yang kelima implementasi kebijakan sector pertanian utamanya pangan dan energi. Yang keenam insentif pajak, yang ketujuh percepatan pembangunan infrastruktur, yang kedelapan efisiensi biaya logistic menuju ekonomi yang efisien. Tidak di pungli sana, cegat sana, dan sebagainya. Yang kesembilan baru perbaikan iklim investasi, bapak menyebut-nyebut tolong mekarkan pasar domestic, lawan penyelundupan, kan begitu tadi. Tentu sesuai dengan WTO. Terhadap sembilan rekomendasi, respon saya yang pertama adalah saya terima secara positif. Kesembilan agenda itu sesungguhnya juga menjadi agenda pemerintah yang terus kita upayakan untuk mengimplementasikannya. Permasalahan hambatan terus kita carikan jalan keluarnya. Sampaikan sekali lagi rekomendasi ini kepada para Gubernur, Bupati, Walikota. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan insentif pajak, ada lagi pajak-pajak daerah, pungutan daerah yang akhirnya juga menggelembung menjadi besar. Nanti kalau sudah pulih kembali ekonomi, dengarkan, kalau sudah pulih kembali ekonomi, rezeki saudara tinggi ya bantu daerah. Harus begitu, bantu rakyat di daerah. Ketika keadaan sulit, berbicaralah dengan pemimpin daerah, bagaimana menjaga, selamat tidak jatuh, tidak PHK. Itu dibicarakan dengan baik. Ini Negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, ekonomi kita sendiri. Masa kita nggak bisa bicara satu sama lain. Harus bisa. Dan tadi disebut-sebut dari 9 rekomendasi ada infrastructure building, ada pangan, ada energi, pasar dalam negeri. Ini domain kita bersama, public private partnership. Jadi bukan hanya kewajiban pemerintah dan para menteri saya kira sudah mendengarkan, beliau-beliau tentu akan merespon, bukan hanya merespon dengan kata-kata tapi masuk dalam semua policy dan langkah-langkah yang dijalankan oleh departemen, kementerian dan lembaga.

Menutup dari ini semua, saudara-saudara, Untuk diketahui, pemerintah terus dan akan terus bekerja. Dengan crisis action management. Siap dengan kontingensi, manakala keadaan berubah dengan perubahan yang tidak kita harapkan. Kontingensi, we had to respond to those contingencies properly and promptly. Untuk itu saya minta juga kontribusi dari dunia usaha.


Pekerjaan yang sangat penting dan strategis, saya pimpin langsung. Wapres banyak mengkoordinasikan masalah-masalah, Menko juga demikian tetapi yang sangat fundamental, yang sangat strategic saya pimpin langsung karena Presidenlah yang bertanggung jawab terhadap pemulihan perekonomian di negeri ini. Meskipun kita menitik beratkan upaya dalam negeri, dengan Negara sahabat, dengan dunia. Kita juga bekerja sama. Tidak semua yang kami lakukan secara terus menerus diungkap dalam media massa kita. Yang jelas begini, saya ditanya, kepada saya, Saudara presiden di luar negeri ini, anda mengatakan tidak lagi memilih kerja sama seperti 10 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia dengan IMF. Lantas kalau ada apa-apa bagaimana? Kalau kemampuan dalam negeri Saudara sendiri tidak mampu bagaimana, apa yang terjadi?. Saya katakan ya, pilihan kami yang kami pilih tidak lagi sama dengan krisis 10 tahun yang lalu. LOY misalnya, pemerintah IMF. Tetapi kalau ada kontingensi pada sesuatu yang unexpected, kami sudah punya format, kami sudah punya yang disebut dengan second line of defence. Dengan misalkan pada thorough source arrangement, dengan Negara-negara sahabat, Asian + 3, kami punya format standby loan, jika diperlukan kita gunakan. Ini adalah jaga-jaga kita, lapis kedua kita supaya market terutama foreign market itu mengerti, yakin bahwa kita punya format untuk mengatasi masalah jika yang tidak kita harapkan datang. Itu besarannya jelas, dengan pihak manapun jelas, dan kemudian penggunaannya kapan jelas. Tapi marilah sejauh mungkin kita gunakan kemampuan yang kita miliki sendiri, kemampuan di dalam negeri kita sendiri yang saya yakin kalau kita sungguh memobilisasi, bisa kita gunakan dengan efektif. Saudara-saudara, akhirnya kita ini sudah sama-sama tahu. Tahu keadaan, tahu masalah, tahu dugaan. Sekali lagi jangan habiskan waktu kita untuk berdebat hal-hal yang tidak perlu, tetapi mari kita pasti bersama dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Saya yakin, saya yakin, saya yakin. Tiga kali. Dengan ridho Allah SWT kita bisa mengatasi keadaan ini. Masa sulit resesi perekonomian global akan kita lampaui. Setelah itu mari sama-sama kita lihat sama-sama nanti, ekonomi kita akan tumbuh lebih kuat pada saatnya nanti. Setiap krisis ada opportunity, dibalik kesukaran ada kemudahan. Mari kita percayai itu. Insya Allah kita bersamasama bisa mengatasi keadaan dengan pesan, harapan dan ajakan itu saudara-saudara. Dengan sekali lagi memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa seraya mengucapkan Bismilahirahmannirahim, Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri ke-5 tahun 2008 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan


