Salinan
PUTUSAN NOMOR: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara
tertentu
pada
tingkat
banding,
telah
menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut: Pembanding, beralamat di Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya: Eva L Rahman, S.H. dan Thris Syah Putra Lubis, S.H., Para Advokat
berkantor di Jalan
Persahabatan No. 65 RT. 10/RW. 08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, semula Termohon I sekarang Pembanding. MELAWAN: Terbanding,
bertempat
tinggal
berdasarkan Nopember
di
Surat 2010
Kota
Bekasi,
Kuasa diwakili
Yusri
Palammai,
S.H.
S.H.,
M.H.,
Para
Raya
Utan
Kayu
dalam
khusus oleh
dan
tanggal
kuasa
E.
berkantor
No.
C
ini 25
hukumnya:
Cherly
Advokat 88
hal
Hakriyati, di
Jakarta,
Jalan semula
Pemohon sekarang Terbanding. ARMAN JUMAIN, beralamat di Jalan Kembang I RT 002 RW 001
Kwitang,
Senen,
Jakarta
Pusat,
semula
Termohon II sekarang Turut Terbanding I. Turut
Terbanding
II.
Kota
Bekasi,
Jawa
Barat,
semula
Turut
semua
surat
Termohon sekarang Turut Terbanding II. Pengadilan Tinggi Agama tersebut: Telah
membaca
berkas
perkara
dan
yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA
Hal 1 dari 7 hal. Put no. 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadlan
1431
Hijriyah
Nomor:
1769/Pdt.G/2009/PA.Bks.
yang
amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM PROVISI -
Menolak permohonan provisi Pemohon;
DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi Termohon I seluruhnya;.
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. 2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (Pemohon asli) dengan Termohon I (Termohon I asli) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/02/VIII/2008. 3. Menyatakan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 4. Memerintahkan Turut Termohon/Kepala KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk mencatat Akta Perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum. 5. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya. 6. Membebankan
kepada
Pemohon
biaya
perkara
sebesar
Rp
1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enan ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan
Agama
Bekasi
tanggal
18
Agustus
2010
Nomor:
1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur. Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2010, yang kemudian diberitahukan
Hal 2 dari 7 hal. Put no. 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2010 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2010, yang kemudian diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 8 Desember 2010. Menimbang, bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Nopember 2010 dan Terbanding telah pula melakukan inzage pada tanggal 10 Desember 2010. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan
Agama
Bekasi
tanggal
18
Agustus
2010
Nomor:
1769/Pdt.G/2009/PA.Bks., berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan
perkara
ini,
memberikan
pertimbangan
sebagaimana terurai di bawah ini. DALAM PROVISI Menimbang, bahwa Mejelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi
Hal 3 dari 7 hal. Put no. 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat pula dipertahankan dan dikuatkan. DALAM POKOK PERKARA Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
tingkat
banding
tidak
sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mejlis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding karena pertimbangan dan putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana di bawah ini. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding perlu memepertimbangkan mengenai persyaratan formal dari permohonan Pemohon/Terbanding sehubungan dengan ketentuan Pasal 26 UndangUndang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan
yang
dilangsungkan
di
muka
pegawai
pencatat
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Menimbang,
bahwa
permohonan
Pemohon/Terbanding
didasarkan atas alasan bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon I/Pembanding yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu dengan Akta Nikah No. 712.02/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008, ternyata dilaksanakan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak, yaitu adik kandung dari ibu Termohon I/Pembanding yang bernama Arman Jumain.
Hal 4 dari 7 hal. Put no. 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Turut Termohon I telah terbukti bahwa benar Pemohon/ Terbanding dan Termohon I/Pembanding menikah pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan wali nikah bernama Arman Jumain. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama: Thamrin Wahid bin Abdul Wahid, Sulaiman bin Marsudi dan Hadijah binti Ahmad Rahim telah terbukti bahwa Arman Jumain adalah adik kandung dari ibu Termohon I/Pembanding. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan T.1 (foto copy Putusan No. 646/Pdt.G/2009/PA.JP) telah terbukti bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon/Terbanding dan Termohon I/Pembanding telah hidup bersama sebagai suami istri selama + 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, maka hak untuk mengajukan pembatalan nikah oleh suami menjadi gugur, dan perkawinan tersebut seharusnya diperbahrui supaya sah. Menimbang,
bahwa
oleh
karena
hak
untuk
mengajukan
pembatalan nikah oleh suami telah gugur maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak diterima. Dan selanjutnya, oleh karena permohonan pembatalan nikah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Pemohon/Terbanding pada petitum angka 3 dan 4 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah mengabulkan permohonan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.
Hal 5 dari 7 hal. Put no. 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. MENGADILI Menerima permohonan banding dari Termohon I/Pembanding. DALAM PROVISI Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadlan 1431 Hijriah Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. DALAM EKSEPSI Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadlan 1431 Hijriyah Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. DALAM POKOK PERKARA Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadlan 1431 Hijriyah Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. DENGAN MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard). 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 Hijriah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami: Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtadin, S.H., dan Drs. H. Nikmat Hadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hal 6 dari 7 hal. Put no. 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
KETUA MAJELIS,
ttd Drs. H. HASAN BISRI, SH, M.Hum.
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA, .
ttd
ttd
Drs. H. MUHTADIN, S.H.
Drs. H. NIKMAT HADI., SH.
PANITERA PENGGANTI,
ttd Drs. D E D E N G
Perincian biaya perkara: 1. Meterai 2. Redaksi 3. ATK, Pemberkasan dll
Rp 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG, PANITERA
H. TRI HARYONO, SH.
Hal 7 dari 7 hal. Put no. 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
