RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK Tahun Sidang
:
2015-2016
Masa Persidangan
:
I
Rapat ke-
:
7
Jenis Rapat
:
Rapat Dengar Pendapat Pansus
Sifat Rapat
:
Terbuka
Hari, tanggal
:
Senin, 14 september 2015
Waktu
:
Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat
:
Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lt.3 Jln. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
Acara
:
Memperoleh masukan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Merek
Ketua Rapat
:
Drs. Wenny Warouw (Wakil Ketua Pansus Merek/F-PAN) Didampingi: 1. Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. (Ketua Pansus Merek/F-PAN) 2. H. Refrizal (Wakil Ketua/F-PKS) 3. H. Iskandar D. Syaichu, S.E. (Wakil Ketua/F-PPP)
Sekretaris Rapat
:
Drs. ULI SINTONG SIAHAAN, M.Si. (Kepala Bagian Pansus)
2
ANGGOTA HADIR NO. NO. ANGGOTA Pimpinan Pansus 1. 472 2. 387 3. 89 4. 531 Anggota Pansus 5. 212 6. 218 7. 282 8. 293 9. 341 10. 442 11. 408 12. 478 13. 512 14. 24
NAMA
JABATAN/FRAKSI
Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. Drs. Wenny Warouw H. Refrizal H. Iskandar Dzulkarnain Syaichu, S.E.
Ketua/F-PAN WakilKetua/F-P. Gerindera Wakil Ketua/F-PKS Wakil Ketua/F-PPP
Nyoman Dhamantara, S.E. Ir. G. Michael Jeno, M.M. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. H. Andika Hazrumy, S.Sos. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. I Putu Sudiartana Wahyu Sanjaya, S.E. Yayuk Basuki Achmad Fauzan Harun, S.H., M.Kom.I H. Slamet Junaidi
Anggota/F-PDIP Anggota/F-PDIP Anggota/F-PG Anggota/F-PG Anggota/F-P. Gerindra Anggota/F-PD Anggota/F-PD Anggota/F-PAN Anggota/F-PPP Anggota/F-P. Nasdem
UNDANGAN / NARA SUMBER NO.
NAMA
JABATAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1.
FERRY ADAMHAR
2.
SYAHDA GURUH
3.
ALDAMAYA PANJAITAN
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kasubagdir. Pada Dirjen HPI Staf
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 4.
IRFAN GANDA PUTRA
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
5.
OJAK SIMON MANURUNG
-
6.
ERNI INDRAWATI
-
3
KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus. Saudara Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri beserta jajarannya. Saudara Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan beserta jajarannya. Saudara Sekertaris Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan beserta jajarannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri pertemuan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Menurut laporan dari Sekertariat, daftar hadir yang telah ditanda tangani dari 10 Fraksi sudah 5 Fraksi yang menandatangani, Anggota sudah 6. Karena hal in tidak mengambil keputusan maka dengan seizin Saudara-Saudara Rapat Dengar Pendapat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. RAPAT DIBUKA Kami ucapkan Terima kasih kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri dan jajarannya, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan beserta jajarannya dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan yang telah bersedia memenuhi undangan rapat kami dalam rangka Pansus Rancangan Undang-undang tentang Merek pada hari ini, dengan agenda mendengarkan masukan ataupun tanggapan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek. Rapat ini kita agendakan sampai dengan pukul 12, namun bila ada hal-hal yang dapat kita kompromikan bersama, kita akan perpanjang sesuai dengan kesepakatan. Apakah susuna acara dan waktu ini yang kami sampaikan dapat di setujui? RAPAT SETUJU Saudara Pimpinan dan anggota Pansus, Rancangan Undang-undang tentang Merek merupakan Rancangan Undang-undang dari Pemerintah dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di Pansus DPR RI sebagai bahan masukan untuk fraki-fraksi dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah atau DIM. Pansus Rancangan Undang-undang tentang Merek pada
4
hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat guna mendengarkan masukan ataupun tanggapan mengenai Rancangan Undang-undang dar Saudara. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang pertama dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan masukan ataupun pandangannya. Kami persilakan. DIRJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (FERRY ADAMHAR) : Terima kasih Ketua. Yang Terhormat Ketua dan Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-undang tentang Merek dan Anggota Dewan yang kami hormati. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang menyangkut pembahasan Rancangan Undang-undang Merek. Kemeterian Luar Negeri menyambut gembira bergulirnya pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Merek ini yang merupakan salah satu bagian penting bagi Indonesia untuk memberi kontribusi bagi terciptanya satu tatanan aturan yang baik dan transparan, adil menyangkut perlindungan terhadap upaya dan jerih payah dan hasil kerja manusia dan badan hukum tanpa melihat latar belakang baik dari sisi strata sosial, RAS atau agama. Melalui pembahasan ini, Indonesia akan mengisi berbagai elemen penting dari seluruh upaya kontribusi Indonesia terhadap perlindungan HAKI, termasuk perlindungan hak-hak merek dan GI (Geographical Indication) melalui pembentukan hukum nasional. Ketua, Wakil Ketua Pansus dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati. Dalam rangka memperjuangkan sesuatu yang adil, transparan untuk jasa orang-orang dan badan hukum tersebut, Indonesia telah ikut serta dalam pembahasan pembentukan hukum internasional dalam kerangka perdagangan internasional yaitu kesepakatan pembentukan WTO yang mengatur perjanjian multilateral treats yaitu trade related aspect of intelectual property rights agreements yang merupakan minimum requirement untuk perlindungan HAKI bagi negara-negara anggota. Patut di catat bahwa keberadaan grapes yang memasukan elementelement dari Paris Convention dan ….. Convention sebagai minimum requirement, yang tidak memberi batas bagi negara-negara untuk memberikan perlindungan yang lebih ekstensif, asalkan tidak berlawanan dengan isi treat itu sendiri sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 Ayat (1) treats. Bapak Ibu yang kami hormati., Izinkan kami menambahkan mengenai keterangan dasar merek dan indikasi geografis, sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, merek dipahami sebagai ….. tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pemahaman dimaksud kiranya sesuai dengan apa
5
yang diatur dalam Pasal 15 perjanjian treats yaitu any sign or any combination of sign capable of distinguishing the goods and services, suatu merek yang memilik reputasi baik merupakan jaminan dari suatu kwalitas kinerja perorangan maupun perusahaan, sehingga perlindungan merek merupakan suatu yang penting dalam ranah bisnis dewasa ini. Sebagai contoh, contoh merek antara lain gambar Colonel Sanders dalam tulisan KFC pada Kentucky Fried Chicken, lambang dalam tulisan toyota pada merek mobil toyota, simbol M pada merek Mc donalds dan lambang tulisan Google untuk server pencari internet serta simbol tulisan Garuda pada perusahaan Garuda Indonesia yang menjadi jasa transportasi penerbangan dan lainnya. Klasifikasi barang dan jasa untuk pendaftaran merek yang dipakai secara universal adalah …… Selain melalui merek, pengarturan kekayaan intelektual yang terkait dengan pembelian barang juga dilakukan melalui indikasi geografis atau yang juga disebut geographical indication. Pemahaman mengenai geographical indication diatur melalui Pasal 56 Undangundang Merek dan Pasal 22 Trips. