PUBLIC SUMMARY (Ringkasan Publik) SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)
PT. ACACIA ANDALAN UTAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Oleh Lembaga Sertifikasi PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PROSES SERTIFIKASI Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) merupakan perwujudan dari konsep pembangunan bidang kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam proses pencapaiannya diperlukan suatu sistem yang menjamin keseimbangan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. Sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi riil dengan standar kinerja yang harus dicapai dalam PHTL, maka diperlukan sistem sertifikasi sebagai proses yang berkesinambungan. PT Acacia Andalan Utama (PT AAU) mempunyai komitmen dan tekad yang cukup tinggi dalam mewujudkan PHTL. Hal ini dibuktikan dengan mengajukan aplikasi untuk sertifikasi PHTL dengan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) kepada Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
Proses Aplikasi Proses sertifikasi PT Acacia Andalan Utama (PT AAU) dimulai sejak diterimanya aplikasi permohonan sertifikasi pada bulan Juni 2012 kepada Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia untuk sertifikasi PHTL dengan standard LEI 5000-2.
Proses Penapisan Proses penapisan awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan PT AAU untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Proses penapisan dilakukan oleh tim Panel Pakar I mengacu pada Pedoman LEI 99-33, diawali dengan penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT AAU. Tim Panel Pakar I dari PT TUV Rheinland Indonesia yang melakukan kegiatan penapisan awal untuk 3 aspek yang dinilai yaitu: 1 Ir. Ahmad Hadjib, MS untuk aspek Produksi 2 Dr. Machmud Thohari, DEA. untuk aspek Ekologi 3 Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si untuk aspek Sosial Dengan fasilitator Riki Harpan
Proses Peninjauan Lapangan Proses penapisan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan di lokasi Unit Manajemen pada tanggal 16 – 20 Juli 2012. Dari hasil penapisan yang mencakup penelaahan dokumen dan kunjungan lapangan serta konsultasi publik maka Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa PT AAU dapat melanjutkan ke proses penilaian lapangan.
Pengumuman Publik Sebelum dilakukannya proses penilaian lapangan, terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman publik untuk mengundang masukan-masukan atau input yang terkait informasi mengenai kinerja pengelolaan hutan unit manajemen dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan dijadikan bahan informasi untuk penilaian. Pengumuman publik tentang proses sertifikasi PHTL PT AAU dilakukan dengan beberapa cara yaitu: ~1~
-
Pengumuman melalui media masa nasional “Media Indonesia” pada tanggal 22 November 2012. Pengumuman melalui media masa lokal “Kaltim Post” pada tanggal 22 November 2012. Pengumuman melalui email (mailing list) kepada para praktisi kehutanan, LSM dan pihak terkait lainnya.
Konnsultasi Publik Sebagai bagian dari proses penilaian lapangan skema sertifikasi, harus dilakukan konsultasi publik untuk menampung semua masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2013 dengan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Daerah Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan dari kalangan institusi pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, organisasi massa, dll.
Penilaian Lapangan Proses penilaian lapangan untuk unit manajemen PT AAU dilakukan oleh tim penilai lapangan Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia yang menggunakan standar LEI 5000-2 sebagai acuan penilaian. Kegiatan penilaian lapangan dilakukan pada tanggal 14 Januari sampai dengan tanggal 18 Januari 2013. Tim penilai lapangan terdiri dari : 1 2 3 4
Heni Handayani, S. Hut. (Lead Assessor/Aspek Produksi). Zaenal Arifin, S. Hut. (Assessor Aspek Ekologi) Drs. Fadli (Assessor Aspek Sosial) Dengan fasilitator Riki Harpan
Penilaian lapangan yang dilakukan oleh tim penilai lapangan PT TUV mengacu pada standar LEI 5000-2 tentang Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pedoman LEI 99-31 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian lapangan Sertifikasi PHTL dan Pedoman LEI 99-32 sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penilaian lapangan sertifikasi PHTL.