PARALEL MEETING

1.

Paparan dan Dialog Menteri Pertanian a. Dalam paparan yang berjudul “Kebijakan dan Program Departemen Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah” , Menteri Pertanian membahas 4 (empat) hal penting pembangunan pertanian Indonesia, yaitu Log-Frame Perencanaan Pembangunan Pertanian, Masalah dan Solusi Masalah Pembangunan Pertanian, Kegiatankegiatan Utama Pembangunan Pertanian dan Pencapaian Kinerja Pembangunan Pertanian. b. Dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil dan sejahtera, Pemerintah menetapkan RPJMN 2004-2009 yang menuangkan prioritas kebijakan sebagai berikut : ¾ Penanggulangan kemiskinan ¾ Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas ¾ Peningkatan daya saing industri manufaktur ¾ Revitalisasi Pertanian ¾ Pemberdayaan Koperasi dan UKM ¾ Peningkatan Pengelolaan BUMN ¾ Peningkatan Kemampuan IPTEK ¾ Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan ¾ Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro c. Sinergis dengan Program Pertanian, Departemen Pertanian memasukkan program Revitaliasi Pertanian sebagai bagian dari prioritas kebijakan yang meliputi peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukung, ketahanan pangan, akses petani terhadap teknologi, pengolahan dan pemasaran dan permodalan, perbaikan iklim usaha pertanian, peningkatan kemampuan manajemen pengelola pertanian, serta peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui peningkatan mutu efesiensi distribusi dan pemasaran. d. Sebagai landasan revitaliasi pertanian, Departemen Pertanian telah mencanangkan program-program seperti pembangunan dan perbaikan infratsruktur pertanian, penguatan kelembagaan petani, penyuluhan, tersedianya pembiayaan pertanian, pemasaran hasil petanian, peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan efesiensi distribusi dan pemasaran. e. Pemerintah melalui Departemen Pertanian dalam meyukseskan program revitalisasi pertanian telah menyalurkan Bantuan Langsung Pupuk Organik sebesar 171,055 ton, Bantuan NPK Spesifik Lokasi sebesar 55.821 ton dan Bantuan Pupuk Organik Cair sebesar 1,172,924 liter dengan sasaran areal Padi Hibrida seluas 113,300 ha dan padi non hibrida 271,275 ha. f.

2.

Dalam sesi tanya jawab dibahas tentang kendala revitalisasi pertanian yaitu pembebasan lahan dan kurangnya permodalan. Menilik persoalan ini, Menteri Petanian Anton Apriyantono menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya negosiasi mengenai lahan dan mengundang investor untuk berinvestasi di bidang pertanian. Pada tahun 2009, pemerintah telah menyiapkan paket-paket yang akan mendorong terwujudnya revitalisasi pertanian dan meminta partisipasi dunia usaha untuk ikut serta menyukseskan program ini. Mentan juga menghimbau agar paket-paket pendukung yang disiapkan pemerintah ini tidak disalahgunakan oleh dunia usaha, seperti misalnya dengan penyelundupan pupuk. Untuk prioritas produk pertanian, Mentan menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memprioritaskan mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu baru produksi ekspor. Dengan demikian kesinambungan produk pangan dalam negeri akan terus terjaga.