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukan asal daerah suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri atau kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Contoh produk indikasi geografis adalah minuman anggur champagne dari Prancis, kopi Gayo, darjelling tea dari Srilanka dan lain sebagainya. Betapa pentingnya mengenai pengaturan perlindungan mereka dan indikasi geografis, perlindungan merek dan juga indikasi geografis dapat dilihat dari perkembangan instrumen hukum internasional yang terkait dengan produk merek dan industri geografis. Sejalan dengan dinamika perekonomian dunia yang semakin maju, maka upaya perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk merek dan GI melalui hukum internasional juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut tidak hanya mencakup pengaturan produk merek dan GI melalui trips, namun juga melalui berbagai instrumen hukum internasional seperti Paris Convention For The Protection Industry Of Property atau konvensi Paris yang Indonesia telah menjadi pihak pada konfrensi ini dan melalui pengesahan melalui Keppres No. 15 tahun 1997. Trade Mark Law Trraty yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Protocol Madrid yang saat ini sedang dalam pembahasan inter kementerian, Singapore Treaty on Trade Mark dimana Indonesia belum menjadi pihak. Selain melalui instrumen hukum internasional di tingkat multilateral dimaksud, ditingkat regional kesepakatan mengenai hak kekayaan intelektual termasuk merek dan indikasi geografis juga diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti trade are agreement ataupun comprehensiv economic …. Agreement atau CEEPA. Sejauh ini beberapa perjanjian FTA dan CEEPA dimana Indonesia menjadi pihak yang mengatur HAKI adalah IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement atau IJEPA. Asean, Australian and New Zealand Free Trade Agreement atau AANZFTA. Saat ini Indonesia sedang merundingkan berbagai perjanjian kemitraan ekonomi yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual termasuk merek dan indikai geografis, antara lain regional comprehensive economic comprensi dengan 6 negara nitra yaitu Asean plus 6 negara dialog partner. Indonesia-Korea economic partnership IKCEPA dan Indonesia EUCEPA yang saat ini masih dalam tahap scooping paper. Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati. Kita beranjak kepada aspek utama perlindungan merek dan indikasi geografis berdasarkan hukum internasional. Hal-hal yang diatur dalam berbagai aspek hukum
6
internasional terkait dengan merek dan indikasi geografis memuat aspek, pertama adalah definisi atau aspek yang menyebabkan suatu produk dapat memperoleh perlindungan merek maupun GI. Kedua, mekanisme pendaftaran, penolakan, banding. Ketiga, aspek perlindungan yang harus diberikan kepada pemegang merek atau GI. Keempat, lama perlindungan merek dan GI. Kelima, kerjasama antar negara dalam rangka perlindungan merek dan GI. Kami menggaris bawahi di sini adalah Protocol Madrid mengatur tentang prosedur pendaftaran merek di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Jika Indonesia bergabung dalam perjanjian ini pelaku usaha akan mmperoleh kemudahan dari single international filling, dimana merek yang sudah terdaftar di satu negara anggota akan secara otomatis terdaftar pula di negara anggota Protocol Madrid lainnya. Mengingat HAKI berlaku secara teritorial dalam artian jika pemohon ingin mendaftarkan merek di 10 negara maka harus ada pendaftaran dari 10 pendaftaran berbeda dari tiap negara. Maka sistem yang tersedia dari Protocol Madrid akan memangkan langkah-langkah pendaftaran dan secara substansif menghemat biaya pendaftaran merek pemohon. Berdasarkan info yang kami dapati, Indonesia akan mengaksesi konvensi Protocol Madrid pada bulan desember 2015. Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati. Izinkan kami untuk melihat hal-hal penting yang membedakan Rancangan Undangundang Merek dgn Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dalam hal kesesuain dengan hukum internasional. Ruu Merek mengajukan sejumlah perluasan definisi merek yang mencakup bentuk, dimensi, suara dan hologram atau kombinasi dari dua atau lebih dari unsurunsur tersebut, berbeda dengan hal tersebut dalam Undang-undang Merek No, 15 Tahun 2001, definis merek hanya mencakup berupa tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Kami juga melihat, tidak ada perubahan jangka waktu perlindungan Rancangan Undang-undang Merek dan Undang-undang Merek, yaitu memberikan jangka waktu perlindungan selama 10 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Mekanisme pendaftara juga mengalami peningkatan dari sebelumnya dilakukan secara non elektronik, ditambahkan menjadi memakai metode lektronik berdasarkan Rancangan Undang-undang. Pada sisi lain IJPA, tidak ada perbedaan substansi antara Rancangan Undang-undang Merk dengan IJPA. IJPA hanya mengatur komplain dan good offices dalam pendaftaran dan perlindungan merek yang sudah di atur dalam Rancangan Undang-undang. Sesuai dengan Pasal 7 IP Chapter dari ANZFTA, dapat disimpulkan bahwa tidak a perbedaan dengan Rancangan Undang-undang. ANZFTA malah menegaskan ketentuan-ketntuan kunci dalam Rancangan Undang-undang Merek seperti indikasi geografis harus dilindungi dibawah rezim merek, penegasan acuan kepada hukum internasional serta trips dalam perlindungan merek. dalam teks negosiasi RCIP saat ini, ketentuan mengenai merek memasukan elemn-elemen non konvenional seperti suara, bau, bentuk dan bentuk 3 dimensi. Semua elemen tersebut tidak dapat diterima oleh Asean, menimbang bahwa RCIP di dasarkan kepada minimum requirement yang ada di dalam trips. Lebih lanjut teks negosiasi RCIP menekankan tentang pentingnya sistem database dan registrasi elektronik di level nasional. Meskipun Asean memastikan bahwa ini bukanlah suatu kewajiban melainkan hanya suatu ecouregment. Teks RCIP juga mendorong negara anggota untuk bergabung dalam Protocol Madrid yang merupakan salah satu bagian kunci dari implementasi Rancangan Undang-undang Merek. Sehubungan dengan makin berkembangnya teknologi dan dinamika perekonomian global maka
7
berkembang pula metode mekanisme dan aspek yang dapat dijadikan sebagai elemen pembeda produk. Perkembangan in itentunya menuntut negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dan menyediakan pengaturan yang tepat bagi perlindungan merek dan GI dengan menjadi pihak dalam bernagai perjanjian internasional yang membuat ketentuan-ketentuan mengenai merek dan GI, Indonesia wajib menyesuaikan Undang-undang Merek yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut. Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati. Sehubungan dengan hal-hal diatas, kami berpandangan bahwa, Pertama, kami menyambut baik adanya Rancangan Undang-undang Merek sebagai upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan derap dinamika perekonomian dunia. Menyambut baik adanya perluasan definisi merek yang kami pandang dapat meninghkatkan inovasi dan menunjukan jaminan kwalitas atas barang dan jasa. Mencatat bahwa dengan adanya pengaturan permohonan pendaftaran merek internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Rancangan Undang-undang Merek, langkah-langkah yang tepat perlu dilakukan untuk menyiapkan kapasitas Indonesia untuk mengelola pendaftaran merek internasional. Perlunya kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas Indonesia untuk pengelola pendaftaran merek internasional. Dengan adanya Rancangan Undang-undang Merek dari sudut pandang kebijakan akan memberi dampak kepada dinamika posisi nasional Indonesia pada berbagai perundingan perjanjian perdagangan bebas termasuk khususnya dalam aspek pengaturan hak kekayaan intelektual merek. Demikian Bapak/Ibu sekalian pandangan dari Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Baik, Terima kasih untuk Pak Ferry dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri. Selanjutnya kami persilakan Pak Irpan dari Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan RI. DIREKTUR PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA (IRPAN GANDA PUTRA) : Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua Pansus dan Anggota Rancangan Undang-undang Merek yang kami hormati. Para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami mewakili Pak Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen menyampaikan apresiasi atas revisi Undang-undang Merek, dimana Undang-undang Merek sebelumnya adalah Undang-undang No, 15 Tahun 2001. Kami juga sudah mencermati, baik naskah akademik ataupun Rancangan Undangundang yang telah dikirimkan kepada kami melalui cd. Kami berkesimpulan bahwasanya terkait
8
dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa, kami nanti akan bicara mengenai aspek pengawasan. Jadi institusi yang ada pada kami, kami melakukan pengawsan barang beredar dan jasa, khususnya barang yang sudah ditetapkan SNI wajib.