Proses Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi oleh Panel Pakar II Tahap selanjutnya dari proses sertifikasi ini yaitu tahap evaluasi dan pengambilan keputusan sertifikasi. Tahap ini dilakukan oleh tim Panel Pakar II, yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari tim Panel Pakar I yang melakukan tahap penapisan dan Panel Pakar dari aspek produksi, ekologi dan sosial yang merupakan utusan daerah dimana Unit Manajemen berada. Susunan Panel Pakar II terdiri dari : -
Ir. Ahmad Hadjib, MS (Aspek Produksi) DR. Ir. Fadjar Pambudhi, M.Sc. (Aspek Produksi/Kaltim) Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA. (Aspek Ekologi) DR. Chandradewana Boer (Aspek Ekologi/Kaltim) Dr. Ir. Pudji Muljono (Aspek Sosial) Ir. Setyawati, MP (Aspek Sosial/Kaltim) ~2~
Panel Pakar II bekerja setelah menelaah laporan hasil penilaian lapangan dan presentasi dari tim penilai lapangan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 11 April 2013 berlokasi di Hotel Harris, Sentul Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II tersebut, PT Acacia Andalan Utama yang memiliki areal kerja seluas 39,620 di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu. Panel Pakar II juga mengeluarkan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh unit manajemen PT AAU sebagai berikut : Rekomendasi Aspek Produksi 1.
Pemantapan kawasan untuk menyelesaikan pengukuhan kawasan seluruh wilayah kerja UM - Penataan batas partisipatif yang diawali dengan proses penyepakatan trase batas - Penyelesaian konflik untuk areal yang masih bermasalah - Mendorong Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan agar segera melaksanakan pengukuhan
2.
Pengamanan kawasan dari bahaya kebakaran untuk mencegah kerusakan tegakan akibat kebakaran hutan sekecil mungkin - Merealisasikan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) - Menyelesaikan pembangunan menara api yang tertunda pembangunannya - Memperbaiki peralatan yang rusak
3.
Kelola produksi untuk terjaminnya pemahaman masyarakat di dalam dan sekitar areal UM mengenai hak-hak masyarakat atas areal kawasan unit manajemen dan sumber daya hutan - Penyuluhan secara periodik pemasyarakatan hak-hak masyarakat atas kawasan dan sumber daya hutan - Membuat aturan pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan melibatkan masyarakat
4.
Pembentukan hutan normal untuk tercapainya realisasi penanaman seluas 4.368 ha per tahun dengan kualitas tanaman yang baik - Penyelesaian konflik untuk lahan yang masih bermasalah - Merencanakan jangka benah menuju struktur hutan normal. - Merevisi RKUPHHK sebagai dasar acuan perencanaan yang lebih detail/operasional
5.
Redesain perencanaan pengelolaan hutan untuk tercapainya realisasi pemeliharaan tanaman dengan kualitas yang baik - Merevisi RKUPHHK sebagai dasar acuan perencanaan yang lebih detail/operasional - Monitoring pemeliharaan tanaman yang lebih ketat
6.
Manajemen Keuangan untuk terjaminnya kelancaran dan keteraturan pendanaan untuk setiap aspek kegiatan - Meyakinkan pemegang saham agar terus mendukung pendanaan untuk setiap aspek kegiatan selama UM belum berproduksi
7.
Penataan Organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi ~3~
- Pembenahan efektivitas organisasi 8.
Pemantapan kawasan untuk Berkurangnya gangguan hutan - Penyelesaian konflik untuk areal yang masih bermasalah - Identifikasi areal konflik secara bersama oleh para pihak
9.
Redesain perencanaan pengelolaan hutan untuk tertatanya unit-unit kelestarian dengan struktur hutan normal - Melakukan penataan unit-unit kelestarian hutan
10. Stabilisasi produksi pada tingkat produksi lestari untuk peningkatan asset tegakan hutan - Merencanakan jangka benah menuju struktur hutan normal - Meningkatkan kemampuan penanaman sehingga mencapai luasan 4.368 ha per tahun Rekomendasi Aspek Ekologi 1.
Pengendalian laju sedimentasi di badan-badan sungai sebagai akibat erosi a. Pencegahan laju sedimentasi pada badan sungai - Rehabilitasi dan restorasi vegetasi pada Sempadan Sungai di areal terdegradasi secara intensif - Menambah jenis dan jumlah bibit tanaman hutan di nursery untuk rehabilitasi. - Pemantauan tutupan vegetasi dan areal yang rusak di Kawasan Lindung, khususnya pada sempadan sungai b. Melengkapi jumlah plot pngamatan sehingga mewakili berbagai kelerengan dan kelas umur tanaman - Pemantauan erosi secara berkala c. Memperpendek lama masa keterbukaan lahan di areal produksi sejak waktu panen sampai replanting - Meninjau SOP terkait hand over area - Peningkatan supervisi kontraktor pemanenan
2.
