IMPLEMENTASI SISTEM PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
RANGKUMAN TUGAS AKHIR
Oleh :
RINA SUGIARTI NIM : 2012410113
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015
PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR Nama
: Rina Sugiarti
Tempat, Tanggal Lahir
: Surabaya, 24 Mei 1994
NIM
: 2012410113
Progam Pendidikan
: Diploma III
Jurusan
: Akuntansi
Progam Studi
: Akuntansi
Judul
: Implementasi Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak
(KPP)
Pratama
Surabaya
Rungkut
Disetujui dan Diterima baik oleh:
Ketua Progam Diploma
Dosen Pembimbing
Tanggal:
Tanggal:
Drs. Ec. Mochammad Farid, MM Bayu Sarjono, SE., Ak, M.Ak., CA., BKP
ii
Latar Belakang Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan baik dari sektor publik maupun swasta. Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Utang luar negeri yang membumbung tinggi, tingginya angka impor pangan hingga kesenjangan ekonomi. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatakan pendapatan yang berasal dari Dalam Negeri. Untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah menggunakan pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan upaya peningkatan pendapatan Negara yang di dalam implementasi maupun pelaksanaannya digunakan untuk Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN) dan penyelenggaraan yang lebih baik. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan. (Muljono 2010 : 158) menyatakan bahwa Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
1
2
Tujuan dan Kegunaan Pengamatan Tujuan Penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimanan implementasi sistem penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah: a. Bagi Perusahaan Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan sistem penagihan. b. Bagi Peneliti Lain Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama. Metode Pengamatan Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: a. Jenis Data Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. b. Metode Pengumpulan Data 1) Metode Wawancara Kegiatan Tanya jawab dengan narasumber atau pihak yang bersangkutan yaitu pihak seksi Penagihan. 2) Metode Observasi Metode pengumpulan data yang diteliti dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.
3
3) Studi Pustaka Data diperoleh dari berbagai buku di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Subyek Pengamatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut secara geografis dan administratif berada di bawah wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang berkedudukan di Surabaya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut sejak 15 Januari 2007 menempati Gedung baru Kantor Wilayah Jawa Timur I di lantai 1 s.d 3 dengan alamat Jalan Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya. Ringkasan Pembahasan Tindakan penagihan dilakukan atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Implementasi penagihan pajak terdapat beberapa faktor yang terkait dengan penagihan pajak, yaitu: Komunikasi dan sumber Daya. Bagian yang terkait dalam serangkaian tindakan penagihan pajak adalah sebagai berikut: Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (P.D.I),
Seksi Pelayanan, Seksi
Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Penagihan. Pencairan yang diterima melalui tindakan Surat Teguran sebesar Rp 3.197.887.557, melalui surat paksa sebesar Rp 4.693.260.197 dan melaui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp 2.145.754.046. Jumlah pencairan setelah tindakan penagihan pajak sebesar Rp 10.906.483.370.
4
Dalam Prosedur Pelunasan tunggakan pajak, ada beberapa mekanisme untuk pembayaran pajak yaitu melalui kantor pos dan bank. Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi formulir bukti setoran dengan lengkap benar dan jelas. Apabila formulir sudah diserahkan kepada petugas Bank/Pos, Wajib Pajak akan menerima bukti setoran yang telah diberi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) atau Nomor Transaksi Bank (NTB) yang telah diberi tanda tangan, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) atau Nomor Transaksi Bank (NTB) berfungsi sebagai bukti pengesahan suatu setoran ke kas negara. Langkah selanjutnya, Wajib Pajak dan Kantor Pos akan menyampaikan bukti pembayaran tunggakan pajak dan Jurusita Pajak mencatat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Jurusita menugaskan pelaksana untuk mencocokkan jumlah pajak yang terutang dengan bukti jumlah pajak yang telah dibayar melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a.
Sistem Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut telah menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hal ini dapat dilihat unsur-unsur sistem penagihan pajak antara lain: Bagian yang terkait dalam penagihan pajak meliputi: seksi
5
Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta Seksi Penagihan. b.
Dalam prosedur pelunasan tunggakan pajak, Wajib Pajak akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) atau Nomor Transaksi Bank (NTB) sebagai bukti pengesahan suatu setoran ke kas negara.
c.
Pencairan Tunggakan Pajak terbesar melalui tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dengan jumlah pencairan sebesar Rp 4.693.260.197.
d.
Hambatan dalam Penagihan Pajak adalah banyak Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan minimnya tenaga Jurusita Pajak. Saran yang dapat diberikan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Surabaya Rungkut adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan prosedur penagihan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang lebih banyak lagi sehingga pencairan tunggakan pajak dapat meningkat. c. Bagi Wajib Pajak ketika membayar tunggakan pajak diharapkan memastikan kembali bahwa di bukti setoran pembayaran sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) atau Nomor Transaksi Bank (NTB).
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Tjahjono, dan Muhammad F Husain. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: YKPN Agus Setiawan, dan Basri Musri. 2006. Perpajakan Umum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Billy Ivan Tansuria. 2010. Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu Diaz Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media M. Rifqi Wildan. Wawancara Implementasi Penagihan Pajak. Surabaya. KPP Pratama Surabaya Rungkut. 29 Desember 2014 Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Marihot P. Siahaan. 2004. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Muhammad Rusjdi. 2010. PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat Riant Nugroho. 2012. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Thomas Sumarsan. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT. Indeks Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat . 2007. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 . 2000. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