Bapak/Ibu yang kami hormati. Dari 103 pasal Rancangan Undang-undang yang kami cermati ada 19 Bab, dibandingkan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 ada 16 Bab dan 101 pasal. Ada 2aspek kami lihat dalam ruang lingkup, yang pertama terkait dengan indikasi geografis dalam pasal 2, dari situ kami mencoba untuk menelusuri pasal-pasal mana yang mencakup ada indikasi geografis, dikaitkan dengan pengawasan. Kami menemukan di dalam Pasal 58, ayat 1 mengatakan demikian “tim ahli indikasi geografis merupakan lmbaga non struktural yang melakukan penilaian menngenai dokumen deskripsi indikasi geografis dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi, ini ada 4 kami lihat, yang pertama, terkait dengan pendaftaran. Kedua, terkait dengan perubahan. Ketiga, terkait dengan pembatalan dan keempat, terkait dengan pengawasan, ini baru prolog belum masuk ke itu. Jadi kami akan masuk dari aspek pengawasan. Kemudian di dalam ayat (2) kami melihat “anggota tim ahli geografis sebagai mana ayat (1) terdiri dari para ahli yang memilikikecakapan di bidang indikasi geografis yang beraal dari, kami masuk yang b pimpinan, perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian dan seterusnya… Ayat (3) huruf c, perwakilan instansi atau lembaga berwenang melakukan pengawasan dan seterusnya…. Jadi dari sini kami mencoba masuk untuk berbicara mengenai institusi kami. Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati. Sesuai dengan institusi kami yaitu kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa, kami sampaikan tadi bahwa kami melakukan pengawasan yang terkait dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, jadi ini nanti kita bisa menyandingkan, menganalogikan bagaiman dengan kedudukan Undang-undang Merek. jadi bica mengenai lingkup pengawasan, yang kami lakukan pengawasan itu adalah terkait dengan barang atau jasa yang beredar di pasar dengan parameter, itu kami lakukajn pengawasan yiati standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan pengiklanan. Ini nanti kita lihat bagaimana posisi indikasi geografis dalam Rancangan Undang-undang yang kita ajukan dan kita bahas ini. Yang kedua, ruang lingkup pengawasan yang kami lakukan adalah terkait dengan barang dan atau jasa yang beredar di pasar, jadi sekali lagi kami melakukan terhadap peredaran barang dan atau jasa yang bereedar di pasar. Jadi kami tk bicara mengenai yang di hulu atau yang di pabrikan karena ini kewenangan dari Kementerian yang terkait. Bicara mengenai pengawasan barang yang beredar di pasar, in yang kami lihat adalah dari aspek distribusi, jadi misalnya kita melakukan pengawasan terhadap B2 kemudiaan minol dan sebagainya.
9
Yang ketiga, ruang lingkup pengawasan yang terkait dengan barang dan jasa yang diatur ketata niagaannya, kemudian jg a terhadap barang dalam pengawasan, jadi ada large tax, ada barang-barang yang lain, kemudian terkait dengan distribusi, Tentunya ini semua yang terkait dengan 3 aspek ini tentunya kita melihat kepada peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku. Pimpinan yang kami hormati, kami coba membuat semamacam flow cahart tentang kewenangan pengawasan di dalam Undang-undang PK, jadi nanti kita bisa sandingkan atau lihat di dalam Undang-undang Merek. ada 2 aspek kewenangan pengawasan, pertama adalah kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Keewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah ini tentunya terkait dengan Undang-undang PK itu adalah dilakukan oleh Menteri atau Menteri dan pimpinan lembaga terkait dan juga di koordinir oleh Menteri Perdagangan, dalam hal ini Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Kemudian ke bawah, di daerah ada yang namanya dana Dekon yang dilakukan pengawsan terhadap barang-barang yang beredar dan jasa, itu pengawasan di lakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Walikota atau Bupati. Kemudian kewenangan pengawasan berikutnya terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, ini lebih kepada LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dan juga pengaduan masyarakat lainnya seperti hot-hot issue yang kita lakukan. Ini tentunya dilakukan hanya terhadap barang yang beredar di pasar. Pimpinan yang kami hormati serta Anggota Pansus. Kami mencoba memetakan apa saja yang kami lakukan dalam pengawasan. Kita ada 3 apek : pertama yang terkait dengan pengawsan brkala, kemudian terkait dengan pengawasan khusus, yang ketiga terkait dengan kesprogram atau pengawasan atau lebih ke Tim Pengawas Barang Beredar dan Jasa. Jadi di Tim Pengawas Barang Beredar dan Jasa ini ada Kementerian terkait yang melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Untuk pengawasan berkala, di kita ada yang namanya Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa dan atau juga PPNSPK. Jadi PPNSK ini sesuai dengan amanat KUHAP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 did dalam Pasal 6 angaka 1 dimana disebutkan penyidik itu adalah penyidik Polri dan penyidik bukan dari sipil yang melaksanakan kewenangan sesuai dengan Undang-undang. Apa yang kita lakukan dalam pengawasan berkal, tentunya tidak lepas dari Undangundang atau SNI wajib yang kita lakukan pengawasan, itu terkait dengan yang pertama adalah aspek keselamatan, kemanan, kesehatan konsumen dan lingkungan hidup. Kemudian dalam pengawasan berkala, itu juga digunakan atau dimanfaatkan biasanya barang tersebut di gunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Yang ketiga tentunya pengawasan berkala ini terkait dengan produk yang SNI nya sudah diberlakukan wajib. Sebagai informasi pemberlakuan SNI ini oleh BSN kalau tidak salah sekitar 6000 an tetapi yang diberlakukan secara wajib itu oleh kementerian teknis. Jadi sampai saat ini kalau tidak salah ada 109 atau 111 SNI wajib yang sudah diberlakukan. Nah ini yang menjadi kewenangan kmi untuk melakukan pengawasan. Sebagai catatan, pengawasan yang dilakukan oleh Dirwas, itu adalah pengawasan yang dilakukan terhadap non pangan bukan pangan, karena kalau untuk pangan itu, pangan segar dilakukan oleh Kementerian Pertanian, kemudian untuk pangan olahan dan kosmetik itu dilakukan oleh Badan POM, diluar itu, ini dilakukan oleh Dirwas Kementerian Perdagangan, artinya kalu lihat dari betapa banyaknya barang beredar yang dilakukan pengawasan, ini cukup berat bagi kami.