Evaluasi upaya mengurangi dampak penggunaan alat-alat berat saat pemanenan terhadap terjadinya erosi tanah dengan penyerakan serasah dan kulit pohon secara merata pada areal bekas tebang - Pemantauan soil compaction di areal produksi setelah panen - Pengukuran dampak penggunaan alat berat saat pemanenan terhadap pemadatan tanah - Eksplorasi teknik maju yang dapat diimplementasikan dalam mengurangi pemadatan tanah. - Penyempurnaan teknik untuk mengurangi pemadatan tanah akibat alat-alat berat
3.
Pengendalian debit sungai - Pemantauan debit sungai secara teratur pada musim hujan dan kemarau - Analisis Qmax/Qmin secara seksama
4.
Peyimpanan bahan kimia (pestisida dan pupuk anorganik) sehingga memenuhi syarat lingkungan. Penggunaan bahan kimia yang aman lingkungan dan kesehatan - Renovasi gudang penyimpanan bahan kimia (pestisida dan pupuk anorganik) ~4~
- Penataan penyimpanan bahan kimia (pestisida dan pupuk anorganik) yang teratur - Perbaikan SOP penggunaan dan pencampuran pestisida. 5.
Program sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat - Penyusunan materi penyuluhan yang sesuai dengan daya serap masyarakat setempat - Penyuluhan secara berkala melalui tatap muka dengan komponen masyarakat. - Pembuatan MOU tentang pengukuhan kawasan lindung secara kolaboratif dengan masyarakat - Pendataan secara partisipatif jumlah dan luas areal dalam kawasan lindung yang dimanfaatkan masyarakat setempat - Penyusunan dokumen perencanaan pamasangan dan pemeliharaan tata batas. - Sosialisasi rencana, pemasangan dan pemeliharaan tata batas
6.
Jaminan keamanan kawasan lindung a. Pelaksanaan patroli keamanan yang meliputi kawasan lindung - Penyempurnaan SOP patroli keamanan yang disesuaikan dengan pengamanan kawasan lindung b. Kerjasama pengamanan kawasan lindung bersama masyarakat tempatan - Membangun kesepahaman dengan masyarakat untuk pengamanan kawasan lindung. - Patroli pengamanan kawasan lindung bersama masyarakat
Rekomendasi Aspek Sosial 1.
Pemantapan kawasan areal pemanfaatan hutan pada areal sengketa oleh para pihak dengan melibatkan unit manajemen, masyarakat , pemerintah daerah, dan Forum Komunikasi Daerah (FKD) - Identifikasi areal konflik secara bersama oleh para pihak - Pemetaan secara partisipatif wilayah konflik - Penyelesaian konflik untuk lahan konsesi yang masih bermasalah - Pengukuhan dan penetapan administratif kawasan konsesi - Membangun kemitraan dengan para pihak
2.
Mewujudkan mekanisme pengelolaan konflik dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam proses-proses alternative dispute resolution (resolusi konflik) - Training resolusi konflik dan FPIC (Free and Prior Informed Consent) bagi staf unit manajemen dan pihak terkait - Pendidikan dan diseminasi resolusi - Konsultasi publik dan hearing dengan pihak pemerintah - Mendokumentasikan kasus konflik yang terjadi secara kronologis - Monitoring dan mediasi oleh pihak ketiga (FKD) - Kemitraan dengan stakeholders antara lain FKD, PT dan pemerintah daerah
3.
Perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja - Sosialisasi sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ~5~
-
Penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang terstandarisasi Monitoring dan evaluasi fasilitas kesehatan Monitoring penggunaan alat pelindung diri oleh karyawan tetap dan kontraktor pada saat berkerja Monitoring terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja
4.
Menjamin kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti - Sosialisasi dan diseminasi potensi hasil hutan non kayu (HHNK) - Membuat aturan pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan melibatkan masyarakat - Membuat program pemanfaatan hasil hutan non kayu untuk masyarakat - Melakukan inventarisasi dan monitoring hasil hutan non kayu
5.