Business Forum : Indonesia - China Energy Forum (Laporan terpisah)


PENGHARGAAN KADIN KEPADA GUBERNUR Munas V Kadin menganugerahkan penghargaan kepada 8 (delapan) Gubernur yang dinilai berjasa mendorong terjalinnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan Kadin dalam hal kebijakan dan kerjasama pengembangan ekonomi. Penghargaan diberikan kepada : a. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo b. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandy Yusuf c. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan d. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin e. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo f. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin g. Gubernur Riau M Rusli Zainal h. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

PENGUMUMAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK RATING KADIN PROVINSI 2008 Sesuai dengan amanah UU No 1 Tahun 1987 serta anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Kadin, sebagai realisasi kebijakan Rapimnas Kadin 2008, Kadin Indonesia menyelenggarakan program pemeringkatan Kadin Provinsi 2008, guna mendorong peningkatan profesionalime di dalam menjalankan fungsi Kadin baik di pusat maupun di daerah. Tujuan rating juga dimaksudkan untuk berbagi pengalaman dalam pelaksanaan fungsi Kadin di bidang kerjasama layanan bisnis, keanggotaan dan penguatan manajemen kesekretariatan. Secara umum kriteria penilaian mencakup aspek pelayanan bisnis, keanggotaan, serta penguatan manajemen kesekretariatan. Secara detil kriteria tersebut terbagi dalam aspek pengelolaan organisasi, pola hubungan dengan anggota, penyelenggaraan program dan layanan, keuangan dan pembiayaan program, pola hubungan dengan pemerintah, pola hubungan dengan lembaga regional maupun internasional, layanan bisnis bagi anggota dan non anggota, keanggotaan, sumberdaya manusia sekretariat Kadin, serta sarana dan prasarana. Dalam proses penilaian Kadin Indonesia mengundang semua Kadin Provinsi dengan mengirimkan questioner. Dari 33 Kadin Provinsi hanya 18 Kadin Provinsi yang mengembalikan questioner dengan dilengkapi data-data pendukung. Dalam rapat tim penilai diputuskan 6 Kadin Provinsi masuk dalam nominasi yakni Kadin Sumatra Utara, Kadin Riau, Kadin DKI Jakarta, Kadin Jawa Barat, Kadin Jawa Tengah dan Kadin Jawa Timur. Pada tahap berikutnya dilakukan kunjungan tim penilai kepada 6 Kadin Provinsi yang telah masuk dalam nominasi. Pada kunjungan tersebut dilakukan pengecekan terhadap dokumen pendukung, dialog dengan pengurus Kadin Provinsi, Kadin Kota/Kabupaten dan pengurus asosiasi setempat. Guna mendorong upaya perbaikkan dikemudian hari, dalam pelaksanaan Rating Kadin Provinsi 2008 diputuskan untuk menitik beratkan penilaian terhadap faktor keunggulan dari masing-masing Kadin Provinsi yang masuk dalam nominasi. Hasil penilain lebih lanjut Kadin Provinsi Jawa Tengah memperoleh 5 penghargaan yakni dibidang pengelolaan organisasi, kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan lembaga regional dan internasional, program layanan bisnis serta penguatan manajemen kesekretariatan. Sedangkan Kadin Provinsi Sumatra Utara mendapatkan 4 penghargaan yakni di bidang kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan lembaga regional dan internasional, program layanan bisnis serta penguatan manajemen kesekretariatan. Terhadap Kadin Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau dan Jawa Timur, masingmasing mendapatkan 3 penghargaan dengan kategori penilaian yang berbeda-beda. Kadin Provinsi DKI Jakarta mendapat 3 penghargaan dengan kategori penilaian terhadap pengelolaan organisasi, kerjasama dengan pemerintah daerah, serta pola hubungan Kadin Provinsi dengan Kadin Kabupaten/Kota/Anggota Luar Biasa (ALB). Kadin Provinsi Jawa Barat mendapat 3