10
Kemudian issue ketiga yang menjadi tugas waslak kita adalah terjadinya pengelabuan atau penyesatan yang merugikan konsumen, ini kita bisa lihat di dalam Pasal 9 Undang-undang PK termasuk di sana juga nanti ada di ayat 1 huruf a dn huruf h, itu ada juga bicara mengenai tentang sejarah atau keadaan barang, ini kita analogikan sebagai indikasi geografis. Setelah kita melakukan pengawsan berkala, kita melakukan pengawasan khusus. Jadi pengawasan khusus ini lebih kepada penegakan hukum, artinya ketika terjadi hasil uji atau hasil pengawasan terhadap barang tersebut apa pun juga produknya, yang non pangan, itu apabila ada indikasi pidana maka kita akan lanjutkan ke dalam pengawasan khusus. Beberapa informasi yang kami sampaikan terkait dengan parameter pengawasan produk. Jadi parameter pengawasan produk itu ada 3, pertama terkait dengan standar mutu, yang kami katakan tadi, ini tentunya beririsan dengan standar nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib. Yang kedua, parameter pengawasan produk itu adalah terkait dengan manual kartu garansi. Manual kartu garansi ini lebih kepada penggunaan manual berbahasa Indonesia, ini ada kaitan taddgn apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen terhadap barang-barang impor nantinya. Kemudian yang jag terkait dengan kartu garansi yang harus berbahasa Indonesia. Jadi ini dalam rangka apek perlindungan konsumen terhadap produk barang apa pun juga, baik itu produk dalam negeri, lebih-lebih terhadap produk luar negeri, itu ada kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia. Terkait dengan label, label ini adalah terkait pada lingkup yang diawasi dalam SNI, ini lebih kepada produk elektronik seperti kebutuhan rumah tangga kemudian barang untuk bahan bangunan, kemudian juga barang kendaraan bermotor dan juga untuk barang-barang kebutuhan lainnya. Jadi ini sebenarnya parameter yang kita lakukan, termasuk di dalamnya adlah merek, jadi lebih bica mengenai merek ini nanti kita banyak bicara di label. Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati. Kami mencoba untuk membuat semacam flow chart lagi, untuk memudahkan kita dalam melakukan mekanisme pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan itu adalah kita melakukan resampling, jadi kita membeli dan mengambil contoh dalam pengawasan terus kita lakukan uji, kemudian terhadap barang-barang yang di kepengawasan itu baik barang produk dalam negeri atau pun produk impor. Caranya kita melakukan pengawasan adalah untuk barang produk dalam negeri yang kita lihat adalah dalam penandaannya. Jai untuk produk barang dalam negeri, itu mereka ada kewajiban untuk mendaftarkan di Direktorat Pengembangan Mutu Barang yaitu pendaftaran nomor registrasi produk atau NRP, ini untuk barang-barang dalam negeri. Sedangkan untuk barang-barang impor, kewajiban bagi importir itu untuk mendaftarkan yang namanya NPB (Nomor Pendaftaran Barang). Dari kedua contoh pengawasan ini secara kasat mata kita akan melihat dalam suatu kemasan atau label dari suatu produk apakah barang ini barang dalam negeri taua pun dia barang impor. Pimpinan yang kami hormati. Terkait dengan manfaat pengawasan, ini sebenarnya yang kami lakukan adalah, pertama, memberikan kepastian mutu dan jaminan atas produk baik itu yang di konsumsi atau yang dipakai oleh konsumen. Kemudian bagi duni usaha adalah memastikan agar implementasi standar maupun ketentuan lain dalam memenuhi spesifikasi minimum yang berdampak pada dunia usaha. jadi di dalam Undang-undang PK kita berada di tengah, jadi kita melindungi juga
11
pelaku usaha, dalam arti agar mereka berusaha atau berniaga secara baik dan jujur, kemudian kepada konsumen agar diberikan jaminan khususnya terkait dengan K3L. Kami jg asdh melihat di dalam Rancangan Undang-undang Merek ini ada terkait mengenai penegakan hukum atau penyidikan. Jadi di kita juga ada yang namanya masalah mengenai penyidikan, jadi tadi kami sampaikan, kita ada yang namanya PPMSPK, tentunya di Kumham juga ada PPNSHAKI kalau tidak salah, jadi di Kumham itu ada cipta, paten dan merek mereka punya PPNS juga. Terhadap kita selaku penerima perdagangan kita ada yang namanya, dalam hal penegakan hukum, bila tadi ketika pengawasan berkala ditemukan unsur atau dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif, maka kita akan menikan kepada penyidikan. Di dalam penyidikan ini Kementerian Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2013 sudah membuat MOU antara Menteri Perdagangan dengan Kapolri terkait dengan mem-backup tentang penyidikan. Jadi penyidikan ini dalam MOU tersebut yang dikedepankan adalah PPMSPK. Jadi semua proses penegakan hukum mulai dari lift sampai dengan sidik sampai dengan P21, itu diserahkan kepada kita kemudian nanti kita limpahkan kepada penuntut umum. Jadi artinya dalam MOU ini kita di backup dengan Polri karena terus terang SDM kita terkait dengan masalah pemberkasan perkara ini sangat terbatas, apalagi saya katakan tadi, diluar produk pangan, pangan segar dan pangan olahan, itu menjadi kewenangan kami. Betapa sangat besarnya kewenangan yang kami lakukan, minus yang dilakukan PPNS-PPNS lain. Kami juga sudah melihat di dalam sanksi Rancangan Undang-undang Merek ini kemudian dikaitkan dengan sanksi yang ada di Undang-undang PK, kalau dalam Pasal 62 sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Artinya kalau kita lihat pidana penjara dengan tuntutan paling lama 5 tahun, ini tentunya ada kewenangan untuk melakukan penahanan, meskipun PPNS tidak dapat melakukan penahanan, kecuali koordinasi dengan Polri dan kecuali juga dalam hal tertangkap tangan. Jadi kita juga nanti bersama dengan polisi di wilayah setempat kita dapat melakukan itu. Untuk sanksi-sanksi administratifnya, itu ada pembayaran ganti rugi, kemudian perintah penghentian kegiatan, kemudian kewajiban penarikan barang beredar dan pencabutan izin usaha. terkait dengan kewajiban penarikan barang beredar di pasar, jadi manakala ditemukan suatu produk, baik itu produk dalam negeri ataupun produk impor yang hasil uji laboratorium tidak sesuai dengan SNI wajib atau SNI yang diberlakukan secara wajib, amak kepada pelaku usaha diperintahkan untuk menarik barang dri peredaran, saya lupa itu dalam pasal berapa dalam Undang-undang itu ada perintah penarikan barang dari pasar dan di dalam Undangundang Perdagangan yang kemarin kita bahas itu ada juga, justru malah rekomendasi pemusnahan. Jadi dalam Undang-undang Perdagangan, nanti kita akomodir dalam PPNS kami, itu ada disamping perintah penarikan barang juga adalah merekomendasikan untuk memusnahkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pimpinan yang kami hormati, kami fikir itu beberapa hal yang kami sampaikan. Kami dari Direktorat Pengawasan Barang dan jasa sangat menyambut baik tentang pembahasan Rancangan Undang-undang Merek ini dan tentunya yang tidak kalah penting, kami berharap jika Rancangan Undang-undang Merek in nanti disetujui oleh DPR, tentunya ini sangat memudahkan kami. Harapan kami memudahkan kami dan membantu Direktorat Pengawasan Barang Beredar untuk melakukan pengawasan khususnya untuk melacak kebenaran pencantuman merek pada label. Jadi ini memudahkan kami dalam melakukan pengawasan, di awal kami katakan, biasanya kami secara kasat mata kita lihat kalau itu barang dalam labelnya barang apa?