Meningkatkan partisipasi komunitas dalam tata kelola hutan tanaman lestari dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang berasal dari desa-desa di sekitar kawasan konsesi - Diseminasi informasi tentang kebutuhan kerja bagi komunitas - Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal misalnya melalui pelatihan/kursus keterampilan (sopir, montir, komputer, pembibitan, penanaman, pemanenan, keuangan, dll) sesuai kebutuhan pihak manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman
6.
Menjamin akses masyarakat terhadap infrastruktur manajemen - Inventarisasi pemanfaatan infrastruktur fisik dan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh warga komuniti - Membuka akses masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur manajemen - Peningkatan layanan pemanfaatan infrastruktur - Mensosialisasikan pemanfaatan infrastruktur kepada masyarakat
7.
Menjamin terwujudnya dampak sosial budaya yang positif pada warga komuniti - Inventarisasi kuburan tua dan lahan yang masih dipermasalahkan oleh warga masyarakat - Memberikan akses untuk kegiatan sosial budaya warga komuniti yang tidak mengganggu operasional perusahaan - Melaksanakan program sosial budaya untuk komuniti - Monitoring dan evaluasi dampak sosial budaya pada komuniti
8.
Peningkatan kesejahteraan komuniti melalui penambahan ragam sumber ekonomi - Inventarisasi potensi pengembangan ragam sumber ekonomi warga komuniti - Peningkatan manajemen usaha berbagai sumber ekonomi yang potensial - Membuat kajian sumber-sumber ekonomi masyarakat - Melakukan pelatihan kelola ekonomi - Membangun jalur tata niaga hasil produk sumber ekonomi bersama masyarakat - Monitoring dan evaluasi program pengembangan ragam ekonomi.
9.
Menjamin peningkatan kapasitas pekerja di seluruh level melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan - Mengkaji kebutuhan pendidikan dan keterampilan berdasarkan bidang kerja melalui need ~6~
assessment -
Merancang kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan bidang kerja Menyiapkan sumber daya pendukung untuk kegiatan pelatihan yang diperlukan Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan
Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II, PT Acacia Andalan Utama di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 39.620 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu. Selanjutnya Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia menerbitkan Sertifikat PHTL dengan masa berlaku 5 tahun pada tanggal 11 April 2013 dan berakhir pada tanggal 10 April 2018.
~7~
PROFIL PERUSAHAAN Identitas Unit Manajemen 1.
Nama Unit Manajemen
PT. Acacia Andalan Utama
2.
Alamat
Kantor Pusat : Jl. Camar No. 95, Kalimantan Timur
Kelurahan
Bandara,
Samarinda,
Telp. 0541 739285 Fax. 0541 733838 Kantor Lapangan : Dusun Malong, Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur Telp. 0541 273107 3.
Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
4.
Luas Areal Hutan yang Disertifikasi
39.620 hektar (sesuai SK Menteri Kehutanan)
5.
SK IUPHHK
SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.87/Menhut-II/2007 tanggal 22 Maret 2007
6.
Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan
Berdasarkan Akta Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH No. 06, tanggal 02 Februari 2012. Sususan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Helmi Taher Komisaris : Rony Susanto Direktur Utama : Driyono L. Edward, SE, Msi Direktur : Muliadi Sutjitro
7.