penghargaan dengan kategori penilaian terhadap pengelolaan organisasi, kerjasama dengan pemerintah daerah, serta kerjasama dengan lembaga regional dan internasional. Kadin Provinsi Riau mendapatkan 3 penghargaan dengan kategori penilaian terhadap kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan lembaga regional dan internasional, serta program layanan bisnis. Kadin Provinsi Jawa Timur mendapatkan 3 penghargaan dengan kategori penilaian terhadap kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan lembaga regional dan internasional, serta program layanan bisnis. Dari hasil penilaian program pemeringkatan Kadin Provinsi tahun 2008, dapat disampaikan pandangan sebagai berikut: 1) Secara umum keanggotaan Kadin disemua provinsi mengalami penurunan. Menurut pandangan masing-masing pengurus Kadin Provinsi hal itu disebabkan oleh tidak dipersyaratkannya keanggotaan Kadin terhadap peserta tender pembelian barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Dalam konteks ini direkomendasikan kepada Kadin Provinsi seyogianya dapat menarik keanggotaan karena azas manfaat. Dalam arti perusahaan/asosiasi secara suka rela membutuhkan untuk menjadi anggota Kadin karena alasan manfaat yang mereka terima, terutama yang terkait dengan pelayanan bisnis mereka. 2) Pada umumnya kesekretariatan Kadin Provinsi belum dikembangkan secara profesional. Untuk itu di rekomendasikan manajemen kesekretariatan di masing-masing provinsi perlu diperkuat karena sesungguhnya motor penggerak kegiatan Kadin bertumpu pada sekretariat. Konsep ideal sesungguhnya pengurus Kadin berfungsi sebagai pengarah, sedangkan sekretariat berfungsi sebagai pelaksana kegiatan sehari-hari dari kantor Kadin Provinsi. 3) Secara umum program layanan bisnis belum berjalan secara efektif. Berdasarkan fakta dilapangan dibeberapa Kadin Provinsi yang memiliki program layanan bisnis yang baik ada indikasi terjadi penambahan anggota. Untuk itu adanya panduan pengembangan layanan bisnis kepada Kadin Provinsi dengan mengacu pada praktek yang baik dari Kadin negara maju maupun dengan mengembangkan proyek percontohan layanan bisnis yang sudah berhasil dikembangkan. Kepada Kadin Provinsi yang telah ikut berpartisipasi dalam program Rating Kadin Provinsi 2008, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini sesuai dengan keputusan Rapimnas Kadin 2008, diharapkan pada tahun mendatang semua Kadin Provinsi dapat mengikuti program pemeringkatan Kadin Provinsi Kadin Provinsi yang mengikuti Rating Kadin Provinsi 2008 adalah :

Kadin Provinsi

Kadin Provinsi

1. Papua

10. Bangka Belitung

2. Kalimantan Timur

11. Sulawesi Tengah

3. Banten

12. Kalimantan Selatan

4. Sulawesi Selatan

13. Sumatera Utara

5. D.I. Yogyakarta

14. Riau

6. NAD

15. DKI Jakarta

7. Sumatera Barat

16. Jawa Barat

8. Kepulauan Riau

17. Jawa Tengah

9. Sulwesi Tenggara

18. Jawa Timur


Sedangkan Kadin Provinsi yang masuk nominasi 6 (enam) besar dan mendapatkan penghargaan adalah : Kadin Provinsi

Nama Penghargaan

Jawa Tengah

Pengelolaan organisasi, kerjasama pemerintah daerah, kerjasama regional & internasional, layanan bisnis dan sekretariat (5 penghargaan)

Sumatera Utara

Kerjasama pemerintah daerah, kerjasama regional & internasional, layanan bisnis dan sekretariat (4 penghargaan)

DKI Jakarta

Pengelolaan organisasi, hubungan Kadin kabupaten/kota dan ALB, kerjasama pemerintah daerah (3 penghargaan)

Jawa Timur

Kerjasama pemerintah daerah, kerjasama regional & internasional, layanan bisnis (3 penghargaan)

Jawa Barat

Pengelolaan organisasi, kerjasama pemerintah daerah, kerjasama regional & internasional (3 penghargaan)

Riau

Kerjasama pemerintah daerah, kerjasama regional & internasional, layanan bisnis (3 penghargaan)


PRESENTASI DIHK : PENGELOLAAN KADIN Dewan Pengurus Kadin diharapkan untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan instropeksi diri jika terjadi :

Pengakuan terhadap eksistensi Kadin masih lemah

Manfaat Kadin belum dirasakan oleh anggota

Pemerintah belum mengikutsertakan Kadin

Legitimasi organisasi Kadin terukur dari jumlah pengusaha yang menjadi anggota. Saat ini baru tercatat sebanyak 40.000 perusahaan yang mengurus tanda anggota Kadin. Disarankan memperkuat Kadin di daerah agar dapat memberikan layanan jasa sesuai kebutuhan perusahaan. Tujuan dan tugas kerja Kadin pada umumnya: Kepentingan Anggota

(1) Memperjuangkan kepentingan anggota ke luar

-

(2) Membantu tujuan masing-masing anggota ke dalam

-

Kepentingan Organisasi

Memperkuat eksistensi Kadin

-

Mengetahui dan menganalisa tujuan anggota Menentukan bentuk lobby dan partner lobby Melaksanakan dan memantau lobby Mengetahui dan menganalisa kebutuhan anggota Membantu anggota dalam perkembangannya (manajemen, IPTEK, perkembangan pasar dan produk) Monitoring perkembangan Memiliki anggota dan senantiasa memeliharanya Mendelegasikan tugas ke Sekretariat untuk mencapai tujuan (1) & (2)


Rangkuman Hasil Munas V Kadin -- ii

Recommend Documents