12
Mereknya apa? NPB kah ataukah barang-barang dalam negeri. Jadi di dalam Permendag nomor 67 tentang Kewajiban Pendaftaran Label, itu salah satu persyaratannya kita agara ada merek, jadi ini terus terang memudahkan kami dalam melakukan pengawasan ketika nanti Undang-undang Merek ini disahkan oleh DPR. Kami fikir itu Pimpinan yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila penyampaian kami ini tidak fokus karena kami mencoba melihat dari Rancangan Undang-undang yang ada, kami masuk dari Pasal 58 kemudian ayat (2) terkait dengan pengawasan. Bila nanti dalam pengawasan kami ditemukan produk atau barang yang tidak sesuai ketentuan, termasuk merek dalam hal ini maka sesuai dengan draft Pasal 58 ayat (1) dimana dikatakan “tim ahli indikasi geografis terkait dengan produk indikasi geografis itu adalah akan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk; pertama, pendaftaran perubahan, tentunya pembatalan. Jadi tentunya setelah kami lakukan pengawasan, ditemukan tidak sesuai ketentuan, maka kami sesuai dengan Undang-undang Pasal 58 ini, kami akan memberikan rekomendasi kepada kementerian dalam hal ini Menteri hukum dan HAM untuk melakukan pembatalan atas merek tersebut. Demikian, Terima kasih. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih Pak Irpan dari Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Nanti substansi ini akan kita diskusikan dan selanjutnya adalah, masih dari perdagangan Ibu Indrasari atau siapa yang mewakili, ini dari Sekertaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional. SEKERTARIS DITJEN. PERDAGANGAN :
PENGEMBANGAN
EKSPOR
NASIONAL,
KEMENTERIAN
Terima kasih. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Bapak Pimpinan Pansus dan Bapak/Ibu Anggota Dewan Yang Terhormat. Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional sangat menyambut baik dengan adanya revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional melakukan berbagai kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor. Salah satunya adalah menyangkut pengembangan merek, melalui program pengembangan merek yang lebih dikenal dengan program Rebranding. Program ini adalah merupakan salah satu bentuk kemitraan yang dirancang oleh Dijen PEN untuk mengangkat citra dan populitas merk dari produk-produk, khususnya produk UKM sehingga dapat dipromosikan sebagai produk unggulan baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional serta untuk menambah nilai jual dari produk-produk tersebut. Melalui program ini diharapkan produk tersebut bisa dapat bersaing di pasar internasional. Terkait dengan hal tersebut, kami menyambut baik dengan adanya usulan perubahan, perpendekan waktu dari permohonan, yang semula dari 3 bulan pada Pasal 22 ayat (1) menjadi 2 bulan dan pemeriksaan substansi yang semula 9 bulan pada Pasal 18 ayat (3) menajdi 5 bulan pada
13
Pasal 23 ayat (5). Melalui perjanjian ini dapat mempercepat dan mendorong pelaku usaha Indonesia khususnya pelaku UKM untuk secara aktif mendaftar merek barang atau jasa yang dihasilkan guna menjamin adanya kepastian hukum saat mereka berusaha. Kami juga sangat mendukung dengan yang disampaikan Pak Dirjen, tadi mengenai protocol madrid, menginat beberapa UKM kita mengalami prmasalahan meek di luar negeri, salah satunya di India, kalau tidak salah mereknya sabun harmoni, saking terkenalnya merek tersebut, dipalsukan di India dan kita tidak bisa melakukan apa-apa karena merek ini bersifatnya saat ini teritori, hanya berlaku di 1 negara yang didaftarkan. Ini sangat merugikan UKM yang ada di kita, mereka sudah berusaha keras untuk memasarkan ekspor, tapi karena kita tidak menandatangani Protocol Madrid, sehingga mereka kalah di salah satu pasar yaitu pasar India. Terkait dengan indikasi geografis, kami sangat menduikung, tapi kami menyarankana agar lebih spesifik mengenai kawasan indikasi geografis yang akan ditetapkan. Misalnya Kabupaten Gayo, apakah kabupaten saja atau bisa diperluas menjadi wilayah tertentu yang ada disekitarnya. Bisa dilakukan dengan menggunakan, mungkin pemetaan wilayah menggunakan derajat dan lintang di kawaan tersebut. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Baik, Terima kasih. Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, kira sudah mendengarkan paparan dari ketiganya ini. Tiba saatnya kita untuk diskusi dan pendalaman dari teman-teman Pansus. Bagi yang sudah siap kami persilakan, mungkin dari PAN silakan ada tanggapan-tanggapan atau masukan dalam rangka pendalaman. Kami persilakan. F PAN (YAYUK BASUKI) : Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Satu saja yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Dirjen Hukun HUPIN Kemenlu ya.
Begini Pak, dengan di ratifikasinya Protocol Madrid, maka pendaftaran merek internasional akan lebih hemat, hal ini akan menimbulkan harapan bahwa merek nasional akan lebih mudah masuk ke pasar internasional. Namun harus di sadari walaupun biaya pendaftaran merek internasional menjadi lebih murah, masih ada besarnya biaya ekspor barang, biaya pemasaran tempat penjualan, biaya promosi dan lain-lain. Biaya-biaya ini tentunya sangat besar untuk mempertahankan anggaran merek yang di daftarkan di negara lain ini tetap tergolong merek yang digunakan. Pertayaan saya, apakah perjanjian-perjanjian perdagangan internasional secara regional yang di ratifikasi, Indonesia dapat memberikan keringanan biaya-biaya yang saya maksud tadi, sehingga bisa mmproteksi merek kita untuk dapat bertahan dan berkembang di pasar internasional. Saya berharap dengan di ratifikasinya perjanjian-perjanjian regional dengan dibarengi juga dengan kesiapan pelaku usaha anak bangsa untuk go internasional,
14
bukan malah kita membuka pintu selebar-lebarnya pada merek luar untuk mendominasi di negara kita. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Terima kasih. Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih Ibu Yayuk Basuki dari Fraksi PAN. Nanti mungkin kita selesaikan terlebih dahulu setelah itu baru diberikan tanggapan. Silakan dari Fraksi PDIP. F PDIP (IR. G. MICHAEL JENO,MM) : Terima kasih Pimpinan. Michael Jeno, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Kita dari Tim ini mengapresiasi bahan yang Bapak sampaikan, tapi selain apresiasi mau minta bantuan lebih jauh kepada Bapak bertiga, akan sangat bermanfaat, kalau tadikan frame buat umumnya yang Bapak samapikan, akan sangat bermanfaat kalau kemudian kita dibantu dengan semacam matrix sehingga pasal per pasal yang related dengan tupoksi bkBapak sekalian, related dengan pasal per pasal, kondisi existingnya seperti apa dari Undangundang yang sebelumnya, kemudian usulan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang in mana yang harus kitaperkaya lagi dan mana yang harus kita detailkan lagi, mana yang harus kita tambah lagi. dari pemeparan Bapak bertiga, saya lihat ada beberapa masukan, tapi untuk membantu tim kita supaya dibuat matrix seperti itu Pak. Yang kedua, Protocol Madrid ini kan kita akan masuk bulan Desember, akhir tahun ini, tentu kita sangat berharap supaya ini bisa membantu merek-merek lokal untuk go internasional, tapi saya juga melihat dari sisi lain, apalagi kita nanti terkait dengan masyarakat ekonomi Asean, pasar yang terbuka, sebenarnya satu sisi yang ingin kita juga lakukan adalah kita memprotek produk-produk kita di pasar kita, karena artinya masyarakat ekonomi Asean bagi Indonesia itu adalah mungkin bukan cenderung produk Indonesia yang keluar tapi produk Asean yang masuk ke dalam sini, karena the peak market is Indonesia. Oarang yang akan kejar negara-negara tetangga kita di Asean misalkan akan lebih mengejar ke market kita yang 250 juta sehingga munfkin kalau buat saya, artinya pasar terbuka itu adalah produk kita unggul di tempat kita dulu Pak, karena this is the peak market, orang yang akan datang ke sini kita protek itu. terkait dengan itu bagaimana kita, mungkin urgensi dari Protocol Madrid ini, pendaftaran di Protocol Madrid ini memang menjadi urgent karena kita ingin protek itu Pak. Nah mungkin ini kita minta masukannya dikaitkan lagi dengan usulan dari Rancangan Undang-undang Merek yang sedang kita garap ini. Mungkin itu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih Pak Michael. Pak fauzan silakan. FPPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH.,M.Kom.I) :
15
Terima kasih Pimpinan Pansus. Yang kami hormati dari Kementerian. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pansus Rancangan Undang-undang Merek ini berjalan lancar dan membawa semangat kepada para pelaku pengusaha. Yang ingin saya sampaikan bahwa produk ini ada 2 jenis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ingin saya sampaikan, sejauh manakah dari Bapak-Bapak Kementerian mendorong para pelaku usaha dalam negeri supaya mendaftar, seperti misalkan ada perusahaan sarung gajah duduk dan lain sebagainya. Apakah mereka itu sudah mendaftar apa belum, kemudian kami mohon pengusaha-pengusaha atau merek-merek yang ada di dalam negeri itu yang sudah mendaftar berapa banyak dan berapa banyak yang belum mendaftar? Sebagai tugas tupoksi Bapak dalam pengawasan. Sekian, Terima kasih. Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih, lanjut ke Fraksi yang hadir. Fraksi Gerindra Pak Biem, mungkin dari meja Pimpinan juga, kami persilakan. PIMPINAN PANSUS (H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE/FPPP) : Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Direktur Pengawasan barang Beredar dan Jasa serta Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Kementerian Perdagangan yang saya hormati. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Saya melihat dari apa yang disampaikan ini mungkin kita sepakat bahwa maksud dan tujuan dari perbaikan dan penyempurnaan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah yang pertama, saya kira kita sepakat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran merek, itu yang pertama. Yang kedua, lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran merek. yang lainnya juga lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang kemungkinan terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain. Dan yang terakhir menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan-ketentuan internasional, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Kementerian Luar Negeri tadi, yang telah di ratifikasi atau di aksesi oleh Indonesia, itu kita sepakat. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya, bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini tidak secara eksplisit memberikan perlindungan merek terhadap penyalahgunaan domain name, masalah yang timbul dari pendaftaran domain name oleh yang tidak berhak ini dapat diselesaikan dengan mnggunakan hukum yang ada. Saya ingin gambaran dari Bapak-Bapak di depan ini berkaitan dengan domain name. Saya kira itu saja, Terima kasih. Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.