Penanggung Jawab Supriyono Program Sertifikasi
~8~
Sejarah Kegiatan Pengusahaan Hutan Areal kerja PT Acacia Andalan Utama (selanjutnya disebut dengan PT. AAU) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.87/Menhut-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 adalah seluas 39,620 Ha. Areal ini terletak di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada fungsi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/RTRWP) atau Hutan Produksi tetap (HP menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK). Dari sisi luasan, terdapat beberapa penyesuaian yang dilandasi oleh dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini : Luas Areal (Ha)
No
Dasar Hukum
Tanggal Terbit
Perihal
1
Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 522/741/EK.I/XII/2005
20 Desember 2005
Dukungan untuk mendapatkan IUPHHK-HT atas nama PT. Acacia Andalan Utama di Kelompok Hutan S. Berambai, S. Belayan Kab. Kutai Kartanegara
2
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522/5121/Ek
11 Juli 2006
Rekomendasi
3
Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 522/1022/Ek.I/XII/2006
15 Desember 2006
Rekomendasi IUPHHK-HT An. PT. Acacia Andalan Utama
+ 37.349
4
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.87/Menhut-II/2007
22 Maret 2007
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Acacia Andalan Utama Atas Areal Hutan Produksi Seluas Luas Konsesi + 39.620 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
+ 39.620
~9~
37.183
+ 37.358,60 (Eks. HPH PT. Meratus Kalimantan dan eks. PT. New Timber RC)
Kebijakan Lingkungan, Visi, Misi dan Komitmen Lingkungan Unit Manajemen PT AAU memiliki kebijakan lingkungan, visi, misi dan komitmen lingkungan sebagai berikut : •
Kebijakan Lingkungan PT AAU sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup, Keselamatan dan Kesehatan Kerja diseluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi standar dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebjakan Lingkungan dan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan : A. Jangka Panjang 1. Melaksanakan pengelolaan hutan tanaman lestari berdasarkan pada prinsip kelestarian ekonomi, lingkungan dan sosial. 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). B. Jangka Pendek 1. Melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten. 2. Melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran secara terpadu. 3. Mengurangi kerusakan sumber daya alam seminimal mungkin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 4. Menurunan tingkat kecelakaan kerja menuju Zero Accident. 5. Meningkatkan usaha-usaha perbaikan kesehatan di lingkungan kerja. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, indah, rapi dan mandiri sesuai prinsip K5 yang diterapkan. 7. Melaksanakan kegiatan sesuai program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR).
•
Visi Visi PT AAU adalah terwujudnya perusahaan kehutanan yang terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang dapat menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
•
Misi Misi yang diemban oleh PT AAU adalah menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan produk kayu melalui implementasi teknologi tepat guna dengan dukungan manajerial dan SDM yang profesional. 2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hayati dan ~ 10 ~
ekosistemnya. 3. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. 4. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah. 5. Meningkatkan manfaat ekonomi dan peran serta masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung. •
Komitmen Lingkungan Manajemen PT AAU berkomitmen untuk membangun hutan tanaman industri dengan memperhatikan kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial. PT AAU berusaha menjaga fungsi-fungsi dari setiap kawasan dan meningkatkan fungsi lingkungan. Dalam fungsi ekologi, secara khusus PT AAU memberi kontribusi dalam upaya kolaborasi bagi perlindungan vegetasi asli dan satwa liar. Sedangkan dalam fungsi sosial, adalah mengembangkan kerjasama pada segmentasi kegiatan perusahaan dan kemandirian masyarakat dalam program Community Development. Secara umum upaya konservasi yang dilakukan adalah : • • • • • •
Mengelola kawasan lindung dan areal tidak efektif yang direkomendasikan oleh Rencana Pengelolaan Lingkungan dan hasil pemantauan intensif terhadap lingkungan areal kerja. Mengelola areal tanaman dengan prinsip dan tehnik ramah lingkungan yang efektif, efisien dan produktif. Memastikan kelangsungan hidup spesies flora fauna dilindungi dan asli di dalam areal kerja. Menekan potensi terjadinya konflik sosial, terutama dalam hal pemanfaatan lahan hutan dan kayu. Mengembangkan pembangunan hutan tanaman yang partisipatif. Memastikan kayu produksinya berasal dari blok dan kegiatan yang legal
Aspek Sumberdaya Hutan Secara geografis terletak pada koordinat bumi 115059’10” - 116017’13” BT dan 0003’29” LS 0009’18” LU. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah 8 desa di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Areal kerja UPHHK Tanaman PT. AAU berdasarkan Administrasi Pemangkuan Hutan termasuk dalam Kelompok Hutan Hulu Sungai Berambai dan Sungai Belayan, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur. Menurut pembagian Daerah Aliran Sungai termasuk Sub-Sub DAS Monggoh, Telihan, Berambai, Enggelam dan Sub DAS Belayan. Batas-batas lokasi IUPHHK-HTI PT. AAU adalah : •
Sebelah Utara
: Eks IUPHHK-HA PT. Limbang Ganesa / Pencadangan Areal IUPHHK-HT PT. Silva Rimba Lestari ~ 11 ~
• • •
Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: Eks IUPHHK-HA PT. Jaya Timber Trading : IUPHHK-HA PT. Marimun Timber Industries : IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya
Menurut klasifikasi iklim Schmidt & Fergusson, areal HPHTI PT. AAU termasuk tipe hujan B1 dengan nilai Q = 0,15 – 0,30. Didalamnya terdapat 5 sungai yang mengalir dan merupakan daerah hulu sungai, yaitu Sungai Monggoh, Sungai Telihan, Sungai Gerunding, Sungai Berambai dan Sungai Enggelam. Dalam perwilayahannya, areal kerja PT. AAU masuk dalam DAS Mahakam, atau tepatnya pada Sub DAS Belayan dan Danau Semayang. Sub-sub DAS Monggoh mengalir ke Timur menuju Sungai Belayan, sedangkan Sub-sub DAS Telihan dan Berambai bermuara di Danau Semayang. Sub DAS Enggelam mengalir ke Sungai Mahakam.