16
KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih Pak Iskandar dari meja Pimpinan. Kalau gitu saya pinjem saja ya dari Gerindra. Pak Dirjen bertiga yang telah mamberikan aparan, mungkin nanti ada tanggapan. Pertama mungkin dari Dirjen yang Deplu ini, bahwa pelaksanaan Undang-undang Merek yang kemarin yang kita lihat di lapangan itu tentang lemahnya perjanjian lisensi, apakah ……. Itu begitu hebat bunyinya, tapi di lapangan ini begitu berat dilaksanakan. Mungkin dalam konsep yang sekarang ini gimana kita bisa membuat ini supaya perjanjian itu betul-betul sulit dilanggar oleh kedua belah pihak, tapi itu datang dari kita punya Undang-undang. Yang berikutnya bahwa Undang-undang ini juga nanti akan melindungi perekonomian dari segi transfer teknologi, kalau tidak salah itu juga diatur, bagaimana supaya kita fokuskan ini supaya merek yang datang ini bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Transfer teknologi istiahnya. Dan yang ketiga, kenapa atau apa alasannya kok protocol madrid ini lambat sekali kita mau ratifikasi, padahal itu sangat menguntungkan untuk ekspor, terutama untuk ekonomi rakyat kecil, msalah kasusnya itu masalah nanti, tapi bagaimana dari masing-masing departemen bisa memberikan warna bahwa departemen ini melalui Undang-undang yang akan kita buat memberikan keluasan, kebebasan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka untuk ekspor. Demikian, Terima kasih. Kalau Pak biem tidak ada, dari tadi kan sudah datang, jadi ada subtansi yang dapat disampaikan dalam rangka kita pendalaman. FPD (WAHYU SANJAYA, SE) : Terima kasih Ketua. Saya sedikit menanyakan untuk Departemen Perdagangan, ada berapa jumlah PPNS sekarang ini Pak. Bisa langsung dijawab saja Pak sekarang, kalau inget, kalau tidak ingat mungkin bisa disusulan nanti. Kalau ada berapa jumlah PPNS yang sekarang ada di departemen Perdagangan. Terima kasih. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Baiklah, saya kira secara umum saja sudah didengarkan pertanyaannya semua. Ini waktuya kita untuk memberikan tanggapan dari narasumber. Silakan Pak Michael. F PDIP (IR. G. MICHAEL JENO,MM) : Terima kasih Pimpinan. Untuk memperkaya diskusi saja, terutama terkait dengan perdagangan. Kalau kita bicara produk, itu kan ada barangnya sendiri, ada brandnya sendiri. Yang sekarang itu pengawasan dari pada produknya ittu kan di perdagangan, tetapi seolah-olah brandnya itu terpisah, pengawasan dari brandnya itukan di HAKI, artinya kalau misalnya katakanlah air
17
mineral ini ada SNI nya, standar dari cairan ini, itu kan di perdagangan begitu beredar. Tapi merek Aqua nya ini, merek air mineral ini itu kan di HAKI ya Pak. Ini kalau, bukan duplikasi, mungkin karena beda kompetensi, beda keahlian. Tetapi kalau itu kemudian disatukan artinya untuk air mineral ini, pengawasan dari esensenya, kandunganya itu di perdagangan, kemudian brandnya, pengawasannya juga di Departemen Perdagangan, itu bagaimana Pak, bisa atau tidak, untuk bill kompetensinya bisa atau tidak, seberapa cepat dan lain sebagainya. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih. Kami persilakan kepada narasumber untuk memberikan jawaban-jawabnnya. Kita mulai saja dari Pak Ferry, kemudian Pak Irpan dan selanjutya. DIRJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (FERRY ADAMHAR) : Terima kasih Pak Ketua dan Bapak Wakil Ketua. Bapak/Ibu yang kami hormati, Terima kasih atas pertanyaan dan klarifikasi yang sudah disampaikan. Ada beberapa juga yang mungkin akan dilengkapi oleh beberapa teman-teman di sini. Pertama, menyangkut ratifikasi protocol madrid. Memang protocol madrid ini lebih spesifik untuk mengatur, mempermudah pendaftaran merek, karena sepanjang ini, kita belum menjadi partner. Kalau misalnya kita mendaftarkan merek kita di suatu negara, itu tidak mendaftarkan otomatis ke negara lain yang bukan anggota. Manfaat yang kita dapat, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur dari ses Perdagangan, merek dagang kita yang namanya harmoni, itu dipalsukan di India. Karena kita mendaftarkan merek kita itu di suatu negara yang tidak masuk India. Nah dengan Protocol Madrid ini kita harapkan, dengan kita menjadi anggota dari protocol madrid ini, otomatis akan mengatur juga mengikat seluruh negara yang anggota dari Protocol Madrid, ini manfaat yang kami lihat untuk kita, terutama UKM yang produknya luar biasa. Kami dulu kira-kira 30 tahun lalu bi, berjuang bagaimana produk-produk seperti jamujamu kita itu yang akan masukan ke dalam trade ma\rk kita. Betapa di Asean sendiri itu agak susah, nanti akan beranjak kepada ASEAN yang menurut hemat kami sangat krusial di sini. Yang kedua adalah mengurangi biaya pendaftaran, jadi kita lebih simpel, memang nanti operasional bukan dari Kemlu nanti dari kementerian terkait, munkin nanti HAKI atau dari perdagangan yang akan melakukan. Dan perlindungan hukum itu sendiri di luar negeri. Jadi negara pihak pada konfrensi atau protocol itu akan mengikatkan dirinya terhadap implikasi ini. Menyangkut pertanyaan kedua dari Ibu yaitu bagaimana proteksi ke dalamnya. It is very crutial dalam regional, memang seperti yang kami sampaikan tadi, yang terpentingnya adalah bagaimana perlindungan. Perlindungan itu adalah negara yang melindungi, setiap kita pergi di dalam perjanjian-perjanjian free trit, dan perjanjian komprehensif agreement dengan negara seperti ECAP yang kita lakukan dengan 6 negara non Asean, itu yang akan tercakup di dalamnya, perdagangan berapa billion? 17 billion, Ibu bisa bayangkan, kita selalu mengedepankan maslah itu, ini yang bikin standmin block bagi kita Bu. Billion Dollars Bu, ini yang sekarang menjadi pesaing dari TTP nya Amerika Bu, triliun ya, sorry triliun bukan billion. Karena kita bicara India di situ, kita bicara
18
China di sana dan kitabicara beberapa negara yang mempunyai ekonomi dan hal yang kuat sekali. Kami nanti mungkin akan menanyakan kenapa sekarang, kalau ini bermanfaat kenapa sekarang, mungkin nanti teman-teman akan, bagaimana kita proses kegiatan dari interdeparmental ini untuk menjadi pihak we born to the threaty, prosesnya seperti apa dan kenapa keterlambatannya, mungkin akan ditambahkan oleh teman kami dari HAKI. Tadi pertanyaan dari Bapak Ketua kalau tidak salah, yaitu menyangkut seperti yang bapak sampaikan….. memang benar Pak, kita harus mengikuti. Dari beberapa kasus yang terjadi, kami pun menerima Pak, kita mendapatkan beberapa perselisihan-perselisihan perdata ini Pak yang kita hars daftarkan rogatory ke beberapa pengadilan di sini Pak, memang menyangkut hal ini Pak. kami mengharapkan dengan adanya Undang-undang yang baru ini kita lebih menekankan hal ini Pak, karena ini mungkin Bapak/Ibu Yang Terhormat mungkin setuju, salah satu elemen terpenting bagi kita adalah kepastian hukum. Kalau kita dapatkan, kita bisa membuat itu di Indonesia tentu ini akan beranjak tidak hanya ps masalah merek tapi ke masalah-masalah yang lainnya, nah ini yang sekarang kami lakukan juga dalam event yang terpisah yaitu dengan Mahkamah Agung. Bagaimana kita menginngage mereka, bagaimana juga kita menginikan, para hakim itu juga mengetahui hal-hal yang terbaru, bukan hanya di hukum perdata tapi juga di hukum pidana, seperti misalnya IUU Fisihing, kita juga sedang mengingage juga dengan mereka Pak. Jadi apa-apa yang ketangkep dengan perlakuan IUU Fishing juga pengadilan dan para hakim mengetahui sedikit banyak perkembangan ini. Apa namanya konsep, hal-hal yang kita namakan dengan crime agency humanity atau genocida dan hal-hal seperti itu yang berkembang di internasional, kami sedang membuka jalur itu kesana Pak, mohon maaf agak keluar sedikit. Tapi kembali ke pertanyaan Bapak Ketua tadi itu, hal-hal penting dan kami look forward untuk ini. Bapak/Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun terkahir kita akan menjadi MEA Pak, Masyarakat ASEAN yang akan membuka market kita untuk ASEAN, nah untuk ini semoga dengan kita mempercepat proses ini, kita dapat jgamelindungi produk-produk atau produksiproduksi kita baik itu tradisional maupun yang kreatif, dari yang tadi Bapak samapaikan, serbuan dari luar, tidak sedikit Pak, memang kita harus melindungi. Saya percaya dengan kerjasama antara Pemerintah dengan DPR dalam hal ini akan lebih mempercepat dan mempermudah kita menghadapi masyarakat ASEAN ini. Itu jawaban dari kami, mungkin ada Bapak-Bapak yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Silakan dari Departemen Perdagangan. DIREKTUR PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA (IRPAN GANDA PUTRA) : Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak/Ibu yang kami hormati, kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Dirjen. Yang pertama, terkait usulan dari Pak Michael Jeno, nanti kami akan berikan matrix sandingan. Sebetulnya kami sudah menyiapkan juga Pak, tapi sepertinya kalau kami berikan ini kok kayanya belum pas. Jadi nanti kami sudah mencoba menyandingkan antara 15 2001 dengan Rancangan Undang-undang ini. Kemudian sepertinya belum terlalu menukik Pak, jadi
19
nanti kami akan berikan melalui email kami, jadi biar nanti mungkin akan memudahkan dalam pembahasan, usulan Bapak kami akomodir. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan dari Pak Fauzan dari PPP, pertanyaannya sejauhmana pelaku usaha dalam negeri sudah mendaftarkan merek, kemudian apakah mereka juga diberikan kemudahan? Jadi begini Pak, kita terus terang kalau mngenai jumlah perusahaan baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang sudah mendaftarkan merek, kami tidak mempunyai datanya Pak. jadi mungkin temen-temen dari Dirjen HAKI khususnya dari Direktorat Merek dapat memberikan data, namun demikian kami punya suatu, tapi mungkin angkanya tidak tepat, ada semacam suatu parameter untuk dapat melihat berapa banyak yang sudah mendaftar, kita pnya yang namanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2013 terkait dengan tata cara pendaftaran label, jadi di situ ada pada Pasal 8 ayat (1) salah satu sarannya suatu perusahaan akan mendaftarkan label, namaya kita punya surat keterangan pendaftaran label bahasa Indonesia, salah satu sarannya adalah harus ada surat pengakuan sebagai pemegang merek, ini kalau seandainya dia barang impor. Jadi parameter kita akan mlihat di sana, ketika nanti pemohon SKPLBI (Surat Keterangan Pendaftaran Label Bahasa Indonesia) yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2013, ketika permohonan diajukan, tanpa ada persyaratan yang tidak dipenuhi, akan kita tolak Pak. Jadi terus terang berapa banyak yang kita tolak, kita tidak hapal juga Pak. tapi mngenai berapa jumlahnya itu saya yakin teman-teman dari Dirjen HAKI punya datanya. Tapi indikasi bagi kita untuk melakukan pengawasan ada di Permendag nomor 67, dimana pendaftaran SKPLBI itu salah satu persyaratannya adalah adanya pengakuan sebg agen pemegang merek, ini kalau yang impor Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak iskandar Syaichu, kami mencoba menjawab terkait dengan domain name khusus untuk merek. jadi biasanya kalau seseorang atau suatu perusahaan sudah mempunyai domain name tersendiri, misalnya www.google...... Itu tk akan lagi orang lain bisa masuk Pak, jadi sudah ada domain yang memiliki atau misalnya www.kompas.id dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya, orang lain tidak akan lagi bisa ketika domain tersebut sudah di daftarkan. Dan ini juga tentunya tidak lepas dari, mohon maaf kalau salah nanti diluruskan Pak, terkait juga dengan adanya konvensi internasional mengani hal ini, karena sudah diatur di dalam Undang-undang ITE, dalam Undang-undang ITE itu sudah mengatur tentang domain name. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wenny Ketua Rapat, bagaimana agar kita dapat mentransfer teknologi terkait dengan merek, jadi memang terus terang Direktorat Pengawasan Barang Beredar tidak secara khusus melihat produk dari yang diajukan kepada kita dalam hal pendaftaran label tadi Pak. jadi kita tidak secara khusus mempelajari apakah ini ada transfer teknologi dan sebagainya, karena kami hanya melihat persyaratan pendaftaran yang itu adalah salah satunya terkait dengan merek, jadi artinya kalau transfer teknologi dikaitkan dengan pengawasan, yang kami lihat sebenarnya ini, kita kurang punya data, kami hanya melihat kepada persyaratan pendaftarannya Pak. Jadi transfer teknologi terus terang kami tidak tau Pak. Kemudian Bapak yang dari Partai Demokrat yang mengenai jumlah PPNS, seberapa banyak jumlah PPNS yang ada di kita. Jadi data terakhir yang ada di kita per Juni kalau tidak salah kemarin itu, jumlah PPNS yang ada di Indonesia itu ada sekitar 856, tapi data ini terakhir berubah karena adanya mutasi di daerah masing-masing, padahal persyaratan ketika kita mendiklatkan, mendidik PPNS di Pusdiklat Megamendung Polri, kita minta persyaratan mereka,
20
antara lain dia melaksanakan tugas di bidang itu, di bidang perlindungan konsumen, kemudian sanggup untuk tidak di pindahkan, mereka kirim ke kita waktu mau di diklatkan, diklatnya itu sekarang 400 jam, lebih kurang 4 bulan dan juga yang 200 itu untuk Pimpinan, itu kita persyaratkan Pak, tapi faktanya pernah terjadi mereka masih di diklatkan, belum selesai ada informai sudah di mutasi Pak. nah kalau sudah begini sebenarnya kendala bagi kita, bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen itu bisa dapat dilaksanakan, padahal terus terang pengawasan barang beredar itu bukan hanya di pusat, lebih banyak di daerah-daerah, itu mengenai data PPNS. Selain itu kita juga ada namanya mendidik khusus utuk pengawas barang beredar dan jasa, jadi semacam PPC pengambil contoh barang. Kita diklatkan melalu pengawasan barang beredar, diklat pengawasan barang beredar dan jasa, itu kita sudah mendiklatkan, mendidik 1503 PNS. Jadi mereka ini lah ementara yang jadi ujung tombak pertama melakukan pengawasan, jadi pengawasan berkala dulu baru pengawasan khusus. Di pengawasan berkala ini, tadi kalau dalam tayangan kami ada PPBJ dan PPNS. PPBJ ini kita diklatkan khusus untuk pengawasan berkala, ujung tombak. Jadi mereka tidak bisa untuk penegakan hukum. Jadi kita mendiklatkan selain PPNS juga ada PPBJ itu jumlahnya ada 1503 orang di seluruh Indonesia. Jadi kita utamakan kalau yang untuk PPNS itu sebagian berada I propinsi, kalau PPBJ itu adalah sebagian Kabupaten/Kota tapi PPNS ada juga di Kabupaten/Kota karena terus terang kita untuk mendiklatkan, itu juga terkait dengan masalah anggaran, satu