Sistem Silvikultur/Pengaturan Hasil Penetapan sistem silvikultur di PT AAU didasari oleh ijin usaha seperti tertulis dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.87/Menhut-II/2007, yaitu penerapan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) pada areal konsesinya. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memproduksi bahan baku industri pulp dan kertas secara lestari dan berkesinambungan dengan kualitas standard yaitu batang lurus, bentuk silindris, seragam, riap maksimum, daur yang relatif pendek dengan biaya produksi yang minimum serta berwawasan lingkungan. Penerapan sistem silvikultur ini akan disesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga dapat dilakukan pengembangan atau modifikasi terhadap teknik-teknik silvikultur yang ada sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi produk yang dihasilkan.
Pengendalian dan Monitoring Dampak Lingkungan Pemanfaatan Hutan Tanaman Perusahaan telah memiliki mekanisme dalam mengendalikan dampak terhadap lingkungan terutama dampak terhadap tanah dan air dengan menerapkan teknik penyiapan lahan dan pemanenan yang ramah lingkungan. Monitoring dampak lingkungan dilakukan dengan mekanisme pemantauan parameter-parameter fisik-kimia tanah dan air dengan berpedoman pada RKL dan RPL serta baku mutu lingkungan yang ada.
Pengelolaan Sosial Kegiatan sosekbud yang masuk dalam program CD (Community Development) atau CSR (Corporate Social Responsibility) dalam semester II Tahun 2009 adalah: 1. Ekonomi: ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) dan pembayaran fee kayu LHP. 2. Sosial budaya, bantuan kegiatan keagamaan, penyiraman jalan, bantuan desa, pembinaan pemuda, dan lainnya. 3. Pendidikan, meliputi pengoperasian kendaraan pengangkutan anak sekolah, bantuan beasiswa dan honor guru.
~ 12 ~
4. Infrastruktur: bantuan tempat bermain TK, sarana air bersih, materaial pembangunan lapangan olah raga. 5. Kesehatan: bantuan BBM untuk fogging Bentuk permasalahan yang muncul antara masyarakat dengan unit manajemen, yaitu masalah penguasaan lahan. Dalam hal ini bentuk konflik lahan dibagi dalam 3 kategori yaitu Klaim, Okupasi dan Overlap/tumpang tindih. Pihak UM PT. AAU sedang mengupayakan penyelesaiannya salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) serta penerapan mekanisme resolusi konflik. Sebagai jaminan bekerjanya mekanisme resolusi konflik perusahaan menerapkan kebijakan penyelesaian konflik khususnya konflik lahan. Tujuan dari kebijakan tersebut yaitu : 1. Mengamankan dan mengembalikan fungsi kawasan hutan melalui penanggulangan konflik lahan yang mengacu pada CSR (corporate social responsibility ) dengan tetap mengakui hak komuniti yang hidupnya secara sosial, ekonomi dan budaya, tergantung kepada kawasan hutan. 2. Mengurangi atau menghapuskan hambatan/gangguan dalam pelaksanaan pembangunan hutan tanaman dari masyarakat perambah hutan. 3. Sebagai petunjuk teknis atau acuan dalam menanggulangi dan menyelesaikan konflik sosial.
~ 13 ~