angkatan dulu bisa 2 kali Pak, sekarang kita hanya bisa satu anggkatan 30 orang. Makanya kita selektif banget terhadap mereka yang akan mengikuti diklat PPNS dan PPBJ, jangan sampai nanti dengan biaya yang sudah dikeluarkan mrtk tk dapat melaksanakan tugasnya Pak. jadi itu datanya Pak. F PD (WAHYU SANJAYA, SE) : Izin Pimpinan. Apakah sudah ada kajian kira-kira jumlah idela yang Bapak butuhkan berapa, seandainya Undang-undang ini sudah di sahkan Pak? DIREKTUR PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA (IRPAN GANDA PUTRA) : Terima kasih Pak. Sebetulnya Pak kalau kita bicara mengenai jumlah Pak, karena penegakan hukum itu ada juga dan pengawasan itu di Kabupaten/Kota. Jadi bisa dibayangkan saja, ini malah welcome Pak, kami terima aksih banget. Selama ini kendala kami masalah dana Pak, terus terang saja Pak, jadi ada lima ratus sekian puluh kota Kabupaten/Kota mestinya itu harus kita diklatkan untuk PPNS tetapi sekali lagi bandingkan saja dengan jumlah, saya mencoba membandingkan saja kalau dengan jumlah 856 orang PPNS, Kabupaten/Kota saja sudah 500 sekian, belum lagi propinsi, berarti kan belum lagi yang mutasi Pak. jadi terus terang kalau di jumlah, idealnya itu satu tahun itu kita meng-PPNS-kan sekitar 200 untuk yang pola reguler, minimal 200 Pak, padahal satu kelas itu 30 orang Pak, berarti 6 angkatan, tentunya itu anggaran. Yang kedua, ketersediaan tempat di Lemdiklat Polri Megamendung Pak, jadi mereka menerima diklat PPNS itu bukan hanya dari Kementerian Perdagangan tetapi juga dari kementerian lainnya juga Pak. kalau Bapak tanya idealnya, memang harus minimal 200 tiap tahunnya itu setelah kita hitung mereka mutasi dan lain sebagainya. Apalagi kita menghadapi
21
MEA Pak, sangat-sangat berat tugas kita. Perlindungan konsumen sangat berat ketika nanti arus barang dan jasa dari luar masuk, kalau kita tidak membentengkan dengan PPNS sangat susah Pak. kami apresiasi Pak, kalau memang nanti harapan dari DPR harus banyak, kenapa tidak di tahun berikutnya kami akan coba menganggarkan, mudah-mudahan ini diterima ya Pak usulan kami. F PD (WAHYU SANJAYA, SE) : Begini Pak, kalau kita cerita Undang-undang, tidak ada gunanya aturan kalau tidak ada yang mengawasi. Tapi saya juga bingung dengan Bapak, disatu sisi Bapak mengatakan bahwasanya ketidak tersedianya anggaran, tapi kami dari Komisi VI melihat usulan dari Kementerian Perdagangan justru turun untuk 2016, sengaja disedikitkan atau bagaimana? Coba nanti Bapak diskusi dengan Pak Menteri yang baru. Pak kami ditegur Pak, bilang saja seperti itu. bilang juga kalau mau pengawasan bagus kenyataannya anggarannya turun. Saya mencermatinya dari hal itu, jadi tolong nanti Bapak sampaikan dengan Pak Menteri agar diperbaiki Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Interupsi sebentar, karena tadi kita sepakati waktunya jam 12, karena ini masih satu lagi yang belum menjawab, bagaimana kalau kita perpanjang 15 menit. Setuju? RAPAT SETUJU DIREKTUR PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA (IRPAN GANDA PUTRA) : Terima kasih Pak dari Demokrat ata masukannya, sesuai dengan saran Bapak nanti akan kita diskusikan dengan Pimpinan. Saya kira itu Pak dari kami, mungkin Pak Wisnu akan menambahi sesuai dengan Tupoksinya. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih Pak Irpan, selanjutnya mungkin dilengkapi oleh rekannya dari Pengembangan Ekspor Nasional. Kami persilakan. KEMENDAG (INDRASARI W) : Terima kasih Bapak Pimpinan. Menambahkan saja untuk Bapak Ahmad Fauzan Pak, kita di Dirjen Pengawasan Ekspor Nasional memang punya program yang namanya pengembangan merek Pak, tapi untuk pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor. Jadi mulai dari 2010 sampai dengan 2014 sudah 350 pelaku usaha UKM yang sudah kami fasilitasi Pak dan pada tahun 2015 ini kami
22
memfasilitasi 75 pelaku usaha ekspor untuk melakukan re-branding karena kalau kita lihat pada dasarnya mereka sudah mempunyai merek tapi untuk dijual ke luar negeri belum bisa Pak, karena mereknya kurang menarik. Sehingga kita membuat program ini, ada 3 tahapannya, pertama adalah tunjangan usaha, jadi kita coba pelajari usahanya mereka untuk mendapatkan pemahaman apa sih sharing point yang akan mereka jual. Yang kedua adalah kita temukan dengan konsultan branding untuk mendapatkan rekomendasi strategi merek, sehingga mereka tau mau masuk dari segmentasi yang mana lalu brand positioningnya seperti apa, itu yang kita lakukan Pak. Jadi hasil akhirnya adalah keluar suatu brand yang merupakan personality dari perusahaan tersebut Pak. Berdasarkan brand positioning dan brand personal tadi, kita buat dan kitarekomendasikan kepada mereka bran identity yang nantinya akan mereka gunakan di pasar ekspor, sehingga mereka bisa bersaing di pasar, nanti brand identity itu digunakan pada semua materi komunikasi mereka keluar negeri, itu yang kita lakukan selama ini Pak. Yang ketiga adalah kita melakukan rekomendasi komunikasi merek, karena kalau sudah ada mereknya, sudah ada brandnya itu juga harus dikomunikasikan, jadi kita juga mengajarkan mereka bagaimana mereka mengkomunikasikan merek yang mereka punyai di pasar internasional. Kita biasanya menggunakan teknologi informasi, walaupun kita juga membantu mereka, membawa mereka ke berbagai pameran atau eksebisi di luar negeri kalau mereka sudah mempunyai brand dan kwalita produk yang baik. Itu yang terkait dengan pengembangan brand di Dirjen PEN. Untuk yang Protokol Madrid tadi Pak, memang ada 2 sisi Pak, disatu sisi kita mudah untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain tapi kita juga harus siap Pak, beberapa waktu yang lalu, merek Prada kalah oleh pengusaha lokal kita Pak. jadi Prada itu sudah ada sejak 1978 tapi kalah oleh penguasaha kita yang baru mendaftarkan merek tahun 2008, karena apa, karena kita belum meratifikasi Protocol Madrid. Jadi mungkin dalam Undang-undang Merek ini kita harus siap-siap mengantisipasi hal-hal seperti ini, karena begitu madrid ini kita ikuti ini akan berlaku, berarti Prada yang ada di Indonesia kalah sebenarnya, tidak berhak dia karena mereka sudah mendaftarkan terlebih dahulu. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita dalam menyusun Rancangan Undangundang Merek ini Pak untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mungkin itu Pak tambahan dari kami. Sekian dan Terima kasih. KETUA RAPAT (DRS. WENNY WAROW/F GERINDRA) : Terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman masih ada? Cukup ya. Nanti bahan-bahannya Pak, kalau memang yang sudah ada sekarang ada yang masih kurang, dari stah ahli kami bisa menampung semuanya untuk kita merampungkan lebih sempurna lagi Undang-undang Merek ini. Karena semua sudah selesai, Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Pansus yang saya hormati, dekianlah acara rapat pada hari ini semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberikan kekuatan lahir dan bathin pada kita semua, sehingga kita dapat menajalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.
23
RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB Jakarta, 31 Agustus 2015 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT ttd. DRS. ULI SINTONG SIAHAAN, M.SI. NIP. 19601108 199003 1002
